Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun.

Langkah tersebut sebelumnya pernah dikritik oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang menilai konsesi pemberian lahan lebih lama dari era Persatuan Perusahaan Hindia Timur (VOC).

Pada 14 Maret 2023, KPA saat itu menilai bahwa kebijakan Jokowi merupakan langkah mundur. Sebab, UU Agraria Kolonial (Agrarische Wet 1870) hanya memberikan hak kepada investor mengelola perkebunan paling lama 75 tahun.

Adapun data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada Agustus 2022 mengungkapkan selama 8 tahun Jokowi menjabat pemerintah telah memberikan konsesi lahan sekitar 11,7 juta hektar, dengan konsesi lahan terbanyak berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Diketahui, Jokowi baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Angin Segar

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terakselerasi seiring dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menjelaskan pihaknya optimis perpres yang baru saja diteken oleh Presiden Jokowi dapat berkontribusi positif dalam menarik minat investor.

"[Kontribusi Perpres akan] mencapai target, untuk itu peraturan presiden tentunya kita jalankan," jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Pasalnya, hingga akhir tahun OIKN menargetkan investasi di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Sementara, hingga saat ini total investasi yang terparkir di IKN baru mencapai Rp51,3 triliun.

Agung menjelaskan saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi secara intens dengan para investor untuk dapat segera mengeksekusi rencana investasi tersebut.

Sayangnya, Agung tak secara rinci menjelaskan kapan pemberian insentif bakal mulai diguyurkan.

"Ya masih koordinasi terus secara intens untuk mengeksekusi. Intinya [Perpres] mempermudah investasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal menguji coba produk bahan bakar minyak (BBM) anyar dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024 mendatang.

BBM nantinya bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Kendati demikian, kata Arifin, kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” kata dia.

Saat dikonfirmasi ihwal rencana tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan perseroan sedang dalam proses untuk meluncurkan produk BBM rendah sulfur tersebut.

“Untuk BBM low sulfur sedang proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata Fadjar saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin optimistis terdapat potensi besar dari sektor industri logistik di kawasan Asia Pasifik yang perlu untuk terus didorong.

Hal ini dia sampaikan saat menyampaikan sambutan secara virtual pada FIATA Regional Asia Pacific (RAP) Meeting yang berlangsung di Merusaka Hotel Nusa Dua, Bali, pada Kamis (11/07/2024).

"Potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik sangat besar. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan tingginya investasi, serta peningkatan volume perdagangan menjadikan kawasan ini berperan strategis dalam perdagangan global," tuturnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia itu menyampaikan, salah satu pendukung potensi ini adalah keberadaan kawasan Asia Pasifik yang menjadi rumah bagi sembilan pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, yang diproyeksikan akan terus tumbuh.

Namun, Wapres Ke-13 di depan para pelaku bisnis dari berbagai sektor, termasuk perusahaan pengiriman, maskapai penerbangan, dan perusahaan pelayaran ini, dia juga mengingatkan bahwa potensi besar ini memiliki berbagai tantangan.

"Potensi besar sektor logistik di Asia Pasifik ini juga menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, yang secara langsung memengaruhi harga bahan bakar, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya logistik dan pengangkutan," paparnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Wapres asal Tangerang itu menekankan pentingnya upaya meningkatkan efisiensi, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi di sektor logistik.

Di sisi lain, kata Ma’ruf pemerintah juga berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur logistik di Indonesia melalui berbagai proyek, seperti; jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api.

Menurutnya, proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Melalui upaya tersebut, pemerintah meyakini sektor logistik dapat makin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap produk domestik bruto mencapai hingga Rp1.000 triliun," ungkap Wapres.

Oleh sebab itu, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berpesan agar para pelaku logistik dapat terus mendukung upaya peningkatan ekosistem dan daya saing bidang logistik untuk semakin memperkuat kontribusi di lapangan.

"Transformasi digital di sektor logistik akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam proses distribusi, yang akhirnya akan menurunkan biaya logistik," pesannya.

Sekadar informasi, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) adalah organisasi internasional yang mewakili sektor pengiriman barang dan logistik di seluruh dunia, berperan dalam mempromosikan standar, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung industri logistik global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN berharap adanya stimulus baru untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi perseroan.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan perseroan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri lewat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan,” kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini saat Customer Business Meeting bersama perwakilan dari asosiasi industri, dikutip lewat siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Ratih mengatakan PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu.

“PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas. Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam dokumen peraturan yang dikutip pada Jumat (12/7/2024), Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 11 Juli 2024 kemarin.

Secara keseluruhan, beleid ini mengatur pemberian insentif bagi para calon investor IKN, durasi hak guna usaha dan bangunan, serta mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

Pasal 3 ayat 1 beleid tersebut menjelaskan, pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Adapun, pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pasal 4 beleid tersebut menjelaskan pendanaan percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial berasal dari APBN dan juga sumber lain yang sah. Adapun, percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perpres ini juga memberikan mandat kepada Kepala OIKN untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Hal ini tercantum pada padal 5 yang menjelaskan salah satu kriteria pelaku usaha jenis ini adalah yang telah menyatakan minat atau menandatangani letter of intent dengan OIKN.

“Pelaku usaha pelopor juga merupakan yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama 5 tahun sejak berlakukan Undang-Undang IKN,” demikian kutipan peraturan itu.

Kemudian, pada pasal 7, pelaku usaha pelopor akan mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Selain itu, pasal 8 peraturan tersebut juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat. Bentuk penggantian yang diterima oleh Masyarakat nantinya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam penanganan tanah ADP oleh masyarakat, Kepala Otorita yang berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi serta besaran penggantiannya.

Pada pasal 9, pemerintah juga menetapkan siklus hak guna atas tanah yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Secara terperinci, untuk hak guna usaha (HGU), pemerintah memberikan jangka waktu pada siklus pertama selama 95 tahun. Berdasarkan kriteria dan evaluasi, HGU dapat diperpanjang pada siklus kedua selama 95 tahun, sehingga total HGU yang didapat bisa mencapai 190 tahun.

Pada hak guna bangunan (HGB), pemerintah menetapkan durasi penggunaan siklus pertama selama 80 tahun yang kemudian dapat diperpanjang pada periode kedua selama 80 tahun. Dengan demikian, totalnya pemberian HGB pada IKN dapat mencapai 160 tahun.

Adapun, durasi hak pakai memiliki waktu penggunaan yang sama dengan HGB, yakni dua siklus dengan durasi maksimal 160 tahun.

Selanjutnya, OIKN akan melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama. Dalam evaluasi tersebut, OIKN akan mencermati beberapa aspek, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan tanah tidak terindikasi telantar.

Bisnis.com, JAKARTA - Suara klakson kapal terdengar dari kejauhan. Kapal Pelni, KM Sabuk Nusantara 48 pelan tapi pasti merapat ke dermaga di Pelabuhan Bintang 99, Batam, Minggu (16/6/2024) pada pukul 14.00 WIB.

Kapal ini baru saja tiba di Batam usai perjalanan panjang dari Pulau Tambelan, yang berjarak 390 kilometer dari Batam. Sabuk Nusantara 48 hanya merapat di Batam selama satu jam, karena pada pukul 15.00 WIB harus melanjutkan perjalanan lagi ke Tanjungpinang.

Sebelum kapal berangkat, puluhan calon penumpang beranjak dari tempat duduknya untuk memasuki kapal. Salah satunya karyawan swasta bernama Effendi Hasyim (25), yang akan berangkat menuju Selat Lampa di Pulau Natuna Besar, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia mengaku mengambil cuti agar bisa berkumpul bersama dengan keluarganya di Natuna selama masa panjang libur Idul Adha. Sabuk Nusantara 48 menjadi pilihan utama, karena melambungnya harga tiket pesawat menjelang hari raya besar keagamaan.

"Meski perjalanannya lama sampai dua hari, naik Sabuk Nusantara jadi pilihan terbaik, karena tiket pesawat sangat mahal, bisa mencapai Rp 1,7 juta sekali pergi, belum lagi jalur darat. Kalau naik kapal ini, ke Selat Lampa hanya Rp 63.000," katanya.

Walaupun berada di kapal selama dua hari, Effendi mengaku tetap menikmati perjalanan. Sebelum sampai ke Selat Lampa, kapal terlebih dulu berlabuh di Pulau Tambelan dan Pulau Midai di Kepulauan Natuna.

"Perjalanannya lebih sering di laut lepas. Tapi pas sudah sampai di pulau, pemandangannya bagus. Jadi anggap saja pulang kampung sekaligus jalan-jalan," katanya sambil tersenyum.

Natuna memang terkenal dengan keindahan alamnya. Perjalanan yang panjang pun sering menjadi momen berkesan bagi para penumpang kapal buatan Indonesia tahun 2013 ini, seperti Effendi.

Penumpang yang lain, seorang guru bernama Maryati (28) sebaliknya memanfaatkan libur panjang sekolah untuk kembali ke Batam. "Saya ngajar di Natuna. Sekarang libur maka pulang ke Batam naik kapal Sabuk Nusantara ini," jelasnya.

Bukan hanya karena tiketnya murah, tapi juga mendapatkannya sangat gampang, karena bisa lewat smartphone melalui aplikasi Pelni Mobile.

Menurut dia, cara kerja Pelni Mobile mirip dengan aplikasi pencari tiket populer, seperti Traveloka, PegiPegi dan lainnya. "Tinggal masukkan kota asal dan tujuan, maka jadwal akan keluar. Lalu setelah itu, tinggal pilih tanggal kapan mau berangkat, tiket langsung tercetak secara online. Pembayarannya juga cukup mudah, bisa lewat M-Banking atau bayar di minimarket terdekat," ujarnya.

Ia merasa bersyukur dengan keberadaan Kapal Sabuk Nusantara 48, yang memudahkan mobilitas para penduduk di wilayah perbatasan Indonesia, seperti di Anambas dan Natuna.

Sebagai provinsi kepulauan, Kepri sebagian besar terdiri dari lautan dengan luas 417.012,97 km2, dan daratan dengan luas 8.201,72 km2.

Kepri terdiri dari 12 kabupaten dan kota, yang dipisahkan oleh lautan yang sangat luas. Ibukota Kepri berada di Tanjungpinang yang berlokasi di Pulau Bintan. Sedangkan pusat ekonomi sekaligus terbesar adalah Batam.

Sementara itu Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna terpisah jauh dari Batam dan Tanjungpinang, dan menjadi daerah perbatasan Indonesia.

Kepulauan Anambas yang terdiri dari 255 pulau ini berada di Laut China Selatan, dan berbatasan langsung dengan perairan internasional. Luasnya mencapai 590,14 km2. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 49.090 jiwa, yang bermukim di 10 kecamatan. Kota terbesar adalah Tarempa di Pulau Siantan.

Sedangkan Kepulauan Natuna, terdiri dari 159 pulau. Berlokasi di sebelah timur laut Anambas. Natuna juga berbatas langsung dengan perairan internasional. Luasnya mencapai 1.978,49 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 85.670 jiwa yang bermukim di 17 kecamatan. Kota terbesar adalah Ranai di Pulau Bunguran.

Mata pencaharian utama di dua daerah ini, yakni nelayan dan sektor pertanian.

Kedua kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang besar. Misalnya Anambas terkenal lewat Pulau Bawah, yang menyajikan pemandangan pantai berpasir putih, air laut biru, serta menjadi spot menarik untuk snorkeling. Sedangkan Natuna memiliki panorama yang tidak kalah indah, apalagi disana terdapat Taman Natuna Geopark, yang menyandang status sebagai Geopark Nasional Indonesia.

Potensi lain dari Anambas dan Natuna yakni kekayaan alamnya berupa minyak dan gas bumi, yang telah memberi banyak lapangan kerja buat masyarakat Kepri. Banyak warga dari Batam dan daerah lainnya di Kepri yang mengadu nasib di perusahaan migas yang terdapat di wilayah perbatasan tersebut, sehingga kehadiran transportasi massal seperti kapal Pelni menjadi kebutuhan utama ketika bepergian antar pulau.

Dari Batam, Kabupaten Natuna berjarak 565 km. Sedangkan Batam ke Kabupaten Anambas berjarak 282 km. Kemudian dari Anambas ke Natuna, jaraknya 305 km. Dengan jarak yang sangat jauh serta terpisah lautan, maka kehadiran kapal perintis seperti Sabuk Nusantara menjadi sangat berarti buat warga Kepri.

Kepala Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup (Dishub-LH) Kabupaten Anambas, Abdul Kadir mengatakan wilayah Anambas yang terdiri dari 255 pulau ini memang sangat membutuhkan transportasi laut yang memadai.

"Banyak sekali orang Anambas yang bepergian ke Natuna dan sebaliknya. Ada yang untuk urusan pekerjaan, keluarga, atau berdagang," katanya Kamis (4/7/2024) melalui sambungan telepon.

Menurut Kadir, dahulu warga kepulauan tidak punya banyak pilihan terkait moda transportasi laut. Setelah kehadiran kapal perintis dari Pelni, bukan hanya membantu mobilitas antar pulau, tapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daya tarik utama kapal perintis Pelni dibandingkan pesawat, yakni harganya yang terjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Harga tiketnya bervariasi tergantung dari jarak yang ditempuh. Tiket yang paling murah Rp 42.000, dan yang paling mahal Rp 88.000.

"Dengan adanya kapal perintis ke daerah kami, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membawa barang dagangannya ke kota lain. Misal dari Anambas ke Natuna atau langsung ke Tanjungpinang," katanya lagi.

Menurut Kadir, barang dagangan yang biasa dibawa warga ke kota lain, berupa hasil tangkapan laut seperti ikan, serta barang-barang konsumsi seperti ikan salai, kerupuk, serta sayur-sayuran. "Dari Tanjungpinang juga sering ada pedagang yang menjual buah-buahan di tempat kami," ungkapnya.

Meski sudah terhubung lewat Sabuk Nusantara, Kadir menilai Anambas dan Natuna masih membutuhkan sarana transportasi laut yang baru.

Ia kemudian mengungkapkan penyebabnya. Pertama yakni waktu tunggu yang terlalu lama. Seperti yang diketahui, Sabuk Nusantara berlayar mengitari sebagian besar wilayah Kepri hingga dua minggu lamanya. Kemudian karena tingginya animo masyarakat, banyak yang tidak bisa tertampung karena terbatasnya kapasitas kapal, yang hanya bisa menampung sebanyak 200 penumpang.

"Orang Anambas banyak yang bepergian ke Natuna. Tapi ketika harus balik, malah harus mutar dulu ke Tanjungpinang, yang jaraknya sekitar 540-an km. Jadinya waktu bertambah tidak semestinya," ungkapnya.

Kadir menilai dengan bertambahnya sarana transportasi laut baru khusus untuk Anambas dan Natuna, maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

"Warga kepulauan disini banyak yang taraf ekonomi menengah ke bawah, kalau naik pesawat terlalu mahal, maka kapal sering menjadi pilihan utama karena lebih terjangkau. Mudah-mudahan kapal baru bisa masuk lagi, sehingga kami punya banyak pilihan," imbuhnya.

Ia juga menyebut potensi pariwisata di Anambas dan Natuna sangat potensial, tapi masih belum digarap secara optimal. Sehingga dengan penambahan moda transportasi laut, tentu akan menambah daya tarik dari segi aksesibilitas untuk berkunjung menikmati keindahan alam di wilayah perbatasan tersebut.

Selain Sabuk Nusantara 48, ada juga KM Sabuk Nusantara 36 dan KM Bukit Raya. Sabuk Nusantara 36 juga berkiprah melayari perairan Anambas dan Natuna hingga Sintete di Kalimantan Barat. Rutenya jauh lebih pendek karena tidak berlayar ke wilayah Batam Karimun dan Lingga.

KM Bukit Raya merupakan kapal penumpang berkapasitas 1000 pax, yang melayani rute cukup jauh, termasuk wilayah Anambas dan Natuna hingga ke Surabaya.

Satu lagi kapal Pelni yang beroperasi di wilayah Kepri yakni KM Logistik Nusantara 4. Berbeda dari tiga kapal yang disebut sebelumnya, kapal Pelni ini merupakan kapal pengangkut barang atau kapal kargo tol laut.

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Junaidi Kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 ini berangkat dari pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat lalu singgah ke Bintan, Anambas dan Natuna, lalu kembali lagi ke Patimban dengan memakan waktu perjalanan sekitar 23 hari.

"KM Logistik Nusantara 4 ini bertugas mendistribusikan barang penting dan kebutuhan pokok ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, khususnya di Kepri," katanya.

Menurut Junaidi, program tol laut mampu menekan biaya transportasi pengiriman barang-barang ke Kepri, sehingga harga barang menjadi lebih murah.

Selain itu, tol laut juga ikut berkontribusi menekan disparitas harga kebutuhan pokok di pulau-pulau terluar Kepri seperti Anambas dan Natuna, yang selama ini harganya relatif lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, seperti Batam dan Tanjungpinang.

"Efek tol laut membuat harga sembako jadi lebih murah. Ini juga sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi untuk menekan inflasi di tengah krisis global yang tengah terjadi," ucapnya.

Kehadiran KM Logistik Nusantara 4 disambut hangat oleh para pengusaha sembako hingga agen kargo, karena dapat mempermudah mendatangkan maupun mengirimkan barang kebutuhan pokok dari satu daerah ke daerah lainnya di Kepri.

Khusus di Kepulauan Natuna, para pengusaha perikanan di daerah tersebut sering memanfaatkan kapal tol laut untuk menjual hasil tangkapan nelayan lokal ke Pulau Jawa.

Komitmen Pelni Melayani Kebutuhan Masyarakat 3TP di Kepri

Dengan karakteristik sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepri secara otomatis terhubung melalui jalur laut.

Keberadaan kapal perintis milik Pelni, KM Sabuk Nusantara 48 dan KM Sabuk Nusantara 36 yang dikelola Pelni menjadi sarana transportasi penting, yang mampu menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya di wilayah perbatasan Indonesia.

Kepala Cabang Kantor Pelni Batam, Teuku Muhammad Ikbal Rama mengatakan kedua kapal tersebut memiliki rute yang menjangkau keseluruhan Kepri hingga ke Sintete di Kalimantan Barat dan Belinyu di Pulau Bangka.

Kedua kapal ini milik Kementerian Perhubungan yang diserahkan ke Pelni, agar dioperasikan di wilayah terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan (3TP), seperti Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna.

"Sebagai perusahaan pelayaran dan logistik maritim, Pelni berkomitmen terus melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi laut dengan mengoptimalkan rute yang ada, tidak terkecuali untuk masyarakat di wilayah 3TP," katanya Senin (8/7/2024) di Kantor Cabang Pelni Batam, Sekupang, Batam, Kepri.

Adapun rute Kapal Sabuk Nusantara 48 terbagi atas dua rute. Rute pertama mulai dari Tanjungpinang, Karimun (Kabupaten Karimun), Moro (Kabupaten Karimun), Jagoh (Kabupaten Lingga), Pekajang (Kabupaten Lingga), Belinyu (Pulau Bangka), kembali ke Pekajang, lalu kembali ke Jagoh, dan setelah itu ke Tanjungpinang. Rute ini berlangsung selama seminggu.

Sedangkan rute kedua dilakukan setelah rute pertama usai, mulai dari Tanjunpinang, Pulau Tambelan (Kabupaten Bintan), Pulau Midai (Kabupaten Natuna), Selat Lampa (Kabupaten Natuna), Pulau Laut (Kabupaten Natuna), kembali ke Selat Lampa, Pulau Subi (Kabupaten Natuna), Pulau Serasan (Kabupaten Natuna), Sintete (Kalimantan Barat), kembali ke Tambelan, Pulau Batam (Kotamadya Batam), dan terakhir kembali ke Tanjungpinang. Rute ini pun berlangsung selama seminggu. Sehingga membutuhkan waktu dua minggu untuk kembali ke titik awal di rute pertama.

"Dimulai dari Tanjungpinang menuju Tambelan lalu memutari Kepulauan Natuna hingga ke Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kembali ke Tanjungpinang. Rute tersebut ditempuh dalam waktu seminggu," katanya lagi.

Sedangkan rute kapal Sabuk Nusantara 36 berada di lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga Natuna. Rute dimulai dari Tanjungpinang, Tambelan, Sintete, Pulau Serasan, Pulau Subi, Penagi (Kabupaten Natuna), Pulau Laut, Pulau Sedanau (Kabupaten Natuna), Pulau Midai (Kabupaten Natuna), Tarempa (Kabupaten Anambas), Letung (Kabupaten Anambas), dan terakhir kembali ke Tanjungpinang. Rute ini juga memakan waktu sekitar satu minggu.

Rama menjelaskan kedua kapal perintis ini sangat diandalkan masyarakat di kepulauan terpencil di perbatasan Indonesia.

"Natuna dan Anambas masuk dalam wilayah terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan (3TP). Tanpa adanya dua kapal tersebut, urat nadi perekonomian di wilayah tersebut akan terganggu," ungkapnya.

Kedua kapal ini bukan hanya mengangkut penumpang, tapi juga membawa hasil bumi berupa barang konsumsi untuk masyarakat Kepri. Sebagai contoh, Kapal Sanus 48 mengangkut sekitar 25-35 ton pisang dan buah-buahan dari Sintete ke Tambelan.

Meski berada di wilayah Kabupaten Bintan, Pulau Tambelan berlokasi sangat jauh dari Pulau Bintan, jaraknya 390 kilometer. Sedangkan dari Sintete di Kalimantan Barat, jaraknya 120 kilometer.

Pulau Tambelan merupakan pulau terpencil yang hanya mengandalkan hasil dari kegiatan melaut. Untuk bahan-bahan kebutuhan pokok, penduduk pulau tersebut mengandalkan kiriman dari luar pulau.

Untuk muatan penumpang yang lebih besar, warga Kepri juga mengandalkan KM Bukit Raya, yang bisa menampung sekitar 1.000 penumpang. Adapun rute kapal ini yakni mulai dari Jakarta, Belinyu di Pulau Bangka, Kijang (Kabupaten Bintan), Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan terakhir ke Surabaya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh rute ini sekitar dua minggu.

Selain angkutan penumpang, Pelni punya KM Logistik Nusantara 4 yang melayani angkutan logistik. Kapal kargo tol laut ini menyediakan dua jenis kontainer, yaitu untuk muatan kering ada Dry Kontrainer dengan kapasitas muatan 20 ton/m3. Kemudian muatan beku seperti daging atau lainnya ada Reefer Kontrainer dengan kapasitas muatan 20 ton/m3.

Adapun rute trayek kapal ini bernama Trayek T-3, yang dimulai dari Tanjung Priuk (Jakarta), Patimban (Jawa Barat) Kijang (Kabupaten Bintan), Letung, Tarempa, Pulau Laut, Selat Lampa, Subi, Serasan, Midai, Kijang, kembali ke Patimban lalu terakhir kembali ke Tanjung Priuk.

Pelabuhan Patimban sendiri baru ditambahkan ke rute kapal kargo tol laut ini pada September 2022. Dari pelabuhan ini, hasil bumi dari Jawa Barat dan produk-produk daerah lainnya dapat didistribusikan ke wilayah 3TP seperti Natuna dan Anambas di Kepri.

Kapal KM Logistik Nusantara 4 berkapasitas 115 TEUs, dengan waktu tempuh kurang lebih tiga minggu.

"Tol Laut ini menjadi integrator ekonomi dan meningkatkan efisiensi pengiriman barang anta wilayah tertentu juga semakin meningkatkan pertumbuhan di banyak sektor ekonomi, ungkapnya.

Rama juga menyebut peran Kapal KM Kelud sangat besar bagi masyarakat Kepri, khususnya Batam. Kapal bertonase 14.000 GT dan berkapasitas 2.600 penumpang ini berperan besar menjaga rantai pasoka logistik di kota industri tersebut.

"Seperti yang kita ketahui, Batam mengandalkan suplai kebutuhan pokok dari luar, terutama dari Sumatera Utara. KM Kelud banyak membawa barang-barang tersebut ke Batam dari Belawan. Jumlah normalnya sekitar 15-20 kontainer, paling banyak itu 22 kontainer," ungkapnya.

Ia menjelaskan ketika KM Kelud tiba di Pelabuhan Batuampar, Batam, maka barang-barang kebutuhan pokok tersebut langsung dibongkar, untuk kemudian dikirimkan ke Pasar Tradisional Jodoh, yang merupakan pasar utama di Batam. "Banyak yang diangkut Kelud, misal bawang, cabai, tomat dan lain-lain. Kalau tidak ada Kelud, akan susah mengirimkannya," pungkasnya. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA -- Damri menyampaikan pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025 difokuskan dalam melakukan peremajaan bus-bus milik perseroan.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada perseroan akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Secara keseluruhan, Dana PMN digunakan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan) dan pengadaan bus listrik.

Secara rinci, paparnya, peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan bebas emisi.

Dia meyakini dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN bisa turut memperkuat upaya perseroan dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar.

Tahapan penggunaan dana PMN ini dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek kepatuhan yang berlaku.

Dia pun menegaskan alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMM transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," katanya.

Perseroan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap perseroan dalam upaya menciptakan penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto memerlukan teknokrat yang secara tegas mampu memberikan panduan terkait strategi penerimaan negara.

Mengingat, rencana Prabowo untuk melebarkan defisit maupun menaikkan rasio utang pemerintah yang santer beredar akhir-akhir ini, harus sejalan dengan menaikkan penerimaan negara.

Melihat komposisi dari Tim Gugus Transisi Prabowo-Gibran, seluruhnya diisi oleh politikus dari partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tanpa adanya satupun dari koalisi maupun teknokrat.

Di mana diketuai oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco dan Wakil Ketua Ahmad Muzani (Sekjen Gerindra). Anggotanya pun seluruhnya pihak Gerindra, yakni Thomas Djiwandono dan Budisatrio Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo.

Kemudian Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Ketua OKK DPP Partai Gerindra Prasetiyo Hadi.

Teranyar, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pun turut ambil bagian mengungkapkan rencana Prabowo terkait rasio utang pemerintah. Sementara sebelumnya, kakak ipar Prabowo, Sudrajad Djiwandono juga menilai program makan bergizi gratis lebih logis ketimbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan sikap yang Prabowo tunjukkan cenderung lebih mempercayai keluarganya ketimbang teknokrat.

Bagaimana manajemen anggaran ke depan, apa yang harus dilakukan dari sisi penerimaan pajak, pun belum memberikan kejelasan yang konkret untuk menenangkan pasar keuangan yang sebelumnya khawatir akan pelebaran defisit dan rasio utang.

“Jadi saya melihatnya ini justru ada lubang yang belum ditutup. Salah satunya adalah kebutuhan tim teknokrat yang bisa memberikan paduan secara teknis misalnya pajak apakah akan menunda PPN [12%], jadi yang dinaikkan pajak komoditas?” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan pernyataan dari teknokrat lebih terukur dan rasional bagi pelaku pasar.

Salah satunya, dari Soedrajad Djiwandono dengan latar ekonom berpengalaman dan pernah menjabat orang nomor satu di bank sentral. Di mana faktor rasionalitas di sektor keuangan sangat diperhatikan, alih-alih faktor janji kampanye atau statement politik yang tanpa dukungan data ekonomi.

Untuk itu, dalam membentuk perekonomian dan kepercayaan dari para pelaku usaha terutama UMKM, Eko menilai kehadiran teknokrat di kabinet Prabowo akan sangat diperhitungkan oleh pelaku pasar.

“Kalau terlalu didominasi unsur politisi, ada risiko kemungkinan semakin banyak gejolak perekonomian yang muncul akibat dari 'bacaan' situasi ekonomi yang lebih berdasarkan pandangan sisi politik. Ini tentu akan menimbulkan spekulasi di perekonomian,” ujarnya, Jumat (12/7/2024).

Trust Issue

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Celios Bhima juga melihat adanya masalah kepercayaan atau trust issue dari Prabowo karena terpantau mempercayakan persoalan anggaran bersama keluarganya.

Sejauh ini, belum banyak hal-hal teknis yang diungkapkan dan masih luput dari pembicaraan. Misalnya, apakah akan ada pajak kekayaan. Dari sisi belanja, pemerintah bersikeras untuk menjalankan makan siang gratis dan food estate.

Sementara itu, belum ada kejelasan soal IKN dalam APBN 2025. Sementara makan siang gratis sudah dialokasikan Rp71 triliun untuk 2025.

“Kalau teknokrat yang menjelaskan bisa runtut dan sistematis. Bahasanya lebih teknis sehingga secara operasionalisasi APBN, termasuk utang 2025 itu bisa lebih terukur oleh para pelaku usaha, investor, juga DPR,” tuturnya.

Sehingga, publik dapat memahami arah dari pemerintahan Prabowo. Pasalnya, menurut Bhima saat ini arah kebijakannya masih belum dapat diterka.

Soal makan bergizi gratis pun, meski sudah dialokasikan pemerintah senilai Rp71 triliun, belum tentu disepakati sebanyak itu oleh DPR.

“Saya pikir trust issue itu betul adanya. Jadi [Prabowo] lebih percaya sama keluarga untuk menjelaskan anggaran yang harus diserahkan kepada ahlinya, pada teknokrat,” ucap Bhima.

Bhima menyampaikan bahwa sangat mungkin Prabowo melihat beban politik jauh lebih besar dibandingkan dari sisi hitungan matematis soal penganggaran di 2025.

Hal tersebut menjadi pertaruhan dalam menjalankan program Jokowi atau program milik presiden terpilih sendiri, yang mana keduanya butuh anggaran jumbo.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan geliat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut, terlihat dari surat minat investasi (letter of intent/LoI) yang terus bertambah.

Deputi Investasi dan Pendanaan OIKN, Agung Wicaksono, menjelaskan saat ini posisi LoI IKN tercatat mencapai 421 surat.

“Itu jumlah LoI 421 [hingga Juli],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, pada 28 Mei 2024 OIKN melaporkan bahwa total LoI sebanyak 407. Artinya, posisi surat minat investasi itu bertambah 14 LoI selama satu bulan belakangan.

Agung menjelaskan, dari total 421 LoI tersebut sebanyak 45 perusahaan merupakan investor pelopor.

“Investor pelopor kan 45 perusahaan sejauh ini,” pungkasnya.

Hanya saja, tidak dijelaskan secara rinci berapa surat minat investasi yang saat ini telah diproses. Dirinya juga enggan menjelaskan berapa target LoI yang dibidik dalam waktu dekat.

Untuk diketahui sebelumnya, target investasi IKN yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2024 mencapai Rp100 triliun. Sementara itu, hingga Juni 2024 dilaporkan telah tembus Rp51,35 triliun.

Artinya, Otorita IKN masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun dalam waktu 6 bulan terakhir untuk mencapai target investasi tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono memastikan bahwa upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI akan tetap berlangsung di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Sementara itu, rangkaian kegiatan hiburan juga akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada momentum yang sama.

“Kegiatan 17 Agustus di dua titik lokasi. Di Istana Jakarta ada kegiatan, di Istana IKN juga kegiatan,” katanya kepada wartawan di bilangan Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, kegiatan di Nusantara akan dilakukan dengan tata upacara militer (TUM).

Namun, karena keterbatasan sarana prasarana di megaproyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, sejumlah pasukan lainnya akan dikerahkan di Jakarta.

“Pergerakan pasukan dan pergerakan yang memberikan hiburan itu kan 5.000 sampai dengan 10.000 orang. Maka kegiatan hiburan ada di Jakarta,” lanjutnya.

Heru Budi menjelaskan, meskipun keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota belum diteken, penyelenggaraan kegiatan upacara di dua tempat itu diperbolehkan oleh Undang-undang.

Dirinya bahkan telah berbagi tugas dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono. Joko bakal memimpin upacara di Jakarta selagi Heru bertolak ke Nusantara.

“Aturan Undang-undang mengatakan 17 Agustus boleh diadakan upacara sesuai perintah bapak Presiden. Jadi 17 Agustus di IKN juga tak ada masalah, toh kita melakukan di dua tempat,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Jokowi tetap berupaya menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, bertepatan dengan kali terakhirnya menjadi inspektur upacara.

Bisnis.com, JAKARTA – Grup PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tercatat telah melayani sebanyak 218.964.010 pelanggan sepanjang periode Januari-Juni 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, catatan tersebut meningkat 22% dibanding Semester I/2023 sebanyak 179.577.935 pelanggan.

Secara terperinci, perolehan tersebut terdiri atas 22.223.702 pelanggan KA Jarak Jauh, 3.511.405 pelanggan KA lokal (dikelola KAI), 179.101.318 pelanggan KAI Commuter, 2.709.305 pelanggan KAI Bandara, 8.685.648 pelanggan LRT Jabodebek, dan 2.665.710 pelanggan Kereta Cepat WHOOSH.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya dalam menggunakan layanan kereta api. KAI Group berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan melalui berbagai inovasi yang secara konsisten kami hadirkan,” kata Anne dalam keterangan resminya, Jumat (12/7/2024).

Peningkatan volume penumpang ditunjang oleh adanya pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) baru mulai Juni 2023. Pada Gapeka 2023 ini KAI mengoperasikan KA-KA baru yakni KA Argo Merbabu (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng pp), Argo Semeru (Gambir – Surabaya Gubeng pp), Pandalungan (Gambir – Jember pp), Manahan (Gambir – Solo Balapan pp), dan KA Lokal Banyubiru (Semarang Tawang Bank Jateng – Solo Balapan pp).

Selain itu, , pada Semester I/2023 masih berlaku persyaratan yang berkaitan dengan Covid-19, dimana penumpang KA jarak jauh berusia 18 tahun ke atas wajib vaksin booster, penumpang berusia 6-17 tahun wajib vaksin kedua. Adapun penumpang KA lokal wajib minimal vaksin dosis pertama.

Anne melanjutkan, moda transportasi baru yakni Kereta Cepat WHOOSH dan LRT Jabodebek juga baru diresmikan pada paruh kedua tahun 2023. Kedua moda transportasi massal modern tersebut dapat menjadi andalan masyarakat untuk bertrasportasi sesuai kebutuhan.

Ketepatan waktu keberangkatan ataupun kedatangan kereta api penumpang juga mengalami peningkatan performa. Anne menuturkan, pada semester I/2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta api penumpang mencapai 99,76%, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu 99,57%.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta api penumpang pada semester I/2024 mencapai 96,80%, meningkat dibanding semester I/2023 yakni 94,26%.

Anne mengatakan, perbaikan performa ketepatan waktu kereta api ini diraih melalui peningkatan mutu kinerja operasional secara keseluruhan termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu merupakan salah satu keunggulan dari transportasi kereta api yang bebas macet, sehingga diminati oleh para penumpang.

Berikut adalah Kereta api jarak jauh yang paling banyak melayani penumpang selama Semester I/2024:

1. KA Airlangga (Pasar Senen – Surabaya Pasarturi pp): 691.702 penumpang

2. KA Serayu (Pasar Senen – Purwokerto pp): 647.526 penumpang

3. KA Sancaka (Yogyakarta – Surabaya Gubeng pp): 638.523 penumpang

4. KA Putri Deli (Medan – Tanjung Balai pp): 603.837 penumpang

5. KA Kaligung (Semarang Poncol – Cirebon Prujakan pp): 592.750 penumpang.

Daftar stasiun keberangkatan KA jarak jauh dengan penumpang terbanyak selama Semester I/2024

1. Pasar Senen: 2.205.387 penumpang

2. Gambir: 1.503.622 penumpang

3. Yogyakarta: 1.397.831 penumpang

4. Surabaya Gubeng: 877.199 penumpang

5. Surabaya Pasarturi: 815.844 penumpang

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah siap untuk menerapkan program biodiesel B40, bauran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit, tahun depan.

“Iya [tahun depan] mudah-mudahan awal tahun,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengatakan kementeriannya telah siap dari segi teknis, pasokan hingga pendanaan untuk menjalankan program bauran solar dengan minyak sawit mentah tersebut.

“Ini kita sudah siap, uji coba sudah siap, teknis siap, pasokan juga siap, pendanaan siap, tinggal launching saja,” kata dia.

Kementerian ESDM memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter nantinya.

Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

Sebelumnya, BPDPKS memproyeksikan kebutuhan dana insentif Biodiesel B35 pada tahun ini mencapai Rp28,5 triliun.

Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program bauran solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit sepanjang tahun lalu sebesar Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun.

“Target pungutan eskpor [PE] 2024 sebesar Rp27,3 triliun dan proyeksi kebutuhan dana insentif biodiesel tahun 2024 Rp28,5 triliun,” kata Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya saat dihubungi, Minggu (28/4/2024).

Adapun, realisasi pembayaran insentif biodiesel triwulan pertama 2024 telah mencapai Rp1,39 triliun.

Besarnya proyeksi kebutuhan dana insentif Biodiesel B35 yang diperlukan itu disebabkan karena rata-rata selisih antara harga indeks pasar (HIP) BBN jenis Biodiesel dengan HIP minyak Solar cukup lebar.

BPDPKS memperkirakan rata-rata selisih HIP Biodiesel dengan HIP Solar sebesar Rp2.516 per liter. Hitung-hitungan itu belum memasukan komponen ongkos angkut dan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Faktor yang mempengaruhi antara lain harga minyak bumi dunia dan harga ekspor CPO keluar negeri,” jelasnya.

Seperti diketahui, disparitas harga Biodiesel dengan Solar sepanjang Januari, Februari dan Maret 2023 masing-masing berada di level Rp715 per liter, Rp471 per liter dan 1.626 per liter.

Sementara itu, disparitas harga dua produk tersebut untuk periode yang sama tahun ini berada di rentang Rp1.382 per liter, Rp1.724 per liter dan Rp1.251 per liter.

Adapun, volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada triwulan pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini.

Sementara realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya berada di level 2,55 juta kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA - Anto tidak pernah menyangka usaha peternakan ayamnya yang dirintis sejak 2022 berkembang sangat pesat di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Semula kapasitas usahanya hanya 500 ekor, kini telah bertambah hingga lebih dari 1.000 ekor. Selain menjual telur, Anto juga menjual indukan ayam petelur.