Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas sejumlah proyek jangka pendek.

AHY menilai perlu peningkatan konektivitas antarwilayah, tidak hanya di Jawa, tetapi seluruh indonesia. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang merata.

Dalam kunjungannya, AHY menyebut telah mendiskusikan terkait program serta proyek yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan maupun dalam jangka pendek, 100 hari ke depan.

“Dan banyak hal yang juga harus dikoordinasikan, disinergikan dengan berbagai Kementerian dan lembaga lain, tentu bukan hanya dalam lingkung Kemenko Infrastruktur, tapi juga dengan jajaran Kementerian lainnya,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).

AHY juga mengklaim telah membahas beberapa beberapa program 100 hari kerja, yang bisa dikatakan sebagai target jangka pendek dengan Menhub.

Terdapat beberapa proyek infrastruktur terkait dengan konektivitas dan transportasi baik itu di darat, laut udara maupun elemen dari perkeretaapian yang menjadi sendi sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini.

“Mudah-mudahan dalam jangka pendek, ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan, dan bahkan bisa segera dimanfaatkan, digunakan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah,” kata AHY.

Selain itu, AHY mengatakan Kemenhub akan melakukan simplifikasi dari ratusan aplikasi yang dikembangkan selama ini menjadi jauh lebih sederhana, sehingga tidak memusingkan dan semakin membuat segala sesuatunya lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Di sisi lain, biaya logistik juga disebut menjadi sebuah tantangan. AHY menyebutkan pihaknya tidak ingin biaya pembangunan mahal akibat beban transportasi.

“Kita harus kurangi, sehingga prosentase antara biaya logistik atau transportasi logistik tadi bisa ditekan lebih baik, sehingga keuntungan atau manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan daerah,” imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Presiden Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Hasan tidak memerinci bentuk subsidi apa yang bakal diubah skema pemberiannya langsung ke calon penerima. Namun, ratas siang hingga sore ini membahas soal subsidi energi.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widtawati menjadi di antara pejabat negara yang hadir di Istana. Namun, keduanya tak memberikan keterangan kepada wartawan.

"Subsidi nanti itu akan diberikan supaya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan," jelas Hasan usai ratas itu digelar.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan. Kendati data-data soal kesejahteraan sosial atau DTKS ada di beberapa instansi/lembaga, Badan Pusat Statistik telah ditugaskan untuk memimpin.

Namun, soal besaran subsidi belum diungkap ke publik.

"Perintah beliau, dalam waktu dua minggu ini diselesaikan. Sinkronisasi data sudah ditunjuk tadi, nanti BPS yang akan menyiapkan data-datanya," ujar Hasan.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik Prrabowo Subianto sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

"Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga," ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi permintaan kalangan buruh agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, pemerintah akan menampung masukan dari kalangan buruh mengenai formula penghitungan upah minimum.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Adapun penetapan upah minimum hingga saat ini masih terus digodok oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari perhitungan tersebut kata Yassierli, pihaknya akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak, terkait penetapan upah minimum tersebut. Formula yang digunakan dalam penetapan upah tahun ini masih merujuk pada PP No.51/2023.

Bila merujuk pada beleid tersebut, formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan.

Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan. Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t).

Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, pihaknya telah menerima rekomendasi dari Depenas ihwal indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa.

Indah menyebut bahwa rekomendasi Depenas terpecah menjadi dua. Pasalnya, ada perbedaan usulan mengenai nilai alfa, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja. Dia mengungkapkan, pengusaha mengusulkan agar nilai alfa maksimal berada di level 0,30, sedangkan pekerja di kisaran 0,3 hingga 1.

“Ini [nilai alfa] belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja,” ungkap Indah.

Kendati begitu, dia meyakini ada jalan keluar dari perbedaan nilai alfa tersebut, melalui musyawarah mufakat antara pengusaha dan pekerja.

Dalam catatan Bisnis, kalangan buruh menolak PP No.51/2023. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023.

Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah sangat kecil jika menggunakan formula yang tertuang dalam PP No.51/2023.

“Kalau penetapan UMP untuk 2025 itu masih menggunakan dengan formula yang mengacu kepada PP No. 51/2023, maka saya pastikan, satu, upahnya pasti akan murah,” kata Mirah kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Selain itu, dia meyakini kondisi ekonomi nasional kian ambruk dan jurang kemiskinan akan semakin melebar jika pemerintah bersikeras menggunakan formulasi penetapan upah dalam PP No.51/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut industri sepeda motor Indonesia terus mengalami pertumbuhan, dan diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, di tengah melambatnya kondisi ekonomi dunia yang menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat, penjualan sepeda motor masih tetap bertumbuh.

"Kita juga bangga bahwa industri sepeda motor mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Lebih dari 5 juta tenaga kerja yang menjadi bagian dari industri atau produksi kendaraan roda dua. Ini mulai dari produsen prinsipal sampai ke industri pendukung," ujar Faisol di acara Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 pada Rabu (30/10/2024).

Oleh sebab itu, Faisol mengapresiasi para produsen sepeda motor yang menyumbang devisa kepada negara, dan juga kepada masyarakat yang telah berpartisipasi mengakselerasi pertumbuhan kendaraan roda dua di Indonesia.

Menurutnya, tumbuhnya industri sepeda motor menjadi angin segar, di tengah melambatnya aktivitas manufaktur RI. Dia juga menyinggung soal industri tekstil yang saat ini sedang diterpa badai PHK, khususnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang tengah digugat pailit.

"Di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia, kabar Sritex yang dipailitkan dan mengancam aktivitas produksi terhadap 42 ribu tenaga kerja, namun produsen kendaraan bermotor masih menjaga produksinya dan bisa terus menambah tenaga kerja lebih dari 5 juta," jelasnya.

Alhasil, Faisol mendorong Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) untuk menggenjot ekspor sepeda motor ke berbagai negara, agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kita juga berharap ekspor kendaraan roda dua meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Karena kita masih peringkat ke-11 untuk eksportir. AISI punya PR besar supaya bisa meningkatkan ekspor kita dan tentu kalau bisa menjadi eksportir keluar ini akan lebih banyak menyerap tenaga kerja," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, AISI memproyeksikan target penjualan kendaraan roda dua bisa tembus hingga 6,5 juta unit, seiring dengan gelaran IMOS 2024.

Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan penjualan sepeda motor domestik Januari- September 2024 mencapai 4,87 juta unit atau tumbuh 3,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tentu hal itu tidak terlepas dari dukungan berkelanjutan termasuk perusahaan pembiayaan dan pemerintah yang menjaga daya beli konsumen," ujar Loman dalam pembukaan IMOS 2024 pada Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, target penjualan sepeda motor tahun ini berkisar 6,35 juta hingga 6,45 juta unit, dan diharapkan bisa menyentuh 6,5 juta unit.

"Mudah-mudahan [tahun ini] 6,5 juta. Kemudian, potensi permintaan tahun depan 6,4 juta sampai 6,7 juta unit. Kami pelaku industri sepeda motor akan terus berinovasi menghadirkan produk dengan teknologi semakin canggih, aman dan ramah lingkungan," pungkas Loman.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disarankan untuk masuk ke dua organisasi, yakni BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Kekurangan BRICS dan OECD

Di sisi lain, Wijayanto juga menyebut baik BRICS maupun OECD sama-sama memiliki kekurangan pada beberapa aspek. Dia mengatakan, BRICS belum memiliki tujuan akhir yang jelas sebagai sebuah organisasi baru.

Hal tersebut juga mengingat BRICS merupakan organisasi yang relatif baru dibandingkan dengan OECD.

"Bahkan juga ada anggapan bahhwa mereka bersatu karena punya problem yang sama, tetapi belum ada goal (tujuan) yang sama," jelas WIjayanto.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga berpotensi menimbulkan masalah dengan AS mengingat hubungan Negeri Paman Sam dengan negara anggota BRICS seperti Rusia dan China yang cenderung memanas selama beberapa waktu belakangan.

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan OECD juga terbagi atas kelompok-kelompok lain di dalam organisasinya. Menurutnya, ada kelompok negara yang cenderung lebih dominan dibandingkan anggota lain, sehingga peran Indonesia dinilai akan minimal jika nantinya resmi bergabung dengan OECD.

Selain itu, proses menjadi anggota OECD terbilang lebih lama, yakni sekitar 3 hingga 4 tahun. Hal tersebut juga ditambah dengan persyaratan masuk yang lebih rumit.

"Selain itu, negara-negara utama anggota OECD saat ini juga cenderung sedang bermasalah," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan total tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini mencapai 59.796 orang per 28 Oktober 2024. Korban PHK terbanyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta untuk mengkaji penyebab tingginya angka PHK di provinsi tersebut.

“Per 28 Oktober, 59.796 orang [yang di PHK]. [Tertinggi] di Jakarta, bergeser [dari sebelumnya Jawa Tengah],” ungkap Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

Secara terperinci, total pekerja di Jakarta yang dirumahkan mencapai 14.501 orang, diikuti Jawa Tengah 11.252 orang, dan Banten sebanyak 10.524 orang.

Menurut sektornya, Indah menyebut bahwa kasus PHK mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan, aktivitas jasa, dan perdagangan eceran. Kendati begitu, dia tidak menjabarkan lebih jauh mengenai total tenaga kerja yang mengalami PHK di ketiga sektor tersebut.

Di sisi lain, Indah belum dapat memastikan apakah total tenaga kerja yang ter-PHK tahun ini akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia mengharapkan agar jumlah tenaga kerja yang di PHK tidak naik signifikan.

“Mudah-mudahan naiknya dikit, saya belum bisa memperkirakan karena tiap hari bergerak datanya,” ungkapnya.

Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sebelumnya memperkirakan jumlah pekerja yang di PHK kembali bertambah sebanyak 30.000 hingga akhir 2024.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di PHK. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (16/10/2024).

Dia mengungkap, badai PHK yang tengah melanda industri tekstil dan garmen dipicu oleh banjir barang impor akibat lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dinilai setengah hati. Oleh karena itu, Danang tidak heran jika dalam 5 tahun mendatang industri pengolahan Tanah Air kian terpuruk apabila tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

“...karena tidak berhasil membendung [impor barang jadi]. Regulasi-regulasi yang sebelumnya liar membuka importasi secara bebas di produk hilir, di produk finish product,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan nasib program hilirisasi bauksit di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

Koordinator Hilirisasi Mineral dan Batubara ESDM Muhammad Ansari menekankan bahwa hilirisasi bauksit bakal terus berjalan. Pernyataan dia merespons isu hilirisasi bauksit yang masih mandek lantaran banyak smelter mangkrak.

"Bauksit ini sudah jadi perhatian khusus. Namun, kami tentunya harus punya posisi atau pendapat yang dapat saling membantu dan melengkapi," kata Ansari di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan bahwa pihaknya dalam jangka pendek bakal mengevaluasi masing-masing badan usaha. Menurutnya, persoalan yang dihadapi badan usaha dalam menggarap proyek bauksit berbeda-beda.

Selain itu, pihaknya juga bakal menindaklanjuti laporan terkait kendala di lapangan. Adapun kendala di lapangan itu seperti ketersediaan energi dan masalah lahan.

Khusus masalah lahan, Ansari mengaku belum mengetahui lebih detil terkait permasalah yang terjadi.

"Cuma masalah lahan itu seperti apa kami perlu lihat lebih lanjut apakah terkait ganti rugi, gelologi, dan lain-lain," ucapnya.

Proses hilirisasi bauksit selama ini menemui sejumlah kendala. Adapun salah satu kendala itu seperti pembangunan smelter yang mandek.

Kementerian ESDM mencatat terdapat sebanyak 12 smelter bauksit yang dikembangkan, tetapi baru empat yang beroperasi. Menurut kementerian tersebut, mandeknya pembangunan smelter itu pun kemudian memicu pemerintah untuk menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023.

Adapun, salah satu kendala pembangunan smelter bauksit adalah sulitnya pendanaan.

Merespons hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menyusun strategi agar pembangunan sejumlah smelter bauksit yang mandek dapat berjalan kembali.

"Nanti kita kaji. Kita akan membuat strategi agar bisa realisasinya jadi baik," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9/2024) lalu.

Bahlil mengatakan hilirisasi pada komoditas nikel yang telah berhasil saat ini bakal dilanjutkan menyasar komoditas mineral lainnya seperti bauksit hingga tembaga.

Menurutnya, pengembangan hilirisasi mineral dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju level di atas 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex tak hanya menjadi topik panas industri tekstil dalam negeri. Kabar putusan pailit perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu juga menarik perhatian media asing.

Salah satunya diangkat oleh Bloomberg berjudul 'Sritex Ajukan Banding Atas Kepailitan Indonesia Berjanji Selamatkan 50.000 Pekerja' pada Selasa (29/10/2024) lalu.

Dalam berita tersebut, Bloomberg menyoroti upaya Sritex yang tengah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang terkait pembatalan homologasi terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sritex yang merupakan perusahaan raksasa tekstil Indonesia yang telah memproduksi pakaian untuk H&M, Uniqlo, dan Zara hingga seragam NATO disebut telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang tertuang dalam perjanjian restrukturisasi utang pada 2022.

Kasus pailit Sritex mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang baru 10 hari menjabat sebagai kepala negara. Dia pun memerintahkan para menterinya untuk mengajukan opsi penyelamatan bagi perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Prabowo juga meminta agar aktivitas ekspor dan impor Sritex yang dalam masa pailit tidak dibekukan. Kantor bea cukai telah setuju untuk membiarkan perusahaan melanjutkan operasi impor dan ekspor.

Sritex yang mempekerjakan sekitar 50.000 pekerja pun diminta untuk tidak melakukan PHK. Meskipun, perusahaan tersebut terlilit utang selama pandemi setelah pesanan anjlok. Total kewajibannya mencapai US$1,6 miliar hingga akhir Juni, relatif tidak berubah dari dua tahun lalu saat perusahaan ini memperoleh perjanjian utang.

Tak hanya Bloomberg, media yang berbasis di London itu menyoroti kelompok buruh Sritex yang meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal bahkan meminta pemerintah untuk membuka opsi dana talangan atau bailout dari negara untuk mencegah PHK besar-besaran yang merupakan imbas dari kepailitan Sritex.

Dia juga menambahkan solusi lain adalah campur tangan negara dalam proses hukum untuk membatalkan putusan pailit.

"Pemerintah perlu menyediakan dana talangan untuk menyelesaikan utang Sritex," kata Said Iqbal.

Status kepailitan Sritex merupakan hasil dari gugatan PT Indo Bharat Rayon. Adapun, utang Sritex kepada Indo Bharat Rayon per Juni mencapai 101,3 miliar rupiah ($6,48 juta) atau 0,4% dari total kewajibannya.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa hilirisasi telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia mencontohkan, hilirisasi telah mendatangkan aliran investasi sekitar Rp55 triliun di Maluku Utara pada Januari-September 2024.

"Rp55 triliun untuk aliran investasi masuk dampaknya pertumbuhan perekonomian Maluku Utara adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Pada tahun 2023 yang lalu ini 20,49% kalau tidak salah. Kalau tahun 2022 itu justru lebih tinggi lagi sekitar 24% lebih," ujar Yuliot di Ternate, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang sukses menjalankan program hilirisasi. Maluku Utara yang awalnya hanya sekedar mengekspor bahan mentah berupa bijih nikel, kini telah mampu menghasilkan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Yuliot mengakui bahwa hilirisasi yang berjalan saat ini memang masih pada tahap pertama. Namun, dia menekankan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi lanjutan ke tahap-tahap berikutnya.

"Kami dari Kementerian ESDM juga sudah memetakan pohon industri yang bisa dilakukan proses hilirisasi yang lebih dalam lagi, bukan hanya pada tingkat pertama tetapi kita akan masuk pada tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat sehingga nilai tambah yang terjadi lebih besar di daerah khususnya di Maluku Utara," kata Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan implementasi bayar tol nirsentuh nihenti atau multi lane free flow (MLFF) tetap berjalan meski pemerintah berganti ke era Prabowo Subianto.

MLFF merupakan hasil kerja sama bilateral antara Hungaria dengan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kala itu, persiapan implementasi secara teknis dikawal dan dikerjakan penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah komando Menteri Basuki.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) memastikan bahwa proyek MLFF bakal terus berlanjut, meski pemerintahan telah berganti.

Dia menuturkan saat ini prosesnya tengah disiapkan dan masih memasuki tahap negosiasi antara Hungaria dan Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kemarin mereka sedang menyiapkan usulan-usulannya. Poinnya sudah disampaikan dari Roatex sudah disiapkan, nanti disampaikan ke kita, kita kaji dari mereka. Kita upayakan bisa segara,” tegasnya.

Untuk diketahui, mulanya implementasi MLFF ditargetkan bakal mulai berjalan pada akhir 2024. Akan tetapi prosesnya terkendala usai uji coba perdana MLFF di Tol Bali Mandara masih mendapati sejumlah masalah.

Mengutip informasi yang dibagikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), 7 ruas tol yang dipilih pada tahap awal implementasi MLFF itu tersebar di Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Bali dan Jalan Tol di Kalimantan.

Perinciannya, 7 ruas tol tersebut di antaranya Jalan Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan – Samarinda (Balsam), Tol Jagorawi dan Tol Jakarta – Cikampek (Japek).

Kemudian, Jalan Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1 juga masuk ke dalam daftar ruas tol yang bakal mengimplementasikan MLFF lebih awal di masa transisi.

Adapun, latar belakang implementasi MLFF dilakukan karena temuan World Bank pada tahun 2019 yang mencatat Indonesia mengalami kerugian hingga Rp56 triliun akibat kemacetan.

Kemudian, dalam dokumen feasibility study Kementerian PUPR, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp4,4 triliun per tahun akibat antrean kendaraan di gerbang tol. Karenanya, penerapan sistem MLFF dinilai menjadi solusi atas persoalan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Kelalaian itu, lanjutnya, lantaran manajemen merasa bahwa risiko yang tengah dihadapi merupakan masalah kecil. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, persoalan yang ada dapat berdampak fatal bagi perusahaan.

“Jadi [perusahaan] lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Kendati begitu, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pada Selasa (30/10/2024), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Bea Cukai ke Istana Negara.

Yassierli mengungkap, pemerintah akan membantu menyelamatkan Sritex melalui sejumlah upaya, misalnya mempercepat mediasi kurator dengan manajemen perusahaan hingga melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan.

Langkah penyelamatan, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sembari menunggu kasasi. “Kita ingin agar PHK itu tidak terjadi sembari menunggu kasasi,” imbuhnya.

Belajar dari kasus Sritex, dia mengharapkan agar setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang kuat. “Kami berharap setiap perusahaan punya manajemen risiko yang kuat,” pungkasnya.

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke Sritex pada Senin (28/10/2024). Dalam kunjungannya, Noel menuturkan bahwa kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedikit meyakinkan para pekerja dan manajemen mengenai masa depan Sritex.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Noel mengharapkan agar tidak ada PHK di lingkungan Sritex. “Alhamdulilah manajemen meyakinkan kita bahwa ternyata di sana ada semacam ketabuan dalam namanya PHK,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempersilakan para investor menyumbangkan dananya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak ada aturan terkait sumbangan dana program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sehingga menurutnya investor bisa turut berpartisipasi.

"Kalau ada yang mau nyumbang [dana ke makan bergizi gratis] ‘kan tidak diatur, silakan saja. Itu soal lain lagi," kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun, Zulhas menjelaskan bahwa Badan Gizi mendapatkan anggaran senilai Rp71 triliun, yang salah satunya untuk program MBG. Menurutnya,alokasi anggaran yang ditetapkan itu sesuai dengan rencana awal.

"Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp63,35 triliun. Tetapi juga ada dukungan manajemen Rp7,43 triliun," ujarnya.

Namun demikian, dia mengaku belum membahas lebih detail daerah prioritas yang akan mendapatkan program MBG.

"Nanti detail lagi. Ini kan totalnya [anggaran] dulu kita bicara," ujarnya.

Di sisi lain, Zulhas juga mengungkap bahwa pemerintah menetapkan anggaran untuk program tiga juta cetak sawah atau ekstensifikasi sebesar 150.000 hektare. Serta, adanya intensifikasi atau produktivitas sebanyak 80.000 hektare, sehingga total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp15 triliun.

Sebelumnya, pengamat pertanian menilai program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Adapun, permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.

"Jika ada skema semacam contract farming, anak muda akan tertarik menjadi petani milenial, sehingga bisa menambah jumlah petani muda di indonesia," kata Eliza kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sejalan dengan adanya program MBG, Eliza menilai pemerintah harus meningkatkan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi). Hanya saja, perluasan tanah ini harus mengorbankan keberadaan hutan.

Jika ditanam di lahan rawa, kata dia, maka rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar.

Sayangnya, Eliza mengungkap bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah mayoritas kualitas sawah makin menurun akibat dampak pembangunan konversi sawah. Di mana, pembangunan konversi sawah ini merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, peningkatan hama dan penyakit, dan kurangnya penerapan praktek pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, Eliza juga menyoroti jika terjadi penambahan jumlah petani di tengah kondisi penurunan luasan lahan. Menurutnya, kondisi ini akan berujung menjadi permasalahan.

"Karena makin rendah lagi produktivitas sektor pertanian, makin banyak orang yang menggarap lahan sempit ini akan makin tidak efisien dan produktif," jelasnya.

Menurutnya, hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman. Untuk peningkatan produktivitas, misalnya, bisa dilakukan dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, hingga tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Sementara untuk indeks pertanaman, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi. Menurutnya, jika pemerintah bisa mendorong penerapan inovasi dan teknologi secara masif oleh petani di berbagai daerah.

"Maka kita bisa meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk program MBG sekalipun tanpa perlu mengorbankan lahan hutan yang tersisa," ujarnya.