Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, banyak investor mengeluh pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh.

Putusan itu kemudian direspons oleh pemerintah dengan merumuskan aturan baru mengenai ketenagakerjaan, sesuai dengan amar putusan MK pada Kamis (31/10/2024).

“Tiba-tiba regulasinya berubah lagi. Ini terus terang banyak dikeluhkan oleh mereka [investor],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, langkah pemerintah sebelumnya yang mengeluarkan UU Cipta Kerja, telah berhasil menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan industri padat karya di Indonesia. Ini juga sesuai dengan semangat diterbitkannya UU Cipta Kerja, yakni penciptaan lapangan kerja.

Hal ini, kata dia, tercermin dari total realisasi penanaman modal asing (PMA) yang rata-rata meningkat sebesar 29,4% pada lima triwulan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja. Data tersebut menunjukkan adanya peluang besar untuk terciptanya lapangan kerja baru di Indonesia, khususnya di sektor industri padat karya.

Sejalan dengan hal tersebut, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukan zona ekspansif selama 30 bulan berturut-turut, menjadi satu sinyal positif bagi kebangkitan industri Tanah Air.

Adanya perubahan kebijakan ini, lanjutnya, tentu akan berdampak terhadap investasi yang sudah dan akan masuk di Indonesia. Apalagi, investor yang masuk ke Indonesia karena UU Cipta Kerja sudah melakukan sejumlah perhitungan seperti biaya hingga kontrak berdasarkan regulasi yang sudah ada.

“Begitu undang-undangnya berubah kan menjadi pertanyaan besar bagi mereka,” ungkapnya.

Di satu sisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan adanya perubahan kebijakan yang dapat mengganggu iklim investasi, Bob pesimistis target tersebut bisa tercapai.

“Apa ini dibilang baik bagi kita? Apalagi pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Tanpa investasi, impossible,” ujarnya.

Dewan Pakar Apindo, Anton J. Supit menambahkan, gonta ganti aturan yang dilakukan pemerintah akan membuat investor kehilangan kepercayaannya. Akibatnya, para investor yang berencana masuk ke Indonesia bisa jadi batal menanamkan modalnya.

“Musuh yang paling ditakuti [investor] adalah ketidakpastian,” ungkapnya.

Alih-alih mengutak-atik kebijakan, Anton menilai bahwa pemerintah dan DPR seharusnya menciptakan iklim investasi sebaik mungkin. Dengan demikian, investasi akan masuk dalam jumlah besar sehingga dapat menyerap angkatan kerja baru tiap tahunnya.

Oleh karena itu, Apindo sebagai perwakilan dunia usaha di Indonesia berharap dapat dilibatkan secara intensif dalam seluruh proses pembahasan aturan ketenagakerjaan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dapat merespons kepentingan dunia usaha dan mendukung terciptanya iklim kondusif bagi perkembangan industri dan ketenagakerjaan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus ke tujuh sektor kunci untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahunnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, Prabowo meminta agar perekonomian tumbuh hingga 8%. Menurutnya, target tersebut bukanlah suatu yang mustahil.

"Karena kita pernah mencapai itu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto," kata Airlangga dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang disiarkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, rumus pemerintahan Orde Baru adalah menggenjot investasi (tumbuh 4,9—14,6% per tahun), konsumsi rumah tangga (tumbuh 2,9—12,6% per tahun), dan ekspor (rata-rata tumbuh 9,7% per tahun.

Sayangnya, Airlangga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkelanjutan karena adanya paket kebijakan deregulasi perbankan pada 1988 dan diikuti krisis finansial Asia 1997.

Dia mengungkapkan, pemerintahan Prabowo akan memakai rumus yang sama yaitu menjaga tingkat konsumsi sehingga bisa tumbuh 5%—6% per tahun, mendorong investasi sehingga tumbuh di kisaran 10% per tahun, dan menggenjot ekspor sehingga tumbuh di kisaran 9% per tahun.

Untuk mewujudkan itu, Airlangga mengungkapkan pemerintah Prabowo akan fokus ke tujuh sektor kunci.

"Sektornya tetap hilirisasi [manufaktur], sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi atau green energy [energi hijau]," ujarnya.

Airlangga turut meminta pemerintah daerah ikut aktif membantu upaya pemerintah pusat. Dia merekomendasikan enam kebijakan kepada pemerintah daerah.

Pertama, mendorong hilirisasi sumber daya alam. Kedua, mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas APBD. Ketiga, menurunkan nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) melalui pemanfaatan infrastruktur.

Keempat, menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi yang dibutuhkan di wilayah masing-masing. Kelima, mengantisipasi potensi inflasi pangan pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Keenam, mengoptimalkan program KUR (kredit usaha rakyat).

Sebagaimana diketahui, salah satu janji dalam kampanye Prabowo bersama Gibran adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi Indonesia dapat keluar dari middle income trap (MIT).

Terlebih, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Prabowo mencatat mulai 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

Sebelumnya dalam dokumen Visi, Misi, Program Prabowo-Gibran, mencatta salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan berita Bisnis sebelumnya, tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Mengingat, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol.

Meski demikian, untuk jangka pendek pemerintah tetap mengacu kepada target pertumbuhan ekonomi sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2% pada tahun ini dan tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom memberikan rekomendasi berupa moratorium hingga kenaikan tarif cukai ideal sebagai upaya untuk menjaga stabilitas industri hasil tembakau (IHT).

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan moratorium kenaikan tarif cukai merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal.

"Apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 – 5% [dari tarif yang berlaku saat ini] direkomendasikan untuk dapat diterapkan," kata Candra dalam forum diskusi, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dia menambahkan kenaikan tarif di atas batas tersebut berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai.

Adapun, hasil kajian Universitas Brawijaya menunjukkan kenaikan tarif cukai yang tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat justru mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal.

Data simulasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai mengakibatkan lonjakan persentase peredaran rokok illegal sehingga mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara hingga Rp5,76 triliun per tahun.

Akibatnya, kata Candra, lapangan kerja di sektor ini terancam, terutama bagi pabrik kecil yang tidak mampu bersaing di tengah tingginya tarif cukai dan menurunnya permintaan.

“Kami juga merekomendasikan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sehingga potensi hilangnya penerimaan negara dapat ditekan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan sependapat dengan pentingnya moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun mendatang untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, kenaikan cukai yang berlebihan menciptakan kondisi yang tidak stabil bagi industri dan menurunkan daya saing produk legal di pasar.

"Kami mengusulkan agar moratorium dilakukan selama tiga tahun, memberikan waktu bagi industri untuk beradaptasi dan memitigasi dampak negatif kenaikan tarif cukai," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengkaji rencana untuk memperpanjang tenor kredit pemilikan rumah (KPR) dari 15 tahun menjadi 30 tahun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana tersebut menjadi salah satu usulan yang dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang jauh lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, dia cicilannya jauh lebih murah,” kata Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Erick menyatakan bahwa rencana itu bakal menyasar segmen rumah menengah ataupun kelas lainnya. Meski demikian, dia belum memerinci bank pelat merah mana yang akan menerapkan skema pembiayaan tersebut.

Di sisi lain, skema pembiayaan KPR dengan tenor hingga 30 tahun pernah diterapkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan pengembang properti PT Brantas Abipraya (Persero) pada 2020.

Selain itu, berbagai cara juga pernah diupayakan oleh pemerintah untuk mempermudah kepemilikan rumah. Salah satunya dengan menggodok skema KPR flat 35 tahun.

Skema Flat 35 telah sukses dijalankan di Negeri Sakura dan merupakan skema pinjaman perumahan dengan suku bunga tetap yang disediakan oleh Japan Housing Finance Agency (JHF).

Flat 35 merupakan pinjaman dengan suku bunga dan jumlah angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hal itu memungkinkan konsumen untuk membuat rencana hidup jangka panjang.

Pada akhir 2023, Indonesia melalui BP Tapera telah menjalin kerja sama dengan JHF dalam rangka pertukaran informasi untuk mengoptimalkan penyediaan rumah, terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Kala itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan KPR Flat 35 telah dilakukan pembahasan dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.

Hal ini sebagai upaya agar konsep pembiayaan perumahan yang ada saat ini bisa dibuat lebih optimal dan menyasar banyak kalangan.

“Artinya tadi, bagaimana produk FLPP nanti bisa membuat orang mampu mencicil rumah di perkotaan, termasuk tenornya juga diperpanjang. Kemudian, tingkat bunganya harus di level berapa,” ujarnya pada awal Maret 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terkait dengan rencana penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang belum terealisasi hingga saat ini.

Erick mengatakan realisasi rencana tersebut masih menunggu finalisasi rencana investasi dari Freeport Indonesia.

"Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin planning dulu nih investasinya berapa," kata Erick di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar.

Dia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

"Kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, enggak ada yang alot, namanya proyeksi bisnis plan, total investasi kan harus dihitung dengan benar," ujarnya.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN holding pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan.

"Ya secepatnya, tergantung nanti proses daripada finalisasi angkanya," ucap Erick.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

"Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata Bahlil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan.

Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah mewaspadai potensi kenaikan suku bunga atau BI Rate usai kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengutip pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, menyebutkan bahwa kemenangan Trump di Pilpres AS kemungkinan akan menyebabkan penguatan mata uang dolar AS.

“Jadi, akan ada capital inflow dari perspektif Amerika Serikat, bisa saja dari Indonesia, India, atau negara lainnya,” ujar Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Namun, Bob menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan modal untuk investasi guna menjaga transaksi berjalan agar tidak defisit lebih dari 2 persen. Jika terjadi pembalikan arus modal, katanya, BI kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga.

“Jika ada pembalikan, konsekuensinya BI akan menaikkan suku bunga untuk menjaga aliran modal tetap berada di Indonesia,” tambahnya.

Jika suku bunga naik, Bob memperkirakan hal ini akan semakin membebani dunia usaha dan membuat situasi semakin sulit. “Kenaikan suku bunga akan memberatkan dunia usaha dan tambah teler lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, BI juga mengantisipasi dampak kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2024 terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah.

Dalam catatan Bisnis, Perry Warjiyo menyatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan Pilpres AS, di mana Trump mengungguli lawannya, Kamala Harris.

“Kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar akan kuat, suku bunga Amerika Serikat akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang berlanjut,” ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hasil Pilpres AS akan berdampak signifikan pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. BI mencatat tiga dampak utama yang perlu diantisipasi.

Pertama, potensi pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua, kemungkinan terjadinya arus modal keluar. Ketiga, ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. “Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hat,” ujar Perry.

Selain itu, Perry mengeklaim bahwa nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah gejolak global. Ia menyebut BI terus melakukan intervensi di pasar dan mengoptimalkan instrumen moneter agar aliran modal asing tetap masuk ke Indonesia.

BI memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan mencapai Rp15.825 pada akhir 2024, meningkat sedikit dari rata-rata nilai tukar Rp15.789 per dolar AS pada kuartal ketiga 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank sentral Inggris, Bank of England (BOE) kembali memangkas suku bunga untuk kedua kalinya pada tahun ini guna menurunkan biaya pinjaman. Namun, BOE juga tidak memberikan sinyal bahwa pelonggaran moneter akan dilakukan lebih cepat.

Mengutip dari Bloomberg, BOE memperingatkan bahwa anggaran Inggris terbaru dapat meningkatkan inflasi hingga setengah persen.

Delapan anggota Komite Kebijakan Moneter (Monetary Policy Comitee/MPC), yang dipimpin oleh Gubernur Andrew Bailey, sepakat menurunkan suku bunga acuan seperempat poin menjadi 4,75%.

Adapun, satu-satunya yang berbeda pendapat adalah Catherine Mann seorang pejabat eksternal, yang tidak setuju dan memilih untuk mempertahankan suku bunga pada 5%.

“Kami perlu memastikan inflasi tetap mendekati target, sehingga kami tidak bisa menurunkan suku bunga terlalu cepat atau terlalu banyak,” kata Bailey dalam pernyataan pada Kamis di London yang dikutip dari Bloomberg, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, lanjutnya, jika ekonomi berkembang seperti yang diharapkan, kemungkinan suku bunga akan terus turun secara bertahap.

Keputusan ini mendorong pound menguat, sedangkan obligasi Inggris bertenor dua tahun mengalami kenaikan. Para pelaku pasar sepenuhnya memperkirakan akan ada dua kali lagi penurunan seperempat poin hingga akhir tahun depan.

Langkah BOE menuju pelonggaran lebih lanjut nyatanya menjadi lebih rumit karena pengaruh anggaran yang Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves pada 30 Oktober dan pemilihan Donald Trump sebagai Presiden AS.

Inggris kini merencanakan pengeluaran besar-besaran senilai £70 miliar [US$90,4 miliar] setahun, yang hampir setengahnya dibiayai dengan pinjaman. Trump juga mengancam akan menerapkan tarif yang lebih tinggi, yang dapat memicu perang dagang global baru.

Selanjutnya, pasar obligasi pun cemas, dengan biaya pinjaman pemerintah Inggris mencapai level tertinggi dalam setahun sejak anggaran diumumkan. Kenaikan ini mengingatkan kembali kepada krisis keuangan pada tahun 2022 ketika Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengumumkan pemotongan pajak senilai £45 miliar tanpa sumber pendanaan yang jelas dan mengguncang investor.

Pergerakan besar di pasar baru-baru ini membuat Bank of England (BOE) mendasarkan perkiraan mereka pada jalur suku bunga yang lebih rendah daripada yang diperkirakan saat ini. Proyeksi menunjukkan suku bunga akan turun ke 3,7% pada akhir tahun depan dengan inflasi diperkirakan tetap di atas 2% dan mencapai 2,2% setelah dua tahun, sebelum akhirnya melambat menjadi 1,8% pada 2027.

Pasar pun kini memperkirakan bahwa suku bunga yang bertahan sekitar setengah poin lebih tinggi, yang akan menyiratkan perlambatan yang lebih tajam dalam pertumbuhan harga konsumen. Jika ini terjadi, BOE mungkin perlu mengambil tindakan yang lebih besar

Perlu diketahui bahwa pemangkasan suku bunga oleh BOE lebih dulu diikuti dengan langkah serupa yang kemungkinan akan diambil oleh Federal Reserve pada Kamis nanti, yang menjadi keputusan pertama bank sentral AS sejak kemenangan Trump.

Sebelumnya pada hari yang sama, Riksbank Swedia sendiri telah mempercepat pelonggaran dengan memangkas suku bunga setengah poin, sementara di Norwegia, pejabat memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan realisasi investasi mencapai Rp13.528 triliun selama 2025—2029.

Rosan menjelaskan, target tersebut merupakan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut perhitungan Bappenas, target pertumbuhan ekonomi 8% dicanangkan Prabowo hanya bisa dicapai dengan pertumbuhan investasi rata-rata 16,75% per tahun selama 2024—2029.

"Karena investasi adalah penyumbang kedua nomor dua terbesar untuk pertumbuhan perekonomian kita," kata Rosan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah seperti yang disiarkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Dia merincikan, per tahunnya target investasi pada 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Jumlah tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,12 juta.

Pada 2025, target investasi mencapai Rp1.906 triliun. Angka tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,45 juta.

Pada 2026, target investasi mencapai Rp2.280 triliun. Diharapkan, angka tersebut bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7,6% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,93 juta.

Pada 2027, target investasi mencapai Rp2.684 triliun. Target tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,44 juta.

Pada 2028, target investasi mencapai Rp3.116 triliun. Jumlah tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan menyerap tenaga kerja sebesar 4 juta.

Terakhir pada 2029, target investasi sebesar Rp3.544 triliun. Angka tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8% dan menyerap tenaga kerja sebesar 4,55 juta.

Oleh sebab itu, Rosan menyatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal akan coba mempermudah iklim investasi di Indonesia. Dia mencontoh, pihaknya akan menerbitkan perizinan usaha secara otomatis lewat integrasi Sistem RDTR Digital ke dalam Sistem OSS.

"Untuk apa? Untuk mencegah potensi-potensi korupsi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh kalangan buruh, termasuk soal pengupahan. Itu artinya, akan ada perubahan aturan mengenai pengupahan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyampaikan, pemerintah dalam satu dekade ini setidaknya telah empat kali melakukan perubahan aturan terkait pengupahan.

“Bisa dibayangkan kita ada empat kali perubahan peraturan [tentang pengupahan],” kata Bob dalam diskusi di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bob, gonta ganti aturan yang dilakukan dalam waktu dekat telah membuat wajah Indonesia kurang baik di dunia usaha dan investasi.

Perubahan aturan yang begitu cepat dinilai berdampak negatif terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Alih-alih investasi menguntungkan dan jangka panjang, investasi yang masuk kemungkinan adalah investasi jangka pendek yang bisa saja hengkang sewaktu-waktu dari Indonesia.

“Bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau setiap dua tahun peraturan berubah,” ujarnya.

Setidaknya, Indonesia dalam satu dekade telah empat kali mengubah aturan tentang Pengupahan dan satu kali mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Ketua Komite Pengupahan Apindo, Subchan Gatot, mengungkapkan, pada saat Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan berlaku, Indonesia belum memiliki suatu rumusan yang pas untuk menetapkan upah minimum.

“Jadi dari sebelumnya nggak ada hitungan inflasi, pokoknya [upah] naik aja,” ungkap Subchan.

Enam tahun kemudian, pemerintah kemudian menerbitkan PP No.36/2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam beleid ini, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

Tak berselang lama, pemerintah menerbitkan aturan baru dalam bentuk Permenaker sebagai dasar penetapan upah minimum 2022. Kebijakan itu tertuang dalam Permenaker No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, di mana variabel kenaikan upah yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui beleid ini, pemerintah memasukan variabel alfa dalam penyesuaian nilai upah minimum. Alfa menurut aturan itu merupakan indeks yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai alfa berada dalam rentang 0,10–0,30 dan ditentukan berdasarkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.

“Keputusannya pada saat itu ada alfanya,” katanya.

Pemerintah kemudian kembali mengubah aturan pengupahan dengan menerbitkan PP No.51/2023 sebagai landasan penetapan upah minimum 2024. Penerapan formula upah minimum dalam beleid ini mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa.

Nilai alfa ditentukan oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Dalam beleid itu, diatur bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Terbaru, pemerintah tengah menggodok ulang regulasi pengupahan, sebagai respons terhadap putusan MK. “Di 2024 ini nggak tahu seperti apa rumusan yang ditetapkan. Bisa dibayangkan itu berapa kali berubah,” imbuhnya.

Mengingat pengumuman upah minimum provinsi (UMP) dilakukan paling lambat pada 21 November, sedangkan pengumuman upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat 30 November, Apindo mengusulkan agar penetapan upah minimum 2025 tetap mengacu pada PP No.51/2023.

“Demi kepastian hukum, penetapan upah minimum untuk tahun 2025 hendaknya masih tetap mengacu kepada PP No. 51/2023,” pungkas Bob.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mulai memproduksi emas emas batangan dari smelter di Gresik, Jawa Timur pada pekan kedua Desember 2024.

Hal itu disampaikan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam acara penandatanganan perjanjian jual beli emas antara PTFI dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Tony menuturkan PTFI telah menjalankan mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan membangun fasilitas precious metal refinery (PMR) di smelter di Gresik. Selain itu, perusahaan pun melakukan proses penambangan, pengolahan, hingga pemurnian emasnya terintegrasi dan terbesar didunia.

"Saya laporkan di sini bahwa PTFI sebagai bagian IUPK-nya dan bagian dari program hilirisasi pemerintah telah menyelesaikan smelter dan juga PMR dan siap produksi emas batangan. Ini akan produksi di pekan kedua Desember," ucap Tony.

Dia memerinci PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun. Sementara itu, estimasi saat ini hingga akhir 2024 produksi emas adalah sebesar 0,5 ton dan pada kuartal I/2025 sebesar 4,75 ton.

Selain itu, smelter di Gresik itu juga mampu menghasilkan platinum group metals yaitu 30 kg platinum dan 375 kg paladium.

"Dan ini PMR ini adalah bukti kami serius melakukan hal ini dan kita bersama Antam terjadi kesepakatan diskusinya gak alot karenanya punya kepentingan yang sama dan bersinergi," imbuh Tony.

Lebih lanjut, Tony mengatakan sebanyak 30 ton emas batang produksi PTFI bakal diserap oleh ANTAM setiap tahunnya. Bahkan, kata dia, jika ANTAM butuh lebih dari jumlah itu, pihaknya siap menyediakan.

Menurut Tony, kerja sama PTFI dan ANTAM kian meneguhkan niat perusahaan untuk menggenjot hilirisasai guna meningkatkan nilai tambah.

"Kontraknya untuk tahapan ini 5 tahun nilainya US$12,5 miliar atau sekitar Rp200 triliun dan ini sangat membanggakan untuk kita di mana emas produksi kita dikonsumsi Antam dan bisa memberikan nilai tambah untuk industrialisasi di Indonesia," kata Tony.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ANTAM Nico Kanter mengatakan, kerja sama ini menjadi wujud nyata dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas dari pemerintah.

Dia juga menyebut pembelian emas dari PTFI dapat menghemat devisa RI sebanyak ratusan triliun rupiah. Sebab, Antam bisa mengurangi impor logam mulia itu.

"Beli dari Freeport mengurangi ketergantungan pada impor tadi sudah disampaikan berapa ratusan triliun di-save sebagai devisa negara," kata Nico.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas potensi kerja sama strategis di bidang infrastruktur dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikannya di hadapan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir pada Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan itu, dibahas pula mengenai kelanjutan kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan,” jelas AHY dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Pasalnya, tambah AHY, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Dengan demikian, masifnya pembangunan tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pada saat yang sama, AHY menekankan bahwa ini adalah momen berharga, mengingat kita akan memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sehingga, dirinya berharap akan terdapat berbagai kerja sama strategis yang bakal terjalin ke depannya.

Menanggapi hal tersebut Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan bahwa Amerika Serikat bangga telah mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di IKN.

Dia berharap, kerja sama tersebut dapat mendorong Indonesia mencapai tujuan ekonomi RI. Salah satunya mencapai Indonesia emas pada 2045.

"Mencapai tujuan ekonomi Indonesia yang ambisius bergantung pada penciptaan iklim investasi yang lebih ramah dan lebih terbuka dalam iklim investasi. Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Kamala.