Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Jumat (10/10/2024).

Kode redeem ini terus diupdate oleh Moonton untuk para pemain setianya. Mereka yang tercepat menukarkannya bisa mendapat item legendaris secara gratis.

Bagaimana cara klaim kode redeem untuk mendapat hadiah spesial dari Moonton? Caranya mudah. Anda dapat melakukan klaim kode redeem dengan membuka laman m.mobilelegends.com/en/codexchange.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode memiliki limit waktu dan hanya bisa diklaim sekali.

Sehingga apabila Anda gagal saat melakukan klaim, ada dua kemungkinan penyebabnya.

Bisa jadi Anda pernah menukarkan kode tersebut atau masa penukarannya sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara melakukan klaim kode redeem Mobile Legends:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile
4. Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
5. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Kode Redeem ML Hari Ini

Berikut daftar kode redeem Mobile Legens yang aktif pada hari ini, Jumat (11/10/2024):

• ky7t39snbeta232f6
• xqhoernfn
• 041a4fmxk
• f43klh
• yg7zz

Bisnis.com, JAKARTA - PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) bekerja sama dengan WIZ. AI menghadirkan solusi kecerdasan buatan (AI) untuk pelanggan enterprise dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga meningkatkan pengalaman pelanggan UMKM.

CEO Smartfren for Business Tony Wijaya mengatakan kolaborasi Smartfren dan WIZ AI memungkinkan adanya solusi teknologi yang mengkombinasikan internet berkualitas dengan kecerdasan buatan yang sanggup memahami bahasa Indonesia.

“Kami berharap ini akan makin mempermudah para pelanggan enterprise dan usaha lokal dalam mengakses solusi AI yang relevan dengan kebutuhan,” kata Tony, dikutip Kamis (10/10/2024).

Pengembangan solusi conversational AI Smartfren dan WIZ.AI akan fokus pada kebutuhan contact center, chatbot dan talkbot. Minat terhadap skenario penggunaan AI tersebut terus tumbuh seiring dengan manfaat positifnya pada operasional perusahaan.

Salah satunya adalah kemampuan satu talkbot AI dalam menjawab beberapa panggilan masuk maupun panggilan keluar sekaligus.

Kemampuan tersebut dapat memastikan seluruh panggilan masuk mendapatkan respon yang baik dengan jeda tunggu yang lebih singkat.

WIZ AI sendiri memiliki keunggulan dalam teknologi humanized voice. Teknologi yang berfungsi menghasilkan suara talkbot AI yang terdengar alami dan sulit dibedakan dengan suara manusia.

Keunggulan lainnya, solusi tersebut bersifat modular sehingga sangat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik bagi seperti fintech, perbankan, dan asuransi, atau UMKM lokal.

Managing Director WIZ.AI Clara Lim menyampaikan kemitraan pihaknya dengan Smartfren for Business menghadirkan solusi AI yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk. (ISAT) bekerja sama dengan perusahaan otomasi asal Rusia, UiPath, menghadirkan solusi otomasi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk segmen UMKM. Keduanya juga terlibat dalam meningkatkan literasi digital di Tanah Air.

Diketahui, UiPath merupakan produsen software otomatisasi perangkat robotik (RPA) yang biasa digunakan untuk menggarap pekerjaan repetitif dengan cepat dan akurat. UiPath hadir di Indonesia bekerja sama dengan Indosat guna menyasar sejumlah industri potensial, salah satunya UMKM.

UiPath juga merupakan mitra Indosat dalam ID Camp. Indosat ingin agar teknologi yang dihadirikan ke Indonesia diiringi dengan peningkatan skalabilitas SDM dalam negeri, sehingga kehadiran teknologi mampu memberdayakan masyarakat.

SVP Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang mengatakan Indosat melalui Indosat Business ke depan akan menawarkan solusi UiPath ke UMKM. Dengan solusi otomasi UiPath, UMKM dapat mengelola data pelanggan dengan lebih baik sehingga aktivitas kunci berulang yang dijalankan oleh UMKM, dapat dialihkan ke solusi UiPath. Alhasil, UMKM dapat fokus ke pekerjaan yang lebih krusial, yang berdampak pada peningkatan arus pendapatan.

Sebagai contoh, UMKM dengan jumlah karyawan sekitar 20 orang, dapat membuat payroll secara mandiri lewat sistem otomasi UiPath.

“Dan UMKM tersebut tidak perlu lagi menghubungi pihak UiPath karena bisa satu pintu menggunakan Indosat Business,” kata Steve, Kamis (10/10/2024).

Steve menambahkan melalui kerja sama ini perusahaan melihat potensi pasar UMKM yang sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun ada lebih 60 juta UMKM yang dapat disasar lewat solusi UiPath.

Saat ini Indosat Business hanya memfokuskan UiPath untuk UMKM karena secara teknologi lebih ramah, sederhana dan mudah digunakan oleh UMKM. Selain itu dari sisi harga, juga cukup terjangkau.

“UMKM yang menggunakan UiPath ini tentu yang sedang dalam tahap naik kelas dan sudah punya banyak pelanggan, pegawai dan lain sebagainya. Untuk mengatur itu semuanya bisa dengan otomasi UiPath,” kata Steve.

Sementara itu, CEO Indosat Vikram Sinha mengatakan perusahaan telah mengimplementasikan dan merasakan dampak nyata dari UiPath di internal. Sejumlah pekerjaan yang biasanya selesai belasan, dapat dipersingkat menjadi hanya belasan menit. Pengalaman nyata ini lah yang kemudian akan dibawa Indosat kepada UMKM di Tanah Air.

“Produk ini akan didorong ke UMKM, Indosat akan latih orang-orangnya dan kasih solusi platform sehingga UMKM bisa naik kelas sehingga Indonesia bisa naik Produk Domestik Bruto (PDB) nya,” kata Vikram.

Sebelumnya, UiPath, penyedia solusi otomatisasi dan AI B2B, mengumumkan kemitraan dengan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH). Pada tahap awal, kemitraan yang terjalin bertujuan untuk membekali 100.000 talenta digital di Indonesia dengan kemampuan otomatisasi (Enterprise Automation) hingga 2027.

Inisiatif ini bertujuan mempersiapkan talenta digital dalam mendukung transformasi Indonesia menjadi pusat talenta AI dan otomatisasi global.

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, UiPath akan melengkapi kurikulum IDCamp Indosat dengan mengintegrasikan pelatihan otomatisasi. Program ini akan menyediakan pelatihan mengenai otomatisasi, membuka peluang bagi para peserta untuk memperoleh sertifikasi sebagai UiPath Certified Professional.

Founder and Chief Executive Officer at UiPath Daniel Dines mengatakan Indonesia bersiap untuk menjadi kekuatan ekonomi global, oleh karenanya penguatan kesiapan tenaga kerja dan membangun kemampuan digital merupakan aspek penting.

“Bersama, kami mengadopsi teknologi otomatisasi yang berkelanjutan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia memasuki era ekonomi digital,” kata Daniel.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa aplikasi Temu telah diblokir oleh pemerintah.

Sehingga aplikasi ini sudah tak bisa lagi digunakan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri dari ancaman model bisnis yang diterapkan oleh aplikasi tersebut.

“Kalau aplikasi Temu, per kemarin sudah kami nyatakan terlarang di Indonesia. Karena apa? karena aplikasi Temu itu model bisnisnya adalah dari pabrikan langsung ke konsumen. Pabrikannya dari negara lain, konsumennya orang Indonesia. Nanti UMKM kita akan tergilas,” kata Menkominfo Budi usai merilis dua buku soal perkembangan digital di tanah air, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (10/10) dikutip dari Antara.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa meski tampilan aplikasi Temu masih bisa diakses, namun transaksi sudah tidak dapat dilakukan.

Pihaknya juga menunggu proses dalam pengajuan take down Temu dari AppStore dan PlayStore.

Penutupan akses aplikasi Temu ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Mengacu pada aturan tersebut, aplikasi Temu tidak dapat beroperasi di Indonesia dan ditutup aksesnya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Apa Itu Aplikasi Temu?

Temu merupakan aplikasi e-commerce yang menawarkan barang-barang dagangan dengan potongan dan harga besar.

Aplikasi ini memang sekilas mirip dengan Shopee, maupaun TikTok Shop. Namun yang berbeda, Temu secara langsung terhubung dengan 80 pabrik di China yang bisa menyalurkan langsung produknya ke konsumen di seluruh dunia.

Sehingga barang-barang yang dijual akan lebih murah. Hal ini mengkhawatirkan produksi buatan negeri yang bisa kalah dalam pemberian Harga jual.

Berdasarkan catatan Bisnis, sejak September 2022, aplikasi Temu telah berupaya mendaftarkan merek sebanyak tiga kali di Indonesia.

Bahkan, aplikasi Temu sempat mengajukan ulang pendaftarannya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) pada 22 Juli 2024.

Namun upaya tersebut gagal lantaran sudah ada perusahaan asal Indonesia dengan nama serupa dan dengan KBLI yang mayoritas sama.

Temu telah berhasil berekspansi dan masuk ke 48 negara termasuk Thailand dan Malaysia. Menyitir laporan Southeast Asia E-commerce Outlook 2024 yang dirilis TMO Group, Temu diluncurkan di 48 negara di seluruh dunia pada Desember 2023, dengan sekitar 120 juta pengguna menelusuri produk di Temu dan rata-rata 1,6 juta paket dikirim setiap harinya.

Pencapaian utama Temu terjadi di Amerika Serikat (AS), di mana sekitar 9% orang Amerika berbelanja di Temu dalam satu tahun terakhir. Temu secara konsisten menempati peringkat pertama dari sisi unduhan (download) di Apple App Store dan Google Play.

Sementara itu, platform e-commerce di bawah perusahaan teknologi China Pinduoduo, Temu, pertama kali memasuki Asia Tenggara melalui Filipina pada 26 Agustus 2023. Aplikasi ini kemudian berekspansi ke Malaysia pada 8 September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan terdapat satu marketplace selain aplikasi Temu yang dilarang masuk ke Indonesia.

Budi mengungkapkan, salah satu marketplace yang dilarang tersebut adalah Shein. Shein sendiri merupakan sebuah marketplace yang dirikan oleh miliarder misterius asal China, Chris Xu.

“Kalau Shein sama. Kalian sudah lebih tahu dari saya, padahal baru saya mau omongin besok. Shein juga sama kita akan larang,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Budi menuturkan, dilarangnya Shein dikarenakan marketplace ini sama hal dengab Temu yang melalukan penjualan langsung ke konsumen.

Namun, berbeda dengan Temu, Shein ini kata Budi hanya berfokus untuk menjual keperluan yang dibutuhkan perempuan seperti make up, skin care, dan lainnya.

“Shein itu menjual baju-baju dan barang-barang kosmetik dengan konsep yang sama kayak Temu direct to consumer. Kita juga sama harus jaga dan lindungi UMKM kita,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengambil sikap tegas terhadap aplikasi asal China Temu karena platform tersebut tak kunjung mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah memblokir aplikasi Temu. Pemblokiran ini dikarenakan aplikasi asal China ini tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Budi di kantornya, Rabu (9/11/2024).

Kemenkominfo, kata Budi bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

“Kami melakukan pemblokiran Temu baik di App Store maupun Playstore demi melindungi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku UMKM,” ucapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa platform X.com tidak merespon permintaan pemerintah, yang meminta perusahaan milik Elon Musk itu membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sampai saat ini pihak dari Elon Musk belum merespon permintaan pemerintah untuk membuka kantor.

Padahal, Budi menilai adanya kantor perwakilan penting untuk mempermudah proses penindakan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Belum (ada respon), ini tidak adil buat platform yang lain. Kan platform yang lain ada kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi, kalau terjadi apa-apa negara dengan mudah menindaknya,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Meski begitu. Budi menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) terus melakukan kajian untuk menemukan titik tengah terkait masalah ini.

Namun, Budi belum mau membongkar kajian tersebut dan meminta awak media untuk sabar menunggu hasil kajian tersebut.

“Pak Dirjen (Aptika) lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X. Tunggu dong langkah-langkahnya, harus dimatangkan dahulu. Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan ke teman-teman," ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan aplikasi asal ChinaTemu tidak akan hadir di Indonesia. Regulator menutup pintu bagi Temu untuk mendaftar di sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Budi menegaskan jika nanti Temu ingin mengajukan PSE, Kemenkominfo tidak akan memberikan jalan untuk Temu melakukan pendaftaran tersebut.

“PSEnya pasti tidak akan kita kasih untuk Temu karena ini mengganggu ekosistem UMKM kita,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya soal PSE, Budi menegaskan bahwa Aplikasi Temu tidak bisa masuk ke Indonesia dengan cara apapun, termasuk lewat skema akuisisi.

Hal itu dilakukan semata-mata untuk melindungi UMKM di dalam negeri.

“Tetap kita tidak akan kasih mereka beroperasi, kita harus melindungi UMKM kita. Karena itu ada jutaan tenaga kerja,” ucap Budi.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan bahwa aplikasi e-commerce asal China, Temu sudah masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Investasi.

"Minggu ini akan ada pertemuan lagi, karena [aplikasi] Temu hari ini sudah ada di App store dan Play store," ujar Fiki dalam forum redaktur di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Laporan Momentum Work menyebut Temu sedang mengintai potensi cuan RI sebagai negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara serta menguasai hampir seluruh pasar e-commerce di kawasan.

“Meskipun pertumbuhan e-commerce di Indonesia tidak lagi secepat di Vietnam, Indonesia tetap menjadi pasar yang akan terus coba dibabat oleh Temu,” kata Tim Momentum Works Sabrina Chong dalam laporan itu, dikutip Selasa (8/10/2024).

Peluang aplikasi dagang-el buatan China itu beroperasi resmi di Tanah Air dianggap cukup besar. Berdasarkan isi laporan Momentum Works, hipotesis tersebut di atas cukup kuat jika belajar dari polemik TikTok Shop tahun lalu.

Sebagai konteks, pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang prohibisi terhadap Temu di Tanah Air sebagai upaya melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada pekan lalu.

Hanya saja, larangan ini bukanlah hal yang saklek jika bercermin dari kontroversi pembatasan TikTok yang pada akhirnya dapat beroperasi setelah mengakuisisi pemain lokal Tokopedia hanya dalam kurun 2 bulan.

Kendati demikian, riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika politik sebagai faktor penentu masuk atau tidaknya Temu ke dalam blantika pasar e-commerce di Indonesia.

“Kabinet Indonesia yang baru di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada akhir bulan ini. Kami mungkin akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut mengenai potensi arah kebijakan pada saat itu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan proses penghapusan aplikasi Temu di Appstore dan Play Store masih berjalan, sehingga masih dapat ditemukan toko aplikasi.

Budi Arie membenarkan bahwa aplikasi Temu masih terdapat di Appstore dan Playstore meski sudah diblokir. Namun, saat ini aplikasi tersebut tidak bisa melakukan transaksi dan hanya menampilkan display saja.

“Jadi cuma display aja. Begitu mau register, mau transaksi, sudah tidak bisa,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Untuk penghapusan Temu dari Appstore dan Playstore, Budi menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirimkan pengajuan penghapusan Temu sedari hari lalu atau Kamis (9/10/2024).

Saat ini, pihak Kemenkominfo sedang menunggu respon dari pihak Appstore dan Playstore untuk menghapus Temu dari platform mereka.

“Yang penting kita udah tegas. Kita mengajukan pemblokiran dan surat kita secara resmi sudah disampaikan ke platform,” ujarnya.

Perlu diketahui, hingga Kamis 10 Oktober 2024, aplikasi Temu masih tersedia di toko aplikasi. Di PlayStore, aplikasi Temu bahkan sudah didownload 100 ribu kali.

Sedangkan di AppStore tercatat aplikasi Temu sudah mendapatkan rating 4.6 yang artinya bagus sekali.

Aplikasi Temu merupakan marketplace asal China yang menawarkan berbagai barang yang sangat murah. Apapun barang bisa ditemukan di aplikasi ini.

Temu dianggap berbahaya bagi UMKM Indonesia karena aplikasi tersebut memfasilitasi transaksi langsung antara pabrik di China dengan konsumen negara tujuan.

Platform ini memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.

Selain itu, produk yang ada dijual dengan harga yang sangat murah lantaran adanya subsidi yang diberikan platform.

Temu sendiri sudah masuk ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, bahkan mulai berekspansi ke kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bakal terus memblokir situs yang memuat konten promosi judi online.

Dia menegaskan bahwa tindakannya itu dilakukan pihaknya tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan konten terkait judi online.

"Pemblokiran akses terhadap situs dan take down konten promosi judi online terus kami lakukan tanpa henti dan tanpa pandang bulu," kata Budi saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, dia mengungkapkan sejauh ini kementerian yang dipimpinnya itu telah melakukan pemblokiran terhadap 3.792.902 situs maupun konten judi online sejak Juli 2023.

"Sejak 17 Juli 2023 sampai dengan hari ini Kementerian Kominfo telah melakukan takedown sebanyak 3.796.902 situs dan konten terkait judi online," tambahnya.

Adapun, sebanyak 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan telah diblokir Kominfo.

Selain itu, Kominfo juga telah memberantas pengajuan setidaknya 573 akun e-wallet terkait judi online ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran sekitar 7.599 rekening bank terkait judi online ke otoritas jasa keuangan (OJK).

"Kominfo juga menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google setidaknya 21.063 keyword dan ke meta sebanyak lebih dari 5.793 keyword,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024. Mirisnya, 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya keras untuk memblokir platform e-commerce asal China Temu. Regulator mengendus sejumlah ancaman yang bakal dihadirkan dari calon pesaing berat Shopee, Tokopedia, Lazada hingga Blibli.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah memblokir aplikasi Temu karena aplikasi tersebut tidak terdaftar sebagai PSE di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama hampir 3 dekade, Indonesia terjebak dalam kategori negara bependapatan menengah atau sering disebut sebagai middle income trap.

Data BPS akhir Agustus 2024 menunjukkan dominasi penduduk kelas menengah dan menuju kelas menengah yang mencapai 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (sustainable) masih menjadi tantangan utama. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen menjadi tantangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia membutuhkan lompatan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita dari sebesar US$4.806 pada 2023 menjadi US$26.200 pada 2045.

Kondisi tersebut tidak lepas dari tantangan struktural yang ditandai oleh produktivitas yang stagnan, rendahnya inovasi, maupun tata kelola yang perlu diperbaiki. Pemerintah telah berupaya meningkatkan produktivitas melalui berbagai kemudahan regulasi dan prosedur. Kajian World Bank (2023) menyebutkan perbaikan produktivitas tenaga kerja di Indonesia berhenti di 2023. Krisis Covid-19 diduga menjadi faktor utamanya. Produktivitas tenaga kerja turun dari US$7.530 per pekerja pada 2015 menjadi US$5.336 per pekerja di 2023.

Kajian World Bank tersebut menyebutkan terdapat tiga hambatan utama bagi peningkatan produktivitas (major constraint to productivity). Pertama, akses terhadap sumber keuangan (modal investasi). Kedua, korupsi (corruption). Ketiga, regulasi bisnis terutama terkait dengan waktu yang harus dikeluarkan dunia usaha untuk memenuhi (comply) ketentuan regulasi. Dalam konteks inilah, transformasi digital hadir sebagai pendukung strategis dalam upaya meningkatkan produktivitas. Tidak hanya itu, kehadiran transformasi digital juga menjadi pendorong inovasi, perbaikan tata kelola, serta menciptakan berbagai peluang ekonomi baru (transformation as strategic enabler).

Modalitas Indonesia Dalam Transformasi Digital

Berbagai data statistik menunjukkan bahwa transformasi digital dan dukungan teknologi Artificial Intelligence (AI) mampu menjadi solusi dalam upaya negara keluar dari situasi di atas. Transformasi digital dan pemanfaatan AI diproyeksikan akan menyumbang sekitar 14 persen peningkatan PDB pada 2030 nanti (OECD, 2017). World Economic Forum (WEF) menyebutkan pada 2025 sebanyak 97 juta lapangan kerja baru akan dihasilkan dari kolaborasi manusia, mesin dan algoritma ini. Pemanfaatan AI di Indonesia diproyeksikan akan menyumbang sekitar 12 persen peningkatan PDB atau sebesar US$366 miliar pada 2030. Selain menjadi solusi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan, transformasi digital juga menjadi jalan bagi upaya akselerasi mensejajarkan diri dengan ekonomi negara maju (high income countries).

Dalam konteks layanan publik, transformasi digital merupakan prasyarat utama untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas, adaptif terhadap disrupsi teknologi, maupun bagi peningkatan partisipasi publik. GovTech Maturity Index (GTMI) yang dirilis World Bank memberikan gambaran bagaimana instansi pemerintahan melakukan transformasi digital. Dalam survey GTMI terakhir (2022), Indonesia mencatatkan skor 0,817 meningkat dari angka 0,70 pada 2020. Posisi tersebut menunjukkan kategori GTMI Indonesia di level “sangat tinggi”, menempati urutan ke-41 dari 198 negara.

Statistik AI Readiness Index dari Oxford Insight mencatat posisi Indonesia secara rata-rata berada pada posisi ke-42 dari 193 negara dengan skor 61,03. Dalam Global AI Rank Index, tercatat skor talenta Indonesia berada di peringkat ke-23 dengan perbandingan China dan Taiwan di peringkat ke-20 dan ke-30. Berbagai statistik tersebut mengisyaratkan Indonesia, dalam hal ini instansi pemerintahan, telah memiliki modalitas yang cukup baik dalam melaksanakan transformasi digital.

Tantangan Transformasi Digital

Namun demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan oleh instansi pemerintah. Gerak transformasi digital di Indonesia dapat ditelusuri sejak lahirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Geliat konsep e-government ini disambut oleh instansi pemerintah dengan “euforia” membuat layanan publik secara digital. Sayangnya, euphoria tersebut belum mampu menghadirkan transformasi digital yang menciptakan layanan public berkarakteristik sebagai citizen centric, yaitu berorientasi pada kemudahan dan percepatan layanan.

Hasil kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional tahun 2016 menyebutkan bahwa total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras selama 2014 – 2016 mencapai sekitar Rp12,7 triliun. Kajian tersebut juga menemukan fakta bahwa sebesar 65 persen dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensinya digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Hasil survei Kemkominfo pada 2018 mencatat sebanyak 2.700 pusat data tersebar di 630 instansi pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti, terdapat rata-rata 4 pusat data di setiap instansi pemerintah. Pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit, Mei 2024 lalu, Presiden RI Joko Widodo juga mengutarakan terdapat sekitar 27 ribu aplikasi milik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak terintegrasi, saling tumpang tindih satu sama lain.

Upaya pemerintah dalam menghadirkan keterpaduan dalam transformasi digital layanan publik terlaksana dalam proses yang panjang. Digitalisasi layanan publik yang semula hadir dalam wajah perlombaan aplikasi digital di berbagai instansi pemerintah, perlahan disempurnakan. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018 mengenai Pedoman Evaluasi SPBE hadir untuk mengukur tingkat kematangan (maturity level) instansi pemerintah. Melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah membentuk tim SPBE yang bertugas mengharmonisasi kerangka peraturan mengenai egovernment, mengawasi tim-tim teknis di setiap jenjang pemerintahan, memantau program-program egovernment, serta mempromosikan literasi e-government.

Dalam perjalanannya, berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya dan tatakelola membuat pendekatan tim SPBE cenderung bersifat regulatif. Pengembangan aplikasi pendukung fungsi layanan pada Kementerian/Lembaga masih berjalan dalam “silo”, cenderung kurang koordinasi dan kolaborasi. Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, pemerintah menitikberatkan pentingnya integrasi dan interoperabilitas dalam rangka mendorong pertukaran data (data exchange) dan melepaskan diri dari “silo”. Integrasi berbagai layanan digital pemerintah ke dalam satu portal pelayanan publik nasional merupakan cerminan transformasi digital secara menyeluruh dalam Digital Public Infrastructures.

Elemen Keberhasilan Transformasi Digital

Keberhasilan transformasi digital tidak terlepas dari kombinasi tiga elemen penting dalam Digital Public Infrastructures (DPI) yang meliputi Digital ID, Digital Payments, Data Exchange System. Kombinasi ketiga elemen ini merupakan prasyarat bagi akselerasi transformasi digital yang mendukung terjadinya interaksi yang seamless antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Digital ID memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan publik, sehingga tercipta inklusi sosial dan pemerataan pertumbuhan. Digital Payment mampu memangkas biaya dan waktu layanan transaksi keuangan serta memastikan berbagai program sosial dan subsidi pemerintah diterima secara tepat oleh penerima manfaat. Sedangkan Data Exchange mendukung tersedianya layanan publik yang transparan, sederhana dan kaya akan fitur sebagai efek dari interoperabilitas antar sistem layanan publik.

Melalui implementasi ketiga elemen DPI ini, sejumlah negara telah mampu melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Di Indi,a misalnya, mampu mempercepat capaian terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Estonia mampu mencapai pertumbuhan PDB per kapita sebesar 10 kali lipat dalam 20 tahun. Sedangkan China berhasil menurunkan kemiskinan eksponensial dari 5,7 persen menjadi 0,6 persen dalam jangka waktu 5 tahun melalui program inklusi keuangan digital. Belajar dari perjalanan transformasi digital di atas, penguatan terhadap integrasi dan interoperabilitas DPI bukan sematamata terletak pada infrastruktur teknologi yang modern. Kuncinya adalah bagaimana masing-masing pihak mengedepankan ruang koordinasi dan kolaborasi dalam mewujukan keterpaduan layanan digital.

Dalam mengawal transformasi digital, diperlukan kepemimpinan (leadership) yang kuat dari peran project management office (PMO) SPBE dalam memimpin orkestrasi keterpaduan layanan lintas instansi pemerintah. Terkait aspek kelembagaan, Indonesia National Single Window (INSW) dapat menjadi percontohan bagaimana interoperabilitas dan kolaborasi instansi pemerintah terwujud dalam integrasi sistem secara nasional. Melalui mandat presiden dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2018, Lembaga National Single Window (LNSW) mengorkestrasi harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar instansi pemerintah dalam rangka efisiensi layanan publik di bidang ekspor/impor. Melalui penyampaian dan pemrosesan data dan informasi secara tunggal serta pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang, sistem INSW menciptakan single source of truth yang berdampak nyata pada efisiensi layanan publik.

Pada akhirnya, transformasi digital yang disertai dengan penguatan dari sisi regulasi, leadership, dan kelembagaan akan mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan publik, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda mengapa harga barang di aplikasi Temu bisa sangat murah dan akhirnya akan mengancam UMKM di Indonesia?

Sebagaimana diketahui, Temu masih berjuang untuk segera legal untuk masuk ke Indonesia.

Bahkan, aplikasi tersebut sudah bisa didownload di AppStore dan PlayStore. Temu dianggap mengancam UMKM karena memiliki model bisnis yang lain daripada marketplace yang ada.

Harga barang di Temu sangat murah dibandingkan dengan marketplace lain dengan barang yang sama.

Tapi kenapa harga barang di Temu bisa jadi lebih murah?

Harga barang di Temu bisa sangat murah karena model bisnisnya yang berbeda,

Situs ini mempekerjakan vendor yang mengirim langsung dari Tiongkok ke pelanggan di seluruh dunia, sehingga menghilangkan distributor yang biasanya mengambil untung.

Bukan rahasia lagi jika China terkenal dengan biaya produksinya yang rendah dibandingkan dengan banyak negara lainnyaa,

Dengan membeli langsung dari vendor China, pelanggan bisa memperoleh harga yang jauh lebih rendah daripada biasanya.

Model bisnis Temu berhasil karena menarik banyak pelanggan dengan harga yang rendah.

Ini berarti bahwa meskipun margin keuntungannya lebih kecil daripada pengecer domestik, angka penjualannya cukup tinggi untuk tetap menghasilkan uang.

Secara garis besar, Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator sehingga tidak ada komisi berjenjang.