PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan tetap membagikan dividen dengan menjaga dividend payout ratio yang optimal karena permodalan perseroan masih kuat.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara Public Expose Live 2024 di Jakarta (29/8). Sunarso mengatakan bahwa BRI memiliki tambahan modal Rp 41 triliun yang berasal dari right issue pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian.

Selain itu, rasio kecukupan modal BRI tercatat sebesar 25,13% pada akhir Triwulan II 2024. Dengan permodalan yang kuat, BRI tidak perlu untuk menahan laba.

"Saya sebagai CEO yakin bahwa sampai lima tahun ke depan berapa pun laba BRI, layak dibagi dalam bentuk dividen. Karena apa? Karena memang tidak dibutuhkan untuk menahan laba untuk memperkuat modal, karena modalnya sudah sangat kuat," kata Sunarso.

Pembagian dividen BRI nantinya tergantung dari persetujuan otoritas, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dividen BRI pasti di level yang tinggi, karena itu tidak masalah bagi permodalan BRI," kata Sunarso.

"Kalau dividend payout ratio-nya tinggi, itu harus. Tapi bagaimana cara membayarnya? Apakah langsung sekaligus atau dicicil dalam bentuk interim? Itu subjek persetujuan dari otoritas," ujarnya.

Dalam acara tersebut Sunarso juga menyiratkan optimisme BRI akan kinerja positif di masa mendatang. Optimisme BRI untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja positif hingga Triwulan II 2024.

Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun hingga akhir Triwulan II 2024.

Pencapaian tersebut tak lepas dari penyaluran kredit BRI yang mencapai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20% year on year (yoy ).

Segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun. Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat 9,54% yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun.

Pertumbuhan kredit yang selektif dan prudent membuat Perseroan mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

"Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94% pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00% pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di kisaran 3,05% dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60%," ujar Sunarso.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61% yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dimana dana murah atau CASA (Tabungan dan Giro) masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17% dari total DPK BRI.

"Dengan fundamental keuangan yang baik, serta kemampuan BRI melayani masyarakat yang semakin luas, ditambah dengan adanya sumber pertumbuhan baru dari holding ultra mikro, BRI optimistis dapat terus menorehkan kinerja positif dan berkelanjutan," kata Sunarso.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah subsidi KRL yang saat ini berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema subsidi untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.

"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama," ujarnya ditemui di DPR RI, Senin (2/9).

Ia mengatakan sampai saat ini belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.

"Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga," imbuhnya.

Namun, ia memastikan akan mendukung kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya adalah menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.

"Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar," jelasnya.

Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk subsidi lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan," pungkas Erick.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek yang saat ini berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku sudah beres-beres rumah dinas karena masa jabatan hampir habis.

Namun, ia berkomitmen akan tetap melaksanakan tugas dengan baik sampai Oktober 2024.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal habis pada Oktober 2024 dan digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Saya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya, sudah mulai bersih-bersih rumah dinas. Itu kan bagian dari komitmen dan tanggung jawab," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI pada Senin (2/9).

Menurutnya, bakal ada rapat terakhir satu kali lagi dengan Komisi VI DPR RI. Setelah itu, ia akan fokus pada penyelesaian tugas agar penerusnya nanti tidak terlalu bingung ataupun merasa terbebani, terutama dalam mencapai target dividen sebesar Rp90 triliun pada tahun ini.

"Ya ini karena Oktober ya kita lagi deg-degan jangan sampai nanti dibilang kalau gak tercapai menyabotase menteri berikutnya, ya enggak lah," jelasnya.

Erick mengungkapkan hal tersebut pernah ia alami saat pertama kali menjabat. Ia merasa kebingungan dan tidak ada informasi apapun mengenai pemberian PMN hingga target dividen yang harus dicapai. Karenanya, ia berharap penggantinya nanti tidak mengalami yang ia rasakan.

"Karena waktu saya masuk pun, saya, Pak Tiko, cukup blur, gelap, berapa PNM, berapa dividen, waktu itu kan kita masih blur. Tapi kita nggak mau sebagai bagian yang ke depan ini mendukung siapapun menterinya. Apalagi pak Prabowo mengambil posisi bahwa semua program baik pemerintah kita akan dorong," terangnya.

Selain itu, Erick juga mengaku sudah lapor data-data terbaru kepada Jokowi untuk nantinya bisa diberikan kepada Prabowo mengenai warisan baik dari pemerintahan saat ini.

"Kepada Pak Presiden Joko Widodo, saya sudah menghadap beliau, sudah laporan. Ya saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ia menjelaskan alokasinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah. Jadi anggaran dari APBD itu dikucurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam bentuk hibah.

Dalam paparan Sri Mulyani, realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah itu telah mencapai 97 persen per 23 Agustus 2024.

"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp36,61 triliun untuk penyelanggaraan Pilkada di seluruh daerah," katanya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9) dikutip Detikfinance.

Ia menyebut ada beberapa daerah yang memiliki hambatan dari sisi anggaran. Karena itu, pemerintah pusat bakal memberikan bantuan.

Bentuknya, dana transfer ke daerah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp180,6 miliar ke 24 daerah.

"Ada daerah yang masih mengalami hambatan kami menerima intercept (TKD) dengan membayarkan hibah melalui mereka yang sebetulnya dana TDF, dari DBH, dibayarkan surat berharga," teranganya.

Dengan persiapan anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya akan terus memonitoring agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar.

"Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Konferensi Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia Africa Forum (IAF) Ke-2 tahun 2024 menyepakati kerja sama bisnis baru antara Indonesia dengan negara Afrika senilai US$3,5 miliar atau setara Rp54,4 triliun (asumsi kurs Rp15.545 per dolar AS).

Jumlah itu menurutnya meningkat enam kali lipat apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan IAF ke-1 pada 2018 lalu.

"Bahkan ,Indonesia-Africa Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai US$3,5 miliar," kata Jokowi dalam pembukaan Indonesia-Africa Forum II dan High Forum Multi-Stakeholder Partnership di Bali, Senin (2/9).

Jokowi menyebut hasil kemitraan Indonesia-Africa kali ini mampu membawa peningkatan besar volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan.

"Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti hampir seluruh negara yang berupaya menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan.

Ia mengatakan tantangan itu terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, hingga ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global.

Namun, Jokowi juga menyayangkan, di tengah kondisi global seperti saat ini, solidaritas internasional justru menurun.

Ia menyebut semangat multilateralisme semakin dikesampingkan dan fragmentasi semakin melebar.

Padahal hanya tersisa enam tahun menuju 2030, sementara baru 17 persen target SDGs tercapai.

"Pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan," jelas Jokowi.

"Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru, kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru untuk wujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang," imbuhnya.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) mulai memperkenalkan all new Toyota Prius HEV (Hybrid Electric Vehicle) di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Juli 2024. Sejak diperkenalkan selama sekitar 1 bulan, Prius generasi kelima sudah dipesan sebanyak enam unit.

Direktur Marketing PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan angka pemesanan itu sudah bisa diprediksi karena Prius Hybrid generasi kelima memiliki target segmen pasar yang tidak luas, dan desainnya menyuguhkan konsep liftback dan terkesan sedan.

Sementara itu pasar sedan di Indonesia saat ini tidak terlalu besar jika dibandingkan pasar MPV dan SUV.

"Ini segmen yang cukup limited, sedan juga marketnya tidak terlalu besar. Jadi kalau ditanya berapa indennya, berapa SPK-nya, so far baru enam unit," kata Anton beberapa waktu lalu.

Menurut Anton, mengingat all new Prius Hybrid pasarnya sangat terbatas dan di kota-kota besar, karena itu pihaknya tidak terlalu "nguber" jualan mobil dengan dua jantung itu.

Anton menjelaskan bahwa untuk model hybrid Toyota sangat mengandalkan Kijang Innova Zenix hybrid, Yaris Croos Hybrid. Untuk model MPV Premium berteknologi hybrid penjualannya disumbang hingga Alphard dan Vellfire hybrid.

"Jadi memang tidak ada push untuk dealer menggali inden lebih panjang [all new Toyota Prius HEV]," ucap Anton.

Toyota Prius HEV generasi kelima menggunakan Series Parallel Hybrid System terbaru yang menawarkan impresi berkendara yang responsif.

Versi Indonesia menggunakan mesin hybrid 2ZR-FXE serupa milik Corolla Cross HEV.

Mesin bensin itu kapasitas 1.798 cc 4-silinder DOHC dengan teknologi Dual VVT-i, sanggup menghasilkan daya 96,6 hp dan torsi 14,5 Kgm, dan motor listriknya mampu menghasilkan daya 70 hp dan torsi 16,6 Kgm.

Mobil sanggup bergerak 32,6 km dengan 1 liter BBM, dan diklaim emisi lebih rendah 50 persen ketimbang mesin pembakaran (ICE).

Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo tetap menandatangani PP No.29 Tahun 2024 yang memberikan kepastian HGU 95 tahun yang bisa diperpanjang hingga 95 tahun lagi, serta HGB 80 tahun yang bisa diperpanjang hingga 80 tahun kedua kepada investor.

Meskipun media ramai mengkritik Perpres 75 Tahun 2024, investor tetap mendapat jaminan bisa menguasai lahan di Ibu Kota Nusantara hingga 190 tahun.

Banyak yang heran dengan pola pikir pemerintah mengenai IKN, yang sangat mengandalkan investor. Pemerintah seakan lupa dengan konsep ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang didasari gotong royong. Padahal leluhur kita membangun Majapahit, Demak, dan Mataram dengan gotong-royong.

Nenek moyang kita juga membangun perumahan dengan gotong-royong. Jika pemerintah menerapkan gotong-royong ASN untuk membangun hunian di IKN, maka APBN bisa berhemat Rp 150-390 triliun, sehingga kita tidak perlu kesana-kemari memohon KPBU ke investor dan terpojok membuat aneka insentif investasi untuk menambal feasibility IKN.

Investor adalah rational economic man, yang akan memaksimalkan keuntungan pribadi. Investor tahu bahwa pemerintah BU alias Butuh Uang: menginginkan kota berbiaya Rp 466 triliun, tetapi hanya siap anggaran Rp 89 triliun.

Apalagi ketika investor mempelajari Sejong City di Korea Selatan yang menggambarkan ciri-ciri IKN dalam bayangan pemerintah.

Hingga akhir 2023, smart city berpenduduk 350 ribu-an ini telah menghabiskan dana US$130 miliar atau setara Rp2.041 triliun, sehingga investor semakin menyadari bahwa Indonesia sangat butuh dana untuk menirunya.

Semakin kita butuh, rational economic man akan semakin menekan kita dengan aneka permintaan yang semakin merugikan. HGU yang bisa diperpanjang hingga 190 tahun adalah salah satu efek dari daya tawar pemerintah yang lemah akibat keinginan yang terlalu muluk tersebut.

Kita harus segera bangun dari mimpi smart-city ini, dan segera memperbaiki konsep IKN agar daya tawar IKN Nusantara kembali naik. Kita fokus saja dulu agar IKN Nusantara bisa berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Mengingat perkantoran yang sedang dibangun kira-kira 2026 nanti bisa menampung 17 ribu ASN, pemerintah fokus saja memindahkan 16.990 ASN sesuai rencana awal dengan menggunakan APBN.

Saat ini hunian ASN yang terbangun hanya 1.740 unit apartemen, yang masing-masing unitnya isi 3 kamar. Masih kurang 10.000-15.000 hunian di tahun 2025 agar perkantoran pemerintah terisi optimal.

Kita harus membangun kekurangan hunian tersebut dengan gotong-royong, menggunakan prinsip ekonomi Pancasila. 

Salah satunya menjadikan koperasi sebagai penggerak pembangunan IKN Nusantara. Memberi kesempatan ASN untuk menjadi stakeholder utama atas hunian yang akan ditempati.

Pelibatan koperasi untuk membangun hunian IKN Nusantara bisa mempercepat perpindahan fungsi pusat pemerintahan ke IKN Nusantara. Langkah pertama adalah memindahkan ASN ke hunian modular yang bisa dibangun dengan cepat. Satu Hunian modular untuk 80-250 ASN dibangun di tengah lahan 6-20 ha.

Setiap bulan BUMN karya bisa menyelesaikan 1.000 modul untuk hunian 2.000-an ASN, sehingga hunian sementara untuk 10 ribu ASN bisa selesai dalam lima bulan.

Langkah kedua, ASN ditawari kavling hak milik seluas 500 meter persegi untuk membangun sendiri perumahan bersama koperasi pilihannya.

Sebanyak enam tukang bisa menyelesaikan pembangunan 2 Rumah Sederhana Sehat Instant (RISHA) dalam 7-10 hari, sehingga bisa menyelesaikan 70 rumah dalam setahun.

Artinya, pembangunan 10 ribu RISHA akan membuka 1.000-an lapangan kerja yang bisa diisi warga IKN dan sekitarnya.

Biaya pembangunan RISHA bisa ditanggung langsung oleh gaji ASN saat ini melalui skema KPR: dengan nilai kredit 200-300 juta, ASN mendapat rumah tipe 70 dan tanah 500 meter persegi. Pemerintah cukup memfasilitasi pembangunan jalan, selokan, jaringan listrik, jaringan air bersih saja dengan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk 10.000-an kavling.

Konsep hunian tapak untuk 118.513 ASN hanya memerlukan lahan sekitar 9.000 Ha. Koperasi cukup membayar Rp 15-30 juta per Ha, sesuai harga keekonomian lahan perkebunan di Sepaku sebelum ada IKN.

Lahan perumahan ASN bisa diambil dari 34 ribu Ha kawasan IKN yang sudah dikuasai pemerintah.

Dengan konsep garden-house dan kewajiban memelihara lahan hijau 2/3, lahan yang bisa dibangun setiap ASN sekitar 150 meter persegi dan bisa dibuat dua atau tiga lantai untuk usaha kos-kosan di hari tua mereka. ASN bisa tenang memiliki hunian yang bisa mereka tempati hingga hari tua bersama anak-cucunya nanti.

Koperasi IKN Nusantara ini diawali oleh ASN. Tetapi nantinya warga non-ASN juga bisa bergabung asalkan memiliki komitmen dan produktivitas yang sama untuk bekerja membangun IKN Nusantara.

Aktivitas ekonomi Koperasi IKN bisa dimulai dari pengembangan hunian (bisnis developer perumahan), lalu nantinya bisa meluas ke jasa-jasa lainnya seperti perdagangan, kuliner, akomodasi, dan transportasi.

Seperti halnya developer perumahan pada umumnya, modal awal dari koperasi ini adalah lahan, yang harus diberikan pemerintah sebagai kompensasi bersedianya ASN pindah dan memulai kehidupan baru di hutan eucalyptus dan mengubah kumpulan bangunan beton yang sepi menjadi ramai.

Agar koperasi terus tumbuh, setiap kali pemerintah menerbitkan izin usaha kepada investor besar, pemerintah juga harus memberikan konsesi atau izin serupa dan fasilitas permodalan kepada koperasi.

Model pembangunan koperasi berdampingan dengan korporasi swasta ini akan menjadikan perekonomian IKN Nusantara tumbuh merdeka.

Ribuan koperasi tersebut akan menjadi contoh dan gerakan besar yang bisa merevitalisasi gerakan koperasi di Indonesia. 

Koperasi ASN yang dihidupkan dari bisnis pengembangan perumahan untuk anggotanya, nantinya bisa melebarkan bisnis ke kuliner dan jasa-jasa lainnya untuk menggerakkan ekonomi IKN Nusantara. Saya yakin dari ribuan koperasi IKN Nusantara tersebut bisa lahir koperasi besar sekelas Coop dari Swiss, jaringan bisnis yang mengoperasikan 2.478 minimarket dan supermarket mempekerjakan >90.000 orang dengan omzet >564 triliun per tahun.

Jaringan koperasi Coop memiliki anggota 2,5 juta orang, sehingga bisa mensinergikan anggotanya yang petani untuk memproduksi sayur organik sehingga bisa menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar sayur organik di Swiss.

Swiss yang berpenduduk lebih dari 8 juta orang juga bisa menjadi visi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 50 tahun ke depan. Pendapatan per kapita Swiss sekitar lima kali Kaltim, sedangkan penduduk Swiss dua kali Kaltim. Tetapi SDM Swiss sangat maju, dengan IPM sangat 96.2, jauh di atas IPM Kaltim yang "hanya 78.2".

Perekonomian Swiss juga maju meskipun cabang-cabang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai rakyat melalui koperasi. Bagaimana dengan perusahaan besarnya? Korporasi swasta Swiss didorong bersaing di pasar global.

Nestle, UBS, Zurich dan swasta-swasta besar Swiss sudah puluhan tahun mengalirkan devisa dari pasar global ke Swiss.

Begitu pula seharusnya Indonesia, swasta didorong fokus memenangkan pasar global, wajib membawa pulang devisa dan menyimpannya di dalam negeri, untuk memajukan Indonesia berdampingan dengan koperasi. Biarkan sektor perumahan, retail, transportasi, pariwisata dan sektor ekonomi padat karya lainnya dikuasai koperasi.

Nantinya Koperasi juga bisa memfasilitasi ASN untuk merenovasi rumahnya sesuai tradisinya masing-masing. Misalkan ASN dari Manado akan mendatangkan tukang/komponen rumah kayu dari Minahasa, yang Jawa akan mendatangkan joglo dari Jawa, urang awak akan mendatangkan tukang/atap bagonjong dari ranah Minang.

Banyak ASN akan mendatangkan bahan dan tukang dari daerahnya masing-masing. Proyek hunian ratusan triliun ini bisa menggerakkan ekonomi UMKM pertukangan se-Indonesia selama puluhan tahun ke depan.

Mulai 2026 jumlah ASN yang dipindahkan bisa mengikuti kecepatan pembangunan gedung perkantoran oleh Kementerian PUPR.

Dengan menggunakan konsep koperasi hunian ASN, anggaran Rp16 triliun per tahun cukup untuk memindahkan 118.513 ASN dalam 12 tahun.

Pada saat populasi melampaui 100 ribu orang, IKN akan menjadi feasible sehingga investor akan berdatangan dengan sendirinya tanpa harus diberi insentif berlebihan yang merugikan penghuninya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyinggung krisis moneter (krismon) dan krisis ekonomi 2008 ketika Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun sejak Mei 2024 hingga Agustus 2024.

Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03 persen secara bulanan (month to month/mtm), semakin dalam di Juni 2024 sebesar 0,08 persen, dan tak lebih baik pada Juli 2024 yang menembus 0,18 persen. BPS mencatat deflasi mulai membaik pada Agustus 2024, yakni kembali ke level 0,03 persen mtm.

"Deflasi Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024, dan merupakan deflasi keempat pada 2024," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

Pudji mengatakan sebenarnya fenomena deflasi berturut-turut bukanlah barang baru di Indonesia. Ia mencontohkan kasus serupa atau bahkan lebih parah pernah terjadi sebelumnya.

Ia mencontohkan kejadian serupa terjadi setidaknya pada tiga fase. Deflasi berturut-turut juga menjangkiti Indonesia pada 1999, 2008, dan 2020 lalu.

"Pada 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama Maret 1999-September 1999. Ini sebagai akibat depresiasi nilai tukar dan penurunan harga beberapa jenis barang," tuturnya.

"Periode deflasi lainnya terjadi pada Desember 2008 dan Januari 2009. Selama krisis finansial global, kemudian deflasi karena penurunan harga minyak dunia, dan juga permintaan domestik yang melemah," sambung Pudji soal deflasi pada saat krisis ekonomi global 2008.

Pudji mengatakan deflasi beruntun juga terjadi saat Indonesia mengalami covid-19 yang membuat daya beli masyarakat turun. Pada 2020 terjadi deflasi tiga bulan berturut-turut sejak Juli 2020 hingga September 2020.

Ia merinci ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Ini meliputi kelompok makanan, minuman, dan tembakau; pakaian dan alas kaki; transportasi; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

"Pada 2024 fenomenanya (deflasi) didukung sisi penawaran atau supply side. Andil deflasi disumbang karena penurunan harga pangan, seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan baik karena biaya produksinya yang turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun," jelas Pudji.

"Ini juga karena seiring dengan adanya panen raya sehingga pasokannya berlimpah dan akibatnya harga juga ikut turun," imbuhnya.

BPS menegaskan deflasi 4 bulan sepanjang tahun ini lebih disebabkan dari sisi supply atau penawaran.

Pudji mengatakan pihaknya masih perlu mengkaji lebih lanjut soal dampak deflasi tahun ini. Misalnya, apakah deflasi juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di subsektor pertanian, hortikultura, dan peternakan.

"Untuk menjaga daya beli, khususnya untuk konsumsi makanan, maka diduga rumah tangga akan menahan konsumsi non-makanannya. Sehingga seharusnya terlihat pada turunnya permintaan atau demand dari konsumsi non-makanan," prediksi BPS.

Khusus untuk deflasi di Agustus 2024, BPS mengklaim memang fenomena ini hampir selalu terjadi di bulan tersebut sepanjang lima tahun terakhir. Pengecualian terjadi pada Agustus 2021 yang mengalami inflasi.

Sedangkan komoditas utama penyumbang deflasi pada Agustus 2024 adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras. Masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,08 persen, 0,03 persen, 0,03 persen, dan 0,02 persen.

Harga bahan pokok jinak sepekan belakangan ini, salah satunya cabai rawit.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit bertengger di Rp50.400 per kg, turun dibandingkan pekan lalu yang masih Rp56.700 per kg.

Selain cabai rawit, penurunan juga dialami sejumlah komoditas lain. Pertama, cabai merah yang turun dari Rp47.750 menjadi Rp42.150 per kg.

Kedua, bawang putih yang turun dari Rp42.300 menjadi Rp42.050 per kg.

Ketiga, telur ayam yang turun dari Rp29.500 menjadi Rp29 ribu per kg.

Keempat, daging sapi yang turun dari Rp135.500 menjadi Rp134.450 per kg. 

Kelima, daging ayam yang turun dari Rp35.450 menjadi Rp35.150 per kg.

Keenam, beras yang rata-rata harganya turun dari Rp15.350 menjadi Rp15.300 per kg.

Meski demikian, ada juga harga bahan pokok yang justru naik sepekan belakangan ini. Kenaikan dialami oleh minyak goreng yang harganya naik dari Rp19.250 menjadi Rp19.450 per kg.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Agustus 2024 sebesar 0,03 persen secara bulanan. Sedangkan secara tahunan (year on year/yoy) mencatatkan inflasi 2,12 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan ini merupakan deflasi keempat yang dialami Indonesia sepanjang 2024.

"Pada Agustus 2024, terjadi deflasi sebesar 0,03 persen secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

"Deflasi Agustus 2024 ini lebih rendah dibandingkan Juli 2024, dan merupakan deflasi keempat pada 2024," tambah Pudji.

Pada Juli 2024, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan. Di lain sisi, secara tahun kalender atau year to date (ytd) terjadi inflasi sebesar 0,87 persen pada Agustus 2024.

Ia merinci penyumbang deflasi bulanan terbesar disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52 persen. Kelompok ini memberikan andil 0,15 persen terhadap deflasi yang terjadi.

"Sebanyak 26 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami deflasi. Sedangkan 12 lainnya mengalami inflasi. Deflasi terdalam sebesar 0,39 persen terjadi di Kalimantan Tengah. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 0,31 persen," jelas Pudji.

BPS mencatat dalam 5 tahun terakhir selalu terjadi deflasi di Agustus, kecuali pada 2021. Ini terutama disebabkan penurunan harga komoditas komponen harga bergejolak.

Pudji mengatakan komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2024 adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras. Masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,08 persen, 0,03 persen, dan 0,03 persen.

PT Pertamina (Persero) menurunkan sejumlah harga BBM yang mereka jual mulai 1 September kemarin.

Salah satunya, pertamax yang mereka turunkan dari Rp13.700 ke Rp12.950 per liter.

Selain pertamax, Pertamina juga menurunkan harga pertamax turbo dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter. Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex yang semula dibanderol Rp15.650 jadi Rp13.650 per liter.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan penurunan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya; tren rata-rata harga minyak Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Penurunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. September ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga," jelas Heppy, Minggu (1/9) seperti dikutip dari Antara.

Area Manager Comm Rel & CSR Pertamina Jatimbalinus Ahad Rahedi memastikan setiap penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan oleh Pertamina sudah memperhitungkan persaingan dengan perusahaan penyedia BBM lain.

Ia mengklaim harga BBM Pertamina paling murah dibandingkan kompetitor.

"Mumpung ada penurunan harga silakan masyarakat bisa menambah volume pengisian lebih dari biasanya," ujar Ahad.

Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengungkapkan hasil riset internal terhadap konsumen Pajero Sport. Para pembeli SUV itu dikatakan ingin mobil yang nyaman dan prestise.

"Dari riset yang dilakukan MMKSI ternyata menginginkan mobil yang sangat nyaman untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bisa dibanggakan untuk menunjukkan prestise," kata Guntur Harling, Manager Product Strategy MMKSI beberapa waktu lalu.

Berdasarkan riset ini MMKSI membekali beberapa pembaruan dalam model facelift Pajero Sport yang sudah meluncur bulan lalu.

Pembaruan ada di sisi eksterior, interior, dan inovasi seperti fitur ADAS yang lengkap.

Mobil ini juga dilengkapi dengan tujuh airbags, EPB dengan BA, Hill Descent Control, dan berbagai sistem keselamatan lainnya.

Fitur kenyamanan termasuk display digital pengemudi 8-inch, roof monitor 12,1-inch, dan sistem audio dengan layar sentuh 8-inch yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto.

Kemudian dari sisi eksterior di bagian depan, front grill dan under garnish diberi penyegaran tampilan sehingga terkesan lebih sporty, terlebih menggunakan kaki-kaki alloy wheel 18-inch.

Pada sisi interior dibuat lebih premium dan terdapat varian warna lebih mewah dengan synthetic leather dan dekorasi dark titanium.

Selain itu juga ada beberapa teknologi yang disematkan di meter cluster, pembaruan pada kemudi sehingga lebih up to date.

Guntur mengklaim sederet penambahan yang diberikan kepada mobil SUV 7 seater itu disesuaikan dengan profil kustomer Pajero Sport.

New Pajero Sport hadir dengan dua varian mesin diesel. Varian Dakar menggunakan mesin berkode 4N15 dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm.

Sedangkan varian Exceed dan GLX memakai mesin 4D56 dengan tenaga 136 PS dan torsi 324 Nm. Kedua mesin ini diklaim punya performa kuat dan efisiensi bahan bakar yang optimal.

Harga Pajero Sport terbaru:

- Dakar Ultimate 4x4 Rp764,2 juta- Dakar Ultimate 4x2 Rp703,1 juta- Dakar 4x2 Rp650,7 juta- Exceed A/T Rp582,3 juta- Exceed M/T Rp567,1 juta- GLX 4x4 Rp593,1 juta.