Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan skema menu makanan program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami mengatakan menu makan akan berubah setiap pekannya.

"Itu kan bisa dibuat secara bervariasi dalam sepekan itu menu apa saja supaya pertama tidak bosan, dan bisa saja nanti menu-menu itu bahkan menu yang pertama itu baru ketemu lagi misalnya di pekan kedua, itu untuk menghindari kebosanan itu," ucap Amich dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (26/8/).

Amich mengatakan jika nantinya menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera peserta, maka bisa dibawa pulang.

"Jadi nanti tergantung tadi soal selera ya. Bisa saja kalau misalnya ketika menu yang pada hari itu tidak cocok, itu mungkin bisa saja dibawa pulang. Itu soal selera pada saat pelaksanaannya di lapangannya nanti," katanya.

Ia pun memastikan menu makanan yang disajikan akan disesuaikan dengan gizi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Soal anggaran makanan yang disajikan per porsinya, Amich belum mau mengungkapkannya. Ia hanya memastikan program makan bergizi gratis akan mengutamakan pangan lokal. Sementara terkait seluruh proses makan bergizi gratis nantinya akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

"Mereka ini yang akan bertanggung jawab secara teknis pelaksanaan di lapangan. Nanti ada unit pelayanan di tingkat operasional, di tingkat lapangan, dan juga ada divisi di tingkat wilayah itu, yang itu nanti akan mengoordinasikan operasionalisasi dari pelaksanaan program ini," kata Amich.

Makan bergizi gratis merupakan program andalan pasangan Prabowo-Gibran sejak masa kampanye. Untuk tahun depan, anggarannya disiapkan Rp71 triliun.

Program ini akan dijalan oleh Badan Gizi Nasional yang dibentuk Presiden Jokowi melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken pada 15 Agustus.

Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Jokowi berpesan kepadanya agar badan yang dipimpinnya tidak hanya mengurusi program makan bergizi gratis di pemerintahan mendatang. Jokowi, kata dia, juga ingin Badan Gizi Nasional aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal gaya hidup sehat.

"Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya gaya hidup sehat," kata Dadan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Jokowi juga berpesan agar program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Dadan harus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait perihal program andalan Prabowo-Gibran itu.

"Namun, pada intinya kan program makan bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Termasuk juga dari sekolah-sekolah keagamaan," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengotak-atik Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, salah satunya belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025 yang dirilis Kementerian Keuangan, belanja KL tahun depan sebesar Rp976,8 triliun. Alokasi ini turun dibandingkan 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun dan 2023 sebesar Rp1.000,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran KL dialokasikan lebih rendah dari tahun ini karena memberikan ruang bagi Prabowo dan tim untuk mendesain ulang sesuai program yang diinginkan.

"Kalau kita lihat belanja K/L hanya Rp976,8 triliun, lebih kecil dari APBN 2024. Ini karena sesuai konsultasi dengan presiden terpilih, ini memberikan diskresi ke presiden terpilih dan kabinet baru untuk bisa melakukan redesaining dari beberapa program," ujarnya dalam Ruang Rapat Badan Anggaran, Selasa (27/8).

Menurutnya, anggaran yang sudah ditetapkan termasuk di dalamnya program makan siang bergizi yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 dan juga renovasi sekolah-sekolah sebesar Rp20,3 triliun, serta ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun.

Secara rinci, belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun.

Sedangkan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun yang terdiri dari perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Dengan demikian, defisit anggaran pada tahun depan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rencana ini naik dari outlook 2024 sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan empat program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal langsung dikerjakan pada tahun pertama menjabat.

Pertama, makan siang gratis yang diubah namanya menjadi makan bergizi gratis. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahap pertama di 2025.

Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024.

"Pemerintah baru terpilih yang akan memulai Oktober ini memiliki program prioritas menjadi quick win, makan bergizi jelas merupakan prioritas," ujar Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar, Selasa (27/8).

Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Sasarannya 52,2 juta orang yang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, dan foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.

Kemudian, pembangunan RS lengkap dan berkualitas di daerah. Nantinya RS tipe D akan diubah menjadi C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

"Pemeriksaan kesehatan gratis masuk prioritas untuk 52,2 juta orang dari mulai posyandu, puskesmas, dan rumah sakit daerah serta melengkapi rumah sakit dengan peralatan sehingga tipe D di upgrade menjadi tipe C," jelasnya.

Ketiga, renovasi sekolah dengan alokasi anggaran Rp20,3 triliun yang akan mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Untuk program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.

"Presiden terpilih telah meminta untuk dilakukan koordinasi dan monitoring sehingga bisa kemajuannya dari mulai secara fisik hingga ruang kelas-kelas dan juga renovasi," imbuhnya.

Keempat, membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Program ini akan dijalankan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

"Ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden terpilih dibangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan perbaikan intensifikasi 80 ribu hektar dan percetakan sawah baru 150 ribu hektar," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah mulai 1 September 2024 hingga akhir tahun ini.

Kepastian ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menekankan pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk menjaga keberadaan kelas menengah.

"Khusus untuk insentif pajak, atas persetujuan Bapak Presiden (Jokowi) dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan," jelasnya dalam Konferensi Pers Dialog Kelas Menengah di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

"Di mana insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100 persen. Ini sampai dengan Desember 2024, di mana peraturan menteri keuangan (PMK)-nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," lanjut Airlangga.

Pemerintah sudah pernah menggratiskan PPN perumahan pada November 2023 dan Desember 2023, lalu dilanjutkan di Januari 2024-Juni 2024. Setelah itu, pemerintah hanya memberi keringanan pajak sebesar 50 persen.

Dengan pengumuman ini, berarti pemerintah memperpanjang masa pemberian PPN DTP sebesar 100 persen tersebut.

"Selain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Di mana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), FLPP ini dari semula target sebesar 166 ribu unit ditingkatkan menjadi 200 ribu unit," kata Airlangga.

"Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi," tegasnya.

Penambahan kuota FLPP sejalan dengan ucapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Ia saat itu mengatakan rumah murah sudah habis dan bakal meminta kuota tambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di lain sisi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan belanja masyarakat kelas menengah memang berfokus pada makanan dan minuman. Sedangkan konstruksi menjadi pengeluaran kedua terbesar dari middle class di Indonesia.

"Perumahan menjadi prioritas. Ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar setelah makanan dan minuman, sehingga bagi kelas menengah sektor perumahan ini menjadi penting," tutup Airlangga.

Seminggu menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengunjungi Singapura pada 26-28 Agustus untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong. Kunjungan ini akan berfokus pada langkah-langkah konkret memperkuat kerja sama bilateral, mendorong proyek investasi strategis.

Pada kunjungan ini, diharapkan investasi Singapura di Indonesia dapat meningkat di atas US$63,17 miliar, berdasarkan pada total investasi Singapura periode 2019-Juni 2024 yang mencapai US$63,17 miliar atau setara dengan 29,8 persen total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

"Yang menjadi prioritas pemerintah ke depannya adalah sektor hilirisasi sumber daya alam, energi bersih, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia," kata Rosan di Singapura, Senin (26/8).

Rosan memaparkan, fokus pemerintahan menjelang masa transisi ke pemerintahan yang baru ini melibatkan seluruh jajaran pemerintah, termasuk di Kementerian Investasi/BKPM, agar proses dapat berjalan dengan lancar. Fokus presiden terpilih Prabowo Subianto pun masih akan berlanjut dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Kami terus memperbaiki iklim investasi di Indonesia melalui regulasi dan insentif yang ditawarkan. Kami ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi perhatian utama pengusaha di Singapura untuk melakukan investasi di Indonesia," ujar Rosan.

Pada saat bersamaan, Menteri Tenaga Kerja yang juga Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, menyambut baik kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM."Kami mendorong banyak sektor kerja sama dengan Indonesia, antara lain pengusahaan gas alam dan investasi tanker serta bunker," kata Tan See Leng.

Indonesia dan Singapura, lanjut Tan Seng Lee, juga perlu membahas lebih lanjut terkait tantangan implementasi Carbon Capture Storage dan Carbon Market yang relatif baru di Indonesia.Tujuannya, agar mempercepat kerja sama di bidang tersebut.

"Selain itu, kami juga sangat setuju dengan program perbaikan nutrisi untuk masyarakat Indonesia," tambah Tan See Leng.

Masih di hari yang sama, Rosan juga bertemu dengan beberapa pimpinan perusahaan Singapura. Masing-masing adalah pertemuan dengan SP Group untuk membahas investasi jaringan listrik lintas negara. Kedua, pertemuan dengan SingTel untuk membahas investasi di sektor infrastruktur, data center, dan telekomunikasi.

Ketiga, pertemuan dengan Sembcorp untuk membahas investasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara, kawasan industri Kendal (Sembcorp Urban), dan infrastruktur telekomunikasi di Batam.

Dan keempat, pertemuan dengan ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) untuk membahas rencana investasi di sektor data center. Kunjungan kerja hari pertama Rosan di Singapura ditutup dengan pertemuan Menteri Investasi dengan Federasi Bisnis Singapura.

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Per 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.

Diresmikan baru pada 2021, capaian ini menunjukkan bahwa sistem OSS terbukti memudahkan mengurus perizinan berusaha. Terlebih, jika dibandingkan dengan capaian saat sistem OSS pada Agustus 2023 lalu sebesar 5 juta, mencatatkan kenaikan signifikan dari jumlah NIB yang terbit.

Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS pada 2022, telah diterbitkan lebih dari 5 juta NIB.

Saat ini, sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas, memperlihatkan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi.

Kini, pelaku UMK tak perlu repot mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Cukup dengan memperoleh NIB, UMK dapat menjalankan bisnisnya.

"Semakin tingginya kesadaran pelaku usaha ini, tidak lepas dari kerja sama yang terjalin antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan asosiasi masyarakat untuk mensosialisasikan kemudahan dalam membuat legalitas usaha," ujar Kementerian Investasi/BKPM dalam rilis resmi.

Capaian 10 juta NIB di ulang tahun OSS bulan ini pun menjadi kado spesial pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Bukan sebagai penanda berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Dede, salah seorang pelaku usaha toko kelontong anggota Sampoerna Retail Community (SRC), mengaku dimudahkan mengajukan pinjaman modal usaha ke bank sejak memiliki NIB.

Selain itu, dirinya juga diuntungkan karena proses yang tidak berbelit-belit. SRC merupakan binaan PT HM Sampoerna Tbk, salah satu mitra OSS, yang memiliki jaringan toko kelontong dengan lebih dari 250 ribu anggota di seluruh Indonesia.

"Dulu sebelum punya NIB, ketika pinjaman sudah berakhir, SKU-nya harus baru. Kini setelah punya NIB, enggak perlu bikin SKU baru lagi, karena NIB berlaku selamanya. Hanya tinggal melanjutkan saja," kata Dede yang berasal dari Tangerang, Banten.

Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten ditegaskan akan terus berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk mengurus perizinan, antara lain melalui kolaborasi dengan sistem-sistem terkait perizinan dari kementerian/lembaga lain. Hingga saat ini, terdapat 38 K/L yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kabar lima orang karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipecat karena menerima gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk tercatat sahamnya di bursa.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya mendukung langkah tersebut apabila memang ditemukan pelanggaran.

"Dengan pemahaman bahwa bursa yang memang dipercaya untuk melakukan tentunya transaksi dan proses investasi dari masyarakat, dari publik, harus benar-benar memiliki integritas yang baik," katanya di Hotel Ritz Carlton di Jakarta, Selasa (27/8).

"Apabila ada hal-hal yang berdasar atau melanggar ketentuan dan pengaturan yang berlaku tentu harus diberikan sanksi yang seimbang," imbuhnya.

Mahendra juga buka suara soal proses penerimaan emiten untuk dapat masuk bursa yang disinyalir juga melibatkan oknum OJK yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sebuah perusahaan layak melakukan penawaran umum atau IPO saham.

Ia mengaku belum mendengar karyawan OJK terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya kami akan lihat sekiranya hal itu berkaitan dengan pihak yang berada di dalam OJK. Sejauh ini kami belum mendengar hal itu," katanya.

Mahendra enggan membeberkan sanksi apa yang akan dikenakan jika ada karyawan OJK yang terlibat kasus gratifikasi tersebut. Ia tak ingin mendahului proses yang berjalan.

"Kita tentu enggak bisa mendahului ya. Kita lihat bagaimana kalau ada hal tersebut (keterlibatan OJK) ," katanya.

Mengutip Antara, kelima karyawan BEI yang dipecat tersebut bekerja di Divisi Penilaian Perusahaan BEl. Divisi bertanggung jawab terhadap penerimaan calon emiten.

Karyawan itu diduga aktif meminta sejumlah imbalan uang dan menerima gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat sahamnya.

"Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa," kata informasi itu.

Informasi itu menyebut praktik oleh lima oknum karyawan penilaian telah berjalan beberapa tahun. Praktik culas melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa.

Melalui praktek terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat), yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana sekitar Rp20 miliar.

Suasana mobil listrik di Seoul, Korea Selatan (Korsel), masih dipenuhi kekhawatiran imbas insiden kebakaran. Saat ini dealer mobil listrik bekas seketika merana sementara pemerintah dan produsen sedang mencari cara keluar dari kepanikan massal.

"Harga mobil listrik jatuh, karena hanya sedikit orang yang ingin membelinya sekarang," kata Cho, pedagang kawakan di kawasan Janghanpyeong, bursa mobil bekas terbesar di Korsel, diberitakan Nikkei Asia.

Pedagang mulai terseok bulan ini usai insiden kebakaran mobil listrik Mercedes-Benz EQE di Incheon pada 1 Agustus.

Harga EQE terbaru di Korsel saat ini 92 juta won (sekitar Rp1,06 miliar). Sebelum kebakaran banderol EQE bekas sekitar 60 juta won hingga 70 juta won atau Rp695 jutaan sampai Rp811 jutaan, sedangkan sekarang EQE 300 tahun muda 2023 ditawarkan cuma sekitar 59 juta won (sekitar Rp683,9 juta). 

Api dan asap dari kebakaran EQE yang terjadi di parkiran bawah tanah apartemen itu berdampak pada lebih dari 100 mobil lain di dekatnya.

Bahkan setelah api berhasil dipadamkan setelah delapan jam, banyak keluarga di apartemen dan gedung sekitar merasakan pemadaman listrik dan air.

Saat ini enam dari 10 pemilik mobil listrik dikatakan khawatir soal bagaimana mengganti rugi korban jika mobil dia yang terbakar.

"Konsumen semakin khawatir tentang kendaraan listrik, yang menyebabkan permintaannya di pasar domestik menurun. Permintaan hampir setengah (turun) sejak insiden," ujar Lee Hang-koo, kepala Jeongbuk Institute of Automotive Convergence Technology, kepada Nikkei Asia.

Pemerintah di Korsel saat ini sedang mempertimbangkan memberlakukan peraturan ketat untuk mobil listrik menyusul sentimen publik mereda.

Sebelumnya pemerintah dan para pemimpin partai berkuasa sudah sepakat mewajibkan semua produsen mobil listrik mengungkap informasi tentang baterai yang digunakan di unit yang dijual ke konsumen.

Mercedes-Benz mengungkap bahwa model EQE 350+ yang terbakar itu menggunakan baterai dari Farasis Energy asal China.

Pemerintah menyatakan akan mengumumkan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi masalah keselamatan ini pada bulan setelah mendengar dari pelaku industri dan ahli.

Masalah kebakaran mobil listrik sangat sensitif di Korsel karena negara ini merupakan rumah bagi berbagai produsen baterai dan mobil listrik dunia seperti LG Energy Solution dan Hyundai Motor.

Hyundai telah bergerak cepat untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Hyundai sudah mengumumkan nama produsen baterai untuk mobil listrik mereka, yaitu SK On untuk Ioniq 5 dan produk Genesis, LG buat Ioniq 6 dan Casper, serta CATL untuk Kona.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan payung hukum untuk mengatur penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi khususnya pertalite tepat sasaran akan berbentuk peraturan menteri (Permen) ESDM.

Aturan pembatasan BBM subsidi semula direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi itu berlaku mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Menurutnya, BBM subsidi harus tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite.

Ia menegaskan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?" ucap Bahlil.

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

"Nanti dibahas," katanya singkat.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana mengatakan perubahan payung hukum pembatasan BBM subsidi menjadi dalam bentuk Permen ESDM supaya implementasinya lebih cepat.

"Untuk supaya implementasi lebih cepat, Jadi revisi Perpresnya mungkin tidak jadi Pak. Tapi yang dilakukan adalah revisi Permen. Jadi nanti menjadi permen ESDM yang akan jadi implementasi. Tapi ini masalah mekanisme saja Pak, substansinya sama di situ. Kami akan lakukan seperti itu," kata Dadan seperti dikutip dari CNBC, Rabu (24/7).

Dalam draf revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014, salah satu kriteria pembatasan yang diusulkan yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil. Rinciannya, untuk mobil di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc) dan untuk motor di bawah 250 cc.

Artinya, mobil dan motor yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak diperbolehkan menenggak BBM subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian terkait kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis Pertalite.

Menurut Agus, kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis pertalite nantinya tidak hanya mengacu pada spesifikasi mobil berdasarkan CC mesin. Namun, lebih kepada siapa pengguna dari mobil tersebut.

"Yang pertama adalah, data dasarnya adalah siapa sih pengguna. Pengguna yang layak dilindungi. Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum. Untuk yang kendaraan masyarakat menengah sama," ujar Agus.

Agus menyebut kendaraan umum seperti taxi online nantinya masih akan masuk dalam kategori yang berhak mengkonsumsi pertalite. Hanya saja, hal itu tidak berlaku bagi taksi online seperti Silverbird yang masuk ke dalam kategori mewah atau premium.

"Itu nggak masuk taksi online. Maksudnya yang kelas biasa (dapat). Kalau lux ya enggak," kata dia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.597 pada Selasa (27/8). Indeks saham melemah 8,31 poin atau minus 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,47 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,13 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 284 saham menguat, 300 terkoreksi, dan 207 lainnya stagnan.

Terpantau, enam dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor keuangan minus 1,44 persen. Sedangkan, lima sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh sektor properti yang naik 1,29 persen.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham di kawasan Asia terpantau hijau.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,43 persen, indeks Straits Times di Singapura menguat 0,10 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,47 persen.

Hanya indeks Shanghai Composite di China yang melemah 0,24 persen.

Kemudian bursa saham Eropa terpantau kompak hijau. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,53 persen dan indeks DAX di Jerman naik 0,38 persen.

Lalu mayoritas bursa Amerika terpantau merah. Tercatat indeks S&P 500 melemah 0,32 persen dan indeks NASDAQ Composite minus 0,85 persen. Hanya indeks Dow Jones yang menguat 0,16 persen.

Bank Mandiri terus memperkuat komitmen inovasinya dalam mendukung pengembangan properti hijau melalui inovasi produk keuangan berkelanjutan. Salah satu produk unggulannya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijau yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembiayaan properti ramah lingkungan.

Hingga Juni 2024, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp6,9 triliun untuk kategori bangunan berwawasan lingkungan yang telah memenuhi standar sertifikasi resmi. Angka ini menunjukkan lonjakan yang signifikan mencapai 100 persen secara year on year (YoY).

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, penyaluran kredit tersebut mencakupi pembiayaan retail dalam bentuk program KPR Hijau. Melalui program ini, Bank Mandiri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan portofolio berkelanjutan yang kini mencapai Rp278 triliun, meningkat 14 persen YoY.

"Bank Mandiri berharap dengan semakin banyak yang memanfaatkan KPR Hijau maka kian besar juga kesadaran nasabah dan masyarakat tentang pentingnya perumahan ramah lingkungan. Dengan begitu, semakin banyak permintaan untuk properti hijau ke depannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8).

Aquarius menjelaskan bahwa KPR Hijau memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memiliki rumah yang sudah mendapatkan sertifikasi bangunan hijau dari lembaga pemeringkat.

Menurutnya, sejak diluncurkan pada Mei 2024, program ini telah menawarkan sejumlah promo menarik untuk menarik minat nasabah, mulai dari suku bunga rendah sebesar 2,7 persen, down payment nol persen, hingga keringanan biaya KPR.

"Insentif ini diharapkan dapat membuat produk KPR Hijau menarik lebih banyak nasabah, sehingga meningkatkan minat dan kesadaran pada properti hijau," tutur Aquarius.

Aquarius berharap peningkatan permintaan properti hijau di Indonesia yang didukung KPR Hijau dapat berkontribusi pada pencapaian target penurunan emisi nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menjadi Indonesia's Sustainable Champion. Bank Mandiri sebagai bagian dari sektor perbankan dapat berkontribusi pada penurunan emisi di sektor lain melalui produk-produk keuangan," katanya.

Sebelumnya, Bank Mandiri telah bekerja sama dengan NavaPark BSD, yang telah mengantongi sertifikasi greenship dengan predikat platinum dari Green Building Council Indonesia (GBCI) pada 2022.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti peningkatan ekologi lahan, konektivitas, manajemen air, pengelolaan limbah, strategi kesejahteraan komunitas, efisiensi energi bangunan, serta inovasi dan pengembangan masa depan.

Pegawai wanita Pertashop 3P.43237 di Kecamatan Gekbrong, Cianjur viral menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pengendara motor yang sedang membeli BBM pada Senin (26/8).

Menyusul insiden itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) pun buka suara.

Area Manager Communications, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB Eko Kristiawan menyayangkan adanya kejadian tersebut.

Menurut dia, sang korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada penanggung jawab Pertashop.

Kemudian melalui rekaman CCTV, didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Penanggung jawab Pertashop langsung melakukan pengecekan CCTV dan diketahui pelaku dengan sengaja menyentuh bagian belakang tubuh operator wanita sambil tersenyum, serta didapatkan data kendaraan yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian," ucap Eko dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8), melansir detikfinance.

Setelah itu, kepolisian pun langsung menanggapi laporan tersebut dan berhasil menangkap pelaku pada Selasa (27/8) dini hari. Kini masih dilakukan proses lebih lanjut dengan meminta keterangan dari pelaku dan saksi di Polres Cianjur.

"Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya kepada Aparat Penegak Hukum," jelasnya.