Kasus gagal bayar industri asuransi dan jebakan perusahaan asuransi kerap terjadi beberapa waktu belakangan. Masih lekat di ingatan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sampai saat ini masih belum juga rampung.

Kabar terbaru, Kementerian BUMN memastikan bakal membubarkan Jiwasraya setelah proses restrukturisasi rampung.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan langkah ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

"Nah, karena sudah mau selesai, sudah habis, sudah final lah ya, sesuai dengan POJK dan RPK maka dengan ini Jiwasraya akan dibubarkan," kata Arya seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/8).

Dalam prosesnya, polis nasabah Jiwasraya dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat. Kendati, hingga saat ini masih ada sejumlah nasabah ada yang menolak proses restrukturisasi Jiwasraya.

Adapun sejauh ini program restrukturisasi Jiwasraya sudah diikuti oleh 99,7 persen nasabah, dengan sisa 1.000-an polis senilai Rp178 miliar. Selain gagal bayar sebagaimana terjadi pada nasabah Jiwasraya, banyak juga nasabah asuransi yang tertipu. Saat ditawari oleh agen asuransi, mereka diberi janji surga.

Tapi ketika menarik dana, uang mereka terpotong cukup besar. Lantas, seperti apa tips menghindari jebakan asuransi seperti itu?

Analis senior bidang Perasuransian Irvan Rahadjo mengatakan calon nasabah hendaknya memisahkan antara kebutuhan proteksi dengan kebutuhan investasi.

Artinya, bila bermaksud membeli produk proteksi beli lah produk asuransi seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, dan semacamnya.

Sedangkan, bila membutuhkan produk investasi jangan memberi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Melainkan beli produk yang murni investasi seperti saham, reksadana, obligasi, emas, hingga dolar.

"Kalo membeli produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi kita harus sadari bahwa nilai investasi bisa naik dan turun bahkan minus," kata Irvan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/8).

Namun, di saat hasil investasi positif harus nasabah sadari bahwa bagian dari hasil investasi tersebut juga digunakan untuk membayar premi asuransi.

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Mike Rini Sutikno menjelaskan gagal bayar perubahan asuransi bisa disebabkan berbagai faktor, termasuk pengelolaan risiko investasi yang buruk. Kalau dalam kasus Jiwasraya, ditambah lagi juga ada indikasi korupsi dalam manajemen perusahaan.

Dari situ masyarakat/calon nasabah bisa menilai baik buruknya pengelolaan risiko investasi di perusahaan melalui beberapa cara.

"Mereka bisa melihat dari kinerja investasi perusahaan, apakah mengalami pertumbuhan atau malah mengalami kerugian," kata Mike.

Mike mengatakan calon nasabah juga perlu melihat transparansi informasi yang diberikan perusahaan asuransi terkait investasi yang mereka kelola. Jika perusahaan asuransi tidak transparan atau tidak memberikan informasi yang cukup jelas, nasabah harus langsung waspada.

"Selain itu, calon nasabah juga bisa menilai dari reputasi perusahaan asuransi tersebut di pasar, apakah reputasinya baik dan dapat dipercaya atau sebaliknya," imbuh Mike.

Menurutnya, semua faktor tersebut bisa membantu nasabah untuk menilai seberapa baik atau buruk pengelola risiko investasi yang dilakukan perusahaan asuransi tersebut.

Mike menjelaskan nasabah perlu meninjau ulang ketentuan polis asuransi untuk memahami hak dan kewajiban tercantum, termasuk alasan di balik gagal bayar.

"Segera hubungi perusahaan asuransinya untuk mendapatkan penjelasan mengenai gagal bayar tersebut dan tanyakan alasan dan solusi yang ada," katanya.

"Mereka dapat mengajukan keluhan dan bantuan hukum untuk mendapatkan hak mereka," imbuhnya.

Selain itu, nasabah juga harus menyimpan semua dokumentasi dan komunikasi terkait polis, klaim dan komunikasi dengan perusahaan asuransi sebagai bukti.

Menurut Mike, penting bangi nasabah untuk memahami isi polis mereka dan melakukan evaluasi terhadap produk asuransi yang mereka pilih di masa depan. Ini guna menghindari masalah serupa.

Ia mengatakan nasabah yang mengalami gagal bayar disarankan untuk tetap mengikuti perkembangan penyelesaian kewajiban dari perusahaan asuransinya dan OJK.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengoreksi ucapannya yang disalahartikan mengenai usul suntikan dana Rp26 triliun untuk Otorita IKN.

Ucapan yang dimaksud adalah saat dirinya Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (21/8). Pria yang juga merupakan plt kepala OIKN itu meminta tambahan duit untuk melanjutkan garapan di ibu kota baru.

"Saya sudah sampaikan (usul tambahan anggaran), tapi di-quote di DPR agak beda. Bukan hanya pemeliharaan," tegas Basuki selepas Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

"(Melainkan untuk) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada sekarang, termasuk pembangunan feeder-feeder, kami usulkan Rp26 triliun untuk OIKN. Nanti kita bagi, mana yang harus diselesaikan PU (PUPR) sekarang, mana yang harus dibangun baru," jelasnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2025, OIKN tak mendapat anggaran yang banyak tahun depan. Belanja Otorita IKN hanya dianggarkan naik Rp100 miliar, yakni dari Rp400 miliar ke Rp500 miliar.

Sementara itu, Kementerian PUPR dijatah Rp75,6 triliun di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Jumlah ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.

Dengan kata lain, duit PUPR susut 50 persen lebih atau sekitar Rp89 triliun di 2025. Padahal, Basuki mengatakan pihaknya tengah mengebut infrastruktur dasar di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Sekarang sudah masuk sana (di luar KIPP), sekarang investor sudah masuk ke sana. Kayak BCA yang kemarin groundbreaking ke-7, BCA dan Intiland itu sudah masuk di (kawasan) 1B dan 1C," jelasnya.

"Ini kita lagi siapkan (infrastruktur dasar di luar KIPP), minimal paling lambat 2025 sudah kita mulai," tandas Basuki.

Di lain sisi, Basuki memamerkan bagaimana kinerja PUPR selama kepemimpinannya.

Ia mengatakan fokus PUPR sekarang adalah kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Tiga hal itu menjadi kunci dari pembangunan infrastruktur yang digarap Kementerian PUPR.

"Presiden (Joko Widodo) sekarang melihat pembangunan di PU, beliau sudah senyum saja. Karena dulu PU dikenal dengan pembangunan beton-beton," pamer Basuki saat memberi sambutan.

"Sekarang saya kira kalau kita lihat embung di IKN sudah tidak kelihatan lagi itu namanya concrete-concrete (beton) yang dibangun di embung, karena itu ditutup dengan rumput dan (beton) sebatas tinggi muka air. Ya, tidak boleh di atas muka air ada beton. Kalau di atasnya ada jembatan beton harus (ditutup) dengan lee kuan yuw (tanaman) atau apa," tuturnya.

Basuki menegaskan tidak ada lagi bangunan yang dibiarkan telanjang selama ia memimpin PUPR. Begitu pula dengan tampilan proyek-proyek di IKN Nusantara.

"Tidak ada sejengkal tanah pun di IKN yang terbuka (atau) telanjang. Yang ada orang telanjang di kamar mandi," kelakar Basuki disambut gelak tawa.

E-meterai dibutuhkan oleh calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 untuk mengikuti seleksi, tetapi masih banyak orang yang tidak tahu di mana membelinya.

Pembukaan CPNS 2024 sudah dibuka sejak Selasa (20/8) pukul 17.08 WIB. Pendaftaran berlangsung hingga 6 September 2024 mendatang.

Sejumlah dokumen harus dibubuhkan e-meterai sebagai tanda sah dan bukti legal. E-meterai juga digunakan untuk memastikan setiap dokumen sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan panitia seleksi.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) punya situs resmi untuk pembelian e-meterai tersebut. Anda bisa mendapatkannya di https://meterai-elektronik.com.

"Website ini dirancang khusus untuk memudahkan peserta Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dalam membeli dan menggunakan e-meterai untuk berbagai keperluan dokumen pendaftaran," jelas keterangan di situs resmi Peruri, dikutip Jumat (23/8).

"Website e-meterai mendapatkan jaminan dari Peruri yang telah dilengkapi dengan sistem refund dana bagi para calon peserta dengan kuota e-meterai yang tidak digunakan dalam satu invoice pembelian," sambung perusahaan pelat merah itu.

Peruri juga merinci tiga keunggulan lain yang dimiliki situs mereka. Pertama, layanan pelanggan yang responsif 24/7. Kedua, resmi dan terpercaya dari Peruri. Ketiga, e-meterai dijamin asli.

1. Googling https://meterai-elektronik.com/2. Klik tombol Daftar Sekarang3. Input data yang dibutuhkan4. Klik Log In.

1. Pilih Beli e-meterai pada Menu Beranda2. Pada Menu Kuota e-Meterai lakukan;

- Pilih Beli Kuota- Pilih Jumlah Kuota e-meterai yang diinginkan- Kelik beli- Pada bagian konfirmasi pembelian pilih lanjutkan- Pada bagian detail pembayaran, Scan QRIS yang muncul menggunakan LinkAja, GoPay, ShopeePay, OVO, DANA, dan e-Wallet maupun mobile banking- Setelah selesai melakukan pembelian jangan lupa klik Refresh pada bagian pojok kiri link website atau URL.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menambah kuota subsidi Rp7 juta untuk motor listrik sebanyak 10 ribu unit hingga akhir 2024. Penambahan ini diungkap usai kuota sebelumnya 50 ribu unit sudah terlewati.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan penambahan kuota 10 ribu unit itu sudah terealisasikan sebanyak 3.934 unit jadi masih ada sisa 6.066 unit hingga akhir 2024.

"Ada tambahan 10 ribu on top dari 50 ribu yang telah terealisisi. Dari 10 ribu sudah terrealisasikan 3.934 unit," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/8).

Putu menjelaskan kalau penambahan kuota itu didasari tercapainya target distribusi 50 ribu unit motor di semester I tahun 2024.

Kini, total yang menerima subsidi motor listrik dari pemerintah mencapai 53.934 unit.

"Berdasarkan data real time landing.sisapira.id, jumlah penerima manfaat bantuan pembelian oleh pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik hingga saat ini telah mencapai 53.934 unit," kata dia.

Dengan masifnya pemberitaan mengenai bantuan pembelian motor listrik ini, ia berharap bisa memperbanyak minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik sehingga adopsi kendaraan ramah lingkungan dapat berjalan maksimal.

Kendati terjadi peningkatan yang signifikan, sisa kuota pemberian subsidi pembelian motor listrik masih 546.096 unit berdasarkan target sebenarnya yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Menperin Agus Gumiwang pada awal tahun ini menyatakan kuota motor listrik dikurangi menjadi 50 ribu unit dengan alokasi anggaran Rp350 miliar.

Saat ini ada 19.957 pemohon yang masih melakukan proses pendaftaran penerima subsidi motor listrik di situs Sisapira.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah bekerja sama dengan banyak negara seperti Jepang, Austria hingga Qatar untuk memperluas pasar kerja bagi talenta-talenta berbakat dalam negeri.

Menurut Ida, kerja sama ini dilakukan khusus untuk tenaga kerja di sektor formal. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperbanyak tenaga kerja formal di luar negeri.

"Dan ini perlu saya sampaikan, jenis pekerjaannya formal ya, bukan pekerjaan informal. Memang kami sangat mendorong kesempatan kerja sektor formal,' ujar Ida dalam acara NakerFest 2024 di JiExpo Kemayoran, Jumat (23/8).

Dengan Jepang, Ida mengungkapkan telah merealisasikan kerja sama sejak lama melalui penandatanganan MoU. Sampai saat ini sudah ada 50 ribu lebih tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor formal di negara Matahari Terbit.

"Dengan Jepang udah lama, baik dengan pemerintah pusatnya maupun negara provinsinya. Di Jepang dulu penempatan itu lebih banyak skema pemagangan, sekarang dengan certified skill workers, yang sudah itu 50 ribuan yang bekerja di Jepang," jelasnya.

Kemudian, kerja sama tenaga kerja melalui penandatanganan MoU juga sudah dilakukan dengan Timur Tengah seperti Riyadh dan Jeddah. Lalu dengan Austria sudah dilakukan sejak awal bulan.

Selanjutnya, akan segera dilaksanakan tanda tangan MoU dengan Qatar dan Australia. Kemudian, negara Eropa masih dalam penjajakan.

Ida menegaskan negara-negara tersebut dipilih karena kebijakan perlindungan untuk tenaga kerja asingnya sangat baik.

"Alhamdulilah di saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, banyak negara yang sedang mengalami aging population. Ini adalah salah satu menurut saya bonus yang luar biasa. Banyak negara-negara yang justru membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, dan mereka melirik Indonesia karena mereka tahu Indonesia sedang mengalami bonus demografi," terangnya.

Namun, ia menekankan langkah ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan pasar tenaga kerja di dalam negeri, terutama dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Apalagi saat ini ada banyak peluang investasi yang akan masuk sehingga perlu disiapkan tenaga kerjanya dengan baik.

"Tentu kesempatan pasar kerja di dalam negeri juga harus created sedemikian rupa. Peluang-peluang investasi yang akan masuk kita tentu perlu menyiapkan kompetensinya," pungkas Ida.

Pemerintah resmi membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 20 Agustus sampai 6 September 2024.

Kuota yang disediakan sebanyak 250.407 formasi, terbagi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah 135.701 formasi.

Jadwal pengadaan CPNS akan berlangsung hingga penetapan NIP bagi pendaftar yang lolos seleksi, yang rencananya pada Maret 2025.

Lalu apakah CPNS bisa mengundurkan diri setelah lulus?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan CPNS yang lolos bisa mengundurkan diri. Namun, tentu akan ada saksi yang diberikan.

Sanksi bagi CPNS yang mengundurkan diri usai dinyatakan lolos seleksi tertuang dalam Peraturan Kementerian PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS. Dalam Pasal 54 beleid ini, pelamar yang lulus dan mundur tidak bisa mengikuti pendaftaran satu tahun setelahnya.

"Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya," tulis aturan itu yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (22/8).

Dalam aturan ini juga ditetapkan, CPNS akan dianggap mengundurkan diri apabila tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia.

Dengan demikian, maka pelamar yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri dapat digantikan oleh peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi.

Secara rinci, untuk ketentuan peserta seleksi CPNS yang lulus dan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS.

Peraturan BKN ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Sedangkan, untuk ketentuan peserta seleksi PPPK yang lulus dan mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK dan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bakal menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terkait kesulitan izin usaha di daerah kepada pemerintah.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan hal itu akan disampaikan dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII Apindo di Surabaya pada 28-30 Agustus 2024 mendatang.

Dalam acara itu, ia akan mengundang perwakilan pemerintah, yakni Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Jadi isu yang diangkat yang menyangkut banyak daerah. Kementerian terkait juga banyak berhubungan dengan daerah," kata Shinta dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta, Jumat (23/8).

Ketiga menteri tersebut akan mengikuti dialog bersama pengurus dan anggota Apindo dari seluruh Indonesia.

Isu yang akan diantaranya kebijakan perekonomian kepemimpinan baru nasional, kerjasama pemerintah-swasta-dunia pendidikan dan adanya koordinasi peran Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPMS), Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Kejaksaan terkait keamanan usaha.

Selain tiga menteri tadi, Shinta juga bakal mengundang Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029 Burhanuddin Abdullah.

Shinta mengatakan Burhanuddin diundang demi mendiskusikan berbagai program ekonomi Prabowo yang bersinggungan dengan pelaku usaha.

Adapun tema Rakerkonas ke-XXXIII Apindo adalah 'Sinergi Pengusaha dan Pemerintah: Memastikan Kualitas Sinergi dan Peran Birokrasi dalam Memperlancar Kegiatan Usaha'.

Shina mengatakan dalam Rakerkonas itu Apindo juga akan memaparkan pencapaian dan kinerja selama satu tahun terakhir.

"Diantaranya advokasi kebijakan yang telah dilakukan Apindo kepada stakeholders sebagai representasi aspirasi dunia usaha, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, serta program dari 21 bidang sektor Apindo," jelas Shinta.

Dunia digital terus berkembang dengan pesat. Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2024 dengan tema 'Cultivating a Sustainable Digital Ecosystem'.

Pergelaran yang kini memasuki tahun kesembilan ini akan kembali mempertemukan para pelaku industri telekomunikasi, komunitas, dan expert telco global dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dan saling bertukar wawasan di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Indonesia, 27-30 Agustus 2024.

Pada tahun ini, BATIC 2024 akan berfokus pada kemajuan teknologi dan transformasi digital dunia yang semakin terhubung. Para peserta akan mengeksplorasi lanskap dinamis industri digital dan telekomunikasi, serta mendapatkan akses ke diskusi seputar tren industri terbaru, update pasar, dan perkembangan terkini yang memberikan wawasan berharga tentang masa depan industri digital dan telekomunikasi.

CEO Telin, Budi Satria Dharma Purba, menyatakan bahwa acara BATIC terus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat hub digital. Selain itu, acara ini juga memperkuat TelkomGroup dan Telin sebagai pemain kunci dalam lanskap digital dan telekomunikasi di wilayah Asia-Pasifik.

"Acara ini telah menjadi ruang fokus di mana pelaku industri berkolaborasi dengan cara bertukar ide, membangun kemitraan, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru. Melalui BATIC, kami berharap dapat mewujudkan visi TelkomGroup bersama dengan pelaku industri telekomunikasi lainnya, bersama-sama turut mendorong inovasi dan pertumbuhan di industri telekomunikasi global," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8).Melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya, yang dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 300 perusahaan global, BATIC 2024 telah bertransformasi menjadi sebuah ajang inovasi dan kolaborasi. Konferensi ini merupakan kontribusi Telin terhadap komunitas digital dan telekomunikasi.

Dengan peserta dari lebih dari 40 negara, BATIC 2024 menjadi sebuah wadah global di mana peserta dapat bertukar kreativitas dan berbagi ide, serta mengikuti diskusi menarik dengan topik seputar industri digital dan telekomunikasi.

Beberapa agenda utama dari penyelenggaraannya tahun lalu, seperti kolaborasi dengan ITW Global Leaders Forum (GLF) memberikan exposure dan cakupan luas untuk acara ini. Keterlibatan anggota maupun pendiri GLF memperkuat pentingnya kolaborasi global, kompatibilitas, dan cakupan teknologi dalam ekosistem telekomunikasi.

Momen lainnya adalah peluncuran TNeX oleh Telin, sebuah platform terbuka inovatif yang dirancang untuk memberikan solusi digital bagi konektivitas yang cepat dan instan. Peluncuran ini sebagai wujud komitmen berkelanjutan Telin guna mendukung inisiatif TelkomGroup dalam meningkatkan konektivitas dan layanan digital.

BATIC 2024 merupakan wujud komitmen TelkomGroup dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan, dengan mendorong inovasi melalui kemitraan global dalam bidang telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan inisiatif 'Five Bold Moves' TelkomGroup yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan kapabilitas di bisnis digital, salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dibuktikan dengan meraih penghargaan bergengsi di ajang Naker Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Telkom berhasil menempati posisi teratas dalam kategori Penghargaan Nasional bagi BUMN yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Naker Award 2024 merupakan acara pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan keberhasilan yang signifikan dalam berbagai bidang terkait ketenagakerjaan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, didampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dan diterima oleh Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (23/8).

Ririek mengatakan, penghargaan ini tidak hanya merupakan pengakuan atas pencapaian perusahaan, tetapi juga sebagai pendorong bagi perusahaan lain untuk meningkatkan standar dalam pasar kerja. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengakselerasi transformasi ketenagakerjaan untuk Indonesia Emas 2045.

"Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG pada setiap aspek operasional perusahaan. Di mana perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik," ujar Ririek dalam keterangan tertulisnya.

Telkom, kata Ririek, sebagai perusahaan yang menyadari pentingnya integrasi aspek ESG dalam setiap kegiatan bisnisnya, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Telkom terhadap penerapan ESG, terutama dalam aspek sosial dan tata kelola yang baik.

TelkomGroup saat ini memiliki 96 karyawan penyandang disabilitas yang bekerja di berbagai lini bisnisnya. Mereka terdiri dari 81 orang tuna daksa, 8 orang tuna netra, 4 orang tuna rungu, 2 orang tuna wicara, serta 1 orang yang memiliki gabungan disabilitas tuna rungu dan wicara.

Para karyawan tersebut tersebar di Telkom dan anak perusahaannya, termasuk Infomedia, Telkom Akses, Telkomsel, PINS, Telkomsigma, Telkomsat, dan Yayasan Pendidikan Telkom. Menurut Ririek, TelkomGroup akan terus membuka peluang kerja bagi masyarakat disabilitas untuk bergabung dan berkontribusi dalam berbagai lini bisnis perusahaan.

"Ini merupakan wujud nyata kami dalam memperkuat komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara dengan memberdayakan masyarakat disabilitas," tutur Ririek.

Dengan langkah ini, Telkom berharap dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Ririek percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan perusahaan.

"Dengan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat disabilitas, Telkom berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan di dunia kerja," tutup Ririek.

Kementerian PUPR mengantisipasi ancaman megathrust dengan membuat rumah yang tahan gempa hingga 1.000 tahun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan pihaknya terus memperbaiki teknologi tahan gempa. Ini termasuk dari penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam mendirikan bangunan.

"Megathrust pasti hubungannya dengan gempa, ya kan? Jadi, makanya Pak Dirjen (Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto) bilang Proptech ini untuk memastikan keamanan semua bangunan rumah menggunakan teknologi tahan gempa," jelasnya setelah Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

"Teknologi tahan gempa dengan SNI yang baru itu 1.000 tahun, year period, (tahan) dari gempa. Lebih tinggi tahan gempanya," klaim Basuki.

Ia mengakui memang beberapa wilayah Indonesia rawan bencana tektonik. Basuki mengecualikan Kalimantan, tempat IKN Nusantara, yang dianggap relatif aman gempa.

Sedangkan wilayah yang masih rawan gempa meliputi Sulawesi, Maluku, Sumatra, hingga Jawa. Anak buah Joko Widodo itu menyebut daerah-daerah itu dengan istilah 'mall natural disaster'.

"Kalimantan relatif lebih aman, tapi juga kita harus siap dengan teknologi perumahan yang aman untuk keamanan," pesan Basuki saat memberi sambutan.

"Kemudian, juga untuk keselamatan dapat dilakukan dengan teknologi yang ada. Kita bisa memonitor kondisi rumah dari jauh. Dari rumah kita, rumah saya, waduh rumah saya, bukan rumah saya, (tetapi) rumah dinas menteri di IKN bisa dimonitor dari sini," sambungnya.

Ancaman megathrust ramai dibicarakan belakangan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti masyarakat mengenai ancaman bencana alam tersebut.

Zona megathrust merupakan pertemuan antar-lempeng tektonik Bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng meluncur ke bawah lempeng lain, yang biasanya ada di lautan. Bahayanya adalah gempa besar dan tsunami raksasa.

BMKG menggarisbawahi dua zona megathrust yang sudah lama sekali tak gempa alias punya seismic gap. Ini adalah Megathrust Selat Sunda (M 8,7) dan Megathrust Mentawai-Suberut (M8,9).

Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) meminta program subsidi motor listrik Rp7 juta dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal AEML Rian Ernest menjelaskan permintaan itu didasari masyarakat baru mulai terbiasa dengan sistem subsidi yang sebelumnya mengalami sejumlah perubahan.

"AEML itu berharap agar di pemerintahan selanjutnya, di bawah Pak Prabowo Pak Gibran, subsidi khusus untuk roda dua ini tetap dijalankan karena pelaku usaha ini sudah terbiasa dengan sistem reimbursement-nya," ujar Ernest di Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Rian mengamini pendapat bahwa penyerapan subsidi pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta dari pemerintah itu masih kurang baik.

"Untuk pembelian mobil dan juga untuk subsidi buat kendaraan roda dua angka penyerapan insentif roda dua di tahun lalu memang kurang baik," tuturnya.

Namun apabila program subsidi seketika disetop, justru malah membuat momentum peralihan motor konvensional ke motor listrik di masyarakat hilang.

Dia mengklaim terus berkomunikasi dengan pemerintah seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mempertahankan kebijakan insentif ini.

Sepanjang tahun ini jumlah motor listrik konsumen yang sudah mendapat subsidi Rp7 juta telah mencapai 53.904 unit.

Distribusi subsidi itu sudah melampaui target Kemenperin yakni 50 ribu unit di tahun ini. Kendati terjadi peningkatan yang signifikan, sisa kuota pemberian subsidi pembelian motor listrik masih 546.096 unit berdasarkan target sebenarnya.

Target pemberian subsidi motor listrik pada 2024 seharusnya 600 ribu unit menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Namun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pada awal tahun ini menyatakan alokasi anggaran telah dikurangi menjadi Rp350 miliar yang berarti cuma untuk 50 ribu unit. Pengurangan ini menyikapi hasil pada tahun lalu yang jauh di bawah target.

Menurut situs Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira), yang dikutip Selasa (6/8), 53.904 subsidi sudah diterima masyarakat pada tahun ini.

Jika dibanding data penyaluran pada 2023 sejumlah 11.532 unit, maka sepanjang tahun ini meningkat 36.267 unit.

Saat ini ada 19.957 pemohon yang masih melakukan proses pendaftaran penerima subsidi motor listrik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 'bantu' memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar Presiden Jokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

"Kalau (program) 3 juta (rumah), Presiden Terpilih Bapak Prabowo itu kan untuk membangun 3 juta rumah (baru). Dengan FLPP yang double, saya kira lebih cepat," imbuhnya.

Basuki mendukung program presiden terpilih 2024-2029 tersebut. Menurutnya, tentu lebih bagus jika pemerintah bisa membangun lebih banyak rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia kemudian mengutip data realisasi FLPP dalam program PSR hingga 2023 lalu. Pemerintah sudah menyalurkan pembiayaan untuk 9,2 juta rumah dari target 10 juta rumah selama dua periode atau 10 tahun.

PSR dicanangkan Jokowi pada 29 April 2015 lalu di Jawa Tengah. Capaian dari 2015 hingga 2023 sudah menyentuh 9.206.379 unit.

"Jadi, saya kira dengan program 3 juta (rumah) ini insyaallah tadi berarti FLPP-nya harus ditambah. Kalau 3 juta (rumah) lebih bagus lagi," tandasnya.

Dengan asumsi 1 juta rumah per tahun menghabiskan Rp20 triliun untuk program FLPP, Prabowo mungkin perlu Rp60 triliun demi mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah. Kendati, Basuki menilai hanya butuh dua kali lipat dari anggaran sekarang untuk menuntaskan target Prabowo.

Ide membangun 3 juta rumah untuk masyarakat miskin disampaikan Prabowo dalam Debat Capres di Pilpres 2024 pada Februari lalu. Ia merinci masing-masing 1 juta rumah akan dibangun di pedesaan, perkotaan, dan daerah pesisir.

Akan tetapi, Prabowo belum pernah menjelaskan apakah program 3 juta rumah ini dilakukan setiap tahun atau selama satu periode menjabat. Jika dilakukan per tahun, Prabowo berarti harus membangun 15 juta rumah selama lima tahun dari 2024-2029.