Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperlukan demi melancarkan transisi ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan dunia usaha mendukung stabilitas transisi pemerintahan terpilih. Menurutnya, hal ini demi menjaga iklim usaha yang kondusif.

Dengan demikian, dapat memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dan investor untuk menjalankan roda perekonomian nasional.

"Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian melihat pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," ucap Arsjad melalui keterangan resmi, Senin (19/8).

Arsjad percaya bahwa dengan sinergi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, Indonesia akan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, pihaknya akan terus bergotong royong untuk Indonesia maju, khususnya mencapai Pertumbuhan ekonomi 8 persen dan visi Indonesia Emas 2045.

Kadin Indonesia pun mengucapkan selamat atas pelantikan Menteri Menteri Hukum dan Ham Supratman Andi Atgas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka.

Lalu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar.

"Sebagai organisasi wadah perwakilan dunia usaha, kami siap berkolaborasi dan mendukung para menteri dan kepala badan dalam menjalankan tugas mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Arsjad.

Bahlil Lahadalia pamer saat ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memiliki banyak wewenang, termasuk mengambil alih wewenang kementerian lain.

Hal ini ia sampaikan saat acara serah terima jabatan kepada menteri investasi/kepala BKPM baru, Rosan Roeslani, di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (19/8). Adapun Bahlil ditunjuk sebagai menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.

Bahlil mulanya bercerita tatkala ia awal menjabat menteri investasi/kepala BKPM, kewenangan instansi itu masih sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, kewenangannya kian bertambah.

Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) itu bahkan menyebut ada kebijakan di sejumlah kementerian yang telah diambil alih.

"Ada Kementerian ESDM, sebagian kewenangannya diambil Kementerian Investasi. Ada sebagian (kebijakan) di Kementerian Keuangan, tax holiday, tax allowance," kata Bahlil.

Adapun kebijakan di Kementerian ESDM yang diambil alih Kementerian Investasi/BKPM itu seperti penerbitan izin usaha pertambangan (IUP).

Selain itu, Bahlil juga menyebut Kementerian Investasi/BKPM ada mengambil alih kebijakan di Kementerian Kehutanan.

"Jadi kalau dikumpul sebenarnya kewenangan Kementerian Investasi sudah lebih besar dari pada kementerian induk. Itu terjadi karena kerja sama teman-teman, saya hanya menjadi koordinator saja," jelas Bahlil kepada para jajaran Kementerian Investasi/BKPM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Rosan akan mengisi posisi Menteri Investasi menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser jabatannya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rosan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Selain Rosan, sejumlah pejabat lain juga dilantik dalam Reshuffle Kabinet kali ini, yakni politikus Gerindra Supratman Andi Atgas mengisi posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Supratman akan menggantikan posisi Yasonna H. Laoly yang menjabat sebelumnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia masih kekurangan ratusan pesawat.

"Kita kekurangan beberapa ratus pesawat terbang karena permintaan yang begitu meningkat, yaitu selalu siklus bisnis demikian," kata Luhut di acara Press Conference Bali Airshow, Jakarta, Senin (19/9).

Menurutnya, kekurangan armada udara RI itu kian diperburuk oleh fakta Boeing Boeing 737 MAX yang belum tersertifikasi.

Hal itu pun berdampak pada antrean negara yang memesan pesawat.

"Itu juga berdampak kepada pemesanan pesawat yang antri mungkin sampai 10 tahun," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara spesifik mengatakan Indonesia kekurangan lebih dari 200 pesawat.

"Maka apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi kita kekurangan paling tidak 200 pesawat terabng," kata dia.

Budi menyebut masalah itu harus segera diatasi guna menghubungkan titik-titik di Indonesia.

"Agar coverage dari pada titik-titik seluruh Indonesia itu lebih baik," ujar Budi.

Kurangnya pesawat di Indonesia terjadi setelah pandemi covid-19. kala itu, penerbangan berkurang.

Buntutnya sejumlah armada pun harus diistirahatkan. Sementara, untuk pesawat bisa terbang lagi perlu perawatan lain.

Pada akhir 2023 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap kurangnya pesawat menjadi salah satu alasan tingginya harga tiket pasca covid-a9.

"Kalau bicara jumlah pesawat saja masih kurang. Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) mengatakan 440 (pesawat), kebutuhannya 700 (pesawat), makanya tiket masih mahal," ucap Erick di kantor Kementerian BUMN, Kamis (23/11).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) sampai Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini impor LPG terus melonjak akibat target lifting minyak dan gas yang terus tak tercapai. Karenanya, berbagai langkah harus dilakukan termasuk membangun hilirisasi LPG.

"Saya minta betul data untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Arifin terhadap impor gas kita yang terlalu banyak. Arahan Pak Presiden (terpilih) Prabowo dan Jokowi, segera kita bangun hilirisasi LPG," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Selanjutnya, Bahlil segera menyiapkan lokasi untuk membangun industri LPG. Langkah ini akan dijalankan bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina.

Dengan demikian, diharapkan produksi migas dalam negeri bisa meningkat sehingga impor bisa ditekan. Sebab, ia menilai lebih baik menggunakan hasil dalam negeri meski harganya lebih mahal, dibandingkan murah tapi impor.

"Nah nanti dirut Pertamina jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali daripada impor. Ini nggak benar nih dan itu tugas saya yang saya harus selesaikan dalam 2 bulan," jelasnya.

Namun, ia memberikan pesan khusus kepada Dirut Pertamina Nicke Widyawati agar gap harga antara produksi dalam negeri dan impor jangan terlalu lebar.

"Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harga sampai 50 dollar, 60 dolar, itu berarti memberikan peluang impor masuk banyak," pungkasnya.

Jokowi pagi ini memang baru saja melantik Bahlil menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Serah jabatan keduanya pun sudah dilakukan di Kementerian ESDM.

Terdapat 10 kementerian/lembaga (K/L) penerima anggaran jumbo dalam RAPBN 2025, salah satunya Badan Gizi Nasional yang menduduki peringkat ke-8.

Daftar K/L tersebut dirinci dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Penerima anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan, yang sekarang masih dipimpin Prabowo Subianto.

Kemenhan mendapatkan kucuran duit belanja yang besar, yakni Rp165,2 triliun. Meski sebenarnya ini turun sedikit dibandingkan Outlook APBN 2024 yang mencapai Rp175,1 triliun.

Selanjutnya, di urutan kedua ada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapatkan Rp126 triliun di 2025. Anggaran Polri naik Rp2,4 triliun dibandingkan perkiraan belanja hingga akhir tahun ini.

Kementerian Kesehatan juga mendapatkan pagu belanja yang tak kalah jumbo, yakni Rp90,6 triliun. Pemerintah hanya sedikit menurunkan anggaran kementerian ini dari Outlook 2024 yang menembus Rp93,3 triliun.

Di urutan keempat ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diberi Rp83,2 triliun. Ini lebih rendah Rp9,6 triliun dibandingkan tahun berjalan.

Berikutnya, di posisi kelima ada Kementerian Agama. Kemenag mendapatkan jatah belanja Rp78 triliun, naik cukup banyak dibandingkan Outlook 2024 sebesar Rp70,4 triliun.

Lalu, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Beleid ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024.

Jokowi langsung melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara. Dadan adalah dosen IPB University pada program studi S2 Entomologi.

Anggaran Badan Gizi Nasional sejatinya tak dirinci dalam buku tersebut karena baru dibentuk beberapa hari lalu. Namun, setelah kejelasan status badan yang mengelola sendiri belanja Rp71 triliun, anggarannya tercatat lebih besar dari K/L lain.

Bahkan, badan ini langsung masuk dalam urutan ke-8 K/L penerima anggaran jumbo, menyalip Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Sementara, Kejaksaan Republik Indonesia terdepak dalam jajaran 10 K/L pemilik anggaran jumbo. Tadinya, Kejaksaan berada di urutan ke-10 dengan total anggaran Rp23,3 triliun di RAPBN 2025.

Berikut daftar lengkap 10 K/L penerima anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan: Rp165,2 triliun (Outlook 2024 Rp175,1 triliun)2. Polri: Rp126 triliun (Outlook 2024 Rp123,6 triliun)3. Kementerian Kesehatan: Rp90,6 triliun (Outlook 2024 Rp93,3 triliun)4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Rp83,2 triliun (Outlook 2024 Rp92,8 triliun)5. Kementerian Agama: Rp78 triliun (Outlook 2024 Rp70,4 triliun)6. Kementerian Sosial: Rp77,2 triliun (Outlook 2024 Rp76,2 triliun)7. Kementerian PUPR: Rp75,6 triliun (Outlook 2024 Rp164,6 triliun)8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun (Outlook 2024 Rp67,4 triliun)10. Kementerian Perhubungan: Rp24,8 triliun (Outlook 2024 Rp38,9 triliun)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) kecil di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pada tahun pertama presiden terpilih 2024-2029 itu menjabat, anggaran sejumlah K/L dipangkas cukup besar. Tak sedikit yang berkurang setengahnya dari Outlook APBN 2024, seperti; Kementerian PUPR hingga Kementerian Pertanian.

"Kenapa belanja K/L (di RAPBN 2025) relatif lebih kecil, Rp976,8 triliun, dibandingkan tahun ini Rp1.090,8 triliun? Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih (Prabowo) nanti melakukan improvement," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

"Makanya belanja K/L relatively (kecil), kecuali yang dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain (ditahan) di belanja non-K/L yang makanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun," tegasnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan uang yang sementara ini disimpan di pos belanja non-K/L bisa dialokasikan Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024 nanti. Wanita yang akrab disapa Ani itu memperkirakan bakal ada peningkatan dalam belanja K/L nantinya.

Namun, Ani menegaskan porsi belanja kementerian dan lembaga tetap bergantung pada prioritas presiden terpilih.

"Ini nanti pada Oktober (2024) bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada executing pada K/L yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, entah makan bergizi gratis, perbaikan sekolah, dan hal-hal prioritas presiden terpilih," tandas Ani.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya diberi Rp75,6 triliun di 2025. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.

Kementerian Pertanian juga bernasib sama. Pada 2025, Kementan hanya mendapatkan Rp7,9 triliun, turun cukup banyak dari outlook tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp13,3 triliun.

Begitu pula Kementerian Perhubungan yang anggarannya dipangkas Rp14,1 triliun, dari Rp38,9 triliun menjadi Rp24,8 triliun. Kementerian ESDM tahun depan bahkan hanya diberi Rp3,9 triliun, turun dari Rp6,5 triliun pada 2024.

Lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Rp1,8 triliun di 2025, turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp3,4 triliun. Nasib serupa dialami Kementerian Koperasi dan UKM yang anggarannya turun dari Rp1,4 triliun menjadi Rp900 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup besar juga dialami Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada Outlook 2024 diperkirakan mencapai Rp29,8 triliun. Sedangkan di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya dijatah Rp6,7 triliun atau dipangkas Rp23,1 triliun.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mendapatkan Rp7,7 triliun di 2025, turun setengahnya dari Rp14,6 triliun.

Pemangkasan anggaran juga menimpa K/L yang pada 2024 ini sibuk menggelar pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Anggaran KPU turun dari Rp48,5 triliun ke Rp3,1 triliun dan Bawaslu turun menjadi Rp2,4 triliun dari Rp15,2 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan anggaran K/L di masa transisi ini tak seluruhnya kecil. Ia menyebut jika presiden terpilih menyampaikan pesan khusus, akan ada pengecualian.

Terlihat sejumlah K/L sudah mendapatkan lonjakan anggaran di RAPBN 2025. Bisa jadi ini adalah sektor-sektor prioritas Prabowo.

Misal, Kejaksaan yang diberi anggaran Rp23,3 triliun di 2025, naik Rp6,4 triliun dibandingkan outlook tahun ini. Begitu pula kenaikan Rp3,5 triliun menjadi Rp21,2 triliun yang dirasakan Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Agama juga mendapatkan kenaikan anggaran, dari Rp70,4 triliun menjadi Rp78 triliun. Begitu pula dengan Polri selaku pemilik anggaran kedua terbesar yang mendapatkan Rp126 triliun, naik Rp2,4 triliun dibandingkan 2024.

Rosan Roeslani mengungkapkan pesan presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya usai dilantik sebagai menteri investasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) pada Senin (19/8) ini.

Rosan sendiri menggantikan Bahlil Lahadalia. Sementara, Bahlil ditunjuk sebagai Menteri ESDM.

Rosan mengatakan Prabowo berpesan agar dirinya bekerja atas dasar kepentingan rakyat.

"Pokoknya kata beliau adalah kerjakan sesuatu itu dengan patokannya untuk kepentingan rakyat dan cintailah rakyat," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta.

Prabowo, kata Rosan, meminta dirinya untuk bekerja secara amanah demi rakyat.

"Jaga amanah ini sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia," ucap Rosan menirukan pesan Prabowo.

Rosan Roeslani resmi dilantik Jokowi sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM baru, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia.

Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN.

Rosan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Selain Rosan, sejumlah pejabat lain juga dilantik dalam Reshuffle Kabinet kali ini, yakni politikus Gerindra Supratman Andi Atgas mengisi posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Supratman akan menggantikan posisi Yasonna H. Laoly yang menjabat sebelumnya.

Menteri BUMNErick Thohir memberikan selamat kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Ucapan selamat ini diberikan usai Rosan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai menteri investasi/kepala BKPM yang baru. Ia menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi menteri ESDM.

"Selamat sahabat saya Pak @rosanroeslani yang diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai menteri investasi/kepala BKPM," ucap Erick di Instagram pribadinya, Senin (19/8).

Erick juga mengunggah foto kebersamaan dengan Rosan di Istana Negara. Keduanya tampak tersenyum.

Selain itu, ia menegaskan siap bersinergi dengan Rosan. Apalagi keduanya pernah bekerja sama di Kementerian BUMN.

"Tentu ini kerja keras bersama untuk memastikan nilai investasi terus meningkat. Untuk itu, Kementerian BUMN siap mendukung dan bersinergi. Bismillah," tegasnya.

Rosan memang pernah mendampingi Erick di Kementerian BUMN. Ia sempat dilantik Presiden Jokowi sebagai wakil menteri BUMN pada 17 Juli 2023, menggantikan Pahala Nugraha Mansury yang digeser menjadi wakil menteri luar negeri.

Ia kemudian menduduki posisi wamen BUMN II usai Kartika Wirjoatmodjo dipindah menjadi wamen BUMN I. Namun, Rosan resign karena didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Karier Rosan cukup mentereng. Ia pernah menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2015-2020 hingga berstatus duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat sejak 25 Oktober 2021.

"Dikabarin kemarin (menjadi menteri investasi), disuruh standby besok pagi (Senin), insyaallah ada pelantikan suruh kenakan PSL (pakaian sipil lengkap)," ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Negara sebelum pelantikan.

"Kemarin telepon-teleponan saja sama dia (Bahlil Lahadalia) soal sertijab, acara hari ini, dan lain lain ... Jangankan hanya dua bulan, seminggu dikasih amanah pun akan kita jalankan sebaik mungkin karena itu adalah kepercayaan kepada kita, kepada saya dan akan dijalankan sebaik mungkin. Insyaallah hasilnya baik kalau dijalankan dengan hati baik," tutur Rosan.

Perum Bulog meluncurkan Bulog Siaga di 79 wilayah di Tanah Air untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pangan.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan peluncuran Bulog Siaga di 79 wilayah dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79.

"Program ini bukan hanya bentuk bakti kami kepada negeri, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung stabilitas ekonomi, khususnya dalam mengendalikan inflasi di daerah," ujar Febby dalam keterangannya, Senin (19/8).

Dia menuturkan salah satu upaya adalah Dengan menyediakan beras berkualitas baik beras SPHP, atau pun pilihan beras premium Befood dan Punokawan dengan harga terjangkau di seluruh daerah termasuk penyediaannya melalui pasar.

Tak hanya pasar, papar Febby, namun juga ritel modern, dan Rumah Pangan Kita (RPK), dan titik penyediaan lainnya.

"Perum Bulog selalu berupaya menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional sekaligus berkontribusi bagi kesejahteraan," tegasnya.

Program ini sekaligus menegaskan peran Perum Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan nasional yang proaktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Hartati, seorang ibu rumah tangga berusia 53 tahun dari Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga sangat terbantu dengan program itu.

"Sebagai ibu rumah tangga, saya sangat terbantu dengan program ini. Kualitas beras yang disediakan Bulog sangat baik, dan harganya pun terjangkau," kata Hartati.

Sonya Mamoriska Harahap, Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog menuturkan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang mempengaruhi harga bahan pokok, Perum Bulog mengambil langkah strategis dengan memastikan ketersediaan beras.

"Melalui Program Bulog Siaga, kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama para ibu rumah tangga, dapat mengakses beras berkualitas dengan mudah dan terjangkau. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional," kata Sonya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BRI Peduli memberikan apresiasi kepada 76 Paskibraka Tingkat Pusat dan 59 Tenaga Pendukung Paskibraka Tingkat Pusat.

Pemberian apresiasi berupa dana bantuan Pendidikan (Beasiswa) ini karena mereka telah menyelesaikan tugasnya pada Upacara Bendera 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan baik.

Senior Executive Vice President (SEVP) Human Capital Strategy BRI Steven Augustino Yudhiyantho mengatakan, pemberian apresiasi berupa beasiswa ini dilakukan pada Senin (19/8) di BRILian Center Jakarta dengan mengambil tema "Semangat Bangsa dari Paskibraka".

"Ini merupakan bentuk apresiasi dari BRI untuk adik-adik yang sudah bekerja keras dengan maksimal untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN," kata Steven, Senin (19/8).

"Kami mengetahui bahwa seleksi untuk menjadi anggota Paskibraka Tingkat Pusat ini sangatlah tidak mudah, seleksi yang ketat dari berbagai macam tes harus dilalui oleh Adik-adik, seleksi dilakukan dari sekolah, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat Provinsi," ujar Steven.

Steven mengatakan, apresiasi yang turut diberikan kepada 59 tenaga pendukung karena mereka juga ikut berkontribusi dalam memberikan pendampingan bagi 76 Anggota Paskibraka. Sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Dalam kesempatan ini Steven menambahkan, komitmen BRI untuk terus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan semata, namun juga tanggung jawab sosial BRI terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam bentuk program BRI Peduli.

Dengan demikian, ia berharap anggota Paskibraka tetap menjaga semangat Paskibraka di semua lini kehidupan dan tugas-tugas selama belajar. Kemudian selalu fokus pada tugas sebagai pelajar, dapat beradaptasi di berbagai macam lingkungan, dan pada akhirnya dapat menjadi kisah inspiratif bagi kaum muda.

"Apresiasi ini telah dilakukan oleh BRI selama 14 Tahun berturut-turut. Tentunya kami berharap dapat terus memberikan motivasi, karena kami tahu bahwa setelah penugasan ini adik adik Paskibraka harus mengemban tugas utama yaitu untuk belajar dan meraih cita-cita yang diinginkan," ujar Steven.

Salah satu anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2024 yang menerima Beasiswa Paskibraka dari BRI yaitu Livenia Evelyn Kurniawan (16) mengaku bangga ditunjuk sebagai pembawa baki Bendera Pusaka Merah Putih.

Perempuan kelahiran Samarinda, 22 Juli 2008 ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi Samarinda dan mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah rampung, sedangkan Muhammadiyah masih dalam proses.

Bahlil menyebutkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk PBNU sudah selesai sejak beberapa hari lalu. Hanya saja masih menunggu pembayaran biaya Kompensasi Data Informasi (KDI) untuk bisa dikelola.

"Izin untuk ormas tambang untuk PBNU sudah selesai. Kalau tidak salah 3-4 hari lalu, tinggal mereka nyetor ke negara kan harus KDI yang ditransfer kepada negara. Kalau sudah selesai ya selesai," ujarnya usai serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Senin (19/8).

Sementara, izin tambang untuk Muhammadiyah masih dalam proses. Namun, Bahlil memastikan penetapan lokasi tambang yang akan dikelola sudah selesai.

"Muhammadiyah sekarang dalam proses yang juga sudah hampir selesai tentang lokasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bahlil memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang disiapkan sebagai jatah untuk enam ormas keagamaan yang mewakili agama di Indonesia.

"Insya Allah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan dari eks PKP2B yang paling bagus di luar daripada KPC," ujarnya dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/7), saat masih menjadi Menteri Investasi.

Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya masih belum menentukan bekas lahan tambang mana yang akan diberikan ke Muhammadiyah, tapi dipastikan yang terbaik.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan oleh pemerintah," jelasnya.

Pekerja Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali melakukan aksi mogok kerja selama 3 hari terhitung mulai Senin (19/8) ini hingga Rabu (21/8) mendatang.

Aksi mereka lakukan untuk memprotes penggunaan kata 'project' dalam SK pengangkatan karyawan tetap.

Mereka mempertanyakan alasan di balik kata 'project' dalam SK karyawan tetap karena menganggap istilah itu sama saja dengan penerapan sistem kerja waktu tertentu atau sementara.

"Kami sudah diberikan SK karyawan tetap. Itu kan ketentuan intern manajemen memberikan SK. Itu bahasa SK di belakangnya ada bahasa 'project' yang ada masa berlakunya," ungkap Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri (SPM) APS Denpasar Made Dodik Satriawan, Minggu (18/8) malam sebagaimana dikutip dari detikbali.com.

Lebih lanjut Dodik menuturkan, SK karyawan tetap yang mereka kantongi dari manajemen PT APS Denpasar sejak beberapa waktu lalu dianggap tidak menguntungkan karyawan. Mereka beralasan dengan dicantumkannya keterangan 'project' di SK karyawan tetap sama saja ada masa kerja yang diberikan, yakni sampai 5 tahun.

"Jadi artinya kontrak kami ini berlakunya hanya 5 tahun, gitu lho. Jadi 5 tahun itu selesai 2026, selesai sudah. Berarti kami sudah nggak, ya bahasa SK-nya nggak berlaku (setelah 5 tahun) bahasanya. Jadi itu yang kami masalahkan," sebut Dodik.

Menurutnya, SK karyawan tetap mestinya berlaku sampai pekerja masuk masa pensiun. Hal tersebut yang memicu para pekerja Bandara Ngurah Rai khawatir dengan tercantumnya kata project dalam SK mereka.

"Masalah peraturan juga, kemarin di sana, juga ada SK yang dikeluarkan tanpa persetujuan. Perjanjian bersama belum ada. Kok berani mengatakan SK kami berlaku sampai 2026. Ketentuan di undang-undang nggak ada bahasa SK itu, berlaku sampai hitungan ada waktu tertentu itu," sebutnya.

Dodik mengakui sempat ada pertemuan dengan manajemen yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Badung, 16 Agustus 2024 setelah pemberitahuan mogok kerja itu disampaikan. Hasil klarifikasi tersebut, dua pihak diberikan waktu dua hari hingga Minggu malam (18/8) untuk menyepakati sebelum terjadi mogok kerja.

"Manajemen waktu itu bertahan, menyatakan belum berani memutuskan untuk mengubah. Malam ini kami juga berupaya agar manajemen pusat memberikan jawaban setelah pertemuan itu tapi sampai sekarang belum ada jawaban," kata Dodik.

"Kami juga meminta pihak manajemen Angkasa Pura agar berkomunikasi dengan APS pusat. Kami berharap ada pendekatan dengan manajemen pusat. Kami sudah sampaikan dan kami tunggu sampai malam agar ada solusi besok. Kalau belum ada jawaban, kami tetap besok gelar aksi," tukasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen PT APS Denpasar terkait rencana mogok kerja sejumlah karyawannya. detikBali sudah berupaya mengkonfirmasi dengan beberapa pertanyaan kepada Branch Manager PT APS Cabang Denpasar, Djoko Setyo Pembudi, tapi belum terjawab.