Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triono Junoasmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," tutur Triono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10), melansir Detik Finance.

Pembangunan Tol Puncak diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini.

Triono juga mengklaim sudah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insya Allah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujar dia.

Adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha itu akan menyiapkan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampai ke FS, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," jelas dia lebih lanjut.

Kendati, Triono enggan membocorkan siapa pihak swasta tersebut. Ia hanya mengatakan pemrakarsa itu merupakan perusahaan dalam negeri.

Sementara itu Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Endra Atmawidjaja mengatakan proyek Jalan Tol Puncak masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Selain itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan serangkaian kajian dalam sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," ujarnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat membenarkan ada rencana membangun Jalan Tol Puncak yang akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk lima seksi tol sepanjang 51,8 kilometer (km). Rinciannya, Seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk Seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan Seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lalu Seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk Seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara enam tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada enam proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun yaitu Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebak Wangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Cengkareng, Jalan Tol Sadang Extension, dan Jalan Tol Puncak," kata Herry dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu silam.

Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula.

Dugaan korupsi bermula karena Lembong diduga menyalahgunakan wewenang dengan menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP) kepada pihak yang tidak berwenang.

Menurut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar kementerian pada 12 Mei 2015, saat itu Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Lembong justru memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta untuk diolah menjadi GKP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sebelumnya telah mencatat sederet masalah impor gula era Tom Lembong. Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 - 2017.

BPK mencatat pada 2016 Kemendag menerbitkan sebanyak 12 persetujuan impor kepada delapan perusahaan gula rafinasi dan satu perusahaan gula. 

BPK menemukan bahwa masing-masing pabrik gula rafinasi dan pabrik gula tersebut tidak secara langsung memperoleh penugasan dari Menteri Perdagangan alias Tom Lembong.

"Namun penugasan tersebut terkait dengan permintaan pihak koperasi yaitu Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Pusat Koperasi Kepolisian, Inkop Kartika, dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit TNI-Polri (SKKP TNI-Polri)," bunyi dokumen BPK, dikutip Kamis (31/10).

Pada 9 Desember 2016, BPK mencatat Tom Lembong menyampaikan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor 1644/M-DAG/SD/12/2016 perihal Impor GKM untuk Pemenuhan Gula Konsumsi.

Surat antara lain menyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi diperlukan ketersediaan GKP tambahan sebanyak 940 ribu ton.

Gula itu pendistribusiannya melalui operasi di wilayah Indonesia timur dan daerah terpencil sebanyak 100 ribu ton oleh Puskoppol, dan langsung kepada distributor sebanyak 840 ribu ton.

Atas surat Tom Lembong tersebut, berdasarkan penjelasan Kasubdit Barang Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Impor diketahui bahwa Kemendag tidak memperoleh surat tanggapan/jawaban dari pihak Menko Perekonomian.

Atas pemeriksaan atas dokumen pendukung penerbitan izin impor diketahui bahwa Tom Lembong telah menyampaikan surat kepada delapan direktur utama (dirut) perusahaan gula dan 19 dirut perusahaan distributor gula Nomor 14/M-DAG/SD/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal Pemenuhan Kebutuhan Gula Konsumsi Tahun 2017, yang diantaranya meminta agar masing-masing pihak turut mendukung upaya stabilisasi harga dan ketersediaan gula konsumsi dalam negeri melalui pengadaan gula mentah untuk diproses menjadi GKP dan distribusikan ke wilayah di Indonesia, terutama yang harga gulanya di atas acuan, dengan waktu pelaksanaan pendistribusian gula sampai 31 Desember 2017.

Tom Lembong menandatangani 30 Persetujuan Impor kepada sembilan perusahaan gula rafinasi dan dua perusahaan gula untuk menjamin ketersediaan serta kecukupan gula konsumsi tahun 2017 dengan jumlah alokasi impor sebanyak 911.625 ton.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.Kemudian beleid itu juga menyatakan bahwa impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi.

"Kondisi tersebut mengakibatkan penerbitan izin impor GKM dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga GKP tahun 2015 s.d. semester I tahun 2017 sebesar 1.694.325 ton melanggar ketentuan," bunyi laporan BPK.

Kondisi tersebut terjadi karena:

a. Portal Inatrade tidak memiliki fasilitas pengujian secara otomatis untuk memastikan bahwa persetujuan impor yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan harusberdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait.b. Kemendag tidak memiliki analisis jumlah alokasi impor yang dibutuhkan dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.c. Menteri Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor lalai dalam menerapkan ketentuan impor gula.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada pembukaan perdagangan Jumat (1/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG mulai mengalami technical rebound, namun belum terkonfirmasi secara solid.

"Peluang kenaikan masih terbuka lebar hingga beberapa waktu mendatang mengingat kondisi perekonomian yang stabil terlihat dari data terlansir. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.554 dan resistance 7.656.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, INDF, ICBP, KLBF, TBIG, TLKM, BBRI, ASII, dan ASRI.

Sementara itu, Founder WH-Project William Hartanto memproyeksi IHSG berpotensi bergerak melemah hari ini.

Ia mengatakan IHSG mengalami technical rebound namun gagal menembus resistance MA5. Menurutnya, kondisi ini belum memberikan indikasi reversal dan IHSG masih bisa bergerak menurun.

"Tren IHSG adalah sideways dengan support pada 7.420, dan juga menjadi neckline dalam pembentukan pola inverted cup and handle," ujar dia.

William pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.540 dan resistance 7.680 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.574 pada Kamis (31/10) sore. Indeks saham menguat 4,16 poin atau plus 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,30 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 294 saham menguat, 285 terkoreksi, dan 208 lainnya stagnan.

Harga tiket penyeberangan kapal ferry ASDP resmi naik mulai Jumat (1/11) pukul 00.00 WIB. Total ada 27 lintasan yang mengalami kenaikan harga tiket.

Kenaikan harga tiket ini berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI nomor KM 131 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 61 Tahun 2023, tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Antar Negara.

"Dengan harapan operasional dan keberlanjutan bisnis badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan dapat berjalan stabil," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengutip situs resmi perusahaan, Kamis (31/10).

"Penyesuaian ini dapat menjadi motivasi dan energi bagi ASDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan daya saing dengan moda lain," katanya lagi.

Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini meliputi peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan harga suku cadang, serta tekanan ekonomi global seperti inflasi tahunan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional.

ASDP percaya langkah ini akan mendukung stabilitas bisnis dan meningkatkan daya saing layanan penyeberangan.

Untuk memastikan pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini.

Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa," ucap Shelvy.

Langkah penyesuaian tarif tersebut tidak hanya mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air. Selain itu, kebutuhan perawatan dan pembelian suku cadang juga harus diperhatikan demi keselamatan hingga kenyamanan penumpang.

Kenaikan tarif penyeberangan juga disebabkan rata-rata inflasi tahunan sebesar 3,53 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar 18 persen dari 2015 hingga 2024, sehingga berdampak signifikan pada biaya operasional.

"Secara keseluruhan, penyesuaian tarif akan berlaku di 27 lintasan komersil eksisting dan satu penambahan rute dengan rata-rata kumulatif sebesar 5 persen. Sementara untuk lintasan perintis belum mengalami penyesuaian tarif," jelasnya.

Berikut daftar lintasan yang mengalami kenaikan:

Penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya - Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai - Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong - Stagen.

Besar tarif terpadu lintasan Merak-Bakauheni:

A. PENUMPANGDewasa : Rp 23.400Bayi : Rp 1.900

B. KENDARAANGolongan I : Rp 27.600Golongan II : Rp 65.500Golongan III : Rp 135.900Golongan IV :Kendaraan Penumpang : Rp 512.600Kendaraan Barang : Rp 463.800Golongan V :Kendaraan Penumpang : Rp 998.600Kendaraan Barang : Rp 885.900Golongan VI :Kendaraan Penumpang : Rp 1.657.200Kendaraan Barang : Rp 1.365.100Golongan VII : Rp 1.969.300Golongan VIII : Rp 2.503.000Golongan IX : Rp 3.814.500

Besar tarif terpadu lintasan Ketapang-Gilimanuk:

A. PENUMPANGDewasa : Rp 11.100Bayi : Rp 1.600

B. KENDARAANGolongan I : Rp 11.200Golongan II : Rp 33.100Golongan III : Rp 46.400Golongan IV :Kendaraan Penumpang : Rp 225.000Kendaraan Barang : Rp 192.200Golongan V :Kendaraan Penumpang : Rp 426.900Kendaraan Barang : Rp 326.200Golongan VI :Kendaraan Penumpang : Rp 647.100Kendaraan Barang : Rp 534.300Golongan VII : Rp 664.100Golongan VIII : Rp 897.600Golongan IX : Rp 1.243.000

PT ASDP Indonesia Ferry resmi menaikkan harga tiket penyeberangan mulai Jumat (1/11) pukul 00.00 WIB. Total ada 27 lintasan yang mengalami kenaikan harga tiket.

Kenaikan harga tiket ini berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI nomor KM 131 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 61 Tahun 2023, tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Antar Negara.

"Dengan harapan operasional dan keberlanjutan bisnis badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan dapat berjalan stabil," ujar Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin mengutip situs resmi perusahaan, Kamis (31/10).

"Penyesuaian ini dapat menjadi motivasi dan energi bagi ASDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan daya saing dengan moda lain," katanya lagi.

Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini meliputi peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan harga suku cadang, serta tekanan ekonomi global seperti inflasi tahunan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional.

ASDP percaya langkah ini akan mendukung stabilitas bisnis dan meningkatkan daya saing layanan penyeberangan.

Untuk memastikan pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini.

Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa," ucap Shelvy.

Langkah penyesuaian tarif tersebut tidak hanya mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air. Selain itu, kebutuhan perawatan dan pembelian suku cadang juga harus diperhatikan demi keselamatan hingga kenyamanan penumpang.

Kenaikan tarif penyeberangan juga disebabkan rata-rata inflasi tahunan sebesar 3,53 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar 18 persen dari 2015 hingga 2024, sehingga berdampak signifikan pada biaya operasional.

"Secara keseluruhan, penyesuaian tarif akan berlaku di 27 lintasan komersil eksisting dan satu penambahan rute dengan rata-rata kumulatif sebesar 5 persen. Sementara untuk lintasan perintis belum mengalami penyesuaian tarif," jelasnya.

Berikut daftar lintasan yang mengalami kenaikan:

Penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya - Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai - Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong - Stagen.

Besar tarif terpadu lintasan Merak-Bakauheni:

A. PENUMPANGDewasa : Rp 23.400Bayi : Rp 1.900

B. KENDARAANGolongan I : Rp 27.600Golongan II : Rp 65.500Golongan III : Rp 135.900Golongan IV :Kendaraan Penumpang : Rp 512.600Kendaraan Barang : Rp 463.800Golongan V :Kendaraan Penumpang : Rp 998.600Kendaraan Barang : Rp 885.900Golongan VI :Kendaraan Penumpang : Rp 1.657.200Kendaraan Barang : Rp 1.365.100Golongan VII : Rp 1.969.300Golongan VIII : Rp 2.503.000Golongan IX : Rp 3.814.500

Besar tarif terpadu lintasan Ketapang-Gilimanuk:

A. PENUMPANGDewasa : Rp 11.100Bayi : Rp 1.600

B. KENDARAANGolongan I : Rp 11.200Golongan II : Rp 33.100Golongan III : Rp 46.400Golongan IV :Kendaraan Penumpang : Rp 225.000Kendaraan Barang : Rp 192.200Golongan V :Kendaraan Penumpang : Rp 426.900Kendaraan Barang : Rp 326.200Golongan VI :Kendaraan Penumpang : Rp 647.100Kendaraan Barang : Rp 534.300Golongan VII : Rp 664.100Golongan VIII : Rp 897.600Golongan IX : Rp 1.243.000

Menteri Perdagangan Budi Santoso angkat bicara mengenai polemik Permendag nomor 8 tahun 2024. Ia membantah peraturan tersebut menjadi biang kerok matinya industri tekstil di Tanah Air.

Peraturan tersebut belakangan ramai dibicarakan menyusul kabar kepailitan PT Sri Rejeki Isman alias Sritex. Banyak pihak menuding Permendag 8 tahun 2024 membuat industri tekstil dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

Budi berpendapat peraturan tersebut tidak bisa disalahkan mengingat baru berlaku 17 Mei 2024.

"Mosok baru beberapa bulan sudah mati?" kata Budi di sela kunjungannya di beberapa UMKM Eksportir Furniture di Kabupaten Sukoharjo, Kamis (31/1).

Menurut Budi, Permendag 8/2024 justru dibuat untuk melindungi industri dalam negeri termasuk tekstil. Ia mengatakan dalam beleid tersebut Kementerian Perdagangan sudah memberi banyak perlindungan.

"Impor tekstil syaratnya harus ada pertimbangan teknis dari perindustrian," kata Budi.

Ia juga menyebut dua mekanisme proteksi lain dalam Permendag tersebut, yaitu kuota impor dan bea masuk. Bea masuk sendiri, kata Budi, sudah lama diberlakukan untuk produk tekstil.

"Bea masuk itu sudah lama. Bea masuk anti-dumping untuk tekstil," kata dia.

"Perlindungannya sudah banyak, jadi Permendag 8 enggak ada hubungannya," lanjut Budi.

Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Wakil Ketua DPD Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah Liliek Setiawan yang dihubungi terpisah berkata lain.

Tak seperti yang disampaikan Budi, Permendag 8/2024 dia katakan justru menghapus syarat pertimbangan teknis (pertek) untuk impor pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, dan alas kaki.

"Menteri Perdagangan yang baru seharusnya mempelajari seluruh perjalanan pembuatan kedua permen tersebut agar bisa memiliki pemahaman yang komprehensif," kata Liliek.

Dihapusnya pertek dari syarat impor sejumlah komoditas membuat pasar Tanah Air dibanjiri produk dari luar negeri.

Akibatnya sejumlah produsen dalam negeri terpaksa gulung tikar termasuk Sritex yang dinyatakan pailit lewat Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang.

"Dalam Permendag 8 itu banyak loophole karena ketiadaan pertek," kata Liliek.

Pertamina menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi per 1 November 2024. Sebagian besar jenis BBM mengalami kenaikan harga kecuali Pertamax.

Disitat dari situs harga BBM Pertamina, banderol Pertamax di SPBU area Jakarta tertera sama Rp12.100 per liter.

Sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp13.150 per liter dari sebelumnya Rp12.700. Pertamax Turbo kini harganya Rp13.500 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.250 per liter.

BBM nonsubsidi khusus mesin diesel, Dexlite kini banderolnya Rp13.050, meningkat dari Rp12.700. Sedangkan Pertamina Dex naik dari Rp13.150 menjadi Rp13.440.

Penyesuaian harga BBM ini merupakan implementasi Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tak mengalami perubahan harga. Masing-masing masih dibanderol Rp6.800 dan Rp10 ribu per liter.

Daftar harga per liter BBM Pertamina di SPBU Jakarta mulai 1 November 2024:

Biosolar Rp6.800Pertalite Rp10.000Pertamax Rp12.100Pertamax Green 95 Rp13.150Pertamax Turbo Rp13.500Dexlite Rp13.050Pertamina Dex Rp13.440

Harga sebelum kenaikan:

Biosolar Rp6.800Pertalite Rp10.000Pertamax Rp12.100Pertamax Green 95 Rp12.700Pertamax Turbo Rp13.250Dexlite Rp12.700Pertamina Dex Rp14.450

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkap Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dadan mengatakan uang sebanyak itu diambil dari anggaran Badan Gizi Nasional. Alokasi yang diterima Dadan Cs dari APBN adalah Rp71 triliun untuk pelaksanaan makan gratis di tahun pertama.

Saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Dadan menegaskan hitungan tersebut belum termasuk pajak.

"Itu hitungan dengan dana sendiri (anggaran Badan Gizi) tanpa pajak. Juga berlaku untuk daerah Jawa dan dengan bahan tersedia lokal," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Dadan mengatakan seluruh program makan gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Kendati, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

Khusus penyediaan infrastruktur dengan APBN akan dihitung sebagai capital expenditure (capex) alias belanja modal.

"Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelasnya.

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tutup Dadan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap daftar tiga komponen mafia tanah yang berkeliaran di dalam negeri.

"Tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah, dan kalau kami identifikasi mafia tanah itu selalu elemen atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen," ujar Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (30/10).

Menurutnya, komponen pertama adalah keterlibatan oknum orang dalam. Kedua, pemborong tanah yang ikut andil kepentingan di dalamnya. Ketiga, adanya pihak ketiga yang menjadi pendukung dari praktik mafia tanah.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris. Juga bisa permata, persatuan makelar tanah, maupun bimantara, bisnis makelar dan perantara," imbuhnya.

Sebagai upaya pemberantasan mafia tanah di Indonesia, Nusron mengatakan pihaknya bakal melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron.

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.

Tarif Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) Seksi 1A (Serpong-Simpang Susun CBD) dan Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1B (Simpang Susun CBD - Simpang Susun Legok) akan naik mulai 3 November mendatang.

Kenaikan ditetapkan berdasar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 2808/KPTS/M/2024 yang dikeluarkan per 17 Oktober 2024.

Presiden Direktur PT Trans Bumi Serbaraja Christopher Siswanto Adisaputro sebagai pihak yang membangun jalan tol itu mengatakan ruas Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 menggunakan sistem transaksi semi tertutup dibagi menjadi dua zona.

Untuk zona 1 (Seksi 1A) SS Serpong-SS CBD atau sebaliknya dikenakan tarif Rp6.000, naik dari Rp5.500.

"Untuk Golongan I dan untuk Golongan II dan III dengan tarif penyesuaian sebesar Rp9.000 dari tarif semula sebesar Rp8.500 dan untuk Golongan IV dan V, dengan tarif penyesuaian sebesar Rp12.500 dari tarif sebelumnya sebesar Rp 11 ribu," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10).

Sementara untuk tarif Zona 2 (Seksi 1B) SS CBD-SS Legok atau sebaliknya dikenakan tarif sebesar Rp 7.000 untuk Golongan I dan Rp 11 ribu untuk Golongan II dan III, serta Rp14.500 untuk Golongan IV dan V.

Jalan Tol Serbaraja merupakan salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diprakarsai oleh PT Trans Bumi Serbaraja selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Land yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Tol Serbaraja telah diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-7, Jokowi pada 20 September 2022. Pembangunan Tol Serbaraja Seksi 1A memiliki panjang 3,97 km dan Seksi 1B memiliki panjang 5,37 km.

Badan Gizi Nasional (Bapanas) mengklaim program makan bergizi gratis ala Presiden Prabowo Subianto bisa membantu para orang tua menghemat anggaran rumah tangga Rp1,2 juta setiap bulannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan data ini terpotret dari percontohan program makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi. Ia mencatat orang tua per bulan setidaknya menghabiskan Rp400 ribu untuk biaya gizi anak.

"Satu anak itu kan sebulan butuh Rp400 ribu. Kalau punya tiga anak, artinya dia (orang tua) sudah teringankan bebannya Rp1,2 juta (per bulan)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Dadan mencontohkan gaji orang tua di Sukabumi umumnya masih di bawah Rp1 juta setiap bulannya. Namun, kehadiran program makan bergizi gratis memberikan mereka pekerjaan baru.

Ia menyebut para ibu-ibu bisa dipekerjakan sebagai buruh cuci peralatan makanan. Dadan mengatakan gaji yang ditawarkan di kisaran Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

"Itu sudah menghilangkan kemiskinan. Ibu-ibu yang tadinya menganggur kemudian bekerja mendapatkan gaji Rp2,5 juta. Makan di satuan pelayanan siang (dan) sore, anaknya di sekolah diberi makan oleh satuan pelayanan, kemudian dia mendapatkan uang yang lumayan sehingga meningkatkan pendapatan," tuturnya.

"Jadi, kalau dia sudah teringankan Rp1,2 juta plus pendapatan Rp2,5 juta, itu artinya sudah mendapatkan Rp3,7 juta (per bulan). Artinya, sudah lumayanlah kemiskinan itu hilang," imbuh Dadan.

Di lain sisi, Dadan menegaskan pihaknya tak akan menentukan menu makan gratis. Ia menyebut Badan Gizi Nasional hanya bakal menetapkan kadar gizinya.

Ahli gizi yang ditempatkan di masing-masing satuan pelayanan yang bakal menentukan menu makan gratis tersebut.

"Contoh, di Sukabumi itu anak sangat senang makan ayam, tapi sangat ingin diberi makan (daging) sapi setiap hari. Dan mereka tidak suka makan ikan yang diolah dengan cara lain. Jadi, mereka kalau makan ikan harus kelihatan ikannya, tidak bisa dalam bentuk nuget," jelas Dadan.

"Jadi, ahli gizi (di masing-masing satuan pelayanan) tidak hanya mencanangkan gizi menu dalam satu bulan, tapi juga sampai mendeteksi anak-anak ini suka apa dan tidak suka apa," tandasnya.