PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tercatat memiliki utang US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, mayoritas utang berupa pinjaman bank dan obligasi.

Jika dirinci, dari total utang Rp25,1 triliun, sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun berasal dari 28 bank.

Bank tersebut di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), State Bank of India, Singapore Branch, Citibank N.A., Indonesia dan PT Bank Muamalat Indonesia.Sritex juga berutang ke PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Standard Chartered Bank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank China Construction Indonesia Tbk, PT Bank DKI, dan Bank Emirates NBD.

Utang raksasa tekstil tersebut terbagi atas utang jangka pendek sebesar US$131,42 juta dan jangka panjang US$1,47 miliar. Jumlah utang tersebut lebih besar dari aset. Total aset perusahaan tercatat hanya US$653,51 juta atau sekitar Rp10,12 triliun.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto menemui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membahas status pailit yang dialami raksasa tekstil tersebut pada Senin (28/10) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, Iwan bersama Agus mendiskusikan strategi besar untuk menyelamatkan perusahaan. Menurutnya, strategi yang belum dibeberkan itu memiliki tujuan jangka panjang.

"Saya membuat strategi besar, intinya bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain. Jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, bisa dirasakan masyarakat langsung," ujar Iwan saat ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Iwan juga memastikan perusahaan tetap beroperasi secara normal meski dinyatakan pailit.

Berikut daftar 28 bank yang utangi Sritex:

1. PT Bank Central Asia Tbk US$82 juta2. State Bank of India, Singapore Branch US$43 juta3. PT Bank QNB Indonesia Tbk US$37 juta4. Citibank N.A., Indonesia US$36 juta5. PT Bank Mizuho Indonesia US$34 juta6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk US$33 juta7. PT Bank Muamalat Indonesia US$25 juta8. PT Bank CIMB Niaga Tbk US$25 juta9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk US$25 juta10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah US$24 juta11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk US$24 juta12. MUFG Bank Ltd US$24 juta

13. Bank of China (Hong Kong) Limited US$22 juta14. PT Bank KEB Hana Indonesia US$22 juta15. Taipei Fubon Commercial Bank Co, Ltd US$20 juta16. Woori Bank Singapore Branch US$20 juta17. Standard Chartered Bank US$20 juta18. PT Bank DBS Indonesia US$ 18 juta19. PT Bank Permata Tbk US$17 juta20. PT Bank China Construction Indonesia Tbk US$15 juta21. PT Bank DKI US$9,1 juta22. Bank Emirates NBD US$9 juta23. ICICI Bank Ltd Singapore Branch US$7 juta24. PT Bank CTBC Indonesia US$7 juta25. Deutsche Bank AG US$6,9 juta26. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk US$5 juta27. PT Bank Danamon Indonesia Tbk US$4,5 juta28. PT Bank SBI Indonesia US$4,4 juta.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyinggung soal maraknya aktivitas underground economy di dalam negeri, seperti judi online (judol) hingga gim daring yang tak dikenakan pajak.

Underground economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito menemukan masyarakat Indonesia amat leluasa bertaruh dan ikut judi bola online yang tidak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) toh mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan enggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan enggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," tuturnya.

Tak cuma judol, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim daring yang kerap digandrungi masyarakat saat ini.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucapnya.

Menurut Anggito, maraknya judi online, banjir barang impor, masuknya barang ilegal dan penyelundupan menjadi tantangannya di Kemenkeu, khususnya dalam menambah penerimaan negara.

CEO produsen mobil terbesar asal Amerika Serikat (AS), Ford, Jim Farley mengaku telah menjajal mengemudi mobil listrik asal China, Xiaomi SU7, selama berbulan-bulan. Dia kini menyadari seperti apa kompetisi yang dihadapi perusahaan mobil AS dari China.

"Jika Anda mencari tanda lain bahwa produsen mobil Amerika tertinggal jauh dalam pengembangan mobil listrik, ini adalah tanda yang paling penting," katanya dalam wawancara Everything Electric Show yang disiarkan di Youtube pada Senin (21/10).

"Saya telah melakukan dua perjalanan ke China dalam dua tahun terakhir yang benar-benar merupakan pencerahan," ucap dia.

"Yang terakhir adalah tentang produk Xiaomi. Di barat, perusahaan telepon seluler kami tak punya [divisi] mobil. Namun di China, baik Huawei mau pun Xiaomi, dua perusahaan telepon seluler terbesar, ada di dalam setiap kendaraan yang mereka buat," katanya.

Xiaomi adalah salah satu produsen telepon pintar dan skuter listrik terbesar di China. Xiaomi sudah meluncurkan mobil listrik pertamanya, SU7, pada akhir 2023 dan semua kuota produksi untuk 2024 sudah ludes dipesan dalam 24 jam.

Saat ini SU7 statusnya inden enam bulan.

"Xiaomi adalah raksasa industri dan merek konsumen yang jauh lebih kuat daripada [sebagian besar] perusahaan mobil. Saya tidak suka berbicara tentang persaingan, tetapi saya mengenarai Xiaomi. Kami menerbangkan satu dari Shanghai ke Chicago dan saya mengemudikannya selama enam bulan, dan saya tak mau melepaskannya," ucap Farley.

Usai wawancara itu Farley sempat mempublikasi pernyataan di X dan menjelaskan mengapa dia banyak mengemudi SU7.

Dia bilang sebenarnya sering mengemudi mobil kompetitor sepanjang kariernya. Menurut dia spesifikasi hanya bisa mengungkap sebagian cerita, tapi bila sudah pernah di balik kemudi maka bakal mengerti dan memenangi kompetisi.

Pujian Farley untuk SU7 ini datang ketika produsen AS tertinggal soal pengembangan mobil listrik dari perusahaan China. Motor1 menjelaskan pada September lalu Farley pernah menyatakan produsen mobil asal China adalah 'ancaman nyata'.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pemerintah telah membahas rencana penyelamatan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang tengah terlilit pailit.

Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena disebut sebagai debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Agus membeberkan pemerintah telah menyiapkan dua skenario penyelamatan, tergantung pada hasil kasasi yang diajukan oleh Sritex. Menurutnya, kedua skenario tersebut mencakup langkah pemerintah jika kasasi Sritex dikabulkan dan rencana yang akan diambil jika kasasi ditolak.

"Dalam kedua kemungkinan tersebut, pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja itu diselamatkan, bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK," ujar dia kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (28/10).

"Jadi, kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," imbuh Agus.

Ia menjelaskan Sritex masih bisa mengambil langkah hukum walaupun kalah dalam pengajuan kasasi, yakni mengajukan peninjauan kembali (PK).

Kendati, Agus menyebut langkah yang harus segera dilakukan adalah memastikan utilisasi produksi di empat pabrik Sritex tetap aman hingga hasil produksi bisa diekspor. Kendala utama saat ini adalah barang produksi Sritex yang tidak bisa keluar dari kawasan berikat.

"Langkah yang paling immediate yang harus betul-betul diambil paling urgent adalah bagaimana mereka tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini bea cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor," jelas Agus.

"Karena ini selain berkaitan dengan supaya tenaga kerja tidak PHK, juga nama baik dari Indonesia, nama baik dari Sritex terhadap market mereka di luar negeri," tegasnya lebih lanjut.

Ia juga berharap kasus kepailitan Sritex sebagai debitur dapat segera mencapai kesepakatan homologasi dengan para kreditur berdasarkan putusan perkara PN Semarang.

"Di mana kan esensi dari homologasi itu kan restrukturisasi (utang), nah itu sudah ada kesepakatan. Itu aja yang diharapkan oleh pemerintah, bisa berjalan homologasi itu," ujar dia.

"Tadi kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu," imbuh Agus.

Agus mengatakan dirinya melihat Sritex memiliki komitmen yang tinggi dan diyakini mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada dalam homologasi tersebut.

Sebelumnya, Agus mengungkap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Status pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Mendiang Faisal Basri pernah 'meramalkan' kebangkrutan pabrik tekstil Cs, jauh sebelum PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex dinyatakan pailit.

Prediksi ekonom senior itu bukan tanpa dasar. Faisal menyoroti kinerja Kementerian Perindustrian yang dianggap tak berdampak ke sektor industri, termasuk untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Banyak perusahaan bangkrut, bukan hanya keramik. Banyak yang bangkrut, tekstil bangkrut. Belum bisa pulih dari covid-19, program restrukturisasinya sudah selesai, yang ndak bisa restrukturisasi ya sudah dia bangkrut, dijual," kata Faisal dalam Diskusi Publik di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Orang menterinya (Menperin Agus Gumiwang) sibuk kampanye, petinggi Golkar, mana ngurusin (nasib industri)? Anda pernah dengar menteri perindustrian bikin pernyataan? Jarang dia, mungkin enggak semua Anda tahu nama menteri perindustrian siapa," tegasnya.

Saat itu, Faisal menyebut industri tanah air sedang limbung alias goyah. Ia menegaskan nasib buruk tersebut bahkan dialami hampir seluruh sektor industri di Indonesia.

Sang ekonom senior itu juga melihat industri di Indonesia tidak terdiversifikasi. Ini tercermin dari sumbangsih sejumlah sektor terhadap produk domestik bruto (PDB) industri non-migas, di mana terkonsentrasi pada makanan dan minuman serta kimia dan farmasi.

'Ramalan' Faisal menjadi kenyataan. Putusan perkara pengadilan negeri nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada Senin (21/10) menjadi bukti sahih raksasa tekstil Sritex pailit.

Sritex melawan. Mereka mengajukan kasasi dan menegaskan operasional perusahaan masih tetap berjalan.

Namun, 'sakit' di tubuh raksasa tekstil itu tak bisa ditutupi. Emiten berkode SRIL itu punya utang menggunung, yakni sekitar US$1,6 miliar atau Rp25 triliun (asumsi kurs Rp15.695 per dolar AS) kepada 28 bank.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta empat kementerian untuk bergerak menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengamini banyak kritik menyasar Agus Gumiwang. Ia menegaskan ucapan-ucapan pedas itu bukan tanpa dasar.

Menurut Achmad, Agus menggambarkan betapa lemahnya upaya pemerintah. Ini terutama dalam rangka menyelamatkan sektor yang sangat membutuhkan perhatian.

"Dengan menperin yang sama seperti di era Presiden Joko Widodo, harapan untuk melihat perubahan signifikan dalam penanganan krisis di industri tekstil, termasuk kasus Sritex dan sektor padat karya lainnya tampak minim," ucap Achmad kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/10).

"Sektor tekstil dan padat karya membutuhkan tindakan yang tidak hanya cepat, melainkan juga komprehensif dan inovatif. Tanpa adanya figur yang memiliki keberanian dan visi baru untuk membawa perubahan mendasar, masalah yang dihadapi industri ini hanya akan berlarut-larut," wanti-wanti Achmad.

Sementara itu, Achmad melihat upaya Agus dan jajarannya hanya bersifat reaktif, bukan proaktif. Ia menilai ini justru berpotensi semakin memperburuk kondisi industri dalam jangka panjang.

Ia menegaskan ada efek domino yang bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Achmad menyebut Sritex adalah salah satu ikon kebanggaan industri tekstil nasional yang tak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga dikenal di kancah global.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas," saran Achmad.

"Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi," imbuhnya.

Di lain sisi, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto segera berkoordinasi dengan perbankan dan lembaga keuangan. Langkah ini diharapkan bisa merestrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang kesulitan, termasuk Sritex.

Pemerintah juga diminta memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil agar bisa menurunkan biaya produksi. Biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan padat karya ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

"Badai PHK di sektor garmen, terutama dengan kepailitan Sritex adalah sebuah krisis yang tidak bisa dianggap remeh. Dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga mengguncang industri tekstil secara keseluruhan. Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk menavigasi Indonesia melalui krisis ini," pesannya kepada Prabowo.

"Industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, namun membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk dapat bertahan serta berkembang di masa depan," tandasnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai kepailitan Sritex menambah daftar panjang masalah yang dihadapi industri padat karya. Terlebih, ini adalah permasalahan yang sudah ada bertahun-tahun lamanya.

"Disebabkan karena tidak harmonisnya kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik. Baik kebijakan yang kaitannya dengan akses pasar maupun juga dari sisi biaya produksi," tutur Faisal.

Ia mencontohkan aksi pemerintah yang tidak sinkron. Misalnya, ketika perusahaan ingin memenuhi bahan baku untuk memproduksi orderan.

Faisal melihat pemerintah malah menetapkan tarif impor bahan baku yang mahal dibandingkan mendatangkan pakaian jadi dari luar negeri.

Selain itu, Faisal menyoroti tekanan lain yang dihadapi industri padat karya. Ia mencontohkan bagaimana ada desakan untuk menyejahterakan para buruh, termasuk dari sisi upah.

"Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil. Termasuk di antaranya kontrol terhadap impor, baik yang legal maupun ilegal," kritiknya kepada pemerintah.

"Jadi, masalahnya industri tekstil ini bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tapi juga ilegal. Ini secara kumulatif, apalagi setelah dihantam pandemi jadi makin membuat susah untuk bisa survive," sambung Faisal.

Ia mendesak pemerintah gerak cepat mengatasi masalah ini. Faisal menegaskan masalah yang dihadapi industri padat karya akan berefek ke sejumlah titik, termasuk peningkatan pengangguran dan masalah sosial baru.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan menegaskan industri padat karya Indonesia memang semakin terpuruk. Ini terutama terjadi dalam 10 tahun terakhir alias dua periode kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi.

Ia menyebut TPT, industri kulit serta barang dari kulit, dan alas kaki merupakan sektor yang paling terpukul.

Dwi mengatakan industri tekstil dan pakaian jadi masih berkontribusi sekitar 0,29 persen pada 2010 lalu. Sebelum merosot ke 0,25 persen pada 2023.

"Padahal, industri tekstil banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah terlalu fokus pada hilirisasi khususnya sektor ekstraktif. Padahal, kontribusi manufaktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menurun. Ini juga menunjukkan gejala deindustrialisasi semakin nampak," jelas Dwi.

Ia lalu menyoroti tergerusnya pasar ekspor akibat persaingan global. Di lain sisi, impor tekstil semakin masif, termasuk indikasi barang ilegal dari China membuat industri TPT Indonesia semakin tergerus.

Dwi meyakini masih ada harapan Prabowo dan jajaran memperbaiki keadaan buruk ini. Namun, kementerian terkait perlu bekerja ekstra karena banyak catatan yang perlu diperbaiki.

"Tidak tumpang tindih antar-kementerian, memberantas impor ilegal, dan memperkuat kepabeanan dapat diterapkan untuk menekan arus impor khususnya impor ilegal. Di sisi lain, pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri, memberikan insentif, dan mempermudah ekspor," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti bangkrutnya perusahaan tekstil lain. Tak cuma Sritex, perusahaan di sektor TPT lainnya sudah banyak yang melakukan PHK dan gulung tikar.

Huda menekankan kondisi ini sudah parah. Sedangkan pemerintah tampak kehabisan ide untuk memberikan stimulus kepada industri TPT, padahal sumbangsihnya ke industri nasional cukup besar.

"Porsi industri TPT terhadap PDB mampu mencapai 5,8 persen. Dalam hal penyerapan tenaga kerja pun cukup besar dengan basis pekerja paling banyak di Jawa Tengah. Jumlah pekerja di sektor TPT lebih dari 3,5 juta tenaga kerja," jelas Huda.

[Gambas:Photo CNN]

"Maka, penting bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa menghentikan laju negatif industri tekstil. Aturan yang melonggarkan impor harap ditertibkan untuk memberikan insentif bagi industri TPT lokal. Bea masuk untuk produk TPT harus dievaluasi, jangan sampai menimbulkan gejolak lebih panjang," sambungnya.

Ia menyebut pailitnya Sritex bukan hanya berdampak ke industri tekstil, melainkan ada multiplier ke sektor lain. Huda mengatakan ekonomi daerah sangat terancam dan berpotensi merosot cukup jauh, seperti Sukoharjo serta daerah pusat tekstil lainnya.

Oleh karena itu, ia berpandangan penyelamatan Sritex dan industri tekstil lain menjadi krusial. Upaya ini sangat diharapkan karena sumbangan industri TPT yang besar terhadap ekonomi dan tenaga kerja Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengungkapkan makan gratis ternyata sudah ada sejak zaman kolonial alias penjajahan Belanda.

Plt Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan arsip dari program tersebut berhasil diamankan pihaknya. Namun, ada perbedaan dengan program yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Januari 2025.

"Ini ada contoh arsip pada zaman Belanda, itu waktu terserang busung lapar. Nah, bagi daerah-daerah yang terkena busung lapar, Pemerintah Belanda itu memberikan makan gratis (dan) susu gratis untuk mengatasi busung lapar," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Jadi, Pemerintah Belanda mengambil kebijakan itu sangat kontekstual. Tidak diberikan makan gratis kepada daerah yang kaya, yang gizinya sudah cukup," jelas Imam.

Imam menekankan makan gratis dan susu gratis pada zaman penjajahan Belanda hanya diberikan kepada daerah miskin. ANRI mencatat program sejak era kolonial itu diberikan cuma untuk rakyat yang busung lapar.

"Arsipnya ada, datanya ada. Ini yang akan kami publikasikan," tegas Imam.

"Mudah-mudahan menjadi bahan bagi para pengambil keputusan kementerian/lembaga (K/L). Mungkin belajar arsip dulu daripada studi banding ke luar negeri tentang makan gratis," sambungnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional selaku instansi yang akan menjalankan program makan gratis Prabowo sudah menjelaskan teknis pelaksanaannya. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana menyebut mereka akan menghabiskan Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan program ini.

Ia merinci ada 82,9 juta calon penerima makan gratis. Ini terdiri dari anak sekolah, kemudian bakal menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kalau nanti dilaksanakan secara penuh, totalnya akan mencapai 82,9 juta (penerima makan gratis) dan menghabiskan anggaran Rp400 triliun. Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit," jelas Dadan dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

"Dan 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi. Bapak ibu harus tahu, 75 persen itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari ... untuk membeli produk-produk pertanian, membeli bahan baku," imbuhnya.

Dadan merinci akan ada kurang lebih 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia untuk menggarap program makan gratis.

Pada setiap satuan pelayanan mengakomodir kebutuhan makan gratis dari 3.000 anak sekolah per kecamatan. Nantinya, bakal ada tiga pegawai Badan Gizi yang ditugaskan di masing-masing satuan pelayanan tersebut.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penyelesaian masalah keuangan yang tengah menerpa raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Sritex baru-baru ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena disebut sebagai debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Oleh sebab itu, Agus mengatakan pihaknya mengedepankan penyelesaian apa yang sudah disepakati antara Sritex dengan para kreditur dalam homologasi berdasarkan putusan perkara PN Semarang.

"Di mana kan esensi dari homologasi itu kan restrukturisasi (utang), nah itu sudah ada kesepakatan. Itu aja yang diharapkan oleh pemerintah, bisa berjalan homologasi itu," ujar dia kepada wartawan melalui sambungan telepon, Senin (28/10).

"Tadi kami sudah menggali seperti apa komitmennya dan seperti apa kemampuan dari Sritex untuk menjalankan homologasi itu," imbuh Agus.

Agus mengatakan dirinya melihat Sritex memiliki komitmen yang tinggi dan diyakini mampu untuk menjalankan kesepakatan yang ada dalam homologasi tersebut.

Hal itu seiring dirinya serta pemangku kepentingan lain tengah menggali langkah-langkah ke depan yang bisa diambil dalam menghadapi segala kemungkinan, baik jika Sritex kalah dalam pengajuan kasasi atau menang.

Dari dua kemungkinan tersebut, Agus menekankan pemerintah memiliki komitmen yang sama, yaitu bagaimana tenaga kerja yang berada di bawah naungan Sritex terselamatkan dari masalah ini.

"Juga bagaimana perusahaan bisa tetap operasional, tetap lakukan proses produksi dan tetap tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Jadi kalau opsi kasasi menang, dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda," tutur dia.

Kendati, langkah yang paling penting untuk diambil pemerintah adalah memastikan utilisasi produksi Sritex tetap terkendali.

"Langkah yang paling immediate yang harus betul-betul diambil paling urgent adalah bagaimana mereka tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini bea cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor," jelas Agus.

"Karena ini selain berkaitan dengan supaya tenaga kerja tidak PHK, juga nama baik dari Indonesia, nama baik dari Sritex terhadap market mereka di luar negeri," tegasnya lebih lanjut.

Pernyataan pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (29/10).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan membuka peluang untuk melanjutkan fase koreksi menuju level 7.501 jika penutupan hariannya berada di bawah support terdekat di level 7.585.

"Berdasarkan skenario terbaiknya, IHSG saat ini sedang membentuk koreksi jangka pendek wave (ii) dari [v]," ujar Ivan dalam risetnya.

Ivan memprediksi IHSG bergerak di level support 7.585 dan resistance 7.752 hari ini.

Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola pergerakan IHSG jelang pergantian bulan masih berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan support level terdekat kembali diuji kekuatannya.

Sedangkan, kata dia, dalam jangka pendek indeks saham cenderung berpotensi bergerak sideways di tengah minimnya sentimen yang dapat mendongkrak kenaikan IHSG secara signifikan.

"Sehingga peluang koreksi masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian saham-saham dengan fundamental kuat dan likuiditas tinggi," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.607 dan resistance 7.707.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni LSIP, INDF, ASII, TLKM, BSDE, SMRA, dan KLBF.

IHSG ditutup di level 7.634 pada Senin (28/10) sore. Indeks saham melemah 60,02 poin atau minus 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,50 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,71 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 203 saham menguat, 365 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan saat mengklarifikasi pernyataan Wamenkeu, Anggito Abimanyu soal mobil Maung bikinan PT Pindad yang akan jadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I.

Dalam keterangan persnya, Kemenkeu menyatakan kalimat yang disampaikan Anggito di Sekolah Vokasi UGM pada Senin (28/10) pagi tadi bukan dimaksudkan sebagai sebuah perencanaan, melainkan sebatas contoh.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin malam.

Sebelumnya, Anggito dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM 2024, mengatakan jika para pejabat kementerian dan eselon I pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memakai mobil Maung dari PT Pindad sebagai kendaraan dinas.

Anggito mengatakan kendaraan Maung ini akan menggantikan kendaraan impor, macam Toyota Alphard yang sekarang ini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," kata dia yang juga pernah dikenal sebagai akademisi UGM tersebut.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan tingkat komponen dalam negeri Maung produksi Pindad kini sudah mencakup sebagian besar dari kendaraan tersebut.

"TKDN [tingkat komponen dalam negeri] Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Wamenkeu, Anggito Abimanyu soal mobil Maung bikinan PT Pindad yang akan jadi kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I.

Kemenkeu menyatakan kalimat yang disampaikan Anggito di Sekolah Vokasi UGM pada Senin (28/10) pagi tadi bukan dimaksudkan sebagai sebuah perencanaan, melainkan sebatas contoh.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin malam.

Sebelumnya, Anggito dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM 2024, mengatakan jika para pejabat kementerian dan eselon I pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memakai mobil Maung besutan PT Pindad sebagai kendaraan dinas.

Anggito mengatakan kendaraan Maung ini akan menggantikan kendaraan impor, macam Toyota Alphard yang sekarang ini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Setelahnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN [tingkat komponen dalam negeri] Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

SUV baru Hyundai di Indonesia, Santa Fe, yang punya dua jenis sistem gerak, Internal Combustion Engine (ICE) dan hybrid, sudah mulai diproduksi di pabrik Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Produksi ini dilakukan ketika belum ada titik cerah mobil hybrid dapat subsidi seperti mobil listrik.

Santa Fe merupakan model elektrifikasi ketiga yang diproduksi Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) setelah dua mobil listrik, Ioniq 5 dan Kona EV.

"Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari transportasi, Hyundai terus berupaya menjadi yang terdepan dalam menawarkan opsi kendaraan yang lebih berkelanjutan bagi konsumen Indonesia," ujar Presiden Direktur HMMI Bong Kyu Lee di Cikarang pada (25/10).

Fasilitas produksi Hyundai di Cikarang memiliki kapasitas produksi tahunan sebanyak 150 ribu unit. Selain Santa Fe pabrik ini juga telah melahirkan Creta dan Stargazer.

Hyundai menjadi merek kedua di luar Jepang yang memproduksi mobil hybrid di Indonesia selain Wuling. Sejauh ini Toyota dan Suzuki yang paling getol memproduksi mobil hybrid.

Mobil hybrid saat ini tak mendapat fasilitas subsidi seistimewa mobil listrik yang mendapat diskon PPN sebesar 10 persen dari pemerintah. Akibatnya harga mobil-mobil hybrid di Indonesia melonjak jauh dan dibebani ke konsumen. Bahkan harga Hyundai tidak bisa menekan harga Santa Fe Hybrid varian Calligraphy yang tercatat lebih mahal dibandingkan Honda CR-V Hybrid tipe teratas.

Asosiasi produsen dan Agen Pemegang Merek otomotif di dalam negeri, Gaikindo, sudah berupaya meminta mobil hybrid mendapat subsidi tambahan. Namun pemerintah sudah menyatakan tak akan ada subsidi untuk mobil hybrid seperti mobil listrik.

Volkswagen berencana menutup sedikitnya tiga pabrik di Jerman dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawan. Hal itu dilakukan sebagai upaya perombakan untuk menghadapi gejolak ekonomi.

Pabrikan mobil terbesar di Eropa itu disebut telah bernegosiasi selama berminggu-minggu dengan serikat pekerja mengenai rencananya untuk merombak bisnisnya dan menurunkan biaya, termasuk mempertimbangkan penutupan pabrik di Jerman untuk pertama kalinya.

"Manajemen benar-benar serius tentang semua ini. Ini bukan gertakan dalam putaran perundingan kolektif," ujar Kepala Dewan Pekerja Volkswagen Daniela Cavallo kepada ratusan karyawan di Wolfsburg seperti dikutip Reuters, Senin (28/10).

"Ini adalah rencana kelompok industri terbesar Jerman untuk memulai penjualan di negara asalnya, Jerman," Cavallo menambahkan, tanpa menyebutkan pabrik mana yang akan terpengaruh atau berapa banyak dari sekitar 300 ribu karyawan Volkswagen Group di Jerman yang dapat diberhentikan.

Komentar tersebut menandai eskalasi besar konflik antara pekerja Volkswagen dan manajemen perusahaan, yang berada di bawah tekanan berat untuk memangkas biaya dan tetap kompetitif di tengah penurunan permintaan China dan Eropa.

Cavallo mengatakan Berlin perlu segera membuat rencana induk bagi industri Jerman untuk memastikannya tidak "hancur".

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan Berlin menyadari kesulitan Volkswagen dan tetap berdialog erat dengan perusahaan dan perwakilan pekerja.

"Namun, posisi kanselir mengenai hal ini jelas, yaitu bahwa kemungkinan keputusan manajemen yang salah dari masa lalu tidak boleh merugikan karyawan. Tujuannya sekarang adalah untuk mempertahankan dan mengamankan pekerjaan," kata juru bicara tersebut dalam pengarahan rutin.

Cavallo mengatakan ada kesepakatan antara pekerja dan dewan mengenai sifat masalah yang dihadapi produsen mobil tersebut, dan banyak rekan-rekannya di Eropa, mulai dari transisi listrik yang lebih lambat dari yang diharapkan hingga persaingan ketat dari produsen mobil China yang memasuki Eropa.

"Kami tidak jauh berbeda dalam hal menganalisis masalah. Namun, kami sangat berbeda dalam hal jawaban untuk masalah tersebut," katanya.

Porsche yang mayoritas dimiliki oleh Volkswagen, sementara itu mengatakan sedang memangkas jaringan dealernya di China yang mencerminkan pelemahan permintaan di pasar mobil terbesar di dunia.

Produsen mobil Jerman juga khawatir terjebak dalam perang dagang antara Uni Eropa dan China. Pekan ini, Uni Eropa akan menaikkan tarif impor untuk kendaraan listrik China.