Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memecah beberapa kementerian dan lembaga (K/L) hingga membentuk instansi baru di masa pemerintahannya nanti.

Di antaranya; Kementerian Perumahan dan Kementerian Infrastruktur yang merupakan pecahan dari Kementerian PUPR.

Kemudian ada juga Badan Penerimaan Negara (BPN) yang rencananya diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Keduanya unit tersebut saat ini merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.

Lalu bagaimana tanggapan PNS nya dengan pemisahan ini?

Nadia (32), PNS Kementerian PUPR mengaku menerima apapun yang akan ditetapkan oleh presiden terpilih nanti. Sebab, sebagai abdi negara memang sudah menjadi bagian tugas mengikuti kebijakan pemerintah.

"Pada dasarnya sih kami sebagai pegawai ikut saja apapun kebijakan yang diambil. Karena pasti pimpinan sudah mempunyai pertimbangan untuk lebih mengefektifkan dan efisienkan pekerjaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia berharap apabila pemisahan betul dilakukan, maka pemimpin yang menjabat seorang profesional. Hal ini untuk memastikan tujuan pemisahan agar lebih efektif dan fokus.

"Kalau bisa sih pemimpinnya nanti yang paham dan sesuai bidang. Jadi tujuan pemisahan yang mungkin biar fokus di pekerjaannya bisa terlaksana," jelasnya.

Dina (33), PNS DJP Kemenkeu mengaku setuju dengan pemisahan menjadi Badan Penerimaan Negara (BPN). Ia menilai hal ini akan lebih efisien dan bisa membuat instansinya lebih fokus dan maksimal dalam mengumpulkan penerimaan negara.

"Ini sebenarnya sudah rencana lama ya kalau tidak salah. Saya sih setuju ya, ini kan jadi bisa lebih membuat kami lebih fokus mengumpulkan penerimaan. Bukan sekarang nggak fokus ya, tapi lebih maksimal lah ya," kata Dina.

Selain itu, salah satu harapannya apabila pemisahan betul dilakukan adalah, agar insentif ataupun tunjangan bisa lebih diperhatikan. Apalagi kerjaan yang dilakukan tidaklah mudah.

"Ya semoga kalau dipisah bisa diperhatiin lagi penghasilanya. Tunjangannya, insentifnya. Karena kan tugas kita nggak mudah, sangat sulit bahkan, apalagi target penerimaan makin tinggi tiap tahun," pungkasnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka  suara soal mimpi presiden terpilih Prabowo Subianto menerbangkan ekonomi Indonesia ke level 8 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan merupakan syarat utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

"Yang penting kita punya impian dulu. Jangan langsung pesimis," ujarArsjad dalam acara Gen8 Talk: 8% Bisa yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Ganara Art Space, FX Sudirman, Kamis (17/10).

Ia menegaskan Indonesia memiliki berbagai keunggulan kompetitif yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target tersebut.Keunggulan itu antara lain; tenaga kerja, kekayaan biodiversitas, sumber daya hijau, dan stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir.

Selain modal itu, Arsjad mengatakan sejatinya Prabowo tidak tidak bekerja sendiri. Para pengusaha siap untuk membantu dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita itu.

"Kami memahami bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Terlebih, generasi muda dihadapkan dengan tantangan besar, sehingga transformasi serta kemampuan beradaptasi menjadi kunci," tambah Arsjad.

Arsjad menambahkan pihaknya sudah membuat White Paper yang terbagi dalam empat pilar strategis dan 18 tema pertumbuhan untuk disampaikan ke Prabowo supaya target itu bisa dicapai.

Jika seluruh inisiatif yang diusulkan dalam White Paper tersebut berhasil diimplementasikan, ia memproyeksikan pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan hingga 23 juta lapangan pekerjaan baru pada 2029.

Adapun tujuh fokus area prioritas yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, antara lain pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, ketahanan energi, akselerasi UMKM, transformasi layanan kesehatan, serta pembangunan ekosistem ketahanan pangan yang mandiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lengser dari posisinya sebagai kepala negara pada 20 Oktober mendatang. Ia akan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Meski masa jabatan Jokowi akan habis, namun ada sejumlah pekerjaan dan target Jokowi yang belum tuntas. 

Berikut target-target yang belum tercapai tersebut;

Jokowi pada awal menjadi presiden pernah bermimpi dan berjanji membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi. Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menerbangkan ekonomi Indonesia ke level di atas 7 persen.

Janji kemudian ia tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam buku itu pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi 2015-2019 berturut-turut adalah 5,8, 6,6,7,1, 7,5 dan 8 persen.

Berlainan dengan harapan Jokowi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 4,12 persen pada 2014-2015. Karena masalah itu, pemerintah Jokowi kemudian mulai menurunkan targetnya di periode kedua pemerintahannya dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen di RPJMN 2020-2024.

Kenyataannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05 persen per triwulan II-2024.

Untuk periode pemerintahan kedua yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan tinggal 6-7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.

Berdasarkan data BPS, dalam empat tahun terakhir, rapor angka kemiskinan Indonesia masih fluktuatif. Alih-alih mencatat penurunan, jumlah penduduk miskin di Indonesia dilaporkan meningkat di tengah pandemi covid.

Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah dari 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,35 persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022.

Namun kini tingkat kemiskinan per Maret 2024 masih di posisi 9,03 persen.

Per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah sebesar 4,82 persen dengan jumlah pengangguran 7,2 juta orang. Persentase TPT itu turun dari catatan pada 2019 lalu, atau tahun kedua Jokowi menjabat di level 5,01 persen dengan jumlah pengangguran 6,82 juta.

Sedangkan pada 2014 TPT sebesar 5,7 persen dengan jumlah pengangguran 7,2 juta orang. Sementara dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan TPT sebesar 3,6 persen-4,3 persen.

Jelang akhir masa jabatan Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Saat awal ia menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di angka Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan berhasil mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Target rasio pajak yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 10,7 persen-12,3 persen dari PDB.

Jokowi menargetkan rasio gini atau tingkat ketimpangan sebesar 0,360-0,374. Indeks gini memiliki skala 0 sampai 1. Penilaian 0 berarti mengarah pada pemerataan atau semakin rata. Sementara, skala 1 menunjukkan bahwa kondisi yang semakin timpang atau sangat timpang.

Berdasarkan laporan BPS, rasio gini Indonesia pada Maret 2024 adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 0,388.

Meski demikian, ada juga sejumlah target Jokowi yang tercapai. 

Berikut rinciannya;

Dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan pertumbuhan investasi 6,6 persen-7,0 persen per tahun. Dalam dokumen tersebut, disebutkan untuk mencapai target itu investasi swasta, asing maupun dalam negeri, didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan.

Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Tercatat, investasi sepanjang April-Juni 2024 mencapai Rp428,4 triliun atau meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Jokowi dalam RPJMN 2020-2024 menyasar inflasi terjaga stabil di 2,7 persen pada 2024.

Hal itu diupayakan melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan strategis, perkuatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kerja sama antar daerah, menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, serta meningkatkan kualitas data atau statistik.

Faktanya, BPS mencatat per Juni 2024 inflasi RI berada di level 2,51 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara terjadi deflasi 0,08 persen.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan ada 4 masalah yang membuat kenapa banyak target Jokowi yang tidak tercapai sampai akhir masa jabatannya.

Pertama, tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor komoditas sumber daya alam. Ia mengatakan ketergantungan ini membuat ekonomi Indonesia rapuh.

Pasalnya, harga komoditas cenderung fluktuatif.

"Meski ada hilirisasi, tapi masih basisnya adalah tambang, jadi belum masuk ke industri hi-tech atau berteknologi tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan harga komoditas," katanya kepada CNNIndonesia.com pekan ini.

Kedua, semakin besarnya informalisasi lapangan kerja. Pada Feb 2014 menurut data BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9 persen dari total penduduk bekerja.

Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17 persen.

"Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir," katanya.

Ketiga, deindustrialisasi prematur yang terus berlanjut. Ia mengatakan saat ini porsi industri tinggal di bawah 20 persen dari PDB. Hal itu mempengaruhi serapan kerja di sektor formal.

"Industri yang berkontribusi 30 persen terhadap penerimaan pajak jika tertekan efeknya rasio pajak juga sulit diatas 12 persen," katanya.

Keempat, pembangunan infrastruktur yang tidak menetes ke bawah. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi justru memperlancar arus barang impor asal China.

Padahal, di saat yang bersamaan banyak lahan pertanian beralih fungsi jadi infrastruktur.

Sementara itu Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengatakan terkait kemiskinan, kegagalan Jokowi dipicu oleh solusi yang diambil tidak mengatasi akar permasalahan. 

Ia mengatakan pemerintahan Jokowi memang menggelontorkan banyak bansos ke masyarakat miskin. Tapi sayang, itu tidak dilakukan dengan program pemberdayaan. 

Alhasil, bansos hanya berfungsi sebagai bantalan hidup masyarakat miskin saja tanpa bisa mengangkat mereka keluar dari jurang kemiskinan. 

"Nah tantangannya. Tentu saja dari pengentasan kemiskinan ini bagaimana merancang satu program-program pemberdayaan yang bisa secara sustainable pengentasan kemiskinan. Mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan mengangkat masyarakat di bawah garis kemiskinan menjadi lebih sejahtera," katanya.

Toyota telah merilis harga pikap baru Toyota Hilux Rangga di Indonesia pada Selasa (15/10) dan secara resmi penjualannya dimulai. Konsumen punya opsi membelinya secara kredit dengan down payment (DP) 10 persen dan cicilan mulai Rp5,15 juta.

Skema cicilan itu ditawarkan jaringan dealer terbesar Toyota, Auto2000, dengan tenor kredit hingga 60 bulan atau lima tahun.

"Produk komersial Toyota memenuhi standar QDR atau Quality (kualitas), Durability (ketangguhan), Reliability (keandalan) yang tinggi, ditambah lagi dengan layanan Auto2000 sehingga bisa menjadi investasi jangka panjang untuk bisnis, dan memberikan kenyamanan dalam kepemilikan All-New hilux Rangga," ujar Yagimin, Chief Marketing Auto2000, Rabu (16/10).

Hilux Rangga mengadopsi platform Innovative Multi-purpose Vehicle (IMV), berkode IMV0, yang sudah tersemat pada produk ikonik Innova, Fortuner dan Hilux.

Platform IMV menjadikan desain pikap memiliki bonnet (hidung mobil) yang jadi tempat mesin, beda dari pikap tanpa bonnet yang menempatkan mesin di bawah jok sopir.

Salah satu kelebihan desain pikap bonnet yaitu ruang kabin lega dan posisi duduk pengemudi tidak berada persis di atas sumbu roda, sehingga membuat lebih nyaman minim getaran.

Ada dua pilihan mesin Hilux Rangga. Pertama 1TR-FE 2.000 cc berteknologi Dual VVT-i yang sanggup menghasilkan tenaga sampai 139 PS pada 5.600 rpm.

Selanjutnya ada juga mesin diesel 2GD-FTV berkapasitas 2.400 cc dengan suntikan VNT Turbocharger, Intercooler dan Commonrail.

Tenaganya mencapai 149 PS pada 3.400 rpm. Sementara torsinya 343 Nm pada 1.400-2.000 rpm pada varian transmisi manual 5-percepatan dan 400 Nm pada 1.600-2.000 rpm otomatis 6-percepatan.

Hilux Rangga memiliki panjang bak 2.305 mm dan lebar 1.700 mm. Kendaraan niaga ini memiliki kapasitas angkut sampai 1,2 ton.

Ada pilihan 3 way deck atau cara membuka pintu bak yang juga bisa memudahkan aktivitas bongkar muat barang dan ini menjadi satu-satunya fitur yang ada di kelas medium pick up.

Toyota menjual Hilux Rangga dengan dua pilihan bodi, yakni cab-chassis dan bak terbuka, semuanya memiliki sistem gerak 4x2 serta opsi transmisi manual atau otomatis. Khusus cab-chassis sudah disediakan lebih dari 70 karoseri misalnya untuk aplikasi ambulans, animal rescue, logistik frozen food, bengkel mobile sampai SUV yang bisa dipilih para pebisnis sesuai kebutuhannya masing-masing. 

Berikut rincian harga dan skema kredit Toyota Hilux Rangga di Auto2000:

- Cab-Chassis PU 2.0 Standard M/T Rp188,7 juta, DP 10 persen: Rp21,42 juta, cicilan Rp5,15 juta

- Cab-Chassis MB 2.0 Standard M/T Rp188,7, DP 10 Persen: Rp21,42 juta, cicilan Rp5,15 juta

- Pick Up 2.0 Standard M/T Rp193,6 juta, DP 10 persen: Rp21,91 juta, cicilan: Rp5,28 juta.

- Pick Up 2.0 Standard M/T 3way Rp194,6 juta, DP 10 persen Rp22 juta, cicilan Rp5,31 juta

- Pick Up 2.0 High M/T harga Rp215,7 juta, DP 10 persen: Rp24,12 juta, cicilan Rp5,89 juta

- Cab-Chassis Pu 2.4 Dsl Standard M/T harga: Rp244,7 juta, DP 10 persen: Rp27,02 juta, cicilan Rp6,68 juta

- Cab-Chassis Mb 2.4 Dsl Standard M/T Rp244,7 juta, DP 10 persen: Rp27,02 juta, cicilan Rp6,68 juta

- Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T Rp249,6 juta, DP 10 persen: Rp27,5 juta, cicilan Rp 6,81 juta

- Pick Up 2.4 Dsl Standard M/T 3way Rp250,6 juta, DP 10 persen: Rp27,61 juta, cicilan: Rp6,84 juta

- Pick Up 2.4 Dsl High M/T Rp283,6 juta, DP 10 persen: Rp30,9 juta, cicilan: Rp7,74 juta

- Cab-Chassis Pu 2.4 Dsl High A/T Rp299,2 juta, DP 10 persen: Rp32,47 juta, cicilan Rp8,16 juta

- Cab-Chassis Mb 2.4 Dsl High A/T Rp299,2 juta, DP 10 persen: Rp32,47 juta, cicilan Rp8,16 juta

- Pick Up 2.4 Dsl High A/T Rp304,5 juta, DP 10 persen: Rp33 juta, cicilan Rp 8,31 juta

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan Isma Yatun tetap menjabat sebagai Ketua BPK.

Keputusan diambil dalam sidang BPK dan sidang anggota BPK. Selain menetapkan Ismayatun sebagai ketua, sidang anggota juga menetapkan Budi Prijono yang merupakan anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) sejak 27 Juni 2022 menjadi wakil ketua.

"Seluruh Anggota BPK melakukan Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK di Gedung BPK, Jakarta, memutuskan bahwa Ketua BPK tetap dijabat oleh Isma Yatun, dan Budi Prijono sebagai Wakil Ketua BPK," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (18/10) seperti dikutip dari Antara.

Sidang BPK juga memutuskan penempatan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.

Sidang Anggota BPK dan Sidang BPK dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK.

Selain itu juga mengacu Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

"Pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua BPK akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (17/10). Ke-5 anggota tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Mereka menggantikan anggota BPK yang telah berakhir masa jabatannya, yaitu Wakil Ketua merangkap Anggota BPK Hendra Susanto, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (terpilih kembali), Anggota BPK Achsanul Qosasi, Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, dan Anggota BPK Pius Lustrilanang.

Akhsanul Khaq sebelumnya menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I BPK. Sedangkan Bobby Adhityo Rizaldi merupakan Anggota DPR RI tiga periode berturut-turut.

Selanjutnya, Budi Prijono jabatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI, lalu Daniel Lumban Tobing ialah Anggota II BPK periode 2019-2024 yang kembali terpilih, dan Fathan Subchi sebagai eks Wakil Ketua Komisi XI DPR RI setelah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014.

Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meraih peringkat pertama ESG Risk Rating global dari Sustainalytics dengan skor 7,1, masuk "Negligible Risk" atau risiko yang dapat diabaikan. Prestasi ini menempatkan PGE sebagai perusahaan dengan risiko ESG terendah di sub-sektor energi terbarukan dan industri utilitas global.

Pada saat bersamaan, capaian PGE merupakan kontribusi terhadap manajemen risiko material ESG yang dinilai kuat, dengan nilai risiko tergolong medium. PGE dinilai berhasil menekan berbagai risiko material ESG yang memengaruhi bisnis dan operasi.

Direktur Utama PGE, Julfi Hadi menyampaikan bahwa berbagai inisiatif penegakan prinsip ESG merupakan langkah strategis PGE untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan, mengelola bisnis yang beretika, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Komitmen PGE dalam mengantisipasi risiko perubahan iklim menjadi salah satu praktik terbaik pengusahaan panas bumi yang berkelanjutan dan akuntabel. Kami bangga mampu memberikan contoh pengelolaan ESG tidak hanya di bidang pengusahaan panas bumi, tetapi juga industri energi terbarukan secara global," kata Julfi.

Julfi menambahkan, capaian ini sekaligus memperkuat posisi PGE sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia, dan mendukung posisi panas bumi sebagai sumber energi yang berkelanjutan dan bermanfaat secara luas.

Untuk itu, PGE mengadakan beragam inisiatif lewat Strategi Keberlanjutan (ESG Roadmap) 2024-2030, misalnya di aspek lingkungan, di mana PGE menargetkan penghindaran emisi ~29 persen pada 2023, dan telah melaporkan risiko terkait iklim melalui Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Selain itu, PGE terus menjalankan program keanekaragaman hayati melalui Biodiversity Action Plan (BAP). Lalu di aspek sosial, PGE mendukung pengembangan karyawan secara berkelanjutan dengan komitmen peningkatan keterwakilan perempuan di posisi manajerial hingga 15 persen pada 2030 dan peningkatan pekerja dengan disabilitas hingga 1 persen.

Pada aspek tata kelola, PGE menerapkan praktik pengadaan berkelanjutan dengan memastikan vendor mengikuti standar ESG, serta memegang teguh komitmen Good Corporate Governance (GCG). Sebagai perusahaan publik, PGE terus melakukan pemenuhan GCG dan mematuhi regulasi-regulasi pengelolaan perusahaan terbuka.

Corporate Secretary PGE Kitty Andhora mengatakan, capaian PGE ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan GCG di seluruh aspek operasional perusahaan.

Kitty pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh pekerja PGE pada pengarusutamaan keberlanjutan, sehingga PGE mampu menduduki peringkat teratas sebagai perusahaan utilitas dan energi terbarukan dengan tingkat risiko ESG terendah secara global

"Aspek ESG telah diinternalisasi secara mendalam oleh seluruh pekerja PGE sehingga seluruh pekerjaan dan inovasi yang kami berikan senantiasa didasarkan pada pertimbangan risiko terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan," pungkas Kitty.

Sementara, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina mendorong seluruh jajaran grup untuk berkomitmen dalam penerapan ESG. Implementasi ini sebagai upaya perseroan dalam menekan emisi karbon dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Adapun capaian PGE itu didasarkan ESG Risk Rating Sustainalytics pada eksposur perusahaan terhadap risiko material ESG seperti emisi karbon dan insiden kerja, serta kemampuan manajemen risiko perusahaan dalam mengatasi potensi risiko ini.

Semakin rendah skor, semakin kecil risiko yang dapat mempengaruhi performa perusahaan. Penilaian dari Sustainalytics juga menempatkan PGE di urutan pertama dalam IDX ESG Leader Index yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian ESG yang baik.

Bank Mega Syariah mengumumkan 71 nasabah beruntung yang terpilih menjadi pemenang program Berkah Berlimpah Mega Syariah (BBM) tahap ketiga (periode 01 Juli-30 September 2024).

Pada tahap ketiga ini, total hadiah yang diberikan terdiri dari 5 voucher travel umrah atau perjalanan wisata (trip), 6 voucher pembelian gadget, dan 60 keping logam mulia 5 gram.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji atau yang biasa disapa Oney mengucapkan selamat kepada para nasabah penerima hadiah pada periode kali ini. Dirinya berharap program ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan loyalitas nasabah untuk selalu menggunakan produk serta layanan Bank Mega Syariah.

"Program BBM ini merupakan bentuk penghargaan kepada nasabah setia Bank Mega Syariah yang memiliki rekening produk tabungan atau giro dengan akad Mudharabah, dan telah mengumpulkan poin melalui transaksi perbankan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku selama periode Juli hingga September 2024," ujar Oney.

Oney menjelaskan program BBM merupakan salah satu strategi Bank Mega Syariah dalam memperkuat basis ritel. Diharapkan, program BBM ini dapat meningkatkan ketertarikan nasabah untuk terus menggunakan produk dan layanannya lainnya dari Bank Mega Syariah.

"Target utama dari program pengundian acak ini adalah untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga berbasis dana murah serta meningkatkan program cross selling dari nasabah-nasabah tersebut," jelas Oney.

Nama-nama pemenang hadiah program BBM tahap ke-3 ini diumumkan secara virtual melalui channel YouTube Bank Mega Syariah, Rabu (16/10). Proses penentuan pemenang disaksikan dan disahkan oleh pejabat Bank Mega Syariah bersama pejabat berwenang dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan notaris.

Adapun daftar para pemenang program BBM tahap ketiga ini juga dapat dilihat di instagram Bank Mega Syariah @bankmegasyariah atau situs web resmi www.megasyariah.co.id.

Program BBM ini berlangsung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2024. Terdiri dari empat tahap, di mana tahap terakhir akan diumumkan satu hadiah Grand Prize berupa mobil listrik Hyundai Ioniq 5.

Per September 2024, porsi dana murah atau CASA terhadap total dana pihak ketiga (DPK) mencapai 35 persen, lebih tinggi dari posisi Desember 2023 yang sebesar 29,8 persen.

Pada periode yang sama, pertumbuhan nasabah meningkat lebih dari 4,7 persen dari September 2023 (year to date / ytd). Sedangkan nasabah yang memiliki lebih dari dua produk juga naik 3,5 persen secara tahunan.

Bank Mega Syariah juga berhasil mencatatkan kinerja yang positif dari fungsi intermediasi. Per September 2024, total pembiayaan mengalami kenaikan lebih dari 3,8 persen (ytd) menjadi Rp7,2 triliun. Sedangkan total aset mengalami pertumbuhan lebih dari 16 persen (ytd) menjadi Rp16,9 triliun.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.507 dolar AS pada Jumat (18/10). 

Mata uang Garuda macet alias tak berubah dibandingkan penutupan di hari sebelumnya.

Sementara itu, mata uang Asia hampir seluruhnya menguat pagi ini. Yuan China naik 0,01 persen, dolar Hong Kong plus 0,02 persen, dolar Singapura tumbuh 0,03 persen, won Korea Selatan menguat 0,06 persen.

Lalu, ringgit Malaysia plus 0,08 persen, yen Jepang naik 0,09 persen, peso Filipina menguat 0,16 persen, dan baht Thailand tumbuh 0,30 persen.

Mata uang utama negara maju juga hampir semuanya dibuka kokoh. Poundsterling Inggris naik 0,05 persen, euro Eropa plus 0,04 persen, franc Swiss mandek, dolar Australia menguat 0,11 persen, dan dolar Kanada tumbuh 0,01 persen.

Namun, Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong memperkirakan rupiah akan melemah. Ini karena dolar AS yang masih melanjutkan penguatan.

"Setelah data ekonomi penjualan ritel dan klaim pengangguran yang lebih kuat dari perkiraan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.475 sampai Rp15.600 per dolar AS pada hari ini.

Aion Indonesia mengklaim akan melakukan produksi lokal terhadap model mobil listriknya, termasuk Hyptec HT, mulai Mei 2025. Walau bakalan punya status lokal, ternyata tak membuat harga jualnya makin rendah untuk konsumen.

Saat Hyptec HT diperkenalkan dan pintu pemesanannya dibuka di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Juli lalu, diinformasikan model ini ditawarkan dalam dua varian.

Varian Premium dengan desain pintu biasa dan Ultra yang memiliki pintu gullwing. Saat itu disebut Premium dijual Rp685 juta sedangkan Ultra masih dipelajari sambil melihat antusiasme publik.

CEO Aion Indonesia Andry Ciu menjelaskan harga yang sudah ditetapkan itu setara model produksi lokal. Jadi walau nanti diproduksi di dalam negeri dia mengatakan kemungkinan tak ada perubahan.

"Mestinya enggak (turun harga), karena harga yang sekarang kita jual ini sudah harga yang buat nanti CKD-nya.

"Kita sudah jual dengan harga CKD, jadi tidak ada yang namanya drop price. Kalau drop price kan ada pengaruh terhadap resale value juga ya. Kita sangat jaga itu," kata dia.

Menurut Andry kehadiran Hyptec HT di Indonesia murni permintaan lokal. Pertimbangannya pun beragam, mulai dari spesifikasi dan fitur hingga belum ada kompetitor yang menawarkan produk serupa.

"Karena dengan performance, fitur-fitur, dan size kendaraan seperti itu, dan terutama harganya yang masih cukup affordable, kita lihat di sini kompetitornya belum ada. Mengisi pasar baru," paparnya. 

Aion Indonesia menyatakan 200 unit Hyptec HT yang diimpor dari China bakal tiba di Indonesia bulan ini. Ratusan unit itu ditujukan untuk konsumen yang sudah melakukan pemesanan di GIIAS 2024.

Harga Minyak mentah berjangka naik tipis pada Jumat (18/10) didukung oleh data penurunan persediaan minyak AS.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik 16 sen atau 0,2 persen menjadi US$74,61 per barel pada 0025 GMT.

Sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS berada di level US$70,84 per barel, naik 17 sen atau 0,2 persen.

Kedua kontrak ditutup lebih tinggi pada Kamis (17/10)untuk pertama kalinya dalam lima sesi setelah data dari Badan Informasi Energi (EIA) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah, bensin, dan sulingan AS turun pada minggu lalu.

Analis mengatakan selain sentimen itu, minyak juga mendapatkan tenaga dari meningkatnya ketegangan dari Timur Tengah. 

Namun, kenaikan harga minyak itu tertahan laporan yang menunjukkan bahwa produksi minyak mentah AS mencapai rekor tertinggi 13,5 juta barel per hari pada minggu lalu.

Laporan menambah kekhawatiran pasar atas peningkatan pasokan karena produksi Libya kembali dilanjutkan dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, sebuah kelompok dikenal sebagai OPEC+, baru berencana untuk mengurangi pengurangan produksi lebih lanjut pada tahun 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkritik pembagian dana bagi hasil (DBH) hasil ekspor produk hilirisasi yang dianggap tak adil ke pemerintah daerah (pemda).

Adapun DBH diatur oleh Kementerian Keuangan yang saat ini di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam disertasinya, Bahlil menyebutkan berkat hilirisasi, ekspor nikel yang sebelumnya hanya US$3,3 miliar pada 2017 berhasil melonjak ke US$34 miliar. Kendati, DBH yang diberikan ke pemda tak sampai 20 persen.

"Namun apa yang terjadi dan menggelitik saya adalah DBH, contoh di Halmahera Tengah, satu kawasan industri menghasilkan Rp12,5 triliun. Tapi pemerintah pusat hanya membagikan mereka, untuk kabupaten enggak lebih dari Rp1,1 triliun dan provinsi hanya Rp900 miliar," ujar Bahlil dalam Sidang Doktor di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10).

Padahal, menurutnya, masyarakat di sana adalah yang paling menerima dampak buruk dari kegiatan hilirisasi, seperti kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan.

Oleh sebab itu, ia mengusulkan porsi pembagian DBH terkait produk ekspor hilirisasi ditetapkan minimal 30 persen diberikan kepada pemda.

"Reformulasi yang kami, saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30-45 persen, kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah, harus dibagi DBH oil and gas dan hilirisasi," jelas Bahlil.

Lantas seperti apa aturan DBH yang dikritik Bahlil merugikan pemda?

Mengutip UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana bagi hasil merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu.

Aturan tersebut menjelaskan DBH dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan pemberian DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pembagian DBH dilakukan berdasarkan dua prinsip, yakni by origin dan based on actual revenue. Prinsip yang disebut terakhir artinya penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

DBH terbagi menjadi dua jenis utama, yakni DBH pajak dan sumber daya alam (SDA). DBH pajak terdiri dari DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh), dan DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Sementara itu, DBH dari sumber daya alam meliputi DBH kehutanan, mineral dan batubara (minerba), minyak dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

Pembagian DBH SDA berbeda-beda untuk setiap jenisnya, misalnya DBH Sawit dibagikan kepada provinsi sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen.

Sementara DBH Pertambangan umum 80 persen dari wilayah provinsi dibagi untuk provinsi yang bersangkutan dan 54 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Kemudian untuk DBH Minyak Bumi 30 persen untuk daerah, 10 persen untuk pemerintah provinsi, dan 20 persen sisanya untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Kemudian untuk DBH PBB, 90 persen dibagi untuk provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2 persen, kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 64,8 persen dan biaya pemungutan 9 persen.

Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan sejumlah warisan yang bermanfaat besar bagi kemajuan bangsa.

Bentuk warisan nyata yang ditinggalkan oleh pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 ini adalah masifnya pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke.

Jokowi memang sangat menggenjot pembangunan infrastruktur selama kepemimpinannya. Pasalnya, ia ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, Jokowi juga mewariskan berbagai kebijakan saat menjadi orang nomor satu di Tanah Air, salah satunya hilirisasi. Dalam kebijakan itu, Jokowi melarang ekspor sejumlah bijih tambang agar investor mau membangun industri bernilai tambah di Indonesia.

Berikut deret warisan besar Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 kilometer (km) per Juni 2024. Angka tersebut dihitung sejak RI punya jalan tol pertama pada 1978.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengatakan mayoritas jalan tol dibangun di era Jokowi.

Melansir CNBC Indonesia, sejak Jokowi dilantik 2014, jumlah tol yang terbangun mencapai sekitar 2.103,2 km. Rinciannya pada 2015, jumlah panjang tol di bertambah 132,35 km. Pada 2016, bertambah 43,69 km dan pada 2017 bertambah 156,5 km.

Pada 2018 dan 2019, panjang tol di Indonesia bertambah masing-masing 442,6 km dan 52288 km. Kemudian pada 2020 kembali bertambah 246,12 km, pada 2021 bertambah 122,84 km. Lalu, 142,11 km pada 2022, 217,78 km pada 2023, dan 76,33 km pada 2024.

Sedangkan pada kurun waktu 1978-2014 hanya sekitar 789.82 km jalan tol yang dibangun.

Jokowi pun berkali-kali membanggakan tol yang telah dibangunnya itu karena membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Berikut daftar jalan tol yang telah dibangun dan selesai di era Jokowi:

a. Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2,4 triliun.b. Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan nilai investasi Rp12,18 triliun.c. Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan nilai investasi Rp3,3 triliun.d. Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan nilai investasi Rp15 triliun.e. Bakauheni- Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan nilai investasi Rp15,9 triliun.

a. Tol Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km dan investasi Rp6,8 triliun.b. Tol Pemalang-Batang dengan panjang 39 km dan investasi Rp4,08 triliun.c. Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dan nilai investasi Rp11 triliun.d. Tol Semarang-Solo dengan panjang 75,7 km dan investasi Rp7,3 triliun.e. Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90 km dan nilai investasi Rp5,14 triliun.f. Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km dan nilai investasi Rp3,8 triliung. Tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 40,5 km dengan investasi Rp3,8 triliun.h. Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km dan investasi Rp3,7 km.

Pada masa Jokowi Jalan Tol Trans Kalimantan yang sudah terbangun adalah Samarinda-Balikpapan yang panjangnya mencapai 99,35 km dan nilai investasi Rp9,9 triliun.

Pada eranya, Jokowi juga menyelesaikan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp4,95 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Jokowi resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh pada 2 Oktober 2023. Jokowi mengatakan Whoosh adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia.

Dia bahkan mengklaim Whoosh sebagai kereta tercepat se-Asia Tenggara.

"Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam," ujarnya saat peresmian Whoosh.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US$1,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Namun, dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US$273,03 juta menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Jokowi kerap menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi sebagai jalan Indonesia menjadi negara maju. Sebab menurutnya Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam melimpah yang malah banyak dinikmati negara maju.

Ia menyebut Indonesia sudah terbiasa melakukan ekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun lalu sejak zaman VOC melalui rempah-rempah.

Jokowi memulai langkah awal hilirisasi dari beberapa bahan mentah berupa nikel, bauksit, dan tembaga. Ia mengklaim hilirisasi versinya sukses besar.

"Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini," katanya dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Ia pun menepis anggapan keuntungan hilirisasi bahan mentah hanya dinikmati oleh pengusaha. Menurutnya, keuntungan itu juga akan dinikmati oleh pemerintah dan rakyat dalam bentuk pajak dan pendapatan negara lainnya.

"Ada yang sampaikan ke saya 'Pak kan yang untung kan perusahaan. Rakyat dapat apa?'. Jangan keliru," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Jokowi kemudian membeberkan pendapatan negara dari proses hilirisasi yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Misalnya, dari sektor mineral dan batubara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurutnya telah melonjak menjadi Rp172 triliun pada 2023, dari sebelumnya hanya Rp29 triliun di 2015.

Ia menyebut meningkatnya penerimaan pajak dari minerba dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor nikel contohnya yang meningkat menjadi Rp520 triliun pada 2023 dari yang sebelumnya Rp45 triliun di 2015.

[Gambas:Photo CNN]

"Kita pungut pajak dari sana, pajak-pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor bea keluar, belum PNBP. Sangat besar sekali," jelas Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Jokowi) pun memastikan Prabowo bakal melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahannya. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo soal kebijakan itu.

Hasil diskusi katanya Prabowo akan melanjutkan hilirisasi ke sektor nonminerba seperti pangan hingga kelautan.

"Saya sudah diskusi panjang dengan presiden terpilih Prabowo yang nanti beliau akan juga mulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan," kata Jokowi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9).