Menteri ATR/ Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Jika tak terungkap, potensi kerugiannya bisa mencapai Rp30,18 triliun.

Kasus pertama, sambung Agus, adalah pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan tersebut bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang merugikan hingga Rp4,07 miliar.

"Korban menyerahkan uang Rp4,072 miliar kepada tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh tersangka RA dan RDS. Faktanya, salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," ujar AHY dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10) kemarin, seperti dikutip Detik Finance.

Karena salinan akta tersebut palsu, korban tidak bisa melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri.

Kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Total kerugian kasus ini mencapai Rp3,9 miliar.

Modusnya, tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," jelasnya.

Sertifikat palsu itu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp3,9 miliar. Sementara, fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp1.608.287.850.000," bebernya.

Sementara itu, potensi kerugiannya mencapai Rp173,98 miliar. Sehingga, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp179,49 miilar dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss.

Dengan demikian, kedua kasus mafia tanah itu bisa merugikan lebih dari Rp183,56 miliar jika tak terungkap.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya, lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp30 triliun," tutupnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut menyiapkan tiga kursi wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

Hal itu diungkapkan oleh Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono usai dipanggil Prabowo, Selasa (15/10).

Pria yang saat ini duduk di kursi wamenkeu itu menjelaskan, selain dirinya, dua kursi wamenkeu Kabinet Prabowo Subianto akan ditempati oleh Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

"Jadi kami trio ini diberi tugas untuk membantu dari tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara," ujar Thomas.

Anggito juga mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan mereka diminta Prabowo untuk bertanggung jawab atas APBN.

"Tiga (wamenkeu). Tugasnya berat dan cakupannya juga cukup luas. Tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Anggito.

Kendati wakil menteri ditambah, Anggota menyebut direktorat di Kemenkeu tidak akan berubah. Selain itu, Anggita juga menyebut belum ada kepastian terkait pembentukan badan penerimaan negara seperti yang selama ini beredar.

"Jadi nanti dibicarakan di internal supaya digodok strategi apa yang paling baik. Tujuannya bukan lembaga, bukan apa, yang penting adalah kebijakan strategi untuk mencapai optimalisasi penerimaan," katanya.

Sri Mulyani sebelumnya memastikan bahwa Prabowo telah memintanya menjadi menteri keuangan lagi.

"Beliau meminta saya menjadi menteri keuangan lagi," ujar Sri Mulyani usai menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Senin (14/10) lalu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.

Modus pertama adalah phishing. Modus penipuan ini dilakukan penipu untuk mendapatkan data penting orang lain yang berpotensi untuk disalahgunakan.

Pencurian data dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP.

Phishing tersebut mengandung tautan (link) unduh (download) aplikasi yang berbahaya dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan (update) data pribadi.

DJP mengungkap sejumlah nomor yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu mengatasnamakan mereka.

+6282118339033+6289518182603+6282258192334+6283183738739+6281367728313+6281318762817+6285361994929

Sementara itu untuk daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phishing hingga saat ini adalah sebagai berikut  djp[.]linepajak-go[.]com (tautan berikut tidak untuk dibuka).

Modus kedua, spoofing (penyaruan). Dengan modus ini, penipu akan mengirim email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id.

Modus ini dilakukan untuk menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Modus penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP. Modus tersebut dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat/pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring.

Isi pesan menyampaikan bahwa; terdapat tagihan pajak atas wajib pajak tersebut dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakannya melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang; instruksi untuk melakukan pemadanan/verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan; dan instruksi untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

Ketiga, modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja DJP.

DJP melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan informasi rekrutmen ASN atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya.

Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik (misalnya satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya) hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya.

DJP mengimbau agar masyarakat/wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut. 

DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan tidak mengakses tautan atau mengunduh file mencurigakan.

Holding industri pertambangan, Mining Industry Indonesia (Mind ID) mengaku siap membeli tambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia.

Kesiapan terutama dari sisi dana. Saat ini, pemerintah memang tengah berusaha menjadi pemegang saham utama Freeport dengan menguasai 51 persen sahamnya.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan meskipun pihaknya siap, tapi tetap akan menunggu kebijakan era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Lihat perkembangan. Saya kalau disuruh beli, tambah kapasitasnya Mind ID ada aja (anggarannya), tinggal kita lihat ini kan transisi pemerintahan kebijakannya seperti apa," ujar Dilo dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Selasa (15/10).

Dilo mengungkapkan sepanjang 2023, Mind ID berhasil meraup laba sebesar Rp27 triliun. Sementara, hingga September 2024, laba berjalan telah mencapai Rp27 triliun, artinya akan melebihi tahun lalu.

"Ya kan bisa di lihat dari laba, Mind ID sama kemampuan, kita rasanya punya kapasitas (anggaran)," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan proses divestasi saham dan perpanjangan kontrak PTFI masih belum rampung.

Masih dievaluasi (perpanjangan kontrak Freeport dari 2041 ke 2061)," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Masa kontrak PTFI di Indonesia adalah 2020-2041. Namun, 10 tahun sebelum berakhir masa perpanjangan kontrak harus disepakati. Pemerintah pun menetapkan syarat PTFI harus mau membangun smelter untuk memperpanjang kontrak.

Perpanjangan kontrak alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport memang menjadi salah satu yang diupayakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang Kepala Negara juga ingin menambah kepemilikan saham negara dari 51 persen menjadi 61 persen.

Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Namun, dirinya tetap optimistis, termasuk dengan kebut sejumlah revisi aturan.

Saat Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri investasi/kepala BKPM, ia juga getol menyuarakan hal ini.

Ia mengatakan upaya pemerintah merampungkan divestasi saham Freeport dan perpanjangan kontrak adalah dengan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ia diminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi Bendahara Negara dalam kabinetnya mendatang.

Kepastian tersebut terungkap usai dirinya menghadap Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Senin (14/10).

"Beliau meminta saya menjadi menteri keuangan lagi," ujar wanita yang akrab disapa Ani itu.

Ani menjelaskan bahwa permintaan itu disampaikan Prabowo usai berdiskusi cukup panjang dengannya.

Menurutnya, ia dan Prabowo sudah beberapa kali bertemu untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta mendengar program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi kami selalu konsultasi. Kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," imbuh Ani lebih lanjut.

Ia menilai Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat. Prabowo memberinya arahan untuk mengoptimalkan pajak dan belanja negara.

"Beliau perhatian sangat bagaimana dampak kepada APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang selama ini dengan beliau. Oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi menteri keuangan kembali," jelasnya.

Sementara itu, ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mengungkap Sri Mulyani akan memiliki tiga wakil menteri (wamen) saat menjabat kembali sebagai menteri keuangan kabinet Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Anggito usai menghadap Prabowo pada Selasa (15/10).

"Tiga (wamenkeu). Tugasnya berat dan cakupannya juga cukup luas. Tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas tetapi juga bisa menggerakkan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Anggito.

Ia menjelaskan meski ada tiga wakil menteri, direktorat di Kemenkeu tidak akan ditambah. Ia juga mengatakan belum ada rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara seperti yang dicanangkan Prabowo selama ini.

Dalam kesempatan itu, Thomas Djiwandono mengatakan ketiga wakil menteri keuangan tersebut adalah dirinya, Anggito, dan Suahasil Nazara. Thomas dan Suahasil kini menjabat sebagai wamenkeu.

"Jadi kami trio ini diberi tugas untuk membantu dari tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara," ucap dia.

Lantas, apa yang menjadi dasar Prabowo mempertahankan Sri Mulyani menjadi menteri keuangan dalam kabinetnya?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan Sri Mulyani memiliki pengalaman panjang, yakni 13 tahun menjadi menteri keuangan.

Reputasi internasional dan kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia juga dinilai membuat Sri Mulyani mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global. Maka itu, Bhima melihat Prabowo membutuhkan menteri keuangan yang disukai pasar.

Di samping itu, defisit anggaran pasca pandemi juga masih di bawah 3 persen. Artinya, Sri Mulyani memiliki komitmen disiplin fiskal.

Selain itu, Bhima melihat Prabowo juga terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025-2029.

"Karena SMI (Sri Mulyani Indrawati) yang menyetujui utang, maka dia harus bantu dan bertanggung jawab juga soal masalah utang ini," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/10).

Bhima mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) berat untuk Sri Mulyani ke depan adalah mendorong penerimaan pajak tanpa mengganggu konsumsi kelas menengah. Pasalnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen-9 persen maka dibutuhkan rasio pajak yang lebih tinggi.

Ia melihat sejauh ini kebijakan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan belum bisa menaikkan rasio pajak di atas 11 persen meski dua kali dilakukan pengampunan pajak alias tax amnesty.

Sementara, target rasio pajak Prabowo mencapai 23 persen. Bhima mempertanyakan apakah Sri Mulyani mampu mencapai target tersebut.

Berdirinya Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu bisa menahan Sri Mulyani dalam mendorong rasio pajak. Hal ini bisa saja membuat Sri Mulyani hanya menngurus utang pemerintah dan belanja negara.

Menurut Bhima, ada beberapa yang perlu dicermati dari kebijakan Sri Mulyani selama menjadi menkeu agar tidak terulang. Pertama, lonjakan utang pemerintah selama periode Sri Mulyani disebut membuat utang tak lagi menjadi bermanfaat tapi menjadi beban pertumbuhan ekonomi.

"Ini terbukti dari kenaikan utang tidak berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih 5 persen. Harus direm juga utangnya karena program Prabowo ke depan pastinya butuh banyak anggaran," jelas Bhima.

Kedua, kasus pegawai pajak mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi kemenkeu. Ia menilai pengawasan internal harus lebih ketat karena pegawai pajak tunjangannya tinggi.

Ketiga, Bhima melihat Sri Mulyani belakangan menjadi hambatan dalam transisi energi setelah dianalisa bahwa pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara bisa merugikan keuangan negara.

Padahal, menurut Bhima, kerugian dari emisi karbon dan kesehatan masyarakat dari beroperasinya PLTU batubara tidak dikategorikan sebagai kerugian.

Ini dinilai menjadi langkah mundur menteri keuangan dalam mempercepat transisi energi.

"Ini kontras dari penampilan SMI di forum internasional yang ingin menarik lebih banyak pendanaan negara maju untuk bantu Indonesia lepas dari ketergantungan energi fosil," tutur dia.

Bersambung ke halaman berikutnya..

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita melihat pemberian tiga wakil menteri untuk Sri Mulyani mengindikasikan dua hal.

Pertama, Prabowo memang tidak bisa menemukan sosok pengganti Sri Mulyani di mata pelaku pasar dan investor global yang sangat kuat kredibilitasnya.

Apalagi, wakil menteri keuangan yang baru yakni Thomas Djiwandono dinilai tak mampu menunjukkan performa yang baik dikarenakan tertutup oleh sinar Sri Mulyani.

Kedua, Ronny mengatakan di sisi lain Prabowo juga tak mau jika Sri Mulyani terlalu menguasai proses pengambilan keputusan di Kementerian Keuangan, sehingga memasang tiga wamen agar tetap bisa memberikan pengaruh yang lebih besar kepada sang Bendahara Negara.

"Sehingga keputusan-keputusan fiskal SMI masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo-Gibran," jelas Ronny.

Ia pun menilai bisa saja Sri Mulyani dianggap menjadi menteri terbaik saat ini, terutama jika dilihat dalam kacamata investor global yang sering menjadi pelanggan surat utang Indonesia. Sehingga, sulit figur lain menggantikan dirinya.

Terutama, secara internasional, Sri Mulyani dianggap satu-satunya yang diterima AS dengan baik, negara di mana pusat keuangan dunia berada.

Ronny melihat di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, secara fiskal, defisit anggaran masih terjaga. Ia menilai utang dari produk domestik bruto (PDB) juga masih sangat moderat.

Kemudian kredibilitas surat utang pemerintah juga dinilai masih bagus. Secara umum, Ronny mengatakan APBN Indonesia masih terbilang sehat, kendati pemerintah sering kali melakukan intervensi yang membutuhkan pembiayaan kas negara yang tak kecil.

Sementara, ia menilai angka pengangguran, kemiskinan, daya beli dan lainnya bukan di bawah wewenang Sri Mulyani.

Menurutnya, masalah-masalah tersebut lebih banyak berada di Kementerian Koordinator Ekonomi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan, dan lainnya.

Ronny memprediksi Sri Mulyani akan dipertahankan menjadi menteri keuangan di era Prabowo-Gibran hanya selama dua tahun.

[Gambas:Photo CNN]

Ia melihat Sri Mulyani masih dipilih karena wamen yang 'dipasang' Prabowo, yakni Thomas yang merupakan keponakannya, belum berhasil menunjukkan kinerja dan karisma fiskal yang bisa menandingi sang bendahara negara itu.

"Jika dalam dua tahun salah satu wamen ini sudah matang, saya kira SMI (Sri Mulyani) akan digantikan," kata Ronny.

Sementara itu, menurut Bhima, ia memproyeksi Sri Mulyani akan bertahan menjadi menkeu selama satu tahun di era Prabowo dan akan di-reshuffle setelahnya.

"Karena janji Prabowo untuk Badan Penerimaan Negara seperti tetap jadi prioritas entar di tahun ke-2 atau ke-3," tutur dia.

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di masa pemerintahannya.

Di antara yang hadir, ada yang saat ini duduk sebagai komisaris perusahaan pelat merah alias BUMN.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, Selasa (15/10), berikut daftarnya:

1. Budi Santoso (Sekjen Kemendag), Komisaris Utama Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

2. Dudy Purwagandhi, Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

3. Kartika Wirjoatmodjo, Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk

4. Helvi Yuni Moraza, Komisaris Independen PT Len Industri (Persero)

5. Nezar Patria (Wamen Kominfo) Komisaris Independen Pegadaian

6. Silmy Karim (Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM), Komisaris Independen Telkom Indonesia

7. Muhammad Herindra, Komisaris PT Len Industri (Persero)

8. Donny Ermawan Taufanto, Komisaris Utama PT Dahana (Persero)

9. Diana Kusumastuti (Dirjen Cipta Karya PUPR), Komisaris Utama Abipraya

10. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta), komisaris PT Semen Indonesia (Persero)

11. Agus Andrianto, Wakil Komisaris Utama PT Pindad

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (16/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG ditopang laporan keuangan emiten kuartal III. Ada indikasi prospek indeks dalam jangka pendek hingga menengah mulai kembali bergairah.

"Dengan harapan kinerja emiten membaik sehingga dapat kembali mendongkrak kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi menguat," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.587 dan resistance 7.667.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan JSMR, BBRI, BBNI, BBCA, TLKM, HMSP, TBIG, ASRI, dan PWON.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengestimasikan ada pelemahan terbatas untuk menguji level support 7.600. Ia memprediksi gerak IHSG berpotensi menembus 7.645.

"Selama IHSG mampu bertahan di atas 7.600, maka kondisi tersebut bisa dipakai untuk buy on weakness pada saham-saham pilihan Anda," tuturnya.

IHSG naik ke level 7.626 pada perdagangan Selasa (15/10). Indeks saham tumbuh 67,29 poin atau plus 0,89 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,75 miliar saham.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memanggil puluhan calon menteri dan wakil menteri (wamen) yang akan menjabat di masa pemerintahannya. Mereka yang hadir dari kalangan profesional dan politikus.

Selain wajah baru, beberapa menteri dan wakil menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini juga tampak hadir dan akan kembali mengisi jabatan di pemerintahan baru. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

- Sri Mulyani

Sri Mulyani masuk dalam jajaran calon menteri yang dipanggil Prabowo. Usai selesai berbincang, bendahara ini mengakui diminta kembali mengelola keuangan negara.

"Beliau minta saya untuk jadi menkeu kembali," kata Sri Mulyani, Senin (14/10).

- Zulkifli Hasan

Usai bertemu Prabowo, Ketua Umum PAN ini mengakui diminta agar membantu tugas di pemerintahannya nanti. Namun, ia tak menyebutkan spesifik kementerian yang akan dipimpin. Namun, ia mengakui ditugaskan untuk menjaga pangan agar cita-cita swasembada pangan bisa terwujud.

"Paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang, waktunya pendek kan agar kita bisa swasembada pangan, agar kita bisa menjadi negara maju sekurang-kurangnya 2045," kata Zulhas sapaannya.

- Bahlil Lahadalia

Bahlil mengatakan akan kembali menjadi menteri di pemerintahan yang akan datang. Meski tak mengatakan detail kementerian yang akan dipimpin, namun ia memastikan masih seputar dengan yang ia kerjakan saat ini.

"Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini," kata Menteri ESDM Jokowi tersebut.

- Amran Sulaiman

Amran juga masuk dalam jajaran calon menteri yang dipanggil Prabowo. Namun, ia tak mau blak-blakan hasil pertemuan tersebut.

"Diskusi seputar pertanian, bidang kami," ujar Amran singkat sambil berlalu.

- Agus Gumiwang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang enggan membocorkan jabatan yang akan diemban dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja ia memastikan akan lanjut menjabat dan fokus membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen Prabowo.

"Itu akan menjadi fokus dari setiap kementerian untuk berkontribusi mencapai target tersebut," jelasnya.

- Airlangga Hartarto

Menko Perekonomian Jokowi ini mengatakan akan kembali menjadi menteri yang bertugas menjaga perekonomian dari tantangan geopolitik dan lainnya. Hal ini hampir sama dengan bidangnya saat ini.

"Pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti," katanya.

- Erick Thohir

Menteri BUMN ini juga tak mengungkapkan kementerian yang akan dipimpin nanti. Namun, ia memastikan akan menjalankan amanah yang diberikan Prabowo.

"Beliau beri arahan, bagaimana rencana ke depan, karena situasi dunia cukup kompleks kita lihat. Saya sampaikan akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya," terangnya.

- Rosan Roelani

Rosan enggan buka-bukaan posisi yang akan diemban. Namun, ia memastikan sesuai dengan keahliannya.

"Intinya membantu beliau di kabinet, pokoknya sesuai dengan keahlian saya," jelasnya.

- Sakti Wahyu Trenggono

Menteri KKP ini mengaku belum tahu kementerian mana yang akan dipimpin. Kendati, ia menyatakan siap kembali membantu presiden sebagai menteri.

"Saya diminta bantu di kabinet untuk menjadi menteri, saya siap," tegasnya singkat.

- Agus Harimurti Yudhoyono

AHY masuk salah satu calon menteri Prabowo. Ia mengaku akan membantu terkait Sumber Daya Mausia (SDM).

"Biar beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses, pembangunan itu fisik maupun SDM," jelasnya.

- Thomas Djiwandono

Wamenkeu ini mengaku akan kembali menempati posisinya di Kementerian Keuangan membantu Sri Mulyani. Namun, ia tak sendiri, ada dua lainnya yang akan menjabat bersamanya.

"Jadi kami trio ini diberi tugas untuk membantu dari tugas menkeu. Tadi pesannya sudah cukup banyak salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara," katanya.

- Suahasil Nazara

Suahasil adalah wamenkeu saat ini dan akan tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelum jadi wamen, ia menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Holding industri pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) bakal menginvestigasi penyebab kebakaran di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

MIND ID merupakan pemegang 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. 

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan saat investigasi, operasi PTFI tersebut akan dihentikan sementara. Namun, operasi penuh tetap di rencanakan pada akhir tahun.

"Bagian itu kita setop, ini kita setop. Kita harus investigasi semua kan," ujarnya ditemui di Sarinah, Jakarta, Selasa (15/10).

Selain investigasi, pemerintah juga akan fokus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kebakaran ini. Sekaligus melihat penyebab kebakaran.

"Sekarang kita perbaiki semua, jadi kita yang rusak kita perbaiki, sambil kita berhentiin dulu sementara sambil kita lihat apa yang menjadi penyebab, interlock nya, semua," kata Dilo.

Menurutnya, saat ini PTFI Gresik masih dalam tahap uji coba atau commissioning. Sehingga, dengan kejadian ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

"Ini kan sebenarnya memang masih commissioning, masih commissioning, memang masih semuanya dicoba. Ini kan barang baru semua, jadi kalau memang ada kekurangan itu bagian daripada ya memang perlu diperbaiki," jelasnya.

Ia pun memastikan kerugian yang ditimbulkan kebakaran ini akan ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Meski, belum diketahui berapa nilai kerugiannya.

"Itu kan memang dari kontraktor semuanya masih guarantee," imbuhnya.

Sementara itu, operasi penuh smelter PTFI Gresik tetap sesuai dengan rencana di akhir tahun. Hanya saja, targetnya mungkin tak bisa seperti yang diharapkan.

"Akhir tahun kan memang rencanain produksi penuh, cuma mungkin nggak bisa sampai dengan 750 (ribu ton). Nanti kita lihat, kita masih berupaya penginnya tetap penuh," pungkasnya.

Sebelumnya, pabrik asam sulfat Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI), di KEK Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terbakar Senin (14/10) pukul 17.45 WIB.

VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati membenarkan adanya kejadian itu.

"Tim tanggap darurat PTFI bergerak cepat menangani dan sedang berusaha memadamkan api tersebut," kata Katri, Senin (14/10) malam.

Dalam video yang beredar terlihat para pekerja di Smelter PTFI lari berhamburan. Kamera kemudian menyorot salah satu bangunan pabrik yang terbakar. Kobaran api membumbung tinggi. Asap hitam mengepul. Kemudian sebuah ledakan keras terdengar.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras turun 0,76 ton atau 2,43 persen dari tahun lalu menjadi 30,34 juta ton tahun ini.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penurunan produksi sejalan dengan penyusutan luas panen 0,17 hektare dibandingkan tahun lalu menjadi 10,05 juta hektare tahun ini.

"Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya luas panen Januari sampai April dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena adanya fenomena el nino di semester II/2023 sehingga menyebabkan terjadinya mundur tanam," katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/10).

Amalia mengatakan pada subround I atau periode Januari sampai April luas panen turun sebesar 0,64 juta hektar dibandingkan periode yang sama dibandingkan tahun lalu.

Sedangkan pada subround 2 atau Mei sampai Agustus serta pada stubborn 3 atau pada September sampai Desember, luas panen masing-masing meningkat sebesar 0,1 juta hektar dan 0,38 juta hektar.

Amalia mengatakan untuk produksi beras diperkirakan mencapai 30,34 juta ton atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu. Penurunan katanya terutama terjadi pada Januari sampai April sebesar 1,91 juta ton.

"Tetapi pada periode Mei - Agustus dan periode September - Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton," katanya.

Widya mengatakan Jawa menjadi wilayah penyumbang utama produksi beras nasional dengan produksi 16,45 juta ton. Kemudian disusul Sumatera sebanyak 6,67 juta ton, Sulawesi sebanyak 3,98 juta ton, Bali dan Nusa Tenggara 1,61 juta ton, Kalimantan 1,43 juta ton, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,21 juta ton.

PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati, bersama mitra konsorsium Sinopec International Energy Investment (SIEI) Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Melati) B.V., resmi menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC) untuk Wilayah Kerja (WK) Melati pada rangkaian acara Indonesia Exploration Forum (IEF) 2024 di Surabaya, Senin (14/10).

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati, Muhamad Arifin; Direktur SIEI Melati Limited, Qin Shenggao; Direktur KUFPEC Indonesia (Melati) B.V., Tareeq M. Ebrahim; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; dan Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

PSC WK Melati mencakup area onshore dan offshore di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dengan menggunakan skema Cost Recovery. PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati akan menjadi operator untuk luas wilayah kerja 8.453,70 Km2.

Nilai Total Komitmen Pasti dalam tiga tahun ke depan sebesar US$12.700.000, yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan eksplorasi, termasuk studi geologi dan geofisika, serta survei seismik 3D sepanjang 200 km² dan survei seismik 2D sepanjang 250 km.

Dalam sambutannya, Dwi Soetjipto menekankan pentingnya eksplorasi migas yang masif guna memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan.

"Potensi pengembangan industri migas dan peluang penemuan cadangan pada blok baru masih sangat besar seiring dengan penambahan minat para investor pada industri hulu migas. Harapannya temuan cadangan baru terus didapatkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10).

Senada, Dadan Kusdiana juga menyampaikan optimisme terkait kontribusi Wilayah Kerja Melati terhadap target nasional dalam menemukan cadangan migas baru.

"Kita berharap dengan kolaborasi KKKS di Wilayah Kerja Eksplorasi ini menghasilkan temuan baru melalui pemenuhan komitmen eksplorasi," kata dia.

Di sisi lain, Muhamad Arifin mengatakan WK Melati akan menambah optimis PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati dalam mencari Cadangan Migas.

"Eksplorasi di Indonesia Timur menjadi harapan baru industri migas, kami siap menjalankan komitmen eksplorasi untuk Wilayah Kerja Melati untuk menemukan cadangan baru," ucapnya.

Terlebih, sebelum melakukan penandatanganan PSC, kontraktor telah menyelesaikan kewajiban finansial, yaitu pembayaran bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, konsorsium WK Melati juga telah menyepakati key terms principles perjanjian operasi bersama atau Joint Operating Agreement (JOA) terkait teknis kerja sama pengelolaan dan pengoperasian WK Melati, di The Westin Surabaya, Senin (14/10). Turut menyaksikan prosesi ini Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE, Rachmat Hidajat.

Pada sambutannya, Rachmat memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan key terms principles JOA WK Melati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PHE, Sinopec dan KUFPEC bukan sekedar menandatangani dokumen.

"Ini tentang meletakkan landasan bagi kemitraan yang dibangun berdasarkan kolaborasi, tujuan bersama, dan keyakinan bahwa kita akan lebih kuat jika kita bersatu. Perjanjian ini mewakili kerja keras, diskusi, dan dedikasi yang telah dilakukan bersama selama beberapa minggu dan bulan terakhir," tuturnya.

Dia pun menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi di kedua belah pihak dalam merealisasikan kemitraan ini. Ia juga menekankan bahwa koordinasi, komitmen, dan kerja tim adalah faktor-faktor utama yang membawa mereka sampai ke tahap ini.

"Ini untuk kemitraan yang sukses, dan untuk banyak pencapaian besar di masa depan," harap dia.

Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa Pertamina secara berkelanjutan mengembangkan untuk sektor hulu dengan terus berupaya mendapatkan cadangan migas baru, salah satunya melalui WK Melati.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dan Perseroan dalam meningkatkan produksi migas nasional dan dalam waktu yang sama menjaga ketahanan energi negeri," pungkasnya.

Ia juga memastikan PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sebagai informasi, PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya sebagai bagian penerapan aspek ESG. Perseroan juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE juga berkomitmen terhadap Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

PHE juga terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmentally Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo mengatakan Spanyol 'ngamuk' imbas Indonesia memutuskan menghentikan ekspor konsentrat tembaga.

Penghentian ekspor barang mentah sejumlah komoditas mineral Indonesia dilakukan melalui kebijakan hilirisasi demi meningkatkan nilai tambah produk.

"Jadi biasanya copper cathode ini, cooper konsentrat ini kita ekspor ada ke Jepang, ada ke Spanyol. Jadi dengan ditutupnya keran ekspor ini, kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita," ujar Dilo dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Selasa (15/10).

Menurut Dilo, Spanyol ngamuk dengan kebijakan penutupan ekspor konsentrat tembaga karena pabrik mereka terancam tutup. Namun, saat ini negara di Eropa Barat Daya itu telah memiliki eksportir tembaga baru.

"Artinya pabriknya mereka akan tutup, tapi sekarang mereka (Spanyol) lagi mau coba untuk dapat coopernya dari Kanada," imbuhnya.

Sampai saat ini, sudah ada dua perusahaan yang dilarang mengekspor konsentrat tembaganya, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Internasional Tbk.

Nantinya, konsentrat tembaga tersebut akan diolah oleh smelter dalam negeri sebelum diekspor. Tujuannya, agar memberikan nilai tambah terhadap barang ekspor Indonesia.

"Copper cathode nya itu sebenarnya hari ini kita sudah dapat dua. Yang terakhir kemarin kita baru tandatangan MoU melalui IBC untuk bekerjasama membangun Copper Foil. Itu menyerap Copper cathode. Jadi Copper cathode nya nanti dibuatkan jadi Copper Foil," jelas Dilo.

Dilo memperkirakan nilai investasi yang masuk untuk membangun pabrik pembuatan copper foil mencapai US$2 miliar. Jumlah tersebut untuk kapasitas produksi hingga 300 ribu ton copper foil.

"300 ribu itu kira-kira investasinya mungkin sekitar hampir 1,5 sampai dengan 2 miliar dolar dan mereka begitu MoU langsung butuh kepastian terhadap supply," pungkasnya.