Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan dialog dengan petani Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, para petani mengeluhkan sejumlah masalah pertanian padi kepada Zulhas.

Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk. Dia menyebut bahwa petani di daerah itu juga tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Adapun kebutuhan pupuk subsidi mencapai untuk sawah di kawasan tersebut sebesar 1.300 ton.

"Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" tutupnya.

(ada/das)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik bagi Anda yang berminat untuk menjadi petugas haji 2025. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 H/2025 M.

Mengutip laman Kemenag.go.id, saat ini, Ditjen PHU sudah mulai melakukan proses sosialisasi dan tahapan tersebut dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar.

Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini diikuti oleh para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia. Hadir juga, Dirjen PHU Hilman Latief, Inspektur Jenderal Faisal Ali Hasyim, serta jajaran pejabat eselon II pada Ditjen PHU.

“Terkait sosialisasi rekrutmen Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji ini, saya minta kepada Pak Dirjen, betul-betul memberikan guideline yang lebih rinci kepada teman-teman kita para Kanwil ya,” pesan Menag di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

“Jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu, itu justru orang yang memerlukan pembimbingan. Jangan sampai nanti itu yang diharapkan untuk membantu jamaah, malah justru dibopong oleh jemaah," tegas Menag.

Menag juga mengingatkan Inspektorat Jenderal Kemenag untuk dapat menindak dengan serius bila terjadi penyimpangan dalam proses rekrutmen calon petugas.

“Jadi saya mohon betul Pak, gunakan power yang dimiliki. Ini perintah presiden,” ujar Nasruddin.

Kepada jajaran Ditjen PHU, Menag minta dapat memberikan performa terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

“Laksanakanlah tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi, ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama,” tutupnya.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan kembali menggelar seleksti Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Karenanya, ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia.

Hal ini disampaikan Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat saat Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 1446 H/2025 M di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Giat ini dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar. Hadir, Direktur Jenderal PHU Hilman Latief, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch. Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim.

Sosialisasi diikuti para Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Bidang PHU seluruh provinsi di Indonesia.

“Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dikutip dari laman Kemenag.go.id.

Dengan tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang diambil, Arsad ingin rekrutmen petugas haji memasukkan syarat tambahan yakni memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

“Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” terang Arsad.

Batas Usia

Ditjen PHU Kemenag juga akan menyesuaikan batas usia maksimal petugas menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

“PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun,” jelas Arsad.

Kondisi kesehatan para petugas haji nantinya juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up). “Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” tegas Arsad.

Ia menambahkan pihaknya sedang menyiapkan proses rekrutmen petugas haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan dibanding tahun sebelumnya.

“Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah,” pungkas Arsad.

Terkait jadwal seleksi, Arsad akan mengumumkannya pada November 2024. “Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” tandas Arsad.

Jakarta -

Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

(hal/hns)

PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati, bersama mitra konsorsium Sinopec International Energy Investment (SIEI) Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Melati) B.V., resmi menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC) untuk Wilayah Kerja (WK) Melati pada rangkaian acara Indonesia Exploration Forum (IEF) 2024 di Surabaya, Senin (14/10).

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Direktur PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati, Muhamad Arifin; Direktur SIEI Melati Limited, Qin Shenggao; Direktur KUFPEC Indonesia (Melati) B.V., Tareeq M. Ebrahim; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; dan Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana.

PSC WK Melati mencakup area onshore dan offshore di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah dengan menggunakan skema Cost Recovery. PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati akan menjadi operator untuk luas wilayah kerja 8.453,70 Km2.

Nilai Total Komitmen Pasti dalam tiga tahun ke depan sebesar US$12.700.000, yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan eksplorasi, termasuk studi geologi dan geofisika, serta survei seismik 3D sepanjang 200 km² dan survei seismik 2D sepanjang 250 km.

Dalam sambutannya, Dwi Soetjipto menekankan pentingnya eksplorasi migas yang masif guna memenuhi kebutuhan energi Indonesia di masa depan.

"Potensi pengembangan industri migas dan peluang penemuan cadangan pada blok baru masih sangat besar seiring dengan penambahan minat para investor pada industri hulu migas. Harapannya temuan cadangan baru terus didapatkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10).

Senada, Dadan Kusdiana juga menyampaikan optimisme terkait kontribusi Wilayah Kerja Melati terhadap target nasional dalam menemukan cadangan migas baru.

"Kita berharap dengan kolaborasi KKKS di Wilayah Kerja Eksplorasi ini menghasilkan temuan baru melalui pemenuhan komitmen eksplorasi," kata dia.

Di sisi lain, Muhamad Arifin mengatakan WK Melati akan menambah optimis PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati dalam mencari Cadangan Migas.

"Eksplorasi di Indonesia Timur menjadi harapan baru industri migas, kami siap menjalankan komitmen eksplorasi untuk Wilayah Kerja Melati untuk menemukan cadangan baru," ucapnya.

Terlebih, sebelum melakukan penandatanganan PSC, kontraktor telah menyelesaikan kewajiban finansial, yaitu pembayaran bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, konsorsium WK Melati juga telah menyepakati key terms principles perjanjian operasi bersama atau Joint Operating Agreement (JOA) terkait teknis kerja sama pengelolaan dan pengoperasian WK Melati, di The Westin Surabaya, Senin (14/10). Turut menyaksikan prosesi ini Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE, Rachmat Hidajat.

Pada sambutannya, Rachmat memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan key terms principles JOA WK Melati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PHE, Sinopec dan KUFPEC bukan sekedar menandatangani dokumen.

"Ini tentang meletakkan landasan bagi kemitraan yang dibangun berdasarkan kolaborasi, tujuan bersama, dan keyakinan bahwa kita akan lebih kuat jika kita bersatu. Perjanjian ini mewakili kerja keras, diskusi, dan dedikasi yang telah dilakukan bersama selama beberapa minggu dan bulan terakhir," tuturnya.

Dia pun menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi di kedua belah pihak dalam merealisasikan kemitraan ini. Ia juga menekankan bahwa koordinasi, komitmen, dan kerja tim adalah faktor-faktor utama yang membawa mereka sampai ke tahap ini.

"Ini untuk kemitraan yang sukses, dan untuk banyak pencapaian besar di masa depan," harap dia.

Pada kesempatan berbeda, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa Pertamina secara berkelanjutan mengembangkan untuk sektor hulu dengan terus berupaya mendapatkan cadangan migas baru, salah satunya melalui WK Melati.

"Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dan Perseroan dalam meningkatkan produksi migas nasional dan dalam waktu yang sama menjaga ketahanan energi negeri," pungkasnya.

Ia juga memastikan PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Sebagai informasi, PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi dan operasionalnya sebagai bagian penerapan aspek ESG. Perseroan juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) sebagai member sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE juga berkomitmen terhadap Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

PHE juga terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmentally Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

Jakarta -

Wacana penurunan tarif tiket pesawat domestik yang ditargetkan diterapkan mulai Oktober 2024 diklaim mulai menunjukkan hasilnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut harga tiket pesawat kini berangsur turun.

Tingginya tiket pesawat domestik membuat traveler resah. Apalagi, tiket pesawat domestik yang lebih mahal dibanding penerbangan internasional.

Pemerintah merespons dengan membentuk satgas khusus penurunan harga tiket yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan. Penurunan harga tiket sebesar 10 persen pun ditargetkan akan terjadi pada Oktober ini.

"Tiket sekarang sudah mulai berangsur turun dan kemarin saya chat sama pak Dirut Garuda menunjukkan berapa tiket untuk sektor Bali misalnya yang waktu itu dikeluhkan sudah kembali ke level yang bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Sandiaga kepada wartawan selepas Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Namun menurutnya, untuk penerbangan di jam-jam sibuk harga tiket tampaknya agak sulit dikoreksi. Sementara itu, dalam penerbangan Garuda di jam landai pada penerbangan ke Bali harganya disebut sudah mengarah ke normal.

"Memang ada jam-jam tertentu yang masih sangat tinggi, tapi itu jam-jam yang kayaknya favorit ya, pulang dari Bali jam 9 malam itu tidak bisa tertanggulangi," kata dia.

"Tapi kalau tiket-tiket di luar jam yang bebannya sangat berat itu sudah mulai kembali bisa di level yang sudah ternormalisasikan," dia menambahkan.

Dia mengatakan bahwa saat ini penerbangan ke Bali sudah menyampai di angka Rp 1 jutaan.

"Untuk Garuda tadi yang Rp 1,6 sampai Rp 1,4 itu kalau dibandingkan sama Rp 3 juta sebelumnya udah turunnya cukup banyak, udah 45 persen," ujar dia.

Sementara itu, dalam pantauan detikTravel pada Senin (14/10) sekitar pukul 20.00 WIB di salah satu Online Travel Agent (OTA), harga penerbangan dari Jakarta ke Bali cukup variatif.

Untuk penerbangan pada hari Senin (14/10), angkanya Rp 2,1 jutaan. Sementara di hari lain angka tiket paling rendah berkisar Rp 757 ribu.

(wsw/fem)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

Jakarta -

Nasib proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis (Getaci) hingga kini masih belum jelas. Adapun proyek yang digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia ini telah dua kali gagal lelang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief mengakui bahwa banyak Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang belum berani untuk mengambil proyek besar ini. Pihaknya masih akan melihat hasil dari proses lelang ketiga ini.

"Ya memang seperti itu yang Getaci (belum ada peminat). Jadi kita sudah buka lelang. Kita menunggu penawaran-penawaran dari BUJT yang berminat untuk melanjutkan Getaci itu," kata Rachman, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Meski demikian, Rachman menyebut kalau belum ada rencana penyesuaian untuk proyek tersebut. Diketahui, sebelumnya panjang jalan Tol Getaci yang dilelang sempat disesuaikan usai kegagalan lelang pertama, dari yang semula 206,65 kilometer (km), menjadi hanya 108 km.

"Belum (ada rencana penyesuaian). Masih kita tawarkan seperti itu. Nanti kalau tidak ada peminatnya kita evaluasi lagi," ujarnya.

Adapun investasi yang ditawarkan untuk membangun jalan 108 km dari Gedebage hingga Ciamis ini mencapai Rp 37,64 triliun. Rachman mengatakan, proses lelang akan berlangsung selama 45 hari. Dengan demikian, dapat dipastikan lelang tidak dapat diselesaikan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober ini. Artinya, proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) ini akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, ia berharap pemenang lelang dapat segera ditentukan.

"Rampung nggak bisa dong kalau rampung pemerintahan berakhir. Kan 20 Oktober kan, terlalu mepet sekali," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Tol Getaci didesain memiliki panjang 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Junction Gedebage-Garut Utara (45,20 km), Garut Utara-Tasikmalaya (50,32 km), Tasikmalaya-Patimuan (76,78 km), dan Patimuan-Cilacap (34,35 km).

Mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas penyelesaian proyek Tol Getaci hanya sampai Ciamis sepanjang 108,3 km. Angka investasi yang dibutuhkan berkurang dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Rustanto mengatakan Tol Getaci akan dilelang ulang. Sampai saat ini belum ada investor yang minat masuk untuk menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

"Getaci memang informasi masih valid, bahwa memang dilelang ulang dan sampai sekarang belum ada BUJT-nya yang berani atau mengambil itu," kata Rustanto dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Rustanto menyebut saat ini pihaknya terus koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Hasil koordinasi kami dengan PUPR itu nanti kami akan terus update. Jadi kalau dilihat dari ininya, kita harus menunggu BPJT apakah memang terus atau nggak. Jadi LMAN dalam hal ini lebih pada koordinasi lebih dahulu BPJT terkait dengan petunjuk teknisnya untuk BPJT nantinya," tuturnya.

Kementerian PUPR menargetkan Tol Getaci sudah bisa mendapatkan investor pada 2025. Proyek tersebut terus didorong agar bisa dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

(shc/kil)

KOMPAS.com - Media sosial (medsos) berisi banyak sekali bahasa atau istilah gaul yang sering digunakan pengguna, yang kadang belum banyak orang tahu artinya. Salah satu bahasa gaul yang sering digunakan di medsos itu seperti istilah 5 stages of grief.

Istilah 5 stages of grief sebenarnya sudah lama ada, tetapi hingga kini masih sering dipakai pengguna di medsos. Beberapa dari Anda mungkin juga sudah sering melihat kata tersebut dipakai pengguna di berbagai medsos seperti X atau TikTok.

Kendati sudah sering dipakai di medsos, beberapa pengguna bisa jadi belum paham arti 5 stages of grief. Dalam hal ini, pengguna mungkin bakal tertarik untuk mengetahui arti 5 stages of grief yang sering dipakai di medsos.

Lantas, sebenarnya apa maksud 5 stages of grief? Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, silakan simak penjelasan di bawah ini mengenai arti 5 stages of grief sebagai salah satu istilah yang sering dipakai di medsos.

Arti 5 stages of grief

Untuk diketahui, istilah 5 stages of grief memiliki kebiasaan penggunaan dalam konteks pembicaraan tertentu. Di medsos, istilah ini kerap dipakai dalam konteks pembicaraan yang memuat pesan atau cerita tentang kesedihan.

Istilah ini juga biasa digunakan pada pembicaraan dengan cerita tentang kehilangan orang yang dikasihi. Dengan kebiasaan penggunaan seperti ini, lantas apa arti 5 stages of grief di media sosial?

Arti 5 stages of grief pada dasarnya adalah sebuah konsep tentang tahap emosi atau psikologis seseorang dalam menghadapi atau menerima kesedihan. Konsep 5 stages of grief disusun oleh Elisabeth Kübler-Ross, psikiater Amerika-Swiss.

Kübler-Ross mengenalkan konsep ini dalam bukunya yang berjudul “On Death and Dying” pada tahun 1969. Awalnya konsep ini digunakan untuk menjelaskan kesedihan dari orang-orang dengan penyakit sulit disembuhkan, yang sedang menghadapi kematian.

Namun, konsep 5 stages of grief akhirnya segera diadaptasi untuk memaparkan kesedihan secara umum. Pada konsep ini, dalam menghadapi kesedihan, terdapat lima tahap emosi, yang meliputi denial, anger,bargaining,depression, dan acceptance.

Denial merupakan tahap seseorang merasa mati rasa dan menyangkal kesedihan yang dialami, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, anger adalah tahap seseorang merasa marah atas kesedihan, kehilangan, atau luka, yang dialami.

Sementara itu, bargaining merupakan tahap seseorang mulai mampu bernegosiasi dengan kesedihan yang dialami, untuk membuat kesepakatan dengan diri sendiri guna mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Selanjutnya, depression merupakan tahap seseorang merasa sakit atau sedih yang sangat intens, yang bisa datang secara bergelombang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Lalu, acceptance adalah tahap seseorang bisa berdamai atau menerima kesedihannya.

Dikutip dari Cruse Bereavement Care, tahap-tahap tersebut tidak bersifat linear yang berjenjang. Seseorang dapat mengalami tahap kesedihan itu pada waktu yang berbeda dan tidak terjadi dalam satu urutan tertentu.

Seseorang bisa saja tidak mengalami semua tahapan dan mungkin menemukan perasaan yang sangat berbeda pada setiap duka yang dialami.

Secara sederhana, arti 5 stages of grief adalah tahap emosi seseorang menghadapi kesedihan. Dengan arti tersebut, tak heran jika banyak warganet yang memakai kata 5 stages of grief dalam pembicaraan atau pernyataan yang mengandung cerita sedih.

Jika terdapat pengguna yang memakai istilah ini, artinya dia tengah ingin menunjukkan tahap yang telah dilewatinya dalam menghadapi atau menerima kesedihan.

Selain untuk menunjukkan tahap kesedihan sesuai konsep, istilah 5 stages of grief tak jarang dipelesetkan warganet. Tak sedikit warganet di medsos yang membuat tahap-tahap menghadapi kesedihan dalam konsep 5 stages of grief menjadi lucu.

Misalnya, jika merunut konsep, tahap dalam 5 stages of grief seharusnya berisi, denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Namun, tahap itu dipelesetkan dengan diselipkan kegiatan yang disukainya, sehingga bisa menerima kesedihan.

Pelesetan tahap 5 stages of grief itu contohnya, seperti denial, anger, bargaining, marathon menonton drama korea, dan acceptance.

Itulah penjelasan arti 5 stages of grief sebagai salah satu istilah yang kerap muncul di percakapan media sosial, semoga bermanfaat.

Jakarta:Aliando Syarief beradu akting dengan Aisyah Aqilah di serial berjudul Cinta Mati. Dalam serial ini, Aliando dan Aisyah memerankan sepasang kekasih yang hubungannya ditentang orangtuanya.

Ini merupakan pertama kalinya Aliando tampil sebagai pemeran utama di sebuah serial. Aktor 27 tahun ini pun merasa tertantang dan antusias.

"Pertama kali tertarik dengan serial ini karena sangat di luar ekspektasi dari serial-serial yang ada di Indonesia. Selain itu banyak moral story yang tentunya dapat diterima oleh masyarakat," kata Aliando.
Jeremy Thomas yang berperan sebagai ayah dari Aisyah Aqilah merasa ada sesuatu yang menarik dari serial ini.

"Di serial ini, sangat diperlihatkan hubungan antara ayah dan anak yang sering tidak sejalan. Dan ini tentu menjadi momok bagi seorang ayah, saat anak perempuannya jatuh cinta pada orang yang salah," kata Jeremy Thomas.

baca juga: Aliando Syarief Pernah Alami OCD, Ini Gejala Awal yang Dialami

Serial Cinta Mati bercerita tentang Aleya yang diperankan oleh Aisyah Aqilah yang jatuh cinta dan berpacaran dengan pria bernama Bara yang diperankan oleh Aliando. Reyhan ayah Aleya khawatir dan menjadi overprotektif. Terlebih lagi karena Bara dinilai membawa pengaruh buruk untuk Aleya.

Di balik sikap Bara yang baik dan manis pada Aleya, sebenarnya Bara terobsesi dengan Aleya. Dia adalah seorang psikopat yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan Aleya. Bahkan jika itu harus menghancurkan orang-orang yang Aleya cintai, termasuk menghancurkan Reyhan yang juga bisa melakukan apapun untuk melindungi putri kesayangannya.

Serial Cinta Mati merupapakan hasil kolaborasi WeTV Indonesia bersama Hitmaker Studios. Selain Aliando dan Aisyah, serial ini dibintangi Jeremy Thomas, dan Mona Ratuliu.

"WeTV Original Cinta Mati membawa warna yang berbeda dengan genre romance thriller yang tentu akan menarik perhatian masyarakat. Kami berharap masyarakat akan cinta mati-matian dengan serialnya dan menjadi candu bagu para penonton," kata Lesley Simpson, Executive Produser & Country Head WeTV Indonesia.

(ELG)

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) mengaku kaget dengan langkah DPR. Lembaga legislatif pusat itu memutuskan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji.

“Waktu itu Kemenag tidak bisa merespons. Banyak pertanyaan kepada kami. Dari Kemenag, kami sempat kaget, ya, munculnya Pansus Haji ini. Apalagi sampai pada level pansus angket begitu ya," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam diskusi publik ‘Haji: Antara Transformasi dan Politisasi’ di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia mengaku heran dengan langkah tersebut. Padahal, Kemenag sudah mempersiapkan penyelenggaraan Haji 2024 dalam waktu lama.
"Kita sudah berproses cukup lama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan haji kemarin,” ungkap dia.

Baca juga: Pansus Angket Haji Tak Bidik Siapa Pun

Meskipun begitu, Kemenag siap mengikuti proses tersebut. Bahkan, Kemenag sudah menyiapkan data yang bakal dijelaskan di Pansus Angket Haji.

“Terkait Pansus, kami mencoba menyiapkan berbagai argumen dan data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan jadi pertanyaan fundamental dari pansus tersebut,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Center for Economic and Democracy (Cedes) Zaenul Ula menilai komunikasi antara legislatif dan eksekutif terkait persoalan haji cenderung tidak baik. Dia meminta agar wacana pembentukan pansus haji itu murni untuk mengevaluasi permasalahan haji, bukan dijadikan alat politik bagi kalangan tertentu.

“Politik itu sehat dan baik untuk perubahan. Tetapi, politisasi itu menurut saya buruk. Politisasi agama itu buruk, lalu apa bedanya dengan politisasi haji? Itu sama. Menurut saya, (permasalahan haji) ini kalau bisa diselesaikan tim pengawas, kenapa tidak diselesaikan oleh tim pengawas saja? Hemat saya, DPR ini belum berpikir strategis,” kata Zaenul.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi punya langkah hukum lanjutan untuk melawan hasil kasasi Mahkamah Agung (MA) yang mengorting hukuman untuk terdakwa Anang Achmad Latif (AAL). Adapun AAL merupakan terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kemenkominfo.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, pengurangan hukuman dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara terhadap mantan direktur utama (Dirut) Bakti Kemenkominfo itu sudah inkrah. Karena itu, Kejagung sudah tidak melakukan langkah hukum lanjutan.

"Ini kan (kasasi) sudah keputusan Mahkamah Agung, sudah upaya hukum terakhir, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Harli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Harli menjelaskan, hasil kasasi merupakan hasil dari upaya hukum biasa yang tertinggi dalam proses penegakan hukum. Karena itu, kata Harli, Kejagung pun wajib tunduk dengan putusan diskom hukuman tersebut.

Dengan putusan MA tersebut, kata Harli, jaksa penuntut umum (JPU) hanya tinggal melaksanakan eksekusi putusan. "Selanjutnya, kami masih menunggu salinan putusan kasasi lengkapnya, untuk melaksanakan langkah hukum berikutnya (eksekusi badan)," ucap Harli.

Pada Kamis (25/7/2024), MA mengubah putusan pengadilan yang menghukum terdakwa Anang Latif. Hakim agung mengurangi masa hukuman Anang Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Dalam putusan kasasi tersebut, hakim agung juga menguatkan hukuman denda mengganti kerugian negara terhadap Anang Latif senilai Rp 5 miliar. Hukuman mengganti kerugian negara tersebut, kata hakim agung, dengan merampas untuk negara uang yang disita penyidik dari Anang Latif senilai Rp 6,7 miliar.

Sehingga, Rp 1,7 miliar yang masih dalam penguasaan penyidik dalam sitaan wajib dikembalikan kepada terdakwa. "Tolak kasasi penuntut umum, dan terdakwa dengan perbaikan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan," begitu dalam putusan kasasi yang dibacakan oleh hakim agung Desnayeti.

Putusan kasasi terhadap Anang Latief tersebut sebetulnya masih belum sesuai dengan tuntutan JPU saat peradilan tingkat pertama. JPU dalam tuntutannya meminta hakim menghukum Anang Latief 18 tahun penjara.

Tuntutan tersebut sempat dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, yang memvonis Anang Latief dengan hukuman selama 18 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 8,03 triliun.

Di tingkat banding, majelis hakim PT DKI Jakarta menguatkan hukuman 18 tahun penjara. Selain Anang Latief, dalam kasus korupsi BTD 4G Bakti Kemenkominfo ini, juga menyeret mantan menkominfo Johnny Gerard Plate (JGP) sebagai terdakwa. Pekan lalu, MA menguatkan putusan peradilan terhadap politikus Partai Nasdem itu dengan pidana penjara 15 tahun.