Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana penyaluran subsidi tak lagi melalui banyak kementerian.

Hal itu seiring pengembangan layanan digital pemerintah yang akan menggabungkan 27 ribu aplikasi pemerintah dalam satu portal.

Dalam layanan digital itu, kata Luhut, setiap orang Indonesia akan punya satu ID.

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian, misalnya pupuk US$3 miliar ya sudah by name by address kirim dia terus beli pupuknya dari e-catalog. Kita monitor semua dengan teknologi sekarang tidak ada yang tidak bisa," ungkap di Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut mengatakan digitalisasi menjadi hal yang benar-benar perlu dieksekusi. Ia mencontohkan e-catalog atau aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. E-Katalog katanya dulu hanya menyediakan 50 ribu produk, tetapi sekarang sudah 9,6 juta produk.

"Artinya, government procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah) yang jumlahnya 306 ribu triliun itu sekarang sudah registered barangnya di situ. Ini nanti efisiensi, kurangi korupsi, membangun industri baru, dan membuat lapangan kerja," kata Luhut.

"Di situ nanti soal izin-izin memang menjadi penting. Jadi jangan pejabat-pejabat negara yang saya selalu katakan toksik masih minta sini minta sana itu enggak boleh. Itu harus kita bersihkan," katanya.

Dengan digitalisasi layanan pemerintah sambung Luhut, maka tidak ada lagi pertemuan tatap muka karena menggunakan mesin. Dengan begitu praktek kecurangan bisa dihindari.

"Semuanya deal dengan mesin, akibatnya memaksa orang untuk disiplin, memaksa orang tidak bisa macam-macam," kata Luhut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) merespons isu BPH Migas melindungi praktik monopoli avtur di Indonesia.

Tudingan itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, ini menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat Indonesia tetap mahal.

"Jadi, sebenarnya itu (perlindungan monopoli avtur) nanti perlu kita follow up lagi. Ini pekerjaan rumah (PR) saya minggu depan," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

"So far, multiprovider avtur itu secara regulasi sudah diperbolehkan. Tapi kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir seharusnya," imbuh anak buah Luhut itu.

Rachmat juga menjelaskan potensi penjual avtur selain PT Pertamina (Persero). Ia mengaku akhir-akhir ini memang belum bertemu dengan nama besar, seperti Shell hingga BP-AKR.

Namun, ia menyebut sudah pernah ada pembahasan sekitar satu tahun hingga dua tahun lalu. Rachmat menegaskan ada perusahaan minyak besar yang berminat menjual avtur di Indonesia.

"Sempat ada salah satu (perusahaan minyak) yang major itu pernah bilang ingin inilah (menjual avtur). Tinggal kita perlu pastikan saja ini level playing field. Kita perlu buat metodologi supaya fair for everybody," tegasnya.

Anak buah Luhut itu menegaskan Indonesia luas dan banyak airport. Oleh karena itu, perlu disusun aturan main agar perusahaan penjual avtur nantinya tidak pilih-pilih lokasi.

Ia mencontohkan ada kebijakan BBM satu harga bagi kendaraan bermotor. Untuk avtur, Rachmat menyebut memang tidak ke arah sana, tapi pemerintah mau harga antara satu provider dengan yang lain tidak jomplang.

"Jadi, biasanya terjadi kayak cross subsidy (subsidi silang), ini yang perlu kita pastikan. Ada rute gemuk, rute kurus, ini yang coba kita pastikan," jelasnya.

"Jangan sampai ada (provider avtur) yang disuruh rute gemuk doang, (disuruh) rute kurus dia gak mau. Jadi gak kompetitif (dan) gak fair kepada semua provider," tutup Rachmat.

Menhub Budi Karya Sumadi sempat blak-blakan mengapa upayanya dalam menurunkan harga tiket pesawat tak berbuah hasil. Menurutnya, BPH Migas tak mengindahkan saran agar sistem penjualan avtur di tanah air menjadi multiprovider.

Budi bahkan menyinggung soal rapat berkali-kali dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, ia menyebut tak ada pelaksanaan dari rekomendasi Kemenhub itu.

"Saya langsung menunjuk bahwa (penjualan oleh) satu provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas, tolong ditulis gede-gede," beber Budi dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

"Masa iya sih, satu operator (penyedia avtur di Indonesia) harus berpengalaman internasional? (Untuk) negaranya sendiri kok (mesti) pengalaman internasional?" kritiknya.

Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi magnet baru bagi investor lokal maupun asing untuk mengalirkan dananya ke berbagai proyek di Tanah Air.

Hal itu terungkap melalui aliran investasi yang tercatat di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2014, nilai investasi di Indonesia sebesar Rp463,1 triliun. Sementara pada kuartal IV 2014 ketika Jokowi mulai menjabat sebesar Rp120,4 triliun.

Pada 2015, nilai investasi naik menjadi Rp545,4 triliun. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, yaitu mencapai Rp612,8 triliun pada 2016, Rp692,8 triliun pada 2017, Rp721,3 triliun pada 2018, dan Rp809,6 triliun pada 2019.

Selanjutnya jumlah investasi yang masuk kembali meningkat jadi Rp826,3 triliun pada 2020, Rp901 triliun pada 2021, Rp1.207,2 triliun pada 2022, Rp1.418,9 triliun pada 2023, dan semester I 2024 membukukan Rp829,9 triliun.

Jika ditotal, jumlah investasi selama Jokowi menjabat dari Oktober 2014 sampai Juni 2024 mencapai Rp8.685,6 triliun. Sementara khusus pada periode kedua pemerintahan Jokowi, jumlahnya berkisar Rp5.913,3 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani meyakini nilai investasi ini masih akan bertambah sampai akhir masa jabatan Jokowi benar-benar habis. Sebab, perkiraannya sampai September 2024 saja, investasi yang masuk bisa menyentuh kisaran Rp6.350 triliun.

"Dengan pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 18 persen per tahun," ungkap Rosan dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

Lantas, apa benar pembangunan infrastruktur yang masif di era pemerintahan Jokowi berhasil mendatangkan investasi?

Berdasarkan data BKPM, investasi yang muncul di dalam negeri memang dominan pada proyek pembangunan infrastruktur dan jasa. Bahkan, sektor ini selalu masuk lima besar sektor yang paling sering mendapat aliran investasi.

Pada 2020 misalnya, sektor infrastruktur dan jasa menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling banyak mendapat aliran investasi dari dalam maupun luar negeri. Nilainya mencapai Rp458,6 triliun atau 55,5 persen dari seluruh investasi yang masuk pada tahun tersebut.

Begitu pula pada 2021, nilai investasi sektor infrastruktur dan jasa mencapai Rp442,4 triliun. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, nilai investasi di sektor ini terus meningkat.

Pada 2022, nilai investasi di sektor infrastruktur dan jasa mencapai Rp496,9 triliun dan Rp567,1 triliun pada 2023. Sementara pada semester I 2024, nilainya sudah mencapai Rp342,8 triliun.

Selain infrastruktur dan jasa, sektor lain yang juga kerap mengantongi banyak investasi adalah industri pengolahan atau manufaktur; pertambangan; tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; kehutanan; dan perikanan.

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya sengaja membangun banyak proyek infrastruktur karena hal inilah yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia, termasuk untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

"Infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi, tetapi juga akan mengurangi biaya logistik," ucap Jokowi.

"Jadi pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," sambungnya.

Menurut Jokowi, efek paling dasar dari pembangunan infrastruktur adalah menambah peringkat daya saing bisnis di Indonesia. Hal ini yang kemudian mampu membuat investor yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita tahu, dari pembangunan infrastruktur ini, World Competitiveness Ranking kita naik, dari 34 melompat ke 27. Daya saing, itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada selain tentu saja kemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat," jelasnya.

"Begitu konektivitas tidak baik, begitu infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia? Tidak akan ada," tambahnya.

Oleh karenanya, menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur selama ia menjabat adalah agenda utama dan dampaknya diklaim sudah bisa dirasakan saat ini.

Salah satunya berupa pengurangan biaya logistk dari kisaran 24 persen menjadi 14 persen. Begitu juga dengan tingkat inflasi yang semula menyentuh kisaran 8-11 persen, kini bisa di bawah 3 persen.

Selain itu, investasi yang masuk turut memberi efek domino yang lebih besar pada perekonomian nasional. Misalnya, dapat menciptakan lapangan kerja sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.

Menurut data BKPM, investasi di periode kedua Jokowi berhasil menyerap 7.188.479 tenaga kerja Indonesia dengan rata-rata penyerapan 1.437.695 tenaga kerja per tahun.

Manfaat lain adalah terjadi pemerataan realisasi investasi. Sebab dulu, investasi terpusat di Pulau Jawa, tapi kini pulau-pulau lain juga mendapat banyak investasi, baik dari lokal maupun asing.

Pada 2021-2022 misalnya, Provinsi Riau berhasil masuk lima besar provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia. Nilainya mencapai Rp53,1 triliun pada 2021 dan Rp82,5 triliun pada 2022.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah yang masuk lima besar provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Tanah Air pada 2022-2024. Realisasi ini sejalan pula dengan kebijakan hilirisasi industri yang diterapkan di provinsi tersebut.

Tercatat, nilai investasi di Sulawesi Tengah mencapai Rp111,2 triliun pada 2022, Rp112 triliun pada 2023, dan Rp59,8 triliun pada semester I 2024.

Sementara dari segi proyek, salah satu mega proyek yang infrastruktur dasarnya tengah dikerjakan untuk menarik investasi adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Per 10 Oktober 2024, jumlah investasi yang masuk mencapai Rp58,41 triliun atau 58 persen dari target Rp100 triliun.

Edi Sopyan, seorang warga Suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur berharap mega proyek IKN tak hanya mampu mendatangkan investasi bagi negara, namun juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

"Kami berharap IKN terus berlanjut sehingga ini berdampak khususnya masyarakat di Kalimantan," ujar Edi.

Senada dengan Edi, Eka, warga asal Balikpapan juga berharap IKN tak hanya mendatangkan investasi, tapi mampu menjadikan IKN sebagai ikon Indonesia di mata dunia.

"Semoga IKN tetap terus berlangsung, berkembang lebih maju, jadi ikon Indonesia yang bebas polusi dan lebih baik lagi," tutur Eka.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur menggaet investasi membuat Indonesia banjir pendanaan, termasuk untuk para perusahaan rintisan (startup). Maka tak heran, lahir satu per satu startup di Indonesia.

Bahkan, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak, yaitu mencapai 2.646 startup sampai Agustus 2024.

Dari ribuan startup itu, terdapat 15 perusahaan yang berstatus unicorn alias startup dengan nilai valuasi lebih dari US$1 miliar dan dua perusahaan berstatus decacorn atau startup bervaluasi lebih dari US$10 miliar.

Beberapa di antaranya adalah Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, OVO, J&T Express, Blibli.com, Xendit, Ajaib, Kopi Kenangan, Akulaku, DANA, Kredivo Holdings, dan eFishery.

Indonesia hanya tertinggal dari Australia dengan 2.926 startup, Kanada 3.998 startup, Inggris 7.329 startup, India 17.062 startup, dan Amerika Serikat 80.639 startup.

Adapun dari jumlah startup di Indonesia, pemerintah memperkirakan sumbangan startup terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau perekonomian nasional berkisar 4,6 persen pada 2024. Sementara nilai investasi di ekosistem startup berkisar Rp22 miliar pada 2023.

Menurut Jokowi, sumbangan ekonomi dari startup terhadap perekonomian Indonesia akan terus meningkat ke depan. Hal ini sejalan dengan nilai ekonomi digital yang diperkirakan mencapai US$330 miliar di Asia Tenggara pada 2025.

Sementara proyeksi nilai ekonomi digital di Indonesia ada di kisaran US$146 miliar pada 2025 dengan prediksi pertumbuhan mencapai 20 persen per tahun.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut Indonesia memiliki potensi besar di bidang digital lewat banyaknya startup dan aplikasi yang dilahirkan anak bangsa.

Budi Arie menyebu tIndonesia berada di jajaran atas negara produsen startup tertinggi di dunia.

"Menurut data global startup, Indonesia adalah negara kedua pencetak startup. Jadi kalau soal jumlah, startup kita, termasuk yang terbesar, itu adalah pertumbuhan startup," ujar Budi Arie dalam acara Creativepreneur Summit 2024 di Jakarta Convention center (JCC), Minggu (25/8), dikutip dari Detikcom.

"Artinya ada gairah, ada ide, ada keinginan, ada kemauan. Tinggal startup-nya bisa jadi gede atau enggak itu persoalan lain lagi," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara milik PT Medikaloka Hermina Tbk (Hermina Group) di IKN Nusantara pada Jumat (11/10).

RS tersebut menjadi yang pertama beroperasi di ibu kota baru itu.

Direktur Utama Hermina Group Hasmoro melaporkan RS Hermina Nusantara adalah RS dengan bangunan berstandar internasional pertama di Grup Hermina.

Hasmoro mengatakan untuk membangun RS itu, perusahaan menggelontorkan investasi mencapai Rp650 miliar untuk masterplan dan telah terserap sebesar Rp500 miliar.

Bangunan RS berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi (m2) dengan luas bangunan master plan 28.210 m2 berkapasitas 200 tempat tidur (bed).

"Sebagai informasi, berdirinya rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang ke-50 di dalam grup Hermina," ujar Hasmodo dalam peresmian RS Hermina Nusantara di IKN.

Lantas siapa sosok pendiri RS Hermina?

Melansir situs resmi Hermina Hospitals, di balik berdirinya RS pertama di IKN itu ada sosok pengusaha wanita bernama Hermina Sulaiman. Ia memprakarsai berdirinya RS tersebut sejak 1967.

Mulanya, RS tersebut bernama Rumah Bersalin Djatinegara dengan kapasitas tujuh tempat tidur.

Kemudian pada 1970, Hermina Sulaiman bersama dokter spesialis kebidanan dan kandungan Budiono Wibowo mengembangkan fasilitas pelayanan menjadi 13 tempat tidur dan nama RS diubah menjadi Rumah Bersalin Hermina.

Setelah 13 tahun beroperasi, Hermina membentuk Yayasan Hermina untuk pengembangan rumah bersalin, yang kemudian mengajukan izin mendirikan rumah sakit. Sehingga, pada 25 April 1985 berdirilah Rumah Sakit Bersalin Hermina secara resmi.

Perluasan lahan dan bangunan RS tersebut terus dilakukan sejak 1991 hingga akhirnya berkembang menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Djatinegara.

Sepanjang beroperasi, Hermina juga mengubah status yayasan nirlabanya menjadi korporasi dengan nama PT Medikaloka Hermina (MH) pada 1999.

Di bawah yayasan Medikaloka Hermina, rumah sakit tersebut juga berhasil berekspansi membuka rumah sakit pertama di luar jawa, yaitu di Palembang pada 2011. Medikaloka Hermina kemudian terus berkembang mendirikan Hermina Tower di Kemayoran, Jakarta Pusat dan mulai beroperasi pada 2016.

Sampai dengan sekarang, Rumah Sakit Hermina telah memiliki 50 rumah sakit dengan kategori Rumah Sakit Umum (RSU) di 31 kota di Indonesia termasuk di IKN.

Pada 16 Mei 2018, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten HEAL.

Berdasarkan informasi di BEI, RS Hermina adalah milik dari beberapa orang yang mempunyai saham di dalamnya seperti Yulisar Khiat, Hasmoro, Binsar Parasian Simorangkir, Lydia Immanuel, Husen Sutakaria, Meijani Wibowo, hingga PT Astra International Tbk.

Menteri Komunikasi Dan Informatika, Budi Arie Setiadi, resmi memblokir aplikasi e-commerce, Temu, asal Tiongkok.Budi Arie memastikan, aplikasi e commerce tersebut tak dapat beroperasi di Indonesia, meskipun diisukan akan mengakuisisi e-commerce lokal, agar dapat berbisnis di dalam negeri.Selain aplikasi Temu, ada juga aplikasi asal negara Tiongkok lainnya, yang ditolak masuk ke pasar dalam negeri, yakni Shein.Selain mengganggu ekosistem UMKM aplikasi yang menghubungkan langsung antara pabrikan dengan konsumen akhir secara langsung, dinilai mengancam keberadaan UMKM hingga jutaan tenaga kerja di Tanah Air.Shein merupakan e-commerce yqng menjual baju dan barang kosmetik, yang memiliki konsep sama seperti Temu. Yaitu produsen langsung ke konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin menangkap pengusaha sawit yang memiliki lahan bodong atau tidak terdaftar.

"Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare (ha) tidak register. Beliau (Prabowo) bilang, 'Bang, kita tangkap aja'. 'Tenang Mr. President', saya bilang. 'Biar bapak dilantik, nanti terserah'. Dan kita siapkan data yang benar," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut mengungkap langkah audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa digunakan untuk mengetahui permasalahan di suatu kementerian.

"BPKP mengaudit kementerian/lembaga, dari situ kita tahu karena pengalaman saya selama empat tahun terakhir ini, dengan mengaudit itu I understand the anatomy of the problem di kementerian," imbuhnya.

Ia mencontohkan ada kementerian yang tidak memiliki data lahan sawit, dan kemudian diketahui terdapat 3,1 juta ha lahan sawit yang tidak terdaftar.

"Misalnya ada satu kementerian, data kelapa sawit dia enggak punya. Berapa juta ha kita punya. Bagaimana kita bisa dapatkan sumber yang bagus?" kata Luhut.

Luhut pun optimistis Prabowo dapat membawa kemajuan ekonomi Tanah Air. Ia melihat Prabowo memiliki semangat yang tinggi untuk mengakselerasi kebijakan yang menguntungkan, termasuk menangkap pengusaha sawit bodong.

"Jadi, saya lihat spirit daripada presiden terpilih itu kencang, gasnya itu kencang, malah mungkin perlu direm-rem sedikit," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembentukan family office di Indonesia terkendala oleh salah satu kementerian. Namun, ia tidak menyebutkan kementerian yang dimaksud.

Padahal, pembangunan family office disebut sudah mendapat restu presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Koordinasi antar kementerian/lembaga itu kadang kita mempersulit diri kita sendiri. Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya lapor pada presiden terpilih beliau mengatakan 'bang setuju'. Kita kerjakan, tapi berhenti di satu kementerian hanya karena, enggak ngerti kenapa," ujar Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

Luhut pun menyayangkan Malaysia justru jadi lebih dulu mengumumkan pembangunan family office. Padahal, kata Luhut, 28 ribu orang kaya berpotensi menyimpang uangnya di Indonesia. Ia pun mengatakan telah bertemu dengan orang-orang kaya itu di Bali.

Tak hanya itu, Luhut juga menurunkan tim untuk mempelajari family office di Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi.

Namun, pendirian family office justru terkendali di satu kementerian. Kendati demikian, ia optimistis Prabowo akan tetap melanjutkan pembangunan family office.

"Saya bilang presiden terpilih dua minggu lalu, saya bilang begini 'Mr president look at Malaysia mendahului kita'. (Prabowo bilang) 'udah bang kita cepatkan'. Jadi saya optimis dengan presiden terpilih ini," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/7).

Pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Adapun family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak.

Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

Maskapai Pelita Air menjadi partner resmi band Maliq & D'Essentials yang segera menyelenggarakan tur bertajuk "Can Machines Fall In Love Album Tour 2024" mulai Oktober hingga Desember 2024.

Tur Can Machines Fall In Love Album 2024 akan berlangsung di beberapa kota yang juga merupakan destinasi Pelita Air, seperti Bali, Surabaya dan Yogyakarta.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa kolaborasi ini menandakan komitmen Pelita Air sebagai bagian dari Pertamina dalam upaya meningkatkan nilai sebagai maskapai penerbangan dengan layanan berkualitas.

"Kepercayaan yang diberikan oleh Maliq & D'Essentials menunjukkan kualitas layanan penerbangan yang dimiliki oleh Pelita Air. Semoga kolaborasi ini dapat membuat Pelita Air untuk terbang lebih tinggi," kata Fadjar.

Sementara, dalam konferensi pers Tour MAD 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu (9/10), Maliq & D'Essentials mengungkapkan bahwa kolaborasi unik yang terjalin dengan Pelita Air merupakan hal baru yang dapat mendekatkan personel band dengan para penggemar.

"Ini adalah hal baru dan menarik bagi Maliq & D'Essentials agar lebih dekat dengan penggemar. Apalagi ini adalah tur pertama bagi Maliq & D'Essentials dengan konsep yang sangat baru," kata Widi Puradiredja, drummer Maliq & D'Essentials.

Sebelumnya, Pelita Air dan Maliq & D'Essentials pernah menggarap project in-flight music berjudul "Terang Kala Pelita" yang hingga kini memberikan pengalaman terbang yang mengesankan bagi penumpang.

Sebagai partner resmi Maliq & D'Essentials, Pelita Air menyatakan telah mempersiapkan beragam kejutan bagi para penumpang dan penggemar Maliq & D'Essentials, khusus pada penerbangan rute Denpasar, Surabaya, dan Yogyakarta. Kejutan itu juga menjadi bagian komitmen menciptakan pengalaman terbang yang berbeda, khususnya bagi mereka yang akan menghadiri tur ini.

Selain menjadi partner tur, Pelita Air juga menggandeng vokalis Maliq & D'Essentials, Angga Puradiredja, untuk berperan sebagai pilot dalam Television Commercial (TVC) terbaru Pelita Air.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini menandai babak baru antar kedua merek yang diharapkan mempererat hubungan Pelita Air dengan para pelanggan, juga Maliq & D'Essentials dengan penggemarnya di Indonesia.

Perusahaan perangkat lunak multinasional asal Jerman, SAP SE mengumumkan sejumlah inovasi terbaru di bidang Artificial Intelligent (AI) yang diklaim mampu mendorong transformasi bisnis. Salah satunya adalah Joule, seorang kopilot AI generatif yang canggih dan mampu menyelesaikan urusan bisnis yang kompleks.

Joule dilengkapi dengan agen AI kolaboratif yang memiliki keahlian khusus di berbagai bidang bisnis. Dalam kolaborasi itu, para agen bekerja sama menyelesaikan berbagai tugas yang memakan waktu, seperti menyelesaikan sengketa manajemen atau merampingkan proses keuangan.

Dengan demikian, karyawan akan dapat berfokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis.

Pada saat bersamaan, SAP juga memperkenalkan SAP Knowledge Graph, solusi penghubung berbagai data SAP yang akan memberik pemahaman lebih mendalam tentang bisnis. Sehingga, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan.

Anggota Executive Board SAP SE, SAP Product Engineering, Muhammad Alam, menyatakan inovasi SAP ini mendorong pencapaian bisnis yang nyata, yang membantu pelanggan memanfaatkan kekuatan AI, data, serta solusi pengembangan baru untuk memacu pertumbuhan.

Muhammad Alam menambahkan, dengan pemanfatan keahlian bisnis dan teknologi SAP, inovasi AI itu diyakini akan membentuk kemitraan baru antara manusia dan AI demi perubahan lanskap bisnis modern.

Adapun kedua studi kasus yang dipaparkan di TechEd yang memperlihatkan kekuatan transformasional agen AI antara lain, adalah kasus manajemen sengketa. Di sini, agen AI otonom digunakan untuk menganalisa dan menyelesaikan skenario resolusi sengketa, termasuk faktur yang salah dan hilang, kredit yang tidak tercatat, dan pembayaran yang ditolak atau terduplikasi.

Kasus kedua adalah akuntansi keuangan yang menggunakan agen AI otonom untuk merampingkan proses keuangan kunci melalui otomatisasi pembayaran tagihan, pemrosesan faktur, dan pembaruan buku besar sambil menangani ketidaksesuaian atau kesalahan.

Optimalisasi Kekuatan Data

Inovasi AI SAP juga memiliki keahlian data bisnis berupa SAP Knowledge Graph yang dapat diakses melalui SAP Datasphere dan Joule pada kuartal I tahun 2025, yang akan memberikan pemahaman bisnis melalui pemetaan hubungan dan konteks di seluruh lanskap data SAP yang luas.

Dengan menawarkan koneksi antar entitas bisnis, seperti pesanan pembelian, faktur, dan pelanggan, solusi SAP Knowledge Graph dapat mengurangi kompleksitas pemodelan data manual secara signifikan.

Pada SAP Knowledge Graph, disematkan AI dalam semantik bisnis khusus SAP guna mengurangi risiko hasil yang tidak akurat atau tidak relevan, serta memudahkan organisasi membangun aplikasi cerdas dengan pemanfataan AI generatif yang lebih efektif.

Lebih dari itu, SAP juga meluncurkan serangkaian inovasi untuk terus menggerakkan inovasi AI Bisnis. Kemampuan pengembang AI generatif baru ini mencakup penjelasan kode dan pencarian dokumentasi di platform perusahaan untuk memperluas solusinya, SAP Build, yang akan mendukung pengembang Java dan JavaScript.

Selain itu, SAP Build juga menambahkan fitur Wizard Extensibility yang membuka akses SAP Build langsung dari SAP S/4HANA Cloud Public Edition, menyederhanakan proses ekstensi. Sementara, pengembang ABAP dan tim fusion akan mendapatkan akses mudah ke alat pengembangan ABAP Cloud dari SAP Build.

Terakhir, SAP menyatakan telah memenuhi janji untuk meningkatkan keterampilan 2 juta orang di seluruh dunia pada 2025. Lewat inisiatif ini, perusahaan menurunkan kesenjangan keterampilan digital dunia melalui sertifikasi berbasis peran, materi pelatihan gratis, kesempatan praktis bagi pengembang, dan lainnya.

Ke depannya, SAP masih akan terus memperluas portofolio peluang pembelajaran terkait AI yang berkembang, termasuk kursus tentang AI generatif, etika AI, dan alat serta platform AI canggih SAP.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 50 juta pekerja di Indonesia digaji Rp500 ribu per minggu dengan durasi kerja di bawah 20 jam per minggu. Artinya, pekerja tersebut menerima gaji sekitar Rp2 juta per bulan.

Padahal, perbandingan jumlah pekerja dengan penduduk masih cukup baik yakni satu banding satu.

"Hari ini ada 142 juta rakyat Indonesia yang bekerja, jadi kita ini sekarang kalau dihitung secara dependent ratio kita sudah satu banding satu terhadap jumlah penduduk kita yang 280 juta. Jadi luar biasa sebenarnya," kata Suharso dalam Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/10).

"Tapi begitu melihat distribusinya sangat tidak normal. Yang 50 juta pekerja kira-kira kerjanya di bawah 20 jam per minggu dan dibayar hanya Rp500 ribuan," sambungnya.

Suharso mengatakan yang perlu dicari adalah bagaimana dan di sektor apa agar durasi pekerja yang di bawah 20 jam per minggu itu bisa naik menjadi setidaknya 30 per jam, atau pekerja tetap bekerja 20 jam per minggu tetapi digaji Rp4 juta per minggu.

Karena itu, ia mengajak dunia usaha untuk ikut memetakan jenis pekerjaan dari sektor mana untuk mengatasi masalah tersebut.

"Yang tahu ini ibu, bapak-ibu CEO, di mana, di jenis kerjaan apa, di level mana, sektor apa, ketertarikan apa pekerjaan itu ada. itu menurut saya perlu dijawab," katanya.

Suharso sebelumnya juga pernah menyinggung soal 40 juta warga Indonesia bergaji Rp 5 juta ke bawah dan memiliki tanggungan keluarga banyak.

"Ada 40 juta pekerja, pekerja kelompok 40 persen terbawah memiliki upah hanya Rp 5 juta. Dan keluarga ini jumlahnya banyak. Bisa-bisa kalau dibagi habis ke 5 orang, kira-kira Rp 1 juta per bulan," kata Suharso dalam Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Regsosek di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dikutip DetikFinance, Kamis (20/6).

Pada saat yang sama, Suharso juga mengungkap 10 juta orang Indonesia berpendapatan di atas Rp23 juta dengan jumlah anggota keluarga lebih sedikit dibandingkan kelompok 40 juta pekerja dengan gaji terbawah.

"Kalau kelompok yang 10 persen, 10 juta orang dengan pendapatan di atas Rp 23 juta dan keluarganya lebih sedikit. Jadi lebih kaya, jumlah anggota household, rumah tangganya bisa di bawah 3 orang," tuturnya.

Pertumbuhan ekonomi di pusaran industri nikel Tanah Air kian bermekaran seiring dengan penerapan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Buktinya, tengoklah pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi dan Maluku yang menjadi pusat cadangan bijih nikel terbesar di Indonesia.

Laporan Peluang Investasi Nikel Indonesia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2020 mengungkapkan beberapa provinsi di kedua pulau itu menyimpan sumber nikel yang sangat besar.

"Cadangan nikel sebagian besar 90 persen tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara," ungkap laporan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua mencapai 10,24 persen pada semester I 2024. Capaian ini menjadikan ekonomi Maluku dan Papua sebagai yang tertinggi dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.

Sementara ekonomi Sulawesi tumbuh 6,2 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi menjadi tertinggi kedua di Indonesia setelah Maluku dan Papua.

Jika merujuk pada data pusat sumber nikel nasional, terdapat tiga provinsi di Sulawesi yang memiliki potensi nikel terbesar, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Data BPS mencatat ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 10,11 persen pada semester I 2024. Sementara ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 4,9 persen dan Sulawesi Tenggara 5,66 persen pada periode yang sama.

Sedangkan di Maluku, provinsi dengan potensi nikel terbesar ada di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 11,3 persen pada semester I 2024.

Menurut BPS, industri pengolahan menjadi salah satu sumber pertumbuhan bagi provinsi-provinsi tersebut dengan pertumbuhan tertinggi ada di Sulawesi Tengah yang mencapai 19,89 persen.

Bahkan, kondisi ini tak hanya terjadi pada semester I 2024, pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi kaya sumber nikel itu memang sudah mulai merangkak sejak beberapa waktu terakhir, khususnya Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Pada akhir 2023 misalnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 11,91 persen dan Maluku Utara 20,49 persen. Semuanya berkat hilirisasi industri.

"Industrialisasi yang kita sebut program hilirisasi nikel di dua provinsi tersebut memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah," kata Plt. Kepala BPS Amalia Widyasanti.

Selain mendapat berkat dari kebijakan industri hilirisasi nikel, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut juga mendapat berkah dari pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, menurut catatan BPS, daerah-daerah tersebut turut menyuplai kebutuhan aktivitas konstruksi di IKN.

"Industri yang memang cukup besar bahwa di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang, terutama feronikel, di dua wilayah itu," demikian Amalia.

Lebih lanjut, terdapat beberapa kawasan industri yang berdiri di provinsi sumber nikel Indonesia. Aktivitas di kawasan industri tersebut memberi dampak bagi ekonomi masing-masing provinsi.

Misalnya ada Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara, dan Kawasan Industri Weda di Maluku Utara.

Begitu juga dengan banyaknya wilayah eksplorasi dan operasi produksi yang banyak tersebar di empat provinsi tersebut. Data Kementerian ESDM mencatat ada 154 wilayah berstatus Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 Kontrak Karya (KK) di Sulawesi Tenggara.

Sementara di Sulawesi Tengah ada 85 IUP, Sulawesi Selatan ada 34 IUP, dan di Maluku Utara ada 44 IUP dan 1 KK sampai 2020. Sedangkan di Maluku ada 2 IUP, Papua ada 1 UIP dan 1 KK, dan Papua Barat ada 3 IUP dan 1 KK.

Secara total, setidaknya ada 292 IUP dan 4 KK di Indonesia. Sementara jumlah smelter atau fasilitas pemurnian ada 11 smelter se-Indonesia sampai 2020.

Namun seiring dengan kebijakan hilirisasi industri, pembangunan smelter pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Kementerian ESDM per Oktober 2023 mencatat jumlah smelter sudah mencapai 116 smelter.

Selain membuka pusat pertumbuhan baru, dampak positif lain hilirisasi adalah langsung pada warga lokal.

Salah satunya Yusi Simamora, warga Desa Bunta, Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Yusi mengatakan toko miliknya yang menjual bahan-bahan bangunan semakin ramai sejak kehadiran smelter nikel di daerahnya.

"Puji Tuhan, dampaknya cukup baik, semakin ramai dan semakin banyak orang yang membutuhkan bahan-bahan untuk membangun rumah, banyak pembeli yang kita rasakan," ungkap Yusi seperti dikutip dari detikcom, Juli 2024.

Keberadaan perusahaan pun membawa dampak lainnya. Ini macam PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang membangun fasilitas air bersih bagi penduduk lokal di Desa Bahomakmur, Morowali, Sulawesi Tengah.

Terminal air itu terletak strategis di tengah desa Bahomakmur. Berada di area tinggi, memudahkan masyarakat setempat untuk akses pengambilan air baku yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fasilitas yang dibangun oleh PT IMIP itu direalisasikan melalui program IMIP Peduli yang tergabung dalam pelbagai perusahaan di kawasan industri itu.

Selain fasilitas terminal air bersih di desa Bahomakmur, perseroan juga menyerahkan terminal air baku di desa Fatufia dan Labota.

Ketiga daerah ini menjadi langkah awal PT IMIP dalam berkontribusi menyediakan air baku yang layak pakai di sekitar kawasan industri. Kualitas air yang diproses melalui Water Treatment Plant (WTP) ini sangat terjamin dan layak dipakai karena telah melalui uji kesehatan.

Kepala desa Bahomakmur Sutarni mengatakan penyerahan terminal air baku yang diberikan PT IMIP akan digunakan sebaik mungkin untuk dimanfaatkan bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, di Bahomakmur terdapat sebanyak enam dusun, yang terdiri dari 1.475 kepala keluarga (KK) yang bermukim didalamnya terdapat kurang lebih 40 ribu orang.

"Semoga air baku ini dapat memenuhi kebutuhan air yang ada di desa. Kedepannya diharapkan dari PT IMIP agar menambahkan lagi terminal air bersih ini, karena kepadatan penduduk semakin meningkat," kata Sutarni dalam rilis resmi IMIP.

Lanjut Sutarni, terminal air baku diletakkan di posisi yang tinggi, kedepan akan memudahkan bagi masyarakat karena akses air langsung turun ke bawah tidak menggunakan mesin lagi.

"Dengan hadirnya air ini di Bahomakmur semakin sejuk, berkah karena penyerahan saat Ramadan. Semoga dapat mengantisipasi masalah air bersih di Bahodopi," katanya.

Presiden Jokowi mengungkapkan kebijakan hilirisasi industri merupakan langkah yang perlu diambil pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia.

Sebab selama ini, komoditas sumber daya alam Indonesia kerap diekspor dalam bentuk mentah sehingga nilainya rendah. Padahal, jika diolah terlebih dahulu di dalam negeri, ia meyakini nilai tambahnya bisa berkali lipat.

Selain itu, ujar Jokowi, justru negara-negara lain yang mengimpor komoditas mentah dari Indonesia yang mendapat nilai tambahnya karena mereka yang mengolah komoditas tersebut.

"Negara yang mengimpor bahan-bahan mentah kita semuanya menjadi negara maju. Kita yang memiliki sumber daya alam, ekspor hanya bahan mentah tidak bisa berkembang menjadi negara maju," ucap Jokowi.

Sehingga, menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan.

"Nikel sebelum tahun 2020 hanya mencapai US$1,4 miliar sampai US$2 miliar, tapi setelah kita stop ekspor, tahun lalu nilainya mencapai US$34,8 miliar. Artinya, hampir Rp600 triliun nilai tambah yang kita miliki sendiri," jelasnya.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5 persen hanya sekedar angka di atas kertas semata. Pasalnya, dampak ke dalam negeri tak terlihat.

Ia pun menggambarkan pertumbuhan ekonomi ini seperti perusahaan yang neracanya bagus tapi arus kasnya rusak dan memiliki banyak utang.

"5 persen itu angka yang ditulis BPS (Badan Pusat Statistik) berdasarkan dokumen. Sama kayak perusahaan neraca bagus tapi cash flow rusak. Boleh saja bagus neraca, tapi isinya utang," ujar pria yang akrab disapa JK ini saat berbincang dengan Gita Wirjawan melalui tayangan Youtube mantan menteri perdagangan tersebut yang dikutip pada Jumat (11/10).

Oleh karenanya, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin dicapai Presiden terpilih Prabowo Subianto hanyalah angan saja. Sebab, pertumbuhan 5 persen saja tidak mencerminkan pertumbuhan itu sendiri.

"5 persen pun masih perlu kita urai lebih baik," imbuhnya.

Pertumbuhan yang menurut JK tidak riil ini tercermin dari kinerja ekspor. Meski catatan BPS menyebutkan surplus, tapi tak ada uangnya yang masuk ke dalam negeri, melainkan ke negara lain, terutama dari komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

"Contohnya ekspor kita memang di neraca, di BPS tinggi, tapi kalau didetailkan devisa kemana? Ini lari ke China, Singapura," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia pernah mengusulkan agar sistem ekspor Indonesia dibuat seperti Malaysia dan Thailand. Dalam hal ini, hasil ekspornya itu diterima dalam bentuk mata uang masing-masing seperti ringgit dan bath.

Namun, hingga saat ini, hal itu tidak dilakukan. Imbasnya, devisa hasil ekspor terus melayang ke negara lain.

"Jadi untuk apa ekspor banyak-banyak nikel kalau terus lari ke China itu dolar, devisanya. Buat apa ekspor batu bara kalau lari semua ke Singapura, nothing," pungkasnya.