Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala Kajati Sulsel, Agus Salim, dan Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu.

Agus menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan atas hak-hak tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

"Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban mereka dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7).

Menurutnya, permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Pada kesempatan yang sama, Mintje menggarisbawahi pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak dasar dan fundamental bagi setiap pekerja.

"Melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan, kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan," ucap dia.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dalam PKS tersebut terdapat tiga poin utama. Pertama adalah penegakan hukum dan kepatuhan dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya penindakan terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan tenaga kerja dan membayar iuran tepat waktu.

Selanjutnya terkait penegakan kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong dan memperkuat kepatuhan Pemda terhadap Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021. Terakhir tentang edukasi dan sosialisasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja mengenai hak dan kewajiban mereka terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Dengan sinergi yang kuat antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan sejahtera," pungkas Mintje.

Kerja sama antara Kejati Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di Sulawesi Selatan. Diharapkan langkah bersama ini dapat meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja dan memastikan mereka mendapatkan manfaat yang optimal dari program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sejak 2021 hingga tahun ini ekspor mobil dari Indonesia mengalami tren peningkatan. Filipina merupakan negara tujuan ekspor terbesar mobil buatan Indonesia.

Menurut catatan BPS nilai ekspor mobil Indonesia mencapai US$2,78 miliar pada Januari-Juni 2024 yang mewakili 2,4 persen ekspor nonmigas.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tren kenaikan ekspor sudah terasa sejak 2021. Saat itu nilai ekspor US$3,39 miliar, kemudian naik menjadi US$5,57 miliar pada 2022 dan meningkat lagi menjadi US$6,12 miliar pada 2023.

"Jika dilihat secara historis, dari tahun 2021 hingga 2023, nilai ekspor mobil dari Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun pada Januari sampai dengan Juni 2024 sedikit lebih rendah peningkatannya dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu," ujar Amalia, Senin (15/7), diberitakan Antara.

Filipina menjadi negara paling besar yang menyerap ekspor mobil dari Indonesia yaitu sebesar 27,64 persen. Negara lainnya yang terbesar adalah Vietnam 16,17 persen dan Arab Saudi 15,52 persen.

"Jika dilihat menurut negara tujuannya maka Filipina merupakan negara tujuan utama yang mencakup 27,64 persen dari total nilai ekspor mobil dari Indonesia atau sekitar satu dari empat mobil yang diekspor dari Indonesia ini dikirim ke Filipina. Selain itu, mobil dari Indonesia juga banyak diekspor ke Vietnam dan Arab Saudi," ucap Amalia.

Ekspor mobil produksi Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada 2021 jumlahnya 294.639 unit, naik menjadi 473.602 unit pada 2022 dan ke level 505.134 unit pada 2023.

Saat ini Indonesia memiliki kapasitas produksi mobil lebih dari 2,1 juta unit per tahun. Pada 2023 total produksi mobil hanya 1,39 juta unit dan menempatkan Indonesia sebagai negara produsen terbesar ke-15 di dunia.

Pada 2023 penjualan domestik Indonesia mencapai 1 juta unit, ini berada di urutan terbesar ke-17 di dunia dan merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengkritik presiden terpilih Prabowo Subianto yang dinilai ngegas ingin mengerek utang, padahal belum resmi dilantik.

Ia menyoroti bagaimana Prabowo beserta timnya kerap melontarkan wacana menaikkan rasio utang menjadi 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika benar, maka utang akan bengkak dari kebijakan yang berlaku saat ini di kisaran 30 persen dari PDB.

"Jadi, jangan main-main. Jangan ngegas terus. Kalau Pak Prabowo bawaannya ngegas, ke luar negeri ngomong terus soal ini utang naik 50 persen dari PDB, dari sekarang 30 persen. Artinya, defisitnya setiap tahun akan di atas 3 persen," jelasnya selepas Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Nah, UU Keuangan Negaranya harus diubah dulu. Itu sinyal yang jelek semua, belum apa-apa udah ngegas (berutang), tidak dihitung strategi bagaimana meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," tambah Faisal.

Faisal mengkritik ucapan bahwa utang Indonesia masih aman, yakni di bawah 40 persen dari PDB. Menurutnya, itu indikator untuk negara maju.

Ia menegaskan ada perbedaan mencolok dari negara maju dan Indonesia, salah satunya rasio pajak (tax ratio). Faisal menyebut tax ratio di Indonesia masih rendah.

"Itu indikator negara maju yang tax ratio-nya 20 persen-30 persen, kita cuma 10 persen," tegasnya.

"Kemampuan kita membayar utang dari tax ratio ya. Kalau tax ratio-nya flat bahkan turun terus, kan jadi berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam (berbagai keperluan lain) jadi susah," tutup Faisal.

Sebelumnya, adik kandung Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo mengklaim sudah melapor ke Bank Dunia perihal rencana mengerek batas utang negara.

Ia mengakui rencana ini dilakukan demi membiayai program ambisius Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, salah satunya makan bergizi gratis. Kendati, Hashim mengklaim kenaikan rasio utang bakal dilakukan bersama-sama dengan upaya menambah pendapatan.

"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang tetap hati-hati," ucap Hashim saat berbincang dengan Financial Times pada Kamis (11/7).

"Idenya adalah untuk menambah pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," sambungnya.

Sejumlah anggota holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi diterpa masalah keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir sampai membentuk task force alias satuan tugas (satgas) untuk merestrukturisasi dan menyembuhkan BUMN Farmasi yang sakit.

Lantas perusahaan pelat merah farmasi mana saja yang terkena masalah keuangan?

PT Kimia Farma Tbk berencana menutup lima pabrik obat dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Hal ini juga tak lepas dari kerugian yang menjangkit perusahaan.

Direktur Produksi dan Supply Chain Hadi Kardoko mengatakan langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya keberlanjutan bisnis.

"Kemudian kenapa 2-3 tahun? tentu kami dalam melakukan rasionalisasi sangat memperhitungkan bisnis continuity dan kita mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada," Hadi dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) seperti dikutip dari Detik Finance, Selasa (25/6).

Ia menyebut penutupan pabrik di bisnis farmasi tidak bisa dilakukan begitu saja. Oleh karena itu, memerlukan waktu.

Selain itu, Hadi mengatakan perusahaan harus menyesuaikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maupun instansi terkait. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan ketersediaan obat di masyarakat.

Kimia Farma sendiri mencatatkan rugi sebesar Rp1,82 triliun pada 2023. Kerugian ini terjadi imbas kenaikan beban usaha terjadi secara dominan pada anak usaha perusahaan, PT Kimia Farma Apotek (KFA), di mana pada 2023 meningkat hingga 35,53 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp4,66 triliun.

Selain itu, Kimia farma juga menemukan dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi pada KFA, pada periode 2021-2022.

Temuan ini didapat usai KAEF menjalankan 'bersih-bersih', program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, pada KFA bersama pemegang saham.

"Saat ini manajemen KAEF tengah menelusuri lebih lanjut atas dugaan tersebut melalui investigasi yang dilakukan oleh pihak independen. Adanya faktor-faktor di atas mengakibatkan kerugian KAEF secara konsolidasi pada 2023 mencapai Rp1,82 triliun," tulis Direktur Utama KAEF David Utama melalui keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud atau kecurangan pada PT Indofarma Global Medika (IGM) yang merugikan negara Rp436,87 miliar.

Anak usaha PT Indofarma (Persero) itu diduga melakukan 10 fraud. Hal ini dibongkar oleh Bos PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya selaku pimpinan Holding BUMN Farmasi.

Fraud pertama, Shadiq menyebut ada indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, yakni IGM. Kerugian Rp157,33 miliar ini timbul dari transaksi unit bisnis fast moving consumer goods (FMCG).

"Kemudian, (kedua) indikasi kerugian IGM dengan penempatan dan pencairan deposito beserta bunganya senilai Rp35,07 miliar," ungkap Shadiq soal fraud kedua Indofarma dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Farmasi di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Ketiga, indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito beserta bunga senilai Rp38,06 miliar pada Bank Oke. Keempat, indikasi kerugian Rp18 miliar atas pengembalian uang muka yang tak masuk ke rekening Indofarma Global Medika.

Kelima, pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa didasari transaksi. Shadiq menyebut ini menimbulkan indikasi kerugian sebesar Rp24,35 miliar.

Keenam, kerja sama distribusi alat kesehatan TeleCTG dengan PT ZTI tanpa perencanaan memadai yang berpotensi merugikan Rp4,50 miliar. Pembayaran yang melebihi invoice dan berpotensi merugikan IGM senilai Rp10,43 miliar atas stok TeleCTG yang tidak terjual.

"Ketujuh, pinjaman melalui fintech bukan untuk kepentingan perusahaan berindikasi kerugian IGM sebesar Rp1,26 miliar," tuturnya.

Kedelapan, kegiatan usaha masker tanpa perencanaan memadai yang berindikasi fraud senilai Rp2,67 miliar. Ini juga berdampak pada penurunan nilai persediaan masker serta berpotensi kerugian Rp60,24 miliar atas piutang macet PT Promedik dan imbas sisa masker Rp13,11 miliar.

Kesembilan, pembelian dan penjualan rapid test panbio PT IGM tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian senilai Rp56,70 miliar. Ini juga berdampak atas piutang macet PT Promedik.

Kesepuluh, Indofarma membeli dan menjual PCR kit covid-19 senilai Rp5,98 miliar pada 2020-2021, juga menyangkut piutang macet PT Promedik Rp9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR kit covid-19 yang kedaluwarsa.

Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) sepakat mengembangkan energi terbarukan di Bangladesh. Pengembangan itu diwujudkan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 500 MW di daerah Moheshkhali dan di berbagai area lain yang potensial di Bangladesh.

Kesepakatan Pertamina NRE dan CPGCBL dituangkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Managing Director CPGCBL Abul Kalam Azad dan Pelaksana Tugas CEO Pertamina NRE Fadli Rahman. Disaksikan Chief Financial Officer Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah, MoU ini diteken di Crystal Ballroom Hotel Intercontinental, Dhaka, Bangladesh, Senin (15/7).

"Kami menyambut sangat baik kerja sama antara CPGCBL dan Pertamina NRE. CPGCBL adalah perusahaan listrik yang terkemuka di Bangladesh. Dan Pertamina NRE memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola portofolio energi bersih," ujar Nelwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/7).

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari MoU government to government (G2G) yang ditandatangani Indonesia dan Bangladesh pada 2017 silam.

Selain itu, MoU ini juga akan mencakup pembangunan fasilitas pendukung dan menjadi dasar pengembangan kerja sama lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Nelwin berujar, kerja sama strategis ini bakal menandai langkah menuju pemanfaatan solusi dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Bangladesh.

"Saya yakin kemitraan strategis ini menjadi pondasi untuk kerja sama yang tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional kami, tetapi juga mendorong pertumbuhan, inovasi, kesuksesan bersama, serta mendukung keamanan energi nasional Bangladesh," kata Nelwin.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kerja sama dengan CPGCBL merupakan salah satu upaya Pertamina NRE dalam menangkap peluang untuk ekspansi bisnis di luar negeri.

"Kami mendukung ekspansi Pertamina NRE, sejalan dengan kompetensinya dalam pengelolaan energi baru terbarukan. Sebagai subholding, Pertamina NRE juga menunjukkan komitmennya untuk memperbesar bisnisnya secara mandiri," jelas Fadjar.

Pertamina NRE sendiri berkomitmen untuk berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur inovatif guna mendukung transisi energi. Saat ini, Pertamina NRE telah mengoperasikan lebih dari 2,7 Gigawatt portofolio pembangkit listrik yang mencakup gas to power, solar PV, geothermal, dan biogas.

Adapun kerja sama ini juga disambut baik oleh CPGCBL. Abul Kalam menyampaikan, Pertamina NRE memiliki pengalaman panjang dan portofolio bisnis energi bersih yang mumpuni di Indonesia.

"Semoga kerja sama ini bisa mendorong pengembangan energi bersih di Bangladesh dan saling menguntungkan bagi dua belah pihak," ujar Abul.

Sebagai informasi, CPGCBL merupakan perusahaan milik Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh. Perusahaan ini didirikan sebagai perusahaan publik dengan tujuan bisnis utama untuk menghasilkan listrik.

Karena itu, penandatanganan MoU antara CPGCBL dan Pertamina NRE merupakan tonggak penting dalam perjalanan menuju masa depan energi berkelanjutan bagi masyarakat Bangladesh. Kemitraan ini diharapkan dapat membawa kemajuan yang signifikan di sektor energi terbarukan di Bangladesh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan kunjungan kenegaraan pada Selasa (16/7).

Ia menyatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan UEA, terutama di bidang ekonomi dan investasi.

"Termasuk di dalamnya itu (bahasan investasi IKN). Beberapa nanti akan ada penandatanganan MoU Business to Business (B to B), yang disaksikan oleh kedua pemerintah UEA dan Indonesia," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7).

Jokowi menyebut bahwa dalam satu dekade terakhir, hubungan antara kedua negara telah berkembang pesat. UEA menurutnya sudah sebagai salah satu mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah.

Selain itu, UEA menurut Jokowi juga menjadi negara Timur Tengah pertama yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA dengan Indonesia

Presiden Jokowi juga menyampaikan kemitraan strategis antara Indonesia dan UEA mencakup sektor-sektor penting seperti energi bersih, yang ditandai dengan kerja sama pengembangan energi surya di Waduk Cirata.

Apabila agenda rampung secara keseluruhan, Jokowi akan kembali ke Indonesia pada Rabu (17/7).

"Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti, saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis. Tentunya kerja sama-kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya oleh pemerintah baru nantinya," ujar Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Abu Dhabi adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.

Kemudian Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Mohamad Yusuf Permana.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.224 pada Selasa (16/7). Indeks saham melemah 54,57 poin atau minus 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,8 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 12,02 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 273 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 247 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, lima sektoral melemah, dan satu sektoral stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,20 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,6 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,18 persen.

Bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,43 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,70 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,58 persen

Bursa Amerika perkasa. Indeks S&P 500 naik 0,25 persen, indeks NYSE menguat 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,40 persen.

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.179 per dolar AS pada Selasa (17/3). Mata uang Garuda melemah 9 poin atau minus 0,06 persen dari penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp16.203 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Senada, mata uang di kawasan Asia mayoritas melemah. Yuan China turun 0,11 persen, dolar Singapura merosot 0,03 persen, yen Jepang minus 0,28 persen, won Korea Selatan layu 0,04 persen, dolar Hong Kong turun 0,02 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,09 persen.

Penguatan hanya dirasakan oleh peso Filipina yang naik 0,14 persen dan baht Thailand yang naik 0,13 persen.

Sedangkan mata uang negara maju bervariasi. Poundsterling Inggris naik 0,01 persen, euro Eropa naik 0,05 persen, franc Swiss tumbuh 0,08 persen, dolar Kanada turun 0,0 persen, dan dolar Australia minus 0,33 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan rupiah melemah tipis terhadap dolar AS karena investor wait and see.

"Investor wait and see mengantisipasi apakah ada perubahan pada statement BI besok menyusul sikap dovish the Fed akhir-akhir ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan adanya penambahan daftar layanan pajak yang bisa diakses menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) per Juli 2024.

Hal ini merupakan tindak lanjut program pemadanan NIK dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diimplementasikan tahun ini.

Terhitung sejak 1 Juli 2024, wajib pajak (WP) secara bertahap dapat menggunakan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit atau NIK, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam layanan administrasi DJP.

Hal ini sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan berlakukan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 6/PJ/2024 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP dengan Format 16 Digit, dan NITKU dalam Layanan Administrasi Perpajakan (PER-6).

Melansir laman Instagram DJP, berikut daftar 21 layanan pajak yang bisa diakses:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. e-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

[Gambas:Instagram]

5. e-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. e-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/);

8. e-Registration (https://ereg.pajak.go.id/);

9. e-Filing (https://efiling.pajak.go.id/);

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/);

11. e-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/);

12. e-PBK (https://epbk.pajak.go.id/);

13. e-SKD (https://eskd.pajak.go.id/);

14. e-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/);

15. e-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id);

16. e-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id);

17. e-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id);

18. e-SPOP (https://pbb.pajak.go.id);

19. e-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/);

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/); dan

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/).

Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) mengumumkan pada Selasa (16/7) telah memulai produksi massal mobil listrik Kona Electric. Ini merupakan mobil listrik kedua yang dibuat di dalam negeri setelah Ioniq 5 mulai 2022.

"Hyundai all-new Kona Electric merupakan EV pertama di Indonesia yang benar-benar diproduksi melalui seluruh rantai nilai produksi EV, mulai dari sel baterai, paket baterai hingga menjadi all-new Kona Electric," kata Sunny Kim, President of Hyundai Motor Asia Pacific, di keterangan resminya.

Kona Electric menjadi mobil listrik pertama Hyundai yang menggunakan paket baterai buatan dalam negeri produksi Hyundai Energy Indonesia. Paket baterai itu didukung sel baterai dari Hyundai LG Indonesia (GLI) Green Power.

Pada awal Juli lalu Presiden Joko Widodo sudah meresmikan pabrik sel baterai HLI Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat.

Saat peresmian pabrik sel baterai itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Kona Electric punya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 80 persen.

Lokasi produksi Kona Electric sendiri berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selain Kona Electric dan Ioniq 5, mobil berkapasitas maksimal 150 ribu unit per tahun ini juga memproduksi Santa Fe, Creta dan Stargazer.

Distributor Hyundai Motors Indonesia sudah membuka pesanan Kona Electric sejak bulan lalu. Ada empat varian yang ditawarkan yaitu Signature Long Range, Signature Standard Range, Prime Long Range, dan Prime Standard Range.

Pilihan baterai tersedia dua, 48,4 kWh dan 65,4 kWh, sementara opsi jarak tempuhnya 400 kilometer, 500 kilometer dan 600 kilometer.

Sejauh ini harga resmi Kona Electric belum dinyatakan secara resmi, tetapi estimasinya Rp500 jutaan hingga menjadikannya mobil listrik termurah Hyundai, di bawah Ioniq 5 dan Ioniq 6.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana yang sebelumnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu.

"Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7) ini.

Luhut sebenarnya belum menjelaskan wacana pembatasan pembelian BBMsubsidi tersebut secara mendetail.

Namun, Luhut mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah. Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

"Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Ia mengatakan pengurangan konsumsi subsidi, salah satunya BBM bisa berdampak besar pada penurunan inefisiensi yang terjadi di Indonesia selama ini.

Pemerintah sendiri mengakui penyaluran subsidi energi banyak tidak tepat sasaran sehingga membebani APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya yang masih menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan itu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berdasarkan data yang dimilikinya, orang miskin yang menikmati subsidi LPG 3 kg mencapai 23,3 persen dari sasaran.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menilai rencana pemerintah mengeluarkan BBM baru pada 17 Agustus 2024 akan membuat masalah baru.

Faisal menyinggung kondisi Indonesia yang saat ini menjadi importir gula. Di lain sisi, pemerintah tengah menggenjot penggunaan bioetanol sebagai campuran bensin.

"Menyelesaikan masalah dengan menciptakan lebih banyak masalah baru. Kayak dulu premium dibunuh muncul pertalite, pertalite (mau) dibunuh, muncul macam (BBM baru) gak tahu," ucapnya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Ada perintah dari Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), Pertamina disuruh beli pabrik bioetanol di Brasil. itu solusinya jalan pintas semua, ternyata gagal. Emangnya mau saja kayak gitu, transaksional semua?" sambung Faisal.

Kalaupun pemerintah Indonesia ngotot meluncurkan produk BBM baru yang diklaim rendah sulfur, Faisal menduga itu mungkin di kelas solar. Namun, ia tetap heran mengapa upaya tersebut baru dicetuskan sekarang.

Faisal mengklaim sudah pernah menyampaikan cara-cara bagaimana mengelola minyak dan gas bumi Indonesia. Itu disampaikan saat dirinya menjadi ketua Tim Tata Kelola Migas pada 2014-2015 lalu.

"Sudah ada semua rekomendasinya. Bagaimana supaya harga BBM gak gonjang ganjing dengan harga minyak, (harus) ada tabungan atau buffer-nya, gitu-gitu," ungkap Faisal.

"Mengurangi sulfur ada namanya revitalisasi kilang. Masa sih karena standar kita sulfurnya tinggi, kita beli (minyak) yang sulfurnya rendah terus kita campur?" imbuhnya.

Sebelumnya, isu BBM baru mencuat dari Kementerian ESDM. Ini muncul ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bakal ada pembatasan BBM subsidi setelah 17 Agustus 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pemerintah malah ingin meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur. Bahan bakar anyar ini siap diperkenalkan usai HUT Indonesia ke-79 nanti.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur masih dicari. Pasalnya, harus sesuai standar emisi Euro 5, yakni kadar sulfur di bawah 50 parts per million (ppm).

"Jadi gini, kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada, tapi kilang kita belum kelar di Balikpapan," jelas Arifin.