TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo meresmikan produksi smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur pada Senin, 23 September 2024. Jokowi mengharapkan pembukaan pabrik raksasa katoda perdana RI ini akan membawa Indonesia menjadi negara industri maju.

“Indonesia ingin mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw trial. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar,” klaim Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin 23 September 2024.

Investasi Rp 56 triliun dihabiskan untuk membangun smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini bakal mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga – kurang lebih 50 ton emas dan 210 ton perak.

Pemerintah, kata Jokowi, bakal terus memantau pembangunan smelter ini. Mulai sejak 2018 ketika persiapan lahan, groundbreaking pada Oktober 2021, hingga akhirnya kini bisa diresmikan. Proyek ini diklaim akan melibatkan UMKM dan Sub Kontraktor yang besar.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan smelter PTFI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Tony menyatakan dengan beroperasinya smelter PTFI di Gresik menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga hulu-hilir terbesar di dunia."Dan ini adalah bagian program hilirisasi Pak Presiden dan untuk supply kebutuhan tembaga untuk EV dan transisi energi," kata Tony.

Sebelumnya, pada Senin pagi, 23 September 2024, Jokowi juga meresmikan smelter tembaga PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kapasitas pengolahan pabrik ini mencapai 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun.

PT Amman Mineral Internasional Tbk ditargetkan memproduksi 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton emas, 55 ton perak, dan 860 ton asap sulfat by product, per tahunnya. Adapun total investasi smelter AMMAN ini mencapai Rp 21 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Pratama Persadha menduga kebocoran data 6 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru-baru ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Hal itu ia katakan setelah Ditjen Pajak membantah adanya kebocoran data yang mengarah pada sistem mereka. Pratama juga mengatakan kebocoran ini hampir tidak mungkin berasal dari institusi lain, karena jumlah data yang diduga bocor dinilai sangat besar.

“Menurut CISSReC, kebocoran data NPWP tersebut seharusnya memang berasal dari Ditjen Pajak Kemenkeu,” kata Pratama dalam pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 22 September 2024.

Pasalnya, kata pakar siber itu, jumlah data yang bocor sangat besar, hingga 6,6 juta data. "Hampir tidak mungkin berasal dari kantor perwakilan atau perusahaan atau institusi lain.”

Terlebih lagi, katanya, pengelola data pajak swasta tidak mungkin menerima serta memproses pendaftaran pajak Presiden Jokowi, kedua putranya yaitu Kaesang Pangarep dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, menteri-menteri, dan nama-nama lain yang diduga menjadi korban dalam kasus ini.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Ditjen Pajak Dwi Astuti membantah kebocoran data NPWP berasal langsung dari sistem pihaknya. Ia menyebutkan data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi Ditjen Pajak.

Atas pejelasan itu, Pratama mempertanyakan Ditjen Pajak yang menyatakan bahwa pemeriksaan mereka terhadap log access selama enam tahun ke belakang tidak menemukan indikasi kebocoran.

“Menjadi sebuah tanda tanya karena sangat aneh jika menyimpan log sampai selama 6 tahun, ditambah tidak dapat mendeteksi kebocoran. Berarti bisa jadi sistem sensor yang dipergunakan oleh DJP Kemenkeu kurang pintar atau tidak berjalan,” tuturnya.

Adapun soal dugaan kebocoran data NPWP, awalnya dibunyikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Apriyanto. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh lewat akun @secgron miliknya di media sosial X pada Rabu, 18 September lalu.

Ia melampirkan tangkapan layar yang tampak menunjukkan 25 nama teratas yang termasuk di dalam 25.000 sampel. Di antara nama-nama tersebut adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Data tersebut kemudian dijual oleh akun Bjorka dengan harga sekitar Rp150 juta rupiah di BreachForums pada 18 September. Sebelumnya, akun itu beberapa kali mengaku membobol data pemerintah, dari dokumen Badan Intelijen Negara hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pada medio September 2022.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat, sepanjang 2022 hingga 2023, telah terjadi 113 kali peretasan data pribadi. Mayoritas yang terkena pembobolan data pribadi adalah instansi pemerintah, dari BPJS Kesehatan, Kepolisian RI, KPU, hingga Kementerian Pertahanan.

INFO BISNIS - Bank Mandiri meraib empat penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia tahun 2024. Kompetisi nasional yang diikuti oleh 68 perusahaan dan 1.114 peserta ini menjadi panggung bagi Bank Mandiri untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang Adaptif dan Solutif kepada nasabah.

Dalam ajang ini, Bank Mandiri mengikuti empat kategori kompetisi dan berhasil meraih penghargaan Platinum di semua kategori yang diikutinya. Penghargaan yang diraih antara lain The Best Business Contribution, The Best Digital Media, The Best Operations, dan The Best Technology Innovation.

SVP Customer Care Bank Mandiri Asih Samihadi mengatakan, prestasi ini semakin mendorong semangat Bank Mandiri untuk menjadi perusahaan dengan layanan nasabah terbaik di Indonesia. Asih menegaskan, penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"Prestasi yang kami raih merupakan hasil kerja keras seluruh tim, terutama di Mandiri Contact Center, yang selalu mengedepankan kualitas layanan serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dalam melayani nasabah kami," kata Asih, Senin, 23 September 2024.

Salah satu poin utama yang membuat Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori The Best Business Contribution adalah kemampuannya dalam memanfaatkan Contact Center sebagai business support melalui layanan pembukaan rekening online, shared service serta telesales produk anak perusahaan melalui penawaran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). "Contact Center bukan hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga penggerak bisnis yang mampu berkontribusi secara positif," ujar Asih.

Pada kategori The Best Digital Media, inovasi digital Bank Mandiri juga menjadi sorotan. Contact Center Bank Mandiri memainkan peran penting dalam mendukung peluncuran produk-produk digital inovatif melalui Livin Sukha, termasuk konser musik, kompetisi olahraga, serta produk edisi terbatas dari e-money.

Dengan integrasi ini, Bank Mandiri semakin memperkuat posisinya dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern nasabah. Bank Mandiri juga memenangkan kategori the Best Operations berkat keunggulan dalam manajemen operasional yang menyelaraskan pemanfaatan teknologi terbaru, pengelolaan agent berkualitas terbaik serta digital mindset yang menghadirkan customer journey terbaik bagi semua nasabah setia Bank Mandiri.

Didukung oleh teknologi omnichannel yang memberikan ruang gerak kepada agent untuk menjawab semua kebutuhan nasabah dari berbagai contact point. Bank Mandiri juga menjadi pioneer contact center di Indonesia yang mampu mengelola aktivitas operasional secara Mandiri sekaligus menjadi penyedia share service untuk anak perusahaan.

Melalui super apps Livin dan Kopra, dengan misi menjadi revenue generator sekaligus pengembangan people development dengan tetap mengedepankan customer satisfaction merupakan kunci sukses Mandiri Contact Center yang mampu mempertahankan predikat tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Dalam kategori The Best Technology Innovation, Bank Mandiri dinilai unggul melalui berbagai inovasi teknologi yang diterapkan di Contact Center, seperti layanan chatbot MITA Whatsapp, verifikasi otomatis menggunakan IVR, serta sistem persetujuan otomatis dalam pembukaan rekening online (Straight Through Processing).

Selain itu, penggunaan Robotic Process Automation (RPA) dalam penanganan keluhan nasabah juga dinilai memberikan efisiensi yang signifikan dalam pelayanan. Bank Mandiri juga mengembangkan Shared Service Contact Center yang berfungsi sebagai penyedia layanan BPO bagi kelompok usaha Mandiri Group.

Kompetisi ini dinilai oleh para pakar dari berbagai bidang, termasuk praktisi IT, manajemen operasional, dan industri Contact Center dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Thailand. Penjurian dilakukan dengan menilai inisiatif dan inovasi yang diimplementasikan, mulai dari analisis data, manajemen operasional, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan.

"Keberhasilan ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi yang relevan bagi nasabah di era digital ini," ucap Asih. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hingga Agustus 2024, pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp1.777 triliun. Dalam konferensi pers kinerja APBN, Bendahara Negara memaparkan pendapatan terkontraksi sebesar 2,5 persen.

Meski demikian, kontraksi kali ini lebih bisa diredam. “Lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya, bulan lalu itu 6,5 persen,” ujarnya dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2023.

Dalam APBN 2024, pendapatan negara ditargetkan Rp2.802,9 triliun. Hingga saat ini, Sri Mulyani memaparkan sudah terjadi perbaikan, pendapatan perpajakan yang terdiri dari pajak, kepabeanan dan cukai telah menembus Rp1379,8 triliun. Memang mengalami kontraksi 2,7 persen dibanding tahun lalu, namun lebih baik jika dibanding semester 1 2024 yang posisinya kontraksinya masih 7 persen.

Pendapatan pajak 1.196,5 triliun atau 60,2 persen dari target tahun ini. Mengalami kontraksi 4 persen. Pada waruh awal 2024, kontraksinya 7,9 persen. “Jadi ini penurunan kontraksinya sudah cukup drastis yaitu hampir separuhnya,” kata dia.

Sedangkan untuk kepabeanan dan cukai telah mencapai Rp183,2 triliun atau 57,1 persen terhadap target. Meningkat 6,8 persen dan pertumbuhannya relatif lebih kuat karena sampai semester I-2024, mengalami kontraksi 0,9 persen.

Selain pendapatan, belanja negara juga dilaporkan meningkat. Hingga akhir Agustus belanja negara mencapai Rp1.930 triliun. Sudah 58,1 persen dari total pagu yang ditetapkan sudah dibelanjakan. Angka ini melonjak 15,3 persen jika dibanding tahun lalu, di mana belanjaan negara itu hanya Rp1.674 triliun.

Belanjaan negara yang naik menurut Sri Mulyani harus dilihat kualitasnya bukan hanya dari sisi pertumbuhannya. Peranan APBN menurut dia ditujukan untuk tetap menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat khususnya apabila terjadi guncangan.

Dengan perkembangan penerimaan dan pendaapatan tersebut, hingga Agustus 2024, APBN telah mengalami defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Sementara target defisit APBN pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan jumlah lapangan pekerjaan di masa depan akan semakin sedikit. Sementara itu, di sisi lain, ada banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan“Kalau Bapak (dan) Ibu bertanya pada saya fokus ke mana, kalau saya sekarang maupun ke depan, kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Dia menjelaskan, Indonesia yang akan mencapai bonus demografi pada 2030-an bisa menjadi sebuah kekuatan sekaligus beban. Bonus demografi itu, lanjut dia, merupakan tantangan paling besar yang akan dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju.“Sehingga, sekali lagi bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya,” ucap Jokowi. Lantas, apa penyebab lapangan kerja semakin minim?

Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global

Menurut Jokowi, penyebab susahnya masyarakat dalam mencari kerja di masa depan karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Dia mengacu pada data World Bank atau Bank Dunia yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada di angka 2,7 persen pada 2023.“Kemudian, (pada) 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6 persen. Tahun depan (pada 2025, data) dari World Bank, muncul angka 2 naik sedikit 2,7 persen,” ujar Jokowi.

Angka itu, menurut dia, jauh dari harapan semua negara di dunia. Dia mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sekitar 5,1 persen patut disyukuri, dibandingkan ekonomi global yang ada di kisaran 2,6-2,7 persen.

“Dan kalau kita lihat juga, Bank Sentral hampir semua negara memperketat kebijakan moneternya karena mengerem supaya inflasi tidak semakin naik. Artinya apa? Kalau moneter direm, industri pasti akan turun produksinya, otomatis,” kata Jokowi.

Peningkatan Otomasi

Alasan kedua, lanjut dia, karena adanya peningkatan otomasi di berbagai bidang pekerjaan. Dia menyebut, otomasi tersebut awalnya hanya berlaku pada sektor mekanik, lalu bergantian muncul kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI), otomasi analitik, dan otomasi lainnya yang terus tercipta setiap harinya.

“Dan kalau kita baca, (pada) 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta, pekerjaan (yang) akan hilang 85 juta, jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut membuka lapangan kerja, (tetapi) justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang, karena tadi, adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor,” ujar Jokowi.

Ekonomi Serabutan

Selanjutnya, kata dia, alasan ketiga dari minimnya peluang kerja di masa mendatang karena adanyagig economyatau disebut juga sebagai ekonomi serabutan. Akibat ekonomi paruh waktu tersebut, menurut dia, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk merekrut pekerja independen.

“Ini kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi tren, perusahaan lebih memilih pekerja independen, perusahaan lebih memilih pekerjafreelancer(pekerja lepas), perusahaan lebih memilih kontrak-kontrak kerja jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang tengah terjadi,” kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie alias Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Empat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk.

Kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Marx Andryan, mengatakan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar Rp 8.796.699.067.852 atau bila dibulatkan sekitar Rp 8,79 triliun. Dia menyebut kesempatan ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebelumnya 7 hari. Terus ditambah 45 hari sampai 4 November,” kata Marx saat dihubungi pada Senin, 23 September 2024.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan ini diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. Sementara itu, pada Senin, 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara.

“Dasar Tagihan 12 kreditur yang diwakili oleh Law Firm Marx & Co adalah Senior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 dan Junior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 Perjanjian di mana utang tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan serta Gadai Saham,” kata Law Firm Marx & Co dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo.

Adapun, 12 kreditur luar negeri itu meliputi Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities Sarl, CVI CHVF Lux Securities Sarl, CVIC Lux Securities Trading Sarl, CVIC II Lux Securities Trading Sarl, CVI EMCVF Lux Securities Trading Sarl, CVI CVF II Lux Securities Trading Sarl, EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund LP. Kedua belas kreditur ini disebut telah Kantor Pengurus pada 7 Maret 2024.

Meski gugatan ini telah menggelinding sejak Januari 2024, tapi hingga September 2024 perkara ini belum juga rampung.Tempomasih berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari empat perusahaan milik Bakrie Group itu untuk meminta tanggapan atas gugatan ini. Hingga Senin sore, 23 September 2024, Tempo menghubungi kuasa hukum bernama Aji Wijaya melalui nomor ponsel pribadinya, tapi tak ada tanggapan.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan empat perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie alias Bakrie Group dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Empat perusahaan Bakrie Group itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk, PT Cakrawala Andalas Televisi, PT Lativi Mediakarya, dan PT Intermedia Capital Tbk.

Kuasa hukum dari 12 kreditur yang menagih itu, Marx Andryan, mengatakan, majelis hakim telah memberikan waktu 45 hari untuk membayar tagihan utang sebesar Rp 8.796.699.067.852 atau bila dibulatkan sekitar Rp 8,79 triliun. Dia menyebut kesempatan ini berdasarkan rapat permusyawaratan pada Jumat, 20 September 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Sebelumnya 7 hari. Terus ditambah 45 hari sampai 4 November,” kata Marx saat dihubungi pada Senin, 23 September 2024.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan ini diajukan oleh PT Laras Nugraha Cipta yang berisi 12 kreditur. Gugatan dengan nomor perkara 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ini didaftarkan pada Jumat, 12 Januari 2024. Sementara itu, pada Senin, 12 Februari 2024 majelis hakim telah memutuskan perkara ini sebagai PKPU Sementara.

“Dasar Tagihan 12 kreditur yang diwakili oleh Law Firm Marx & Co adalah Senior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 dan Junior Facility Agreement tanggal 17 Oktober 2017 Perjanjian di mana utang tersebut dijamin dengan Hak Tanggungan serta Gadai Saham,” kata Law Firm Marx & Co dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo.

Adapun, 12 kreditur luar negeri itu meliputi Arkkan Opportunities Fund Ltd., Best Investments (Delaware) LLC, Credit Suisse AG, Singapore Branch, CVI AA Lux Securities Sarl, CVI CHVF Lux Securities Sarl, CVIC Lux Securities Trading Sarl, CVIC II Lux Securities Trading Sarl, CVI EMCVF Lux Securities Trading Sarl, CVI CVF II Lux Securities Trading Sarl, EOC Lux Securities Sarl, The Värde Fund X (Master), L.P., dan Tor Asia Credit Master Fund LP. Kedua belas kreditur ini disebut telah Kantor Pengurus pada 7 Maret 2024.

Meski gugatan ini telah menggelinding sejak Januari 2024, tapi hingga September 2024 perkara ini belum juga rampung.Tempomasih berusaha untuk menghubungi kuasa hukum dari empat perusahaan milik Bakrie Group itu untuk meminta tanggapan atas gugatan ini. Hingga Senin sore, 23 September 2024, Tempo menghubungi kuasa hukum bernama Aji Wijaya melalui nomor ponsel pribadinya, tapi tak ada tanggapan.

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp18,9 Triliun. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memaparkan realisasi tersebut sudah mencapai 43,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan realisasi bakal meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai seratus persen. “Nanti serapan anggaran meningkat setelah akhir tahun,” ujar Suahasil dalam Konfrensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Senin 23 September 2024.

Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 44 triliun. Suahasil memaparkan dari anggaran yang sudah dialokasikan saat ini yang terbesar untuk klaster infrastruktur yakni Rp 16,2 triliun. Anggaran digunakan untuk pembangunan kawasan Istana, kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Selain itu pemerintah juga mengejar pembangunan tower rumah susun ASN dan pertahanan dan keamanan, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Lalu pembangunan jalan tol jembatan dan bandara IKN.

Untuk klaster non-infrastruktur memakai porsi Rp 2,7 triliun. Kegunaannya untuk operasional Otorita IKN. Lalu perencanaan, koordinasi hingga penyiapan pemindahan. Promosi, publikasi dan sosialisasi IKN, kegiatan pemantauan dan evaluasi serta dukungan pengamanan Polri.

Sejak 2022 hingga saat ini, Suahasil mengatakan IKN telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 76,5 triliun. Rinciannya adalah Rp 5,5 triliun pada 2022, Rp 27 triliun pada 2023, dan Rp 44 triliun yang ditargetkan pada 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti adanya tren informalisasi pekerja belakangan ini. Terutama saat beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyinggung soal maraknya ekonomi gig. Ekonomi gig atau gig economy merupakan pasar tenaga kerja yang identik dengan kontrak kerja jangka pendek atau pekerja lepas. Biasanyapekerjaan berbasis tugas jangka pendek ini dimediasi platform digital.

Menurut Bhima, hal ini terjadi karena makin masifnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belakangan ini. Pekerja yang menjadi korban PHK banyak yang kesusahan mendapatkan kerja di sektor formal, sehingga akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal. Salah satunya menjadi ojek daring atau kurir, yang diasumsikan sebagai bagian ekonomi gig. “Mereka (korban PHK) tidak diterima lagi di sektor formal yang ada. Sehingga ketika di PHK, mereka masuklah ke ojol kurir, ke profesi-profesi yang masuk dalam pekerjaan sektor informal,” ucap Bhima ketika dihubungi pada Ahad, 22 Septmber 2024.

Informalisasi pekerja ini menurut Bhima cukup berbahaya. Hal ini karena jaminan kerja hingga jenjang karier pekerja mustahil dipenuhi sektor kerja informal. “Pekerjaan sektor informal punya jaring pengamanan, kesempatan kerja, dan jenjang karir yang lebih buruk. Bahkan tidak ada jenjang kariernya,” kata Bhima.

Tren informalisasi pekerja ini menurut Bhima juga tak lepas dari gagalnya Undang-Undang Cipta kerja (UU Ciptaker) melindungi para pekerja dan membantu para pencari kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap gagal memperbesar sektor formal, termasuk menjaga keberlangsungan sektor industri manufaktur yang menjadi sektor industri penyerap tenaga kerja terbanyak.

Kegagalan UU Ciptaker ini juga disoroti Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Muhammad Anwar. UU Ciptaker menurutnya gagal mengatasi masalah ketidakstabilan di sektor informal sehingga penciptaan lapangan kerja formal tidak terjadi dalam skala yang signifikan. "(UU Ciptaker) kurang memberikan perhatian pada bagaimana membantu pekerja sektor informal bertransisi ke sektor formal," kata Anwar ketika dihubungi pada Minggu, 22 September 2024.

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyoroti fenomena ekonomi gig yang diprediksi akan menjadi tren perekonomian di masa depan. Ekonomi gig mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai dari mengelola persewaan jangka pendek, layanan bimbingan belajar, penulisan kode, pengemudi transportasi daring, pengantaran makanan, hingga penulis lepas.

Myesha Fatina Rachman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

"Tim kami yang di Tarakan, Kalimantan Utara juga melakukan penangkapan kapal yang melakukan pemasukan ikan dari Malaysia ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara tanpa izin. Bahkan menggunakan bendera dua flag, yakni bendera Indonesia dan Malaysia. Ketika masuk Indonesia, mereka menggunakan bendera Indonesia dan ketika masuk ke Malaysia, menggunakan bendera Malaysia. Ini jelas pelanggaran, tidak ada dokumen sama sekali juga dalam hal ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan ikan hasil penyitaan tersebut akan diberikan ke yayasan yatim piatu di sekitar lokasi penangkapan seperti yang KKP sudah lakukan sebelumnya.

"Ikan-ikan sitaan yang dari hasil penyelundupan dari luar tersebut, kami berikan kepada yayasan yatim piatu di seputaran lokasi tersebut," katanya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah mengatakan masuknya ikan ilegal ini terdapat dua indikasi pelanggaran.

"Ada dua yang nanti akan dikenakan, teman-teman di UPT sedang melengkapi berkasnya, tapi indikasinya yang jelas pertama mereka tidak menggunakan izin. Itu nanti dikenakan Pasal 26 UU Cipta Kerja. Bisa juga nanti terkait dengan pemasukan barang produk perikanan itu, kami gunakan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan. Jadi ada dua indikasi pelanggaran tapi nanti akan kami dalami lagi teman-teman dari UPT, teman-teman penyidik apakah unsur pidana yang ditemukan telah memenuhi syarat atau tidak," kata Elvitrasyah.

Selanjutnya: Pengawas perikanan menerima informasi dari masyarakat....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan masuknya ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

"Tim kami yang di Tarakan,Kalimantan Utara juga melakukan penangkapan kapal yang melakukan pemasukan ikan dari Malaysia ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara tanpa izin. Bahkan menggunakan bendera dua flag, yakni bendera Indonesia dan Malaysia. Ketika masuk Indonesia, mereka menggunakan bendera Indonesia dan ketika masuk ke Malaysia, menggunakan bendera Malaysia. Ini jelas pelanggaran, tidak ada dokumen sama sekali juga dalam hal ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 23 September 2024, seperti dikutip Antara.

Dia menambahkan ikan hasil penyitaan tersebut akan diberikan ke yayasan yatim piatu di sekitar lokasi penangkapan seperti yang KKP sudah lakukan sebelumnya.

"Ikan-ikan sitaan yang dari hasil penyelundupan dari luar tersebut, kami berikan kepada yayasan yatim piatu di seputaran lokasi tersebut," katanya.

Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Teuku Elvitrasyah mengatakan masuknya ikan ilegal ini terdapat dua indikasi pelanggaran.

"Ada dua yang nanti akan dikenakan, teman-teman di UPT sedang melengkapi berkasnya, tapi indikasinya yang jelas pertama mereka tidak menggunakan izin. Itu nanti dikenakan Pasal 26 UU Cipta Kerja. Bisa juga nanti terkait dengan pemasukan barang produk perikanan itu, kami gunakan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan. Jadi ada dua indikasi pelanggaran tapi nanti akan kami dalami lagi teman-teman dari UPT, teman-teman penyidik apakah unsur pidana yang ditemukan telah memenuhi syarat atau tidak," kata Elvitrasyah.

Selanjutnya: Pengawas perikanan menerima informasi dari masyarakat....

<!--more-->

Pengawas perikanan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas pemasukan ikan secara ilegal dari Malaysia dan kemudian dilakukan persiapan ke Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Di sana, PSDKP melakukan pemantauan dan ketika kapal tersebut dari Malaysia masuk ke perairan Indonesia, PSDKP langsung melakukan pengejaran dan penghentian. Ikan-ikan yang dibawa pelaku dari Malaysia masuk ke perairan Indonesia, semuanya tidak memiliki dokumen sertifikat kesehatan.

Penindakan terhadap pemasukan ikan secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia ini menjawab keresahan masyarakat dan pelaku usaha Indonesia terkait dengan adanya kapal-kapal yang membawa masuk ikan secara ilegal dari Malaysia.

Berdasarkan penelitian di lapangan ikan-ikan tersebut merupakan jenis ikan pelagis yang juga ditangkap di perairan Indonesia. Kemudian, dibawa masuk ke Malaysia oleh pelaku, sebagian dijual di perbatasan.

PSDKP KKP benar-benar mengawal perairan Indonesia terkait dengan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanannya.PSDKP hadir untuk memastikan tidak terjadinya pencurian-pencurian ikan di wilayah perbatasan seperti di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara.

"Kami tidak tinggal diam. Kami tidak berhenti disini, kami terus akan berkarya menjaga kedaulatan bangsa ini terkait dengan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan," kata Dirjen PSDKP Pung Nugroho.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan dua program BRI Peduli di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dua program ini diselenggarakan di tengah persiapan perhelatan Internasional Indonesian MotoGP di Mandalika, yang juga bertepatan dalam peringatan World Clean Up Day yang setiap tahunnya diperingati pada 20 September.

“Kedua program ini adalah upaya BRI untuk memeriahkan World Clean Up Day yang merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih,” kata Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto, belum lama ini. “Kami percaya bahwa inisiatif ini akan membantu masyarakat lokal dalam mengelola sampah dengan lebih efektif dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan,” tambah dia.

Adapun kali ini, perseroan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan guna mendorong pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip sistematis, menyeluruh, berkesinambungan serta mengutamakan pemberdayaan. Kegiatan pertama yakni Program BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah) adalah pelatihan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada 20 September 2024 untuk 300 peserta.

Peserta ini nantinya akan menjadi petugas pengelola sampah selama event MotoGP berlangsung pada 26-29 September 2024. Pelatihan ini berfokus pada mekanisme pemilahan dan pengelolaan sampah organik dan anorganik dengan berbagai metode inovatif.

Pelatihan juga memberi pengetahuan perihal pembuatan ecoenzym dan Pupuk Organik Cair (POC), hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah secara ekonomis. Pelatihan juga mengedepankan prinsip 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Recondition, Remanufacture, Repurpose, Recycle, dan Recover) sebagai panduan dalam pengelolaan sampah.

Sebanyak 300 petugas yang dilatih tersebut, akan mengelola sampah di area Sirkuit Mandalika seluas 1200 Ha. Sampah akan ditimbang, dihitung, dan dikelola dengan baik sesuai dengan jenisnya. Kedepannya, Program Yok Kita GAS ini diharapkan menjadi penopang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan juga menjadi alternatif pendapatan ekonomi masyarakat.

BRI, kata Catur, berkomitmen membangun budaya keberlanjutan melalui program Zero Waste to Landfill, yang mencakup edukasi bagi pekerja tentang pengelolaan sampah dan pentingnya keberlanjutan lingkungan. “Sebagai bagian dari program ini, BRI juga memperkenalkan mesin Reverse Vending Machine (RVM) di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik,” kata dia.

Melalui Program RVM Botol Plastik BRI Peduli – Tukar Botolmu Raih Poinmu, BRI memperkenalkan 2 (dua) mesin RVM di Mandalika untuk mendaur ulang botol plastik. Bagi masyarakat yang memasukkan botol Plastik ke mesin ini, akan mendapatkan poin, yang bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet. “Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik,” kata Catur. (*)