TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) enggan membahas tentang kucuran dana yang dipersiapkan lembaganya untuk menyelamatkan perusahaan tekstil legendaris PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Rabu lalu, 24 Oktober 2024.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan secara gamblang tidak akan membahas soal dana itu. Menurut dia, pembahasan penyelamatan yang dilakukan kementeriannya terkait dana dinilai terlalu jauh.

"Enggak, enggak, kami enggak bicara ke sana (dana), ini adalah sebuah enggak ada sampai ke sana," ucap Yassierli ketika ditanyakan soal kucuran dana yang dipersiapkan lembaganya untuk selamatkan Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia menegaskan, landasan Kemenaker dalam melakukan penyelamatan perusahaan tekstil Sritex tidak memiliki maksud lain. Yassierli menghimbau agar tidak salah dalam mengartikan penyelamatan itu.

"Tadi saya katakan kami (Kemenaker) hadir jangan kemudian diartikan sebagai kami akan mengambil alih, kami mau ngasih, enggak, itu (dana) terlalu jauh terjemahannya," tutur Yassierli.

Meskipun demikian, dia memastikan upaya penyelamatan perusahaan tekstil legendaris Sritex berjalan dengan baik. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan penyelamatan Sritex berjalan sendiri. Dia berujar, kementeriannya telah melakukan berbagai koordinasi untuk menyelamatkan industri tekstil itu.

"Makanya kami (Kemenaker) hadir, kami sudah membuat langkah-langkah. Jadi kami tidak mau ada masalah terkait koordinasi," ujar Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia turut memastikan jalan hukum untuk menyelamatkan Sritex berjalan sesuai arahan. Yassierli mengatakan, upaya menyelamatkan perusahaan itu tidak ada campur tangan dari pihak luar kecuali lembaga kementerian yang telah dipercayai Presiden Prabowo Subianto. "Masalah terkait tentang ini ada begini, ada begitu, ada yang ikut campur, itu yang kami (Kemenaker) pastikan bahwa itu berjalan, koridor hukumnya berjalan sesuai dengan seharusnya," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut, Kemenperin sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan international mobile equipment identity (IMEI) iPhone 16 yang dipasarkan dalam negeri. Hal ini dikarenakan seri terbaru Apple tersebut belum mampu memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Oleh karena itu kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ujar Febri dikutip dari siaran tertulis, Rabu, 30 Oktober 2024.

Febri mengatakan iPhone 16 yang saat ini telah masuk ke Indonesia terbatas pada pemakaian pribadi para penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Adapun iPhone 16 yang masuk dari jalur penumpang tersebut dilarang untuk diperjualbelikan.

Namun, baru-baru ini, Kemenperin menemukan oknum-oknum yang memperjualbelikan iPhone 16 yang masuk dari jalur penumpang tersebut. Oleh karena itu, Febri mengimbau agar masyarakat tidak tergiur membeli produk iPhone 16 melalui jalur ilegal. Ia mengatakan, pembelian produk iPhone 16 dari penumpang hanya akan merugikan konsumen sendiri. Sebab, risiko pembelian harus ditanggung pembeli, seperti tidak adanya garansi dari distributor resmi.

“Kami juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan,” ujarnya.

Febri mengatakan, kemenperin akan memproses hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace. Sebab, tindakan ini melanggar Pasal 35 PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Agus Gumiwang mengatakan, Apple—produsen iPhone—masih memiliki kekuranngan komitmen investasi senilai Rp 235 miliar. Kekurangan inilah yang menghambat sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN produk tersebut.

Apple sudah mengantongi sertifikasi TKDN tetapi masa berlakunya habis. Saat ini, menurut Agus Gumiwang, proses perpanjangan sertifikat TKDN tersebut masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple. “Karena, realisasi Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen investasi Rp 1,71 triliun,” ujar Agus Gumiwang dalam acara Raker Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Agus Gumiwang berujar, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen. Dengan begitu, iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Riri Rahayu berkontribusi dalam artikel ini.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Non Performing Loan (NPL) BRI pada Triwulan III 2024 sebesar 2,90 persen, membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen.

Perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024. “Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis,” kata Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut dia, BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan NPL dapat ditekan sesuai dengan arahan dari perseroan. “Ini sesuai dengan guideline kami di bawah 3 persen,” ujarnya.

Menurutnya, terdapat beberapa strategi yang dilakukan sehingga NPL terus membaik. “Pertama, kalau kita bicara kredit tentu ada front-end, mid-end, dan back-end,” ucap dia. Di bagian front-end atau tahapan terdepan, BRI melakukan proses identifikasi dan seleksi resiko (underwrite) kredit-kredit baru dan kemudian mensupervisi kredit-kredit yang ada.

Pada saat menjadi NPL atau kredit bermasalah maka yang dilakukan BRI adalah melakukan penguatan lebih khusus lagi sejak awal Triwulan II. “Kami memperketat front-end,” kata dia. Artinya, lanjut Agus, kriteria debitur diperketat lagi. “Ini bisa menurunkan NPL yang ada dan memperbaiki kualitas.”

Langkah tersebut menurut Agus diambil sebagai salah satu respon terhadap kenaikan rasio NPL yang sempat terjadi pada Triwulan I 2024. “Pada quarter I tahun ini, kita sempat ada kenaikan di NPL ratio.” Namun menurutnya dengan berbagai strategi yang diterapkan, semua kondisi tersebut pun mulai membaik.

BRI mencatat, rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024. Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis.

BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen. BRI diketahui telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan melawat ke luar negeri dalam waktu cukup lama untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru, 13-16 November 2024 dan KTT G20 di Brasil pada 18-19 November 2024.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden Prabowo berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa tidak ada istilah pelaksana tugas (Plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri.

"Tidak ada istilah Plt. Presiden, jadi Wakil Presiden menjalankan tugas-tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan ketika Presiden sedang ke luar negeri," kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Hasan menjelaskan bahwa tidak ada instrumen hukum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat Presiden berada di luar negeri.

Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

"Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum," kata Hasan.

Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, menurut Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan itu tidak perlu disalahartikan.

"Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah Plt. Presiden," kata dia.

Adapun Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20.

APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

"Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

14 Kepala Negara Hadiri KTT APEC

Empat belas pemimpin negara anggota telah mengonfirmasi kehadiran mereka di KTT Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), yang akan berlangsung November mendatang di kota Lima, demikian dilaporkan pejabat senior APEC Peru, Renato Reyes.

Berbicara kepada Andina Agency, ia mengatakan bahwa para pemimpin yang telah dikonfirmasi tersebut antara lain Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Presiden Indonesia Prabowo.

Ia juga mengatakan bahwa 5.000 delegasi akan berpartisipasi, selain keamanan dari berbagai negara anggota APEC, dan diperkirakan akan ada sekitar 2.000 wartawan internasional yang datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa berkumpulnya para delegasi tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi sektor penginapan, makanan, transportasi, pariwisata, dan keamanan di Peru.

Di sisi lain, Reyes menyebutkan bahwa Pertemuan Pemimpin APEC tersebut juga akan dihadiri oleh sekitar seribu pengusaha dari Asia-Pasifik. Di antara mereka, wakil presiden Google dan CEO TikTok, akan berada di Peru untuk pertama kalinya.

Selama Pekan Pemimpin, rute bisnis diharapkan akan dibangun antara ekonomi, yang akan berdampak kuat pada perdagangan dan investasi, kata Reyes.

Forum APEC terdiri dari 21 ekonomi anggota Lingkar Pasifik yang berupaya untuk mempromosikan perdagangan terbuka dan kerja sama ekonomi praktis di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Didirikan pada tahun 1989, forum ini terdiri dari: Australia; Brunei Darussalam; Kanada; Chili; Republik Rakyat Tiongkok; Hong Kong, Tiongkok; Indonesia; Jepang; Republik Korea; Malaysia; Meksiko; Selandia Baru; Papua Nugini; Peru; Filipina; Rusia; Singapura; Tionghoa Taipei; Thailand; Amerika Serikat; dan Vietnam.

APEC mewakili lebih dari sepertiga populasi dunia, hampir 54% dari PDB global dan 44% dari perdagangan global.

Tentang G20

Kelompok Dua Puluh atau disebut dengan G20 adalah kelompok yang terdiri 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan satu organisasi antarpemerintah dan supranasionalyaitu Uni Eropa yang terbentuk dari hasil pertemuan para anggota G7.

Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Fokus utama G20 adalah tata kelola ekonomi global. Tema KTT bervariasi dari tahun ke tahun.

Pertemuan ke 17 yang terjadi di Nusa Dua Convention Center, Bali, Indonesia, akan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Yang juga akan berdiskusi mengenai dunia paska Pandemi Covid-19 serta berbagai krisis yang terjadi paska Invasi Ukraina oleh Rusia pada Februari 2022 lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan mencapai 48 persen. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan mencanangkan empat langkah untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia yang menjadi wujud pelaksanaan amanat undang-undang.

Menurut Perry, langkah perrtama akan dilakukan adalah aplikasi halal traceability. Aplikasi ini didesain untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal lewat pengembangan sistem informasi. Manfaatnya, kata dia, guna memfasilitasi penelusuran bahan produk dari hulu hingga ke tangan konsumen.

“From farm to table. Mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terkemuka dunia,” kata Perry saat membuka agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Selanjutnya, Perry menyebutkan pencanangan digitalisasi produk pesantren yang mencakup sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit bisnis, pencatatan keuangan, dan pembangunan administrasi pesantren. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesantren lewat implementasi teknologi digital.

Perry menjelaskan, langkah ketiga ditempuh dengan pencanangan produk syariah restricted investment account (SRIA). Menurutnya, ini merupakan implementasi dari amanat UU P2SK. Lewat skema ini, kata dia, bank syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkan pada proyek berbasis atas bagi hasil profit syariah

Terakhir, ia menyebut strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Langkah ini menurutnya dilakukan secara kolaboratif menggunakan permodelan yang terintegrasi.

“Ini empat pencanangan yang insyaAllah sebagai wujud kita bersama memajukan ekonomi keuangan syariah kita,” ujar Perry.

Pada forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi salah satu fokus ekonomi nasional. Saat ini, berdasarkan data State Global Islamic Index, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Airlangga menyebut kontribusi ekonomi syarah dalam PDB telah mencapai 48,71 persen.

“Untuk itu visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin menilai bahwa ekonomi dan keuangan syariah selama lima tahun terakhir telah berkembang pesat, termasuk pada pangsa pasar keuangan syariah yang saat ini telah mencapai 11,04 persen terhadap total aset keuangan nasional. Pada sektor dana sosial syariah, Wapres juga menyoroti potensi besar wakaf uang yang telah terakumulasi sebesar Rp 2,56 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kontribusi aktivitas usaha syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diperkirakan mencapai 48 persen. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan mencanangkan empat langkah untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia yang menjadi wujud pelaksanaan amanat undang-undang.

Menurut Perry, langkah perrtama akan dilakukan adalah aplikasi halal traceability. Aplikasi ini didesain untuk memperkuat ekosistem jaminan produk halal lewat pengembangan sistem informasi. Manfaatnya, kata dia, guna memfasilitasi penelusuran bahan produk dari hulu hingga ke tangan konsumen.

“From farm to table. Mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen produk halal terkemuka dunia,” kata Perry saat membuka agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Selanjutnya, Perry menyebutkan pencanangan digitalisasi produk pesantren yang mencakup sistem pembayaran, pemasaran, pelaporan unit bisnis, pencatatan keuangan, dan pembangunan administrasi pesantren. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat kemandirian ekonomi pesantren lewat implementasi teknologi digital.

Perry menjelaskan, langkah ketiga ditempuh dengan pencanangan produk syariah restricted investment account (SRIA). Menurutnya, ini merupakan implementasi dari amanat UU P2SK. Lewat skema ini, kata dia, bank syariah dapat menggalang dana dari nasabah investasi dan menyalurkan pada proyek berbasis atas bagi hasil profit syariah

Terakhir, ia menyebut strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Langkah ini menurutnya dilakukan secara kolaboratif menggunakan permodelan yang terintegrasi.

“Ini empat pencanangan yang insyaAllah sebagai wujud kita bersama memajukan ekonomi keuangan syariah kita,” ujar Perry.

Pada forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pengembangan ekonomi dan keuangan syariah jadi salah satu fokus ekonomi nasional. Saat ini, berdasarkan data State Global Islamic Index, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Airlangga menyebut kontribusi ekonomi syarah dalam PDB telah mencapai 48,71 persen.

“Untuk itu visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin menilai bahwa ekonomi dan keuangan syariah selama lima tahun terakhir telah berkembang pesat, termasuk pada pangsa pasar keuangan syariah yang saat ini telah mencapai 11,04 persen terhadap total aset keuangan nasional. Pada sektor dana sosial syariah, Wapres juga menyoroti potensi besar wakaf uang yang telah terakumulasi sebesar Rp 2,56 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama masa pemerintahannya. Jauh dari target itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 5,7 persen hingga 2029. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan pertumbuhan 8 persen mustahil tercapai tanpa perubahan kebijakan yang mendasar.

Proyeksi IMF tertuang dalam dokumen World Economic Outlook edisi Oktober 2024. Berdasarkan laporan itu, tahun depan ekonomi RI diprediksi tumbuh 5,7 persen, setelah tahun ini tumbuh 4,96 persen. Sementara untuk 2026, proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen, dan untuk 2027 sebesar 5,7 persen. Kemudian pada 2028, ekonomi Indonesia diramal tumbuh 5,6 persen dan selanjutnya 5,7 persen di tahun 2029.

Proyeksi ini lebih rendah daripada proyeksi pemerintah yang tertuang dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni dalam kisaran 5,1 – 5,5 persen tahun depan dan tumbuh hingga 5,8 – 6,6 persen pada 2029. “Menurut saya, kemungkinan tumbuh 8 persen dari proyeksi IMF ini tidak ada. Mustahil. Kalau mau diubah berarti harus ada perubahan mendasar,” ujar Awalil dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Walaupun proyeksi IMF tersebut jauh di bawah target pemerintah RI, Awalil mengartikan prediksi itu sebenarnya masih tergolong optimistis karena nilainya tidak jauh dengan rata-rata negara sebaya di Asia. IMF dalam laporannya juga memproyeksikan indikator-indikator lain seperti inflasi, tingkat pengangguran, defisit APBN, utang, dan transaksi berjalan.

Berdasarkan analisis Awalil terhadap indikator-indikator tersebut, terdapat kemungkinan ekonomi Indonesia menjadi tidak baik. Sebab, beberapa indikator seperti tingkat pengangguran dan investasi hingga 2029 diprediksi kurang baik. “Proyeksi IMF itu memperlihatkan sebetulnya ekonomi Indonesia ini rawan kalau ada kejadian tidak terduga, external shock,” ujarnya.

Ia lantas menyarankan agar pemerintah tidak mengejar angka 8 persen, melainkan mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut dia, kriteria pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berarti produksi meningkat dan ada keseimbangan di masyarakat. “Kalau pemerintahan Prabowo bisa membuat rata-rata pertumbuhan 6 persen yang sangat berkualitas, andai beliau panjang umur dan rakyat menerima perubahan yang bagus itu, maka kita bisa bicara soal 8 persen di periode keduanya,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat mengkhawatirkan situasi geopolitik yang semakin memanas. Hal itu menjadi landasan presiden meminta Kementerian PU turut mendukung program swasembada pangan. Dody menambahkan, Indonesia saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang lebih besar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dody menjelaskan salah satu langkah mendukung program swasembada pangan adalah dengan membangun puluhan bendungan baru. Ia juga berkomitmen menjaga kondisi bendungan yang sudah ada agar kapasitas tampungan air tetap optimal. Selain itu, Dody akan melakukan revitalisasi dan perbaikan pada jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. "Sehingga demikian, target pimpinan kami dalam waktu 4 atau 5 tahun, ataupun sebelumnya bisa tercapai," ujarnya.

Untuk mencapai swasembada pangan, menteri dari Kabinet Merah Putih ini menyebut, pihaknya akan memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Langkah ini diambil karena keterbatasan dana, sehingga akan disesuaikan dengan kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum. "Dari hasil diskusi bersama Bapak Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan, untuk IKN akan tetap kami teruskan mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan. Hal itu jadi salah satu yang disampaikan dalam pidato Prabowo setelah resmi dilantik pagi ini. Indonesia, kata Prabowo, harus bisa swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Kompleks DPR/MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, swasembada menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki Indonesia. “Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ucap Prabowo.

Prabowo memprediksi, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan hanya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Prabowo mengatakan, prediksi ini ia dapatkan setelah melakukan diskusi dengan beberapa ekonom. Bahkan, ia yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat mengkhawatirkan situasi geopolitik yang semakin memanas. Hal itu menjadi landasan presiden meminta Kementerian PU turut mendukung program swasembada pangan. Dody menambahkan, Indonesia saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, kita masih butuh beras sana sini. Itu dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang lebih besar," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dody menjelaskan salah satu langkah mendukung program swasembada pangan adalah dengan membangun puluhan bendungan baru. Ia juga berkomitmen menjaga kondisi bendungan yang sudah ada agar kapasitas tampungan air tetap optimal. Selain itu, Dody akan melakukan revitalisasi dan perbaikan pada jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. "Sehingga demikian, target pimpinan kami dalam waktu 4 atau 5 tahun, ataupun sebelumnya bisa tercapai," ujarnya.

Untuk mencapai swasembada pangan, menteri dari Kabinet Merah Putih ini menyebut, pihaknya akan memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Langkah ini diambil karena keterbatasan dana, sehingga akan disesuaikan dengan kesiapan Kementerian Pekerjaan Umum. "Dari hasil diskusi bersama Bapak Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan, untuk IKN akan tetap kami teruskan mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan. Hal itu jadi salah satu yang disampaikan dalam pidato Prabowo setelah resmi dilantik pagi ini. Indonesia, kata Prabowo, harus bisa swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Saya telah mencanangkan Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam pidato perdananya di agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Kompleks DPR/MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, swasembada menjadi penting mengingat situasi politik global yang tidak menentu. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Perlu ada ketahanan pangan yang mandiri yang dimiliki Indonesia. “Tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ucap Prabowo.

Prabowo memprediksi, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan hanya dalam jangka waktu 4 sampai 5 tahun ke depan. Prabowo mengatakan, prediksi ini ia dapatkan setelah melakukan diskusi dengan beberapa ekonom. Bahkan, ia yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya menargetkan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau UU Penyiaran pada periode pemerintahan 2024-2029. Hal ini menjadi komitmen Komisi I DPR RI kabinet Prabowo-Gibran dalam memenuhi salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi.

“Ini insya Allah, mudah-mudahan kami bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran,” katanya dalam acaraIndonesia Broadcasting Conference2024yang dipantau Tempo secara daring dari Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Aher itu menyatakan revisi peraturan tersebut penting dan krusial untuk segera diselesaikan setelah lebih dari satu dekade mengalami penundaan.

Ia juga mengatakan perlu melibatkan partisipasi publik dalam proses revisi peraturan. “Revisi peraturan harus mendengar aspirasi dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation, memberikan ruang kebebasan, berekspresi, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia yang kita cintai,” katanya.

Pada pemerintahan sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menyatakan menunda pembahasan revisi UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR pada saat itu, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.

Dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024, Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik.

Sedangkan, sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I. Ia mengungkapkan penundaan pembahasan berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra.

Dari keterangannya, ia diperintahkan fraksi Gerindra untuk tidak membahas RUU Penyiaran untuk sementara waktu, terutama yang berkaitan dengan dua hal. “Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi,” kata dia usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Satu hari sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan pihaknya menargetkan penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau UU Penyiaran pada periode pemerintahan 2024-2029. Hal ini menjadi komitmen Komisi I DPR RI kabinet Prabowo-Gibran dalam memenuhi salah satu fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi.

“Ini insya Allah, mudah-mudahan kami bisa menuntaskan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran,” katanya dalam acaraIndonesia Broadcasting Conference2024yang dipantau Tempo secara daring dari Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Aher itu menyatakan revisi peraturan tersebut penting dan krusial untuk segera diselesaikan setelah lebih dari satu dekade mengalami penundaan.

Ia juga mengatakan perlu melibatkan partisipasi publik dalam proses revisi peraturan. “Revisi peraturan harus mendengar aspirasi dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation, memberikan ruang kebebasan, berekspresi, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia yang kita cintai,” katanya.

Pada pemerintahan sebelumnya, Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informatika menyatakan menunda pembahasan revisi UU Penyiaran. Anggota Komisi I DPR pada saat itu, Dave Laksono, mengatakan penundaan itu untuk mengikuti permintaan berbagai pihak agar beleid tersebut tak terburu-buru direvisi.

Dalam keterangan video DPR RI pada Selasa, 18 Juni 2024, Dave berujar DPR akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi masukan untuk wacana revisi UU Penyiaran. Di antaranya kritik soal kemungkinan revisi tersebut berdampak buruk bagi demokrasi dan membatasi kerja-kerja jurnalistik.

Sedangkan, sebelumnya, Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini memang sudah ada di Baleg dan sudah satu kali mendengarkan paparan dari pengusul, yakni Komisi I. Ia mengungkapkan penundaan pembahasan berdasarkan permintaan dari fraksi Gerindra.

Dari keterangannya, ia diperintahkan fraksi Gerindra untuk tidak membahas RUU Penyiaran untuk sementara waktu, terutama yang berkaitan dengan dua hal. “Satu, posisi Dewan Pers dan yang kedua, menyangkut jurnalistik investigasi,” kata dia usai rapat paripurna di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei 2024.

Satu hari sebelumnya, terjadi aksi unjuk rasa terkait revisi UU Penyiaran di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi. Mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang ketika itu sedang digodok di DPR.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT AirAsia Indonesia Tbk. (AAID/CMPP) membukukan pendapatan sebesar Rp 5,91 triliun pada kuartal III tahun 2024 ini. Jumlah pendapatan perusahaan maskapai penerbangan berbiaya hemat ini meningkat sebesar 20 persen dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2023 sebesar Rp 4,93 triliun.

“Selama kuartal III 2024, AirAsia Indonesia telah mengangkut 4,99 juta penumpang yang menjadi salah satu faktor dalam kenaikkan pendapatan PT AirAsia Indonesia Tbk.," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine, dalam keterangan tertulis, Rabu 30 Oktober 2024.

Peningkatan pendapatan perusahaan ini, kata Veranita, juga didukung dengan keterisian penumpang (load factor) yang naik sebesar 3 pts atau 87 persen dibandingkan kuartal III 2023.

Sebelumnya di periode yang sama tahun 2023, AirAsia Indonesia mencatatkan sebanyak 4,52 juta penumpang atau naik 10 persen di kuartal III 2024.

Menurut Veranita, sebagian besar pendapatan AirAsia Indonesia berasal dari operasi penerbangan, yaitu penjualan tiket kursi pesawat memberikan kontribusi sebesar Rp 5,02 triliun, diikuti oleh pendapatan dari bagasi dan pelayanan penerbangan sebesar Rp 796,83 miliar, serta pendapatan dari ancillary sebesar Rp 42,63 miliar, kargo sebesar Rp 40,62 miliar, dan charter sebesar Rp 1,60 miliar.

Sedangkan pendapatan per kilometer kursi yang tersedia (RASK) naik sebesar 12 persen atau Rp 716, dengan peningkatan kapasitas sebesar 7 persen atau 5,70 juta kursi.

Dia menyebutkan, Hub Jakarta menjadi sumber pendapatan utama senilai Rp 2,48 triliun, diikuti oleh Denpasar senilai Rp 2,31 triliun. Sementara itu, Surabaya dan Medan masing-masing mencatat angka Rp 687,66 miliar dan Rp 425,49 miliar.

Adapun peningkatan pendapatan usaha kuartal III 2024 tercatat sebesar 20 persen atau sebesar Rp 972 miliar, diikuti dengan penurunan rugi bersih sebesar 22 persen, yang menunjukkan perbaikan margin sebesar 7 pts dibandingkan dengan kuartal III 2023. "Rugi bersih yang dimaksud tidak mencakup laba/rugi selisih kurs dari transaksi mata uang asing," kata Veranita.

Veranita menambahkan, AirAsia Indonesia terus berupaya untuk menaikkan kinerja perusahaan dan menjadi salah satu maskapai penerbangan yang dapat berkontribusi untuk membantu inisiatif Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sektor pariwisata. "Begitu juga dalam hal perluasan konektivitas, sehingga dapat mempererat hubungan Indonesia dan negara-negara di sekitarnya," kata Veranita.

Di kuartal III 2024, kata Veranita AirAsia Indonesia telah meresmikan 4 rute internasional baru yaitu Jakarta-Bandar Seri Begawan, Bali-Phuket, Bali-Kota Kinabalu, dan Bali-Cairns. Hal ini akan diikuti dengan pembukaan rute-rute internasional baru lainnya ke beberapa negara di Asia pada kuartal 4 2024.

Seiring dengan peningkatan pendapatan AirAsia Indonesia di kuartal III 2024 , beban usaha juga mengalami kenaikan sebesar 13 persen, dengan konsumsi bahan bakar tercatat sebagai salah satu penyumbang beban usaha sebesar 16 persen serta perbaikan dan pemeliharaan sebesar 22 persen dari total biaya keseluruhan.

"AirAsia Indonesia juga akan berupaya untuk mengoptimalisasi penggunaan pesawat demi mengakomodir meningkatnya permintaan penerbangan baik di rute domestik maupun internasional," kata Veranita.