TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Usai menyandang jabatan ini, Andi yang juga Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu ini disebut-sebut akan mundur dari Partai Demokrat karena aturan internal.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak membantah dan membenarkan bahwa Andi akan mundur sebagai anggota Partai Demokrat karena aturan internal tak membolehkan pengurus partai merangkap jabatan sebagai komisaris. Dia menyebut keputusan itu masih menunggu pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Andi.

“Masih menunggu pertemuan dengan Mas AHY. Langkah ke depan seperti apa, akan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Herzaky saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

PT PLN (Persero) resmi melantik dua pejabat di jajaran komisaris, yaitu Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama dan Andi Arif sebagai Komisaris, pada Selasa, 23 Juli 2023. Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran mengatakan nama Andi Arif sudah diputuskan masuk menjadi komisaris PT PLN sejak pekan lalu. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Andi juga disebut akan segera mundur dari pengurus partai usai dirinya menjabat komisaris.

Usai ditunjuk jadi Komisaris, Andi tak banyak bicara. Ia mengatakan akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Mau lapor ke ketum AHY dulu,” kata Andi saat dihubungi pada Selasa.

Selanjutnya baca: Relawan Prabowo tak ketinggalan kebagian jatah<!--more-->

Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang dekatnya di PT PLN Persero. Mereka adalah Andi dan bekas petinggi bank sentral dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executive Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Relawan Prabowo juga tak ketinggalan kebagian jatah. Sejak April, kelompok relawan Prabowo-Gibran diminta memberikan daftar nama calon anggota direksi dan komisaris BUMN. Dua narasumber menyatakan daftar ini dikumpulkan oleh koordinator relawan Prabowo yang bermarkas di Slipi, Jakarta Barat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tak membantah kabar bahwa sejumlah nama relawan dan orang dekat Prabowo Subianto mendapat tempat di BUMN. "Politik memang seperti itu. Masak, mau mengangkat tim lain?" kata Ari yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut seperti dikutip Majalah Tempo.

Tempo telah menghubungi Executice Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto untuk meminta konfirmasi atas penunjukan Andi sebagai komisaris. Namun, Gregorius belum merespons pesan Tempo.

Senyampang itu, Tempo juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Namun, Arya dan Gregorius setali tiga uang.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan komisaris di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero). Usai menyandang jabatan ini, Andi yang juga Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu ini disebut-sebut akan mundur dari Partai Demokrat karena aturan internal.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak membantah dan membenarkan bahwa Andi akan mundur sebagai anggota Partai Demokrat karena aturan internal tak membolehkan pengurus partai merangkap jabatan sebagai komisaris. Dia menyebut keputusan itu masih menunggu pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan Andi.

“Masih menunggu pertemuan dengan Mas AHY. Langkah ke depan seperti apa, akan mengikuti aturan yang berlaku,” kata Herzaky saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

PT PLN (Persero) resmi melantik dua pejabat di jajaran komisaris, yaitu Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama dan Andi Arif sebagai Komisaris, pada Selasa, 23 Juli 2023. Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran mengatakan nama Andi Arif sudah diputuskan masuk menjadi komisaris PT PLN sejak pekan lalu. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Andi juga disebut akan segera mundur dari pengurus partai usai dirinya menjabat komisaris.

Usai ditunjuk jadi Komisaris, Andi tak banyak bicara. Ia mengatakan akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Mau lapor ke ketum AHY dulu,” kata Andi saat dihubungi pada Selasa.

Selanjutnya baca: Relawan Prabowo tak ketinggalan kebagian jatah<!--more-->

Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan segera menempatkan orang dekatnya di PT PLN Persero. Mereka adalah Andi dan bekas petinggi bank sentral dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executive Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Relawan Prabowo juga tak ketinggalan kebagian jatah. Sejak April, kelompok relawan Prabowo-Gibran diminta memberikan daftar nama calon anggota direksi dan komisaris BUMN. Dua narasumber menyatakan daftar ini dikumpulkan oleh koordinator relawan Prabowo yang bermarkas di Slipi, Jakarta Barat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tak membantah kabar bahwa sejumlah nama relawan dan orang dekat Prabowo Subianto mendapat tempat di BUMN. "Politik memang seperti itu. Masak, mau mengangkat tim lain?" kata Ari yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut seperti dikutip Majalah Tempo.

Tempo telah menghubungi Executice Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto untuk meminta konfirmasi atas penunjukan Andi sebagai komisaris. Namun, Gregorius belum merespons pesan Tempo.

Senyampang itu, Tempo juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Namun, Arya dan Gregorius setali tiga uang.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang merancang pembentukan familly office. Kantor keluarga untuk para hartawan itu ditargetkan rampung di masa akhir pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Luhut memaparkan dirinya sudah mengajukan beberapa mekanisme ke Jokowi. Salah satunya adalah penunjukan juri internasional yang akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang beinvestasi. Selanjutnya terkait jumlah investasi dan berapa pegawai yang diserap lewat kantor keluarga.

“Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Senin, 22 Juli 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan menanggapi pembahasan kantor keluarga yang ditargetkan rampung sebelum Jokowi lengser. Menurut dia, family office masih dikaji hingga saat ini. “Kita masih belajar,” kata dia singkat di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Family office adalah sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari family office adalah untuk menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Pemerintah meyakini family office akan menarik investor kaya menaruh uangnya di Indonesia.

Para hartawan yang meletakkan uangnya di Indonesia juga akan mendapat insentif seperti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain rancangan dan insentif untuk kantor keluarga masih dikaji. Para pemangku kebijakan akan melakukan benchmarking atau membandingkan pusat-pusat family office di berbagai negara.

Mengenai insentif perpajakan, ia melanjutkan, kementerian sudah memiliki gambaran dari kebijakan pajak sebelumnya. Seperti tax holiday, atau fasilitas pengurang Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) kepada investor atau penanam modal dengan kriteria tertentu. Ada pula fasilitas lain kepada investor berupa tax alowance.

Bendahara negara mengatakan masih akan mempelajari kemajuan dari pembahasan mengenai family office. Hingga akhirnya bisa membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang merancang pembentukan familly office. Kantor keluarga untuk para hartawan itu ditargetkan rampung di masa akhir pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Luhut memaparkan dirinya sudah mengajukan beberapa mekanisme ke Jokowi. Salah satunya adalah penunjukan juri internasional yang akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang beinvestasi. Selanjutnya terkait jumlah investasi dan berapa pegawai yang diserap lewat kantor keluarga.

“Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Senin, 22 Juli 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan menanggapi pembahasan kantor keluarga yang ditargetkan rampung sebelum Jokowi lengser. Menurut dia, family office masih dikaji hingga saat ini. “Kita masih belajar,” kata dia singkat di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024.

Family office adalah sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari family office adalah untuk menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Pemerintah meyakini family office akan menarik investor kaya menaruh uangnya di Indonesia.

Para hartawan yang meletakkan uangnya di Indonesia juga akan mendapat insentif seperti pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain rancangan dan insentif untuk kantor keluarga masih dikaji. Para pemangku kebijakan akan melakukan benchmarking atau membandingkan pusat-pusat family office di berbagai negara.

Mengenai insentif perpajakan, ia melanjutkan, kementerian sudah memiliki gambaran dari kebijakan pajak sebelumnya. Seperti tax holiday, atau fasilitas pengurang Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) kepada investor atau penanam modal dengan kriteria tertentu. Ada pula fasilitas lain kepada investor berupa tax alowance.

Bendahara negara mengatakan masih akan mempelajari kemajuan dari pembahasan mengenai family office. Hingga akhirnya bisa membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Global Digital Niaga (BELI) atau Blibli, yang merupakan anak perusahaan Grup Djarum, mencatat telah melayani 4,9 juta pengguna lewat ekosistem omnichannel Blibli Tiket.

Sejak 2021, Blibli Tiket telah mengintegrasikan perdagangan omnichannel Blibli, agen perjalanan daring atau Online Travel Agent (OTA) tiket.com, dan perdagangan retail (supermarket) Ranch Market. Sinergi dari ketiga entitas ini dinilai dapat mempermudah konsumen untuk bertransaksi sesuai kebutuhannya karena Blibli menyediakan satu platform terpadu yang dapat langsung diakses pengguna.

CEO & Co-Founder Blibli, Kusumo Martanto, mengatakan solusi sinergi ketiga entitas Blibli, tiket.com, dan Ranch Market ini berangkat dari komitmen Blibli untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang dapat memenuhi segala kebutuhan konsumen. “Omnichannel itu jadi bukan hanya online, bukan hanya offline, tapi bagaimana kita mengintegrasikan pengalaman,” ujarnya.

Solusi omnichannel yang ditawarkan Blibli menciptakan fleksibilitas bagi pengguna untuk memilih berbelanja secara daring maupun luring. Selama tahun 2024, Blibli mencatat telah melayani 4,9 juta pengguna lewat ekosistem Blibli Tiket, dengan rata-rata nilai transaksi per pesanan mengalami peningkatan sebesar 39 persen year on year (yoy).

Pada kesempatan yang sama, CEO Ranch Market Johartono Susilo menyampaikan bahwa salah satu upaya penguatan ekosistem Blibli Tiket adalah dengan penambahan jaringan retail luring atau gerai fisik yang dinaungi Blibli.

Per Juni 2024, ekosistem luring Blibli Tiket telah mencakup 185 toko fisik elektronik, 62 gerai supermarket premium, dan 30 dekoruma experience center.

“Jaringan retail offline ini, yang luas ini, itu bukan hanya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, tapi juga untuk memberi pengalaman yang lebih superior dan bernilai tambah,” jelas Johartono.

Belum lama ini, Blibli resmi mengakuisisi PT Dekoruma Inovasi Lestari (DIL). Blibli membeli 26.167 lembar saham seri C yang mewakili 99,83 persen kepemilikan saham Dekoruma dengan nilai sebesar Rp 1,169 triliun. Akuisisi perusahaan furnitur ini dilakukan untuk memperluas sekaligus menstimulasi produk home and living dalam ekosistem Blibli Tiket. Dengan ini, Blibli mengklaim siap memenuhi 90 persen potensi pengeluaran kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia masih masuk dalam perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada tantangan untuk bisa keluar dari jebakan tersebut.

Pemimpin Partai Golkar itu berujar untuk mewujudkan hal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-7 persen dengan pertumbuhan nilai investasi 7 persen per tahun. Ia juga merespons presiden terpilih Prabowo Subianto yang berharap ekonomi berkembang di atas itu.

“Pak Prabowo berharap di tahun ketiga hingga kelima mencapai 8 persen, sehingga ini menjadi tantangan kita semua,” kata Airlangga dalam acara Memorial Lecture: Mengenang Visi BJ Habibie di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. "Prabowo berharap di tahun 3, 4, atau 5 mencapai 8 persen, sehingga ini jadi tantangan kita semua."

Airlangga menambahkan, pendapatan per kapita Indonesia hingga akhir tahun ini sekitar US$ 5.000. Namun beberapa provinsi sudah lolos jebakan pendapatan menengah. Seperti contohnya Jakarta yang meraih pendapatan per kapita rata-rata US$ 21 ribu. Selain itu, ada kabupaten seperti Ogan Komering Ulu di Palembang yang sudah US$ 10 ribu.

Lokasi tersebut bisa menjadi acuan bagi wilayah lain untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. “Jadi kita bisa lihat berbagai provinsi, bagaimana kita bisa mengerek provinsi lain agar lolos middle income trap,” ujar Airlangga lagi.

Selanjutnya: Airlangga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi masih...."

<!--more-->

Airlangga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi masih menantang karena karena ada dinamika ekonomi global dan risiko yang masih tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi masih di bawah prapandemi. Sebelum covid, angka pertumbuhan ekonomi global menyentuh 6,3 persen, namun pascacovid, IMF, World Bank, dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,7 atau 3 persen.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto ragu pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 7 persen. Hasil riset lembaganya, sejak era presiden Suharto hingga hari ini, rata-rata pertumbuhan belum dapat mencapai angka tersebut. "Walaupun di era Pak harto kita pernah tumbuh 10 persen, sebetulnya tidak mudah merealisasikan pertumbuhan 7 persen,” ujarnya dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef, 25 Juni 2024.

Menurut Eko, sulit mencapai kenaikan pertumbuhan ekonomi jika formulasi kebijakannya hanya seperti yang ada sekarang ini. Mempertahankan 5 persen saja akhir-akhir ini, menurut dia, mulai susah. Indef sendiri bahkan tahun 2024 tidak memproyeksi pertumbuhan 5 persen hanya 4,8 persen dan belum direvisi karena pada triwulan I 2024 hanya tumbuh sekitar 5,11 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pada paruh awal 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,11 persen. Sementara itu telah disepakati target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 berada pada rentang 5,1-5,5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia masih masuk dalam perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada tantangan untuk bisa keluar dari jebakan tersebut.

Pemimpin Partai Golkar itu berujar untuk mewujudkan hal itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-7 persen dengan pertumbuhan nilai investasi 7 persen per tahun. Ia juga merespons presiden terpilih Prabowo Subianto yang berharap ekonomi berkembang di atas itu.

“Pak Prabowo berharap di tahun ketiga hingga kelima mencapai 8 persen, sehingga ini menjadi tantangan kita semua,” kata Airlangga dalam acara Memorial Lecture: Mengenang Visi BJ Habibie di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. "Prabowo berharap di tahun 3, 4, atau 5 mencapai 8 persen, sehingga ini jadi tantangan kita semua."

Airlangga menambahkan, pendapatan per kapita Indonesia hingga akhir tahun ini sekitar US$ 5.000. Namun beberapa provinsi sudah lolos jebakan pendapatan menengah. Seperti contohnya Jakarta yang meraih pendapatan per kapita rata-rata US$ 21 ribu. Selain itu, ada kabupaten seperti Ogan Komering Ulu di Palembang yang sudah US$ 10 ribu.

Lokasi tersebut bisa menjadi acuan bagi wilayah lain untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. “Jadi kita bisa lihat berbagai provinsi, bagaimana kita bisa mengerek provinsi lain agar lolos middle income trap,” ujar Airlangga lagi.

Selanjutnya: Airlangga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi masih...."

<!--more-->

Airlangga mengatakan, target pertumbuhan ekonomi masih menantang karena karena ada dinamika ekonomi global dan risiko yang masih tinggi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi masih di bawah prapandemi. Sebelum covid, angka pertumbuhan ekonomi global menyentuh 6,3 persen, namun pascacovid, IMF, World Bank, dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,7 atau 3 persen.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto ragu pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 7 persen. Hasil riset lembaganya, sejak era presiden Suharto hingga hari ini, rata-rata pertumbuhan belum dapat mencapai angka tersebut. "Walaupun di era Pak harto kita pernah tumbuh 10 persen, sebetulnya tidak mudah merealisasikan pertumbuhan 7 persen,” ujarnya dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef, 25 Juni 2024.

Menurut Eko, sulit mencapai kenaikan pertumbuhan ekonomi jika formulasi kebijakannya hanya seperti yang ada sekarang ini. Mempertahankan 5 persen saja akhir-akhir ini, menurut dia, mulai susah. Indef sendiri bahkan tahun 2024 tidak memproyeksi pertumbuhan 5 persen hanya 4,8 persen dan belum direvisi karena pada triwulan I 2024 hanya tumbuh sekitar 5,11 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pada paruh awal 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,11 persen. Sementara itu telah disepakati target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2025 berada pada rentang 5,1-5,5 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual berbicara tentang rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Menurut dia, pola pikir tentang ini harus diubah karena Indonesia masih merupakan negara berkembang.

Alih-alih menaikkan tarif pajak dari 11 persen menjadi 13 persen, David menilai faktor institusional atau tata kelola lah yang harus dibereskan agar penerimaan pajak lebih optimal. "Jadi, governance kita masih gak begitu baik. Banyak pengamatan dari lembaga-lembaga multilateral, global melihat governance kita, korupsi dan lainnya masih cukup besar," katanya kepada Tempo dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Di sisi lain, David menyoroti banyaknya wajib pajak yang belum menaati kewajibannya. Namun, penegakan hukum atas itu belum optimal dan merata. Hal ini akhirnya menimbulkan ketimpangan margin keuntungan.

"Saya sering mendengarkan keluhan juga. Bayar PPN, semua bayar dengan baik, tapi ternyata toko sebelah gak bayar, misalnya. Paling gak itu marginnya kan udah beda 11 persen keuntungannya yang bayar sama yang tidak bayar," tuturnya.

Dengan kondisi demikian, menurut David jika tarif pajak dinaikkan maka yang akan dikenai pajak lagi-lagi mereka yang taat pajak. Padahal, harusnya pemerintah membereskan dari segi penegakan hukumnya dulu.

"Bukan dari sisi tarifnya harus dinaikkan atau bagaimana, untuk mendapat pajak lebih besar. Kalau dinaikkan, nanti yang kena orang-orang yang sudah taat pajak ini. Seperti berburu di kebun binatang, itu saja yang kena. Padahal, yang lain belum bayar dengan benar."

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai janji kampanyenya. Prabowo ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

"Susah sih, aspek politiknya lebih kuat. Memang harus yang diperbaiki itu tadi aspek penegakan hukumnya dulu. Kita bentuk dua tiga lembaga lagi yang lain, kalau masalah governance atau penegakan hukumnya belum jalan, ya sama aja," kata David.

Namun, kata dia paling tidak pemerintah bisa lebih fokus mengoptimalkan penerimaan negara setelah adanya BPN. Namun, lagi-lagi bukan dengan cara menaikkan tarif pajak, melainkan dengan diversifikasi. David menyebut, pemerintah mesti memberi stimulus bagi sektor-sektor yang unggul bersaing, diberi potongan pajak.

Untuk sektor-sektornya, pemerintah harus mengkaji dan membuat cetak birunya secara detail. Dia mencontohkan Jepang yang kuat di sektor otomotif. David mengatakan, pemerintah Jepang tak sembarangan dalam mengenakan pajak. Semuanya dikaji karena di dalam ekosistem otomotif di Jepang banyak sekali sub-subsektor dan lapangan kerja yang terlibat.

"Kalau memutuskan sesuatu, mereka pikirkan secara ekosistem. Nah, kita belum tuh pemikiran dari sisi ekosistemnya. Ini yang harus dipikirkan, mana yang harus diberi stimulus, mana yang bisa unggul di pasar global," tuturnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pendapatan negara semester I 2024 sebesar Rp 1.320,7 triliun. Pendapatan negara turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yakni Rp 1.407,9 triliun. Dia menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 sebesar Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan pemanfaatan minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur adalah memungkinkan.

“Secara teknis memungkinkan, SAF-Sustainable Aviation Fuel (bahan bakar penerbangan berkelanjutan) yang saat ini dikembangkan menggunakan bahan baku minyak goreng bekas (used cooking oil) atau dari lemak,” katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 23 Juli 2024.

Ia mengatakan masih menunggu penjelasan detail pemanfaatan minyak kelapa untuk bahan bakar pesawat dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM.

Melansir The International Air Transport Association (IATA), dijelaskan karakteristik kimia dan fisik SAF hampir identik dengan bahan bakar jet konvensional dan dapat dicampur secara aman dengan bahan bakar jet konvensional pada tingkat yang berbeda-beda, menggunakan infrastruktur pasokan yang sama dan tak memerlukan adaptasi pesawat atau mesin.

Bahan bakar dengan sifat-sifat ini disebut “bahan bakar drop-in”, yaitu bahan bakar yang dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam sistem pengisian bahan bakar bandara yang ada. Selain itu, untuk menggunakan istilah “berkelanjutan” secara valid, harus memenuhi kriteria keberlanjutan seperti pengurangan emisi karbon dalam siklus hidup, terbatasnya kebutuhan air bersih, tidak ada persaingan dengan produksi pangan yang dibutuhkan (seperti biofuel generasi pertama) dan tidak ada deforestasi.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menggandeng perusahaan asal Jepang dalam pengolahan minyak kelapa yang digunakan bahkan diolah dari yang non-standar alias tak layak jual untuk bioavtur.

Pengembangan produksi bioavtur dari kelapa non-standar ini sudah masuk dalam tahap pembangunan pabrik di Banyuasin, Sumatera Selatan. BRIN dan PT ABE Indonesia berkolaborasi dengan Green Power Development Corporation of Japan untuk industri bioavtur tersebut.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menerangkan bahwa kelapa non-standar sudah diakui kelayakannya oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pengakuan ini dianggap Mego berdampak baik terhadap perkembangan industri dalam negeri Indonesia.

"Masuknya kelapa non-standar ke dalam positive list akan membuka peluang bagi negara-negara penghasil kelapa termasuk Indonesia, untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon di sektor penerbangan," kata Mego, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 19 Juli 2024.

BAGUS PRIBADI | ALIF ILHAM FAJRIADI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan pemanfaatan minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur adalah memungkinkan.

“Secara teknis memungkinkan, SAF-Sustainable Aviation Fuel (bahan bakar penerbangan berkelanjutan) yang saat ini dikembangkan menggunakan bahan baku minyak goreng bekas (used cooking oil) atau dari lemak,” katanya saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 23 Juli 2024.

Ia mengatakan masih menunggu penjelasan detail pemanfaatan minyak kelapa untuk bahan bakar pesawat dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM.

Melansir The International Air Transport Association (IATA), dijelaskan karakteristik kimia dan fisik SAF hampir identik dengan bahan bakar jet konvensional dan dapat dicampur secara aman dengan bahan bakar jet konvensional pada tingkat yang berbeda-beda, menggunakan infrastruktur pasokan yang sama dan tak memerlukan adaptasi pesawat atau mesin.

Bahan bakar dengan sifat-sifat ini disebut “bahan bakar drop-in”, yaitu bahan bakar yang dapat secara otomatis dimasukkan ke dalam sistem pengisian bahan bakar bandara yang ada. Selain itu, untuk menggunakan istilah “berkelanjutan” secara valid, harus memenuhi kriteria keberlanjutan seperti pengurangan emisi karbon dalam siklus hidup, terbatasnya kebutuhan air bersih, tidak ada persaingan dengan produksi pangan yang dibutuhkan (seperti biofuel generasi pertama) dan tidak ada deforestasi.

Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga menggandeng perusahaan asal Jepang dalam pengolahan minyak kelapa yang digunakan bahkan diolah dari yang non-standar alias tak layak jual untuk bioavtur.

Pengembangan produksi bioavtur dari kelapa non-standar ini sudah masuk dalam tahap pembangunan pabrik di Banyuasin, Sumatera Selatan. BRIN dan PT ABE Indonesia berkolaborasi dengan Green Power Development Corporation of Japan untuk industri bioavtur tersebut.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Mego Pinandito menerangkan bahwa kelapa non-standar sudah diakui kelayakannya oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pengakuan ini dianggap Mego berdampak baik terhadap perkembangan industri dalam negeri Indonesia.

"Masuknya kelapa non-standar ke dalam positive list akan membuka peluang bagi negara-negara penghasil kelapa termasuk Indonesia, untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon di sektor penerbangan," kata Mego, dikutip dari keterangan resminya, Jumat, 19 Juli 2024.

BAGUS PRIBADI | ALIF ILHAM FAJRIADI

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero). Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024.

Pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, sementara Andi Arief sebagai Politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto memang dikabarkan segera menempatkan orang-orang dekatnya di PT PLN. Mereka adalah Andi Arief, bekas petinggi bank sentral, dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executice Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Relawan Prabowo juga tak ketinggalan kebagian jatah. Sejak April, kelompok relawan Prabowo-Gibran diminta memberikan daftar nama calon anggota direksi dan komisaris BUMN. Dua narasumber menyatakan daftar ini dikumpulkan oleh koordinator relawan Prabowo yang bermarkas di Slipi, Jakarta Barat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tak membantah kabar bahwa sejumlah nama relawan dan orang dekat Prabowo Subianto mendapat tempat di BUMN. "Politik memang seperti itu. Masak mau mengangkat tim lain?" kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seperti dikutip Majalah Tempo.

Tanggapan Andi Arif Usai Dilantik Komisaris PT PLN

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PT PLN (Persero) pada Selasa, 23 Juli 2024. Usai menyandang jabatan ini, Andi tak banyak bicara.

Andi Arief menyebut dia akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Mau lapor ke Ketum AHY ((Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) dulu,” kata Andi Arief saat dihubungi pada Selasa hari ini.

Sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran mengatakan nama Andi Arif sudah diputuskan masuk menjadi komisaris PT PLN sejak pekan lalu. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diminta konfirmasi atas kabar tersebut pada Selasa hari ini, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak banyak bicara. Ia hanya menjawab, “Mantap.”

Tempo telah menghubungi Executice Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto untuk meminta konfirmasi atas penunjukan Andi sebagai komisaris. Namun, Gregorius belum merespons pesan Tempo.

Senyampang itu, Tempo juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Namun, Arya dan Gregorius setali tiga uang.

ADIL AL HASAN | FRANSISCA CHRISTI ROSANA

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan politkus Partai Demokrat Andi Arief ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris PT PLN (Persero). Keduanya adalah petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) pada Pilpres 2024.

Pada Pilpres 2024, Burhanuddin Abdullah didapuk sebagai Dewan Pakar TKN, sementara Andi Arief sebagai Politikus Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kumpulan partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, presiden terpilih Prabowo Subianto memang dikabarkan segera menempatkan orang-orang dekatnya di PT PLN. Mereka adalah Andi Arief, bekas petinggi bank sentral, dan anggota dewan pakar tim kampanyenya itu. Posisi komisaris independen di PLN pun telah ditawarkan kepada seorang tokoh di koalisi pendukungnya.

“Kepengurusan perseroan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pemegang saham PLN,” kata Executice Vice President Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto seperti dikutip Majalah Tempo.

Relawan Prabowo juga tak ketinggalan kebagian jatah. Sejak April, kelompok relawan Prabowo-Gibran diminta memberikan daftar nama calon anggota direksi dan komisaris BUMN. Dua narasumber menyatakan daftar ini dikumpulkan oleh koordinator relawan Prabowo yang bermarkas di Slipi, Jakarta Barat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tak membantah kabar bahwa sejumlah nama relawan dan orang dekat Prabowo Subianto mendapat tempat di BUMN. "Politik memang seperti itu. Masak mau mengangkat tim lain?" kata Budi Arie, yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), seperti dikutip Majalah Tempo.

Tanggapan Andi Arif Usai Dilantik Komisaris PT PLN

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PT PLN (Persero) pada Selasa, 23 Juli 2024. Usai menyandang jabatan ini, Andi tak banyak bicara.

Andi Arief menyebut dia akan segera melapor ke Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. “Mau lapor ke Ketum AHY ((Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) dulu,” kata Andi Arief saat dihubungi pada Selasa hari ini.

Sumber Tempo di internal koalisi Prabowo-Gibran mengatakan nama Andi Arif sudah diputuskan masuk menjadi komisaris PT PLN sejak pekan lalu. Partai Demokrat, menurut sumber ini, juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diminta konfirmasi atas kabar tersebut pada Selasa hari ini, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra tak banyak bicara. Ia hanya menjawab, “Mantap.”

Tempo telah menghubungi Executice Vice Presiden Komunikasi Korporat PLN Gregorius Adi Trianto untuk meminta konfirmasi atas penunjukan Andi sebagai komisaris. Namun, Gregorius belum merespons pesan Tempo.

Senyampang itu, Tempo juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Namun, Arya dan Gregorius setali tiga uang.

ADIL AL HASAN | FRANSISCA CHRISTI ROSANA