TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan pemutusan kontrak guru honorer melalui kebijakancleansingdilakukan karena pengangkatannya diklaim tanpa seleksi yang jelas.

Dia menyebut, pihaknya sebenarnya sudah mengimbau kepala sekolah sejak 2017 hingga 2022 untuk tidak mengangkatguru honorer, tetapi banyak kepala sekolah yang nekat.

“Kondisinya adalah guru honorer ini diangkat oleh kepala sekolah yang dibayar oleh dana BOS (bantuan operasional sekolah) tanpa seleksi yang jelas,” kata Budi melalui sambungan telepon kepadaTempo,pada Rabu, 17 Juli 2024.

Lalu, berapa gaji honorer di Indonesia? Gaji guru honorer bisa berbeda-beda tiap sekolah. Ini perkiraannya.

Gaji Guru Honorer di Jakarta

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin menuturkan honorarium atau gaji yang diterima guru honorer di Jakarta berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Jumlah tersebut dinilainya sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup di ibu kota.

Padahal, menurut dia, para tenaga pengajar itu merupakan ujung tombak dalam menghasilkan bibit-bibit muda harapan bangsa.

Dia pun menyatakan siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam hal ini Disdik untuk mengevaluasi upah guru, terutama yang mengajar di sekolah swasta.

“Guru swasta honornya satu sampai dua juta rupiah. Ini kan kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan. Ke depan saya ingin guru swasta honornya minimal UMP (upah minimum provinsi),” ucap Khoirudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Maret 2024.

Rata-Rata Gaji Guru Honorer Indonesia

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) menunjukkan bahwa sekitar 74 persen guru honorer (pegawai tidak tetap) di Indonesia dibayar dengan gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Guru honorer disebut hanya dibayar di bawah Rp2 juta per bulan.

Ideas bersama GREAT Edunesia Dompet Dhuafa menyelenggarakan survei kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia pada pekan pertama Mei 2024 dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Survei secara daring (online) itu diikuti oleh 403 responden di 25 provinsi dengan komposisi 291 orang di Pulau Jawa dan 112 lainnya di luar Jawa.

Responden survei terdiri dari 123 guru pegawai negeri sipil (PNS), 118 guru tetap yayasan, dan 117 guru honorer atau kontrak, dan 45 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Peneliti Ideas, Muhammad Anwar mengatakan sekitar 42 persen guru secara umum mempunyai penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan dan 13 persen di antaranya di bawah Rp500 ribu per bulan.

Namun, tingkat kesejahteraan guru honorer lebih rendah. Dari 74 pesen tenaga kontrak pengajar yang mempunyai penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, 20,5 persen di antaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500 ribu per bulan.

Nominalgaji gurudisesuaikan dengan UMK terendah di Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sekitar Rp 2.038.005.

“Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun, para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Mei 2024.

Anwar mengklaim, dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak tiga orang anggota keluarga, 89 persen guru merasa penghasilan dari mengajar tersebut pas-pasan bahkan kurang. Hanya 11 persen responden yang mengaku cukup dan ada sisa.

Dengan tingkat penghasilan yang rendah, berbagai upaya dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan melakukan pekerjaan sampingan.

Misalnya, mengajar privat atau bimbingan belajar (bimbel) sebanyak 39,1 persen, berdagang sebesar 29,3 persen, bertani sebesar 12,8 persen, buruh sebesar 4,4 persen, konten kreator sebesar 4 persen, dan pengemudi ojek daring (online) atau ojol sebanyak 3,1 persen.

Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghasilan tambahan yang kurang dari Rp500 ribu dinilai tidak signifikan untuk menutupi kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup guru.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) kini tengah melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah atauPilkada2024. Proses coklit dengan mendatangi satu per satu rumah itu dilakukan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024.

Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih dapat melihat status pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui situs resmi yang disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui tempat pemungutan suara (TPS) dan alamat potensialnya secara daring (online).

Cara Cek TPS Pilkada 2024 Online

Adapun langkah-langkah untuk melihat alamat TPS Pilkada 2024 sebagai berikut:

1. Kunjungi laman Cek DPT Online melalui tautan (link)https://cekdptonline.kpu.go.id.
2. Masukkan 16 digit nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau kartu keluarga (KK).
3. Tekan tombol ‘Langkah 2/4’.
4. Masukkan nomor ponsel yang terhubung ke aplikasi perpesanan WhatsApp.
5. Ketuk tombol ‘Langka 3/4’.
6. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan kata sandi sekali pakai atau OTP ke WhatsApp dengan masa berlaku hanya dua menit.
7. Masukkan kode OTP, lalu tekan tombol ‘Konfirmasi’.
8. Kemudian, sistem akan menampilkan nama dan status pemilih, NIK, nomor KK, serta nomor dan alamat potensial TPS.

Sebagai informasi, mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih akan mulai dilakukan pada 31 Mei hingga 23 September 2024.

Oleh karena itu, masyarakat dapat memeriksa secara berkala perubahan informasi TPS hingga penetapan DPT atau DPS melalui situs Cek DPT Online.

Cara Daftar Pemilih Pilkada 2024 Online

Apabila NIK tidak ditemukan di dalam sistemCek DPT OnlineKPU, maka masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan menekan tombol ‘Daftar’ pada laman yang sama atau langsung mengunjungi https://laporpemilih.kpu.go.id. Kemudian, masukkan NIK dan tekan tombol Lanjut.

Calon pemilih selanjutnya akan diminta memasukkan beberapa data, seperti nomor KK, nama lengkap, alamat surel (email), nomor ponsel, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, alamat dari tingkat provinsi hingga rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), status kepemilikan e-KTP, serta status disabilitas.

Selain itu, calon pemilih Pilkada 2024 juga akan diminta mengunggah foto e-KTP atau kartu identitas anak (KIA) dan foto KK dalam format pdf, jpg, jpeg, atau png dengan ukuran maksimal 3 MB. Lalu, masukkanlongitudedanlatitudedomisili atau tekan tombol ‘Dapatkan Lokasi’ untuk memudahkan pengisian.

Kemudian, centang bagian pernyataan bahwa data yang dimasukkan benar dan tekan tombol ‘Kirim’. Petugas dari pihak KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi data untuk menentukan apakah permohonan dikabulkan, sehingga pemohon bisa ditetapkan sebagai pemilih yang tercantum dalam DPT atau DPS Pilkada 2024.

Masyarakat yang berhak memilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat tertera sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Persyaratan dokumen yang perlu dipersiapkan adalah e-KTP dan/atau KK yang dibawa ke TPS satu jam terakhir sebelum pemungutan suara berakhir pada Rabu, 27 November 2024 dan sepanjang surat suara masih tersedia.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Informa Markets akan menghadirkan Food Ingredients (Fi) Asia di Jakarta International Expo pada 4 hingga 6 September mendatang. Pameran bahan pangan tersebut terakhir kali diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 2022 lalu.

Regional Portofolio Director Informa Markets untuk kawasan ASEAN Rose Chitanuwat mengatakan salah satu program utama dalam pameran mendatang adalah sustainability square. Rose mengatakan, kehadiran program tersebut akan mempertemukan konsumen dan produsen untuk mengetahui pentingnya keberlanjutan bagi bahan baku makanan.

"Kami berharap pameran mendatang menjadi ajang bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan wawasan terkait industri bahan baku makan dan minuman," kata Chitanuwat dalam konferensi pers di Artotel Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Selain itu, kata dia, juga akan ada program Halal Coaching Clinic. Program ini akan mengedukasi produsen dari berbagai negara dalam pengembangan produk halal.

Event & Marketing Informa Markets Emil Riswandi mengatakan pameran bahan pangan ini akan diikuti oleh 700 brand dari 38 negara. Tema yang diusung pada perhelatan tersebut yakni tren industri makanan sehat dan berkelanjutan, yang diperkirakan akan mendapatkan 23 ribu kunjungan.

Selanjutnya: Emil melanjutkan, pameran bahan pangan tersebut tidak sekadar....

<!--more-->

Emil melanjutkan, pameran bahan pangan tersebut tidak sekadar mempertemukan pelaku bisnis. Dia mengatakan akan ada konferensi internasional dengan berbagai tema seperti keamanan pangan, kesehatan dan gizi, serta lokakarya produk halal.

"Selain itu akan ada kompetisi pengembangan produk bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan IPB untuk memperkenalkan produk makanan menggunakan bahan baku lokal," katanya.

Pada kesempatan serupa, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan terjadi perubahan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi makanan. Dia mengatakan saat ini konsumen cenderung memilih produk sehat dan memberikan rasa aman.

"Setelah pandemi, konsumen lebih loyal terhadap produk-produk yang memberikan nilai keamanan, kesehatan, serta nilai fungsi produk," kata Adhi.

Untuk itu, Adhi menilai kehadiran Fi Asia Indonesia akan memberikan pengetahuan pentingnya produk sehat bagi konsumen, khususnya di Indonesia. "Kehadiran pameran Fi Asia Indonesia ini bisa menjadi tempat bertemunya konsumen dan produsen untuk mendorong peningkatan produk sehat dan berkelanjutan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur untuk menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan pelat merah minyak bumi dan gas yang akan mempersiapkan BBM rendah sulfur yang dicanangkan pemerintah. “BBM rendah sulfur masih proses penyiapan,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso melalui aplikasi perpesanan, Senin, 22 Juli 2024.

Fadjar belum mau menjelaskan detail perbedaan BBM sulfur dengan BBM subsidi yang ada saat ini. Ia juga enggan menjawab pertanyaan soal kemungkinan BBM sulfur juga mendapatkan suntikan subsidi dari pemerintah. “Untuk detailnya disampaikan kemudian, ya,” kata Fadjar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah sedang mengkaji BBM rendah sulfur. Pemerintah mengambil langkah seiring isu polusi yang semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, bahan bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang masalah tersebut.

“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar bahan bakar kita makin bersih.”

Selanjutnya: Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan ketersediaan suplai....

<!--more-->

Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas harga BBM, harganya bisa semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.

“Kalau pemerintah kan pasti melihat dari sisi suplai ada, masyarakat tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa dipastikan,” kata Dadan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan bioetanol dapat mengurangi polusi udara dan memiliki kadar sulfur yang rendah.

"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini sedang diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Luhut juga meyakini bahwa penggunaan bioetanol dapat mengurangi jumlah penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan menghemat biaya BPJS Kesehatan hingga Rp 38 triliun. "Pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun," ujarnya.

BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih menggodok formula kebijakan family office atau kantor keluarga bagi para hartawan. Selain diberikan kemudahan mengelola kekayaan di Indonesia, mereka juga akan diberikan insentif pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain rancangan dan insentif untuk kantor keluarga masih dikaji. Para pemangku kebijakan akan melakukan benchmarking atau membandingkan pusat-pusat family office di berbagai negara.

“Ada yang sukses ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ,” ujar Sri Mulyani di kantor kementerian keuangan, Senin, 22 Juli 2024.

Mengenai insentif perpajakan, Sri Mulyani melanjutkan, kementerian sudah memiliki gambaran dari kebijakan pajak sebelumnya, seperti tax holiday atau fasilitas pengurang pajak penghasilan badan (PPh Badan) kepada investor atau penanam modal dengan kriteria tertentu. Ada pula fasilitas lain kepada investor berupa tax alowance.

Sri Mulyani juga menyinggung pajak yang sudah pemerintah berikan untuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Ini juga sudah cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan,” kata dia.

Bendahara Negara ini mengatakan masih akan mempelajari kemajuan dari pembahasan mengenai family office. Hingga akhirnya bisa membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak.

Selanjutnya: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut....

<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih merancang mekanisme penerapannya. Pembahasan teknis, menurut Luhut, ditargetkan selesai sebelum Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat memaparkan kurang sepakat dengan pemberian insentif pajak di familly office. Menurut Suharso, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak.

“Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Suharso berujar, pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha, seperti dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

Rencana family office seharusnya tidak dengan janji insentif, hanya untuk menarik orang kaya datang berbondong-bondong ke Indonesia. Dengan menjanjikan kemudahan berusaha, Suharso mengatakan itu sudah menjadi kartu hijau. Pengusaha, menurut dia, justru lebih mau menyumbang pajak dari keuntungan mereka. “Orang kaya itu enggak perlu dikasih insentif pajak,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Solo akan melakukan uji coba makan bergizi gratis mengadopsi program yang akan dikerjakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan memberikan menu dengan harga Rp7.500 per porsi.

"Kita ini kan sudah ada tradisi masing-masing. Ke depan ini diawali di tahun ajaran baru, di sekolah ada program makan di hari Jumat, anggap saja Jumat berkah," kata Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jawa Tengah, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan, dalam uji coba makan gratis ini disiapkan anggaran Rp7.500/porsi namun ia optimistis mutunya tidak akan kalah dengan yang harganya lebih mahal.

"Mestinya lebih sederhana tetapi mutu dan kualitasnya tidak kalah. Kalau kemarin dari Rp12.000 per porsi, hitungannya di APBN turun jadi Rp7.500 per porsi. Kalau di Solo itu jalan," katanya.

Menurut dia, program tersebut bukan untuk mendahului pusat, karena sudah ada beberapa sekolah di Solo yang melakukan kegiatan tersebut.

"Di beberapa sekolah sudah ada, tetapi seminggu sekali," katanya.

Ia memastikan tidak ada pemaksaan dari pemerintah pada sekolah terkait program tersebut.

"Ini justru ide kreatif sekolah, jadi tidak ada pemaksaan. Ini kesempatan yang baik, tinggal nanti dinas menjadwalkan di beberapa sekolah dulu. Nanti kami meninjau pas makan bersama," katanya.

Ia mengatakan program tersebut tidak dilakukan setiap hari karena harus menyesuaikan anggaran yang ada.

"Memang tidak setiap hari, karena anggaran kan sudah berjalan. Jadi lepas dari perencanaan APBN, karena transisinya Oktober," katanya.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Tetap

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Anggaran program ini tidak akan dipotong,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Ia mengatakan, alokasi anggaran pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Namun, dia menambahkan, program tersebut akan disesuaikan dengan harga pangan di masing-masing daerah.

“Mari kita lihat implementasinya karena harga pangan di setiap daerah berbeda-beda,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, untuk program makan siang gratis, alokasi Rp7.500 per porsi makan siang sudah cukup. Jumlah ini lebih rendah dari usulan biaya per makan siang sebesar Rp15 ribu.

Namun hal itu masih dibicarakan dengan tim Presiden terpilih.

Muhadjir menjelaskan, jumlah tersebut dinilai tidak terlalu kecil karena setiap daerah memiliki harga pangan yang berbeda.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

“Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.

“Mudah-mudahan PDNS ini sudah bisa benar-benar pulih ya tanggal 24 (Juli) itu, semua sistem ini normal kembali. Bukan sekadar janji-janji,“ ujarnya.

Andi enggan menyebut besaran kerugian yang dialami Gapensi selama serangan siber ke server PDNS 2 berlangsung. Ia hanya mengatakan, agar kejadian itu tak terulang lagi. “Ini jadi pengalaman bagaimana membuat backup data. Hampir di semua penjuru sektor ini harus benar-benar membuat backup data, supaya ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Diketahui, serangan ransomware ke server PDNS 2 mengganggu berjalannya proses lelang proyek konstruksi Kementerian PUPR.

Namun PUPR memastikan memiliki backup data dengan menyimpan data di internal kementerian sebelum dioper ke PDNS. PUPR terus memastikan berasa besar dampak serangan ransomware terhadap keamanan data di internal kementerian mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

“Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.

“Mudah-mudahan PDNS ini sudah bisa benar-benar pulih ya tanggal 24 (Juli) itu, semua sistem ini normal kembali. Bukan sekadar janji-janji,“ ujarnya.

Andi enggan menyebut besaran kerugian yang dialami Gapensi selama serangan siber ke server PDNS 2 berlangsung. Ia hanya mengatakan, agar kejadian itu tak terulang lagi. “Ini jadi pengalaman bagaimana membuat backup data. Hampir di semua penjuru sektor ini harus benar-benar membuat backup data, supaya ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Diketahui, serangan ransomware ke server PDNS 2 mengganggu berjalannya proses lelang proyek konstruksi Kementerian PUPR.

Namun PUPR memastikan memiliki backup data dengan menyimpan data di internal kementerian sebelum dioper ke PDNS. PUPR terus memastikan berasa besar dampak serangan ransomware terhadap keamanan data di internal kementerian mereka.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.

Ketua LPJK Kementerian PUPR Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024.

Ada pula 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha juga hilang berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.

“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq ditemui di di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Taufiq menuturkan agar para pelaku usaha kembali mengunggah ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan sebab sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024 sistem layanan tak berjalan bahkan data-data pun hilang.

“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.

Sementara Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). “Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.

Ketua LPJK Kementerian PUPR Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024.

Ada pula 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha juga hilang berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.

“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq ditemui di di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Taufiq menuturkan agar para pelaku usaha kembali mengunggah ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan sebab sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024 sistem layanan tak berjalan bahkan data-data pun hilang.

“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.

Sementara Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). “Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.

Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut KPK akan terlibat menangani potential loss atau potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.

“Kalau ada potensi-potensi yang menimbulkan sisi potential loss, kerugian negara, tentu kami akan dilibatkan,” ujar Ghufron saat ditemui Tempo usai acara peluncuran Simbara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.

Ghufron mengaku telah berdiskusi informal dengan kementerian/lembaga terkait ihwal rencana pembentukan family office itu. Diskusi itu berlangsung santai ketika mereka bertemu di acara peluncuran Simbara. Acara itu dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sepanjang gagasan pembentukan family office merupakan inovasi pemerintah, Ghufron menyebut, hal itu masih berada di wilayah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

“Apakah Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, dia khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang.

Rencana pembentukan family office awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

Luhut menyatakan dia sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di familyoffice tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan berinvestasi, yang akan dikenakan pajak.

"Dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada 2 Juli lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut KPK akan terlibat menangani potential loss atau potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.

“Kalau ada potensi-potensi yang menimbulkan sisi potential loss, kerugian negara, tentu kami akan dilibatkan,” ujar Ghufron saat ditemui Tempo usai acara peluncuran Simbara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin, 22 Juli 2024.

Ghufron mengaku telah berdiskusi informal dengan kementerian/lembaga terkait ihwal rencana pembentukan family office itu. Diskusi itu berlangsung santai ketika mereka bertemu di acara peluncuran Simbara. Acara itu dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sepanjang gagasan pembentukan family office merupakan inovasi pemerintah, Ghufron menyebut, hal itu masih berada di wilayah kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

“Apakah Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, dia khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang.

Rencana pembentukan family office awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

Luhut menyatakan dia sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di familyoffice tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan berinvestasi, yang akan dikenakan pajak.

"Dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada 2 Juli lalu.