TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Brigadir Jenderal (Brigjen) Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ada empat jenderal polisi yang ikut seleksi calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mabes Polri memberikan sejumlah nama dalam hal ini melalui seleksi dan memenuhi persyaratan,” kata Trunoyudo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Nama-nama Capim dan Dewas KPK tersebut yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Komisaris Jenderal Setyo Budiyanto, Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komisaris Jenderal Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Inspektur Jenderal Didik Agung Widjanarko. Lantas, berapa harta kekayaannya empat calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tersebut?

Setyo Budiyanto

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN), kekayaan Setyo mencapai Rp 9.611.000.000 per 1 April 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 7.600.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 946.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 360.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 705.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Setyo mengaku memiliki tiga bidang tanah dan bangunan seluas 135 hingga 2.219 meter persegi di Bogor, Tangerang Selatan, dan Makassar. Dia juga mempunyai empat unit kendaraan meliputi Sepeda RB (2020), motor Piaggio Vespa (2016), Trek RB (2012), dan mobil Toyota LX (2012).

Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak

Sementara itu, total harta Ridwan per 30 April 2024 sebesar Rp 10.205.458.272. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 7.000.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 425.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 105.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 2.675.458.272.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Ridwan mempunyai dua bidang tanah dan bangunan dengan luas berkisar antara 250 hingga 254 meter persegi. Dua aset properti itu terletak di Tangerang Selatan dan Semarang. Dia juga mengisi garasi rumahnya dengan dua unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu Toyota Harrier (2010) dan Honda CRV (2014).

Djoko Poerwanto

Kemudian, jumlah harta Djoko berada di angka Rp 926.000.000 per 6 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan: Rp 480.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 225.000.000.

- Harta bergerak lainnya: -

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 221.000.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: -

Berdasarkan LHKPN periode terakhir yang dilaporkan kepada KPK, Djoko menyebut hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan di Tasikmalaya dengan luas 266 hingga 456 meter persegi. Dia juga mempunyai mobil Honda CRV (2016) dan Yamaha NMAX (2015).

Didik Agung Widjanarko

Adapun total kekayaan Didik mencapai Rp 3.280.100.000 pada 19 Januari 2024. Berikut rinciannya:

- Tanah dan bangunan: Rp 2.170.000.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp 532.000.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp 15.000.000.

- Surat berharga: -

- Kas dan setara kas: Rp 621.500.000.

- Harta lainnya: -

- Utang: Rp 58.400.000.

Aset properti yang dimiliki Didik berada di Surabaya dan Pasuruan dengan luas 170 hingga 243 meter persegi. Dia juga mengoleksi tiga unit kendaraan bermotor, meliputi mobil Mitsubishi Pajero Sport (2021), motor Vespa (2022), dan Yamaha BU 9 (2017).

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak Geothermal melakukan aksi di depan kantor Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Rabu, 17 Juli 2024. Mereka menolak pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di daerahnya.

Perkumpulan terdiri dari warga yang tinggal di beberapa lokasi pengembangan, seperti Flores NTT, Mandailing Sumatera Utara, dan Padarincang Banten.

Kristianus Jaret, salah satu anggota aksi mengatakan rencana pengembangan geothermal berpotensi merugikan masyarakat lokal. Warga Poco Leok, Flores Nusa Tenggara Timur itu tegas menolak pembangunan PLTP di desanya. “Saat ini PLN sudah menggencarkan pengadaan lahan, ini ditentang oleh 90 persen warga,” ujarnya ditemui di depan gedung Dirjen EBTKE Kamis, 17 Juli 2024.

Menurut dia, proyek geothermal sudah hadir di Flores sejak 2011 lewat beroperasinya PLTP Ulumbu. Saat ini ada rencana perluasan PLTP ke wilayah lain yakni Poco Leok dan progres terkini adalah pengadaan lahan. Ia mengklaim setidaknya ada 14 kampung adat yang menolak kehadiran tambang panas bumi di kawasan tersebut.

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai, rencana pengembangan area PLTP Ulumbu sudah melalui tahap sosialisasi. Pada 13 Juni 2024, otoritas setempat mempertemukan warga dengan PLN. Pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5-6 Poco Leok disebut untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, baik rumah tangga dan industri.

Penolakan pengembangan poyek energi baru tersebut juga datang dari warga Padarincang, Banten. Tepatnya di area kaki Gunung Gede Pangrango. Dadang, salah satu warga lokal yang ikut aksi juga menyatakan keberatan terhadap rencana operasi geothemal di daerahnya. Pemandu wisata Gunung Gede itu khawatir proyek PLTP akan menghilangkan penghasilan warga lokal akibat alih fungsi lahan.

Dari laman Kementerian ESDM disebut bahwa pengembangan panas bumi di PSPE Cipanas sebagian area prospeknya berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Dadang mengatakan proyek geothermal di daerahnya akan memakai porsi lahan 3.180 hektare, yang akan berdampak pada lokasi di Kabupaten Cianjur seperti Pacet, Cipanas dan Cugenang. “Kalau benar-benar terus dibangun, kemungkinan hak rakyat sebagai petani akan hilang dengan adanya tambang geothermal,” ujarnya.

Koordinator aksi, Alfarhat mengatakan daya rusak panas bumi tidak berbeda dengan tambang pada umumnya. Geothermal menurut dia adalah proyek strategis yang butuh banyak air. “Ketika dilaksanakan, maka potensinya merampas ruang hidup dan sumber air warga di lingkar operasi,” ujarnya ditemui di lokasi.

Anggota divisi kampenye jaringan advokasi tambang (Jatam) itu mengatakan proyek geothermal juga butuh lahan dengan skala luas. Ia mencontohkan saat ini di Gunung Gede Pangrango konsesi yang diajukan untuk wilayah kerja panas bumi atau WKP mencapai 92 ribu hektare. “Warga tidak akan bisa berkeliaran secara bebas lagi, karena penambangan panas bumi rakus air dan rakus lahan,” ujarnya lagi.

Jatam juga menilai proyek ini tidak transparan kepada masyarakat. Mereka menuntut Kementerian ESDM menghentikan eksplorasi dan operasi dari proyek-proyek penambangan yang tengah berjalan dan cabut seluruh izin tambang panas bumi di seluruh Indonesia.

Tempo mencoba mengkonfirmasi perihal tudingan koalisi warga terkait masalah pada pengembangan pembangunan Geothermal, kepada Kementerian ESDM. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi hanya menjawab singkat. “Saya baru landed,” ujarnya lewat aplikasi perpesanan, Rabu, 17 Juli 2024.

Hingga berita ini ditulis, Eniya tidak merespons pertanyaan lanjutan yang dikirimkan kepadanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengadakan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi dan investasi, termasuk di IKN.

Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat tiba di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, UEA, Selasa petang, 16 Juli 2024, setelah menempuh perjalanan sekitar 8,5 jam dari Indonesia.

Di bawah tangga Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan, MBZ langsung menyalami Presiden Jokowi.

Tampak juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar RI untuk UEA Husin Bagis, Duta Besar UEA untuk RI Abdulla Salem Al Daheri, serta Atase Pertahanan RI di Abu Dhabi Brigadir Jenderal Muhammad Irawadi.

Dari Bandara Internasional Zayed, Presiden bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Abu Dhabi.Sepanjang perjalanan dari bandara menuju hotel, jalanan Abu Dhabi dimeriahkan dengan kehadiran umbul-umbul bendera Indonesia dan PEA.

Setibanya di hotel, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang sudah tiba terlebih dahulu untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi.

Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden MBZ di Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Rabu ini, 17 Juli 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi.

Jokowi dan MBZ akan mengadakan pertemuan bilateral pada hari Rabu di Qasr Al Wathan, Abu Dhabi, untuk mencari cara mengintensifkan hubungan negara mereka, terutama dalam hal kemitraan ekonomi.

“Dalam pertemuan tersebut, antara lain kita akan membahas berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi strategis,” kata Jokowi kepada media sebelum bertolak ke UEA di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Topik lain yang akan dibahas dalam rencana pertemuan tersebut adalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua kepala negara juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bisnis antara pengusaha dari negaranya.

Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia dan UEA telah menikmati peningkatan hubungan yang pesat dalam satu dekade terakhir dan juga mencatat bahwa UEA adalah negara Timur Tengah pertama yang menjalin perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - 75 orang calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029 saat ini sedang menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, melalui pesan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Said mengatakan, setelah DPD selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan, berkas calon anggota BPK akan diserahkan ke DPR. Ia menyebut tes uji kelayakan di DPR akan berlangsung pada 5 hingga 7 September 2024. "Nanti dari DPD, hasilnya dikirimkan ke Komisi XI," kata dia.

Terpisah, Dosen Hukum Kebijakan Keuangan Negara Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi menilai proses seleksi calon anggota BPK masih jauh dari kata ideal. Pasalnya, Beni mengatakan besarnya kewenangan DPR dalam proses seleksi tersebut rentan membawa BPK terjebak dalam kepentingan politik.

"Jika proses seleksi seperti sekarang dibiarkan, BPK perlahan bisa bermetamorfosis sebagai instrumen politik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu," kata Beni.

Beni mengatakan, meskipun melibatkan DPD, akan tetapi kewenangan proses penentuan tetap ada di DPR. Beni mencontohkan saat penjaringan anggota BPK tahun 2015. "Ketika itu DPD mempersoalkan karena tidak dilibatkan secara nyata oleh DPR dalam seleksi anggota BPK. Selain isu perkoncoan, parpolisasi, dan transaksi politik pemilihan anggota-anggota BPK juga sering ditandai terjadinya konflik politik antara DPR dan DPD," ujar Beni.

Dia menambahkan, DPD juga pernah memerkarakan DPR ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara karena tidak dilibatkan dalam rekrutmen anggota BPK.

Untuk itu, Beni berpendapat seharusnya anggota BPK direkrut melalui panitia seleksi atau Tim Independen yang terpercaya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Setelah itu baru disahkan oleh DPR setelah mendengarkan secara sungguh-sungguh pertimbangan dari DPD layaknya seleksi pimpinan KPK," ujarnya

TEMPO.CO, Jakarta -Proyek pengembangan tambang panas bumi atau geothermal di Gede Pangrango, Mandailing, hingga Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai energi terbarukan disebut Jaringan Advokasi Tambang telah merampas ruang hidup warga. Bahkan, menimbulkan kejadian tragis yang menewaskan anak-anak. Menurut keterangan dari pihak Jatam, setidaknya 7 anak telah menjadi korban jiwa hingga ratusan warga dilarikan ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun H2S dari operasi PT SMGP, pihak pengembang tambang.

“Sejak operasi geothermal yang ada disana itu paling sedikit 7 anak telah menjadi korban jiwa dan ratusan warga lainnya juga menjadi korban akibat gas beracun dan dilarikan ke rumah sakit.” Ujar Al farhat Kasman, Staf Devisi Kampanye dan Advokasi WALHI Sulbar saat ditemui TEMPO pada aksi koalisi Nasional Tolak Geothermal di depan gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2024.

Jatam, menurut Al Farhat, juga mencatat korban lainnya yang ada di Dieng, Wonosobo. “Di Dieng, Wonosobo, operasi PT Geo Dipa telah menewaskan dua orang, dan puluhan lainnya keracunan gas H2S akibat kebocoran berulang.” sambung farhat.

Namun menurut Al Farhat, kondisi warga dan ruang hidupnya yang terancam tambang panas bumi ini justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi. Lantaran adanya Pasal 46 dan 74 UU 21/2014. Pasal 46 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi yang telah memegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Izin Panas Bumi, dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Sanksi atas pelanggaran pelarangan tersebut dikemukakan di Pasal 74. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang Izin panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Dengan kondisi semacam itu, menurut Al Farhat menempatkan rakyat dan lingkungan memikul risiko sosial dan ekologis dari seluruh proses pengembangan panas bumi.

TEMPO.CO, Jakarta -Proyek pengembangan tambang panas bumi atau geothermal di Gede Pangrango, Mandailing, hingga Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai energi terbarukan disebut Jaringan Advokasi Tambang telah merampas ruang hidup warga. Bahkan, menimbulkan kejadian tragis yang menewaskan anak-anak. Menurut keterangan dari pihak Jatam, setidaknya 7 anak telah menjadi korban jiwa hingga ratusan warga dilarikan ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun H2S dari operasi PT SMGP, pihak pengembang tambang.

“Sejak operasi geothermal yang ada disana itu paling sedikit 7 anak telah menjadi korban jiwa dan ratusan warga lainnya juga menjadi korban akibat gas beracun dan dilarikan ke rumah sakit.” Ujar Al farhat Kasman, Juru Bicara Jatam saat ditemui TEMPO pada aksi koalisi Nasional Tolak Geothermal di depan gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juni 2024.

Jatam, menurut Al Farhat, juga mencatat korban lainnya yang ada di Dieng, Wonosobo. “Di Dieng, Wonosobo, operasi PT Geo Dipa telah menewaskan dua orang, dan puluhan lainnya keracunan gas H2S akibat kebocoran berulang.” sambung farhat.

Namun menurut Al Farhat, kondisi warga dan ruang hidupnya yang terancam tambang panas bumi ini justru dihadapkan pada ancaman kriminalisasi. Lantaran adanya Pasal 46 dan 74 UU 21/2014. Pasal 46 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi yang telah memegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Izin Panas Bumi, dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Sanksi atas pelanggaran pelarangan tersebut dikemukakan di Pasal 74. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung terhadap pemegang Izin panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Dengan kondisi semacam itu, menurut Al Farhat menempatkan rakyat dan lingkungan memikul risiko sosial dan ekologis dari seluruh proses pengembangan panas bumi.

TEMPO.CO,Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel.Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

TEMPO.CO, Jakarta - Rute penerbangan Sampit-Surabaya di Bandara Haji Asan Sampit ditiadakan sementara karena ada perawatan pesawat, hal ini pun dibenarkan Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rody Kamislam.

“Memang ada informasi itu masuk ke kami, karena saat ini mereka sedang perawatan. Kita juga tidak bisa memaksakan pesawat untuk beroperasi kalau sudah saatnya perawatan,” kata Rody di Sampit, Rabu, 17 Juli 2024.

Selama ini hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit, yakni rute Sampit-Jakarta dari Maskapai Nam Air dan rute Sampit-Surabaya dari Maskapai Wings Air.

Namun, karena rute Sampit-Surabaya ditiadakan sementara, artinya hanya tersisa satu rute di bandara satu-satunya di Kotim tersebut.

Rody menyampaikan, pihaknya memaklumi kebijakan dari pihak maskapai untuk menghentikan sementara operasional pesawat yang sedang dalam proses maintenance, karena hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Namun, di sisi lain dengan adanya kebijakan ini membuat mobilitas masyarakat yang menggunakan rute tersebut terganggu. Oleh sebab itu, Bupati Kotim Halikinnor telah menyurati pihak operator penerbangan atau maskapai agar bisa memberikan solusi.

“Bupati sudah menyurati Wings Air selaku operator penerbangan untuk rute tersebut, kita berharap pihak maskapai bisa mencari pengganti untuk pesawat yang sedang maintenance dan saat ini sedang diusahakan,” bebernya.

Kendati demikian, ia menyampaikan pesawat dengan tipe yang sama dengan yang digunakan Wings Airs selama ini, baik itu Boeing 737-500 maupun ATR 72-500 jumlahnya sangat terbatas di Indonesia, sehingga potensi untuk mendapatkan pesawat pengganti kecil.

Di sisi lain, kondisi Bandara Haji Asan Sampit belum memadai untuk didarati pesawat berbadan besar. Dalam hal ini, Rody menegaskan untuk menjalankan moda transportasi yang menjadi pertimbangan bukan hanya tentang banyaknya jumlah penumpang atau permintaan masyarakat, tapi ada berbagai faktor lainnya dan salah satu yang paling vital adalah keselamatan.

“Bagaimanapun hebatnya Kepala Dishub kalau sarana prasarananya belum memadai, maka tidak bisa kita paksakan. Dan saat ini sarana prasarana kita terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah masih berupaya mewujudkan pengembangan landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit agar mampu didarati pesawat berukuran besar.

Bupati Kotim pun telah beberapa kali menghadap Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan terkait hal tersebut. Pada 10 Juni 2024 lalu, Bupati Kotim menandatangani kesepakatan dengan Dirjen Perhubungan terkait hibah tanah untuk perpanjangan runway dan dalam kesepakatan itu pengembangan bandara akan dilakukan bertahap selama 2024-2027.

Setelah melakukan pembebasan lahan untuk perpanjangan runway, saat ini Pemkab Kotim sedang berupaya untuk merelokasi gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK).

“Posisi gedung tersebut saat ini sudah tidak strategis dan dapat menyebabkan kecelakaan ketika dilakukan manuver dari pesawat yang berukuran besar, makanya sedang diupayakan untuk relokasinya,” terangnya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Petugas Wings Airs Cabang Sampit Nani membenarkan penerbangan untuk rute Sampit-Surabaya maupun sebaliknya sementara ditiadakan.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait rentang waktu penghentian sementara penerbangan rute tersebut melalui Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, yang bersangkutan belum memberikan keterangan.

Di sisi lain, Kepala Bandara Haji Asan Sampit Darinto mengaku belum mendapat informasi dari pihak maskapai terkait penghentian sementara penerbangan rute Sampit-Surabaya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyambut baik rencana pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal. Dengan itu, dia menilai tak perlu lagi ada Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

“Yang diperlukan bukan lagi naikin bea masuk, tapi yang lebih penting pengawasannya,” kata dia, ditemui di Balai Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Budiansjah menuturkan, pemerintah telah memberlakukansafeguardsejak tiga tahun silam. Namun, menurut dia, tarif itu tak mampu membendung impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Karena itu, dia menilai pengenaan bea masuk tak efektif. “Obatnya bukan itu. (Obatnya) ini satgas, asalkan konsisten dan benar,” kata Budiansjah.

Sebagai importir resmi, Budiansjah mengaku kesulitan memasukkan barang-barang dari luar negeri. Menurut dia, izin yang diberikan pemerintah selalu lebih kecil dari permintaan. Padahal, dia mengaku telah membayar pajak. “Artinya negara juga diuntungkan,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan impor ilegal. Kebijakan ini muncul setelah dia menerima kedatangan sejumlah asosiasi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Hippindo termasuk salah satu asosiasi yang menemui Zulhas untuk meminta pembentukan satgas. Selain Hippindo, ada antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka menyampaikan masukan tentang maraknya impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Apindo menyambangi Kemendag pada pagi hari. Siangnya, giliran Hippindo yang menyampaikan keluhan mereka.

“Nanti mungkin kita akan bentuk satgas bersama asosiasi, kita ajak teman-teman DPR sama lembaga konsumen untuk lihat ke pasar,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa hari ini, suhu udara Jakarta dan sekitarnya terasa lebih dingin terutama pada pagi hari menjelang Subuh. Pada Rabu ini, 17 Juli 2024, suhu mencapai 24 derajat Celcius pada pukul 04.00-05.00. "Terasa lebih dingin menjelang pagi, beberapa hari ini," kata Hermanto, sekuriti di Kompleks Antara II, Bintara Jaya, Kota Bekasi, Rabu.

Sementara pada siang hari, suhu bisa mencapai 33 derajat, namun udara tidak segerah biasanya. Udara dingin di pagi hari selepas musim hujan dan memasuki musim kemarau ini disebut bediding dalam Bahasa Jawa. Fenomena ini biasanya terjadi pada bulan Juli sampai Agustus.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan keberadaan Angin Monsun Australia dan posisi matahari yang berada di sisi utara bumi menjadi pemicu suhu dingin di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Angin Monsun Australia (Timur) yang kering dan membawa sedikit uap air tersebut saat ini berhembus menuju benua Asia dengan melewati perairan Samudera Hindia.

Analisa tim meteorologi BMKG mendapati di saat yang bersamaan suhu permukaan laut di perairan Samudera Hindia juga dalam kondisi yang relatif lebih rendah, sehingga berpengaruh membawa suhu dingin pada wilayah Indonesia.

Fenomena suhu dingin tersebut dinilai BMKG adalah situasi biasa terjadi pada medio Juli - Agustus (puncak musim kering) dan diprakirakan bisa sampai dengan bulan September.

Menurutnya, fenomena seperti itu akan menyasar wilayah bagian selatan ekuator atau khatulistiwa, dalam hal ini Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yang terasa akan lebih dingin dari biasanya.

Namun biasanya Pulau Jawa akan lebih dingin karena bertopografi pegunungan atau dataran tinggi, seperti Banjarnegara Jawa Tengah (Dieng), Lumajang hingga Pasuruan di Jawa Timur (Semeru, Bromo), kemudian Wonosobo dan Temanggung (Gunung Sindoro - Sumbing) dan Lembang Bandung di Jawa Barat.

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan masih bersuhu lebih dingin pada pagi hari, dengan titik minimumnya berlangsung pada malam hari.

Hal demikian juga dipengaruhi oleh posisi matahari yang sedang berada di belahan utara bumi, sehingga wilayah Indonesia khususnya bagian selatan khatulistiwa menerima sedikit sinar matahari secara langsung dan menjadikan suhu udara lebih rendah.

Dalam kondisi tersebut BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap mengkonsumsi air minum secara cukup, melengkapi makanan atau minuman mengandung vitamin C, dan vitamin D, sehingga imun tubuh tetap terjaga menghadapi fenomena penurunan suhu.

Suhu di Yogyakarta sampai 18 Derajat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi performa rupiah akan semakin menguat ke depan. Hingga 16 Juli 2024, BI mencatat nilai tukar Indonesia tersebut menguat 1,21 persen dibanding posisi akhir pada bulan sebelumnya.

Bos bank sentral Indonesia tersebut mengatakan rupiah akan tetap stabil.“ Penguatan tersebut dipengaruhi komitmen BI menjaga stabilitas dan didukung fundamental perekonomian indonesia yang kuat,” ujarnya saat mengumumkan hasil rapat dewan gubernur bulanan, dipantau daring Rabu, 17 Juli 2024.

Dengan perkembangan tersebut, pelemahan rupiah menurut Perry dapat dibendung. Jika dibanding akhir desember 2023, nilai tukar Indonesia mengalami depresiasi 4,84 persen year to date (ytd).

Ia mengklaim depresiasi rupiah ini lebih rendah dibanding pelemahan di negara lain. Perry membandingkannya dengan mata uang Filipina, Peso yang melemah 5,14 persen ytd; Baht milik Thailand sebesar 5,44 persen ytd; dan Won Korea, 7,03 persen ytd.

Ke depan, Perry menambahkan rupiah bergerak stabil cenderung menguat. Hal ini sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi indonesia. “Juga komitmen BI, yang mendorong berlanjutnya masuknya aliran modal asing,” ujarnya lagi.

Perry berujar, BI akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk penguatan strategi moneter pro market. Dilakukan melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI).

Pihak bank sentral juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. “Khususnya dalam mendukung implementasi penempatan valas devisa hasil sumber daya alam sejalan implementasi Peraturan Nomor 36 tahun 2023,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi performa rupiah akan semakin menguat ke depan. Hingga 16 Juli 2024, BI mencatat nilai tukar Indonesia tersebut menguat 1,21 persen dibanding posisi akhir pada bulan sebelumnya.

Bos bank sentral Indonesia tersebut mengatakan rupiah akan tetap stabil.“ Penguatan tersebut dipengaruhi komitmen BI menjaga stabilitas dan didukung fundamental perekonomian indonesia yang kuat,” ujarnya saat mengumumkan hasil rapat dewan gubernur bulanan, dipantau daring Rabu, 17 Juli 2024.

Dengan perkembangan tersebut, pelemahan rupiah menurut Perry dapat dibendung. Jika dibanding akhir desember 2023, nilai tukar Indonesia mengalami depresiasi 4,84 persen year to date (ytd).

Ia mengklaim depresiasi rupiah ini lebih rendah dibanding pelemahan di negara lain. Perry membandingkannya dengan mata uang Filipina, Peso yang melemah 5,14 persen ytd; Baht milik Thailand sebesar 5,44 persen ytd; dan Won Korea, 7,03 persen ytd.

Ke depan, Perry menambahkan rupiah bergerak stabil cenderung menguat. Hal ini sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi indonesia. “Juga komitmen BI, yang mendorong berlanjutnya masuknya aliran modal asing,” ujarnya lagi.

Perry berujar, BI akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk penguatan strategi moneter pro market. Dilakukan melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI).

Pihak bank sentral juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha. “Khususnya dalam mendukung implementasi penempatan valas devisa hasil sumber daya alam sejalan implementasi Peraturan Nomor 36 tahun 2023,” katanya.