TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti masalah kesulitan akses tiket kapal penumpang di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni. DPR menilai sejauh ini masih terus terjadi calon penumpang kesulitan mendapatkan tiket yang dijual di loket milik Pelni.

Anggota DPR Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengatakan bahwa protes masyarakat kesulitan memperoleh tiket sudah disampaikan sejak 2019. Berikutnya tiket online itu pun tidak berjalan maksimal. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya konsen soal calo tiket ini, sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, menjelaskan dengan masalah calo tiket itu menyebabkan masyarakat yang akan membeli tiket di loket tak ada. Sementara di luar kantor Pelni yang dijual oleh calo tidak optimal. Sehingga ada banyak kursi di dalam kapal tidak terisi.

Menurut dia, kerugiannya bukan hanya ke masyarakat yang membeli tiket dengan harga mahal. "Kalau di konter harga tiketnya berapa, di luar itu harganya bisa dilur logika," tutur Mufti. Padahal, kata dia, di luar calon penumpang tak bisa berangkat karena mereka tak mendapatkan kepastian mendapatkan tiket.

Mufti mengatakan, saat diselidiki faktanya kepala calo atau broker utama calo memiliki hubungan kekeluargaan dengan petugas internal Pelni. Dalam kasus percaloan ini, bukan soal tak ada kemauan Pelni melakukan perubahan. "Tapi ketika ada perubahan, mungkin akan mengurangi pendapatan oknum-oknum yang ada di dalamnya," ucap dia.

Problem calo itu, menurut dia, merupakan masalah tata kelola di dalam Pelni. Masalah yang perlu dibenahi. Bagaimana perusahaan angkutan pelayaran bisa bermanfaat kepada masyarakat. "Saya melihat belum ada upaya perbaikan," ucap dia. "Maka ketika mereka minta tambahan PMN, kami salah satu yang tidak setuju."

Kementerian Perhubungan menyatakan belum mendapatkan informasi perihal percaloan jual beli tiket di PT Pelni. Kecuali telah terbukti ada petugas tertentu membeli tiket dengan jumlah banyak dan dijual di pelabuhan pada saat kapal akan berangkat. "Kami belum dapat informasi yang valid," kata Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili, melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Dia mengatakan, ada 26 kapal melayani penumpang lintas laut dari Sabang sampai Merauke. Dalam melayani trayek pelayaran, Pelni telah memberlakukan pembelian pembelian tiket elektronik. Bahkan tiket elektronik telah diberlakukan bertahun-tahun tanpa masalah. Sehingga masyarakat bisa mudah mengakses pembelian tiket.

Namun, dia mengatakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui informasi pembelian tiket secara elektronik. Selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa membeli tiket elektronik karena terkendala menggunakan teknologi dan informasi atau IT. "Tapi PT Pelni membuka akses pembelian tiket via situsnya, mereka punya sistem aplikasi e-ticketing," tutur dia.

Dia mengatakan, calon penumpang akan kesulitan mendapatkan tiket ketika karcis itu baru akan dibeli pada hari keberangkatan. "Kadang ada teman meminta bantuan, kami sampaikan ke PT Pelni, biasanya dapat tiketnya, kalau tiba-tiba, mendadak, kemungkinan agak sulit mendapatkan tiket," ucap Sadili.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Nuraini Dessy, membenarkan masih banyak kasus percaloan dalam penjualan tiket. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah memberhentikan sebanyak 24 pegawai tahun ini. Mereka dipecat karena diketahui bekerja sama dengan calo dalam penjualan tiket.

"Isu tentang calo ini masih banyak. Ada 24 orang sudah kami berhentikan. Itu memang tim loket yang bekerja sama dengan calo," kata Nuraini saat berkunjung di kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Grogol Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Nuraini mengatakan, sangat diperlukan masyarakat membeli tiket jauh sebelum hari keberangkatan. Menurut dia, Pelni pun telah mendagangkan karcis pelayaran itu jauh hari dari jadwal keberangkatan. Saat ini, dalam catatan Pelni penumpang membeli tiket di loket 35 persen dan pembelian karcis online 65 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal rencana merger atau penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) Karya. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN ihwal rencana penggabungan tersebut.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya, belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," ujar Endra ketika ditemui di Kementeriann PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.

Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan. Adapun tujuh BUMN bidang infrastruktur yang dimaksud, ialah Hutama Karya, Waskita, PP, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut merger dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN Karya. Ia berujar, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel dan konteks lainnya.

Hutama Karya dan Waskita akan disatukan untukmengerjakan proyek jalan tol, non-tol, bangunan dan residential comercial. Sementara itu, Wijaya Karya dan PP tidak masuk toll road, tetapi fokus ke seaport dan airport.

Teranyar, Erick mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah melalui proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat ini, pihaknya tengah menunggu peninjauan lebih lanjut oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kami menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir di Kompleks Parlemn, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024. Namun, ia belum bisa memastikan kapan review di Kementerian PUPR akan selesai. “Makin cepat, makin baik,” kata dia.

RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas perkembangan dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, di Kantor BP Batam pada Jumat, 12 Juli 2024. Rapat dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kepri mulai dari Gubernur Kepri, Wali Kota Batam sekaligus Kepada BP Batam, hingga Kapolda Kepri.

Rapat yang berlangsung di lantai 6 Gedung BP Batam itu berlangsung lebih kurang lebih satu jam. Tidak hanya Forkopinda terlihat juga beberapa pejabat Kemenko termasuk Sesmenko Bidang Perekonomian.

Usai menggelar rapat tertutup, dalam konferensi persnya Airlangga mengatakan, segala hal sudah di bahas dalam rapat tersebut terkait masalah PSN Rempang Eco City. Namun Airlangga tidak merincikan hasil pembahasan di rapat tersebut.

"Tadi kita rapat terkait perkembangan PSN, termasuk yang PSN di Rempang, pada prinsipnya berbagai hal sudah dibahas, terutama untuk ketersedian anggara, kesiapan untuk pembangunan rumah (relokasi), infrastruktur dan juga rencana investasi kedepannya," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, dalam rapat sudah meminta Forkopimda secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi PSN ini bisa diselenggarakan.

"Dan tentunya Kementerian terkait apakah itu PUPR apakah itu Kementerian KLHK, untuk menyelesaikan hal hal yang dilakukan terutama untuk ketersediaan lahan, baik itu dari perizinan KLHK, untuk luas lahan yang bisa dibuat HPL (Hak Pengelolaan Lain) untuk disiapkan nantinya untuk HGB," ujarnya

Saat ditanya awak media terkait anggaran pembangunan rumah relokasi, Airlangga mengatakan, semuanya sedang dilakukan oleh BP Batam secara bertahap.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas perkembangan dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, di Kantor BP Batam pada Jumat, 12 Juli 2024. Rapat dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kepri mulai dari Gubernur Kepri, Wali Kota Batam sekaligus Kepada BP Batam, hingga Kapolda Kepri.

Rapat yang berlangsung di lantai 6 Gedung BP Batam itu berlangsung lebih kurang lebih satu jam. Tidak hanya Forkopinda terlihat juga beberapa pejabat Kemenko termasuk Sesmenko Bidang Perekonomian.

Usai menggelar rapat tertutup, dalam konferensi persnya Airlangga mengatakan, segala hal sudah di bahas dalam rapat tersebut terkait masalah PSN Rempang Eco City. Namun Airlangga tidak merincikan hasil pembahasan di rapat tersebut.

"Tadi kita rapat terkait perkembangan PSN, termasuk yang PSN di Rempang, pada prinsipnya berbagai hal sudah dibahas, terutama untuk ketersedian anggara, kesiapan untuk pembangunan rumah (relokasi), infrastruktur dan juga rencana investasi kedepannya," kata Airlangga.

Airlangga juga mengatakan, dalam rapat sudah meminta Forkopimda secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi PSN ini bisa diselenggarakan.

"Dan tentunya Kementerian terkait apakah itu PUPR apakah itu Kementerian KLHK, untuk menyelesaikan hal hal yang dilakukan terutama untuk ketersediaan lahan, baik itu dari perizinan KLHK, untuk luas lahan yang bisa dibuat HPL (Hak Pengelolaan Lain) untuk disiapkan nantinya untuk HGB," ujarnya

Saat ditanya awak media terkait anggaran pembangunan rumah relokasi, Airlangga mengatakan, semuanya sedang dilakukan oleh BP Batam secara bertahap.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pasang target untuk menjadi top tiga teratas bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan target tersebut dalam diskusi buku karyanya yang berjudul 'Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia' di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024. “Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap,” kata Hery dalam keterangan resmi.

Setelah resmi merger, kata dia BSI telah mencapai target return on equity (ROE) di atas 18 persen. BSI juga masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret 2024. "Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang," tuturnya.

BSI melaporkan pertumbuhan laba sampai April 2024 sebesar 15,05 persen secara tahunan atauyear-on-year(yoy). Berdasarkan laporan keuangan unaudited, laba BSI tumbuh menjadi Rp 2,24 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pembiayaan yang tumbuh secaradoubledigit, yakni 18 persen yoy menjadi Rp 251,6 triliun dannon-performing financing(NPF) net di level 0,57 persen.

Hery melanjutkan, hasil dari merger tiga bank syariah di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini membawa manfaat besar bagi BSI. Misalnya seperti memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger, jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta orang per maret 2024.

“Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama dari pertumbuhan aset. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia” kata Hery.

Menurut Hery, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air. “Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali, padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar dia.

Dia menceritakan, merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah berlangsung saat pandemi Covid-19 dan proses integrasinya rampung dalam waktu 11 bulan. Setelah resmi merger, BSI harus bertransformasi, termasuk dalam hal teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif. Dengan harapan, BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apa pun.

"Tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan," tutur Hery.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) pasang target untuk menjadi top tiga teratas bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan target tersebut dalam diskusi buku karyanya yang berjudul 'Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia' di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024. “Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap,” kata Hery dalam keterangan resmi.

Setelah resmi merger, kata dia BSI telah mencapai target return on equity (ROE) di atas 18 persen. BSI juga masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret 2024. "Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang," tuturnya.

BSI melaporkan pertumbuhan laba sampai April 2024 sebesar 15,05 persen secara tahunan atauyear-on-year(yoy). Berdasarkan laporan keuangan unaudited, laba BSI tumbuh menjadi Rp 2,24 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pembiayaan yang tumbuh secaradoubledigit, yakni 18 persen yoy menjadi Rp 251,6 triliun dannon-performing financing(NPF) net di level 0,57 persen.

Hery melanjutkan, hasil dari merger tiga bank syariah di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ini membawa manfaat besar bagi BSI. Misalnya seperti memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger, jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta orang per maret 2024.

“Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama dari pertumbuhan aset. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia” kata Hery.

Menurut Hery, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air. “Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali, padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar dia.

Dia menceritakan, merger BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah berlangsung saat pandemi Covid-19 dan proses integrasinya rampung dalam waktu 11 bulan. Setelah resmi merger, BSI harus bertransformasi, termasuk dalam hal teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif. Dengan harapan, BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apa pun.

"Tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan," tutur Hery.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menghawatirkan pengelolaan fiskal era presiden terpilih, Prabowo Subianto. APBN tahun depan dibayangi beban pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dan utang jatuh tempo.

Anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu, mengatakan tekanan makin berat karena program baru. Di tahun awal pemerintahan biaya dari kas negara juga digunakan untuk makan bergizi gratis. “APBN 2025 memang akan menghadapi tantangan fiskal yang cukup complicated,” ujarnya dihubungi Jumat, 12 Juli 2024.

Seluruhnya harus dipikul berasamaan, seperti misalnya utang jatuh tempo pada 2025 yang mencapai Rp 800,33 triliun. Utang ini berasal dari pembiayaan Covid-19. Kas negara dua tahun selanjutnya akan menghadapi masalah yang sama. Ajib mengatakan negara tidak bisa gagal dalam membayar utang ini.

Terkait beban komitmen program berkelanjutan ibu kota baru, ia mengatakan ini masih akan menyedot keuangan negara. Alokasi pembangunan saat ini masih bertumpu dengan kekuatan APBN. “Pemerintah harus tetap mengalokasikan dana khusus agar ritme pembangunan tetap bisa berjalan dengan baik, ujarnya.

Di saat bersamaan, Ajib mengatakan, program populis pemerintah Prabowo tentang makan bergizi gratis juga memakai porsi besar kas negara. Dengan alokasi awal ideal di angka mencapai Rp 400 triliun dan sementara hanya bisa dialokasikan sebesar sebesar Rp 71 triliun. Untuk tahun-tahun selanjutnya, tentunya program ini memerlukan alokasi dana yang semakin besar.

Dengan beban yang ada, APBN 2025 bahkan sudah dirancang mengalami defisit di kisaran 2,29- 2,82 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Meski demikian, ia mengatakan defisit diskal 0 persen terhadap PDB bisa dilakukan dengan pengelolaan yang baik.

Langkah yang bisa dilakukan menurt dia adalah meningkatkan penerimaan, termasuk pajak. Tahun 2024 ini proyeksi tax expenditure mencapai Rp 374,5 triliun. “Pengelolaan alokasi ini perlu diefisienkan agar bisa menambah kemampuan fiskal secara keseluruhan,” ujarnya.

Peningkatan juga bisa dilakukan dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan sumber daya yang berlimpah, penerimaan sektor ini bisa lebih ditingkatkan dari target.

Selanjutnya dengan memaksimalkan peningkatan penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Juga dengan mengatur pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara pada semester awal terkontraksi 6,2 persen. Sementara belanja negara meningkat 11,3 persen. Dengan demikian defisit APBN pada tahun ini diperkirakan mencapai 2,70 persen terhadap PDB atau meleset dari target 2,29 persen terhadap PDB.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat sorotan para pelaku pasar, yang terbiasa dengan stabilitas dan kehati-hatian fiskal di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini.

Kantor berita Reuters, Selasa, 9 Juli 2024, melaporkan rencana mengenai belanja besar-besaran saja sudah meresahkan. Akibatnya, imbal hasil obligasi meningkat dan nilai tukar rupiah terdepresiasi, meskipun pelemahan mata uang ini sebagian besar disebabkan oleh ketahanan dolar AS.

“Pertimbangan dasar kami adalah bahwa hal ini lebih merupakan kegaduhan saat ini, namun kami melihat peningkatan risiko fiskal dan oleh karena itu pasar mungkin mulai memerlukan lebih banyak premi risiko pada obligasi pemerintah Indonesia,” kata Jenny Zeng, kepala investasi pendapatan tetap APAC di Allianz Global Investor.

“Risiko lainnya juga adalah karena adanya pergantian menteri,” kata Zeng, merujuk pada ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikan mantan direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani.

Seorang bankir di sebuah pemberi pinjaman Cina di Indonesia mengatakan kekhawatiran fiskal telah mendorong mereka untuk memindahkan sekitar 30% portofolionya ke instrumen-instrumen dengan tenor lebih rendah, termasuk melakukan diversifikasi ke surat berharga jangka pendek (SRBI) berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Prabowo memenangkan pemilu pada bulan Februari, namun baru mulai menjabat pada bulan Oktober 2024. Rencana makan bergizi gratis ini sudah dianggarkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.

Negara terbesar di Asia Tenggara ini telah mengalami peningkatan keuangan di bawah pemerintahan Jokowi dan mengalami defisit anggaran yang kecil. Dari peringkat 'junk' pada awal abad ini, obligasinya kini dianggap sebagai peringkat investasi.

Beberapa investor bahkan melihat ada baiknya Indonesia mengeluarkan lebih banyak uang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Namun ada ketidakpastian mengenai berapa banyak uang yang akan dibelanjakan oleh Prabowo untuk program-programnya, dan apakah ia akan memotong subsidi BBM serta investasi lainnya untuk menyeimbangkan keuangannya.

"Tampaknya akan ada lebih banyak ketidakpastian daripada kepastian. Saya masih tetap berinvestasi tetapi mungkin tidak terlalu besar seperti dulu," kata Clifford Lau, manajer portofolio di William Blair.

Investasi portofolio asing telah menyusut, dengan investor luar negeri menarik $2,8 miliar dari obligasi pemerintah rupiah dan pasar saham hingga bulan Juni tahun ini.

Nilai tukar rupiah berada pada titik terendah dalam empat tahun terhadap dolar, dengan kerugian lebih dari 5% pada tahun ini, meskipun sebagian besar penurunan tersebut sejalan dengan penurunan mata uang negara-negara berkembang akibat kenaikan imbal hasil (yield) AS dan kenaikan dolar.

Investor yang mencari obligasi dengan imbal hasil lebih tinggi juga telah beralih ke India, yang obligasinya tidak hanya memiliki imbal hasil sebanding namun juga baru saja masuk dalam indeks global JP Morgan.

Penjualan tersebut telah membuat imbal hasil obligasi Indonesia bertenor 10 tahun naik 35 basis poin sejak akhir Mei menjadi 7,05%.

Tidak semuanya buruk

Beberapa investor meragukan kekhawatiran ini, dengan menunjuk pada bagaimana pemerintahan juga berencana untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, dan membatasi defisit fiskal sebesar 2,8% dari PDB, meskipun lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,3%.

“Dia juga berbicara tentang perlunya meningkatkan pendapatan fiskal… jadi sebenarnya ini tidak sepenuhnya tentang meningkatkan pengeluaran,” kata manajer investasi pendapatan tetap Abrdn Asia, Jerome Tay. Ia menilai obligasi pemerintah Indonesia dalam jangka menengah cukup positif.

Obligasi tersebut telah lama menjadi favorit investor pasar negara berkembang karena 'carry' atau imbal hasil yang tinggi.

Selisih antara imbal hasil obligasi Indonesia dan AS saat ini hanya setengah dari 600 basis poin sebelum Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, namun selisih tersebut masih menarik bagi investor berpendapatan tetap.

Indonesia juga kini tidak terlalu rentan, mengingat kepemilikan asing hanya sebesar 14% dari obligasi pemerintah yang beredar. Mereka dulunya memiliki separuh obligasi satu dekade lalu.

Ekspektasi bahwa The Fed akan segera mulai menurunkan suku bunganya memberikan kenyamanan bagi investor rupiah dan obligasi Indonesia, kata Rudiyanto, direktur manajemen aset lokal Panin.

Namun risiko lain yang mungkin terjadi, terutama jatuh tempo utang yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun ini, meskipun Sri Mulyani mengatakan refinancing tidak akan menjadi masalah, asalkan pemerintah menjaga kepercayaan pasar.

REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Iskak kini harus rela turun status sebagai tukang potong kain di salah satu konfeksi yang berlokasi di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan karena sepinya orderan saat ini, Jakarta Selatan. Pria 40 tahun kelahiran Bukittinggi yang sebelumnya merupakan pemilik pabrik konfeksi di Cipadu, Kota Tangerang menduga, sepinya orderan akibat membanjirnya produk impor di pasar saat ini.

"Sudah dua bulan ini tidak beroperasi, orderan sedang sepi," kata Iskak saat ditemui di sela-sela pekerjaannya, Jumat, 12 Juli 2024.

Para pekerja konfeksi dibayar berdasarkan jumlah pakaian yang mereka hasilkan. Lantaran pesanan yang masuk kian sedikit, akhirnya satu per satu pekerja di tempatnya mengundurkan diri. "Sudah tidak bisa menutupi sewa tempat dan listrik," kata dia.

Di tempat ia bekerja sekarang, Iskak bertugas sebagai mandor yang membawahi 18 pekerja. Ketika masih mengelola pabrik sendiri, dirinya mempekerjakan 10 orang. Keahliannya sebagai tukang jahit ia peroleh dari sang paman. Iskak bercerita spesialisasinya adalah membuat pakaian anak dan pakaian wanita.

Dalam tiga bulan terakhir atau setelah Lebaran, Iskak mendapati tiga usaha konfeksi di Cipadu berhenti beroperasi. Iskak mengatakan sesama pengusaha konfeksi di Cipadu umumnya saling kenal satu sama lain.

"Penyebabnya karena minimnya orderan yang masuk. Biasanya dalam satu bulan, bisa mengerjakan tiga hingga empat orderan berbeda sekaligus. Tapi sejak awal tahun sudah melandai," katanya.

Iskak menyebut, pelanggan yang menggunakan jasa konfeksi kebanyakan menjual pakaian jadi di lokapasar. Beberapa ada yang menjualnya di Pasar Cipulir atau Pasar Tanah Abang.

"Pengakuan kawan-kawan yang main di online juga sepi. Jadi mereka tidak membeli bahan untuk membuat barang. Akhirnya berdampak ke kami," katanya.

Masih di kawasan Petukangan, konfeksi rumahan yang dikelola Doni Rahmat pada siang itu tidak terlalu sibuk. Dari 12 mesin jahit yang ada, hanya empat yang sedang beroperasi. Tiga pekan lalu Doni mengatakan sebagian pekerja memilih pindah ke konfeksi lain lantaran minimnya pesanan yang masuk ke tempatnya.

Di ruangan seluas lapangan bulu tangkis itu, kini hanya ada empat pekerja yang bertugas sebagai tukang potong kain hingga menjahit pola-pola yang dibentuk menjadi celana kargo. "Tiap tahun setelah pandemi memang cenderung turun. Tapi jumlah produksi menurun paling drastis dalam tiga bulan ini sehingga kalau ada borongan, itu bisa di-handle lima orang," katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Iskak dan Doni meyakini faktor lesunya sektor hilir dari industri tekstil disebabkan maraknya produk impor yang dijual murah di pasaran. Iskak, mengatakan di pasar online, satu celana kargo pria dewasa dijual hanya Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu.

"Dari mana hitungannya bisa dijual semurah itu. Sementara kalau dihitung dari modal bahan, upah jahit dan pembuatan label, satu celana modalnya Rp 90 ribu hingga Rp 120 ribu," katanya. "Tapi apakah itu ilegal atau bagaimana, saya tidak bisa memastikan. Logikanya tidak mungkin kalau pakaian impor, harganya lebih murah daripada prdouk lokal."

Ketua Ikatan Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman, mengatakan ada 2.000 konfeksi rumahan yang mengalami penurunan produksi. "Jumlah penurunan produksinya hingga 70 persen," kata Nandi.

Selain menurunnya jumlah produksi oleh konfeksi rumahan, Nandi menyebut ada puluhan konfeksi yang tergabung dalam IPKB terpaksa tutup. "Ini karena produk impor ilegal membanjiri pasar lokal dengan harga yang sangat murah," katanya.

Nandi mengatakan, permintaan terhadap produk tekstil cenderung stabil. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kapasitas produksi oleh konfeksi rumahan. "Kami bisa membaca dari laporan anggota bahwa terjadi penurunan. Kalau begitu, indikasinya jelas bahwa pasar kita dipenuhi barang impor ilegal yang dijual dengan harga murah," ujarnya.

Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menyebut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) keramik impor asal Cina sesuai aturan.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mempertanyakan rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang menyarankan pemberian bea masuk anti dumping (BMAD) bagi produk keramik porselen.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio menilai kebijakan ini akan berdampak terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. "Kami melihat ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan konsumen. Dengan pemberian BMAD, harga produk porselen di pasar domestik dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memberatkan konsumen," kata Andry melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

Rencana penerapan BMAD karena anggapan kebutuhan dalam negeri belum mampu dipenuhi oleh produsen domestik dan akan berdampak pada harga jual yang ditanggung konsumen.

Daripada menerapkan BMAD, Adry mengatakan, produsen dalam negeri harus meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Dia menilai langkah tersebut akan berdampak lebih panjang bagi industri keramik di Indonesia.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," kata Andry.

Menurut Andry, penerapan BMAD untuk produk keramik porselen berpotensi memicu praktik impor ilegal."Dengan meningkatnya harga produk porselen di dalam negeri, ada kemungkinan besar akan terjadi peningkatan impor ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini justru dapat merugikan industri domestik dan menyebabkan kerugian bagi negara," kata Andry.

Selanjutnya: Selain itu, Andry menyatakan pengajuan BMAD belum mewakili keseluruhan produsen keramik....

<!--more-->

Selain itu, Andry menyatakan pengajuan BMAD belum mewakili keseluruhan produsen keramik. Dia menilai rekomendasi tersebut hanya merepresentasikan 26 persen dari produksi keramik porselen secara nasional. Dia menilai minimnya keterwakilan produsen bertentangan dengan perjanjian antidumping yang disepakati oleh World Trade Organization atau WTO.

"Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," kata Andry.

Lebih lanjut, kata Andry, kesalahan juga terjadi ketika KADI menggeneralisir tipe keramik. Saat ini, kebutuhan akan keramik porselen masih belum bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Sementara produsen dalam negeri saat ini memiliki keunggulan dalam memproduksi keramik body merah.

"Penggeneralisiran ini menyesatkan dan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran," katanya.

Andry mengatakan pemberian BMAD untuk produk asing juga belum mendesak. Sebab pemerintah baru saja memperpanjang kebijakan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri keramik.

Dia menambahkan, industri keramik Indonesia saat ini memiliki target penambahan jumlah ekspansi keramik sebesar 88 juta meter persegi hingga akhir tahun 2024, dari kapasitas total sebesar 625 juta meter persegi yang sudah ada. "Artinya, pengenaan BMAD belum mendesak untuk
diterapkan pada produk ini," kata Andry.

Selanjutnya: "Ada tambahan kapasitas baru di industri keramik...."

<!--more-->

"Ada tambahan kapasitas baru di industri keramik sebesar 88 juta meter persegi dan 75 persennya sudah tercapai," jelas Andry.

Asosiasi Aneka IndustriKeramikIndonesia (Asaki) sebelumnya mendesakKementerian Keuanganuntuk segera mengeluarkan aturan baru Bea Masuk AntiDumping (BMAD). Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan jika tidak segera dikeluarkan, importir akan memanfaatkan masa tunggu saat ini untuk importasi masif demi menghindari bea masuk baru.

Hal ini akan merugikan industri keramik dalam negeri. Edy mengaku telah menerima surat dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berisi penyampaian laporan akhir penyelidikanantidumpingpengenaan BMAD. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan verifikasi lapangan ke Cina, Edy mengatakan telah terbukti ada tindakan dumping.

“Seperti dilaporkan oleh Asaki satu setengah tahun yang lalu,” ujarnya lewat pernyataan tertulis, Rabu 3 Juli 2024.

Ia menilai besaran BMAD mulai dari 100,12 persen hingga 155 persen untuk kelompok berkepentingan yang kooperatif dan 199 persen untuk yang tidak kooperatif dalam penyelidikan KADI, telah mencerminkan bentuk keadilan dan keberpihakan pemerintah. Khususnya bagi keberlanjutan industri keramik nasional yang babak belur dihantam produkimpor.

NANDITO PUTRA | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) merupakan situs resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Melalui laman itu, guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia dapat melakukan perbaikan data untuk selanjutnya akan divalidasi.

Selain itu, melalui Info GTK, guru dan tenaga kependidikan yang telah tersertifikasi dapat memeriksa data-data, seperti surat keterangan tunjangan profesi (SKTP). Situs tersebut juga menyediakan beberapa program lain, misalnya uji kompetensi, Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, PPG dalam Jabatan, serta upskilling dan reskilling guru sekolah menengah kejuruan (SMK).

Cara Validasi Data di Info GTK 2024

Adapun cara memeriksa data Info GTK 2024 sebagai berikut:

- Kunjungi laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/.

- Masuk akun (login) dengan menggunakan nama pengguna (username) dan kata sandi Penelitian

- Tindakan Kelas Data Pokok Pendidikan (PTK Dapodik).

- Masukkan huruf yang muncul pada layar.

- Tekan tombol ‘Masuk’.

- Periksa data untuk selanjutnya dapat diverifikasi.

- Apabila data sudah benar, maka tekan tombol ‘Cetak’ untuk mengunduh dan mencetak data.

Selain melalui info.gtk.kemdikbud.go.id, guru dan tenaga kependidikan juga bisa mengakses laman alternatif ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

- Pergi ke situs https://ptk.datadik.kemdikbud.go.id.

- Ketuk tombol ‘Login Menggunakan SSO’.

- Ketik username dan kata sandi.

- Klik tombol ‘Masuk’.

- Ketuk menu ‘Biodata’.

- Pilih opsi ‘Info GTK’.

- Periksa data yang tertera sudah benar dan lengkap.

- Ketuk tombol ‘Cetak’ untuk mengunduh dan mencetak data.

Cara Ubah Data di Info GTK 2024

Apabila terdapat data yang salah, maka guru dan tenaga kependidikan dapat memperbaiki data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Akses laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/.

- Login menggunakan username dan kata sandi akun PTK Dapodik.

- Masukkan kode yang muncul pada layar.

- Ketuk tombol ‘Masuk’.

- Periksa data dan lakukan perbaikan bila ada yang salah.

- Data yang telah dicetak dapat diserahkan kepada admin Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (Simtum) agar tunjangan dapat dicairkan dengan lancar.

- Apabila masih terdapat data yang salah, maka hubungi operator sekolah tempat bekerja untuk membantu memperbaiki.

- Kemudian, pastikan status di Info GTK “sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan”.

- Jika rekening yang digunakan sudah tidak aktif, maka guru dan tenaga kependidikan segera melaporkan pergantian nomor rekening bank ke operator Dinas Pendidikan atau menghubungi layanan telepon Kemendikbudristek 177.

Cara Cek Status Pencairan Tunjangan di Info GTK 2024

Sementara itu, untuk melihat status SKTP sebagai berikut:

- Pergi ke laman laman https://info.gtk.kemdikbud.go.id/.

- Masuk menggunakan username berupa userID nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (UPTK) serta kata sandi berupa tanggal lahir dengan format YYYYMMDD (tahun, bulan, dan tanggal lahir, misalnya 19800321).

- Masukkan kode atau huruf yang muncul pada layar.

- Tekan tombol ‘Masuk’.

- Periksa informasi pada Info GTK dan pastikan sama dengan data di Dapodik.

MELYNDA DWI PUSPITA