TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstilimpor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Untuk membereskan persoalan tersebut, Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menilai perlu adanya kekompakan lintas kementerian.

"Sinergitas antar kementerian ini menjadi krusial, kami melihat sinergitasnya sangat minim. Bukan hanya antara Bea Cukai dan Kemendag, tetapi juga dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pajak," kata Redma kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

Redma mengatakan di lokapasar atau pasar konvensional, ciri-ciri sandang impor ilegal dapat diketahui dari harganya yang murah. "Di pasar online atau offline pakaian jadi dengan label bahasa Cina beredar dengan harga satuan di bawah Rp 20 ribu," katanya. Redma mengatakan harga itu jauh di bawah Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang mencapai Rp 50 ribu per helai.

Dia mengatakan, produk yang menggunakan label bahasa Cina sudah menyalahi aturan labelisasi yang diatur Kementerian Perdagangan. Dengan begitu, kementerian perdagangan bisa bertindak dengan menggelar operasi pasar untuk menindaklanjut praktik tersebut.

Selain itu, kata Redma, Bea Cukai berperan besar untuk mencegah produk-produk tersebut bisa lolos ke pasaran. "Kami belum melihat ada hal signifikan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menanggulangi impor ilegal. Hingga saat ini praktik impor borongan masih marak terjadi," katanya.

Redma menyebutkan, industri tekstil dalam negeri sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Industri tekstil dalam negeri pun sudah mencukupi permintaan dalam negeri, sehingga impor produk serupa harusnya diperketat. "Industri tekstil kita bahkan masih bisa melakukan ekspor," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) Nandi Herdiaman, mengatakan banjir produk impor ilegal mematikan secara perlahan usaha konveksi rumahan. Nandi mengatakan pakaian impor tersebut dijual dengan harga sangat murah di pasaran.

Ditanyai soal kebijakan ekspor produk tekstil, Nandi mengatakan tidak jadi persoalan. "Sebab kalau impor, harganya bisa bersaing. Segmen pasarnya juga berbeda. Konveksi rumahan ini lebih ke masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Menurut dia, sebelum marak pakaian impor ilegal, produk tekstil hasil konveksi rumahan tetap bisa bersaing di pasaran. "Ini harus segera diselesaikan karena yang paling terdampak adalah pelaku usaha kecil seperti konveksi rumahan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) belum melihat upaya serius pemerintah dalam membatasi produk tekstilimpor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Untuk membereskan persoalan tersebut, Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menilai perlu adanya kekompakan lintas kementerian.

"Sinergitas antar kementerian ini menjadi krusial, kami melihat sinergitasnya sangat minim. Bukan hanya antara Bea Cukai dan Kemendag, tetapi juga dengan Kementerian Perindustrian dan Ditjen Pajak," kata Redma kepada Tempo, Kamis, 11 Juli 2024.

Redma mengatakan di lokapasar atau pasar konvensional, ciri-ciri sandang impor ilegal dapat diketahui dari harganya yang murah. "Di pasar online atau offline pakaian jadi dengan label bahasa Cina beredar dengan harga satuan di bawah Rp 20 ribu," katanya. Redma mengatakan harga itu jauh di bawah Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang mencapai Rp 50 ribu per helai.

Dia mengatakan, produk yang menggunakan label bahasa Cina sudah menyalahi aturan labelisasi yang diatur Kementerian Perdagangan. Dengan begitu, kementerian perdagangan bisa bertindak dengan menggelar operasi pasar untuk menindaklanjut praktik tersebut.

Selain itu, kata Redma, Bea Cukai berperan besar untuk mencegah produk-produk tersebut bisa lolos ke pasaran. "Kami belum melihat ada hal signifikan yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menanggulangi impor ilegal. Hingga saat ini praktik impor borongan masih marak terjadi," katanya.

Redma menyebutkan, industri tekstil dalam negeri sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Industri tekstil dalam negeri pun sudah mencukupi permintaan dalam negeri, sehingga impor produk serupa harusnya diperketat. "Industri tekstil kita bahkan masih bisa melakukan ekspor," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bekarya (IPKB) Nandi Herdiaman, mengatakan banjir produk impor ilegal mematikan secara perlahan usaha konveksi rumahan. Nandi mengatakan pakaian impor tersebut dijual dengan harga sangat murah di pasaran.

Ditanyai soal kebijakan ekspor produk tekstil, Nandi mengatakan tidak jadi persoalan. "Sebab kalau impor, harganya bisa bersaing. Segmen pasarnya juga berbeda. Konveksi rumahan ini lebih ke masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Menurut dia, sebelum marak pakaian impor ilegal, produk tekstil hasil konveksi rumahan tetap bisa bersaing di pasaran. "Ini harus segera diselesaikan karena yang paling terdampak adalah pelaku usaha kecil seperti konveksi rumahan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pada saat resmi menjabat nanti. Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo akan mengerek rasio utang 50 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Pemimpin Partai Golongan Karya itu, rasio utang dan defisit APBN sudah disepakati. “Defisit tetap di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap sekitar 40 persen (terhadap PDB),” ujarnya usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Pemerintah, menurut dia hingga saat ini tidak membicarakan terkait rencana menaikkan rasio utang. Dalam rapat rapat paripurna DPR RI 9 Juli 2024, panitia kerja atau Panja dan Kementerian Keuangan menyepakati rasio utang terhadap PDB sebesar 37,82 – 38,71.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga meyetujui batas defisit dalam rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB. Selanjutnya pemerintah akan menyusun nota keuangan dan RUU APBN 2025 untuk segera disahkan. Hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat paripurna lanjutan, 16 Agustus mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan cicilan utang pemerintah terus meningkat. “Rasio utang terhadap PDB dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang peningkatannya cukup signifikan,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Ia membandingkan rasio pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuju pemerintahan Jokowi. Rasio utang terhadap PDB Indonesia di tahun 2014 adalah 24,75 persen. Saat itu, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 2.608 triliun.

Menurut dia, utang pemerintahan saat ini sudah membengkak. Di masa akhir jabatan Jokowi, rasio utang terhadap PDB sudah hampir 40 persen. Berdasarkan data APBN terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan menaikkan rasio utang pada saat resmi menjabat nanti. Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo akan mengerek rasio utang 50 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.

Menurut Pemimpin Partai Golongan Karya itu, rasio utang dan defisit APBN sudah disepakati. “Defisit tetap di bawah 3 persen, dan rasio utang tetap sekitar 40 persen (terhadap PDB),” ujarnya usai konferensi pers One Map Policy Summit di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Pemerintah, menurut dia hingga saat ini tidak membicarakan terkait rencana menaikkan rasio utang. Dalam rapat rapat paripurna DPR RI 9 Juli 2024, panitia kerja atau Panja dan Kementerian Keuangan menyepakati rasio utang terhadap PDB sebesar 37,82 – 38,71.

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga meyetujui batas defisit dalam rentang 2,29-2,82 persen terhadap PDB. Selanjutnya pemerintah akan menyusun nota keuangan dan RUU APBN 2025 untuk segera disahkan. Hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada rapat paripurna lanjutan, 16 Agustus mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan cicilan utang pemerintah terus meningkat. “Rasio utang terhadap PDB dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang peningkatannya cukup signifikan,” ujarnya kepada Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

Ia membandingkan rasio pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuju pemerintahan Jokowi. Rasio utang terhadap PDB Indonesia di tahun 2014 adalah 24,75 persen. Saat itu, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp 2.608 triliun.

Menurut dia, utang pemerintahan saat ini sudah membengkak. Di masa akhir jabatan Jokowi, rasio utang terhadap PDB sudah hampir 40 persen. Berdasarkan data APBN terbaru yang dirilis Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina Handi Risza menilai pemerintah harus mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal dan ketidakpastian perekonomian global. Menurut Handi, faktor terbesar melemahnya nilai tukar rupiah dipicu kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.

Handi mengatakan, seharusnya nilai tukar rupiah tidak begitu anjlok mengingat inflasi dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Amerika Serikat. "Dalam teori inflasi itu, ketika inflasi rendah jauh di bawah AS, seharusnya mata uang kita tidak serendah saat ini. Tapi nyatanya mata uang kita turun signifikan," kata Handi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Dilema Kabinet Prabowo dalam Bungkus Koalisi Besar, di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

"Akan tetapi pemerintah selalu menuding kondisi perekonomian global yang membuat perekonomian kita anjlok. Kondisi eksternal yang membuat mata uang kita jatuh. Padahal ada faktor internal yang sangat serius," ia melanjutkan.

Selain itu, Handi mengatakan penurunan penerimaan pajak saat utang meningkat akan menurunkan kemampuan pembayaran utang ke depan. "Ini akan menjadi beban pemerintahan Prabowo ke depan karena dalam tahun ini jumlah penerimaan pajak tidak meningkat," katanya.

Senada dengan Hendi, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga disebabkan oleh kebijakan impor yang tidak tepat. Ia mengatakan nilai impor Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Mulai dari impor pangan, impor gula, impor tekstil, bahkan garam pun juga impor," kata Esther yang hadir sebagai pembicara secara daring.

Faktor lainnya yang mendorong melemahnya nilai tukar rupiah, kata dia, pengelolaan utang selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Esther menyebut ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS sangat tinggi. Menurut Eshter, hal inilah yang terus menggerus devisa negara. "Dan pada akhirnya akan mempersulit kesanggupan pemerintah untuk mengurangi beban utang," kata dia.

Esther menjelaskan, per Mei 2024, utang Indonesia tembus Rp 8.300 triliun dengan jatuh tempo pada 2025 hingga 2029 sebesar Rp 3.749 triliun. "Utang yang jatuh tempo ini juga akan mengurangi devisa negara, sehingga pemerintahan Prabowo harus mencari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan agar pembangunan IKN tidak lagi menggunakan anggaran yang besar dari APBN. "Kalau mau membangun dengan cepat, jangan pakai APBN, harus cari alternatif lain dan tidak dibebankan pada anggaran negara," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI telah memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas judi online dalam waktu 1,5 tahun terakhir. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, pemblokiran itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, serta bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Royke menjelaskan, pemblokiran rekening dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online. "BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," kata Royke dalam keterangan resmi pada Kamis, 11 Juli 2024.

BNI mencatat, jumlah rekening yang diblokir menunjukkan tren peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, sebanyak 108 rekening BNI telah diblokir.

"Jadi, total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Royke.

Dalam hal ini, BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

"BNI juga mengimbau kepada seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online," ujar Royke.

Menurut dia, langkah-langkah yang diambil BNI ini tak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga menunjukkan komitmen dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini, jata dia juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberantas perjudian online.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan tepercaya bagi seluruh nasabah," tutur Royke.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI telah memblokir 214 rekening yang terindikasi terlibat aktivitas judi online dalam waktu 1,5 tahun terakhir. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyebut, pemblokiran itu merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, serta bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Royke menjelaskan, pemblokiran rekening dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online. "BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang," kata Royke dalam keterangan resmi pada Kamis, 11 Juli 2024.

BNI mencatat, jumlah rekening yang diblokir menunjukkan tren peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, sebanyak 108 rekening BNI telah diblokir.

"Jadi, total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening," kata Royke.

Dalam hal ini, BNI menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan. Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat.

"BNI juga mengimbau kepada seluruh nasabah untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online," ujar Royke.

Menurut dia, langkah-langkah yang diambil BNI ini tak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga menunjukkan komitmen dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini, jata dia juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memberantas perjudian online.

"Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan tepercaya bagi seluruh nasabah," tutur Royke.

TEMPO.CO, Jakarta - Memperpanjang masa aktifkartu Telkomselsangat penting dilakukan agar nomor tetap aktif dan bisa digunakan. Cara memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel pun sangat mudah dan cepat dilakukan. Pengguna bisa perpanjang masa aktif lewat telepon atau aplikasi My Telkomsel.

Masa aktif merupakan periode waktu di mana nomor Telkomsel tetap aktif dan dapat digunakan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan teks, dan menggunakan layanan data. Sebelum masa aktif habis, nomor akan memasuki masa tenggang lebih dulu selama 30 hari.

Selama masa tenggang tersebut, pengguna harus segera memperpanjang masa aktif kartu. Jika tidak, maka nomor akan dibekukan sehingga pengguna akan kehilangan akses layanan dan pengguna harus membeli kartu baru.

Cara Perpanjang Masa Aktif Kartu Telkomsel

Untuk memastikan bahwa nomor tetap aktif, penting untuk secara teratur memeriksa masa aktif kartu Telkomsel. Berikut adalah panduan lengkap cara memperpanjang masa aktif kartu Telkomsel.

1. Perpanjang Masa Aktif Telkomsel melalui Kode UMB *888#

Langkah pertama yang bisa Anda lakukan untuk memperpanjang masa aktif Telkomsel adalah melalui UMB *888#. Berikut caranya.

• Buka menu panggilan di ponsel
• Ketik *888# dan tekan tombol panggil.
• Pilih paket yang diinginkan, dengan rincian:

1. 1. 5 hari/Rp2.000
   2. 10 hari/Rp4.000
   3. 15 hari/Rp6.000
   4. 30 hari/Rp12.000
   5. 90 hari/Rp30.000
   6. 180 hari/Rp59.000
   7. 360 hari/Rp115.000

• Pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7.
• Balas dengan “1.Ya” untuk konfirmasi transaksi.
• Ikuti petunjuk yang muncul di layar untuk memilih masa aktif yang diinginkan dan menyelesaikan pembayaran.

2. Perpanjang Masa Aktif Telkomsel melalui Kode UMB *500*05#

Selain itu, pengguna juga bisa memperpanjang masa aktif kartu dengan mengakses *500*05#. Berikut langkah-langkahnya.

• Buka menu panggilan di ponsel
• Ketik *500*05# dan tekan tombol panggil.
• Tentukan paket yang diinginkan.
• Pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7.
• Balas dengan “1.Ya” untuk konfirmasi transaksi.

3. Perpanjang Masa Aktif Melalui Aplikasi MyTelkomsel

Telkomsel menyediakan aplikasi resmi bernamaMyTelkomselyang dapat diunduh dan diinstal di smartphone.

Aplikasi ini tidak hanya berguna untuk mengecek masa aktif dan memperpanjang masa aktif, tetapi juga untuk mengelola berbagai layanan Telkomsel lainnya. Berikut langkah-langkahnya.

• Unduh dan instal aplikasi MyTelkomsel dari Google Play Store (untuk pengguna Android) atau App Store (untuk pengguna iOS).
• Buka aplikasi MyTelkomsel dan masuk menggunakan nomor Telkomsel Anda.
• Pilih menu Belanja > Internet.
• Pilih Perpanjangan Masa Aktif dan pilih masa aktif yang diinginkan.
• Lakukan pembayaran menggunakan pulsa atau saldo T-Cash Anda.

4. Perpanjang Masa Aktif Melalui Outlet Telkomsel

Selain lewat HP, pengguna juga bisa melakukan perpanjangan masa aktif secara offline di outlet Telkomsel. Berikut caranya.

• Kunjungi outlet Telkomsel terdekat, seperti GraPARI, Gerai Halo Telkomsel, atau toko pulsa.
• Berikan nomor Telkomsel Anda kepada petugas dan informasikan bahwa Anda ingin memperpanjang masa aktif.
• Pilih masa aktif yang diinginkan dan lakukan pembayaran kepada petugas.

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, angkat bicara ihwal rencana pemerintah memberlakukan bea masuk hingga membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal. Dia mengaku hanya menginginkan aturan impor kembali ke Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023.

Nandi menuturkan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Antidumping (BMAD) hanya akan menyentuh impor legal. Padahal, dia mengaku masih bisa bersaing produk-produk yang diimpor secara legal. Menurut dia, permasalahan sebenarnya dari terpuruknya industri tekstil adalah banjir impor yang masuk secara ilegal.

“Boleh aja (ada bea masuk), tapi kalau saya lebih fokus ke yang ilegalnya itu. Harus segera ada penindakan,” kata Nandi, ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024.

Ketika ditanya ihwal rencana pemerintah membentuk Satgas untuk memberantas impor ilegal, Nandi tetap menyatakan keinginannya agar pemerintah kembali memberlakukan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Ketika aturan impor itu masih berlaku, dia mengaku industri konveksi mengalami “bulan madu”.

“Itu udah cocok bagi kami. Enggak ada lagi mau Satgas, mau apa,” kata dia.

Setelah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bergulir, Nandi mengatakan barang-barang impor tidak lagi dibatasi. Hal ini diperparah dengan relaksasi yang membuat Bea Cukai membongkar 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan.

Dia menduga, 40 persen di antara kontainer itu merupakan produk jadi. Walhasil, 70 persen dari sekitar 3.000 industri konveksi anggota IPKB kini terpaksa mengurangi produksi.

Nandi mengatakan, kondisi saat ini sudah kritis. Bila pemerintah terus membiarkan, dia khawatir makin banyak industri yang mati dalam dua-tiga bulan mendatang. Dia menyaksikan sendiri, saat ini sejumlah konveksi kini telah menawarkan mesin-mesinnya di berbagai forum daring.

Pemerintah sebelumnya berencana akan mengenakan bea masuk dengan besaran hingga 200 persen pada produk impor asal Cina yang membanjiri pasar Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan kebijakan itu akan diterapkan oleh pihaknya dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan perang dagang Cina dan AS telah memicu kelebihan pasokan dan kelebihan kapasitas sehingga produk-produk asal Cina kemudian membanjiri Indonesia. Sejumlah produk impor itu di antaranya pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak produk Cina tersebut.

TEMPO.CO, Sarawak - Maskapai bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC), Scoot Airlines membuka rute baru dari Singapura menuju Sibu, Sarawak Malaysia. Penerbangan menuju salah satu kota di Borneo ini menggunakan armada anyar yakni jet E190-E2 Embraer.

Pesawat mendarat perdana di Sibu pada 5 Juni 2024. Dengan dibukanya rute baru, Scoot menjadi satu-satunya maskapai yang menawarkan penerbangan langsung antara Singapura dan Sibu. Penerbangan ini akan beroperasi tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Menteri Perhubungan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Shin, menyambut positif pembukaan rute baru itu. Kehadiran penerbangan langsung diharapkan dapat meningkatkan akses dan integrasi sekaligus mempromosikan pariwisata dan investasi di wilayah tersebut.

“Konektivitas udara yang ditingkatkan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung bisnis lokal, dan mempromosikan Sarawak,” ujarnya di Sibu, Rabu 5 Juni 2024.

Scoot merupakan anak perusahaan penerbangan terkemuka, Singapore Airlines (SIA). Saat ini maskapai melakukan ekspansi dengan membeli sembilan jet E190-E2 produksi perusahaan dirgantara Embraer. Pesawat baru tersebut memiliki konfigurasi lorong tunggal dengan dua kursi berdampingan di tiap baris. Manajemen Scoot mengatakan penambahan armada merupakan bagian dari rencana meningkatkan konektivitas regional, khusunya ke kota non-metropolitan seperti Sibu.

Armada E190-E2 milik Scoot saat ini telah terbang ke Miri, Kuantan, dan Sibu di Malaysia, serta Hat Yai, Krabi, dan Koh Samui di Thailand. “Kami akan mengumumkan lebih banyak destinasi yang akan diterbangi,” ujar manajemen.

Pemilihan Sibu sebagai destinasi baru karena melihat potensi permintaan pasar, manajemen mengatakan ada faktor kedekatan jarak Singapura dengan kota tersebut. Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Sarawak.

Dalam peningkatan akses tersebut, Scoot juga bekerja sama dengan perusahaan pariwisata setempat, yakni Sarawak Tourism Board (STB) dan Sarawak Trade and Tourism Office Singapore (STATOS). Tempo dan beberapa media asal Singapura, Thailand, Cina dan India diberi kesempatan menjajal pendaratan perdana Scoot sekaligus kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Sibu.

Kota Kecil dengan Beragam Pilihan Wisata Budaya

Sibu merupakan kota kecil di Sarawak, Malaysia. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Divisi Sibu, atau divisi terbesar ketiga di Sarawak. Terdapat tiga etnis yang bermukim di lokasi ini, yakni Tionghoa, Melayu, dan Iban. Kultur yang beragam tersebut memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman wisata budaya yang beragam.

Mayoritas penduduk Tionghoa Sibu berasal dari Fuzhou, China Selatan, sehingga warisan budaya etnis tersebut kental di sana. Kota yang terletak di Pulau Kalimantan ini juga terkenal dengan sungai besar dan rumah panjang tradisional khas Dayak Iban.

Chief Executive Officer Sarawak Tourism Board, Sharzede Datu Haji Salleh Askor, mengatakan rute Scoot akan meningkatkan konektivitas sekaligus menunjukan keindahan budaya dan alam bagi turis. “Kami berharap kemitraan dengan Scoot akan lebih mendorong pertumbuhan eksponensial wisatawan untuk merasakan penawaran terbaik dari Sarawak,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer STATOS, Chew, juga antusias mendukung penerbangan perdana Singapura-Sibu ini. “Kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan kita tetapi juga membuka peluang baru untuk pariwisata dan perdagangan antarwilayah,” kata dia.

TEMPO.CO, Sarawak - Maskapai bertarif rendah atau low-cost carrier (LCC), Scoot Airlines membuka rute baru dari Singapura menuju Sibu, Sarawak Malaysia. Penerbangan menuju salah satu kota di Borneo ini menggunakan armada anyar yakni jet E190-E2 Embraer.

Pesawat mendarat perdana di Sibu pada 5 Juni 2024. Dengan dibukanya rute baru, Scoot menjadi satu-satunya maskapai yang menawarkan penerbangan langsung antara Singapura dan Sibu. Penerbangan ini akan beroperasi tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

Menteri Perhubungan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Shin, menyambut positif pembukaan rute baru itu. Kehadiran penerbangan langsung diharapkan dapat meningkatkan akses dan integrasi sekaligus mempromosikan pariwisata dan investasi di wilayah tersebut.

“Konektivitas udara yang ditingkatkan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung bisnis lokal, dan mempromosikan Sarawak,” ujarnya di Sibu, Rabu 5 Juni 2024.

Scoot merupakan anak perusahaan penerbangan terkemuka, Singapore Airlines (SIA). Saat ini maskapai melakukan ekspansi dengan membeli sembilan jet E190-E2 produksi perusahaan dirgantara Embraer. Pesawat baru tersebut memiliki konfigurasi lorong tunggal dengan dua kursi berdampingan di tiap baris. Manajemen Scoot mengatakan penambahan armada merupakan bagian dari rencana meningkatkan konektivitas regional, khusunya ke kota non-metropolitan seperti Sibu.

Armada E190-E2 milik Scoot saat ini telah terbang ke Miri, Kuantan, dan Sibu di Malaysia, serta Hat Yai, Krabi, dan Koh Samui di Thailand. “Kami akan mengumumkan lebih banyak destinasi yang akan diterbangi,” ujar manajemen.

Pemilihan Sibu sebagai destinasi baru karena melihat potensi permintaan pasar, manajemen mengatakan ada faktor kedekatan jarak Singapura dengan kota tersebut. Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Sarawak.

Dalam peningkatan akses tersebut, Scoot juga bekerja sama dengan perusahaan pariwisata setempat, yakni Sarawak Tourism Board (STB) dan Sarawak Trade and Tourism Office Singapore (STATOS). Tempo dan beberapa media asal Singapura, Thailand, Cina dan India diberi kesempatan menjajal pendaratan perdana Scoot sekaligus kunjungan ke beberapa destinasi wisata di Sibu.

Kota Kecil dengan Beragam Pilihan Wisata Budaya

Sibu merupakan kota kecil di Sarawak, Malaysia. Wilayah ini merupakan pusat perdagangan dan transportasi di Divisi Sibu, atau divisi terbesar ketiga di Sarawak. Terdapat tiga etnis yang bermukim di lokasi ini, yakni Tionghoa, Melayu, dan Iban. Kultur yang beragam tersebut memungkinkan pengunjung merasakan pengalaman wisata budaya yang beragam.

Mayoritas penduduk Tionghoa Sibu berasal dari Fuzhou, China Selatan, sehingga warisan budaya etnis tersebut kental di sana. Kota yang terletak di Pulau Kalimantan ini juga terkenal dengan sungai besar dan rumah panjang tradisional khas Dayak Iban.

Chief Executive Officer Sarawak Tourism Board, Sharzede Datu Haji Salleh Askor, mengatakan rute Scoot akan meningkatkan konektivitas sekaligus menunjukan keindahan budaya dan alam bagi turis. “Kami berharap kemitraan dengan Scoot akan lebih mendorong pertumbuhan eksponensial wisatawan untuk merasakan penawaran terbaik dari Sarawak,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer STATOS, Chew, juga antusias mendukung penerbangan perdana Singapura-Sibu ini. “Kemitraan ini tidak hanya memperkuat hubungan kita tetapi juga membuka peluang baru untuk pariwisata dan perdagangan antarwilayah,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage (denda) impor beras senilai Rp 294,5 miliar.Laporan dilayangkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pada Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2024.

"Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapanas dan Bulog. Karena menurut kajian kami dan hasil investigasi, ada dugaan mark up yang dilakukan oleh dua lembaga tersebut terkait masalah impor beras. Karena itu, kami coba memasukkan laporan pada hari ini dan ada dua hal indikasi korupsi," kata Hari.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menyampaikan hal itu menanggapi isu dugaan mark up yang dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat ke KPK, terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Berikut profik Kepala Bapanas dan Dirut Bulog.

Profil Arief Prasetyo Adi

Dilansir dari Tempo, Arief Prasetyo Adi dilahirkan di Palangkaraya, 27 November 1974. Ia menyelesaikan pendidikan SMAN 1 Jakarta pada 1992. Ia lulus Sarjana Teknik Sipil Konstruksi tahun 1998 dan Magister Teknik, Manajemen Konstruksi tahun 2000 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arief pernah menjabat Direktur Utama Food Station, sebuah Badan Usaha Milik Daerah pangan milik Provinsi DKI Jakarta. Dia sudah menjadi bos di perusahaan yang berlokasi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, tersebut selama lima tahun, sejak 29 September 2015.

Sebelum bergabung ke Food Station Tjipinang Jaya, beberapa jabatan lain juga pernah dipegang Arief di antaranya; Deputy CEO, COO di PT Bez Retailindo, Paramount Enterprise International pada 2013 sampai 2015.

Selain itu, ia juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di beberapa Industri retail modern, seperti PT Lotte Shopping Indonesia, PT Hero Supermarket, Tbk (termasuk 4 tahun di Hero Timika, Freeport Area) dan Esteem Challenge, Sdn, Bhd Malaysia.

Pada November 2020, Arief berpamitan dengan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pasalnya, Arief ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pangan.

“Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terimakasih sekaligus berpamitan kepada Gubernur Anies Baswedan yang selama ini sangat mendukung Food Station secara luar biasa," kata Arief, Selasa, 17 November 2020.

Selain kepada Anies, Arief juga pamit dengan seluruh pejabat di Pemprov DKI, sesama direksi BUMD DKI, anggota DPRD DKI, dan timnya di Food Station.

"Terus berjaya dan keep improving untuk Food Station sebagai BUMD Pangan Jakarta," kata dia, saat itu.

Arief kemudian ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada Senin, 21 Februari 2022. Kini Presiden Jokowi kembali menunjuknya sebagai Plt Mentan pengganti Syahrul Yasin Limpo.

Profil Bayu Krisnamurthi

Dikutip dari Antara, Bayu Krisnamurthi merupakan tokoh pertanian yang dikenal aktif di pemerintahan dan profesional. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada tahun 2009-2011, dan Wakil Menteri Perdagangan KIB II tahun 2011-2014.

Sementara, di dunia korporasi, Bayu pernah menjabat sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit tahun 2015-2017.

Bayu juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sejak Juli 2021. Pada 1 Desember 2023, Bayu resmi ditunjuk sebagai Dirut Perum Bulog oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dia menggantikan Budi Waseso yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Penunjukkan Bayu dimuat dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Dalam surat keputusan tersebut, Erick Thohir juga menambah satu direksi di Perum Bulog, yaitu Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan, sehingga susunan direksi Perum Bulog menjadi enam direksi dari sebelumnya lima direksi.

MICHELLE GABRIELA | FAJAR PEBRIANTO | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | DANIEL A FAJRI | KAKAK INDRA PURNAMA | RIANI SANUSI PUTRI