TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 70 pada Jumat, 5 Juli 2024 lalu. Proses pendaftarannya pun akan berakhir pada Senin, 8 Juli pukul 23.59 WIB.

Kartu Prakerja adalah program inisiatif pemerintah agar masyarakat dapat mengakses pelatihan dan keterampilan dengan biaya yang terjangkau. Nantinya, peserta yang lolos pendaftaran akan mengikuti pelatihan dan mendapatkan insentif dan pemerintah.

Sejak pendaftaran Prakerja Gelombang 50, kini seluruh masyarakat dapat mengikuti program Kartu Prakerja, meski beberapa merupakan peserta penerima bantuan sosial atau bansos, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BSU (Bantuan Subsidi Upah), dan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro).

Lantas, berapa besaran insentifPrakerjaGelombang 70? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Besaran Insentif Prakerja Gelombang 70

Dana insentif adalah salah satu manfaat yang akan diterima oleh peserta dan pemegang Kartu Prakerja terpilih yang lolos proses pendaftaran. Peserta Kartu Prakerja gelombang 70 akan menerima insentif sebesar Rp4.200.000. Jumlah ini terdiri dari:

• Biaya wajib untuk mengikuti pelatihan sejumlah Rp 3.500.000.
• Insentif biaya untuk mencari kerja seperti biaya transportasi yang didapatkan 1 (satu) kali sejumlah Rp 600.000.
• Insentif pengisian survei evaluasi yang biasanya dilakukan per bulan, sejumlah Rp50.000 yang akan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

Sebagai informasi dana insentif akan diterima secara otomatis jika akun Anda telah terbaca oleh sistem setelah menyelesaikan pelatihan pertama, mengisi rating wadah pelatihan, dan memberikan ulasan pelatihan yang disediakannya. Karena itu, pastikan Anda telah menyelesaikan seluruh tahapan agar insentif dapat diterima.

Cara Daftar Kartu Prakerja

Agar mendapatkan manfaat programKartu Prakerja, Anda harus mendaftar program tersebut terlebih dahulu. Berikut cara daftar Kartu Prakerja:

• Buka browser lalu akses laman www.prakerja.go.id.
• Jika belum memiliki akun, silakan pilih menu “Daftar”.
• Setelah itu, daftar dan isi data diri. Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), foto KTP, nomor HP aktif, dan informasi pribadi lainnya untuk diverifikasi.
• Apabila sudah memiliki akun, pilih “Masuk” menggunakan email dan password yang telah dibuat.
• Selanjutnya, ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk menyelesaikan proses pendaftaran Prakerja.
• Ikuti seleksi Prakerja gelombang 70 dengan mengetuk ‘Gabung Sekarang’.
• Tunggu konfirmasi selanjutnya atau pengumuman kelulusan setelah pihak penyelenggara selesai melakukan evaluasi.
• Bagi peserta yang lolos seleksi, akan mendapatkan nomor kartu Prakerja dan saldo pada dashboard akun. Pastikan aku sudah tersambung dengan rekening bank (BNI atau BCA) atau dompet digital (e-wallet) (OVO, GoPay, atau DANA).
• Setelah itu, peserta harus membeli dan mengikuti pelatihan dengan membayar menggunakan saldo sebesar Rp3,5 juta. Pembelian materi pelatihan di mitra platform digital yang telah ditentukan.
• Kerjakan pre-test dan post-test pelatihan serta dapatkan sertifikat.
• Berikan nilai dan ulasan terhadap pelatihan yang diikuti di dashboard Prakerja.
• Setelah menyelesaikan serangkaian pelatihan dan pengisian survei, peserta akan mendapatkan insentif yang dikirimkan ke rekening bank atau dompet digital.
• Isi dua survei evaluasi di dashboard Prakerja dan dapatkan insentif sebesar Rp50.000 per survei.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 10 Juli 2024, dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke pemerintah daerah yang masih belanja banyak barang impor sehingga serapan produk dalam negerinya rendah.

Berikutnya ada berita tentang kronologi data pribadi pelamar kerja digunakan untuk pinjol dan tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal BUMN tekstil yang merumahkan karyawannya tak digaji. Lalu ada berita tentang prediksi Menkeu soal anggaran subsidi yang bakal membengkak dan tanggapan Faisal Basri soal rencana pemerintah membentuk family office.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Jokowi Minta Pemda Optimalkan Pengadaan Produk dalam Negeri: Kita Kumpulkan Anggaran Sangat Sulit..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah di tingkat kabupaten dan kota menggenjot penggunaan produk dalam negeri. Sebab, saat ini serapan produk lokal masih minim di angka 41 persen, sebaliknya produk impor masih mendominasi.

"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," kata Jokowi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi menyebutkan hal tersebut saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Simak lebih jauh tentang permintaan Jokowi ke Pemda di sini.

<!--more-->

2. Kronologi Data Diri Pelamar Kerja Dipakai Oknum Tak Bertanggung Jawab untuk Pinjol

Sebanyak 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data diri untuk pinjol atau pinjaman online oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Satu korban penipuan lain mengaku namanya dicatut untuk pembuatan rekening di Bank BNI yang digunakan untuk transaksi pinjol.

Korban dugaan penipuan karyawan toko ponsel melaporkan kasus itu ke Polres Jakarta Timur, Jumat, 5 Juli 2024. Salah satu korban, Muhammad Lutfi, 31 tahun, mengatakan puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Jaktim.

Simak lebih jauh tentang kronologi data pribadi disalahgunakan di sini.

3. Sultan HB X soal BUMN Pabrik Tekstil yang Diduga Rumahkan Karyawan: Seperti Hidup Segan Mati Tak Mau

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal ramai kabar pengakuan karyawan pabrik tekstil berstatus perusahaan BUMN di Sleman Yogyakarta yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji.

Karyawan itu mengaku sudah dirumahkan satu bulan lebih tanpa gaji sehingga terpaksa harus pontang-panting mencari penghasilan lain di luar.

Belum diketahui pasti kondisi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya sejak Juni lalu itu hingga merumahkan karyawannya. Belakangan terungkap, perusahaan tekstil berstatus BUMN di Sleman itu PT Primissima (Persero).

Simak lebih jauh tentang respons Sultan HB X soal BUMN tekstil yang rumahkan karyawan di sini.

<!--more-->

4. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 Bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Simak lebih jauh tentang prediksi Sri Mulyani soal subsidi dan kompensasi energi 2024 di sini.

5. Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air. Ia tak yakin rencana itu bakal sukses menarik dana orang super kaya untuk disimpan di Indonesia.

"Jangan berkhayal," kata Faisal, di Business Park, Jalan Raya Merula Ilir, Jakarta Barat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menurut dia, pemerintah harus bisa membuat orang percaya terlebih dahulu untuk menempatkan dananya di Tanah Air. Mereka harus merasa aman, nyaman dan yakin dananya akan terus berkembang jika disimpan di dalam negeri.

Simak lebih jauh tentang tanggapan Faisal Basri soal family office di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Rabu siang, 10 Juli 2024, dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke pemerintah daerah yang masih belanja banyak barang impor sehingga serapan produk dalam negerinya rendah.

Berikutnya ada berita tentang kronologi data pribadi pelamar kerja digunakan untuk pinjol dan tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal BUMN tekstil yang merumahkan karyawannya tak digaji. Lalu ada berita tentang prediksi Menkeu soal anggaran subsidi yang bakal membengkak dan tanggapan Faisal Basri soal rencana pemerintah membentuk family office.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Jokowi Minta Pemda Optimalkan Pengadaan Produk dalam Negeri: Kita Kumpulkan Anggaran Sangat Sulit..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah di tingkat kabupaten dan kota menggenjot penggunaan produk dalam negeri. Sebab, saat ini serapan produk lokal masih minim di angka 41 persen, sebaliknya produk impor masih mendominasi.

"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," kata Jokowi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi menyebutkan hal tersebut saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Simak lebih jauh tentang permintaan Jokowi ke Pemda di sini.

<!--more-->

2. Kronologi Data Diri Pelamar Kerja Dipakai Oknum Tak Bertanggung Jawab untuk Pinjol

Sebanyak 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data diri untuk pinjol atau pinjaman online oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur.

Satu korban penipuan lain mengaku namanya dicatut untuk pembuatan rekening di Bank BNI yang digunakan untuk transaksi pinjol.

Korban dugaan penipuan karyawan toko ponsel melaporkan kasus itu ke Polres Jakarta Timur, Jumat, 5 Juli 2024. Salah satu korban, Muhammad Lutfi, 31 tahun, mengatakan puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R (terlapor), selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store PCG, Jaktim.

Simak lebih jauh tentang kronologi data pribadi disalahgunakan di sini.

3. Sultan HB X soal BUMN Pabrik Tekstil yang Diduga Rumahkan Karyawan: Seperti Hidup Segan Mati Tak Mau

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal ramai kabar pengakuan karyawan pabrik tekstil berstatus perusahaan BUMN di Sleman Yogyakarta yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji.

Karyawan itu mengaku sudah dirumahkan satu bulan lebih tanpa gaji sehingga terpaksa harus pontang-panting mencari penghasilan lain di luar.

Belum diketahui pasti kondisi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya sejak Juni lalu itu hingga merumahkan karyawannya. Belakangan terungkap, perusahaan tekstil berstatus BUMN di Sleman itu PT Primissima (Persero).

Simak lebih jauh tentang respons Sultan HB X soal BUMN tekstil yang rumahkan karyawan di sini.

<!--more-->

4. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 Bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Simak lebih jauh tentang prediksi Sri Mulyani soal subsidi dan kompensasi energi 2024 di sini.

5. Faisal Basri soal Rencana Pemerintah Buat Family Office: Jangan Berkhayal

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air. Ia tak yakin rencana itu bakal sukses menarik dana orang super kaya untuk disimpan di Indonesia.

"Jangan berkhayal," kata Faisal, di Business Park, Jalan Raya Merula Ilir, Jakarta Barat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menurut dia, pemerintah harus bisa membuat orang percaya terlebih dahulu untuk menempatkan dananya di Tanah Air. Mereka harus merasa aman, nyaman dan yakin dananya akan terus berkembang jika disimpan di dalam negeri.

Simak lebih jauh tentang tanggapan Faisal Basri soal family office di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video yang diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

Tempo pun berupaya mengonfirmasi Pertamina Patra Niaga soal sinyal pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. Namun hingga berita ini ditulis, Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, belum menjawab pertanyaan yang Tempo sampaikan melalui aplikasi perpesanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

"Kalau kita lihat, jumlah yang kita bayarkan Rp 155,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, sebetulnya masih mengalami penurunan 3,8 persen. Namun, ini belum memasukkan kompensasi dan beberapa yang nanti harus kita lihat dari sisi realisasi subsidi dan kompensasi yang masih harus kita hitung di semester II," tuturnya.

Realisasi subsidi dan kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL). Sementara untuk realisasi periode yang sama pada 2023 sebesar 7.167,7 ribu KL. Artinya, realisasinya naik tipis 0,05 persen.

RIRI RAHAYU | ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar pemerintah di tingkat kabupaten dan kota menggenjot penggunaan produk dalam negeri. Sebab, saat ini serapan produk lokal masih minim di angka 41 persen, sebaliknya produk impor masih mendominasi.

"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," kata Jokowi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi menyebutkan hal tersebut saat meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati melakukan penyerapan anggaran. "Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu. Terkumpul jadi penerimaan negara."

Oleh sebab itu, Jokowi menyayangkan penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor karena justru memberikan manfaat bagi negara lain. "Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," ucapnya.

Presiden juga menggarisbawahi bahwa periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan. Mulai dari sisi kesehatan terjadi pandemi Covid-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.

"Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan dini kepada masyarakat 21 provinsi yang diprakirakan akan hujan lebat disertai petir pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dikutip dari situs BMKG di Jakarta, provinsi yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat dan dapat disertai petir serta angin kencang hari ini yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Sementara itu bergeser ke wilayah Timur, masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan untuk waspada potensi angin kencang.

Sedangkan wilayah Papua diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan Papua Barat hujan lebat.

Wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan hujan sedang hingga lebat.

BMKG juga menyebutkan sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia dilanda hujan dengan intensitas ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Kota Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Kendari, dan Medan. Sedangkan Kota Pontianak diprediksi hujan disertai petir.

Kota Banda Aceh, Serang, Jambi, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Tarakan, Bandar Lampung, Mataram, dan Mamuju diprediksi berawan, sedangkan Kota Padang berawan tebal pada siang hari ini.

Beberapa wilayah ibu kota provinsi diprakirakan cerah berawan pada siang hari ini, yakni Palembang, Makassar, Kupang, Pangkal Pinang, dan Jakarta.

Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar diprediksi cerah dengan suhu rata-rata 23-31 derajat Celcius.

Situs weather.com menyebuthan wilayah Jaboderabek cerah berawan sepanjang hari ini.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan potensi dampak bencana akibat hujan di sejumlah wilayah Indonesia yang masih tinggi bisa saja terjadi, meskipun sebenarnya sudah mulai memasuki musim kemarau.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan perseteruan mereka soal terpuruknya industri tekstil. Alih-alih berseteru, asosiasi itu meminta pemerintah berfokus menyelesaikan permasalahan banjir impor ilegal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Untuk mengatasi permasalahan industri tekstil, Redma meminta pemerintah pertama-tama membenahi kinerja Bea Cukai. Dia menilai, lembaga di bawah Kemenkeu itu bertanggung jawab atas maraknya modus impor borongan, pelarian Harmonized System (HS), hingga pengurangan nilai faktur (under invoicing). Modus-modus itu, kata dia, menyebabkan barang impor murah membanjiri pasar domestik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, menyebut ambruknya industri tekstil disebabkan oleh pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Reni mengatakan, aturan impor itu telah menyebabkan utilisasi industri kecil-menengah (IKM) turun rata-rata 70 persen, pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan lokapasar atau marketplace, dan ambruknya industri hulu (kain dan benang) karena hilangnya pasar IKM dan konveksi.

“Ini menyebabkan order-nya berkurang sampai dengan 70 persen,” kata Reni dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut permendag itu merupakan penyebab para pelaku usaha menutup pabrik mereka karena kehilangan harapan untuk berusaha dan menpertahankan operasionalisasi. Menurut dia, hal itu disebabkan tidak adanya kepastian usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, sebelumnya justru menyebut ribuan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak karena ada kendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor. Ketentuan tersebut, menurut Budi, merupakan usulan dari Kemenperin.

"Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat tingkat menteri perlu dilakukan perubahan relaksasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan Pertek lagi," kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan pada Ahad, 19 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan perseteruan mereka soal terpuruknya industri tekstil. Alih-alih berseteru, asosiasi itu meminta pemerintah berfokus menyelesaikan permasalahan banjir impor ilegal.

“Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Untuk mengatasi permasalahan industri tekstil, Redma meminta pemerintah pertama-tama membenahi kinerja Bea Cukai. Dia menilai, lembaga di bawah Kemenkeu itu bertanggung jawab atas maraknya modus impor borongan, pelarian Harmonized System (HS), hingga pengurangan nilai faktur (under invoicing). Modus-modus itu, kata dia, menyebabkan barang impor murah membanjiri pasar domestik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, menyebut ambruknya industri tekstil disebabkan oleh pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Reni mengatakan, aturan impor itu telah menyebabkan utilisasi industri kecil-menengah (IKM) turun rata-rata 70 persen, pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan lokapasar atau marketplace, dan ambruknya industri hulu (kain dan benang) karena hilangnya pasar IKM dan konveksi.

“Ini menyebabkan order-nya berkurang sampai dengan 70 persen,” kata Reni dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, dia menyebut permendag itu merupakan penyebab para pelaku usaha menutup pabrik mereka karena kehilangan harapan untuk berusaha dan menpertahankan operasionalisasi. Menurut dia, hal itu disebabkan tidak adanya kepastian usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, sebelumnya justru menyebut ribuan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak karena ada kendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor. Ketentuan tersebut, menurut Budi, merupakan usulan dari Kemenperin.

"Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat tingkat menteri perlu dilakukan perubahan relaksasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan Pertek lagi," kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan pada Ahad, 19 Mei 2024.

TEMPO.CO, Bandung - Bio Farma dan Novo Nordisk Indonesia sepakat bekerja sama dalam proses produksi obat diabetes di Tanah Air.

“Kemitraan ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan akses terhadap pengobatan diabetes yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan penyakit diabetes kronis, dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan Indonesia dalam mengatasi tantangan global,” kata Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya dalam keterangan tertulis usai menandatangani nota kesepahaman, Selasa, 9 Juli 2024.

Shadiq mengatakan, kolaborasi tersebut membutuhkan dukungan pemerintah. “Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen bersama, khususnya dari pemerintah, untuk mendukung produksi produk dalam negeri yang inovatif,” kata dia.

Vice President dan General Manager Novo Nordisk Indonesia Sreerekha Sreenivasan mengatakan kerja sama tersebut memperkuat MoU antarpemerintah antara Indonesia dan Denmark.

“Di Novo Nordisk, kami berjalan dengan visi untuk mendorong perubahan pada penyakit kronis yang serius. Memperbaiki kualitas kehidupan orang dengan diabetes sangat penting untuk mewujudkan visi ini, dan kami berupaya untuk memberikan akses yang setara terhadap penanganan diabetes,” kata dia dalam keterangannya, Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam kerja sama tersebut Novo Nordisk menghadirkan keahliannya dalam perawatan diabetes dan produksi insulin. Sementara Bio Farma menghadirkan kemampuan manufaktur lokalnya yang sudah mapan. Dengan kerja sama tersebut, kemitraan ini bertujuan menciptakan landasan yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pengelolaan diabetes di Indonesia.

Novo Nordisk telah menjadi mitra kerja pemerintah dalam memperkuat kapasitas dan melatih tenaga kesehatan dalam program pelatihan diabetes lewat kerja sama Kementerian Kesehatan dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), serta program Advanced Diabetes Care dan Centers of Excellence in Diabetes. Fokus program tersebut pada peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan profesional, edukasi awam, dan studi evaluasi kesehatan di 176 rumah sakit di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, diabetes menjadi ibu segala penyakit. “Diabetes yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Saat ini, kita lemah dalam skrining, dan kita perlu mereformasi sistem layanan kesehatan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Budi Gunadi, jika diabetes bisa diidentifikasi dan diobati sejak dini, maka biaya perawatan akan lebih murah. "Dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka yang hidup dengan diabetes,” tuturnya.

Budi Gunadi menjelaskan, sudah 10 ribu layanan kesehatan primer disiapkan untuk menangani penyakit diabetes. “Kami telah mereformasi 10.000 layanan primer untuk penanganan diabetes yang lebih baik. Kolaborasi antara Novo Nordisk Indonesia dan Bio Farma ini bertujuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa masyarakat Indonesia,” kata dia.

Adapun saat ini diperkirakan 19,5 juta orang hidup dengan diabetesdan angkanya diproyeksikan naik menjadi 28,6 juta pada 2045. Kondisi kronis ini termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya penanganan diabetes yang efektif.

Tantangan menghadapi penanganan diabetes di Indonesia masih pada terbatasnya pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyakit dan penanganannya yang tepat. Rilis tersebut mengutip laporan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2020 yang menyebutkan hanya 2 juta orang yang didiagnosis dan dirawat di bawah sistem layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 memperkirakan 80,6 persen orang dengan diabetes di Indonesia yang telah terdiagnosa dan mendapatkan perawatan, memiliki diabetes yang tidak terkontrol.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan sejumlah alasan pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, ternyata Luhut punya alasan lain.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” kata Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Dengan pengetatan penggunaan subsidi BBM pada 17 Agustus 2024 itu, kata Luhut, pemerintah berharap penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.

Hal ini disampaikan Luhut saat membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Dengan pengetatan penerima subsidi, ia yakin pemerintah bisa menghemat APBN 2024.

Tak hanya menekan anggaran, pengetatan penyaluran BBM subsidi juga dilakukan seiring rencana pemerintah berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut optimistis bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara.

Sebab, menurut Luhut, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” ucap Luhut.

Jika Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut yakin jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun."

Lebih jauh Luhut menyebutkan proyeksi defisit APBN 2024 bakal lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Adapun defisit APBN jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar defisit Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. “Dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” tuturnya di Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin lalu.

Adapun pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya Rp 1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rapat dengan Komisi VI DPR Selasa kemarin. Suntikan dana ini akan dialokasikan untuk membeli dua kapal penumpang baru.

Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani mengatakan perseroan berencana akan membeli kapal baru untuk menggantikan kapal yang telah berusia tua. Dia menyebut tanpa PMN, Pelni tak bisa membelinya.

“Tanpa tambahan dana PMN, ekuitas Pelni tidak mampu membiayai pembelian kapal, sehingga Pelni memerlukan dukungan pemerintah agar dapat merealisasikan rencana pembelian kapal,” kata Tri Andayani saat memaparkan rencana alokasi PMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Tri Andayani mengatakan saat ini ada 12 kapal milik Pelni yang telah berusia di atas 40 tahun. Kondisi ini dinilai telah melewati batas usia teknik, yaitu 30 tahun.

“Risiko pengoperasian kapal tua, kerusakan mesin pada saat berlayar rawan terjadi dan dapat membahayakan,” kata dia. Sementara itu, kapal milik Pelni saat ini ada 85 persen yang berusia di atas 25 tahun.

Selain itu, Tri Andayani mengatakan PMN itu akan dialokasikan untuk pengadaan KM Tidar dan KM Tatamailau. Keduanya kini berusia 37 dan 34 tahun.

Sementara itu, Tri Andayani mengatakan menyuntik Pelni dengan PMN akan menjadi skema terbaik bagi perseroan. Dia menyebut saat ini ekuitas perseroan tak mampu berinvestasi untuk mengganti alat produksi kapal penumpang secara berkelanjutan.

Pada Rabu, 3 Juli 2024, Komisi XI juga telah menyetujui Rp 1,5 triliun PMN dari cadangan investasi tahun anggaran 2024. Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakar membacakan putusan itu sekaligus disaksikan Menteri Keuangan dan pimpinan BUMN pada rapat kemarin. PMN sebesar Rp 1,5 triliun itu disebut untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru.

“Untuk uang muka pengadaan 3 unit kapal baru penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang telah melewati batas usia operasi dengan memperhatikan kapasitas dan tata kelola perusahaan,” kata dia.

Ketika itu, Tri Andayani mengatakan bahwa tiga unit kapal penumpang ini untuk menggantikan armada Pelni yang usianya sudah melebihi teknisnya, yaitu 30 tahun.

"Adapun kapal-kapal yang akan diganti sesuai urutan umur tertua kapal yang dimiliki oleh Pelni, yaitu Kapal Umsini dan Kapal Kelimutu yang telah berusia 39 tahun serta Kapal Lawit yang telah berusia 38 tahun pada tahun 2024 ini," kata dia. Dalam proses penggantian kapal ini, Anda mengatakan akan dilakukan secara bertahap.

INFO BISNIS- Data Bank Indonesia (BI) hingga Mei 2024, mencatat nominal transaksi perbankan digital mencapai Rp5.570,49 triliun atau meningkat 10,82 persen secara tahunan. Hal itu menunjukkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mengandalkan layanan perbankan dengan layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari.

Keamanan, kemudahan transaksi, hingga kenyamanan penggunaan aplikasi menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan penggunaan bank digital di Indonesia. Dalam riset terbaru Populix bertajuk 'Studi Analisis Ekosistem dan Persepsi terhadap Bank Digital di Indonesia' menunjukkan bahwa keamanan data dan transaksi (31 persen), fleksibilitas dalam mengakses aplikasi (12 persen), fitur aplikasi yang lengkap (12 persen), integrasi dengan layanan keuangan lain (11 persen), dan adanya promo khusus (10 persen) sebagai fitur-fitur yang dicari dari aplikasi bank digital.

Survei tersebut juga mengungkap pertumbuhan perbankan digital sangat kuat didorong oleh Gen Z, yang sekaligus menempati kelompok generasi terbesar di Indonesia saat ini. Gen Z memainkan peranan penting pada ekosistem perekonomian digital karena merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan teknologi digital sejak usia muda.

Di antara para pemain bank digital di tanah air, SeaBank menjadi yang paling banyak dipilih oleh Gen Z dengan market share sebesar 57 persen, lalu diikuti Bank Jago (36 persen), dan Blu by BCA (26 persen). Secara khusus bagi responden di area Jabodetabek, studi menemukan bahwa responden cenderung menggunakan 2-3 aplikasi bank digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Umumnya bank digital banyak digunakan untuk isi ulang e-wallet (54 persen), transfer antar bank (49 persen), berbelanja di e-commerce atau platform online (48 persen), serta transfer antar rekening (47 persen). Hal ini sejalan dengan hasil survei dimana SeaBank memiliki seluruh fitur yang banyak dipilih nasabah.

VP of Research Populix Indah Tanip, mengatakan, keterbukaan Gen Z terhadap internet dan teknologi mendorong untuk memiliki ekspektasi berbeda terhadap produk dan layanan perbankan. Menurut Indah, bank digital menjadi jawaban atas keinginan mereka terhadap kegiatan bertransaksi yang serba cepat, nyaman, dan aman.

"Karena itu, para pemain bank digital dituntut untuk terus berinovasi memberikan solusi perbankan dan fitur-fitur yang sesuai dengan harapan para nasabah lintas generasi, terutama Gen Z,” ujar Indah.

Survei juga memperlihatkan beberapa alasan yang mendorong Gen Z memutuskan untuk menggunakan bank digital dalam mendukung kebutuhan transaksi mereka, seperti kecepatan dan kemudahan dalam melakukan transfer dana, integrasi dengan e-wallet dan layanan pembayaran lain, fleksibilitas untuk melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, biaya admin yang lebih terjangkau, mendukung berbagai transaksi dalam satu aplikasi, serta berbagai hal lainnya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi responden dalam memilih bank digital, seperti biaya admin dan biaya transfer yang rendah (56 persen), program promosi atau diskon atau cashback (52 persen), keamanan bank (50 persen), desain aplikasi yang mudah digunakan (49 persen), fleksibilitas dalam transaksi sehari-hari (47 persen), dan masih banyak lagi. Secara umum, SeaBank paling banyak dipilih Gen Z untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari mengingat fitur-fitur yang ditawarkan oleh bank ini seperti bebas biaya admin dan transfer, menyediakan banyak program promosi yang menarik, dan memiliki aplikasi yang mudah digunakan.

Sementara itu, Bank Jago dipilih karena terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain, dan Blu by BCA dipilih karena keamanan aplikasi dan layanan pelanggan yang responsif. (*)