TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant makanan menawarkan promo belanja 7.7 pada 7 Juli 2024. Mulai dari CFC hingga Yoshinoya.

Dengan promo yang ditawarkan, para produsen makanan itu memberi diskon untuk menu tertentu yang bisa dibeli dine in, take away, maupun delivery.

Berikut rangkuman Tempo soal promo 7.7 yang ditawarkan beberapa merchant serta syarat dan ketentuan yang berlaku:

CFC Indonesia

CFC menawarkan promo seba Rp 15 ribu atau Rp 18 ribu selama periode 1 hingga 15 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang dirilis melalui Instagram resmi @cfcindonesia_official, promo "Super Deals 7.7" ini ditujukan khusus untuk pemesanan online delivery melalui ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood.

Berikut paket promo yang ditawarkan, yaitu:

• Paket Serba Rp 15.454 untuk Super A (ayam + nasi) dan Super B (3 chicken strips + nasi)
• Paket Serba Rp 18.181 untuk Super C (California burger + teh pucuk harum) dan Super D (5 chicken pop + nasi + teh pucuk harum).

Burger Bangor

Burger Bangor menawarkan promo 7.7 Jimat alias Juli Hemat untuk pesta belanja 7 Juli 2024. Mengutip Instagram resmi @burgerbangor, ada dua paket yang tersedia di promo ini, yaitu:

• Jimat #BbqSmokedBeef: 3 BBQ Smoked Beef + 1 Sistangor
• Jimat #PitikFire: 3 Pitik Fire + 1 Sistangor

Kedua paket itu dibanderol dengan harga promo Rp 72.727.

Burger Bangor menyebut promo ini tersedia di seluruh outlet Burger Bangor. Promo juga berlaku untuk pembelian langsung atau online melalui Gofood, Shopeefood, dan Grabfood.

Raa Cha Suki & BBQ

Raa Cha Suki & BBQ menawarkan promo "Makan lengkap Berdua Cuma 77rb" untuk periode 7-9 Juli 2024. Adapun berikut syarat dan ketentuannya:

• Follow Instagram @raachasuki
• Harga promo belum termasuk pajak
• Berlaku di seluruh outlet Raa Cha Suki & BBQ
• Berlaku kelipatan selama persediaan masih ada
• Dapat digabung dengan promo pembayaran apapun, kecuali voucher

Yoshinoya

Pada pesta belanja 7.7, Yoshinoya menawarkan dua menu promo berikut:

• 2 Garlic Chicken Teriyaki Exclusive Set + 2 Miso Soup (Rp 77 ribu)
• Beli 1 gratis 1 Brown Sugar Coffee Milk (Rp 18 ribu atau Rp 9 ribu per cup)

Promo ini bisa didapatkan dengan syarat dan ketentuan berikut:

• Berlaku dine in, takeaway, dan delivery
• Tidak berlaku di store Dufan & bandara
• Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG pada Rabu, 3 Juli 2024.

Menanggapi situasi tersebut, Jubir Kemenkes Syahril mengatakan, bahwa Kementerian tidak terlibat dalam pencopotan Dekan FK Unair, salah satu fakultas kedokteran ternama di Tanah Air.

Berikut pernyataan Jubir Kemenkes tersebut:

Pertama, Kemenkes tidak membawahi Unair, dan tidak memiliki wewenang mengatur Unair. Melalui Humas Unair telah memberikan penjelasan terkait situasi yang ada saat ini.

Kedua, Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoax.

Ketiga, Informasi yang beredear seolah Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing (WNA) adalah juga hoax.

Keempat, Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kemenkes dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari Arab Saudi yang bertugas di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan operasi jantung kompleks (sedang dan berat) untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis.

Selama ini anak yang mengalami gangguan jantung kompleks selalu dirujuk ke Jakarta sehingga memberatkan keluarga secara finansial.

Terakhir atau kelima, "Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa, yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut, padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita. Bukan untuk mengambil lahan para dokter-dokter tersebut kedepannya."

Civitas Akademika FK Unair Tolak Pemecatan

Sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merespons pemecatan Dekan Budi Santoso dengan menggelar aksi ‘Save Prof Bus’ pada Kamis siang, 4 Juli 2024. Aksi rencananya masih akan berlanjut untuk mempertanyakan alasan pemecatan.

“Nomor satu, kami akan menanyakan alasan pemecatan kepada Rektor Unair (Mohammad Nasih). Sebab, belum jelas alasannya. Bahkan tidak ada surat peringatan,” kata Guru Besar FK sekaligus Rektor Unair 2001-2006, Puruhito, kepada awak media di lokasi aksi.

Puruhito juga menanggapi isu pemecatan Prof Bus akibat mengeluarkan pernyataan yang menentang kebijakan pemerintah mengizinkan praktik dokter asing. Menurut dia, alasan itu tidak tepat jika benar digunakan sebagai dasar pemecatan.

“Selama ini saya tidak melihat itu sebagai alasan yang tepat. Apakah Prof Bus bicaranya salah di mata pemerintah? Ya kita bicara kan tergantung orang yang menerima. Kalau di mata saya tidak,” tuturnya.

Lebih dari itu, Puruhito setuju sikap penolakan FK Unair atas kebijakan impor dokter asing dinilai bagian dari kebebasan akademik. Karenanya, Puruhito menyarankan Rektor Nasih menanggapi isu tersebut.

Dikutip dari Antara, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair Martha Kurnia Kusumawardani mengatakan, pemecatan Dekan FK Unair Budi Santoso merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair.

Tak ada keterangan lebih detail, termasuk perihal pengakuan Budi bahwa dia dicopot dari jabatannya setelah dipanggil gara-gara pernyataannya di media massa yang isinya menolak praktik dokter asing di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengeluarkan lima butir pernyataan sikap Kemenkes atas pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof. Budi Santoso, di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG pada Rabu, 3 Juli 2024.

Menanggapi situasi tersebut, Jubir Kemenkes Syahril mengatakan, bahwa Kementerian tidak terlibat dalam pencopotan Dekan FK Unair, salah satu fakultas kedokteran ternama di Tanah Air.

Berikut pernyataan Jubir Kemenkes tersebut:

Pertama, Kemenkes tidak membawahi Unair, dan tidak memiliki wewenang mengatur Unair. Melalui Humas Unair telah memberikan penjelasan terkait situasi yang ada saat ini.

Kedua, Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan FK merupakan fitnah dan hoax.

Ketiga, Informasi yang beredear seolah Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter warga negara asing (WNA) adalah juga hoax.

Keempat, Dokter WNA yang dihadirkan oleh Kemenkes dan mendapatkan publikasi luas adalah tim dari Arab Saudi yang bertugas di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan operasi jantung kompleks (sedang dan berat) untuk menyelamatkan nyawa 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis.

Selama ini anak yang mengalami gangguan jantung kompleks selalu dirujuk ke Jakarta sehingga memberatkan keluarga secara finansial.

Terakhir atau kelima, "Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa, yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut, padahal mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita. Bukan untuk mengambil lahan para dokter-dokter tersebut kedepannya."

Civitas Akademika FK Unair Tolak Pemecatan

Sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merespons pemecatan Dekan Budi Santoso dengan menggelar aksi ‘Save Prof Bus’ pada Kamis siang, 4 Juli 2024. Aksi rencananya masih akan berlanjut untuk mempertanyakan alasan pemecatan.

“Nomor satu, kami akan menanyakan alasan pemecatan kepada Rektor Unair (Mohammad Nasih). Sebab, belum jelas alasannya. Bahkan tidak ada surat peringatan,” kata Guru Besar FK sekaligus Rektor Unair 2001-2006, Puruhito, kepada awak media di lokasi aksi.

Puruhito juga menanggapi isu pemecatan Prof Bus akibat mengeluarkan pernyataan yang menentang kebijakan pemerintah mengizinkan praktik dokter asing. Menurut dia, alasan itu tidak tepat jika benar digunakan sebagai dasar pemecatan.

“Selama ini saya tidak melihat itu sebagai alasan yang tepat. Apakah Prof Bus bicaranya salah di mata pemerintah? Ya kita bicara kan tergantung orang yang menerima. Kalau di mata saya tidak,” tuturnya.

Lebih dari itu, Puruhito setuju sikap penolakan FK Unair atas kebijakan impor dokter asing dinilai bagian dari kebebasan akademik. Karenanya, Puruhito menyarankan Rektor Nasih menanggapi isu tersebut.

Dikutip dari Antara, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair Martha Kurnia Kusumawardani mengatakan, pemecatan Dekan FK Unair Budi Santoso merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair.

Tak ada keterangan lebih detail, termasuk perihal pengakuan Budi bahwa dia dicopot dari jabatannya setelah dipanggil gara-gara pernyataannya di media massa yang isinya menolak praktik dokter asing di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan RI sebanyak 127 perkara sejak 2017 hingga 30 Juni 2024. Dari jumlah total itu, ada 102 perkara tindak pidana perbankan, 20 perkara tindak pidana industri keuangan non-bank, dan lima perkara tindak pidana pasar modal.

“Sejak OJK efektif melakukan penyidikan tahun 2017,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Kamis, 4 Juli 2024. "Dari perkara itu, rata-rata hukuman pidana penjara di atas lima tahun.

Dalam konteks ini, kata dia, perkara paling banyak terkait dengan kegiatan usaha bank, khususnya yang menyangkut kebijakan pengurus untuk menjaga tingkat kesehatan Bank seperti pembuatan kredit fiktif hanya untuk memperbaiki non performing loan (NPL).

Tongam menyebut dalam menangani perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung di tingkat wilayah hingga pusat. Langkah ini dinilai agar penegakan hukum di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

“OJK akan secara kontinu melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan untuk mewujudkan perlindungan terhadap lembaga jasa keuangan dan masyarakat,” kata dia.

OJK Segera Limpahkan Berkas Perkara Tindak Pidana Perbankan Pejabat BPD NTT ke Pengadilan Negeri Kupang

Dalam penyidikan kasus terbaru, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau BPD NTT kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya: Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar-kabur dibukanya pendaftaran seleksi CPNS di Juli ini terkuak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, buka suara untuk formasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kata dia, pemerintah telah menetapkan formasi khusus untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di IKN.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari Senin, yang membahas persiapan pemindahan aparatur sipil negara alias ASN ke IKN.

Menurut Azwar, untuk tahun 2024, sudah tersedia formasi sebanyak 130.341 CPNS di berbagai instansi pemerintah pusat. Di antaranya, terdapat 600 formasi khusus untuk Otorita IKN dan 40.021 formasi untuk kementerian/lembaga yang akan beroperasi di IKN.

"Pemerintah memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra/putri terbaik Kalimantan dari total 40.021 formasi CPNS di IKN," ujar Azwar.

Dengan kata lain, ada 2.000 posisi yang diperuntukkan khusus bagi putra/putri Kalimantan dalam formasi fresh graduate di IKN. Pengalokasian formasi ini dijadwalkan akan dibuka pada bulan Juli-Agustus.

Selain mengalokasikan formasi CPNS khusus untuk IKN, pemerintah juga tengah menyiapkan skenario pemindahan ASN secara bertahap dari Jakarta ke IKN. Azwar menambahkan bahwa akan ada mutasi PNS dari pemerintah daerah sekitar IKN yang akan melalui seleksi terbuka dan kompetitif.

"Mutasi ini bertujuan agar ASN yang pindah atau dimutasi dari pemda sekitar Kalimantan adalah mereka yang memiliki kualifikasi tinggi, talenta digital, dan kemampuan multitasking. Mereka diharapkan mampu memberikan layanan sesuai dengan standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik," jelas Azwar.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan transisi ke IKN berjalan lancar dan diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pemerintahan di era digital.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yakin pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap berjalan sesuai target pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Optimisme saya IKN tetap jalan,” ujarnya setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR di Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Meski pemerintah memiliki program seperti makan bergizi gratis, yang juga memakai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, Suharso menjamin pembangunan IKN tidak terhambat. Lagi pula menurut dia, ibu kota baru tidak selamanya menggunakan kas negara. Ia yakin pembangunannya bisa dengan partisipasi publik atau melalui investor swasta. “Kota kan tidak hanya akan diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri,” kata dia.

Menurut Suharso, selama pembangunan disiplin sesuai perencanaan atau masterplan, IKN tetap bisa berjalan sesuai target. IKN telah dirancang lewat masterplan yang dibuat pemerintah, ia memahami pasti ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan. Tapi sepanjang masih ditoleransi, menurut dia tidak masalah.

Jumlah anggaran dari pemerintah untuk IKN terus meningkat tiap tahun. Pada 2022, anggaran dari APBN untuk IKN ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun, tahun berikutnya sebesar Rp 27,0 triliun. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 39,8 triliun. Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Adapun total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN sekitar Rp 466 triliun.

Saat ini investasi IKN masih didominasi investor swasta. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga menjabat Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. “Ada beberapa yang baru menunjukkan untuk interest (tertarik) saja," kata Basuki kepada wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 21 Juni 2024.

Basuki memperkirakan sama halnya dengan investor domestik, investor asing mau merealisasikan investasi di IKN jika internal rate of return (IRR) atau imbal hasilnya di atas 12 persen. "Kalau di atas 12 persen, pasti sudah purely direct investment (murni investasi langsung)" kata dia.

TEMPO.CO, Palembang - Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo menyebutkan tiga sektor Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi prioritas.

"Kalau saya lihat ada tiga sektor PSN yang penting, yaitu jalan tol, pelabuhan, dan perkeretaapian. Itu menjadi utama karena ini juga berkaitan untuk logistik," kata Wahyu saat diwawancarai di Palembang, Kamis.

Ia menjelaskan untuk sektor jalan tol diupayakan percepatan dan juga akan direview beberapa ruas jalan tol untuk dibuka kembali.

Kemudian, sektor kereta api juga penting sebab mengangkut batu bara menggunakan jalan darat ataupun laut trafiknya cukup tinggi dan memiliki daya rusak ke jalan cukup besar. Sehingga, kereta api ini salah satunya jadi solusi.

"Memang kereta api tidak mengganggu perlintasan sebidang itu harus dibangun beberapa jembatan, berkaitan dengan ini harus dipercepat dan pada 2027 sudah selesai," katanya.

Lalu, untuk pelabuhan, saat ini pelabuhan pengangkutan barang di Sumsel adalah pelabuhan Boom Baru. Namun, pelabuhan adalah pelabuhan sungai ada batasannya mulai dari sedimentasi, jumlah kapal yang masuk dan lain-lainnya.

"Jadi kami berpikiran seharusnya dibutuhkan pelabuhan laut seperti yang ada di Tanjung Carat. Sehingga, kami juga mengupayakan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dapat direalisasikan," kata Wahyu

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian terdapat sebanyak 15 PSN di Sumsel, yaitu Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi, Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim, Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulun, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port, dan KAKertapati-Lahat.

Kemudian, pengembangan LRT Sumsel, Kawasan Industri Tanjung Enim, Bendungan Tiga Dihaji, pembangunan jaringan irigasi di Lematang, pembangunan jaringan irigasi di Komering, upgrading kilang-kilang eksisting/Reginery Development Masterplan (RDMP). RDMP RU III Plaju, Pembangunan bahan bakar hijau (Green Refinery RU III Plaju), Gasifikasi batu bara di Muara Enim, dan PSEL di Kota Palembang.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Doing Good Index (DGI) 2024 merekam adanya fenomena masifnya digitalisasi dalam organisasi sosial di Asia, termasuk di Indonesia, yang rentan terhadap serangan siber. Dari 2.183 organisasi yang menjadi responden, ada 66 persen mengaku pernah mendapat serangan siber.

Doing Good Index (DGI) 2024 ini juga menyinggung serangan siber yang sedang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDSN). Dalam laporan ini, ada 66 persen organisasi yang mendapat serangan siber dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini dinilai lebih rentan karena hanya 31 persen organisasi yang memiliki rencana keamanan siber.

Peneliti Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), Hamid Abidin, menyebut organisasi sosial ini juga minim mengantisipasi dan mitigasi dalam menghadapi serangan siber. Dalam penggunaan antivirus spyware/malware software hanya ada 47 persen, pelatihan staf ada 32 persen, dan sewa konsultan atau vendor hanya 12 persen.

"Meski sudah sering menjadi korban serangan siber, nampaknya kesadaran pengurus atau staf organisasi sosial terhadap keamanan siber masih rendah. Terbukti belum banyak organisasi sosial yang mengalokasikan sumber daya untuk mengantisipasi hal tersebut. Minimnya sumber dana dan keahlian membuat mereka pasif dan pasrah menerima resikonya,” kata Hamid seperti dalam keterangan tertulis pada Kamis, 4 Juli 2024.

Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) meluncurkan laporan Doing Good Index (DGI) 2024 yang bekerjasama dengan Yayasan Penabulu, Co-Evolve II, Dompet Dhuafa dan Human Initiative di Jakarta, pada Kamis siang, 7 Juli hari ini. Doing Good Index atau Indeks Berbuat Baik merupakan kajian 2 tahunan yang menggambarkan peta kebijakan, praktik institusi, dan lanskap sektor sosial di 17 negara Asia, termasuk di Indonesia. Kajian ini melibatkan 2.183 organisasi sebagai responden dan 140 panel ahli. Pelaksanaan riset DGI 2024 di Indonesia dilakukan berkolaborasi dengan PIRAC dan melibatkan 202 organisasi dan 11 pakar.

DGI mengkaji empat sub-indeks yang dinilai bisa memperkuat atau melemahkan inisiatif sosial, yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak dan fiskal, kebijakan procurement (pengadaan barang dan jasa), serta ekosistem sektor sosial. Selain komponen di atas, DGI 2024 juga secara khusus mengkaji digitalisasi sektor sosial.

Mengacu pada Laporan DGI 2024, Hamid menyebut ada tiga tantangan utama yang dihadapi organisasi sosial dalam pemanfaatan teknologi digital, termasuk dalam menghadapi serangan siber. Temuan DGI 2024 menunjukkan ada 71 persen organisasi yang dananya yang terbatas, rendahnya keahlian staf ada 57 persen, serta minimnya dukungan dari donatur ada 51 persen.

Oleh karena itu, Hamid menyebut mesti ada upaya untuk menyadarkan dan mendorong semua pihak untuk membantu mengantisipasi tantangan organisasi sosial ini. Dukungan itu bisa berupa membantu perangkat keras, lunak, meningkatkan kapasitas staf organisasi, konektivitas internet, dan menyiapkan organisasi yang siap menghadapi serangan siber.

"Karena itu, kita perlu menyadarkan dan mendorong sektor swasta, filantropi maupun pemerintah untuk membantu mengatasi tantangan dihadapi Orsos dalam melakukan digitalisasi terhadap operasional dan layanannya. Selain memperkuat profesionalisme dan efektivitas kerja orsos, dukungan ini juga membuat masyarakat sebagai penerima manfaat bisa terlayani dengan baik" kata dia.

Ada 95 Persen Organisasi Sosial Manfaatkan Digitalisasi

Direktur Penelitian Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS), Annelotte Walsh, mengatakan ada 95 persen organisasi sosial di Asia sudah memanfaatkan teknologi digital untuk melayani masyarakat. Tiga cara utama yang paling banyak digunakan melalui telepon sebanyak 69 persen, pesan singkat 63 persen, dan video panggilan 57 persen.

Selain itu, dia menyebut ada tiga negara di Asia yang organisasi sosialnya memanfaatkan teknologi digital untuk acara atau rapat virtual, yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia.

Kemudian, organisasi sosial itu yang memanfaat teknologi digital untuk penyusunan laporan keuangan ada 80 persen, penyimpanan data keuangan ada 90 persen, dan penyimpanan jenis data lainnya, seperti data donor, proyek, penerima manfaat 75 persen.

“Penggunaan alat digital untuk tugas administratif, penjangkauan komunitas, dan penggalangan dana juga semakin populer,” kata Annelotte saat acara peluncuran sekaligus diskusi publik Laporan Doing Good Index (DGI) seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 4 Juli 2024.

Annelotte menambahkan, organisasi sosial di Asia kekurangan sumber daya dalam memanfaatkan teknologi digital ini. Laporan Doing Good Index 2024 ini menemukan minimnya dukungan pendanaan dan investasi bagi organisasi sosial dalam mengembangkan teknologi digital untuk operasional kerja.

Dia menyebut hampir setengah dari organisasi di Asia melaporkan bahwa donor mereka tak mendanai biaya teknologi digital. Padahal, dukungan pendanaan tersebut sangat penting bagi organisasi untuk merespons lanskap digital yang berubah dengan cepat.

“Minimnya dukungan ini membuat sektor sosial di Asia tidak siap menghadapi perubahan teknologi di tengah pesatnya digitalisasi di kawasan ini. Kami percaya sektor swasta maupun filantropi dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan teknologi digital bagi sektor sosial,” kata dia.

Annelotte menilai dukungan pendanaan operasional serta donasi untuk organisasi sosial dalam bentuk keahlian dan perangkat digital dapat membantu berinvestasi dalam mengembangkan kapasitas. Langkah ini dinilai akan memaksimalkan dukungan pelayanan organisasi sosial dalam membantu masyarakat.

Pesat Digitalisasi Sektor Sosial di Indonesia

Peneliti Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), Hamid Abidin, mengatakan sektor sosial di Indonesia juga mengalami digitalisasi secara pesat. Laporan DGI 2024 mengungkapkan bahwa pengelola organisasi sosial di tanah air memiliki akses internet yang andal dan cepat di tempat kerja sebanyak 75 persen, menggunakan perangkat komputer atau tablet ada 69 persen.

Selain itu, organisasi sosial yang sudah mempromosikan profil dan karyanya di website sebanyak 74 persen, media sosial ada 94 persen, serta bulletin digital ada 53 persen. Mereka juga meningkatkan penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan secara online ada 55 persen, mengintegrasikannya dengan operasional organisasi ada 57 persen, mengembangkan kolaborasi ada 69 persen, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi dan diseminasi informasi ada 75 persen.

“Sebagian besar organisasi, 98 persen, melakukannya dengan menggunakan basic software dan hanya 43 persen yang menggunakan advance software,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan, Riza Imaduddin Abdali, juga menyoroti beberapa kebijakan terkait filantropi dan inisiatif sosial yang sudah usang dan tidak bisa merespon perkembangan digitalisasi sektor sosial. Ia mencontohkan kegiatan penggalangan donasi yang sebagian besar dilakukan secara digital menjadi terhambat dan tidak bisa dikembangkan secara optimal karena diatur oleh regulasi yang sudah tak relevan, yakni Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB).

Riza menilai pemerintah tidak punya kesadaran dan sense of urgency untuk merevisi regulasi ini padahal filantropi tengah berkembang pesat di Indonesia. Apalagi, Riza menyebut penggalangan dan penyaluran donasi juga kerap digelar sepanjang tahun merespons bencana yang terjadi.

Riza mendesak agar regulasi ini segera direvisi agar bisa mendorong kemajuan sektor filantropi, khususnya dalam penggalangan donasi. "Kita tidak bisa bicara tentang pengembangan filantropi digital atau ancaman siber terhadap sektor sosial dan filantropi, sementara kerangka hukumnya sudah usang dan sulit untuk diterapkan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta anggaran tambahan senilai Rp 589,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Permintaan ini disampaikan saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Senayan pada Kamis, 4 Juli 2024.

Rapat kerja ini merupakan agenda penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja Banggar DPR dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

"Nanti saya minta Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar DPR) mendatangi bu Menteri Keuangan secara resmi menyerahkan usulan Rp 589,9 triliun tambahan belanja pusat, dari Komisi I sampai XI," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Namun, Said menekankan bahwa usulan tersebut tanpa menambah defisit dalam APBN 2025. "Itu usulannya tanpa menambahkan defisit."

Menanggapi usulan tersebut, Sri Mulyani mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu dan melihat ruang fiskal pada 2025 mendatang. "Tentu kami akan melihat darifiscal space-nyadan tetap menjaga postur yang disepakati Komisi XI dan Panja A tadi. Tapi, di sisi lain banyak sekali aspirasi," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, dia beserta seluruh stakeholders akan bekerja keras agar RAPBN 2025 bisa menjawab berbagai tantangan yang ada. Namun, tetap selalu menjaga kesehatan serta keberlanjutannya.

Ketika ditemui setelah rapat selesai, dia juga mengatakan hal yang sama. "Nanti kami lihat di dalam APBN," kata bendahara negara itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2023 mencapai Rp 454,5 triliun. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke-20 di Senayan masa persidangan V tahun 2023-2024 pada Kamis, 4 Juli 2024.

Pada awal 2023, nilai SAL Indonesia tercatat Rp 478,9 triliun. Sri Mulyani menyebut, penggunaan SAL sepanjang 2023 sebesar Rp 35 triliun. "Sesudah memperhatikan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan penyesuaian SAL, maka SAL tahu 2023 menjadi Rp 459,5 triliun," kata Sri Mulyani, dikutip dari siaran langsung TV Parlemen.

SAL tersebut, kata dia menjadi instrumen yang sangat penting di dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saldo ini sebagaifiscal bufferatau bantalan pengaman yang efektif, baik dalam melindungi APBN maupun melindungi perekonomian serta masyarakat. "Terutama di tengah kondisi dunia yang penuh guncangan, tekanan dan ketidakpastian. Dan juga apa yang sekarang terus terjadi dalam geopolitik tahun 2024," tuturnya.

Dia juga menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan 2023 mencapai Rp 356,7 triliun atau 74,32 persen dari rencana di dalam APBN 2203 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Realisasi pembiayaan ini menurun Rp 234,3 triliun atau 39,65 persen dibandingkan dengan realisasi pembiayaan pada 2022.

"Berhasil karena terjadinya penurunan defisit dan pembiayaan yang signifikan. Hal ini memperkuat posisi APBN dan nilai Surat Berharga Negara (SBN), sehingga SBNyield,suku bunga dapat ditekankan dan spread terhadap suku bunga dari treasurydi Amerika dapat diminimalkan."

Sri Mulyani mengatakan, hini terjadi pada saat lonjakan suku bunga global yang luar biasa atauhigher for longer. Dengan defisit dan realisasi pembiayaan yang mengecil, kata dia terdapat SiLPA sebesar Rp 19,4 triliun. SiLPA merupakan selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

"SiLPA ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 130,6 triliun. Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen bahwa pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR RI, agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang optimal," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Banyaknya insiden turbulensi membuat Korean Air mengubah kebijakan makan selama penerbangan. Maskapai penerbangan itu berhenti menyediakan layanan dalam penerbangan 40 menit sebelum mendarat mulai 1 Juli pada penerbangan jarak menengah dan jauh untuk memastikan keselamatan penumpang.

Dalam sebauah pernyataan yang dikutip oleh surat kabar Korea Times, awak kabin kini diharapkan fokus pada keselamatan penumpang dan mereka sendiri sebelum turun.

Ini bukan pertama kali Korean Air mengubah kebijakan makan. Sebelumnya, maskapai penerbangan ini sudah menghentikan layanan hanya 20 menit sebelum mendarat.

Juni lalu, Korean Air mengalami depresurisasi atau penurunan tekanan udara di dalam kabin pesawat yang tidak terkendali. Sebanyak 13 penumpang dalam penerbangan KoreanAir tujuan Taiwan dirawat di rumah sakit. Penerbangan yang membawa 125 penumpang itu berangkat dari Bandara Internasional Incheon pada hari Sabtu sore, 22 Juni 2024.

Banyak Insiden Turbulensi

Insiden turbulensi banyak dialami maskapai penerbangan akhir-akhir ini. Pada Mei, sebuah penerbangan Singapore Airlines dilanda turbulensi yang sangat parah. Penerbangan SQ321 tiba-tiba mengalami turbulensi ekstrem selama layanan sarapan saat terbang di atas Cekungan Irrawaddy di Myanmar.

Seorang penumpang Inggris berusia 73 tahun meninggal karena dugaan serangan jantung, sementara beberapa lainnya menderita cedera tulang belakang, otak, dan tengkorak setelah mereka terlempar ke sekitar kabin.

Turbulensi selalu menjadi ancaman saat pesawat turun karena perbedaan suhu yang besar antar-ketinggian. Industri penerbangan global melaporkan bahwa insiden turbulensi meningkat dua kali lipat pada kuartal pertama tahun 2024 dibandingkan lima tahun sebelumnya.

Singapore Airlines juga menerapkan pembatasan baru termasuk penangguhan layanan makanan dalam penerbangan ketika tanda sabuk pengaman dinyalakan.

Turbulensi Air Europa

Terakhir, sebuah pesawat Air Europa yang berangkat dari ibu kota Spanyol, Madrid, ke Montevideo, ibu kota Uruguay, harus dialihkan ke Brasil karena mengalami turbulensi parah yang menyebabkan penumpang terbang melewati kabin. Saat melintasi Samudra Atlantik, penerbangan UX045, yang dioperasikan dengan Boeing 787-9 Dreamliner, mengalami turbulensi parah dan dialihkan ke Bandara Natal, di Brasil.

Para ahli iklim memperkirakan turbulensi, dan khususnya turbulensi yang parah, kemungkinan akan menjadi lebih ekstrem seiring dengan pemanasan global.

VN EXPRESS | TRAVEL WEEKLY

TEMPO.CO, Palembang - Angka atau jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan (Sumsel) hingga saat ini mencapai 984,24 ribu orang dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Sumsel. Namun, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel tren tersebut menurun dalam satu tahun terakhir.

Kepala Badan Pusat Statistik Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan, saat ini penurunan jumlah penduduk miskin telah berkurang hingga 61,4 ribu orang yang sebelumnya berjumlah 1,04 juta orang, jika dibandingkan dengan data bulan Maret 2023 lalu.

"Persentase masyarakat miskin di Sumsel pada Maret 2024 mencapai 10,97 persen, atau berkurang dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,81 persen," kata Wahyu Yulianto melalui rilis yang diterimaTempopada Kamis, 4 Juli 2024.

Faktor Penurunan Angka Kemiskinan di Sumsel

Wahyu Yulianto juga menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan yang berjalan hampir satu tahun terakhir, atau tepatnya selama periode Maret 2023 - Maret 2024. Hal itu diantaranya karena kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumsel pada Triwulan I di Tahun 2024.

"Sumsel mengalami pertumbuhan sebesar 5,06 persen secara tahunan (year on year/yoy)," kata dia.

Tak hanya pertumbuhan ekonomi saja, Wahyu Yulianto juga mengatakan, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT juga mempengaruhi penurunan angka kelas menengah kebawah. Dalam hal ini, menurut catatan BPS Sumsel, TPT di Sumsel juga diklaim telah menurun.

"Pada Februari 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,97 persen. Angka itu terjadi penurunan dibandingkan Februari 2023 yang sebesar 4,53 persen," katanya.

Dari data-data tersebut berimbas kepada angka Inflasi Sumsel pada periode Maret 2024, yang diklaim relatif terkendali. Ditambah lagi kata Wahyu, pada awal tahun atau pada periode Januari - Maret 2024 berbagai program bantuan sosial atau bansos dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Diketahui, untuk mengetahui golongan masyarakat menengah kebawah dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran per-kapitanya. "Garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 554.197 per kapita untuk per bulan," kata Wahyu.