TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemeriksaan lembaga audit harus didasarkan pada Asta Cita yang dicanangkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu dia sampaikan dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

“Ke depan, pemeriksaan BPK harus bersifat tematis berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut,” kata anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar itu.

Misbakhun juga mengatakan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus berasal dari focal point dalam visi dan misi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan, penyelarasan ini bertujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan BPK berperan dalam penguatan pembangunan nasional.

“Kemudian hasil pemeriksaannya harus bersifat strategis, komprehensif, antsisipatif, dan responsif, karena pemeriksaan yang bersifat rekomendatif itu bersifat untuk perbaikan,” kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Tak hanya itu, Misbakhun menginginkan Rencana Strategis (Renstra) BPK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebab jika tidak, kata dia, pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan bisa mencakup program-program pembangunan.

"Dan Rencana Strategis BPK ke depan tentunya harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah yaitu Asta Cita," kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri sebagai calon auditor keuangan negara tersebut.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan mulai dari akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan yang ditetapkan, anggota BPK terdiri dari sembilan orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada lima anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pemilihan anggota kali ini diambil dari profesional dengan tes yang ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon yang punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai anggota BPK),” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berharap DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, atau minimal telah berhenti dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK memiliki tugas penting dalam pengawasan keuangan negara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

“Saya ingin mencapai sebuah pencapaian yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Ada pengabdian yang sangat penting di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat strategis untuk dicapai,” kata Misbakhun dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Misbakhun mengatakan, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mengantongi 113.739 suara dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Timur II. Namun, kata dia, sebuah lembaga menjadi sangat strategis ketika memiliki peran dan strategi yang berbeda.

Untuk bergabung dengan kelembagaan BPK yang menurut Misbakhun sangat strategis itu, Misbakhun mengklaim memiliki latar belakang sebagai auditor dan akuntan. Selama menjalani posisi itu, Misbakhun mengaku memilki pengalaman yang panjang. “Saya lillahi ta’ala ikhlas. Tujuan saya adalah baik, karena saya dalam perjalanan yang panjang di dalam politik, saya ingin mecapai tujuan yang menurut saya sangat strategis ke depan,” kata Misbakhun.

Ihwal statusnya sebagai anggota aktif DPR, Misbakhun mengaku siap meninggalkan jabatan lamanya seandainya terpilih menjadi anggota BPK. Dia akan menyerahkan kursinya kepada partai dan membiarkan partainya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

Selanjutnya: Misbakhun merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak....

<!--more-->

Misbakhun merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Pada 2010, saat menjabat anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dia menjadi tersangka kredit ekspor Bank Century.

Perkara yang menjerat Misbakhun pada 2010 silam berawal dari temuan tim pemeriksa Bank Century dari Bank Indonesia. Tim melaporkan adanya penyaluran kredit bermasalah pada bank yang waktu itu masih milik Robert Tantular.

Perusahaan Misbakhun, PT Selalang Prima Internasional, termasuk dalam daftar penerima kredit bodong itu. Misbakhun terseret setelah anggota staf khusus presiden, Andi Arief, melaporkannya ke polisi pada awal Maret 2010.

Dinyatakan bersalah, Misbakhun divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2010. Misbakhun kemudian mengajukan upaya peninjauan kembali. Pada 2012, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dan memutuskan Misbakhun diputus bebas atas perkara L/C Bank Century. Mahkamah Agung lewat keputusannya itu juga memutuskan memulihkan nama baik Misbakhun.

Pada pemilihan legislatif 2014, Misbakhun kembali maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo. Misbakhun pun terpilih sebagai anggota DPR RI untuk kedua kalinya dan ditempatkan di Komisi XI DPR RI. Pada Pemilu 2019, Misbakhun kembali dipilih dan bertugas di Komisi XI DPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Diponegoro (PPDSUndip), yang dituding sebagai penyebab bunuh dirinya mahasiswa, belum menemukan titik terang.

Polda Jawa Tengah sudah menerima pengaduan dari Kementerian Kesehatan, yang melakukan investigasi kasus itu. "Koordinasi berkaitan dengan peristiwa kematian serta kabar perundungan terhadap mahasiswi PPDS Undip," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sengkarut ini bermula dari ditemukannya peserta PPDS, dr AR, meninggal bunuh diri. Kementerian Kesehatan turun tangan karena PPDS Undip dilaksanakan di RS dr Kariadi, Semarang, Untuk memudahkan penyelidikan, mereka menghentikan kegiatan PPDS anastesi di rumah sakit pemerintah itu, sehingga pendidikan dokter spesialis itu dipindahkan ke RS Nasional Diponegoro (RSND).

Dalam investigasinya, Kemenkes mengklaim menemukan bukti adanya pungutan liar oleh para senior untuk kepentingan di luar pendidikan. Tidak main-main, jumlahnya Rp20-40 juta. Menurut Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril. AR yang ditunjuk sebagai bendahara angkatan, bertugas mengumpulkan uang dari rekan-rekannya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," kata Syahril, Minggu, 1 September 2024.

Perkembangan lainnya dari kasus ini adalah RS dr Kariadi menghentikan sementara aktivitas klinis Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K) yang juga Dekan FK Undip di bagian onkologi rumah sakit.

Pemberhentian itu dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP dr Kariadi, dr Agus Akhmadi pada 28 Agustus 2024.

Manajemen RS Dr Kariadi menyebut penghentian sementara praktik Yan Wisnu Prajoko agar Dekan FK itu dapat fokus dalam menghadapi investigasi kematian AR

"Penangguhan ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan ke pasien," kata Manajer Hukum dan Humas RS Dr Kariadi Semarang Vivi Vira Viridianti, Senin.

Aksi Dukung Dekan FK Undip

Dekan FK Undip Yan Wisnu (kiri) menghadiri doa bersama di kampus Undip Tembalang, Semarang, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Budi Purwanto

Akibat penghentian itu, ratusan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung Yan Wisnu Prajoko bertempat di Lapangan Basket FK Undip, Senin, 2 September 2024.

Para simpatisan menunjukkan tulisanWe Stand withdr Yan Wisnu, dengan mengenakan pakaian serba hitam dan menyematkan pita hitam di baju bagian dada sebagai tanda simpati terhadap ttindakan yang mereka sebut "premanisme birokrasi".

Pada kesempatan itu, sejumlah guru besar, pejabat rektorat, alumni, melakukan orasi, salah satunya Ketua Senat FK Undip Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni yang menyampaikan saat ini merupakan momentum untuk bersatu dan introspeksi diri.

Ia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh sivitas akademika Undip, karena merupakan seorang pendidik dan mempunyai beban moral untuk disampaikan kepada anak didik.

"Jadi, arogansi bukan jadi pilihan civitas akademika FK Undip. Negara ini adalah negara kita bersama, tidak menjadi negara kementerian tertentu," katanya.

Dokter Bambang Wibowo, alumni FK Undip juga turut menyuarakan bahwa RSUP dr Kariadi tanpa Undip menjadi rumah sakit yang biasa saja.

"Seluruh alumni siap membantu, sekali lagi ini kita sedang diuji, dan kekayaan SDM Undip adalah bagian yang tidak bisa dikesampingkan oleh RSUP dr Kariadi," kata mantan Direktur Utama RSUP dr Kariadi itu.

Oleh karena itu, ia mengajak para senior dan guru besar mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

Dokter Darwito yang pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Kariadi Semarang menyampaikan keprihatinan atas penangguhan praktik Dekan FK Undip di RSUP dr Kariadi.

"Kita negara hukum harus berdasarkan aturan yang jelas, bukan berdasarkan kemauan Kementerian atau pribadi," kata Darwito yang sekarang menjabat Direktur Utama RS Akademik UGM Yogyakarta tersebut.

Sementara itu, Dekan FK Undip, Yan Wisnu menyatakan bahwa kehadiran para simpatisan tersebut menunjukkan bahwa semua merupakan satu keluarga besar yang bersama mencintai rumah, institusi Undip.

"Dinamika yang kita hadapi akhir-akhir ini jangan membuat patah semangat. Namun, semakin mengingatkan kita untuk bersandar pada kekuatan Sang Pencipta. Ini menjadi momentum kita bangkit bersama menjalankan institusi dengan sebaik-baiknya dengan menciptakan lulusan dokter, dokter spesialis, dokter sub sosialis, dokter gigi, NERS,nutrition, ahli farmasi yang unggul," kata dokter spesialis onkologi tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Diponegoro (PPDSUndip), yang dituding sebagai penyebab bunuh dirinya mahasiswa, belum menemukan titik terang.

Polda Jawa Tengah sudah menerima pengaduan dari Kementerian Kesehatan, yang melakukan investigasi kasus itu. "Koordinasi berkaitan dengan peristiwa kematian serta kabar perundungan terhadap mahasiswi PPDS Undip," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sengkarut ini bermula dari ditemukannya peserta PPDS, dr AR, meninggal bunuh diri. Kementerian Kesehatan turun tangan karena PPDS Undip dilaksanakan di RS dr Kariadi, Semarang, Untuk memudahkan penyelidikan, mereka menghentikan kegiatan PPDS anastesi di rumah sakit pemerintah itu, sehingga pendidikan dokter spesialis itu dipindahkan ke RS Nasional Diponegoro (RSND).

Dalam investigasinya, Kemenkes mengklaim menemukan bukti adanya pungutan liar oleh para senior untuk kepentingan di luar pendidikan. Tidak main-main, jumlahnya Rp20-40 juta. Menurut Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril. AR yang ditunjuk sebagai bendahara angkatan, bertugas mengumpulkan uang dari rekan-rekannya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," kata Syahril, Minggu, 1 September 2024.

Perkembangan lainnya dari kasus ini adalah RS dr Kariadi menghentikan sementara aktivitas klinis Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K) yang juga Dekan FK Undip di bagian onkologi rumah sakit.

Pemberhentian itu dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP dr Kariadi, dr Agus Akhmadi pada 28 Agustus 2024.

Manajemen RS Dr Kariadi menyebut penghentian sementara praktik Yan Wisnu Prajoko agar Dekan FK itu dapat fokus dalam menghadapi investigasi kematian AR

"Penangguhan ini tidak berpengaruh terhadap pelayanan ke pasien," kata Manajer Hukum dan Humas RS Dr Kariadi Semarang Vivi Vira Viridianti, Senin.

Aksi Dukung Dekan FK Undip

Dekan FK Undip Yan Wisnu (kiri) menghadiri doa bersama di kampus Undip Tembalang, Semarang, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Budi Purwanto

Akibat penghentian itu, ratusan sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang menggelar aksi solidaritas dan simpati mendukung Yan Wisnu Prajoko bertempat di Lapangan Basket FK Undip, Senin, 2 September 2024.

Para simpatisan menunjukkan tulisanWe Stand withdr Yan Wisnu, dengan mengenakan pakaian serba hitam dan menyematkan pita hitam di baju bagian dada sebagai tanda simpati terhadap ttindakan yang mereka sebut "premanisme birokrasi".

Pada kesempatan itu, sejumlah guru besar, pejabat rektorat, alumni, melakukan orasi, salah satunya Ketua Senat FK Undip Prof. Dr. dr. Tri Indah Winarni yang menyampaikan saat ini merupakan momentum untuk bersatu dan introspeksi diri.

Ia menegaskan pihaknya tidak pernah meminta aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh sivitas akademika Undip, karena merupakan seorang pendidik dan mempunyai beban moral untuk disampaikan kepada anak didik.

"Jadi, arogansi bukan jadi pilihan civitas akademika FK Undip. Negara ini adalah negara kita bersama, tidak menjadi negara kementerian tertentu," katanya.

Dokter Bambang Wibowo, alumni FK Undip juga turut menyuarakan bahwa RSUP dr Kariadi tanpa Undip menjadi rumah sakit yang biasa saja.

"Seluruh alumni siap membantu, sekali lagi ini kita sedang diuji, dan kekayaan SDM Undip adalah bagian yang tidak bisa dikesampingkan oleh RSUP dr Kariadi," kata mantan Direktur Utama RSUP dr Kariadi itu.

Oleh karena itu, ia mengajak para senior dan guru besar mencari alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah ini.

Dokter Darwito yang pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Kariadi Semarang menyampaikan keprihatinan atas penangguhan praktik Dekan FK Undip di RSUP dr Kariadi.

"Kita negara hukum harus berdasarkan aturan yang jelas, bukan berdasarkan kemauan Kementerian atau pribadi," kata Darwito yang sekarang menjabat Direktur Utama RS Akademik UGM Yogyakarta tersebut.

Sementara itu, Dekan FK Undip, Yan Wisnu menyatakan bahwa kehadiran para simpatisan tersebut menunjukkan bahwa semua merupakan satu keluarga besar yang bersama mencintai rumah, institusi Undip.

"Dinamika yang kita hadapi akhir-akhir ini jangan membuat patah semangat. Namun, semakin mengingatkan kita untuk bersandar pada kekuatan Sang Pencipta. Ini menjadi momentum kita bangkit bersama menjalankan institusi dengan sebaik-baiknya dengan menciptakan lulusan dokter, dokter spesialis, dokter sub sosialis, dokter gigi, NERS,nutrition, ahli farmasi yang unggul," kata dokter spesialis onkologi tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan hak prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir bahkan sudah melaporkan secara terbuka semua data baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

“Saya sudah menghadap beliau, sudah laporannya. Saya mengucapkan terima kasih juga sama Pak Jokowi mempercayai kita semua untuk bisa bekerja,” kata dia.

Erick Thohir juga bersyukur kepada DPR yang transparan mendukung kinerja Kementerian, khususnya dalam hal restrukturisasi atau penyehatan BUMN. Keberhasilan tersebut menurut dia tidak mungkin terjadi tanpa ada dukungan politik.

Selama 5 tahun menjadi menteri, ia mengaku banyak menangani restrukturisasi perusahaan pelat merah. Erick Thohir dilantik sejak 2019, sejak saat itu ia mengaku masih kabur terkait tata kelola. Namun dia memastikan bakal tetap mendukung program keberlanjutan Prabowo Subianto, semua yang sudah diprogramkan saat ini, ia jamin akan terlaksana dengan baik.

“Kita prepare saja siapa pun nanti akan menjabat di sini, yang penting target (dividen) kita Rp 90 triliun. Jangan sampai nanti kalau enggak tercapai dibilang men-sabotase menteri berikutnya,” kata Erick Thohir.

Pada 2025 Kementerian BUMN mendapat target dividen Rp 90 triliun atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 85 triliun. Sementara anggaran yang ditetapkan tahun depan Rp 277 miliar atau turun dari 2024 yang sebesar Rp 284,3 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, di akhir masa jabatannya, Erick Thohir meminta anggaran kementerian ditambah sebesar Rp 66 miliar. Selain itu, ia memandang perlu melakukan efisiensi lagi perusahaan BUMN secara menyeluruh.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Merespons tren PHK ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim Kemnaker terus mengambil langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar event Job Fair Nasional. Dalam ajang ini, ia mengklaim ada 178 ribu lowongan kerja yang tersedia. Ia pun berharap pelung kerja ini bisa menutup kasus PHK yang terjadi.

"Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya. Balance (seimbang)," ujar Ida.

Tingginya PHK ini, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Rachbini, mengharuskan pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat.

Direktur Program Indef itu mengatakan dalam jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru.

“Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa, 27 Agustus 2024 lalu.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah PHK secara mendasar, Eisha menyebut pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan membentuk lagi Kementerian Perumahan.

Dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Sabtu lalu, Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bisa memastikan rencana pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR. “Itu di Komisi XI nanti ya,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai rapat dengan DPD RI di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Bendahara negara itu enggan merespons pertanyaan lanjutan mengenai apakah pemisahan itu sudah akan dipastikan tahun depan. Ia hanya menegaskan pembahasan RAPBN 2025masih terus bergulir di DPR.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan juga turut merespons hal itu. Ditemui di lokasi yang sama, dia mengatakan wacana tersebut belum masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun depan.

Sejauh ini, ia berujar, belum ada pemisahan karena alokasi anggaran masih digabung dalam Kementerian PUPR. Tapi, menurut dia, hal itu bisa saja terjadi, karena salah satu target pemerintahan ke depan bisa menciptakan sekitar 10 kota besar setara Jakarta.

Namun, ia memastikan, belum ada pembahasan terkait kementerian perumahan dengan Bappenas. "Soal kabinet itu kan bagaimana strategi presiden terpilih, itu hanya cara eksekusi bagaimana lebih baik. Kalau pembahasannya ya belum, secara formalitas di pembahasan anggaran belum pernah," ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengatakan telah ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran sejak empat bulan silam. Dalam kerjanya, Hashim Djojohadikusumo mengundang sejumlah lembaga untuk berdiskusi, antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Direksi Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Kementerian Perumahan ini menargetkan untuk membangun 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim Djojohadikusumo mengklaim RAPBN telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun.

Adik kandung Prabowo itu berterima kasih kepada DPR karena telah menghapus batas jumlah kementerian melalui revisi kebijakan. Dewan mengubah Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan," kata Hashim Djojohadikusumo.

HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Tren pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 2024 terus meningkat. Sampai Agustus ini, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan sudah 46 ribu lebih.

"Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.

Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.

Tingginya PHK ini, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Rachbini, mengharuskan pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat.

Direktur Program Indef itu, mengatakan dalam jangka pendek pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat. Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru.

“Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat,” ujarnya dalam sebuah diskusi, 27 Agustus lalu..

Sementara itu, untuk mengatasi masalah PHK secara mendasar, Eisha menyebut pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari hingga Mei 2024, terdapat 20-30 pabrik telah gulung tikar, mengakibatkan 10.800 karyawan kehilangan pekerjaan.

Kementerian Perindustrian juga melaporkan enam pabrik besar telah tutup hingga Juni 2024, yakni PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat, dengan total 11.000 buruh terkena PHK.

Eisha lebih lanjut menjelaskan, fenomena PHK ini erat kaitannya dengan perlambatan sektor industri manufaktur, yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Industri manufaktur, terutama sektor tekstil, tengah mengalami penurunan daya saing yang signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan permintaan global, ketergantungan terhadap bahan baku impor, dan kenaikan biaya produksi.

“Bahan baku, logistik, dan gejolak geopolitik sudah membuat struktur biaya meningkat. Mungkin mereka sudah mencoba memperkecil margin penjualannya, tetapi ketika tidak bisa menanggung kenaikan biaya, mereka harus mem-PHK beberapa pekerjanya,” ujar Eisha.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,62 persen. Lalu, tingkat pengangguran tamatan SMA sebesar 6,73 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran pada lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 meningkat dari 5,52 persen pada Februari 2023, menjadi 5,63 persen pada Februari 2024.

Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) di Indonesia mencapai 214 juta orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 69,8 persen atau 149,38 juta orang yang bekerja. Masih ada sekitar 7,2 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan.

Menaker Ida mengklaim kementeriannya terus melakukan mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar Job Fair Nasional. Menurutnya, peluang kerja dalam event ini mencapai 178 ribu lowongan, sehingga diharapkan bisa menutup kasus PHK yang jumlahnya tercatat 46 ribu per Agustus.

"Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya, balance (seimbang)" ujar Ida.

RIRI RAHAYU | ANTARA

INFO BISNIS - PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), yang merupakan perusahaan penyedia ekosistemdata centermengumumkan kolaborasi strategis terkaitAI-Ecosystem.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama tiga perusahaan, PT Hewlett Packard Enterprise (HPE) Indonesia, Cirrascale Pte. Ltd., dan DataCanvas Limited di ajang konferensi internasional, NeutraDC Summit 2024, di Bali, pekan lalu..

MoU dilakukan oleh CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F, President Director HPE Indonesia Meygin Agustina, CEO Cirrascale PJ Go, dan CEO DataCanvas Limited Fang Lei. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan minat pasar terhadap kebutuhan pusat data berbasis AI di Indonesia dan kawasan regional.

Kerja sama antara keempat perusahaan didasari pada pengalaman masing-masing sebagai perusahaan di industri teknologi dan infrastruktur digital. NeutraDC, sebagai penyediadata centerdigital yang berfokus padacolocation, akan menyediakan layanan yang dapat mengakomodasiAI-enablerdi Asia Tenggara.

PT Hewlett Packard Enterprise (HPE) Indonesia, perusahaan global terkemuka yang menyediakan solusi perangkat keras dan layanan teknologi, akan menyediakan layanan perangkat keras mutakhir. DataCanvas Limited, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam sistem operasi pusat data AI danAI Software Stack, akan berkontribusi dengan teknologi inovatifnya untuk memperkuat infrastrukturdata center.

Sedangkan Cirrascale Pte. Ltd., sebagai penyedia layanan GPU berkinerja tinggi, akan mendukung pengembangan infrastruktur AI untuk memenuhi permintaan pasar.

CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F menyampaikan bahwa kolaborasi ini memperkuat posisi perusahaan sebagaiAI-enabler. "Bekerja sama dengan mitra-mitra terkemuka seperti HPE Indonesia, DataCanvas, dan Cirrascale, kami yakin dapat menghadirkan solusi AI yang unggul dan relevan untuk pasar Asia Tenggara,” kata Andreuw.

President Director HPE Indonesia Meygin Agustina juga menanggapi positif kerja sama yang dapat memperkenalkan lebih jauh mengenai kebutuhan AI. "Kami sangat antusias menjadi bagian dari kolaborasi ini bersama NeutraDC dan mitra-mitra terkemuka. Kemitraan ini memungkinkan kami untuk memperkenalkan teknologi perangkat keras mutakhir yang mampu memenuhi kebutuhan AI di pusat data modern," ujar Meygin.

CEO Cirrascale PJ Go dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi potensi yang baik ke depannya. "Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk mendukung pengembangan AI dengan menyediakan GPU yang kuat dan efisien. Hal ini merupakan bagian penting dari infrastruktur AI," kata PJ Go.

Senada, CEO DataCanvas Fang Lei menyatakan pihaknya senang dapat berkontribusi terkait operasi AI. “Kami senang dapat berkontribusi dalam proyek ini dengan menyediakan sistem operasi AI yang inovatif dan AISoftware Stackyang dapat memperkuat infrastrukturdata centerdi kawasan ini," kata Fang Lei.

Potensi ekosistem AI saat ini sangat besar dan terus berkembang dengan cepat, terutama dengan meningkatnya adopsi teknologi di berbagai sektor. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat membuka peluang besar bagi perusahaan dan turut berkontribusi dalam mendorong inovasi, termasuk akses ke teknologi canggih, peningkatan kapabilitas bisnis, dan peluang untuk memperkuat posisi di pasar yang semakin mengandalkan data dan otomatisasi. (*)

TEMPO.CO, Tangerang - Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Soekarno-Hatta menyiapkan laboratorium bergerak surveilans dalam mengantisipasi penyebaran Monkeypox atau mpox.

"Kami menyiagakan laboratorium mobile yang ditempatkan di apron kedatangan Internasional Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta," ujar Kepala BBKK Soekarno-Hatta Naning Nugrahini kepada awak media dikantornya, Senin 2 September 2024.

Naning menjelaskan, laboratorium mobile atau lab bergerak berfungsi untuk pemeriksaan sampel yang diambil dari penumpang yang bergejala atau diduga (suspect) terjangkit mongkeypox dengan metode swab.

Menurutnya, jika ditemukan penumpang dengan gejala mpox langsung dilakulann pengambilan speciment, yaitu swab. "Sampelnya kemudian bisa langsung diperiksa laboratorium bergerak. Setelah 45 menit keluar hasilnya," kata Naning.

Naning mengatakan, hasil pemeriksaan sampel tersebut sangat penting untuk menentukan tindakan selanjutnya jika ditemukan suspect. "Apabila hasil suspect tadi positif maka akan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso," kata Naning.

Naning menambahkan, BBKK Soekarno-Hatta juga telah meningkatkan pengawasan penumpang dari Luar Negeri seiring dengan meningkatnya kasus cacar monyet itu. BBKK menambah
petugas di area kedatangan Internasional Terminal 3 dan Terminal 2F sejak 29 Agustus 2024.

Di Terminal 3 internasional itu disiagakan 10 petugas yang sebelumnya hanya 4 orang. Di Terminal 2F yang sebelumnya hanya 3 petugas ditambah menjadi 10 petugas.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

"Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023," kata Ida ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.

Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.

Ida mengklaim kementeriannya terus melakukan mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar Job Fair Nasional. Menurutnya, peluang kerja dalam event ini mencapai 178 ribu lowongan, sehingga diharapkan bisa menutup kasus PHK yang jumlahnya tercatat 46 ribu per Agustus.

"Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya, balance (seimbang)" ujar Ida.

Ihwal tren PHK, Koran Tempo edisi 3 Agustus 2024 melaporkan bahwa sejak awal 2024, terdapat 13.800 pekerja di industri tekstil yang terkena PHK. Hal ini diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat pekerja Nusantara, RIstadi, kepada Tempo pada 2 Agustus 2024.

Melemahnya industri manufaktur juga terlihat dari Purchasing manager's Index (PMI) pada Agustus 2024. Data S&P Global menunjukkan bahwa sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan lebih lanjut. Data S&P Global menyebutkan bahwa PMI manufaktur pada Agustus 2024 turun ke 48,9 dari sebelumnya 48,3 pada Juli 2024.

VINDRY FLORENTIN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengkonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024.