TEMPO.CO, Jakarta - Cara membeli e-meterai cukup mudah dilakukan. Anda tidak perlu repot karena e-meterai tersedia di banyak platform.

E-meterai adalahmeterai elektronikyang diterbitkan oleh pemerintah sebagai pengganti meterai fisik yang berfungsi untuk memenuhi ketentuan hukum yang memerlukan pengesahan dokumen resmi, seperti kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya.

Hadirnya e-meterai mempermudah proses administrasi dan legalitas, khususnya bagi para pelamar CPNS tanpa perlu pergi ke kantor pos atau membeli meterai fisik.

Pembelian e-meterai dapat dilakukan secara online melalui website resmi penyedia e-meterai dan dapat diterapkan langsung pada dokumen digital. Agar lebih mengetahui cara membeli e-meterai, berikut ini informasinya untuk Anda.

Cara Membeli E-meterai

Berikut ini enam cara membeli e-materi hingga cara menerapkannya ke dokumen.

1. Kunjungi Website Penerbit E-meterai

Langkah pertama dalam membeli e-meterai adalah mengunjungi website resmi yang menyediakan layanan e-meterai.

Dilansir dari ppid.lampungprov.go.id, ada beberapa distributor resmi pembelian dan pembubuhan meterai elektronik, yakni:

1. PT Peruri Digital Security:https://e-meterai.co.id
2. PT Mitra Pajakku:https://pajakku.e-meterai.co.id
3. PT Finnet Indonesia:https://finnet.e-meterai.co.id
4. PT Mitracomm Ekasarana:https://mitracomm.e-meterai.co.id
5. Koperasi Pegawai Swadharma:https://swadharma.e-meterai.co.id
6. Skill Academy by Ruang Guru:https://skillacademy.com/e-meterai

2. Registrasi Akun

Sebagian besar platform e-meterai memerlukan registrasi untuk memastikan transaksi yang aman dan sesuai dengan hukum.

Daftarkan akun Anda dengan mengisi informasi yang diperlukan, seperti nama, alamat email, dan nomor telepon.

3. Pilih Jenis E-meterai

Setelah registrasi, Anda akan diarahkan untuk memilih jenise-meteraiyang sesuai dengan kebutuhan dokumen. Biasanya, terdapat beberapa jenis e-meterai dengan nilai nominal yang berbeda, tergantung pada jenis dokumen yang akan disahkan.

4. Lakukan Pembayaran

Setelah memilih jenis e-meterai, langkah berikutnya adalah melakukan pembayaran. Platform e-meterai biasanya menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Pilih metode yang paling nyaman dan ikuti instruksi untuk menyelesaikan pembayaran.

5. Terapkan E-meterai

Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima e-meterai dalam bentuk file digital. Unduh file tersebut dan terapkan e-meterai pada dokumen digital Anda sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh platform.

Pastikan dokumen Anda sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum menerapkan e-meterai.

6. Verifikasi dan Simpan Dokumen

Terakhir, Setelah menerapkan e-meterai, pastikan untuk memverifikasi bahwa e-meterai telah diterapkan dengan benar pada dokumen. Simpan dokumen tersebut dengan aman untuk keperluan administrasi dan hukum di masa depan.

AULIA ULVA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investas atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Chairman dan CEO Raffles Education Limited, Chew Hua Seng, tentang Promosi Potensi Investasi di Sektor Pendidikan. Nota kesepahaman ini mereka tanda tangani dalam kunjungan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu ke Singapura pada Selasa, 27 Agustus 2024 lalu.

Rosan menjelaskan, MoU ini merupakan kerangka kerja kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Raffles untuk memfasilitasi potensi investasi sektor pendidikan di Indonesia. Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini berharap, penandatanganan nota kesepahaman ini dapat mendorong penyediaan pendidikan kualitas tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia, khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya berharap MoU ini dapat meningkatkan hubungan baik antara dua pihak, serta dapat mengembangkan kolaborasi dalam skala yang lebih luas. Termasuk studi gabungan untuk membahas potensi investasi di sektor pendidikan, pengembangan fasilitas edukasi yang mutakhir. Dan juga kolaborasi dalam pengembangan kapasitas tenaga pendidik, administrator dan institusi pendidikan lokal,” kata Rosan dalam keterangan tertulis yang diterimaTempopada Senin, 2 September 2024,

Presiden Joko Widodo telah memperbolehkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di IKN dengan syarat didampingi oleh pekerja lokal. Izin kepada tenaga kerja asing dengan pendamping tenaga kerja lokal dalam Pasal 22 itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN.

"Setiap pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing," dikutip dari bunyi Pasal 22 ayat 2b poin a itu.

Selain itu, pada poin b—pelaku usaha atau investor yang mempekerjakan tenaga asing wajib melakukan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal yang mendampingi TKA sesuai kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA tersebut.

Pelaku usaha wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerja berakhir. Adapun pelaku usaha yang diperbolehkan mempekerjakan tenaga asing adalah badan usaha yang melakukan usaha di IKN.

Ikhsan Reliubunberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan family office di Indonesia. Teranyar, ia berkonsultasi dengan Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar US$ 124 miliar. Saat ini, Ray juga memiliki family office di Abu Dhabi dan Singapura.

Luhut bertemu Ray Dalio di sela acara Indonesia Africa Forum (IAF) di Bali, kemarin. Ray memang diundang sebagai pembicara yang membagikan pandangannya tentang perubahan ekonomi global. Momen pertemuan dengan orang terkaya ke-124 di dunia berdasarkan Forbes 2024 dengan nilai kekayaan US$ 15,4 miliar itu ia bagikan melalui media sosial.

"Pengalaman Ray yang pernah disebut sebagai 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah Times, akhirnya membuat kami mengundang dirinya untuk belajar dan mendengar pandangannya mengenai kebijakan family office," ungkap Luhut, dikutip dari unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Senin, 2 September 2024.

Menurut Luhut, diskusi dengan Ray menjadi diskusi yang menambah wawasan. Ia lantas mengatakan bahwa kolaborasi global dan dedikasi terhadap pengetahuan dapat membuka peluang baru dan memajukan keberlanjutan.

"Saya berharap dari diskusi dengannya kali ini, mampu memotivasi kami untuk mengedepankan inovasi," ujar Luhut. "Demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang."

Lebih lanjut ihwal family office, Luhut pernah mengatakan Indonesia memiliki peluang mendapat keuntungan. Ia berujar, family office menjadi upaya menarik kekayaan dari negara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, Luhut berujar, data dari The Wealth Report menunjukkan bahwa populasi individu super kaya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Sementara di Indonesia, diprediksi tumbuh 34 persen.

"Ada dana US$ 11 triliun yang mereka mau cari tempat nangkring. Sekarang banyak di Singapura, Dubai, Hong Kong. Kita tawarkan itu, susun regulasinya," kata Luhut melalui akun Instagram resmi Luhut, dikutip Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Namun rencana itu kemudian dikritisi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

Ia mencontohkan Giblatar, Panama, Virgin Island. "Apakah indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?" kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, Bhima khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang. "Kalau seperti itu, dampak ke perputaran ekonomi juga relatif terbatas," kata dia.

Lagi pula, menurut Bhima, Indonesia belum memenuhi kriteria untuk membentuk family office. Selain mampu menerapkan tarif pajak rendah, menurut Bhima, negara yang akan membentuk family office mesti memiliki kedalaman pasar keuangan dan infrastruktur keuangan lengkap. "Misalnya, Singapura, London, Hong Kong. Kriteria ini sepertinya belum ada di Indonesia," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merencanakan pembentukan family office di Indonesia. Teranyar, ia berkonsultasi dengan Ray Dalio, pendiri hedge fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates, yang mengelola dana sebesar US$ 124 miliar. Saat ini, Ray juga memiliki family office di Abu Dhabi dan Singapura.

Luhut bertemu Ray Dalio di sela acara Indonesia Africa Forum (IAF) di Bali, kemarin. Ray memang diundang sebagai pembicara yang membagikan pandangannya tentang perubahan ekonomi global. Momen pertemuan dengan orang terkaya ke-124 di dunia berdasarkan Forbes 2024 dengan nilai kekayaan US$ 15,4 miliar itu ia bagikan melalui media sosial.

"Pengalaman Ray yang pernah disebut sebagai 100 orang berpengaruh di dunia versi Majalah Times, akhirnya membuat kami mengundang dirinya untuk belajar dan mendengar pandangannya mengenai kebijakan family office," ungkap Luhut, dikutip dari unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Senin, 2 September 2024.

Menurut Luhut, diskusi dengan Ray menjadi diskusi yang menambah wawasan. Ia lantas mengatakan bahwa kolaborasi global dan dedikasi terhadap pengetahuan dapat membuka peluang baru dan memajukan keberlanjutan.

"Saya berharap dari diskusi dengannya kali ini, mampu memotivasi kami untuk mengedepankan inovasi," ujar Luhut. "Demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang."

Lebih lanjut ihwal family office, Luhut pernah mengatakan Indonesia memiliki peluang mendapat keuntungan. Ia berujar, family office menjadi upaya menarik kekayaan dari negara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, Luhut berujar, data dari The Wealth Report menunjukkan bahwa populasi individu super kaya di Asia diperkirakan tumbuh 38,3 persen selama periode 2023-2028. Sementara di Indonesia, diprediksi tumbuh 34 persen.

"Ada dana US$ 11 triliun yang mereka mau cari tempat nangkring. Sekarang banyak di Singapura, Dubai, Hong Kong. Kita tawarkan itu, susun regulasinya," kata Luhut melalui akun Instagram resmi Luhut, dikutip Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Namun rencana itu kemudian dikritisi ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

Ia mencontohkan Giblatar, Panama, Virgin Island. "Apakah indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?" kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, Bhima khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang. "Kalau seperti itu, dampak ke perputaran ekonomi juga relatif terbatas," kata dia.

Lagi pula, menurut Bhima, Indonesia belum memenuhi kriteria untuk membentuk family office. Selain mampu menerapkan tarif pajak rendah, menurut Bhima, negara yang akan membentuk family office mesti memiliki kedalaman pasar keuangan dan infrastruktur keuangan lengkap. "Misalnya, Singapura, London, Hong Kong. Kriteria ini sepertinya belum ada di Indonesia," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan selama dua puluh tahun terakhir biaya transfer ke daerah (TKD) dari APBN terus membengkak. Pada 2004, ia mengatakan TKD hanya sekitar Rp 100 triliun, tahun ini sudah mencapai Rp 857. Bahkan dalam RAPBN 2025 dianggarkan lebih dari RP 900 triliun.

Bendahara negara itu menekankan kenaikan utang yang kerap ditanyakan juga sejalan dengan laju kenaikan belanja lain termasuk dana yang ditransfer ke daerah. “DPDkanwaktu itu juga menanyakan mengenai utang. Jadi melihat utang naik, tapi lupa melihat banyak yang lain juga naik, mungkin ini untuk menetralisir,” kata dia dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Senayan, Senin 2 September 2024.

Semenjak otonomi daerah diimplementasikan, Sri Mulyani mengatakan terjadi transfer yang mengalami peningkatan terus menerus. “Ini menggambarkan kenaikan lebih dari 9 kali lipat,” kata dia.

Berbagai kebijakan dan Undang-Undang baru ditengarai menyebabkan transfer ke daerah meningkat. Seperti otonomi khusus papua tahun 2002, otonomi khusus Aceh pada 2008 dan Papua Barat pada 2009. Setiap kali ada ide kebijakan baru masuk, ia berujar, akan menambah jumlah transfer daerah, sehingga APBN yang menanggung beban perlu dijaga.

Penguatan dan tata kelola APBD menurut dia masih perlu ditingkatkan. Musababnya, banyak daerah dengan transfer meningkat, namun masih perlu mengnyinergikan prioritas sesuai kemampuan APBN, sehingga dampak pembangunannya seharusnya lebih tinggi.

“Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memilikiresourcedan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya” kata Sri Mulyani.

Ia mewanti-wanti daerah, agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan seperti di Amerika Latin yakni Brasil dan Argentina. Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.

Menyitir portal data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang. Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp 573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp 881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp 919 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus dugaan perundungan dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang masuk babak baru.Kementerian Kesehatan mengklaim menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh senior kepada Dokter AR, yang ditemukan meninggal bunuh diri.

"Permintaan uang ini berkisar antara Rp20 – Rp40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 1 September 2024.

Syahril mengatakan berdasarkan kesaksian, permintaan ini berlangsung sejak almarhumah masih di semester 1 pendidikan atau di sekitar Juli hingga November 2022.

AR ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan kemudian menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik senior.

Kebutuhan non akademik itu meliputi membiayai penulis lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," katanya.

Syahril menyebut bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

"Investigasi terkait dugaan bullying saat ini masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian," kata dia.

Polda Jawa Tengah menindaklanjuti temuan dugaan perundungan di PPDS Undip tersebut. "Koordinasi berkaitan dengan peristiwa kematian serta kabar perundungan terhadap mahasiswi PPDS Undip," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat.

"Hasil investigasi Kemenkes ini akan diuji di laboratorium forensik," katanya.

Ia menuturkan sudah ada lebih dari 10 saksi yang dimintai keterangan, mulai dari keluarga hingga rekan seprofesi korban.

Menurut dia, kepolisian juga terbuka untuk menerima laporan dugaan perundungan yang berkaitan dengan kematian Dokter AR.

"Bisa menghubungi Kemenkes atau kepolisian. Yang bersuara tentu kita lindungi," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada 12 Agustus 2024 tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan serius mendorong kasus dugaan perundungan itu.

"Bagaimana kasus bullying itu nanti berkaitan isu hukum, saya serius, saya benar-benar yang ini saya akan dorong ke ranah hukum biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya biar ada efek jeranya," kata Budi Gunadi di Kompleks Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu.

Tanpa ada proses hukum terhadap kasus semacam itu, menurut Budi, sistem dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akan sulit diperbailki.

Undip Merasa Dihakimi sebelum Kasusnya Jelas

Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayantomengatakan kampusnya telah dihakimi bahkan telah dihukum ketika investigasi kasus dugaan perundungan belum selesai.

Hukuman pertama, berupa penutupan PPDS Undip di RS Karyadi Semarang, yang dilakukan Kemenkes pada 14 Agustus 2024, kata dia, jauh sebelum penyidikan atas kasus itu rampung dan ada keputusan dari polisi, apalagi pengadilan.

Penutupan program studi itu, dia menilai, tidak hanya merugikan 80-an mahasiswa PPDS, namun juga masyarakat yang mesti panjang mengantre karena kelangkaan dokter di RSUP dr Kariadi.

Hukuman kedua, kata dia, baru saja diberikan kepada dokter Yan Wisnu Prajoko selaku Dekan FK Undip yang ditangguhkan praktiknya di RSUP dr Kariadi, bahkan sebelum hasil investigasi keluar.

"Yang melakukan pemberhentian itu adalah direktur rumah sakit. Kami mendengar Pak Dirut mendapat tekanan luar biasa dari Kementerian Kesehatan sehingga mengeluarkan keputusan itu," katanya.

Ia menilai penangguhan praktik dokter spesialis bedah onkologi itu merupakan hukuman kedua yang diberikan oleh Kemenkes atas kasus yang sebenarnya masih dalam tahap investigasi, dan hukuman kemungkinan akan berlanjut.

"Di sini, kita segera teringat kasus yang menimpa Dekan Fakultas Kedokteran Unair (Universitas Airlangga) yang diberhentikan oleh menteri karena berani kritis pada kebijakan pemerintah," katanya.

Terkait dengan penghentian sementara PPDS anastesi UNDIP berpraktek di RS Kariadi sejak 14 Agustus 2024, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, mengatakan Kementerian mengambil kebijakan tersebut antara lain karena adanya dugaan upaya perintangan dari individu-individu tertentu terhadap proses investigasi oleh Kemenkes.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan membagikan dividen dengan menjaga dividend payout ratio yang optimal karena permodalan perseroan masih kuat. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama BRI, Sunarso, dalam acara Public Expose Live 2024, di Jakarta, pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Sunarso mengatakan, BRI memiliki tambahan modal Rp41 triliun yang berasal dari right issue pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Selain itu, rasio kecukupan modal BRI tercatat sebesar 25,13 persen pada akhir Triwulan II 2024. Dengan permodalan yang kuat ini, BRI tidak perlu untuk menahan laba.

Sebagai CEO, Sunarso yakin sampai lima tahun ke depan, berapa pun laba BRI, layak dibagi dalam bentuk dividen. “Karena apa? Karena memang tidak dibutuhkan untuk menahan laba untuk memperkuat modal, karena modalnya sudah sangat kuat,” kata Sunarso.

Nantinya, kata Sunarso, pembagian dividen BRI tergantung dari persetujuan otoritas, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau dividend payout ratio-nya tinggi, itu harus. Tapi bagaimanacara membayarnya? Apakah langsung sekaligus atau dicicil dalambentuk interim? Itu subjek persetujuan dari otoritas,” ujarnya.

Ia mengatakan, optimisme BRI untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja positif hingga Triwulan II 2024. Dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba Rp29,90 triliun hingga akhir Triwulan II 2024.

Pencapaian tersebut tak lepas dari penyaluran kredit BRI yang mencapai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen year on year (YoY). Segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih mendominasi penyaluran kredit BRI, dengan porsi mencapai 81,96 persen dari total penyaluran kredit BRI, atau sekitar Rp1.095,64 triliun.

Penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI tercatat meningkat 9,54 persen yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. Pertumbuhan kredit yang selektif dan prudent membuat BRI mampu menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

Sunarso mengatakan, rasio Loan at Risk (LAR) juga tercatat membaik atau turun dari semula 14,94 persen pada akhir Triwulan II 2023 menjadi 12,00 persen pada akhir Triwulan II 2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di kisaran 3,05 persen dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar211,60 persen.

Dari sisi pendanaan, Sunaroso menyampaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh11,61 persen yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun. Dimana dana murah atau CASA (Tabungan dan Giro) masih mendominasi struktur DPK BRI, dimana porsi CASA mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI.

“Dengan fundamental keuangan yang baik, serta kemampuan BRI melayani masyarakat yang semakin luas, ditambah dengan adanya sumber pertumbuhan baru dari holding ultra mikro, BRI optimistis dapat terus menorehkan kinerja positif dan berkelanjutan,” kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 2 September 2024, dimulai dari empat strategi pembangunan lebih adil dan inklusif di negara berkembang yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Berikutnya ada berita tentang 5 ciri penduduk yang masuk masyarakat kelompok menengah dan deretan agenda Paus Fransiskus selama di Jakarta. Lalu ada berita tentang cerita wartawan CNN di-PHK saat serikat pekerja dideklarasikan dan profil lima anak orang terkaya di Indonesia.

Kelima berita itu terpantau paling banak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut lima berita trending tersebut.

1. Jokowi Beberkan 4 Strategi Pembangunan Lebih Adil dan Inklusif di Negara Berkembang

Presiden Jokowi menyebutkan setidaknya ada empat strategi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF-MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) Ke-2 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin, 2 September 2024.

"Kita memerlukan arah dan visi baru, kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Untuk itu, saya ingin menekankan empat poin," kata Jokowi seperti disaksikan melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden dari Jakarta.

Pertama, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global. "Yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multipihak," ujar Jokowi.

Simak lebih jauh tentang empat strategi pembangunan lebih adil di sini.

<!--more-->

2. 5 Ciri-ciri Seseorang Tergolong Masyarakat Kelas Menengah

Berdasarkan pendataan Bank Dunia, Indonesia sempat menunjukkan peningkatan dalam faktor ekonomi. Dilansir dari World Bank, setidaknya terdapat 52 juta orang Indonesia yang tergolong aman secara ekonomi, atau satu dari lima orang Indonesia. Di antara jenjang kelas ekonomi, kelas menengah memainkan peran krusial dalam mendorong konsumsi domestik. Konsumsi kelas menengah sekarang menyumbang hampir setengah dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Namun saat ini, jumlah kelas menengah di Indonesia sedang menurun. Data BPS menunjukkan belakangan ini, porsi kelas menengah mulai menurun sejak pandemi Covid-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Sedangkan jumlah penduduk yang masuk kelompok menuju kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20 persen) menjadi 137,50 juta (49,22 persen).

Sebagai gambaran, kelompok kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar Rp 2.040.262 mencapai Rp 9.909.844 per kapita per bulan pada 2024. Angka itu ditentukan oleh standar Bank Dunia soal kelas menengah dengan perhitungan 3,5-17 kali garis kemiskinan suatu negara.

Simak lebih jauh tentang ciri-ciri masyarakat kelas menengah di sini.

3. Ini Agenda Paus Fransiskus di Jakarta: Bertemu Presiden Jokowi, ke Istiqlal dan Misa Akbar di Senayan

Pemimpin Umat Katolik, Paus Fransiskus, Selasa besok, 3 September 2024, akan mengunjungi Indonesia. Sejumlah kegiatan sudah disiapkan, di antaranya bertemu Presiden Jokowi, mengadakan pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal dan memimpin Misa di Gelora Bung Karno, Senayan.

Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sedapat mungkin akan terus mendampingi Pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus selama kunjungan di Jakarta, 3-6 September 2024.

“Ya sedapat mungkin saya akan bersama beliau,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan di sela kunjungan kerja di Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis lalu.

Simak lebih jauh tentang agenda Paus Fransiskus di Jakarta di sini.

<!--more-->

4. Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) menyebutkan manajemen perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang mendirikan serikat pekerja.

Surat PHK sepihak ini dikirimkan melalui email dan ditandatangani Head of Human Capital Development (HRD), Yenita Achyar. “Bahkan e-mail PHK sepihak dikirim saat SPCI menggelar diskusi dan launching serikat pekerja ini di Jakarta Selatan pada 31 Agustus 2024,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman melalui keterangan tertulisnya, Ahad, 1 September 2024.

Padahal, kata Taufiqurrohman, peluncuran serikat pekerja itu dihadiri Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu melalui zoom. Dalam pemaparannya, Ninik menegaskan pembentukan serikat pekerja sebagai hak pekerja berorganisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Simak lebih jauh tentang cerita pekerja CNN yang di-PHK di sini.

5. 5 Anak Orang Terkaya di Indonesia Pewaris Usaha dan Harta Kekayaan Para Konglomerat

Posisi strategis dalam sebuah perusahaan biasanya akan diteruskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, anak orang kaya atau konglomerat di Indonesia akan mengambil alih kepemimpinan dalam perusahaan tersebut.

Anak konglomerat bertanggung jawab memimpin perusahaan yang telah berdiri sejak lama dan menjaga serta mengembangkan citra bisnis ke publik.

Berikut terdapat anak-anak orang terkaya di Indonesia yang merupakan pewaris bisnis keluarga dan usaha yang sudah mentereng.

Simak lebih jauh tentang lima anak terkaya di Indonesia di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar kode respons cepat atauquick response(QR) agar bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Imbauan tersebut sebagai bagian dari upaya sosialisasi yang telah dilakukan sejak bulan lalu.

“Pendaftaran itu terbuka di seluruh Indonesia, sehingga kami mengajak (konsumen) secepatnya (mendaftar), karena verifikasi untuk satu kendaraan kurang lebih tujuh hari,” kata Kepala Seksi Komunikasi PTPertaminaPatra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Taufiq Kurniawan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 28 Agustus 2024, seperti dikutip dariAntara.

Sehari sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi adanya rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Pembatasan itu akan diterapkan setelah aturannya diterbitkan.

“Memang ada rencana begitu,” ucap Bahlil usai rapat kerja (raker) bersama Komisi VII di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

Cara Daftar Kode QR Pembelian Pertalite

Masyarakat dapat mendaftar kode QR secara daring di situs subsiditepat.mypertamina.id. Adapun dokumen yang diperlukan terdiri dari:

• Foto kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
• Surat tanda nomor kendaraan (STNK) tampak depan dan belakang.
• Foto kendaraan bermotor tampak depan dan samping.

Berikut tutorial mendaftarkode QRagar bisa membeli BBM bersubsidi Pertalite. Pastikan peramban (browser) Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari yang digunakan adalah versi terbaru.

• Kunjungi laman https://subsiditepat.mypertamina.id.
• Tekan menu Daftar Akun Baru.
• Centang dua kolom yang menyatakan pendaftar memahami penjelasan mengenai penggunaan BBM bersubsidi.
• Ketuk tombol Daftar Sekarang.
• Masukkan nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, dan alamat surel (email).
• Buat kata sandi, lalu tekan tombol Buat Akun.
• Periksa kotak masukemail,lalu klik Aktivasi Email.
• Masuk akun (login) ke halaman subsiditepat.mypertamina.id menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan.
• Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan keemail.
• Lengkapi data diri, seperti tanggal lahir dan jenis kelamin.
• Unggah foto e-KTP dengan format jpg, jpeg, atau png dengan ukuran maksimal 5 Mb.
• Daftarkan kendaraan agar memperoleh BBM bersubsidi.
• Unggah foto kendaraan dengan nomor polisi (nopol) atau pelat kendaraan yang terlihat jelas. Khusus kendaraan biosolar, wajib mengunggah foto STNK.
• Selanjutnya, tunggu verifikasi data maksimal 14 hari.
• Setelah kendaran terverifikasi, unduh atau cetak kode QR untuk dipindai (scan) saat membeli BBM bersubsidi, termasuk Pertalite.

RIRI RAHAYUberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi hadir pada apel kader dan Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra, di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dirinya mengaku senang untuk bisa hadir pada acara internal partai tersebut.

"Malam hari ini rasanya saya senang. Saya gembira banget karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung. Di tengah-tengah bapak ibu semuanya keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra," kata Jokowi dalam sambutannya di Jakarta, Sabtu malam, dikutip dari Antara.

Poin-poin pidato yang disampaikan Jokowi

1. Sebut Prabowo berjiwa patriot

Jokowi menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai seseorang yang berjiwa patriot dan tidak mementingkan ego pribadi. Hal ini mengacu pada pilpres 2019 dan 2014 saat Prabowo kalah dua kali atas Jokowi. Namun, pada akhirnya Prabowo mau bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

"Hanya seorang yang berjiwa patriot yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah karena tadi beliau menyampaikan sendiri dua kali kalah dengan Jokowi," kata Jokowi.

2. Merasa cocok dengan Prabowo

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut cocok dengan Prabowo karena bisa saling percaya dan menghormati satu sama lain meskipun terkadang ada perbedaan pendapat.

“Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya begitu juga, itu juga yang saya rasakan,” kata Presiden.

Jokowi menyebut kecocokan itu tumbuh karena ada rasa saling percaya, menghormati, dan pengertian satu sama lain.

3. Lanjutkan hilirisasi IKN

Presiden RI Joko Widodo menitipkan keberlanjutan hilirisasi industri hingga proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Prabowo Subianto setelah menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), sangat penting.

"Baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN, maupun ekonomi hijau. Dengan begitu bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan," kata Jokowi

LINDA LESTARI I ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membutuhkan 423 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan tersebut dibuka untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Mengutip Surat Pengumuman Kemensetneg Nomor: P-01/PANSEL-CPNS/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2024, berikut daftar jenis jabatan, alokasi formasi, kualifikasi pendidikan, dan kisaran penghasilan setiap bulan CPNSKemensetneg2024

Daftar Formasi CPNS Kemensetneg 2024

Kemensetneg

Analis Anggaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 8.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi atau S1 Administrasi Bisnis.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Hukum Ahli Pertama

- Formasi umum: 8.

- Formasi lulusan terbaik: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Sosiologi, S1 Ilmu Politik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik, D4 Bisnis Kreatif, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Ekonomi Syariah.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Ekonomi Syariah.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Sosiologi, S1 Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, S1 Kesejahteraan Sosial, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Sosiologi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi lulusan terbaik: 1.

-Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Lingkungan, S1 Kehutanan, S1 Ilmu Kelautan, S1 Teknik Sipil, S1 Ilmu Perikanan, atau S1 Ilmu Pertanian.

-Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Sosiologi, S1 Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Internasional.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Lingkungan, S1 Kehutanan, S1 Ilmu Kelautan, S1 Teknik Sipil, S1 Ilmu Perikanan, atau S1 Ilmu Pertanian.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik, S1 Akuntansi, atau D4 Akuntansi Sektor Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Publik, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Ilmu Administrasi Negara, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Manajemen dan Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Arsiparis Ahli Pertama

- Formasi umum: 12.

- Formasi putra/putri Papua: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Kearsipan, D4 Kearsipan Digital, D4 Kearsipan dan Informasi Digital, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, atau S1 Kearsipan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.378.120 - Rp 10.852.120.

Arsiparis Terampil

- Formasi umum: 24.

- Formasi penyandang disabilitas: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Sekretaris, D3 Kesekretariatan, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, atau D3 Kearsipan.

- Rentang penghasilan: Rp 2.908.320 - Rp 7.987.320.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.120.

Asisten Perpustakaan Terampil

- Formasi umum: 1.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Ilmu Perpustakaan, atau D3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 2.908.320 - Rp 7.987.320.

Dokter Ahli Pertama (Dokter Umum)

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.

- Rentang penghasilan: Rp 3.301.020 - Rp 10.775.020.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 8.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Akuntansi, D4 Akuntansi Sektor Publik, S1 Hukum, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Publik, atau S1 Ilmu Pemerintahan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Layanan Publik, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Hubungan Masyarakat.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 48.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Akuntansi, D4 Akuntansi Sektor Publik, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Administrasi Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Akuntansi, D4 Akuntansi Sektor Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, D4 Akuntansi Sektor Publik, atau S1 Ekonomi Pembangunan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Konselor SDM (Sumber Daya Manusia)

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Kurator

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Antropologi, S1 Arkeologi, atau S1 Ilmu Sejarah.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Manggala Informatika Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D4 Rekayasa Keamanan Siber, atau S1 Ilmu Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 2.858.120 - Rp 10.332.120.

Penata Bangunan Gedung dan Permukiman

- Formasi umum: 6.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Desain Interior, D3 Teknik Sipil, D3 Gambar Arsitektur, D3 Teknik Lingkungan, D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung, atau D3 Arsitektur.

Penata Bangunan Gedung dan Permukiman

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Desain Interior, D3 Teknik Sipil, D3 Gambar Arsitektur, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Lingkungan, D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung, D3 Arsitektur, atau D3 Teknik Otomotif.

- Rentang penghasilan: Rp 2.738.320 - Rp 7.817.320.

Penata Bangunan Gedung dan Permukiman

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Desain Interior, D3 Teknik Sipil, D3 Gambar Arsitektur, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Lingkungan, D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung, atau D3 Arsitektur.

- Rentang penghasilan: Rp 2.738.320 - Rp 7.817.320.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Penata Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, S1 Sastra Inggris, S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, S1 Bahasa dan Kebudayaan Arab, S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris, S1 Sastra Tiongkok, S1 Sastra Arab, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, atau S1 Hubungan Masyarakat.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan bahasa Inggris, atau S1 Bahasa Inggris.

- Rentang penghasilan: Rp 3.233.120 - Rp 10.707.120.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kepariwisataan, D3 Tata Boga, D3 Pariwisata, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Komunikasi, D3 Tata Hidang, atau D3 Perhotelan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Tata Boga, D3 Pariwisata, D3 Tata Hidang, ata D3 Perhotelan.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Hubungan Masyarakat, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 21.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kepariwisataan, D3 Pariwisata, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Bahasa Inggris, D3 Bahasa Mandarin, D3 Bahasa Arab, atau D3 Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi umum: 4.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Hubungan Masyarakat, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengelola Keprotokolan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kepariwisataan, D3 Pariwisata, D3 Hubungan Masyarakat, atau D3 Bahasa Inggris.

- Rentang penghasilan: Rp 3.111.120 - Rp 8.190.220.

Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Produksi Media, S1 Teknologi Pendidikan, S1 Desain Komunikasi Visual, atau S1 Ilmu Komunikasi.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.220.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Desain Grafis, D4 Hubungan Masyarakat, atau D4 Desain Komunikasi Visual.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.220.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

- Formasi umum: 5.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Komunikasi, atau D3 Desain Grafis.

- Rentang penghasilan: Rp 2.864.320 - Rp 7.943.320.

Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Multimedia dan Broadcasting, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Komunikasi, D3 Desain Grafis. D3 Jurnalistik, atau D3 Multimedia.

- Rentang penghasilan: Rp 2.864.320 - Rp 7.943.320.

Pranata Keuangan APBN Terampil

- Formasi umum: 7.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Aset, D3 Perbankan dan Keuangan, D3 Akuntansi, D3 Manajemen Keuangan, atau D3 Administrasi Bisnis.

- Rentang penghasilan: Rp 2.918.320 - Rp 7.997.320.

Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 12.

- Formasi diaspora: 4.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Komputer, atau S1 Ilmu Komputer.

- Rentang penghasilan: Rp 3.398.120 - Rp 10.872.220.

Pranata Komputer Terampil

- Formasi umum: 9.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, atau D3 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 2.918.320 - Rp 7.997.320.

Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Teknologi Laboratorium Medik, D3 Analis Kesehatan, D3 Analis Kimia, D3 Analis Farmasi dan Makanan, D3 Teknologi Laboratorium Medis, atau D3 Kimia.

- Rentang penghasilan: Rp 2.798.320 - Rp 7.877.320.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Formasi umum: 8.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, atau D3 Teknik Informatika.

- Rentang penghasilan: Rp 2.918.320 - Rp 7.997.320.

Protokol Kenegaraan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, S1 Sastra Inggris, S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, S1 Bahasa dan Kebudayaan Arab, S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris, atau S1 Sastra Tiongkok.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Protokol Kenegaraan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Komunikasi Massa, S1 Sastra Inggris, S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, S1 Bahasa dan Kebudayaan Arab, S1 Bahasa dan Kebudayaan Inggris, S1 Sastra Tiongkok, S1 Sastra Arab, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, atau S1 Hubungan Masyarakat.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 1.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Arsitektur Interior.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 13.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Arsitektur, D4 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Arsitektur Interior, S1 Teknik Sipil, S1 Arsitektur, atau S1 Arsitektur Lanskap.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi putra/putri Kalimantan: 3.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Arsitektur, D4 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Arsitektur Interior, S1 Teknik Sipil, atau S1 Arsitektur.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Teknisi Sarana dan Prasarana

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D4 Teknik Mesin, D4 Teknik Otomotif, atau S1 Teknik Mesin.

- Rentang penghasilan: Rp 3.043.120 - Rp 9.392.120.

Terapis Gigi dan Mulut Terampil

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: D3 Kesehatan Gigi, D3 Keperawatan Gigi, atau D3 Terapis Gigi dan Mulut.

- Rentang penghasilan: Rp 2.798.320 - Rp 7.877.320.

Widyaiswara Ahli Pertama

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S2 Ekonomi, S2 Ilmu Pemerintahan, S2 Sosiologi, S2 Ilmu Politik, S2 Manajemen, atau S2 Kebijakan Publik.

- Rentang penghasilan: Rp 3.516.020 - Rp 10.990.020.

Sekretariat Kabinet (Setkab)

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi.

Auditor Ahli Pertama

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, atau S1 Administrasi Negara.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 8.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Administrasi Publik.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 7.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Ekonomi, S1 Hukum, atau S1 Administrasi Publik.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi, atau S1 Hukum.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 8.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Formasi putra/putri Papua: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Pembangunan Sosial.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, atau S1 Ekonomi.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Publik.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi atau S1 Hubungan Masyarakat.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 1.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Pemerintahan.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, atau S1 Ekonomi.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 6.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Administrasi Publik.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 4.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 6.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Administrasi Publik, atau S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 2.

- Formasi lulusan terbaik: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Kebijakan Pendidikan, atau S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran.

Fasilitator Pemerintahan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, atau S1 Administrasi Publik.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

- Formasi umum: 20.

- Formasi putra/putri Kalimantan: 2.

- Formasi lulusan terbaik: 2.

- Formasi penyandang disabilitas: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

- Formasi umum: 10.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

Penata Keprotokolan

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Komunikasi atau S1 Sastra Inggris.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Korea

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Korea atau S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Prancis

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Perancis, S1 Bahasa Perancis, atau S1 Bahasa dan Kebudayaan Perancis.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Administrasi Publik.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Formasi umum: 3.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Hubungan Masyarakat, S1 Desain Komunikasi Visual, atau S1 Manajemen Komunikasi.

Pranata Komputer Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Teknologi Informasi.

Pustakawan Ahli Pertama

- Formasi umum: 1.

- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, atau S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas, melakukan kunjungan kerja perdana di Pulau Dewata, dengan meninjau counter Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Ahad, 1 September 2024.

Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Hantor Situmorang kunjungan itu bertujuan untuk melihat secara langsung pelayanan imigrasi yang diberikan kepada Wisatawan Negara Asing (WNA) dalam proses pemeriksaan imigrasi di pintu masuk utama Pulau Bali, sekaligus memastikan kelancaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia Africa Forum (IAF) 2024.

Dalam siaran tertulis diterima Tempo Senin, 2 September 2024, Menkumham Supratman menyatakan Bali adalah destinasi wisata internasional utama di Indonesia. Bali juga sering menjadi tuan rumah berbagai event internasional, seperti KTT IAF 2024 yang saat ini berlangsung.

"Oleh karena itu, pelayanan imigrasi di sini harus selalu prima, profesional, dan sesuai standar internasional,” ujar Supratman.

Menkumham memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kelancaran KTT IAF, di tengah proses pemeriksaan di tengah padatnya arus WNA.

“Tetap semangat dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan WNA,”kata Supratman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 60 autogate di terminal kedatangan, dan 24 autogate di terminal keberangkatan untuk memperlancar arus pemeriksaan imigrasi di tengah padatnya kedatangan WNA.

"Untuk para delegasi KTT IAF, kami menyediakan dua counter khusus masing-masing dengan empat petugas, serta enam mobile unit yang disiapkan di terminal VIP bandara untuk memperlancar arus kedatangan delegasi," kata Pramela.

Dalam kunjungannya, Menkumham didampingi oleh Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Kakanwil Kemenkumham Bali Pramella, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Suhendra.

Selain itu Supratman didampingi oleh para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, bersama-sama mengecek sarana dan prasarana serta memantau secara langsung proses pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang yang baru tiba. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan counter pelayanan bagi WNA, autogate, dan counter khusus untuk para delegasi KTT IAF 2024.