#30 tag 24jam
Ini Alasan Pemkab Bogor Tak Gusur Restoran Asep Stroberi di Kawasan Puncak
Bangunan Asep Stroberi di lahan eks Restoran Rindu Alam itu sempat masuk masuk dalam daftar 196 bangunan liar yang menjadi target penertiban. [604] url asal
#asep-stroberi #puncak #penertiban-bangunan #pemkab-bogor
(Bisnis Tempo) 27/08/24 18:58
v/14774360/
TEMPO.CO, Jakarta - Penertiban bangunan tidak berizin di kawasan Puncak, kebanyakan warung makan, menyisakan sebuah restoran yang dikenal sebagai Asep Stroberi atau Astro. Banyak netizen mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten Bogor membiarkan bangunan tersebut tak tersentuh ekskavator
Penertiban tahap kedua itu dilakukan dari pintu masuk wisata gantole, hingga puncak Pass. Sejumlah warga sempat menghalangi dan mengarahkan alat berat Pemkab Bogor ke Resto Asep Stroberi. Mereka menilai restoran itu juga melanggar karena tidak memiliki izin, namun lolos dari pembongkaran.
"Ya tentu saja kami kecewa dan marah, mereka tebang pilih dalam penertiban ini. Kami hanya pedagang kecil dibongkar tanpa ampun. Sedangkan resto besar tidak disentuh. Kami akan mencari keadilan dan kami akan laporkan ke Ombudsman," kata Saepudin, warga Cisarua sekaligus pedagang yang lapaknya ikut terkena penggusuran, Senin, 26 Agustus 2024.
Tidak hanya memaki dan memaksa petugas membelokkan alat berat untuk merobohkan resto Asep Stoberi, warga yang mayoritas PKL itu juga melempari bagian luar bangunan dengan telur busuk. Namun petugas gabungan, mengawal alat berat agar terus melaju dan meninggalkan resto tersebut.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bangunan rumah makan Asep Stroberi atau Astro lolos dari penertiban tahap II di kawasan wisata Puncak, Senin, 26 Agustus 2024, karena sedang menempuh perizinan.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Suryanto Putra di Cisarua, menjelaskan rumah makan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita itu sedang mengurus penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat bersurat kepada Pemkab Bogor untuk meninjau peruntukkan lahan rumah makan Astro guna penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Berdasarkan tata ruang yang ada bahwa kawasan itu kawasan perkebunan, peruntukan ruangnya perkebunan, dan berdasarkan ketentuan zonasi Perbup 92 tahun 2018, bahwa peruntukkan ruang perkebunan itu dimungkinkan adanya rumah makan," kata Suryanto.
Kemudian, kata dia, lahan tersebut juga mempunyai alas hak yang jelas yakni berupa kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Ada proses di sertifikat itu yang butuh penjelasan lebih lanjut, makanya dari BPKAD provinsi sedang minta ke BPN. BPN butuh adanya kajian ruangnya, makanya pemprov minta kajian dulu dari Bappeda (Kabupaten Bogor)," katanya.
Petugas menggunakan alat berat melakukan pembongkaran bangunan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan wisata Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 26 Agustus 2024. Pemerintah Kabupaten Bogor mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk melakukan penertiban 196 bangunan liar di kawasan Puncak, dan pembongkaran lapak PKL tersebut dilaksanakan sebagai penataan kawasan wisata Puncak tahap dua. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Astro Didenda Rp50 Juta
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menetapkan denda Rp50 juta bagi PT Jasa dan Kepariwisataan atau Jaswita karena mendirikan rumah makan tanpa izin di kawasan puncak.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor Anwar Anggana menjelaskan bahwa PT Jaswita dikenakan denda atas pendirian rumah makan Asep Stroberi di kawasan wisata Puncak yang tidak dilengkapi izin.
Besaran denda tersebut ditetapkan berdasarkan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kantor Satpol PP, Cibinong, pada Kamis (22/8).
Pada sidang tersebut, hakim memutuskan PT Jaswita bersalah melakukan pembangunan tanpa izin sebagaimana ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 12 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
"Putusannya menjatuhkan pidana dengan pidana denda Rp50 juta subsider 30 hari kurungan badan dan memerintahkan secara lisan kepada tersangka untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Anwar.
Bangunan Asep Stroberi di lahan eks Restoran Rindu Alam itu bahkan sempat masuk masuk dalam daftar 196 bangunan liar yang menjadi target penertiban tahap II di kawasan wisata Puncak.
Namun, mengacu pada hasil Rapat Pembahasan Forum Penataan Ruang Daerah pada 15 Agustus 2024, Jaswita masih memungkinkan untuk memperoleh izin dengan mempertimbangkan status lahan maupun sempadan yang dinilai memenuhi persyaratan.
RIZKI DEWI AYU | ANTARA
Terkini: Profil Bos Shopee dan Garena Gang Ye hingga Rencana Bahlil Batasi BBM Subsidi per Oktober
Berita terkini bisnis pada petang ini dimulai dari profil bos Shopee Gang Ye yang diduga beri fasilitas jet pribadi ke Kaesang dan Erina Gudono. [798] url asal
#shopee #ikn #jokowi #berita-terkini #bahlil #cacar-monyet #gang-ye #garena #kaesang
(Bisnis Tempo) 27/08/24 18:39
v/14773131/
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa petang, 27 Agustus 2024, dimulai dari rekam jejak bos Shopee dan Garena Gang Ye yang diduga beri fasilitas jet pribadi ke Kaesang Pangarep - Erina Gudono.
Berikutnya ada berita tentang protokol kesehatan di tengah ancaman cacar monyet dan rencana Bahlil membatasi pembelian BBM bersubsidi. Lalu ada berita tentang ASN yang disebut bakal merugi saat menolak pindah ke IKN dan pasang surut kritik Jokowi ke e-commerce asing.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.
1. Sosok Taipan Gang Ye, Bos Garena dan Shopee yang Diduga Berikan Fasilitas Jet Pribadi ke Kaesang-Erina
Taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited, Gang Ye diduga sebagai sosok yang memberikan fasilitas jet pribadi untuk anak dan menantu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. SEA Limited adalah perusahaan asal Singapura yang menaungi raksasa e-commerce Shopee dan Garena, unit bisnis yang memproduksi game populer Free Fire.
Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.
Sementara karyawan Shopee lainnya, yang keberatan namanya disebutkan, mengakui bahwa dalam tiga tahun belakang SEA Group cukup dekat dengan keluarga Solo. Terlebih Shopee kini memiliki dua kantor di Solo, yakni di Solo Paragon Mall dan Solo Technopark. Isu jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina, kata narasumber ini, juga menjadi pembicaraan di antara karyawan.
Simak lebih jauh tentang profil bos Garena dan Shopee, Gang Ye, di sini.
<!--more-->
2. Di Tengah Ancaman Cacar Monyet, Jokowi Minta Protokol Kesehatan Diperhatikan dalam Forum Indonesia-Afrika di Bali
Meningkatnya ancaman penyebaran penyakit cacar monyet atau Mpox, tidak akan mengubah rencana pemerintah menggelar pertemuan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 di Nusa Dua, Bali. pada 1–3 September 2024.
Presiden Jokowi hanya minta protokol kesehatan dan pengamanan ditingkatkan selama pelaksanaan pertemuan itu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Pahala N. Mansury usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, membahas penanganan cacar monyet (Mpox) dan persiapan IAF di Bali.
Pahala mengatakan Presiden Jokowi meminta pelaksanaan IAF di Bali dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari kedatangan para peserta hingga penerapan protokol kesehatan.
Simak lebih jauh tentang protokol kesehatan di tengah ancaman cacar monyet di sini.
3. Bahlil akan Batasi Pembelian BBM Subsidi mulai 1 Oktober
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Ia mengkonfirmasi adanya rencana pembatasan mulai 1 Oktober 2024.
"Memang ada rencana begitu," kata Bahlil ketika ditemui wartawan usai rapat kerja bersama Komisi VII di Gedung DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024.
Menurut Bahlil, pembatasan BBM subsidi itu akan diterapkan setelah aturan diterbitkan. Adapun rencananya, aturan itu berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM, bukan dalam revisi Perpres 191 Tahun 2024 yang hingga kini belum terselesaikan.
Simak lebih jauh tentang rencana Bahlil membatasi pembelian BBM subsidi di sini.
<!--more-->
4. Basuki Sebut IKN Merugi jika Tak Pindah ke IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Ibu Kota Nusantara atau IKN lebih baik ketimbang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu juga mengatakan IKN merupakan kota mewah.
"ASN (aparatur sipil negara) kalau tidak mau pindah ke IKN, rugi," tutur Basuki dalam acara ASN Talent Fest 2024 & Anugerah ASN 2023,Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Kementerian PANRB. "Di Jakarta, di Jabodetabek, hidup akan lebih susah."
Pasalnya, kata dia, waktu yang dihabiskan ASN untuk bekerja di Jabodetabek lebih panjang ketimbang IKN. Sebagai gambaran, pekerja berangkat kerja di Jabodetabek umumnya dimulai pukul 06.00 pagi. Namun, pulangnya bisa pukul 09.00 malam.
Simak lebih jauh tentang untung rugi ASN pindah ke IKN di sini.
5. Dulu Jokowi Kritik E-commerce Asing, Kini Kaesang Diduga Dapat Fasilitas Jet Pribadi Bos Shopee
Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono belakangan ini menjadi sorotan publik usai diduga menumpangi jet pribadi yang ditengarai dimiliki oleh salah satu petinggi SEA Limited, perusahaan yang menaungi e-commerce Shopee dan Garena. Isu ini tidak hanya melibatkan pasangan tersebut, tetapi juga menyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena diduga memiliki keterkaitan dengan platform e-commerce tersebut.
Diketahui, pada awal 2021, Jokowi secara terang-terangan pernah mengkritik e-commerce asing yang mendominasi pasar Indonesia dengan menjual barang-barang impor murah. Bahkan ia menyerukan ajakan kepada masyarakat untuk benci produk asing.
"Ajakan untuk cinta produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta tapi juga benci. Cinta barang produk kita. Benci barang luar negeri," ujar Jokowi dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 4 Maret 2021.
Simak lebih jauh tentang kritik Jokowi ke e-commerce asing di sini.
Di Tengah Ancaman Cacar Monyet, Jokowi Minta Protokol Kesehatan Diperhatikan dalam Forum Indonesia-Afrika di Bali
Wabah cacar monyet tidak akan mengubah rencana pemerintah menggelar pertemuan Forum Indonesia-Afrika di Nusa Dua, Bali. pada 1-3 September 2024. [619] url asal
#cacar-monyet #afrika #forum-indonesia-afrika #jokowi
(Bisnis Tempo) 27/08/24 17:25
v/14774354/
TEMPO.CO, Jakarta - Meningkatnya ancaman penyebaran penyakit cacar monyet atau Mpox, tidak akan mengubah rencana pemerintah menggelar pertemuan Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 di Nusa Dua, Bali. pada 1–3 September 2024.
Presiden Jokowi hanya minta protokol kesehatan dan pengamanan ditingkatkan selama pelaksanaan pertemuan itu, kataWakil Menteri Luar Negeri Pahala N. Mansury usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024, membahas penanganan cacar monyet (Mpox) dan persiapan IAF di Bali.
Pahala mengatakan Presiden Jokowi meminta pelaksanaan IAF di Bali dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari kedatangan para peserta hingga penerapan protokol kesehatan.
"Pesan Bapak Presiden juga bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga di pintu-pintu dan juga di titik-titik masuk ke Bali dan juga Jakarta," ucap Pahala memberi keterangan pers usai ratas tersebut.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan lalu menyatakan wabah Mpox di Benua Afrika sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.
"Untuk bisa dipastikan bahwa protokol kesehatan memang juga bisa dijaga dengan sebaik-baiknya dan hal-hal ini, selain juga dari sisi pengamanan, mengingat cukup banyak kepala negara yang hadir dalam forum tersebut. Ini tentunya juga menjadi perhatian bersama," kata Pahala.
Forum Indonesia-Afrika ke-2 akan dilaksanakan bersamaan dengan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP).
Pahala mengatakan telah mendapat konfirmasi kehadiran sebanyak 855 peserta untuk mengikuti IAF tersebut.
"Terkait dengan kehadiran sudah kita dapatkan konfirmasi kehadiran dari kurang lebih 855 peserta dari berbagai negara dan juga bersamaan IAF akan diselenggarakan Multi-Stakeholder Partnerships Forum yang merupakan kerja sama antara Kemenlu dengan Bappenas, juga diperkirakan kurang lebih 1.500 peserta delegasi dari berbagai negara, bukan hanya dari negara-negara Afrika, tetapi juga dari negara-negaraglobal southlainnya," katanya.
Pertemuan dihadiri enam kepala negara yang sudah mengonfirmasi, yaitu dari Zimbabwe, Rwanda, Ghana, Liberia, Eswatini, dan Zanzibar mewakili Tanzania.
Indonesia berencana mengangkat empat isu prioritas yang dibahas dalam IAF Ke-2, yang berfokus pada sektor ekonomi dengan target kesepakatan bisnis hingga 3,5 miliar dolar AS (sekitar Rp54,69 triliun).
"Kerja sama swasta dan BUMN antara Indonesia dan Afrika targetnya adalah 3,5 miliar dolar AS. Hingga saat ini sudah mendekati 3 miliar," kata Pahala.
Target kesepakatan bisnis itu diharapkan bisa dicapai melalui empat isu prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan ketahanan mineral kritis.
Apa Itu Forum Indonesia Afrika
Forum Indonesia Afrika (IAF) adalah kerja sama dalam bisan ekonomi dan pembangunan antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Pertemuan pertama IAF I digelar di Bali pada 10-11 April 2018. Dalam forum yang diikuti lebih dari 500 partisipan dari 53 negara di Afrika ini, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bisnis senilai 586.56 juta dolar AS. Selain itu, diumumkan juga business announcement senilai 1,3 miliar dolar AS, demikian dikutip dari laman Kemenlu.
Wamenlu RI, Pahala Nugraha Mansury dalam pertemuan dengan Duta Besar, perwakilan K/L, dan Pimpinan BUMN dalam acara bertajuk Afternoon Gathering and Information Session the 2nd Indonesia-Africa Forum dan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP) pada 28 Juni 2024, mengatakan, pentingnya semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) dalam menjawab berbagai tantangan global seperti konflik, penurunan ekonomi, hingga perubahan iklim.
Menurut dia, semangat KAA ini jugalah yang memandu hubungan Indonesia dengan Afrika dalam kerja sama mencapai visi yang dimiliki keduanya, Visi Indonesia Emas 2045 dan Africa's Agenda 2063. Kedua entitas memiliki potensi kerja sama yang luar biasa, dengan GDP gabungan sebesar 4,4 triliun dolar AS dan populasi sebanyak 1,7 milyar orang.
Lebih lanjut Wamenlu memaparkan rencana pelaksanaan IAF ke-2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-3 September 2024 di Hotel Mulia, Bali dengan tema Bandung Spirit for Africa's Agenda 2063 yang akan berfokus pada isu terkait transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.
Daftar Formasi CPNS Kemenko Polhukam 2024 untuk Lulusan D3 dan S1
Kemenko Polhukam membutuhkan 80 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Berikut daftar formasi lengkap CPNS yang dibutuhkan. [1,085] url asal
#cpns #seleksi-cpns #kemenko-polhukam #asn
(Bisnis Tempo) 27/08/24 17:08
v/14789659/
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membutuhkan 80 calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Formasi CPNS tersebut disediakan untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana (S1), dan beberapa profesi tenaga kesehatan.
Daftar Formasi CPNS Kemenkopolhukam 2024
Mengutip Surat Pengumuman Kemenkopolhukam Nomor: 1/ASN-CPNS/Polhukam/8/2024 tentang Pengadaan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2024, berikut daftar nama jabatan, jenis formasi, unit penempatan, dan kualifikasi pendidikan CPNS Kemenkopolhukam 2024:
1. Apoteker Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.
- Kualifikasi pendidikan: Profesi Apoteker.
2. Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.
- Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter.
3. Perekam Medis Terampil
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Umum Klinik Pratama.
- Kualifikasi pendidikan: D3 Ilmu Rekam Medis, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medik dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medis dan Informatika Kesehatan, D3 Perekam Medis Informasi Kesehatan, D3 Perekam Medis Informatika Kesehatan, atau D3 Rekam Medis.
4. Analis Anggaran Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Formasi penyandang disabilitas: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sekretaris Menkopolhukam (Sesmenkopolhukam)-Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum, S1 Administrasi Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Ilmu Politik.
5. Analis Hukum Ahli Pertama
- Formasi umum: 8.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.
6. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 7.
- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
7. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 8.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
8. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 7.
- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
9. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 7.
- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
10. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 8.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
11. Analis Kebijakan Ahli Pertama
- Formasi umum: 7.
- Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen, S1 Hukum, atau S1 Ilmu Pemerintahan.
12. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen.
13. Arsiparis Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen atau S1 Ilmu Komunikasi.
14. Arsiparis Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen atau S1 Ilmu Komunikasi.
15. Arsiparis Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Protokol dan Pengamanan Program.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, atau S1 Manajemen.
16. Arsiparis Terampil
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Bagian Administrasi-Subbagian Dukungan Administrasi.
- Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Manajemen.
17. Arsiparis Terampil
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum, Administrasi, dan Tata Usaha.
- Kualifikasi pendidikan: D3 Kearsipan.
18. Auditor Ahli Pertama
- Formasi umum: 5.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Inspektorat.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi atau S1 Manajemen.
19. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
- Formasi umum: 3.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum Bagian Pengadaan dan Rumah tangga.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, atau S1 Manajemen.
20. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
21. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
22. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
23. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
24. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
25. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
26. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur-Sekretariat Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur-Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
27. Perencana Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, atau S1 Administrasi Bisnis.
28. Pranata Komputer Ahli Pertama
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Komputer, atau S1 Sistem dan Teknologi Informasi.
29. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
- Formasi umum: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Umum.
- Kualifikasi pendidikan: D3 Sistem Informasi, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Personalia, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, D3 Teknologi Informasi, atau D3 Teknologi Komputer.
30. Pustakawan Ahli Pertama
- Formasi penyandang disabilitas: 1.
- Unit penempatan: Kemenkopolhukam-Sesmenkopolhukam-Biro Perencanaan dan Organisasi.
- Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi.
Bahlil soal Kuota BBM Subsidi di 2025 Dikurangi jadi 19,41 Juta Kiloliter: Supaya Dana Dipakai untuk Hal-hal Prioritas
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pengguna mobil mewah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. [220] url asal
#bahlil #bbm-subsidi #esdm #golkar
(Bisnis Tempo) 27/08/24 16:45
v/14774359/
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi untuk 2025. Sebelumnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, pemerintah menetapkan kuota BBM subsidi sebanyak 19,58 juta kiloliter.
Namun untuk tahun depan, kuota yang ditetapkan hanya 19,41 juta kiloliter. Adapun BBM bersubsidi yang dimaksud merupakan BBM jenis solar dan minyak tanah.
"Penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi pada 2025 agar lebih tepat sasaran," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024.
Ia mengatakan, penyaluran subsidi tepat sasaran mampu menurunkan kuota penyaluran. Dengan begitu, terjadi penghematan uang negara. "Supaya dana bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," kata Bahlil, saat ditemui usai rapat.
Ketua Umum Partai Golkar itu lalu menjelaskan, masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, ia meminta pengguna mobil mewah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.
"Kalau kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia?" ucap Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil berujar, kriteria penerima BBM subsidi tepat sasaran masih dibahas. Ia mengaku belum bisa mendetailkan rencana teknisnya. Ia hanya mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi tepat sasaran akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
"Begitu aturan, Permen keluar, ada waktu sosialisasi," ujar Bahlil. "Waktu sosialisasi ini yang lagi dibahas."
Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pengamat: Dampaknya Tidak Signifikan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju perpanjangan insentif PPN perumahan. Pengamat menilai dampaknya tidak signifikan meningkatkan daya beli. [292] url asal
#jokowi #joko-widodo #insentif #ppn #perumahan #airlangga-hartarto
(Bisnis Tempo) 27/08/24 16:43
v/14774388/
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024.
Bekas Pemimpin Partai Golkar itu mengatakan rencana tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “PMK (peraturan menteri keuangannya)-nya sedang disiapkan Menkeu,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 27 Juli 2024.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan tujuan kebijakan ini adalah mendorong daya beli. Selain itu pemerintah juga menambah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari mulanya 166 ribu unit rumah menjadi 200 hingga akhir tahun.
“PPN DTP ini sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ke ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP, dan memperpanjang lagi PPN DTP properti,” ujarnya.
Pengamat perumahan dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengatakan dari datanya PPN DTP saat ini tidak terlalu signifikan dampaknya bagi daya beli. “Bagi pengembang relatif tidak berpengaruh pada profit namun penjualan bisa diharapkan meningkat dan konsumen akan terbantu,” ujarnya lewat pesan singkat, 27 Agustus 2024.
Ali mengatakan saat ini sektor properti dan perumahan memang sedang sulit, karena daya beli masyarakat yang memang sedang menurun selain itu, menurut dia saat ini perbankan juga makin ketat dalam pemberian kredit perumahan rakyat atau KPR
Adapun dukungan insentif PPN DTP untuk sektor properti mulai bergulir sejak Maret sampai Desember 2021. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2024, PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Pada semester 2 2024, PPN disebut ditanggung sebesar 50 persen, namun saat ini dikembalikan menjadi 100 persen.
Ada dua syarat untuk dapat insentif ini yakni bagi rumah dengan harga di bawah Rp 5 miliar, dan rumah tapak atau rumah susun baru siap huni.
Perumdam TKR Studi Tiru Pengolahan Air Terbaik di Singapura
Kunjungan Perumdam TKR ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura itu sebagai studi tiru terkait non-revenue water (NRW), desalinasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan air lainnya. [174] url asal
#perusahaan-air-minum #perumdam-tkr #singapura #desalinasi #info-tempo
(Bisnis Tempo) 27/08/24 15:50
v/14774390/
INFO BISNIS - Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR), Sofyan Sapar, didampingi Direktur Teknik Perumdam TKR, Yadi Treviyadi beserta jajaran manajemen melakukan kunjungan ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Sofyan Sapar mengatakan, kehadiran Perumdam TKR ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura itu sebagai studi tiru terkait non-revenue water (NRW), desalinasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan air lainnya.
Menurut Sofyan, meskipun tingkat kehilangan air Perumdam TKR masih merupakan yang terbaik di tingkat nasional dengan persentase 15 persen, namun dalam upaya mempertahankan dan menurunkan tingkat NRW, Perumdam TKR tetap melakukan usaha terbaik ke Singapura.
Saat ini, Keppel Marina East Desalination Plant memiliki sistem desalinasi dan pengolahan terbaik yang menjadikan Singapura sebagai negara dengan pengolahan air terbaik di dunia.
Lebih lanjut Sofyan Sapar menyatakan, sebagai negara dengan sistem pengolahan terbaik, Singapura menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan contoh. "Perusahaan air minum di Indonesia, isu utama masih tentang NRW dan billing system. Saat ini, untuk kedua hal tersebut, Singapura merupakan yang terbaik untuk dijadikan contoh," kata dia. (*)
Perumdam TKR Studi Banding Pengolahan Air Terbaik di Singapura
Kunjungan Perumdam TKR ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura itu sebagai studi banding terkait non-revenue water (NRW), desalinasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan air lainnya. [174] url asal
#perusahaan-air-minum #perumdam-tkr #singapura #desalinasi #info-tempo
(Bisnis Tempo) 27/08/24 15:50
v/14801563/
INFO BISNIS - Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR), Sofyan Sapar, didampingi Direktur Teknik Perumdam TKR, Yadi Treviyadi beserta jajaran manajemen melakukan kunjungan ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura pada Jumat, 23 Agustus 2024.
Sofyan Sapar mengatakan, kehadiran Perumdam TKR ke Keppel Marina East Desalination Plant, Singapura itu sebagai studi banding terkait non-revenue water (NRW), desalinasi dan pemanfaatan teknologi pengolahan air lainnya.
Menurut Sofyan, meskipun tingkat kehilangan air Perumdam TKR masih merupakan yang terbaik di tingkat nasional dengan persentase 15 persen, namun dalam upaya mempertahankan dan menurunkan tingkat NRW, Perumdam TKR tetap melakukan usaha terbaik ke Singapura.
Saat ini, Keppel Marina East Desalination Plant memiliki sistem desalinasi dan pengolahan terbaik yang menjadikan Singapura sebagai negara dengan pengolahan air terbaik di dunia.
Lebih lanjut Sofyan Sapar menyatakan, sebagai negara dengan sistem pengolahan terbaik, Singapura menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan contoh. "Perusahaan air minum di Indonesia, isu utama masih tentang NRW dan billing system. Saat ini, untuk kedua hal tersebut, Singapura merupakan yang terbaik untuk dijadikan contoh," kata dia. (*)
BPKN Sebut Vonis 2 Perusahaan Farmasi di Kasus Gagal Ginjal Akut Tak Adil: Harus Ada Ganti Rugi Immaterial
Vonis ganti rugi Rp 60 juta terhadap PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical dalam kasus gagal ginjal akut dinilai tak adil. Kenapa? [379] url asal
#gagal-ginjal #gagal-ginjal-akut #ganti-rugi #obat-sirop #bpkn
(Bisnis Tempo) 27/08/24 15:31
v/14801582/
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menanggapi putusan Putusan Pengadilan (PN) Jakarta Pusat yang memvonis PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical bersalah dalam kasus obat sirop yang mengakibatkan lebih dari 200 anak meninggal dunia karena gagal ginjal akut progresif afitikal (GGAPA) pada 2022 lalu. Masing-masing perusahaan itu wajib membayar ganti rugi hingga Rp 60 juta kepada keluarga korban obat sirup itu.
Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, putusan itu tidak mencerminkan sekaligus mencedarai asas kemanusiaan. Sebab, menurut dia, tindakan menghilangkan nyawa baik sengaja atau tidak sengaja adalah pelanggaran berat. Bahkan, dia menyebut kasus ini sebagai tragedi kemanusiaan. “Putusan tersebut kami anggap tidak adil,” kata Mufti saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.
Ganti rugi yang wajib diberikan perusahaan, menurut Mufti, belum memadai. Tak hanya material, dia menilai perusahaan harus memberikan ganti rugi immaterial. Dia mencontohkan, ganti rugi itu misalnya jaminan bagi orang tua yang tidak bekerja karena harus mendampingi anaknya, biaya diluar rumah sakit, hingga risiko psikis akibat anak meninggal dunia.
Mufti membandingkan dengan ganti rugi maskapai penerbangan kepada korban kecelakaan. Dalam kasus kecelakaan pesawat, semua kebutuhan dipenuhi perusahaan termasuk penggantian kehilangan penghasilan orang tua sampai pemakaman. “Kami mendorong konsumen atau pihak korban untuk melakukan banding,” kata Mufti.
Selain itu, Mufti mengatakan perusagaan wajib mengacu pada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Hal ini bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. “Para pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi konsumen agar terhindar dari potensi bahaya atau kerugian,” kata dia.
Sebagai rinciannya, PN Jakarta Pusat memerintahkan PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 50 juta kepada keluarga dari anak yang meninggal dunia. Ada 24 nama orang tua korban yang tercatat sebagai penggugat dalam putusan itu.
Sedangkan ganti rugi sebesar Rp 60 juta wajib dibayarkan kedua perusahaan itu untuk anak yang telah sembuh atau menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi medis akibat gagal ginjal akut.
Ganti rugi kepada keluarga korban harus dibayar kedua perusahaan itu dengan seketika dan sekaligus. Jika perlu, pembayaran dilakukan secara natura atau dalam bentuk barang atau dibagi dengan uang dari hasil penjualan barang tersebut.
Selain itu, PT Afi Farma dan CV Samudera Chemical harus membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.210.000.
Sri Mulyani Siapkan Pajak Karbon, Menperin: Jangan Sampai Rugikan Sektor Industri
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita ingin pajak karbon yang sedang disiapkan Menkeu Sri Mulyani tak merugikan sektor industri. [301] url asal
#sri-mulyani #pajak-karbon #carbon-tax #kemenkeu #menperin #agus-gumiwang
(Bisnis Tempo) 27/08/24 15:30
v/14774392/
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin mengenakan pajak karbon (carbon tax). Tanggapan ini dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno tentang kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah itu.
“Carbon tax itu sesuatu yang sudah given (terberi), tapi dari Kemenperin tugas kami adalah carbon tax jangan sampai merugikan sektor industri,” kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024, yang dipantau Tempo secara daring.
Agus menjelaskan, pajak karbon pasti akan berkaitan dengan produk-produk hijau dan jehak karbon. Namun fokus dia adalah menjaga daya saing industru tidak boleh terlalu cepat terganggu. “Saya pakai istilah terlalu cepat ya,” kata Agus.
Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan regulasi pajak karbon sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif. "Persiapan mengenai, kesiapan dari sisi perekonomian dan industrinya," ujarnya.
Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan. "Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.
Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.
Airlangga Kumpulkan Lima Mantan Menko Perekonomian, Bahas Strategi Peningkatan Kelas Menengah RI
Lima bekas Menko Perekonomian memenuhi undangan dialog dengan Airlangga Hartarto di kantornya. Bahas peningkatan kelas menengah RI [303] url asal
#kelas-menengah #airlangga-hartarto #menko-perekonomian
(Bisnis Tempo) 27/08/24 15:27
v/14774363/
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah mantan menko perekonomian serta pejabat lain di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2024. Pertemuan itu bermaksud untuk membahas tentang potensi kelas menengah RI.
Tampak lima bekas Menko yang hadir seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko periode 2021-2004; Aburizal Bakrie periode 2004-2005; Sri Mulyani, Plt menko periode Mei-Agustus 2008; Chairul Tanjung periode Mei-Oktober 2014; dan Darmin Nasution periode 2014-2019. Tampak hadir pula plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani.
Selepas dialog yang digelar tertutup mereka menemui wartawan. Airlangga memaparkan kelas menengah penting dibahas karena sebagai motor penggerak perekonomian. Namun angkanya menurun sejak covid 19. “Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, ini sebagai scaring effect, di mana ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya,” kata Airlangga, selepas diskusi Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2024.
Poin pembahasan dalam pertemuan itu salah satunya terkait pola konsumsi. Hasil kajian menunjukkan pengeluaran terbesar berasal dari segi sektor makanan, diikuti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa. Selanjutnya, perumahan menjadi prioritas kedua terbesar, sehingga sektor perumahan ini juga penting bagi kelas menengah.
Pemeirntah menurut Airlangga sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya lewat beberapa program seperti perlinsos, insentif pajak, Prakerja hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terkait insentif pajak, Airlangga melanjutkan telah ditetapkan insentif pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024, setelah sebelumnya 50 persen. Menurut Airlangga hal ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. “Di mana PMK (peraturan menteri keuangannya)-nya sedang disiapkan Menkeu,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari semula 166 ribu unit jadi 200 ribu unit. Dengan dua kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kemampuan kelas menengah dan sektor konsumsi.
Sri Mulyani Sebut Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Akan Sasar 4 Kelompok Ini
Sri Mulyani memastikan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada 2025. Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu tak hanya menyasar anak sekolah. [436] url asal
#sri-mulyani #makan-bergizi-gratis #prabowo #stunting #jokowi
(Bisnis Tempo) 27/08/24 14:56
v/14774356/
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan pada 2025. Program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disebut tak hanya menyasar anak sekolah, tapi tiga kelompok lainnya yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam Rapat Paripurna bersama DPR, Sri Mulyani mengaku pemerintah sependapat dengan usulan anggota dewan agar program ini menyasar kelompok tersebut. “Pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi mengenai program makan bergizi gratis yang juga harus menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita,” kata Sri Mulyani dalam rapat itu di kompleks Parlemen, pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Sri Mulyani mengatakan dari program makan bergizi gratis ini diharapkan akan meningkatkan kecukupan gizi, mencerdaskan anak, dan mencegah stunting. Dia menyebut upaya pemerintah yang telah menurunkan prevalensi stunting pada periode 2013 hingga 2023 dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen harus didukung dengan program ini.
“Penajaman intervensi stunting yang berbasis kewilayahan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus pada aspek pencegahan, yaitu intervensi pada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, buka suara ihwal masuknya program makan bergizi gratis ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menurutnya, program itu itu memang sudah disinkronisasi saat penyusunan APBN.
"Kita sama-sama tahu bahwa dalam APBN 2025, makan bergizi gratis masuk dalam program pemerintah yang akan dilaksanakan pada 2025," ujar Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Masuknya program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 disampaikan Presiden Jokowi dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus kemarin. Jokowi tidak menyebut perencanaan itu secara spesifik.
Jokowi mengatakan program makan bergizi gratis termasuk dalam strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, serta pemerataan antardaerah.
"Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah," kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung Parlemen Senayan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Program tersebut juga diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.
Meski tidak terang-terangan membeberkan rinciannya, ayah wakil presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka ini memberi sinyal program makan bergizi gratis akan masuk dalam anggaran pendidikan.
"Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun. Dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan," ujar Jokowi kala itu.
Selain untuk program peningkatan gizi anak sekolah, Jokowi menuturkan, anggaran pendidikan dialokasikan untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.