TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 kreditur luar negeri yang menagih utang Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie akhirnya menyetujui proposal perdamaian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sempat terancam pailit, Bakrie mengajukan proposal perdamaian dengan mekanisme bayar utang dalam tiga tahap.

"100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne). PKPU terhadap empat perusahaan itu sebelumnya telah diperpanjang dari 20 September hingga 4 November 2024.

Bakrie akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Dari jumlah itu, VIVA akan membayar Rp 317 miliar secara tunai pada termin pertama dalam waktu 1x24 jam usai voting para kreditur dibacakan.

“Akhirnya ketemu formulanya,” kata kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan saat ditemui usai sidang pada Senin, 4 November 2024.

Marx mengatakan proposal itu telah diajukan sekaligus direvisi beberapa kali oleh VIVA. Meski demikian, dia tetap menghargai semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam perkara ini.

Dalam tahap kedua, VIVA akan membayar secara tunai sebesar 5 persen dari utang pokok. Pembayaran ini akan berlangsung pada atau sebelum 90 hari sejak proposal perdamaian ini diterima. Sementara itu, sisa 85 persen utang VIVA ke para kreditur akan tetap sesuai dengan perjanjian awal pinjaman, yaitu Senior Facility Agreement dan Junior Facility Agreement.

Kemudian, Bakrie juga akan mengkonversi sisa utang menjadi obligasi tanpa kupon yang diterbitkan oleh MDIA atau VIVA. Dalam proses ini, VIVA nantinya akan melepas saham MDIA sebanyak 50 persen setelah pembayaran tunai pertama berlangsung. Kemudian, saham MDIA juga akan dilepas 25 persen setelah pembayaran tunai kedua dan 25 saham MDIA untuk menutup penyelesaian seluruh utang.

Selanjutnya: Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir,,,,

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Berikut Ini Upaya VIVA Membayar Utang selama Proses PKPU.

1. Temui Kreditur di Singapura

Memanfaatkan waktu hingga 4 November mendatang, seorang pengusaha mengungkapkan, manajemen VIVA menempuh berbagai upaya, dari mencari pendanaan ke luar negeri hingga menemui kreditor untuk bernegosiasi. Dalam laporan Majalah Tempo dijelaskan VIVA antara lain bertemu dengan pengurus Arkkan Opportunities Fund di Singapura. Keluarga Bakrie mengutus Nalinkant Rathod, anggota Dewan Penasihat Internasional Bakrie Global. Pria berkebangsaan India itu adalah Chief Executive Officer Bumi Plc di London. Ia juga Presiden Komisaris PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, perusahaan tambang batu bara terbesar milik keluarga Bakrie. Rathod juga mengemban jabatan komisaris di beberapa perusahaan Grup Bakrie.

Materi pembahasan antara lain upaya meminta diskon atau haircut atas pembayaran utang. Bakrie juga mengajukan permohonan pembayaran bagian pokok utang saja, tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Total tagihan utang sindikasi US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun. Adapun pokok utangnya US$ 239 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Bakrie meminta bisa membayar 30 persen dari pokok utang dengan periode pembayaran hingga 30 tahun.

Kuasa hukum 12 kreditur, Marx Adriyan, pun tak menampik kabar tersebut. Ia mendapat informasi bahwa salah satu kliennya bertemu dan bernegosiasi dengan utusan Bakrie. Namun tak ada angka yang disepakati. “Tidak ketemu (kesepakatan),” tuturnya.

Dua pekan sebelumnya, Neil menjelaskan upaya perusahaan yang secara intensif akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Perusahaan akan mencari jalan keluar atas PKPU ini untuk kepentingan para pemangku kepentingan, seperti kreditur, supplier, dan distributor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024. Neil berharap rencana perdamaian yang diusulkan dapat mengakomodasi semua kepentingan. VIVA optimistis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian bagi para kreditur.

2. VIVA Gugat Balik 12 Kreditur atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditur asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditur dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

VIVA menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengeksekusi gadai saham MDIA. VIVA menyatakan saham Intermedia Capital atas nama Visi Media Asia yang semula dititipkan di kustodian Bank Negara Indonesia telah berubah kepemilikan menjadi atas nama UOB Kay Hian Hong Kong.

Selanjutnya: Karena itu, VIVA selaku debitur menolak tagihan 12 kreditur....

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

Karena itu, VIVA selaku debitur menolak tagihan 12 kreditur asing. Akibatnya, tim pengurus PKPU mengeluarkan 12 kreditur asing dari daftar piutang tetap, yang berarti tidak mengakui tagihan dan tidak memberi hak voting.

MDIA memang pernah mengungkapkan rencana penerbitan saham baru. Dalam keterbukaan informasi, 7 November 2022, manajemen MDIA mengatakan rencana penerbitan saham baru akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dana diperlukan untuk membayar sebagian kecil utang anak perusahaan, PT Cakrawala Andalas Televisi, yang mencapai Rp 960 miliar. Perseroan menargetkan raihan dana Rp 200 miliar dari mekanisme tersebut.

Saat itu Sekretaris Perusahaan MDIA David Ticyno Pardede mengatakan perseroan sebagai entitas induk memiliki 99,99 persen saham Cakrawala Andalas Televisi (CAT). MDIA, yang juga bertindak sebagai penjamin atas utang berdasarkan senior facility agreement, menilai perlu melakukan langkah strategis guna memastikan CAT membayar utang. "Sehingga CAT dapat berfokus mengembangkan kegiatan usahanya," ujar David dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia.

Namun Marx Andryan punya cara lain. Kuasa hukum 12 kreditur asing ini melayangkan sejumlah bukti yang menunjukkan tidak ada eksekusi atas gadai saham. Misalnya bukti kepemilikan saham perusahaan yang tercatat pada dokumen akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan susunan kepemilikan saham tidak berubah. Bukti lain, penjelasan dari UOB Kay Hian Hong Kong sebagai kustodian baru yang menggantikan BNI bahwa tidak ada perubahan manfaat atas saham MDIA yang disimpan di rekening penitipan.

Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan pada 22 Juli 2024 yang menyatakan pengadilan mengakui semua tagihan Arkkan Opportunities Fund beserta kreditur lain sekaligus memberi hak suara untuk voting dalam perkara ini. Tapi, tiga hari setelah penetapan hakim pengawas, VIVA tiba-tiba mengajukan permintaan banding ke majelis hakim. Padahal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan putusan atau penetapan hakim pengawas bersifat final dan mengikat. Permohonan banding tersebut ditolak melalui putusan majelis hakim pada 20 Agustus 2024.

3. VIVA Ajukan Kasasi ke MA

VIVA selaku debitor juga mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 27 Agustus 2024. Para kreditor kemudian membalas dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku lembaga peradilan kepanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi semua pengadilan negeri di Jakarta.

Empat hari kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengaudit semua pejabat pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sejak saat itu, proses PKPU VIVA berada dalam pemantauan ketat hakim pengawas. Tapi perjalanan kasus ini belum selesai karena ada perpanjangan masa PKPU yang masih berlangsung hingga majelis hakim bersidang pada 4 November 2024.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Persetujuan Impor (PI) terhadap gula sejumlah 1,69 juta ton yang dikeluarkan Menteri Perdagangan sepanjang 2015 hingga semester I 2017 tak melalui rapat koordinasi. Persetujuan Impor gula tersebut tercatat dikeluarkan pada tiga masa Menteri Perdagangan era pemerintahan Joko Widodo, yakni Rachmat Gobel, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

Temuan ini merupakan salah satu butir penyimpangan bidang tertentu yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) era Jokowi. Laporan ini telah disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017. "Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan tata niaga impor menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis BPK dalam dokumen itu.

Impor gula sejumlah 1,69 juta ton bukan satu-satunya penerbitan PI yang bermasalah. Dalam laporan itu, BPK menemukan penerbitan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton juga tak didukung data analisis kebutuhan.

Di komoditas lain juga terjadi indikasi pelanggaran. BPK mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan).

Tak hanya penerbitan PI yang bermasalah, BPK menemukan jumlah alokasi impor untuk sejumlah komoditas sepanjang 2015 hingga semester I 2017 yang ditetapkan dalam PI tak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri. Komoditas itu yakni gula kristal putih (GKP), beras, sapi, dan daging sapi.

Kejaksaan Agung baru-baru ini menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Penetapannya sebagai tersangka menimbulkan syak wasangka sejumlah kalangan karena ia bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor gula dalam jumlah besar.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua kasus yang memang berpotensi merugikan negara. Langkah ini, menurut dia, perlu diambil untuk menghindari syak wasangka lembaga itu hanya menargetkan orang-orang tertentu. “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih,” ucap Khudori kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar Affandi tengah menjadi sorotan publik. Dia disebut mengenakan jam tangan mewah yang harganya hampir Rp 1 miliar.

Informasi itu pertama kali muncul saat Qohar memberikan pernyataan dalam konferensi pers untuk dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tannur di Gedung Kejagung, Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2024 lalu. Ia disebut mengenakan jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore Rubens Barrichello. Mengacu pada lamanWatch Centre,hargajam tangan mewah buatan Swiss tersebut mencapai 54.500 euro atau sekitar Rp 931 juta (kurs Rp 17.088).

Menanggapi kabar yang beredar, Qohar mengatakan jam tangan analog miliknya itu dibeli di pasar dengan harga Rp 4 juta, sebelum menjabat sebagai Dirdik Jampidsus Kejagung. Dia juga mengaku tidak tahu merek jam tangan yang dikenakannya tersebut.

“Ini jam tangan saya, yang saya pakai ini, sudah saya beli sejak lima tahun yang lalu, dan selalu saya pakai, termasuk kawan-kawan (awak pers) selalu meliput konferensi dengan saya, lihat juga, kan? Saya juga bertanya, kenapa baru ditanya sekarang? Kan gitu,” kata Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Minggu, 3 November 2024, seperti dikutip dariAntara. Lantas, berapa harta kekayaan Qohar?

Harta Kekayaan Abdul Qohar

Melansir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Qohar terpantau pertama kali menyampaikan jumlah kekayaannya ketika menjabat sebagai Kepala Sub-seksi Penuntutan dan Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Total kekayaannya kala itu sebesar Rp 58.638.080 per 30 Mei 2001.

Kemudian, Qohar kembali menyerahkan LHKPN saat bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Jumlah hartanya saat itu berada di angka Rp 267.305.743 per 27 Februari 2008.

Pada 2016, Qohar diketahui melaporkan jumlah kekayaannya saat berperan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Jawa Tengah. Total hartanya selama menjabat, yaitu sebesar Rp 2.264.737.168 per 1 April 2016.

Selanjutnya, Qohar dimutasi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam jabatan yang sama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Jumlah kekayaannya selama tiga tahun berturut-turut sebesar Rp 2.821.519.304 pada 2018, Rp 3.357.110.956 pada 2019, dan Rp 3.682.198.724 pada 2020.

Pada 2021, Qohar mulai menduduki kursi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan harta Rp 4.528.002.972. Setahun kemudian, dia dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan kekayaan mencapai Rp 5.263.005.080 pada 2022.

Terakhir, LHKPN yang dilaporkan Qohar sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 31 Januari 2024 menunjukkan jumlah harta sebesar Rp 5.604.202.160, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 4.418.000.000.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 314.500.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 5.000.000.

-Surat berharga: -

-Kas dan setara kas: Rp 1.016.702.160.

-Harta lainnya: -

-Utang: Rp 150.000.000.

1. Tanah dan Bangunan

Berikut rincian tanah dan bangunan milik Abdul Qohar:

-Tanah dan bangunan seluas 145/145 meter persegi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dari hibah tanpa akta Rp 210.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 255/150 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 1.100.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 293/293 meter persegi di Malang dari hasil sendiri Rp 860.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 120/70 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 195.000.000.

-Tanah seluas 1.877 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 50.000.000.

-Tanah seluas 2.563 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 53.000.000.

-Tanah seluas 1.575 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 45.000.000.

-Tanah seluas 2.160 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 55.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 200/300 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 1.200.000.000.

-Tanah dan bangunan seluas 117/117 meter persegi di Lamongan dari hasil sendiri Rp 650.000.000.

2. Alat Transportasi

Sementara kendaraan milik Abdul Qohar meliputi:

-Mobil Toyota Jeep (2018) dari hasil sendiri Rp 310.000.000.

-Motor Honda (2017) dari hasil sendiri Rp 4.500.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mewajibkan adanya hilirisasi liquefied petroleum gas (LPG) atau gas elpiji. Hilirisasi atau industrialisasi tersebut penting untuk dapat mengurangi angka impor Indonesia terhadap gas elpiji.

“Kalau hilirisasi (gas elpiji) wajib,” kata Bahlil ketika di hadapan para wartawan selepas melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Bahlil menyebut, ke depan pemerintah akan membangun pabrik-pabrik untuk memproduksi LPG secara mandiri. Pembangunan pabrik-pabrik tersebut, kata Bahlil, merupakan wilayah kerja PT Pertamina. Hal ini menurutnya akan segera dibahas dengan Pertamina untuk dapat melakukan percepatan industrialisasi gas elpiji. “Saya akan ngomong sama Pertamina, ada bagian mana yang Pertamina kerjakan, dan ada bagian mana yang swasta kerjakan, supaya kita melakukan percepatan (industrialisasi),” ucapnya.

Indonesia sendiri, menurut Bahlil, memiliki stok cadangan bahan baku yang melimpah. Dirinya mencatat, ada sekitar 1,8 juta propana (C3) dan butana (C4) yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi gas elpiji. Bahlil menyebut pemerintah ingin mengurangi impor dengan fokus menggunakan bahan baku yang ada di dalam negeri. “Kalau bahannya ada di dalam negeri, ya kita optimalkan semua di dalam negeri,” kata mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM tersebut.

Bahlil juga mengatakan, Kementerian ESDM masih terus mengkaji terkait peluang konversi dari gas elpiji menuju dimethyl ether (DME) yang sebelumnya ditargetkan dapat tercapai di tahun 2035. Ia terus mendorong agar produksi DME semakin diperbanyak, bahkan bila memungkinkan juga ikut dihilirisasi. Meskipun menurutnya, hilirisasi DME tidak diwajibkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.

“Saya nggak tahu persisnya. Saya cuma menyiapkan kantornya saja,” kata Erick Thohir saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Erick Thohir mendukung dibentuknya badan baru superholding BUMN bernama Danantara itu. “Kami mendukung hadirnya Danantara. Tinggal bagaimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam supaya sinergitasnya seperti apa, gitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut, saat ini kementeriannya tengah mempersiapkan gedung yang nantinya dipergunakan sebagai kantor Danantara. Gedung tersebut, kata Erick Thohir, merupakan salah satu aset milik PT Bank Mandiri (Persero).

Ketika ditanya mengenai perusahaan BUMN mana saja yang akan tergabung dalam superholding tersebut, Erick Thohir tidak menjawab. Begitu pula ketika ditanya mengenai pembagian tugas antara Kementerian BUMN dan Danantara, Erick Thohir hanya menjawab bahwa nantinya akan dilakukan kajian mengenai hal tersebut.

“Nanti ada kajian kan. Tadi di rapat Komisi VI kita juga bicara mengenai kajian,” ucapnya.

Sebelumnya, melansir dari Antara, Presiden Prabowo Subianto melantik Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2024.

Prabowo membentuk badan baru itu untuk pengelolaan investasi. "Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," ujar Muliaman.

Menurut dia, BP Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Muliaman Hadad mengatakan, BP Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA), namun badan ini memiliki cakupan yang lebih luas karena juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Menurut dia, pemerintah menginginkan pengelolaan investasi yang dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," ujar Muliaman Hadad.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Menurut keterangannya, uji residu pestisida Chlorpyrifos di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry atau GC/MSMS. Hasilnya, diketahui Limit of Detection atau LOD yang terkandung di dalamnya sebanyak 0,02 mikrogram per kilogram (ug/kg) dan Limit of Quantification atau LOQ tercatat sebanyak 0,07 mikrogram per kilogram (ug/kg).

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

“Kemudian, untuk buah-buahan yang bisa dikonsumsi tanpa mengupas disarankan seperti tadi, dari Badan Pangan Nasional, mengarahkan untuk mencuci terlebih dahulu dengan air bersih,” kata dia melanjutkan. Namun, untuk kehati-hatian terhadap residu pestisida tertentu disarankan dilanjutkan dengan pengupasan kulit buah. “Pencucian, pengupasan dapat mengurangi risiko paparan residu cemaran,” ucap Taruna. “Jadi kunci pertama yaitu membersihkan dengan air yang mengalir.”

Sebelumnya, ada temuan residu pestisida di atas batas aman pada anggur shine muscat di Thailand. Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Administration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Adapun, tes cepat (rapid test) yang sebelumnya digelar Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di hampir 100 titik kabupaten/kota memiliki kesimpulan serupa, bahwa anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan sebagian besar yakni 90 persen hasil uji cepat tersebut membuktikan anggur itu negatif residu pestisida. Sedangkan, 10 persen sisanya mengandung residu dalam jumlah aman.

Bapanas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan praktik baik atau good practices sebelum mengonsumsi buah anggur. Praktik baik itu di antaranya memilih anggur yang memiliki izin edar dan mencuci anggur dengan air yang bersih sebelum dikonsumsi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan produk impor anggur shine muscat asal Cina yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji residu yang telah dilakukan di beberapa wilayah, khususnya di entry point, menunjukkan jumlah residunya di bawah batas minimum.

Ia menyebutkan dua parameter yang digunakan dalam pengujian dengan lebih dari 100 sampel itu, yakni parameter kualitatif dan kuantitatif. “Secara kualitatif (residunya) ada, namun secara kuantitatif di bawah ambang batas. Berarti ada, tetapi bisa dibersihkan,” tuturnya dalam jumpa pers yang digelar di kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin, 4 November 2024.

Menurut keterangannya, uji residu pestisida Chlorpyrifos di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) BPOM menggunakan metode Gas Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry atau GC/MSMS. Hasilnya, diketahui Limit of Detection atau LOD yang terkandung di dalamnya sebanyak 0,02 mikrogram per kilogram (ug/kg) dan Limit of Quantification atau LOQ tercatat sebanyak 0,07 mikrogram per kilogram (ug/kg).

Meski hasil tersebut menunjukkan anggur shine muscat aman dikonsumsi, BPOM mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya. Salah satunya mengenali dan memilih pangan yang aman dan bermutu serta memperhatikan dan menerapkan cara penyimpanan pangan yang dianjurkan Bapanas.

“Kemudian, untuk buah-buahan yang bisa dikonsumsi tanpa mengupas disarankan seperti tadi, dari Badan Pangan Nasional, mengarahkan untuk mencuci terlebih dahulu dengan air bersih,” kata dia melanjutkan. Namun, untuk kehati-hatian terhadap residu pestisida tertentu disarankan dilanjutkan dengan pengupasan kulit buah. “Pencucian, pengupasan dapat mengurangi risiko paparan residu cemaran,” ucap Taruna. “Jadi kunci pertama yaitu membersihkan dengan air yang mengalir.”

Sebelumnya, ada temuan residu pestisida di atas batas aman pada anggur shine muscat di Thailand. Otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan/Food And Drugs Administration (FDA) Thailand belakangan telah mengeluarkan rilis resmi yang menyatakan produk anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Adapun, tes cepat (rapid test) yang sebelumnya digelar Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di hampir 100 titik kabupaten/kota memiliki kesimpulan serupa, bahwa anggur shine muscat aman untuk dikonsumsi.

Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengungkapkan sebagian besar yakni 90 persen hasil uji cepat tersebut membuktikan anggur itu negatif residu pestisida. Sedangkan, 10 persen sisanya mengandung residu dalam jumlah aman.

Bapanas juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan praktik baik atau good practices sebelum mengonsumsi buah anggur. Praktik baik itu di antaranya memilih anggur yang memiliki izin edar dan mencuci anggur dengan air yang bersih sebelum dikonsumsi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex memiliki utang terbesar pada PT Bank Central Asia tbk. Sritex sendiri tercatat berutang pada 27 bank dan tiga multifinance. Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, mengatakan bank akan tetap menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. “BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikirim pada Senin, 4 November 2024.

BCA menurut Hera, terbuka berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Termasuk dengan pihak kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan untuk mencapai solusi atau penyelesaian terbaik bagi debitur dan seluruh kreditur yang ada.

Menyitir laporan keuangan konsolidasian Sritex di semester 1 2024, utang perusahaan legendaris itu kepada BCA mencapai US$ 82,6 juta, atau setara Rp 1,29 triliun (kurs 15.764 per dolar). Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka pendek US$ 11,3 dan jangka panjang US$ 71,3.

Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae, mengatakan hingga September 2024, utang Sritex di 27 bank dan tiga multifinance mencapai Rp 14,64 triliun. Dia mengatakan perbankan sebetulnya sudah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memberikan pembiayaan.

Masalah yang dialami perusahaan tentu sudah diantisipasi oleh bank. Sehingga Ia yakin bank punya mekanisme yang mapan dalam menghadapi situasi seperti ini. “Termasuk masalah kemampuan Sritex untuk membayar dan juga tentu saja memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi,” ujarnya dalam konfrensi pers hasil rapat dewan komisioner yang disiarkan daring di laman Youtube OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Budi Gandasoebrata berharap masyarakat tidak selalu mengasosiasikan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai sesuatu yang negatif. Menurutnya, layanan pinjol atau peer to peer lending hadir untuk memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif.

“Jadi mungkin salah satu yang kami coba sosialisasikan adalah pinjol itu sebenarnya, selama berizin dan diawasi otoritas yang relevan, bukan kegiatan illegal,” kata Budi di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2024.

Budi menegaskan saat ini ada banyak penyedia layanan pinjol yang sudah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengurangi label negatif terhadap pinjol, menurutnya sebutan yang pas untuk layanan keuangan yang bermasalah adalah pinjol ilegal atau fintech ilegal.

Ia menambahkan, industri fintech maupun industri finansial secara konvensional merupakan sektor yang berbasis kepercayaan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai literasi keuangan. “Ujung-ujungnya memang bagaimana kita meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bisa menggunakan solusi keuangan yang memang kebetulan saja media berbeda yaitu media digital,” ujarnya.

Industri fintech saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Sebelumnya, OJK mencatat outstanding P2P lending mencapai Rp74,48 triliun per September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan jumlah itu naik 33,73 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yakni sebensar Rp55,70 triliun.

Selain itu, Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38 persen. Agusman mengatakan rasio TWP90 turun dibandingkan tahun lalu yang angkanya 2,82 persen per September 2023.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor. “OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor, termasuk pengembalian izin usaha,” kata Agusman dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat, 1 November 2024 lalu.