Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kabar rencana investasi perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat di Indonesia membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi global yang semakin ketat. Langkah perusahaan itu menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi kuat untuk menghadapi dominasi produk asing yang selama ini membanjiri pasar Indonesia.

Selama bertahun-tahun, Indonesia sering kali menjadi sasaran produk-produk luar negeri, terutama karena budaya konsumsi masyarakat. Kondisi ini membuat produk-produk asing lebih mudah masuk dan meraup keuntungan besar, tanpa menunjukkan komitmen berarti terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Terkait kehadiran rencana investasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan raksasa asal AS itu, menjadi sinyal positif bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih mandiri dalam menghadapi gelombang persaingan global.

Pemerintah menegaskan kehadirannya untuk menjadi pelindung ekonomi nasional, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumsi tanpa perlindungan.

Menurut beberapa ahli, Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Potensi ini terlihat dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan kekayaan sumber daya manusia (SDM) yang besar. Jika dikelola dengan tepat, SDM ini bisa menjadi aset penting yang mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Ketika pandemi COVID-19 melanda, perekonomian global mengalami guncangan hebat. Banyak industri besar yang kolaps, tetapi sektor UMKM di Indonesia membuktikan daya tahannya yang mengesankan. Meski pertumbuhannya ikut melambat karena pandemi, UMKM di negeri kita mampu bertahan di tengah krisis.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya juang dan daya tahan ekonomi yang tinggi. Budaya adaptif ini bisa menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi nasional ke depan.

Oleh karena itu, langkah pemerintah yang tegas dalam menahan peluncuran iPhone 16 untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap regulasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) patut diapresiasi. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan asing diwajibkan memenuhi syarat TKDN sebesar 40 persen agar produknya dapat dipasarkan di Indonesia.

Kebijakan ini diambil bukan hanya untuk membatasi masuknya produk asing, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dengan memenuhi syarat TKDN, perusahaan dari luar negeri diharapkan bisa memberikan dampak positif pada upaya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Menurut laporan media, perusahaan asal AS itu berencana menginvestasikan hampir Rp158 miliar untuk memproduksi lebih banyak produk di Indonesia, sebagai langkah untuk mencabut larangan penjualan iPhone terbaru di Tanah Air.

Rencananya pabrik itu akan dibangun di Bandung, Jawa Barat, dan akan menjadi pusat produksi dengan kerja sama daftar pemasok lokal.

Fasilitas ini direncanakan untuk memproduksi komponen dan aksesori perangkat yang tentunya dapat memberikan peluang baru bagi industri lokal di wilayah setempat.

Proposal investasinya telah diserahkan kepada Kementerian Perindustrian, yang saat ini sedang mengkaji dan mempertimbangkan kelayakan dan dampaknya.

Meskipun proposal ini belum final dan masih mungkin berubah, pemerintah dapat segera memberikan keputusan yang jelas dalam waktu dekat.

Investasi ini diyakini membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam peningkatan kontribusi pada produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat serta produk domestik bruto (PDB) nasional.

Kehadiran pabrik perangkat teknologi informasi itu nantinya juga dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas SDM lokal, melalui pelatihan dan pengalaman kerja di industri berteknologi tinggi.

Selain itu, investasi semacam ini dapat membantu meningkatkan inovasi lokal dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif di masa depan.

Dukung kedaulatan

Dukungan penuh masyarakat sangat penting dalam setiap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Ini menjadi salah satu langkah kunci agar bangsa Indonesia tidak terus menerus menjadi target pasar dari produk asing.

Masyarakat perlu memahami bahwa mendukung kebijakan ini berarti mendukung kedaulatan ekonomi nasional yang akan memberikan manfaat jangka panjang.

Dukungan ini bisa dimulai dari preferensi masyarakat dalam memilih produk lokal dan mendukung regulasi yang diterapkan oleh pemerintah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan kebijakan TKDN. Harapannya, kebijakan ini dapat mengubah pola pikir perusahaan asing agar tidak hanya memanfaatkan potensi pasar di masyarakat Indonesia, tetapi juga berinvestasi secara signifikan di dalam negeri.

Kehadiran investasi yang nyata juga akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Hal yang penting dari masuknya investasi itu adalah komitmen perusahaan-perusahaan asing dalam mematuhi regulasi dan menghormati bangsa kita.

Komitmen ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam menjaga martabat ekonominya di tengah persaingan global. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi.

Salah satu bentuk dukungan konkret adalah dengan lebih selektif dalam menggunakan produk yang mematuhi aturan dan regulasi lokal. Ini tidak hanya melindungi pasar Indonesia dari gempuran produk asing, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dunia dan berdaulat secara ekonomi.

Dengan demikian, upaya ini dapat melindungi ekonomi lokal, membuka lapangan kerja yang lebih luas, dan mendorong kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi mewarnai pemberitaan ANTARA selama sepekan pada 4 November-- 9 November 2024, mulai dari Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani, hingga Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta.

Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan ini yang layak disimak lagi pada pagi ini:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca selengkapnya di sini

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM: Penghapusan piutang macet berlaku bagi UMKM Himbara

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga: RI harus perhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia.

Baca selengkapnya di sini

Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan menargetkan dapat menggandakan jumlah anggota koperasi menjadi 60 juta orang dari yang saat ini hanya berkisar di angka 25 juta orang.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku yakin Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mencapai posisi ke-6 sebagai bank syariah terbesar di dunia.

Erick dalam BYOND by BSI Launching di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa saat ini BSI menempati posisi ke-9 dalam daftar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Singkat saja bahwa ini BSI, bank syariah secara market capitalization nomor sembilan terbesar di dunia. Dulu nomor 12, sekarang nomor sembilan," kata Erick.

Menuru dia, posisi itu bisa naik menjadi ke-7 bahkan ke-6, sebab Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar kedua di dunia setelah Pakistan.

"Kalau secara data base katanya kita (Indonesia) nomor dua penduduk Muslim terbesar di dunia. Udah nomor dua loh. Nomor satunya Pakistan. Artinya, potensi dari sembilan menuju ke-7, ke-6 ya masih sebuah realita yang bisa digapai," ucap Erick.

Oleh karena itu, ia meminta ke BSI agar tidak berpuas diri dengan posisi ke-9 bank syariah terbesar di dunia, namun harus mampu meningkat hingga minimal di posisi ke-6.

"Dan tadi kembali, jangan berpuas diri, baru nomor sembilan terbesar di dunia," tutur Erick.

Dalam beberapa tahun terakhir, BSI telah berkembang menjadi salah satu bank syariah paling berpengaruh, bahkan kini berada di posisi ke-9 terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Hari ini BSI ada di posisi the best midsize bank yang ada di Indonesia. Kemudian alhamdulillah dengan pergerakan harga saham yang terus meningkat, hari ini BSI adalah bank syariah terbesar nomor sembilan di dunia berdasarkan market capitalization," kata Hery.

Pada posisi September 2024, BSI mencatatkan pertumbuhan profit sebesar lebih dari 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) di bawah 2 persen, sedangkan cost of credit di bawah 1 persen. BSI terus berupaya memberikan layanan optimal untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia.

"Dan ini adalah bagian persembahan dari kami untuk bagaimana membantu, mendukung, dan juga menjadi energi baru penggerak ekonomi syariah di Indonesia," kata Hery.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Ya ke depan kita dorong. Ya sekarang kita sedang menunggu lisensi pembukaan BSI di Arab Saudi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pembukaan cabang PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di Arab Saudi masih menunggu lisensi resmi untuk dapat beroperasi dan melayani nasabah di sana.

Erick dalam BYOND by BSI Launching di Jakarta, Sabtu, mengatakan, pihaknya mendorong agar ke depan bagaimana BSI bisa terus memberikan solusi mengenai umrah dan haji.

"Ya ke depan kita dorong. Ya sekarang kita sedang menunggu lisensi pembukaan BSI di Arab Saudi," kata Erick.

Menurut Erick, ekspansi BSI di Arab Saudi akan memberikan kemudahan bagi jamaah umrah dan haji dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

"Ke depan kita dorong BSI untuk terus memberi solusi bagi jamaah umrah dan haji," ujar Erick.

Selain itu, Erick menyebutkan bahwa BSI sebelumnya telah membuka cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai langkah awal dalam memperluas jaringan layanan internasional. Dubai menjadi lokasi strategis BSI dalam melayani komunitas internasional dan diaspora Indonesia.

Ekspansi BSI di Timur Tengah ini, menurut Erick, bukan hanya untuk meningkatkan layanan keuangan syariah tetapi juga memperkuat aksesibilitas bagi nasabah dalam hal transaksi finansial terkait ibadah.

"Yang kemarin sudah buka tentunya di Dubai. Ya nanti ke Arab Saudi. Sehingga nanti masalah isu-isu data untuk umrah, haji dan lain-lain, ini bisa disinergikan melalui accessibility dari pada BSI ke depan," ujar Erick.

Erick mengapresiasi kinerja Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan jajaran manajemen yang dianggap progresif dalam mengembangkan layanan bagi jamaah haji dan umrah.

Menurut dia, kehadiran BSI di Arab Saudi dapat membantu jamaah mengelola keuangan mereka lebih mudah selama di tanah suci.

"Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Dirut (BSI Hery Gunardi) dan seluruh manajemen. Ini perkembanganya, percepatannya luar biasa, saya apresiasi," ucap Erick.

Sebelumnya sejak Agustus 2023, BSI mendapatkan lisensi atau mandat dari otoritas di Dubai untuk beroperasi secara penuh.

Setelah dua tahun beroperasi di Dubai, kini kantor cabang BSI tersebut sudah mengantongi izin dari otoritas setempat untuk dapat melaksanakan aktivitas perbankan secara penuh.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan bahwa pihaknya menggencarkan branding untuk kantor cabang BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan memperbanyak sarana promosi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang semakin meningkat merupakan tren baru.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” katanya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.

Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.

Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.

Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.

Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni. Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni.

Dia menyampaikan sejumlah isu sektor perumahan yang menjadi kendala. Mulai dari belum adanya pendataan kebutuhan by name by address yang telah didiskusikan dengan Menteri Sosial, agar ke depan dapat disediakan database bagi bank dan para pengembang, lalu penyerapan program kepemilikan rumah belum rata kepada semua jenis pekerjaan, terutama guru, pekerja informal, hingga TNI/Polri terkhusus yang memiliki pangkat rendah.

Tantangan lainnya adalah anggaran pemerintah daerah (pemda) terkait perumahan terbatas pada bantuan mengenai bencana; pemukiman kumuh tak termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, belum optimalnya kebijakan antara nasional dan daerah, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemda berkaitan dengan isu pertanahan serta perizinan.

“Berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan program perumahan, perizinan menjadi salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian, mengingat jumlah unit yang akan dibangun semakin lama semakin besar yang memerlukan kepastian waktu proses pengurusan perizinan di seluruh daerah. Saat ini, kami mendengar bahwa pengurusan perizinan masih belum dan belum satu pintu, sehingga menghambat pengembang dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Dirut BTN itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto harus dikerjakan juga oleh pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota.

“Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau aset idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan. Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snowballeffect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar dia.

Selanjutnya ialah memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

“Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoommeeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga realestate untuk meyakinkan (pemda),” ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

“Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda),” kata Mendagri.

​​​​​Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Jumat (8/11) masih menarik untuk dibaca pada Sabtu ini...

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi di Indonesia pada Jumat (8/11) masih menarik untuk dibaca pada Sabtu, mulai dari Kepala SKK Migas baru diminta meningkatkan lifting minyak hingga Erick Thohir perintahkan delapan BUMN sukseskan program makan bergizi gratis (MBG).

Berikut rangkuman berita selengkapnya:

Bahlil minta Kepala SKK Migas meningkatkan lifting minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto agar meningkatkan lifting minyak guna mendukung target produksi nasional.

Baca berita selengkapnya

Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan menargetkan dapat menggandakan jumlah anggota koperasi menjadi 60 juta orang dari yang saat ini hanya berkisar di angka 25 juta orang.

Baca berita selengkapnya

OJK ungkap pinjol ilegal marak karena server ada di luar negeri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pinjaman online (pinjol) ilegal masih terus bermunculan meski sudah dilakukan penutupan di dalam negeri karena server utamanya berada di luar negeri.

Baca berita selengkapnya

Menteri BUMN dan Menteri PKP memetakan aset BUMN dukung 3 Juta Rumah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat untuk memetakan seluruh aset BUMN dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca berita selengkapnya

Erick Thohir perintahkan delapan BUMN sukseskan program makan bergizi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Baca berita selengkapnya

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.517.000.

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (9/11), turun sebesar Rp10.000, setelah sehari sebelumnya naik Rp.14.000. Sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.517.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.371.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:
- Harga emas 0,5 gram: Rp808.500.
- Harga emas 1 gram: Rp1.517.000.
- Harga emas 2 gram: Rp2.974.000.
- Harga emas 3 gram: Rp4.436.000.
- Harga emas 5 gram: Rp7.360.000.
- Harga emas 10 gram: Rp14.665.000.
- Harga emas 25 gram: Rp36.537.000.
- Harga emas 50 gram: Rp72.995.000.
- Harga emas 100 gram: Rp145.912.000.
- Harga emas 250 gram: Rp364.515.000.
- Harga emas 500 gram: Rp728.820.000.
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.457.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang macet di UMKM yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar di Bank Himbara.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. Lantas, apa itu Bank Himbara?

Bank Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Negara, sebagai sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan digagas oleh Kementerian BUMN. Istilah Himbara telah digunakan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019.

Peran dari Bank Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bank Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.

Daftar anggota Bank Himbara

Jaringan Bank Himbara beranggotakan seluruh bank milik negara atau perbankan BUMN. Adapun anggota Bank Himbara, yaitu:

• Bank Mandiri
• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Tabungan Negara (BTN).

ATM Link dengan desain merah putih ini, melayani kebutuhan transaksi nasabah Bank Himbara dengan fitur yang lengkap dengan jumlah ATM lebih dari 50 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Melakukan transaksi di ATM Link, untuk kartu Bank Himbara seperti cek saldo dan tarik tunai tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, untuk transaksi transfer di ATM Link terdapat biaya administrasi, untuk transfer ke antar rekening Bank Himbara akan dikenai biaya sebesar Rp4.000 dan transfer ke rekening Bank non-Himbara biayanya sebesar Rp6.500 per transaksi.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan kesiapan untuk bersikap profesional dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 15 November 2024.

Irfan ditemui seusai peluncuran desain pesawat bergambar Pikachu, di Jakarta, Jumat (8/11) malam, mengatakan bahwa sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga mengakui bahwa RUPSLB Garuda Indonesia pada 15 November memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujarnya pula.

Ketika ditanya terkait beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal menjadi kandidat Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), Irfan menyatakan bahwa segala keputusan tersebut berada di tangan pemegang saham.

"Ini wewenang di luar kewenangan kita (yang) profesional. Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," kata dia lagi.

Menurutnya, sebagai seorang profesional, ia menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Irfan mengatakan bahwa RUPSLB merupakan kewenangan penuh dari para pemegang saham, dan pihaknya menghormati segala keputusan yang akan diambil

Ia akan menunggu hasil RUPSLB yang berlangsung pada 15 November mendatang.

"Kita dari awal kita bergabung, kita diminta menjalankan ABCDEFGHIJ kita jalankan, habis itu semua tergantung pemegang saham. Kita tunggu tanggal 15 (November) ya," kata Irfan lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.

"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk. (TBS), melalui anak perusahaannya, SBT Investment 2 Pte. Ltd. (SBT Investment) mengakuisisi 100 persen saham penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dari perusahaan Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro) di Singapura.

"Dengan akuisisi ini, TBS semakin maju dalam visinya untuk membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura," kata Co-CEO TBS Pandu Sjahrir dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PT TBS Energi Utama melalui anak perusahaannya SBT Investment mengumumkan penandatanganan perjanjian pembelian saham dengan Sembcorp Industries Ltd. (Sembcorp) untuk mengakuisisi 100 persen saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. (SembEnviro).

Transaksi strategis ini melanjutkan upaya ekspansi TBS, setelah akuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada tahun 2023, yang memperkuat posisinya di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional.

"TBS memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan sesuai dengan target netralitas karbon TBS 2030," ujar Pandu.

Ia menjelaskan, SembEnviro, bersama anak-anak perusahaannya, adalah penyedia layanan pengelolaan limbah terpadu dalam pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik.

Menurut Pandu, dengan akuisisi tersebut TBS semakin maju dalam visinya untuk membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura, mencakup pengelolaan limbah medis, industri, dan domestik, yang mendorong solusi pengelolaan limbah yang berkelanjutan bagi kota dan industri.

“Kami sangat gembira mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya," ucap Pandu.

Menurut dia, rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan TBS.

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat saat kami mengintegrasikan operasi kami," tutur Pandu.

Sementara itu, Direktur SBT Investment, Lim Hwee Hua menyatakan bahwa akuisisi itu merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan di Singapura, setelah akuisisi TBS terhadap Asia Medical Enviro Services pada tahun 2023.

Lim mengaku bahwa pihaknya berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang.

"TBS akan bekerja sama dengan Sembcorp untuk memastikan transisi yang lancar setelah transaksi selesai," kata Lim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024