Kuningan: Harga tomat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus mengalami penurunan. Bahkan saat ini harga tomat untuk pekilonya hampir sama dengan tarif parkir yang diberlakukan di pasar.

Petugas pendata harga Pasar Kepuh Kuningan Jawa Barat, Arisman, menuturkan harga tomat di Pasar Kepuh hanya dijual dengan harga Rp3.000 perkilonya. Padahal seminggu lalu harga tomat masih bisa dijual dengan harga Rp 8.000 perkilonya.

Arisman menuturkan anjloknya harga tomat di Pasar Kepuh Kuningan ini, dikarenakan terjadinya panen raya tomat. Hal tersebut membuat stok tomat menjadi melimpah.
"Anjloknya harga tomat, karena stok melimpah. Pada bulan April, harga tomat mencapai Ro 38ribu perkilonya. Seminggu kemarin juga masih bisa dijual Rp 8.00 perkilonya," kata Arisman, Jumat 5 Juli 2024.
Satu kilogram tomat yang hanya dihargai Rp3.000, membuat banyak pembeli yang menyamakan dengan harga tarif parkir pasar. Untuk tarif parkir kendaraan bermotor di Pasar Kuningan, biasanya rata-rata dikenakan tarif Rp2.000.

Menurut Cecep, salah satu pembeli, hanya dengan ditambah Rp 1.000 dari tarif parkir, bisa mendapatkan tomat dengan jumlah satu kilogram. Harga tersebut ujar Cecep sangat murah.

"Parkir itu biayanya Rp 2ribu, ditambah seribu bisa dapat tomat sekilo," ujar Cecep.

Murahnya harga tomat ini, membuat Cecep yang sebelumnya tidak berniat membeli tomat, menjadi tertarik untuk membelinya. Ia mengatakan, bahwa tomat ini untuk kebutuhan masak dirumahnya.

"Tadinya nggak mau beli. Tapi pas tahu harganya hanya Rp 3ribu perkilo, jadinya beli," kata Cecep.

(DEN)

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan pemerintah akan memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Masa tugas Satgas BLBI berakhir 31 Desember 2024, namun belum semua obligor/ debitur mengembalikan uang negara.

Menko Polhukam mengatakan Satgas BLBI telah mendata aset-aset dari obligor. Adapun proses eksekusi daftar aset tersebut akan dilakukan bertahap.

"Itulan sebabnya, kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers Serah Terima Aset Eks BLBI kepada 9 Kementerian/Lembaga di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Menko Hadi menjelaskan sejak Satgas BLBI dibentuk pada 2021, pengembalian uang negara yang diperolehan Satgas BLBI mencapai Rp38,2 triliun. Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau tanah seluas 989.168 m2.
Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

“Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak lagi menduduki aset tersebut,” kata Menko Hadi.

Hadi menuturkan pemerintah sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden (Perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai K/L untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur.

“Saya tadi juga meminta Satgas BLBI mengkaji ketentuan Pasal 26 ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2022, yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis,” kata Menko Hadi.

“Oleh karena itu, perlu dipikirkan terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor/debitur,” sambungnya.

Hadir dalam kegiatan Serah Terima Aset Eks BLBI tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait.

Seperti diberitakan Satgas BLBI dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI dibentuk untuk penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Sesuai amanat Keppres, Satgas mesti bisa mengeksekusi utang Rp 110,45 triliun dari para obligor. Namun, daftar aset yang didaftarkan saat pemberlakuan BLBI itu masih tercecer.

(ADN)

Jakarta: Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, bekerja sama dengan Uquid menghadirkan opsi pembayaran kripto bagi warga Filipina. Sekarang, warga Filipina bisa membayar kontribusi Social Security System (SSS) mereka menggunakan Tether (USDT) di blockchain The Open Network.

Social Security System merupakan program asuransi sosial yang dikelola Pemerintah Filipina, layaknya BPJS di Indonesia. Program ini melayani pekerja di sektor formal, informal, dan swasta, yang bertujuan untuk membantu warga negara di masa-masa sulit. Program ini terdiri dari dua bagian utama, yakni jaminan sosial dan kompensasi karyawan.

Adapun kemitraan Tether dan Uquid memperlihatkan bagaimana stablecoin seperti USDT dan teknologi kripto bisa membuat hidup sehari-hari lebih mudah, nyaman, dan transparan dengan menggunakan platform terdesentralisasi yang menggunakan teknologi blockchain.
Merespons kabar tersebut, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan langkah Tether untuk memperkenalkan pembayaran USDT bagi kontribusi jaminan sosial di Filipina merupakan tonggak penting dalam adopsi stablecoin.

"Hal Ini menunjukkan bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan sebagai pembayaran yang sah dan memberikan kenyamanan bagi pengguna. Harapannya, bisa membuka peluang bagi negara-negara lain untuk mengadopsi teknologi kripto untuk beragam kebutuhan," ucap Oscar dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Baca juga: Berpotensi Setara dengan Bank, Adopsi Kripto Bisa Bikin Inklusi Keuangan RI Melejit

Blockchain dorong inklusi keuangan

Oscar juga menambahkan, dengan semakin banyaknya negara yang mulai mengadopsi teknologi blockchain, maka bisa dikatakan peran blockchain semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Seperti di Indodax, blockchain dapat membantu dalam inklusi keuangan dan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indodax, kami berkomitmen untuk mendukung inovasi semacam ini yang mendorong inklusi keuangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur dia.

Adopsi mata aset kripto, terutama stablecoin, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain digunakan sebagai alat pertukaran di bursa terpusat, stablecoin kini menjadi sumber likuiditas utama di pasar terpusat dan terdesentralisasi.

Platform pembayaran seperti PayPal telah memperkenalkan stablecoin mereka sendiri, PayPal USD (PYUSD), sementara Ripple berencana meluncurkan stablecoinnya pada awal 2025 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.

"Hal ini tidak hanya membantu memudahkan pembayaran bagi warga Filipina, tetapi juga menyoroti pentingnya kemitraan antara perusahaan teknologi dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif," kata Oscar.

"Dengan adopsi yang semakin luas, diharapkan lebih banyak negara akan melihat manfaat dari penggunaan stablecoin dalam sistem keuangan mereka," jelas Oscar menambahkan.

(HUS)

Jakarta: Umat Islam dianjurkan melakukan amalan di bulan Muharram, salah satunya adalah melaksanakan puasa sunnah. Berpuasa di bulan pertama kalender Hijriah ini mempunyai banyak keberkahan dan keutamaan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: ‘Rasulullah saw bersabda: "Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram, dan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” (HR Muslim).

Terdapat tiga puasa sunnah pada bulan Muharram yang dianjurkan untuk dikerjakan, yakni puasa 1 Muharram, puasa Tasyu’a (9 Muharram) dan puasa Asyura (10 Muharram). Berikut ini jadwal dan bacaan niat ketiga puasa sunnah di bulan Muharram 2024 atau 1446 Hirjiah tersebut.

Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia Tahun 2024 terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI, 1 Muharram 2024 atau 1446 H jatuh pada Minggu, 7 Juli 2024. Ini sama Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menetapkan 7 Juli sebagai libur nasional memperingati Tahun Baru Islam 1446 H.

Jadwal Puasa Bulan Muharram 2024

Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia Tahun 2024, maka puasa 1 Muharram dapat dikerjakan pada 7 Juli 2024. Berikut ini jadwal lengkapnya:
Puasa awal tahun Hijriah (1 Muharram): Minggu, 7 Juli 2024
Puasa Tasyu’a (9 Muharram): Senin, 15 Juli 2024
Puasa hari Asyura (10 Muharram): Selasa, 16 Juli 2024

Niat Puasa 1 Muharram

Nawaitu shaumal Muharrami lillaahi ta’aalaa.

Artinya: Saya niat puasa Muharram karena Allah ta’aalaa

Niat Puasa Tasu’a

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i sunnati taasuu’aa sunnatan lillahi ta’ala.

Artinya: Saya niat puasa sunnah Tasu’a esok hari karena Allah SWT.

Baca juga: Ketahui 6 Hadis Tentang Puasa Tasua dan Asyura?

Niat Puasa Asyura

Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i sunnati asyura lillahi ta’ala.

Artinya: Saya niat puasa sunnah Asyura karena Allah SWT.

Itu tadi informasi jadwal dan bacaan niat puasa bulan Muharram 2024 atau 1446 Hijriah. Bagi Sobat Medcom yang akan mengamalkan selamat menjalankan ibada puasa sunnah.

(RUL)

Jakarta: Musim liburan sekolah adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan menciptakan kenangan indah. Namun, berlibur bersama anak-anak juga bisa menguras kantong.

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang dari segi finansial. Wajib bagi kalian melakukan perencanaan yang matang sebelum berlibur, seperti menetikan budget, destinasi, hingga akomodasi.

Melansir berbagai sumber, perencanaan yang matang menjadi kunci utama liburan hemat lho.

Berikut tips dalam membuat perencanaan liburan sekolah:

1. Tentukan budget: Alokasikan dana khusus untuk liburan dan patuhi anggaran tersebut.
2. Pilih destinasi: Pertimbangkan minat semua anggota keluarga, jarak tempuh, dan biaya akomodasi.
3. Pesan tiket dan penginapan jauh-jauh hari: Biasanya ada promo menarik untuk pemesanan jauh-jauh hari.
4. Riset Destinasi: Cari informasi tentang tempat wisata, transportasi, dan kuliner di tempat tujuan.
5. Buat itinerary: Susun rencana perjalanan yang realistis dan fleksibel.

Baca juga: Catat! Pentingnya Asuransi Perjalanan saat Liburan

Sementara itu, untuk menghemat pengeluaran kamu juga bisa mengikuti tips berikut:

Pilih akomodasi alternatif

Untuk menghemat biaya, dibandingkan hotel berkelas lebih baik kamu menggunakan Airbnb, hostel, atau homestay

Manfaatkan transportasi umum

Selain itu, kamu juga bisa menggunakan transportasi umum seperti bus, kereta, atau MRT. Menggunakan transportasi umum bisa menghemat biaya bensin dan tol jika kamu berlibur menggunakan kendaraan pribadi.

Masak dan bawa botol minum sendiri.

Selanjutnya, bawalah makanan ringan dan masaklah beberapa hidangan di penginapan. Isi ulang botol minummu juga bisa memotong biaya membeli air minum kemasan.

Cari aktivitas gratis

Di berbagai kota yang di Indonesia sudah banyak tempat wisata yang menawarkan aktivitas gratis atau berbiaya murah. Itu bisa kamu gunakan lho.

Dengan perencanaan yang matang dan tips-tips di atas, Anda dan keluarga dapat menikmati liburan yang seru dan berkesan tanpa menguras kantong.

(ANN)

Jakarta: Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang.

Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok.

Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa Nuran Abdat menyatakan pendekatan pentahelix melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, media, hingga pelaku usaha dapat menjadi salah satu solusi yang bertujuan agar perokok dewasa memiliki pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok sekaligus menurunkan risikonya. Pilihan tersebut perlu dihadirkan lantaran banyak perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.

"Menurunkan prevalensi merokok bukan sekadar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Nuran dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi. Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah.

"Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambah dia.

Baca juga: Merugikan, Pedagang Pasar Protes Zonasi Penjualan Rokok dalam RPP Kesehatan

Pelibatan lintas sektoral

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita juga menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok. Pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.

"Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra.

Meski lebih rendah risiko ketimbang rokok, produk tembakau alternatif tidak ditargetkan untuk yang berusia di bawah 18 tahun, ibu hamil dan menyusui, serta non-perokok. Garindra menegaskan produk tersebut hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa.

"Produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk menurunkan prevalensi merokok di kalangan perokok dewasa, yang pada akhirnya akan menghemat pengeluaran pemerintah terkait beban kesehatan akibat kebiasaan merokok," tutup dia.

(HUS)

Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait demurrageimpor beras senilai Rp294,5 miliar. Pembentukan pansus ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia.

“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani. “Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras. Sehingga, kata dia, wajar bila pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras.

Baca Juga: Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.

(AZF)

Jakarta: Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) secara resmi mendeklarasikan pembubaran diri. Mereka pun sepakat untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelompok JI yang sering disebut terafiliasi dengan jaringan teroris itu menyatakan pembubaran lewat sebuah video deklarasi berdurasi 3 menit 20 detik di akun Youtube Arrahmah_id.

Pernyataan pembubaran dihadiri oleh sebanyak 16 petinggi JI. Adapun pembacaan deklarasi dipimpin oleh Abu Rusydan yang juga salah satu petinggi di JI.
"Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," poin pertama deklarasi pembubaran tersebut.

Pada poin lainnya, mereka juga sepakat untuk mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya," terang pernyataan JI.

Baca juga: Alhamdulillah, Belasan Simpatisan JI di Poso Ikrar Setia Kepada NKRI

Berikut ini 6 poin lengkap deklarasi pembubaran JI:

1. Menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menjamin kurikulum dan materi ajar terbebas dari sifat, sikap tatharuf dan merujuk kepada paham ahlussunnah wal jamaah.

3. Membentuk tim pengkajian kurikulum dan materi ajar.

4. Siap untuk terlibat aktif mengisi kemerdekaan sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan bermartabat.

5. Siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logisnya.

6. Hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan di atas akan dibicarakan dengan negara, cq: Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Adapun sebanyak 16 orang yang bertanda tangan antara lain:

1. Abu Rusydan
2. Para Wijayanto
3. Abu Mahmuda
4. Bambang Sukirno
5. Abu Fatih
6. Ustaz Zarkasih
7. Ustaz Shalahudin
8. Ustaz Fachrudin Soleh
9. Ustaz Saptono Munadi
10. Ustaz Abu Dujanah
11. Ustaz Qadri Faturrahman
12. Tengku Azhar
13. Ustaz Imtihan
14. Ustaz Hamad
15. Ustaz Mustaqim
16. Ustaz Fahim

"Dan seluruh utusan yang hadir pada majelis pada tanggal 24 Dzulhijjah 1445 H, bertepatan dengan tanggal 30 Juni 2024 Miladiah. Semoga Allah memberkati dan meridhainya."

(PRI)

Jakarta: Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalan keluar dari rantai kemiskinan. Namun, pendidikan tinggi juga bisa memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menjelaskan dilihat dari stratifikasi sosial di Indonesia terdapat empat kelompok, yaknik Kelompok A: Kaya dan Pintar; Kelompok B: Kaya dan Bodoh; Kelompok C: Miskin dan Pintar; Kelompok D: Miskin dan Bodoh.

"Kelompok A, kaya dan pintar sudah pasti masuk PTNBH, perguruan tinggi unggul yang diprivatisasi, PTS unggulan, atau Luar Negeri; kelompok B: PTNBH, Luar Negeri, PTS unggulan. Kelompok C: PTNBH, PTS unggulan, PTN Keagamaan; kelompk D: PTS pinggiran karena sambil kerja," papar dia dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Nah, setelah lulus, kelompok A biasanya bakal bekerja di perusahaan multinasional, dokter, BUMN, konsultan, dan lainnya. Kelompok B bekerja sebagai pengusaha melanjutkan usaha orang tua.

Lalu, kelompok C bekerja di sektor formal, dosen, guru, PNS, wartawan, peneliti, LSM, pegawai swasta, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok D bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai swasta dengan upah UMP, ojek, dan lainnya.

Kelompok-kelompok ini juga bakal membuat hubungan pertemanan dan keluarga dengan kelompok sendiri. Ini makin membuat kelompok D tidak bisa mengubah hidup.

"Pendidikan tinggi memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jadi, tadi kelompok A mampu melakukan kapitasliasi besar-beasaran melalui pendidikan yang baik. kelompok C bisa melakukan mobilitas vertikal. Tapi kelompok D agak susah melakukan mobilitas veritkal," tutur Darmaningtyas.

Darmaningtyas mengatakan pemerintah mesti bisa mengentaskan pendidikan kepada kelompok D. Salah satu caranya bisa dengan pendidikan gratis.

"Kalau mau melakukan pendidikan gratis menurut saya mungkin tidak harus semuanya karena yang harus menjadi konsentrasi adalah kelompok C dan kelompok D," ujar dia.

Kelompok C harus difalisilasi mampu mengakses pendidikan gratis agar bisa kuliah di PTNBH unggul. Sementara itu, kelompok D bisa memperoleh pendidikan berkualitas.

Mereka dapat ditempatkan di perguruan tinggi swasta asal berkualitas dengan bantuan pemerintah. Darmaningtyas juga mendorong pendidikan tinggi berlaku seperti pendidikan dasar dan menengah yang memberikan kuota untuk mereka yang tidak mampu sehingga memperoleh pelayanan yang baik.

"Kalau kelompok D harus kuliah di PTS pinggira maka yang terjadi adalah pendidikan akan melanggengkan kesenjangan sosial termasuk kesenjangan gender," ujar dia.

Baca juga: Biaya Pendidikan Kedokteran Mestinya Dibikin Murah

(REN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan angggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang dalam persidangan dugaan suap pengondisian temuan BPK di Sorong, Papua Barat Daya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari. Namun, Pius hanya mau dihadirkan secara daring.

“Kalau tidak salah karena memang kesibukan yang dari para saksi ini (Pius), ada beberapa saksi yang dihadirkan secara online,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Asep enggan memerinci keterangan Pius dalam persidangan itu. Dia memastikan keterangan anggota VI BPK itu untuk memperjelas kasus suap yang terjadi di Sorong dalam persidangan.
“Ini disebutnya hikmah dng adanya covid-19, untuk bersaksi itu, tidak harus selalu dihadirkan langsung di persidangan. Bisa juga melalui online,” ucap Asep.

Nama Pius sempat digadang-dagang terseret kasus ini. Sebab, KPK menemukan sejumlah dokumen dan catatan keuangan terkait kasus suap di BPK di ruang kerja Pius. Lembaga Antirasuah meyakini barang itu berkaitan erat dengan perkara.

Pius masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Namun, ruang kerjanya digeledah dan disegel KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) di Sorong berlangsung.

Kasus ini bermula ketika adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK di wilayah Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong diketahui mendapatkan beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat dan staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle mencoba berkomunikasi membahas masalah itu dengan Kasubaud BPK Papua Barat Abu Hanifa, dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung pada Agustus 2023.

Efer dan Maniel merupakan representasi dari Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso, sedangkan Abu, dan David mewakili Kepala Perwakilan BPK Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing. Mereka membahas pemberian duit panas untuk mengatur penilaian BPK.

Kesepakatan awal, uang diberikan secara bertahap di berbagai tempat oleh Efer dan Maniel. Salah satunya, yakni di hotel yang ada di Sorong. Yan selalu mendapatkan laporan penyerahan dana tersebut. Di sisi lain, Abu, dan David menyerahkannya ke Patrice. Dana panas disamarkan dengan sebutan titipan. KPK menemukan uang Rp940 juta dan satu jam tangan Rolex yang diyakini disiapkan untuk Patrice. Bukti awal dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp1,8 miliar. Mereka semua kini ditahan selama 20 hari sampai 3 Desember 2023. KPK berhak memperpanjang upaya paksa itu jika dibutuhkan penyidik nantinya.

(ADN)

Garut: Anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Garut melakukan pemeriksaan terhadap keluarga tersangka mutilasi, ER, 22, warga Kecamatan Cisompet.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, AKP Ari Rinaldo, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga tersangka ER, 22, terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi yang ditemukan warga sekitar.

"Keterangan keluarga untuk pelaku memang kesehariannya tidak meresahkan warga, tetapi agak berbeda dengan perilaku pada umumnya contohnya dia senang berjalan kesana kemari dan tidak jarang untuk makannya memakan sesuatu yang mati di pinggir jalan termasuk bangkai," kata Ari di Garut, Jumat, 5 Juli 2024.
Dia mengatakan keterangan dari orang mereka mengenal tersangka meski sebelum kejadian pihak keluarga selalu mencari keberadaan ER bila terlalu jauh melakukan perjalanan.
Akan tetapi karena di hari kejadian dan beredar foto dan video keluarga langsung mengenalinya

"Keluarganya salah satu aparatur desa, dan orang yang sering berinteraksi dengan warga juga (usai E ditangkap) datang ke polsek Cibalong untuk memastikan. Namun, dengan kebersamaan tersangka dan korban memang banyak beredar di media sosial tidak hanya itu saja dan muncul video kebersamaan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP)," jelasnya.

Sebelumnya Polres Garut menetapkan ER, 22, warga Kecamatan Cisompet, menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan dan mutilasi seorang pria di pinggir jalan Cibalong, Kampung Babakan Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Minggu, 30 Juni2024. Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati.

(DEN)

Jakarta: Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo memaklumi terkait delay penerbangan yang cukup masif dari maskapai yang melayani penerbangan haji. Bukan hanya Garuda Indonesia, Saudi Arabian Airlines juga mengalami masalah yang sama.

Seperti pada penerbangan Saudi Arabian Airlines SV-5310 yang membawa rombongan kepulangan jemaah kloter 1 Palembang pada 22 Juni 2024 lalu mengalami delay hingga 14 jam. Kemudian SV-5314 pada 24 Juni 2024 yang membawa jemaah kloter 6 Jakarta dan SV-5350 pada 25 Juni 2024 untuk mengantarkan kloter 4 Batam, masing-masing mengalami keterlambatan satu jam.

"Semua kejadian itu menggambarkan operasional penerbangan haji memang sangat kompleks dibanding penerbangan regular," ungkap Gatot dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Terkait penerbangan haji, jelas dia, prosesnya sama seperti operasional penerbangan pada umumnya yaitu mengangkut orang dari satu bandara asal ke bandara tujuan. Namun ada beberapa hal yang membuat penerbangan haji lebih kompleks dibanding penerbangan umum.

Pertama penerbangan haji bersifat penerbangan non reguler atau sewa untuk waktu tertentu. Berbeda dengan penerbangan reguler yang berjadwal, maka maskapai yang menerbangkan haji harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada bandara awal dan tujuan serta meminta slot kepada pengelola slot penerbangan di bandara-bandara tersebut, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.

"Untuk penerbangan non haji baik reguler (berjadwal) maupun non reguler, permintaan persetujuan bandara dan slot ini lebih mudah karena memang di setiap bandara disediakan slot untuk penerbangan tersebut. Tapi untuk penerbangan haji lebih kompleks karena jumlah penerbangannya yang lebih banyak dan waktu operasionalnya yang sempit," terang dia.

Kompleksitas lainnya, lanjut Gatot, yakni terkait dengan kesiapan maskapai, baik dari sisi petugas dan awak pesawat, kesiapan armada, hingga prosedur standar operasi. Di Indonesia, maskapai yang ditunjuk adalah Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.

Garuda Indonesia ditunjuk karena dapat memenuhi kualifikasi baik teknis penerbangan maupun komersial. Sedangkan Saudi Arabian Airlines karena ada permintaan dari Pemerintah Arab Saudi. Tentunya, mereka juga harus memenuhi syarat teknis penerbangan.

"Bagi maskapai penerbangan, tantangan terbesarnya adalah menyediakan dan mempersiapkan armada dan kru (pilot dan pramugari) serta operasional sesuai standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Maskapai juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama untuk mendapatkan izin slot baik dari Indonesia maupun Arab Saudi," jelas Gatot.

Baca juga: Duh, Ketepatan Waktu Penerbangan Haji hanya 86,99%

Banyak jemaah lansia

Selain itu, juga ada kompleksitas terkait para jemaah hajinya, terutama yang dari Indonesia. Sebagian besar jemaah terdiri dari para lansia dan mereka yang tidak pernah terbang baik domestik maupun internasional.

"Para jemaah ini tentu memerlukan penanganan khusus baik dari bandara, maskapai penerbangan, serta tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia," tutur Gatot.

Ia menekankan, jemaah harus dipersiapkan dengan baik dan benar. Mereka juga harus mengikuti standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, baik saat berangkat dari Indonesia maupun saat pulang dari Arab Saudi.

Gatot menambahkan, semua maskapai di dunia yang melayani penerbangan haji, bahkan maskapai Saudi Arabian Airlines yang merupakan milik Pemerintah Arab Saudi juga mengalami hal yang sama seperti misalnya mengalami delay (keterlambatan penerbangan). Semuanya itu dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Melihat kompleksitasnya penerbangan haji, untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan menghadirkan kenyamanan, memang diharuskan koordinasi dan kerja sama yang erat dari semua stakeholder terkait baik itu di Indonesia maupun di Arab Saudi seperti pemerintah, maskapai, bandara, ground handling, hingga penumpang itu sendiri.

"Kita harus bersyukur penanganan jemaah haji Indonesia secara keseluruhan relatif lebih baik dibanding negara lain. Bahkan Garuda Indonesia beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi sebagai maskapai terbaik dalam penerbangan haji," sebut Gatot.

"Namun semua itu tentu bukan karena kerja Garuda sendiri, tetapi kerja sama dan koordinasi dengan semua stakeholder penerbangan. Hal itulah yang utama dan harus selalu dilakukan untuk menjamu para tamu Allah ini," sambung dia.

(HUS)