Buku ini tergolong tipis untuk mengisahkan sosok Elisa Lumbantoruan yang begitu kaya pengalaman. Namun dari buku 'tipis' yang ditulis Riniwaty Makmur ini setidaknya menyajikan sederet nilai-nilai atau prinsip hidup yang layak dipetik oleh para professional maupun orang awam sekalipun. Sebab Elisa mendedahkan nilai atau prinsip tersebut merujuk pengalaman pribadinya langsung, bukan semata-mata dari teori manajemen yang rumit.

Dari perjalanan hidupnya saat remaja, Elisa yang lahir di Siborong-borong, 19 Juli 1960 menginsafi untuk tidak mudah menyalahkan pihak lain. Beradaptasi dengan lingkungan dan menerima kenyataan adalah sikap paling realistis sambil berusaha memengaruhi dan mengubah lingkungan ke arah yang kita inginkan, ketimbang menimpakan kesalahan kepada pihak lain.

Ketika guru di sekolahnya jarang masuk, dia menerima kondisi tersebut sambil memacu diri untuk mandiri. Lebih banyak belajar sendiri, bukan malah kemudian bolos. Itu pelajaran pertama dari Elisa yang kemudian dia terapkan selama menjadi seorang professional. Sebagai Sarjana Matematika dari ITB, Elisa lebih banyak berkecimpung di bidang Teknologi Informasi (TI). Namun saat di Garuda, ada masanya ketika pada 2010 dia tiba-tiba harus beralih dari Direktur Strategi dan TI menjadi Pelaksana Tugas Direktur Keuangan.

"Penugasan ini sangat menantang karena saya tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan korporasi. Saya hanya pernah mengikuti pelatihan keuangan untuk orang yang bekerja di bidang bukan keuangan," ujarnya.

Tentu Elisa tidak menyerah dengan keadaan. Dengan kegigihannya untuk belajar, hasilnya sungguh cemerlang. Garuda dapat merestrukturisasi utang kepada Eropa, dan mengatasi saldo laba negatif yang di atas Rp 6 triliun. Elisa juga berhasil mengubah status Kol-5, ketidakmampuan membayar utang ke pihak bank hanya dalam tempo satu tahun. Hasilnya kemudian Garuda kembali mendapat kepercayaan kucuran kredit sebesar US$ 50 juta. Atas kerja keras dan prestasinya itu, Elisa terpilih sebagai Best of the Best CFO 2012 yang digagas Majalah SWA.

Elisa, juga Riniwaty sebagai penulis sepertinya sengaja membatasi pembahasan kiprah Elisa semasa di Garuda. Intrik-intrik dan gesekan yang pernah terjadi antara Elisa dan Emirsyah Satar sebagai Dirut Garuda tak disinggung sama sekali. Hanya saja sejauh ini menunjukkan, sepak terjang Elisa sepenuhnya berada pada track yang benar. Semoga akan ada buku berikutnya yang lebih gamblang.

Selepas dari ITB pada 1985, Elisa Lumbantoruan mengawali karier sebagai tenaga sales di Astra Graphia selama 10 tahun. Selanjutnya dia berpindah-pindah perusahaan di bidang TI, dan pada usia 42 tahun meraih jabatan sebagai CEO PT Hewlett-Packard Indonesia, jaringan perusahaan IT dunia yang berpusat di Amerika Serikat. Prestasi ini membuatnya dilirik Menteri BUMN Sofyan Djalil untuk ikut membenahi Garuda Indonesia.

Elisa mundur dari Garuda pada 2013. Kiprahnya kemudian menjadi sorotan ketika diketahui menjadi CEO PT ISS Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang kebersihan dan perparkiran. Sebagian yang tak paham mungkin memandangnya sebelah mata, seolah turun derajat dari mengelola Garuda lalu mengurusi soal toilet dan lahan parkir. Namun secara objektif tidak demikian.

Dengan memadukan profesionalisme yang telah melekat dalam dirinya dengan nilai budaya Batak dan kekristenan yang dianutnya, Elisa diketahui sukses memotivasi puluhan ribu karyawan ISS. Dari semula menunduk malu saat ditanya profesinya, mereka menjadi bangga. Dari rasa bangga itu kemudian mereka mencintai pekerjaannya. Kantor Pusat ISS di Denmark pun kemudian mengadopsi langkah-langkah yang ditempuh Elisa karena terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan.

Kembali ke soal pentingnya adaptasi, Elisa Lumbantoruan melengkapinya dengan prinsip untuk senantiasa berpikir positif dan berfokus pada solusi. Prinsip ini, kata dia, akan mengurangi beban. Sebab setiap hal selalu memiliki sisi positif dan negatif. Tinggal kita mau memilih yang mana?

Terkait judul buku, "Simplify Complexity" menurut Elisa, dengan menyederhanakan kompleksitas artinya kita melihat suatu masalah atau keadaan apa adanya. Tanpa menyalahkan pihak lain apalagi menjebakkan diri pada konspirasi. Dia percaya dalam setiap masalah yang kompleks ada banyak solusi sederhana. Karena itu daripada sibuk menyalah-nyalahkan pihak lain, cepatlah mencari solusi terbaik melalui elemen-elemen yang ada dalam kontrol kita.

Dari sejumlah prinsip tadi, bagaimana seorang Elisa Lumbantoruan memandang posisi pekerjaan dan keluarga? Rupanya ia mengibaratkan keluarga sebagai bola dari kaca yang harus dijaga jangan sampai jatuh dan pecah. Jadi, keluarga adalah nomor satu. Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja keras untuk keluarga. Dia harus menjaga kesehatan untuk keluarga. Pun termotivasi untuk melakukan sesuatu karena keluarga.

"Jadi, urusan keluarga tak pernah bisa saya kalahkan. Keluarga selalu menjadi prioritas utama saya," ujarnya.

Sementara pekerjaan diibaratkannya bola karet. Kalaupun jatuh tak akan pecah tapi memantul. Jadi tak perlu khawatir, kita akan selalu mendapatkan pekerjaan. "Kalau saya dipecat gara gara pekerjaan, i don't mind, pekerjaan bisa dicari," ujarnya.

Dalam mengelola keuangan, berinvestasi menjadi aktivitas penting untuk menjaga nilai uang sekaligus memperoleh keuntungan. Terdapat banyak cara atau alternatif dalam menginvestasikan uang untuk meraup untung, salah satunya dengan berinvestasi di platform keuangan yang menawarkan obligasi pemerintah.

Namun, tak jarang ada keraguan untuk mulai berinvestasi karena sejumlah alasan, seperti faktor keamanan, takut rugi, atau sistem yang terlalu rumit. Padahal, ada produk Surat Berharga Negara (SBN) yang memiliki tingkat risiko rendah, namun imbal hasilnya menguntungkan. Selain meraup cuan, melalui investasi SBN, investor juga membantu pemerintah menjalankan pembangunan.

Sebelum berinvestasi SBN, ada baiknya untuk mengenali dahulu jenisnya, yakni Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, dan Saving Bond Ritel. Adapun ORI merupakan Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Sementara, Sukuk Ritel termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan telah mendapatkan fatwa serta opini syariah dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya, Sukuk Tabungan adalah SBSN yang merupakan tabungan investasi perseorangan WNI yang ditawarkan dalam rupiah, serta diterbitkan tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan dan dialihkan. Terakhir, Saving Bond Ritel adalah SBN yang dijual kepada individu atau perseorangan WNI melalui dengan volume minimum yang ditentukan.

Selain menjadi instrumen investasi yang minim risiko, syarat investasi SBN kini juga semakin mudah. Pasalnya, calon investor bisa melakukan pemesanan minimum Rp 1 juta dan kelipatannya hingga maksimal Rp 2 miliar. Selain itu, investasi SBN juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan BRImo yang memungkinkan nasabahnya berinvestasi di mana saja dan kapan saja.

Cara Investasi SBN di BRImo

Nasabah yang ingin berinvestasi SBN bisa mulai dengan membuka rekening Tabungan BRI, yaitu BritAma dan Simpedes. Lalu, lakukan pendaftaran melalui aplikasi BRImo, dengan memilih fitur investasi pada dashboard BRImo, isi data, setelah itu verifikasi pendaftaran selama 2-3 hari.

Setelah itu untuk pembelian SBN, pilih fitur investasi pada aplikasi BRIMO, klik SBN lalu pilih jenis SBN yang hendak dibeli, isi nominal pembelian, klik persetujuan memorandum, lanjut ke pembayaran, pilih nomor rekening pendebetan dan masukkan pin BRImo. Dengan ini, BRImo menghadirkan kemudahan bagi nasabah yang ingin berinvestasi SBN karena bisa dilakukan di mana saja, minim risiko, dan semudah sentuhan jari.

Selain melalui BRImo, pendaftaran akun SBN Online juga dapat dilakukan di unit kerja BRI Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Sentra Layanan BRI Prioritas.

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Seru! BRImo Ajak Nasabah & Merchant Nonton Bareng Layangan Putus The Movie

Realisasi program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLB) tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Di pertengahan tahun 2024, realisasi subsidi motor listrik melebihi dua kali lipat dibanding keseluruhan di tahun 2023.

Dilihat detikcom di laman sisapira.id, Rabu (10/7/2024), unit kendaraan yang sudah diterima masyarakat mencapai 39.959. Rinciannya, 15.144 sedang dalam proses pendaftaran, 772 terverifikasi, dan 24.042 tersalurkan.

Proses pendaftaran maksudnya adalah sedang menunggu penerbitan STNK dan TNKB. Status terverifikasi adalah proses verifikasi kesesuaian data transaksi penjualan (biodata konsumen, STNK dan TNKB).

Sementara status tersalurkan adalah telah dilakukan penggantian potongan harga dari Pemerintah ke Perusahaan Industri. Adapun Kementerian Perindustrian menargetkan realisasi tahun ini mencapai 50.000 motor listrik.

Sebagai perbandingan, jumlah motor listrik yang tersalurkan di tahun 2023 melalui program ini adalah 11.532 unit. Masyarakat yang membeli motor listrik dengan sejumlah ketentuan akan mendapat potongan harga Rp 7 juta.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif menargetkan kuota bantuan pembelian 50.000 unit KBLBB roda dua bisa tercapai pada Agustus 2024.

"Melihat tren penjualan motor listrik pada periode Januari-Mei 2024, Kementerian Perindustrian menargetkan kuota bantuan pembelian 50.000 unit KBLBB roda dua bisa tercapai pada Agustus atau awal September mendatang," ujar Antoni dikutip dari Antara, Selasa (28/5/2024).

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memuji pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, pihaknya merasakan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa. Menurutnya, kondisi ini merupakan bukti perhatian Jokowi kepada pembangunan desa yang sangat tinggi.

"Perhatian Presiden (Jokowi) terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi," kata Sutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apkasi Tahun 2024, di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

"Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa, dan juga proyek-proyek strategis nasional yang telah bapak bangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan sarana prasarana keretaapian," sambungnya.

Tidak hanya itu, menurutnya pembangunan infrastruktur di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) juga mendapat perhatian Jokowi. Hal ini ia dengar langsung dari laporan para kepala daerah setempat.

"Teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami, terima kasih kepada Presiden (Jokowi) yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara-negara tetangga kita. Alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan Presiden," ujarnya.

Selain itu, kehadiran mega proyek IKN menurutnya juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

"IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur Indonesia," kata dia.

"Bisikan dari kawan-kawan bupati, setelah bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Presiden dengan seluruh bupati seluruh Indonesia," lanjutnya.

Sutan mengatakan, pihaknya menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur masif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan, ekonomi di daerah semakin menggeliat. Apalagi, hal ini didorong dengan kenaikan dana desa serta dukungan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.

"Kami sangat setuju dengan yang Presiden (Jokowi) pernah sampaikan bahwa membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka YH, WNA China dan lain-lain yang melakukan kegiatan pertambangan bijih emas tanpa izin di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tahapan penyidikan ini selesai dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta.

Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang yang didampingi JPU Kejaksaan Agung.

Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik.

"Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum," ujar Sunindyo dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (10/7/2024).

Upaya yang dilakukan PPNS Ditjen Minerba dan tim ini juga didukung Kejaksaan Negeri Ketapang dan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan.

"Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan.

Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menyatakan jika tim PPNS Ditjen Minerba menyelesaikan kasus ini bekerja sama dengan Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Resimen Kriminal (Bareskrim) Polri dan Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan batubara.

Sebagai informasi, PPNS Ditjen Minerba telah melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan kegiatan pertambangan bijih emas secara illegal dengan metode tambang dalam yang dilakukan di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, namun pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.

Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram atau 774,2 kg dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram atau 937,7 kg.

Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat kerja sama program Makmur bersama Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai offtaker. Kerja sama ini untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta (5/7).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan sejak diluncurkan pada tahun 2021, program Makmur telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendampingan dan agro input yang berkualitas.

"Program Makmur hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan. Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Program Makmur menghadirkan ekosistem pertanian komprehensif dari tahapan hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm dengan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari perbankan, lembaga asuransi, penyedia agro input, hingga offtaker.

Melalui program Makmur, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi produktivitas petani baik dengan upaya pendampingan intensif serta edukasi penggunaan pupuk nonsubsidi agar hasil panen tetap maksimal.

Sementara Pupuk nonsubsidi yang digunakan dalam program Makmur adalah pupuk komersial yang sudah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga program ini sekaligus menjadi edukasi penggunaan agro input alternatif selain pupuk subsidi.

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program Makmur telah diaplikasikan secara nasional dan mencatatkan realisasi seluas 295.904 ha lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program MAKMUR juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan.

Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14% (rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha). Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23%, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar 3% dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat 7% dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

"Sebagaimana kita ketahui, kontribusi pupuk pada produktivitas pangan mencapai 62 persen. Program MAKMUR akan mengisi kekurangan dari produktivitas yang tidak bisa dipenuhi dari pupuk subsidi. Mudah-mudahan nantinya kerja sama antara Pupuk Indonesia dengan BULOG ini bisa menciptakan ekosistem closed loop di sektor pangan, antara BUMN pangan dengan pupuk," tambah Rahmad.

Bentuk dukungan Pupuk Indonesia bagi para petani lewat program Makmur juga dihadirkan lewat pendampingan budidaya, seperti lewat edukasi petani untuk penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama.

Selain itu, untuk memastikan produktivitas pertanian dari segi kualitas, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah guna memastikan kandungan hara tanah sehingga pengaplikasian pupuk dalam budidaya program Makmur lebih presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Rekomendasi pemupukan berimbang ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum Bulog akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia," tutup Rahmad.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir ada beberapa kepala daerah yang tak tahu kondisi terkini ekonomi di daerahnya, khususnya data soal inflasi dan harga-harga komoditas pokok. Padahal, hal ini selalu jadi perhatian Jokowi setiap turun gunung ke daerah.

Memang setiap ke daerah, Jokowi selalu menyelipkan agenda mengunjungi pasar dalam kunjungannya. Namun, Jokowi bilang masih ada kepala daerah yang kurang perhatian soal data inflasi.

"Kalau saya ke daerah pasti masuk pasar, bupati saya tanya inflasinya berapa bulan kemarin? Jadi kalau yang saya tanya nggak bisa jawab mohon maaf, masih ada lho satu dua (tak bisa menjawab)," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menitip pesan agar data inflasi dan harga komoditas diperhatikan kepala daerah. Kepala daerah diminta rajin untuk berkoordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi di daerahnya.

"Tolong sebelum saya masuk kabupaten bertanya dulu ke BI inflasinya berapa? Ke TPID inflasinya berapa? Pasti saya tanya, harga-harga pasti saya tanya. Entah beras, bawang merah, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengatakan Indonesia berhasil menahan laju inflasi dengan sangat baik. Sampai Juni 2024 saja, inflasi bisa dikendalikan di level 2,5%. Menurutnya, hal ini menjadi keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan para pimpinan daerah.

"Inflasi yang bisa kita kendalikan terakhir di bulan Juni 2,5% inflasi kita berkat bapak ibu sekalian, yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari senin, rutin setiap minggu tapi hasilnya ada," pungkas Jokowi.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

Saham sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor infrastruktur alias BUMN Karya terpantau meroket belakangan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara soal isu tersebut.

Dikutip dari RTI, Rabu (10/7/2024), saham sejumlah BUMN Karya yang naik adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

Selama sepekan terakhir, saham WIKA naik 41,89% dan 94,44% selama satu bulan terakhir, saham ADHI, naik 8,62% dalam sepekan terakhir dan 20% dalam satu bulan terakhir. Kemudian saham PTPP naik 15,20% dalam sepekan terakhir dan 13,22% dalam sebulan terakhir.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang, mengatakan pihaknya memantau dari waktu ke waktu pergerakan saham yang tidak wajar alias Unusual Market Activity (UMA).

"Semua saham itu kita pantau secara realtime. Ada alat kita. Jadi setiap alert muncul, pastilah kita akan perlakukan, lihat apa yang terjadi," ucapnya di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (10/7/2024).

Menurut Kristian, BEI juga memiliki parameter tertentu untuk melihat saham emiten yang melampaui batas wajar. Namun, dia tidak menjawab tegas jika kenaikan saham BUMN Karya wajar atau tidak wajar.

Kristian hanya menjelaskan bahwa pada prinsipnya BEI selalu memantau perdagangan saham untuk memberi perlindungan kepada para investor. Peringatan diberikan sebagai imbauan kepada masyarakat yang menaruh uang di pasar modal.

"Jadi tolong dicek lagi apakah keputusan investasi anda sudah ok atau nggak. Kita bukan melarang untuk pembelian ya, nggak, itu untuk perlindungan investor," pungkasnya.

Luhut mengungkap mulai 17 Agustus pembelian BBM subsidi akan dibatasi agar lebih tepat sasaran. Akankah pembelian Pertalite jadi dibatasi berdasarkan cc mobil?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pembelian BBM subsidi akan dibatasi. Pembatasan itu rencananya akan diberlakukan mulai 17 Agustus.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan.

Untuk diketahui saat ini BBM yang disubsidi pemerintah adalah jenis solar dan Pertalite. Luhut belum mengungkap soal skema penerapan pembatasan BBM subsidi itu.

Sedikit kilas balik ke belakang, wacana penerapan pembelian BBM subsidi sebenarnya sudah mencuat sejak pertengahan tahun 2022.

Pemerintah juga tengah merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di dalamnya ada pembatasan Pertalite maupun solar.

"Terkait dengan revisi Perpres 191 itu sedang dibahas terus-menerus saat ini, karena terakhir (posisinya) memang ada arahan dari Presiden untuk segera diterbitkan," ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR pada Mei lalu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menargetkan aturan itu bisa berjalan mulai tahun ini. Meski begitu, Arifin belum merinci soal aturan pembatasan Solar dan Pertalite lebih lanjut lagi. Yang jelas, bila berlaku tidak semua kendaraan bisa asal 'minum' Pertalite.

"Nanti akan ada kategori kendaraan yang kelas mana yang boleh pakai solar, yang boleh Pertalite. Umumnya yang dikasih untuk yang solar itu kendaraan yang angkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum, supaya nggak menambah beban masyarakat yang memerlukan," terang Arifin pada Maret 2024.

Adapun dalam wacana pembatasan Pertalite itu disebut-sebut hanya mobil-mobil yang masuk ketentuan masih bisa 'menenggak' Pertalite. Untuk mobil, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim pernah menyebut ada dua usulan. Pertama melarang semua kendaraan pelat hitam mengkonsumsi Pertalite. Skenario kedua adalah hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh 'menenggak' Pertalite. Sedangkan untuk motor, hanya kapasitas di bawah 150 cc yang nantinya masih boleh mengkonsumsi Pertalite.

"Dari sisi JBKP itu ada pembatasan, terutama untuk motor semuanya kecuali motor yang di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Kemudian mobil pelat hitam ada dua skenario, seluruh mobil pelat hitam akan dilarang atau opsi dua mobil dengan kapasitas maksimum 1.400 cc nah ini revisi yang kita ajukan opsinya," kata Abdul pada Februari 2023.

Polisi Sita 10 Ton Solar Subsidi yang Akan Dioplos, 2 Orang Jadi Tersangka

Polisi Sita 10 Ton Solar Subsidi yang Akan Dioplos, 2 Orang Jadi Tersangka

Krisis keuangan yang terjadi pada 2008 menyadarkan banyak pemangku kepentingan di sektor keuangan bahwa pelindungan konsumen menjadi faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam upaya membangun dan menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

Krisis keuangan di Amerika Serikat yang dipicu persoalan subprime mortgage menggambarkan betapa lemahnya pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct dalam berbagai aspek mulai dari iklan yang menyesatkan, ketentuan bisnis, mekanisme penyelesaian sengketa dan kompleksitas produk yang meningkatkan risiko konsumen.

Ben S. Bernanke Gubernur The Fed pada waktu itu pun mengakui adanya kelemahan The Fed dalam melakukan pelindungan konsumen yang seharusnya bisa dilakukan The Fed sesuai kewenangannya. Tersadar dari hal itu, sejumlah otoritas keuangan di berbagai negara segera menjadikan isu pelindungan konsumen sebagai program strategis yang harus segera diimplementasikan.

BaFin Jerman menjadikan pelindungan konsumen sebagai medium term objectives, FSS Korea menjadikan pelindungan konsumen sebagai salah satu misi lembaga, sementara FSA Jepang menjadikan pelindungan konsumen sebagai prioritas strategis.

Di Indonesia, Pemerintah pun telah menjadikan isu pelindungan konsumen sebagai salah satu program penting kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. UU no 21/2011 tentang OJK secara terang benderang mengamanatkan OJK untuk bertugas menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

Pemerintah bahkan memperkuat upaya pelindungan konsumen ini dalam UU no 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menegaskan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan perilaku pasar atau market conduct guna semakin melindungi konsumen dan masyarakat.

Pelindungan Konsumen adalah Kunci

Sejumlah kasus yang merugikan konsumen di sektor jasa keuangan masih banyak terjadi dan jika diteliti terjadi akibat lemahnya pengawasan market conduct. Contoh menarik adalah kasus banyaknya protes pemegang polis produk unit link yang meledak di 2020 - 2022.

Penawaran penjualan produk unit link yang tidak tepat atau mis-selling, serta sasaran konsumen yang tidak sesuai dan lemahnya penanganan pengaduan konsumen memicu kemarahan ribuan pemegang produk unit link dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Untuk mencegah berbagai kasus serupa yang merugikan konsumen yang bisa berdampak terhadap kemajuan industri jasa keuangan dan stabilitas sektor keuangan, tentunya OJK dituntut menyiapkan berbagai perangkat pengawasan market conduct dan melaksanakannya dengan penuh ketegasan.

POJK No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang telah diterbitkan harus dijalankan secara ketat dan berani, karena POJK ini menjadi payung hukum bagi OJK mengawasi setiap perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumennya.

POJK 22 ini secara rinci dan lengkap mengatur perilaku PUJK pada proses product life cycle produk dan layanan jasa keuangan mulai dari desain, penyediaan informasi, penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan pra dan paska penjualan, serta penyelesaian pengaduan konsumen.

Melalui POJK ini, PUJK juga diwajibkan untuk memperlakukan konsumen secara tidak diskriminatif. Hal ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang bekerja atau mewakili PUJK. Kerahasiaan dan keamanan data konsumen juga menjadi hal yang wajib dijaga oleh PUJK. Termasuk juga mengatur soal penagihan atau pengambil alihan agunan yang selama ini kerap memicu keributan di masyarakat.

Namun, tidak hanya mengatur kewajiban PUJK, POJK ini juga mengatur kewajiban konsumen, pada pasal 92 ayat 3 huruf c dan e, dinyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Konsumen pun berkewajiban untuk membayar biaya sesuai dengan nilai/harga produk dan layanan yang disepakati dengan PUJK.

Melalui POJK 22 dipastikan bahwa perlindungan hukum diberikan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada PUJK. Pada pasal 6 POJK 22 dinyatakan juga bahwa PUJK berhak mendapatkan pelindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Dengan demikian, peraturan ini tidak ditujukan untuk melindungi konsumen nakal dan menunjukkan bahwa OJK selain memperhatikan aspek perlindungan konsumen juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan. "OJK Strikes the Right Balance".

Penguatan pelindungan konsumen adalah kunci untuk semakin memperkuat industri jasa keuangan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Perlindungan konsumen yang kuatakan membangun industri jasa keuangan dan perekonomian yang sehat.

Abdul Mongid
Gurubesar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Senior Economist, Segara Economic Institute

Jokowi Senang Industri Keuangan RI Tangguh: Tapi Tetap Harus Hati-hati

Jokowi Senang Industri Keuangan RI Tangguh: Tapi Tetap Harus Hati-hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia dikepung banyak sekali krisis selama 5 tahun ke belakang. Menurutnya, periode keduanya menjabat sebagai Presiden memang tidak mudah.

"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun ke belakang ini adalah sebuah periode tidak mudah dan sangat sulit penuh tantangan," ungkap Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan sederet krisis mengepung Indonesia, mulai dari sektor kesehatan yang dilanda pandemi COVID-19, kemudian ada juga kondisi geopolitik dunia yang membuat harga minyak dan pangan bergejolak.

Belum lagi, dari sisi lingkungan ada beberapa dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan.

"Ini semua sebabkan krisis ekonomi, pangan, keuangan, dan kemanusiaan," tegas Jokowi.

Namun, yang patut disyukuri Indonesia, kata Jokowi, masih bisa bertahan. Bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tengah gejolak yang ada.

"Kita patut bersyukur negara kita mampu bertahan di tengah hambatan dan tantangan yang ada. Ekonom tumbuh 5,11% di kuartal I 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan di growth 5%," pungkas Jokowi.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan, belum ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak BUMN yang akan melantai di bursa hingga akhir tahun ini. Hal ini terlihat dari belum adanya BUMN di dalam pipeline penawaran umum BEI.

"Saat ini belum ada," kata Imam di Gedung BEI, Rabu (10/9/2024).

Imam menduga, BUMN dan anak perusahaan kemungkinan besar sedang menunggu masa pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun demikian, pihaknya memang berharap bakal ada BUMN serta anak BUMN yang akan melantai di pasar modal pada 2025.

"Kita harapin mungkin tahun depan ada BUMN maupun anak BUMN," jelasnya.

Di sisi lain, Imam mengatakan bahwa sampai saat ini ada 30 perusahaan yang sudah masuk dalam pipeline. BEI berharap bisa mencapai target 60 perusahaan IPO hingga akhir 2024.

"Kita di pipeline sekarang ada 30-an. Kita berharap seperti di awal tahun, target kita kan 60-an. Sekarang 32, mudah-mudahan bisa kita achieve," pungkasnya.