Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan membentuk Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). IQTF akan mengelola dana abadi sebesar Rp 2 triliun.

"Rapat memutuskan, atas arahan Bapak Presiden (yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun," kata Sandiaga di Kompleks Istana Presiden usai rapat terbatas, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan nantinya dana Rp 2 triliun akan digunakan untuk mendukung acara taraf internasional yang dinilai memiliki dampak ekonomi besar dan bisa meningkatkan citra Indonesia. Karenanya event yang bisa mendapat dana abadi ini hanyalah yang mendapat arahan dari Presiden langsung.

"Dana tersebut akan dialokasikan di RAPBN 2025, karena itu dari sisi pengelolaannya nanti akan dipastikan event-event berkualitas internasional yang memiliki dampak ekonomi membantu pergerakan wisatawan dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia," terang Sandiaga.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden," sambung mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah berharap dana abadi bisa membantu meningkatkan pariwisata Indonesia yang saat ini sudah berada di peringkat 22 dunia. Begitu juga dengan perbaikan pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon di sektor ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund.

"Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," pungkas Sandiaga.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2,096 triliun untuk 2025. PMN diperuntukkan untuk dua proyek tol yakni Tol Yogyakarta-Solo dan Tol Yogyakarta-Bawen.

"Kami usulkan tambahan pada kesempatan ini, usulan tambahan PMN sebesar Rp 2,096 triliun. Ini diperuntukkan juga kedua proyek yang tadi disebutkan di atas, Jogja-Solo dan Jogja-Bawen," ucap Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Asnawi menjelaskan, PMN diperlukan karena terjadi sejumlah situasi terjadi di kedua ruas tol tersebut, salah satunya perubahan komposisi. Adhi Karya bertugas menyelesaikan 47% dari total ruas tol tersebut dari sebelumnya 24% karena dua perusahaan swasta mundur dari proyek itu untuk melakukan restrukturisasi keuangan.

"Yang berkurang itu ada dua swasta, PT Gama Group dan PT Dayamulia Turangga, yang sebelumnya ini mereka mayoritas sekitar 51%. Karena mereka sedang restrukturisasi keuangan, sehingga tidak mampu mendapatkan tambahan-tambahan kredit," ungkapnya.

Karena kedua perusahaan swasta itu mundur, Asnawi menjelaskan terjadi perubahan belanja modal (capitalexpenditure/capex).

Untuk Tol Yogyakarta-Solo, kebutuhan awal ekuitas yang semula Rp 1,9 triliun berubah menjadi Rp 3,98 triliun. Sementara untuk Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, kebutuhan awal ekuitas sebesar Rp 535 miliar berubah menjadi Rp 726 miliar.

"Sehingga total usulan PMN yang saat ini kami ajukan adalah sebesar Rp 2,096 triliun," pungkasnya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghadirkan layanan yang aman dan nyaman bagi pengguna jasa dengan program "Say No to Calo". Ini berlaku efektif mulai Senin (1/7) di empat pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan manajemen secara aktif berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy. Hal ini terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrian di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujar Shelvy dalam siaran pers, Senin (8/7/2024).

Dia menyebutkan ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di Cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Memperkuat reservasi tiket via Ferizy tersebut, manajemen pun merancang program "Say No to Calo" yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan.

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi. Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," tutur Shelvy.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy.

Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet.

Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo. Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," tegas Shelvy.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 2 triliun untuk 2025. Triliunan dana tersebut diperlukan untuk menyelesaikan delapan proyek, salah satunya pembangunan jalan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, awalnya menjelaskan permohonan PMN tambahan untuk 2025 tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk proyek-proyek strategis.

"Kami sampaikan tadi bahwa ini akan kita pakai sama seperti tahun lanjutan 2024 sebagai tambahan modal kerja untuk proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh WIKA pada 2025 yang hampir semuanya harus selesai dan tuntas di 2025," ucap Agung di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Proyek pertama, pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 2 di Banten dengan nilai Rp 5,5 triliun dengan rencana alokasi PMN Rp 600 miliar.

Proyek kedua, pembangunan Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam). Nilai proyek itu adalah Rp 1,3 triliun dengan alokasi PMN Rp 100 miliar.

"Kemudian kita pakai juga untuk proyek-proyek IKN yang baru kita catat seperti proyek jalan di KIPP maupun di jaringan interkoneksi," jelasnya.

Sementara berbagai proyek lainnya adalah seperti Jalan Tol Semarang-Demak 1B, proyek Terminal III Bandara Hang Nadim dan berbagai proyek lainnya.

"Secara keseluruhan totalnya adalah Rp 2 triliun rupiah," pungkas Agung.

Daftar Proyek yang Dibangun WIKA Jika Dapat PMN 2025:

1. Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 2, Banten
2. Pembangunan Jalan KIPP Kawasan Hankam, IKN, Kalimantan Timur
3. Pembangunan Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku, IKN, Kalimantan Timur
4. Jalan Tol Semarang-Demak 1 B, Jawa Tengah
5. Proyek Terminal III Bandara Hang Nadim, Batam
6. Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Jawa Timur
7. Revitalisasi Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, Jawa Timur
8. Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan iuran pariwisata pada tiket pesawat. Isu yang sempat ramai ditolak masyarakat ini menurutnya hanya sebuah wacana dan ide kebijakan yang tidak jadi ditindaklanjuti pemerintah.

Sandiaga mengakui ide itu memang sempat dibahas, namun pemerintah memutuskan untuk tidak mengimplementasikan ide tersebut sama sekali. Dia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan adanya iuran pariwisata pada pembelian tiket pesawat.

"Itu cuma sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan dan masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan bagi iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," beber Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sandiaga juga menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengarahkan agar ide kebijakan itu tidak usah ditindaklanjuti.

Pihaknya, maupun Kementerian Perhubungan juga menegaskan tidak mengusulkan ide kebijakan tersebut.

"Jadi itu sudah bisa dengan tadi arahan bapak presiden, sudah bisa dikatakan wacana itu yang juga memang tidak diusulkan oleh kami, tidak diusulkan oleh Kementerian Perhubungan," tegas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan menteri yang bakal jadi tetangganya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini total ada 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang telah dibangun dan siap huni.

Basuki mengatakan dari total 14 rumah dibas tersebut di antaranya ada rumah yang akan dihuninya. Basuki akan bertetangga dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

"Satu (rumah saya). Saya nomer tujuh, Pak Menhub nomer delapan, Menkes nomer sembilan, Menpan nomer sepuluh," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Basuki menjelaskan penyelesaian infrastruktur dasar di IKN berjalan seiring rencana pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia.dan rencana para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para ASN berkantor di sana.

Namun Basuki belum dapat memastikan kapan mulai pindah ke sana. Ia juga belum dapat memastikan apakah nanti ia beserta para menteri akan bekerja secara remote di IKN dan Jakarta atau seperti apa.

Pada 18 Juli pekan depan ia berencana untuk berangkat ke IKN dan mengecek kesiapan infrastruktur dasar di sana. Salah satu yang akan diperiksanya ialah kesiapan distribusi air minum jelang Upacara 17 Agustus di sana.

Basuki mengatakan, dalam menyiapkan infrastruktur tersebut pihaknya menemui kendala lantaran curah hujan tinggi tengah secara intensif terjadi. Akibatnya, proses distribusi air bersih sedikit mengalami perlambatan dari target awal commissioning Juni 2024.

"Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insyaallah (Presiden bisa pindah). Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor," terang Basuki.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga memastikan bahwa 14 dari total 36 RTJM bakal rampung pada akhir Juli 2024. Penyelesaian disebut fully furnished alias berfasilitas fasilitas lengkap sampai perabotan.

"Rumah tapak kalau struktur, kalau yang disebut siap itu untuk Juli rumah tapak itu 14 furnished. Furnished sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring, itu sampai akhir Juli siap," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis menjelaskan, karena sudah fully furnished, 14 RTJM tersebut sudah bisa ditempati oleh para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan rampungnya 14 RTJM itu, Danis menjelaskan bahwa total 20 RTJM ditarget rampung pada September dan Oktober mendatang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Hari ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif, selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.

Arifin menjelaskan, RPP KEN sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 menjadi pedoman pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. RPP KEN juga diharapkan menciptakan ketahanan energi nasional.

"Tujuan RPP KEN memberi arah mewujudkan kebijakan pengelolaan energi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, keterpaduan, efisiensi, produktivitas, dan berwawasan lingkungan, guna terciptanya kemandirian nasional dan ketahanan energi nasional," katanya dalam Rapat di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut Arifin, pemerintah perlu mengganti PP 79 tahun 2014 karena tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Hal ini dipicu oleh perubahan lingkungan strategis yang cukup signifikan, baik di tingkat nasional maupun global.

"Dengan asumsi makro ekonomi, target pertumbuhan ekonomi nasional 2019 sampai 2023 sebesar 7-8%. Namun capaiannya di 2015 sampai 2018 sekitar 5%. Dan terjadi anomali akibat dampak krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19, hingga 2020 terjadi minus 2%," bebernya.

Dalam paparannya, berikut poin-poin perubahan arah kebijakan dalam pembaruan KEN:

1. Grand Strategi untuk tetap menjaga Ketahanan Energi dalam Transisi Energi:

- Menjaga keamanan pasokan dan keterjangkauan harga selama transisi
- Meningkatkan Konservasi Energi dan Efisiensi Energi
- Memaksimalkan Energi Baru dan Terbarukan
- Meminimalkan penggunaan Fossil (batu bara dan bensin) Mengoptimalkan penggunaan Gas, sebagai transisi
- Penggunaan Energi Baru (nuklir) untuk menyeimbangkan dan mencapai Target Dekarbonisasi

2. Transisi energi mencapai puncak emisi di 2035 dan net zero emission pada tahun 2060. Target bauran EBT tahun 2060 sebesar 70% - 72%

3. Menetapkan proyeksi energi final dan konsumsi listrik, suplai dan bauran energi primer, tingkat emisi GRK sektor energi (CO2e) dan intensitas emisi GRK sektor energi

4. Pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui APBN, APBD dan sumber lain nasional maupun internasional

5. Insentif fiskal dan nonfiskal, disinsentif dan pembiayaan untuk BUMN dan BU serta kompensasi untuk BUMN dalam program transisi energi dan ketahanan energi.

6. Peningkatan TKDN meliputi teknologi dan rancangan bangunan, bahan material, komponen lain yang terkait, tenaga kerja, sumber pendanaan serta peningkatan nilai tambah

7. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha penyediaan dan pemanfaatan energi serta pendanaan dekarbonisasi energi dan ketahanan energi.

Penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program transisi energi

8. Kerja sama dan diplomasi energi tingkat internasional untuk memperkuat posisi keenergian Indonesia dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara soal aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan diprotes pengusaha. Menurut Sandiaga keluhan soal kebijakan ini pun sudah banyak disuarakan pengusaha pariwisata kepada pihaknya.

Menurutnya, lebih dari 50% pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini merupakan perempuan. Hal ini lah yang membuat masalah ini cukup banyak menjadi perhatian kementerian juga.

Sandiaga memahami yang ditakutkan pengusaha adalah produktivitas yang turun. Namun perempuan yang butuh kesempatan kerja juga harus jadi perhatian.

"Lebih dari 50% pekerja parekraf ini memang kaum perempuan. Kami berterima kasih dari masukan berkaitan dengan poin-poin yang ada. Pengalaman di Pemprov DKI kan kami pernah membahas ini yang dikhawatirkan industri ini kan produktivitas dan yang dikhawatirkan oleh para perempuan kan kesempatan kerja," ujar Sandiaga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Sandi ini antara pengusaha dan pekerja harus bisa menemukan keseimbangan sehingga produktivitas usaha tidak turun meskipun ada pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan.

"Kita mesti cari di mana kita melakukan pemberdayaan, sehingga perempuan melahirkan tetap bisa memberikan kontribusi dan produktivitas tidak terganggu. Ini yang harus dicari ekuilibriumnya," ungkap Sandiaga.

Soal keluhan pengusaha yang bermunculan, Sandiaga mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim untuk mendalami keluhan-keluhan tersebut.

"Sudah ada yang sampaikan ke kami dan kini kami sudah tugaskan tim dari investasi dan industri untuk mengkaji," pungkas Sandiaga.

Aturan cuti melahirkan 6 bulan sendiri tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2024. Pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil langkah tegas dalam upaya pembasmian aktivitas judi online (judol) di Tanah Air. Rekening bandar judi online tidak hanya akan diblokir, tetapk juga akan diblacklits.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024. Nantinya para bandar judol ini tidak boleh lagi membuka rekening di bank manapun.

"Kita akan bertindak lebih keras lagi untuk mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mungkin sebagai bandarnya atau fasilitator, ini akan ada konsekuensi blacklisting (masuk daftar hitam). Mereka tidak boleh buka lagi rekening di bank. Saya kira ini akan jadi pengingat bagi calon-calon nasabah," kata Dian, dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Menurut Dian, apabila para bandar judol ini dikeluarkan dari sistem perbankan Tanah Air maka kehidupannya tidak lagi bisa berjalan normal. Pihaknya juga akan terus melakukan massive campagne kepada para nasabahnya terkait judol.

"Dengan adanya Stagas Judol, langkah-langkah kita lebih terkoordinasi sehingga saat ini kita bisa menutup segaka jalur kemungkinan yang menipang transaksi judol ini. Tentu pemblokiran juga akan terus kita lakukan sesuai kewenangan kita," ujarnya.

Dian menambahkan, pihaknya juga mengirim surat kepada pihak perbankan agar memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judol serta perilaku para nasabah yang melakukan jual beli rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Asapun hasil pemeriksaan data diri tersebut akan dikirimkan setiap bank kepada platform milik OJK yakni SIGAP untuk dilakukan pertukaran data antar perbankan atas data pihak-pihak yang masuk kedalam daftar hitam tersebut.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu, sehingga bank tau semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judol," ujarnya.

Secara keseluruhan, OJK mencatatkan hingga 2024 ini telah ditutup atau diblokir sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan judol oleh pihak perbankan. OJK juga telah meminta pihak perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification hall yang sama dengan rekening terafiliasi judi online tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) 15-16 Juli 2024. Kunjungan tersebut dilakukan untuk bertemu bos Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar dan membahas kelanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Tanggal 15 Juli dan tanggal 16 Juli 2024, beliau (Jokowi) baru ke Abu Dhabi. Untuk menindaklanjuti kunjungan Ali Rashed Alabbar ke IKN," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Basuki mengatakan, sebelumnya pengembang Burjh Khalifa itu tertarik untuk menggarap financial center di IKN, Kalimantan Timur. Disebut-sebut bangunan tersebut akan serupa dengan Sudirman Central Business District (SCBD).

Akan tetapi, Basuki sendiri belum dapat memastikan kelanjutan dari rencana tersebut. Ia juga belum dapat memastikan rencana kunjungan tersebut untuk membahas kelanjutannya atau penekanan atas minat investasi di IKN.

"Nanti kita tunggu saja. Jadi menurut saya belum ada beritanya," tutur Basuki.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Jokowi sempat menyebut bahwa bos Emaar Properties itu akan berinvestasi besar di mega proyek IKN. Hal itu disampaikannya pada saat momentum groundbreaking investasi ke 6 di IKN. Jokowi bilang, Alabbar terkesan dengan tawaran investasi yang ditawarkan di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di IKN.

"Apa yang beliau katakan? 'Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik yang paling indah, yang hilly perbukitan, seindah di sini (IKN). Saya udah investasi di banyak negara, ini adalah tempat yang terbaik,' kata dia begitu," cerita Jokowi ketika melakukan groundbreaking Astra Biz Center di IKN, Selasa (4/6/2024).

Jokowi menjawab pujian Alabbar, katanya dia sebenarnya kurang suka pujian. Yang terpenting baginya adalah Alabbar mau menanamkan uangnya di Indonesia. Setelah mendengar perkataannya, Jokowi bilang, Alabbar langsung berkomitmen untuk investasi di Indonesia. Namun, Jokowi belum mau menyebutkan sebesar apa dan di mana lokasinya.

"Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign, saya nggak mau ngomong karena belum tanda tangan, tapi gede banget, gede banget. Kita tanda tangan insyaallah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," ujar Jokowi.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok melaksanakan lelang terhadap 60 motor gede merek Royal Enfield. Pelaksanaan lelang berakhir pada 10 Juli 2024.

Dalam informasi yang tertera pada website lelang.go.id. sebanyak 60 moge Royal Enfield siap untuk dilelang. Nilai limit atau harga awalnya mulai dari Rp 30.890.539 hingga Rp 43.221.539.

Bagi yang tertarik melihat langsung unitnya bisa datang saat open house yang bertempat di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) PT Multi Sejahtera Abadi, Jl. Cakung Cilincing Pal.II, Kota Jakarta Utara.

Sebanyak 60 unit moge Royal Enfield itu akan dilelang sebanyak 4 sesi untuk model Royal Enfield Bullet Classic 350 cc Royal Enfield Classic EFI 500 Dessert Storm Beige, Classic EFI 500 Squadron Blue, dan Classic Stealth Black.

Royal Enfield Classic 500 cc Foto: Lelang.go.id

Moge Royal Enfield dengan kapasitas 350 cc punya nilai limit Rp 30.890.539 dengan uang jaminan yang harus dibayarkan Rp 15 juta. Sedangkan motor 500 cc punya nilai limit Rp 43.221.539, uang jaminan yang harus dibayarkan Rp 21.500.000.

Dikutip dari laman Dirjen Kemenkeu, harga limit lelang mungkin lebih murah dari pasaran. Akan tetapi saat hasil lelang ditetapkan, harga bisa saja lebih tinggi dari pasaran. Hal ini disebabkan karena lelang menggunakan sistem penawaran tertinggi. Penawar dengan bidding tertinggi yang bakal menang, sehingga bisa jadi saat lelang peserta terbawa nafsu kemudian menawar dengan harga di atas pasaran.

Perlu diketahui harga limit itu berbeda dari harga lelang. Harga limit merupakan harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual. Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang.

Adapun lelang mobil ini dapat diakses melalui situs lelang resmi milik pemerintah (lelang.go.id) dilakukan dua hari sesuai waktu server, berikut jadwalnya seperti dalam lampiran:

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

Batas Akhir Penawaran:

- Sesi 1 (LOT A01-A15) : Pukul 14.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet
- Sesi 2 (LOT B01-B15) : Pukul 14.15 waktu server Aplikasi Lelang Internet
- Sesi 3 (LOT C01-C15) : Pukul 14.30 waktu server Aplikasi Lelang Internet
- Sesi 4 (LOT D01-D15) : Pukul 14.45 waktu server Aplikasi Lelang Internet

Tes Lengkap Royal Enfield Scram 411: Moge yang Berdarah Tua Berjiwa Muda

Tes Lengkap Royal Enfield Scram 411: Moge yang Berdarah Tua Berjiwa Muda

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan saat ini pemerintah tengah membahas aturan terkait Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran impor.

Ia menyebutkan, untuk penerapan BMTP impor produk kain ini sedang dibahas dalam rapat pleno yang baru saja digelar oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dengan rujukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 55/2020 yang sempat diberlakukan pada 27 Mei 2020 hingga 8 November 2022.

"Kemungkinan pertengahan bulan ini (Juli) sudah terbit (aturan BMTP impor kain)," katanya saat ditemui wartawan setelah diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Dalam hal ini Reni mengaku Kemenperin secara aktif melakukan berbagai macam penyelidikan atas rencana BMTP ini untuk kemudian dibahas bersama Kementerian lain.

"Begitu selesai penyelidikan, hasilnya diserahkan kepada ketua tim pertimbangan kepentingan nasional yang kemudian akan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar digelar rapat pleno lagi. Memang prosesnya panjang. Tapi bulan ini pasti akan terbit. Ini kan masih tanggal 8," tegasnya.

Kemudian Reni mengatakan pihaknya juga secara aktif membahas Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk memastikan tidak ada produk impor dengan harga jual jauh di bawah harga pasar dalam negeri. Walaupun ia tidak menyebutkan apakah aturan ini akan keluar bersama dengan BMTP atau tidak.

Menurutnya pengenaan besaran BMAD ini akan ditentukan oleh tingkat kooperatif atau kerja sama inportir dengan pemerintah. Semakin mereka kooperatif dengan aturan ini nanti, maka semakin kecil biaya bea masuk yang dikenakan.

"Kami memang sedang menginisiasi itu juga BMAD. Kalau BMAD itu kan kalau tidak fair gitu ya, ada dumping terbukti, kita melihat apakah kooperatif atau tidak gitu kan," ucapnya.