Menteri BUMN Erick Thohir menepis tudingan soal penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN sakit. Ia menegaskan mayoritas PMN untuk menjalankan penugasan.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Ada juga, ingat loh, waktu saya ketemu dengan Komisi VI itu jelas hampir 70% BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi," katanya di Sarinah Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Erick menjelaskan pihaknya telah memetakan BUMN bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di sisi lain, BUMN ada yang di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selain di bawah Kementerian BUMN.

"Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi," terang Erick.

"Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu gitu. Nah kadang-kadang begitu bilang BUMN langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," terangnya.

Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI telah memberikan restu pemberian PMN kepada BUMN tahun anggaran 2024. PMN yang diberikan berupa tunai dan non tunai.

Pemberian PMN tunai tahun anggaran 2024 diberikan kepada enam BUMN dengan total dana yang diberikan sebesar Rp 12,9 triliun. Kemudian, sebanyak 12 BUMN diberikan PMN non tunai.

Asuransi merupakan industri yang berperan penting dalam membangun ekonomi nasional. Bukan hanya membangun ekonomi negara secara holistik, industri asuransi juga membantu masyarakat secara individu memproteksi diri untuk menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.

Meski demikian, angka penetrasi industri asuransi terhadap PDB di Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan Insurance Surveillance Report pada tahun 2022, angka penetrasi Indonesia masih mencapai 1,4%, sedangkan Malaysia 3,8%, Singapura 12,5% dan Thailand 4,6%.

Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat level penetrasi asuransi, baik asuransi sosial maupun komersial telah mencapai 2,76%. Sementara level densitas asuransi, baik sosial maupun komersial, mencapai Rp 1.959.000 per penduduk di tahun 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan OJK telah melakukan transformasi pengaturan dan pengawasan industri asuransi untuk semakin memperkuat industri asuransi dan meningkatkan pelindungan konsumen.

"OJK saat ini kita sebagai pengawas melakukan dua hal secara bersamaan. Artinya membenahi perusahaan yang bermasalah dan membangun industri perusahaan yang lebih sehat," jelas Ogi.

Dalam pengawasan perusahaan asuransi, OJK membagi menjadi tiga tahapan pengawasan. Pertama pengawasan normal, yakni pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang masih berjalan dengan baik. Kemudian pengawasan intensif, yakni pengawasan atas sejumlah perusahaan asuransi yang mulai terganggu kesehatannya dan tahapan pengawasan khusus terhadap perusahaan yang harus melakukan penyelamatan keuangannya.

Pengetatan Pengaturan

Ogi juga menyampaikan bahwa OJK juga terus melakukan penguatan infrastruktur industri perasuransian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan tugas OJK selain mengatur, mengawasi, melindungi adalah proaktif untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

"Jadi kita lihat bahwa aturan-aturan di perasuransian itu kita lebih tegaskan antara lain pertama, mengangkut masalah penerapan risk management, masalah tata kelola, kemudian kita meningkatkan syarat setoran modal minimum bagi asuransi. Kita melihat tiga hal tersebut menjadi kunci keberhasilan perusahaan asuransi. Jadi regulasi yang kita keluarkan mengacu pada regulasi tersebut," katanya

Selain itu, OJK juga mendukung asosiasi dan pelaku usaha asuransi dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui kampanye 'Pahami dan Miliki Asuransi'. Tagline ini bertujuan agar masyarakat memahami terlebih dahulu terkait produk asuransi sebelum memutuskan membeli produknya. Pasalnya, ada produk asuransi yang bersifat kompleks seperti unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

"Beberapa produk asuransi, ada yang sifatnya itu simple product, ada yang sifatnya boleh dibilang kompleks produk, seperti produk unit link, atau PAYDI. Produk ini ada komponen proteksi, dan komponen investasi," jelasnya.

"Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak komplain. Ketika nilai investasinya itu turun secara drastis. Dan masih banyak masyarakat yang tidak memahami risiko tersebut. Oleh karena itu, OJK melakukan koreksi terhadap pengaturan produk unit link, atau PAYDI tersebut," lanjutnya.

Di samping itu, Ogi menjelaskan asuransi wajib merupakan amanat undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perlu dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat. Nantinya, asuransi wajib ini akan meliputi beberapa perlindungan, termasuk asuransi kendaraan umum hingga asuransi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Adapun Peraturan Pemerintah terkait asuransi wajib PP ini sedang dalam pembahasan dan ditargetkan terbit pada tahun ini.

"Termasuk di dalamnya nanti ada terkait asuransi wajib mengenai third party liability yang sedang disusun peraturan pemerintah. Jadi semua pihak yang terkait third party liability wajib diasuransikan," pungkasnya.

"Inilah adalah tugas kita untuk bagaimana memperbaiki industri asuransi yang ada, baik dalam bentuk regulasi, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian ke depan, termasuk di dalamnya program untuk literasi dan inklusi keuangan di industri perasuransian," imbuhnya.

Pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian, OJK menargetkan level penetrasi berada di angka 3,2% pada tahun 2027. Di sisi lain, level densitas ditargetkan mencapai Rp 2,4 juta per penduduk.

Sejumlah ketentuan sudah diterbitkan OJK dalam tiga tahun terakhir antara lain, SE OJK No.5/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (Paydi), yang mana dalam SEOJK ini diatur mengenai Pemasaran dan transparansi PAYDI, antara lain kewajiban perusahaan untuk memastikan kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, tanggung jawab perusahan untuk memastikan pemahaman terhadap PAYDI dan melakukan konfirmasi (welcoming call) kepada pemegang polis, jenis saluran pemasaran PAYDI, persyaratan iklan PAYDI, ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY), laporan kinerja subdana (fund fact sheet), publikasi informasi NAB, dan pelaporan perkembangan nilai tunai.

Selanjutnya, OJK juga mengeluarkan POJK 5/2023 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada POJK 5/2023, diatur mengenai batasan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Ketentuan batasan investasi tersebut perlu disesuaikan untuk mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam penempatan investasi dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan dalam menanggung risiko terkait penempatan investasi.

POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, dimana dalam POJK ini diatur lebih lanjut mengenai peningkatan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurut Satgas Ahmad Rafif Raya menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satgas telah memanggil Ahmad Rafif Raya lewat pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 71 Milyar.

"Permintaan keterangan tersebut dilakukan bersama dengan satuan kerja pengawasan pasar modal dan penyidikan OJK, untuk memastikan aspek legalitas dan model bisnis yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya," tulis Satgas Pasti dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Dari permintaan keterangan itu Satgas menemukan dua hal. Pertama, Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. Perusahaan itu ternyata tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Kedua, Ahmad Rafif Raya memang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

Namun, kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Ahmad Rafif Raya juga telah mengakui dirinya telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas," tutur Satgas.

Oleh sebab itu berkaca dari berbagai temuan tersebut, Satgas Pasti memerintahkan Ahmad Rafif Raya untuk berhenti menawarkan investasi, serta menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Satgas juga meminta Afif Raya bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya berinvestasi, serta mengembalikan seluruh dana tersebut.

Selain itu Afif Raya harus kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," ungkap Satgas.

Sebagai tindak lanjut, Satgas pun merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk memblokir situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Satgas.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memprediksi akan banyak toko tutup dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di akhir tahun. Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengatakan hal itu akan terjadi jika impor ilegal tak diberantas dan ditambah pajak.

"Kalau dikenakan (bea masuk) 200% dan sebagainya, ya kita mungkin sampai akhir tahun akan banyak tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Untuk itu, pihaknya keberatan jika pemerintah menambah pajak tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk impor produk tekstil. Menurut pengusaha, masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal.

Haryanto mengatakan untuk mengatasi krisis yang terjadi di industri tekstil bukan dengan mengenakan pajak tambahan pada impor barang yang legal. Namun, yang harus diberantas adalah maraknya produk impor ilegal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya illegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," jelasnya.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengungkap impor tekstil ilegal semakin marak. Bahkan menurut Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, potensi impor tekstil ilegal dari China disebut tembus US$ 1,4 miliar.

Budihardjo mengatakan angka itu merupakan selisih data impor antara Indonesia dengan dari China. Nah selisih itulah diindikasi menjadi data impor ilegal dari China.

"Jadi memang data dari China sendiri impor tekstil itu berbeda dengan yang diterima. Ada potensi ilegalnya itu dari China kalau tidak salah datanya selisih US$ 1,4 miliar. Ini baru dari data FGD tadi. Jadi memang US$ 1,4 miliar potensi impor ilegal," kata dia dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Menurut Budihardjo pihaknya tidak sepakat jika pajak tambahan seperti Bea Masuk Antidumping (BMAD) dikenakan kepada brand besar. Menurutnya pajak itu pantas dikenakan kepada produk impor yang murah.

"Impor itu kan ada impor brand global, nggak mungkin dumping, orang harganya mahal. Jadi ada importir umum yang murah. Jangan semua 200% (dikenakan), nggak bisa, yang masuk ke tempat-tempat nggak jelas diindikasikan under invoice, harganya US$ 10, bilangnya US$ 1, nggak bisa kita," ungkapnya.

Hippindo juga mengungkap perbedaan data impor pakaian jadi ke Indonesia dari China milik Badan Pusat Statistik (BPS) dengan ITC ekspor dari China ke Indonesia. Yang paling besar pada tahun 2012 di mana data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 1,08 juta, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 80 ribu.

Lebih lanjut pada tahun 2020, data ekspor China ke Indonesia tercatat US$ 358 ribu, sementara data yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 162 ribu. Tahun 2021 data ekspor China ke Indonesia US$ 640 ribu, sedangkan catatan BPS impor dari China sebesar US$ 171 ribu.

Pada tahun 2022, catatan ITC ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 551 ribu sementara data BPS impor yang masuk dari China sebesar US$ 123 ribu. Terakhir data ITC mengungkap ekspor pakaian jadi dari China ke Indonesia US$ 269 ribu sementara data BPS impor dari China tercatat US$ 118 ribu

Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara mengenai masalah yang menimpa PT Indofarma Tbk. Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi fraud pada berbagai aktivitas Indofarma dan anak usahanya, salah satunya pinjaman online.

Erick mengatakan, pihaknya bersama BPK telah berkoordinasi dengan kejaksaan. Dia bilang, jika korupsi akan ditangkap. Namun demikian, pihaknya juga akan melakukan penyelamatan pada Indofarma.

"Sama kan bersama BPK, kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud, ya fraud. Korupsi, kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan. Termasuk tentu utang vendor, dan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick Thohir di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Dia mengatakan, keberadaan oknum bisa terjadi di manapun. Namun, pihaknya menepis jika tidak mempelajari permasalahan pada Indofarma. Erick mengatakan, pihaknya justru menemukan permasalah tersebut dan melaporkan ke BPK.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi dimanapun. Kalau dibilang BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang temuin. BUMN yang melakukan audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi," katanya.

Ia menambahkan, setiap ada kasus pihaknya melaporkan ke pihak terkait. Bahkan, pihaknya menjalin hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Setiap ada kasus korupsi, kita laporkan dengan pihak terkait, kita kerjasama dengan kejaksaan. Bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK. Memang saya belum ketemu KPK lagi, nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus koruptif untuk para oknum itu," paparnya.

BYD telah membuka pabrik pertamanya di kawasan Asia Tenggara. Bukan di Indonesia, pabrik pertama BYD di ASEAN itu ada di Thailand.

BYD kian melebarkan bisnisnya di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Baru-baru ini, BYD membuka pabrik mobil listriknya pertama di kawasan ASEAN tepatnya di Thailand. ASEAN merupakan pasar yang memiliki pertumbuhan mobil listrik amat pesat.

"Thailand memiliki visi kendaraan listrik yang jelas dan memasuki era baru dalam pembuatan mobil. Kami akan membawa teknologi dari China ke Thailand," kata CEO dan Presiden BYD Wang Chuanfu dilansir Reuters.

Pembangunan pabrik BYD di Thailand merupakan bagian dari investasi besar yang digelontorkan pabrikan yang bermarkas di Shenzen tersebut. Di lain sisi, Thailand merupakan pusat perakitan sekaligus ekspor di kawasan regional. Selama ini pusat perakitan dan ekspor mobil regional itu didominasi oleh merek-merek Jepang seperti Toyota, Honda, dan juga Isuzu.

Pabrik itu juga dapat mendukung rencana pemerintah setempat. Pemerintah Thailand menargetkan bisa memproduksi 2,5 juta kendaraan bertenaga listrik pada tahun 2030.

"BYD akan menjadikan Thailand sebagai pusat produksi untuk ekspor ke ASEAN dan banyak negara lain," kata Sekretaris Jenderal Dewan Investasi Thailand Narit Therdsteerasukdi.

Selain Thailand, BYD juga diketahui akan membangun pabrik di Indonesia. Fasilitas produksi mobil listrik BYD ini akan dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, khususnya di bagian utara kawasan tersebut. Dengan perencanaan Ekosistem EV yang komprehensif dan terintegrasi, BYD akan menggunakan lahan terbesar seluas lebih dari 108 hektar.

Investasi BYD ini diklaim tidak hanya akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, serta membangkitkan perekonomian komunitas sekitar, tetapi juga meningkatkan transfer teknologi dan keahlian dalam pembuatan EV (electric vehicle).

Hal ini akan mendorong pertumbuhan industri pendukung di sektor EV dan membuka peluang baru bagi perusahaan lokal untuk terlibat dalam rantai pasok global EV, sehingga juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

BYD Ramaikan Persaingan Mobil Listrik di IIMS 2024

BYD Ramaikan Persaingan Mobil Listrik di IIMS 2024

Impor pakaian bekas sempat dikecam keras untuk bebas masuk Indonesia. Hal ini terbukti dari diterbitkannya aturan larangan baju impor bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat kesal dengan membanjirinya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, produk-produk tersebut dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri! Jadi yang namanya impor pakaian bekas harus setop," tegas Jokowi ditemui di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023) lalu.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp 174,8 miliar sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh Mendag Zulkifli Hasan alias Zulhas.

"Merespons maraknya perdagangan yang dilarang, importasi sesuai Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) 40 Tahun 2022, dan seterusnya saya pimpin langsung pemusnahan senilai Rp 174,8 miliar," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemendag Jakarta, dikutip dari Antara.

Zulhas menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap 1.061 pelaku usaha yang terdiri dari 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan sektor perdagangan dan 594 pelaku usaha hasil pengawasan post border.

Meski begitu, upaya tersebut nyatanya belum menekan edaran baju bekas impor di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pusat belanja thrifting baru di Tanah Abang bernama Moiz Trade Center. Pusat belanja khusus thrifting tersebut baru dibuka bulan Juni lalu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah harus lebih konsisten dan masif lagi dalam memberantas pakaian impor bekas. Pasalnya, hal tersebut dapat memperparah kondisi Industri tekstil dalam negeri.

"Intinya sih pemerintah harus konsisten secara masif secara serius semua kebijakannya memang harus menangkal banjir produk impor karena itu sudah parah terutama di industri tekstil," kata Faisal kepada detikcom.

Dia mendorong pemerintah untuk menutup semua celah atau pintu yang dapat membawa masuk produk impor. Dia juga menekankan tidak hanya produk impor bekas saja, tapi juga produk impor legal.

"Semua langkah, semua pintu, mulai dari legal sampai ilegal, sampai thrifting semuanya itu mesti dilakukan dihindari banjir impor, termasuk thrifting. Kalau yang impor tadi termasuk salah satu yg harus dikontrol," jelasnya.

Senada Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menilai tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas ini memicu suburnya penjual-penjual pakaian bekas tersebut. Apalagi, bisnis jual beli pakaian bekas memang menggiurkan karena pedagang meraup keuntungan 3 kali lipat bahkan lebih.

"Dari berbagai observasi di lapangan, sebagian besar pedagang mengaku sudah balik modal hanya dengan menjual 20% dari ratusan lembar pakaian bekas yang dibelinya. Pedagang dapat menjual pakaian bekas dengan berbagai kualitas dengan kisaran harga dari Rp 15.000 sampai Rp 250.000 per lembar. Padahal mereka hanya mengeluarkan modal sekitar Rp 14 juta untuk satu bal yang terdiri 200-300 lembar pakaian bekas," katanya kepada detikcom.

Dia menekankan perlu upaya serius untuk menyelesaikan masalah ini, dengan gerakan memberantas penyelundupan impor pakaian bekas. Menurutnya, banjir impor pakaian bekas sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.

Pemerintah dapat melakukan tracking dengan cara mengikuti jejak aktor (follow the actor) importer pakaian bekas. Kemudian upaya serius untuk mendeteksi kemungkinan manipulasi kode Harmonized System (HS) juga harus dilakukan, mengingat kode HS ini menentukan apakah barang tersebut bisa masuk atau tidak ke suatu negara dan seberapa besar pajak yang harus dibayar atas barang tersebut.

"Selain itu, pelonggaran izin impor Angka Pengenal Impor Umum (APU) untuk saat ini sebaiknya dihentikan sementara untuk mencegah kemungkinan impor pakaian bekas. Sebaiknya Pemerintah memprioritaskan izin impor Angka Pengenal Impor Produsen (API-P). API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi," imbuhnya.

Pada tahun 2023, PLN Enjiniring anak usaha PT PLN (Persero) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 61,82% menjadi Rp 867,84 miliar, melebihi realisasi tahun 2022 sebesar Rp 536,30 miliar.

Kenaikan signifikan tersebut berasal dari Pendapatan Beyond kWh dan Pencapaian Sinergi Anak Perusahaan (AP), masing-masing lebih besar 240,84% dan 862,86% dari target RKAP tahun 2023.

Sementara itu, tingkat kesehatan Perusahaan diklasifikasikan dalam kondisi SEHAT, dengan nilai total 102,35.

PLN Enjiniring juga mencatat capaian di 2023 dengan kinerja pelayanan yang lebih baik, seperti Pencapaian hasil Survey Kepuasan Pelanggan sebesar 99,35%, yang melebihi target RKAP sebesar 97,54%. Selain itu, terdapat penambahan 15 pelanggan baru non-PLN, serta mendapatkan kontrak bisnis luar negeri dengan Philippine Hybrid Energy System Inc.

"Pencapaian utama PLN Enjiniring di 2023 juga tercermin dari perubahan Organisasi dengan membentuk bidang Project Management Office (PMO) dan menuju Organisasi matrix dengan membentuk sub bidang Sumber Daya Enjiniring untuk mengelola sumber daya enjinir secara profesional. Model penugasan yang baru yaitu secara tahunan memungkinkan PLN Enjiniring melakukan pemetaan Sumber Daya Enjiniring untuk strategi eksekusi pekerjaan, menyelesaikan proyek konstruksi terkendala PLTMG Luwuk 40 MW, serta menyelesaikan program dedieselisasi sistem kelistrikan isolated Luwuk-Toili," ungkap Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah, dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Chairani menambahkan di 2023, PLN Enjiniring juga meluncurkan program unggulan Managed Service Asset Transmisi melalui Aplikasi TRAMA (Transmission Asset Management) yang berfungsi untuk melakukan asesmen dan perencanaan pemeliharaan aset transmisi.

PLN Enjiniring juga aktif dalam pengembangan portfolio Perseroan dengan berkontribusi dalam pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti Hydrogen Plant. Untuk menunjang kemajuan teknologi, PLN Enjiniring juga telah melakukan digitalisasi untuk seluruh pekerjaan yang mendukung penyelesaian penugasan dengan pendekatan Single Source of Truth (SSOT), dan restrukturisasi Organisasi.

PLN Enjiniring juga mengembangkan konsep Green Industrial Cluster yang tersambung ke Grid PLN dengan memasukkan aspek Sustainability (listrik dari Pembangkit EBT, Proporsi Lahan Hijau) dan aspek Value Creation (Smart Grid, Zero Down Time, Smart Industry, Smart Living, Circular Economy, Zero Waste).

PLN Enjiniring juga telah menyelesaikan Kajian Demand Creation Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamberamo dan Pra Kajian Kelayakan Pembangunan PLTA Mamberamo 20 GW.

Kebolehan kinerja PLN Enjiniring tahun 2023 juga turut diapresiasi oleh jajaran Direksi PLN, salah satunya dari Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, Hartanto Wibowo.

"Kami memberikan apresiasi yang luar biasa untuk PLN Enjiniring karena capaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2023 berwarna hijau. Saya berharap dari sisi perencanaan korporat dan pengembangan bisnis, PLN Enjiniring bisa lebih pro aktif dalam proyek enjiniring ketenagalistrikan dan bisa menjadi Engineering Excellence Centre tidak hanya di PLN Group saja namun juga di luar PLN dan kancah internasional," tutur Hartanto.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melaporkan telah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening yang terafiliasi dengan transaksi judi online (judol).

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. Langkah tersebut dilakukan dengan koordinasi Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah, sudah banyak. Saya lupa (angkanya), pokoknya banyak deh. Itu dari OJK juga," kata Royke, usai acara Peluncuran Aplikasi Perbankan wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Royke mengatakan, Langkah tersebut diambil juga berdasarkan pada hasil temuan versi BNI sendiri, di luar temuan OJK maupun PPATK. Hal ini pun bisa dideteksi melalui teknologi-teknologi yang dimiliki perusahaan.

"Jadi kita juga kasih feedback ke OJK. Jadi bukan sekadar, karena kita punya data manajemen, kita juga kelola data manajemen. Ini ada indikasi gini, kita sampaikan ke OJK. Tapi kan yang punya hak untuk bilang tutup OJK," ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung segala Langkah yang disiapkan pemerintah dalam memberantas aktivitas illegal tersebut.

"BNI mendukung pemberantasan judi online," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memblokir sebanyak 4.921 rekening bank terkait judi online. Hal tersebut dilakukannya usai menerima data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain itu, OJK juga telah menginstruksikan bank untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan enhanced due diligence yang terindikasi adanya transaksi judi online. Dalam rangka mempersempit ruang gerak, pihaknya telah memasukkan daftar nasabah judi online ke dalam sistem pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (SIGAP) sehingga dapat diakses oleh semua lembaga jasa keuangan.

"OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan dana terorisme atau SIGAP sehingga dapat diakses seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers RDK OJK, Senin (10/9/2024).

Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya terus menjalin koordinasi dengan bank, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan PPATK untuk mengatasi soal jual beli rekening untuk aktivitas judi online.

"OJK berkoordinasi intense dengan bank-bank untuk memastikan dilakukannya customer due diligence (CDD) dan enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah dengan lebih baik," kata Dian kepada detikcom, Selasa (2/7/2024).

Kemudian, dia juga mendorong perbankan untuk melakukan profiling nasabah-nasabah dengan lebih baik. Selain itu, dia juga bilang bank harus menyempurnakan sistem IT untuk dapat mendeteksi transaksi fraud dan pencucian uang yang berkaitan dengan judi online.

Di sisi lain, pihaknya telah menyebarkan semua nama, termasuk nomor induk kependudukan (NIK) yang rekeningnya telah dibekukan kepada bank. Langkah ini dilakukan agar pihak bank dapat menempuh upaya yang diperlukan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan wondr by BNI yang membawa 3 fitur unggulan, yaitu Transaksi, Insight, dan Growth. Dengan fitur tersebut, super app ini akan membantu nasabah dalam mengelola perencanaan keuangan hingga melakukan investasi.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan melalui wondr by BNI, pihaknya menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami berharap wondr by BNI dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kegiatan perbankan masyarakat yang lebih komprehensif," kata Royke dalam acara peluncuran wondr by BNI di Menara BNI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Dia mengatakan inovasi wondr by BNI dihadirkan lantaran melihat rendahnya kebiasaan masyarakat khususnya anak muda untuk menabung, serta penataan finansial yang kurang teratur.

Dalam pengembangannya, Royke menjelaskan wondr by BNI dirancang dengan mengikuti standar global unggulan. Sehingga kehadirannya diharapkan dapat menjadi game changer bagi WNI maupun di industri perbankan di Indonesia.

"Aplikasi wondr by BNI dilengkapi dengan 3 Dimensi Keuangan yang unik antara lain Transaksi, Insight, dan Growth, yang mencerminkan konsep masa kini, masa lalu, dan masa depan," ujar dia.

"Kami telah melakukan riset yang mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan nasabah mengadopsi teknologi dan pengembangan security, serta melakukan validasi langsung kepada target segmen nasabah secara menyeluruh. Sehingga, wondr by BNI memiliki fitur unggulan untuk nasabah agar dapat bertransaksi dan mengatur keuangannya lebih baik dan lebih mudah," sambungnya.

Royke menjelaskan hadir membawa 3 fitur ciamik, aplikasi ini akan mempermudah pengelolaan keuangan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan transaksi pengguna, menjadikan wondr by BNI sebagai banking app baru yang relevan untuk memenuhi kebutuhan finansial setiap nasabah.

Fitur Transaksi akan mendukung kebutuhan keuangan real-time transfer nasabah. Nasabah bisa melakukan transaksi harian seperti transfer domestik, pembayaran tagihan, dan pengaturan jadwal dilakukan hanya dalam tiga langkah sederhana.

Selanjutnya ada fitur Insight. Dengan fitur ini nasabah bisa dengan mudah memantau kondisi finansial melalui rekap keuangan yang lengkap setiap harinya. Dimensi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih optimal berdasarkan data historis serta membantu memahami kondisi keuangan saat ini dan bagaimana pengelolaan yang tepat.

Sementara fitur Growth akan berfokus pada perencanaan masa depan dengan menyediakan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan, memberikan nasabah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara finansial sesuai kebutuhan mereka.

"Nasabah akan mendapatkan promo-promo spesial dari macam-macam merchant pilihan favorit nasabah yang merupakan personalisasi berdasarkan kebiasaan dan profiling masing-masing nasabah. wondr by BNI kami rancang dengan tujuan agar nasabah merasa dimengerti seperti memiliki teman finansial yang proaktif, mengerti keinginan, dan segala kebutuhan dari A sampai Z, dan dapat diwujudkan cukup di satu aplikasi," terang Royke.

Dengan diluncurkannya wondr by BNI, pihaknya menargetkan pertumbuhan penggunaan, volume transaksi, serta tabungan yang signifikan dan berkelanjutan. Ke depan, kata dia, BNI akan terus mendorong inovasi produk dan layanan.

Untuk mengajak masyarakat merasakan secara langsung penggunaan aplikasi perbankan wondr by BNI, BNI menyelenggarakan rangkaian aktivasi di berbagai kota di Indonesia sepanjang bulan Juli 2024. Acara ini juga bertepatan dengan momen perayaan HUT BNI yang ke-78.

Sebagai pembukaan, BNI menyelenggarakan BNI wondrFEST di Plaza Timur, Plaza Utara, dan Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini akan menghadirkan beragam tenant makanan dengan promo serba 78, hiburan musik, permainan, serta seni instalasi yang dapat dikunjungi. wondrFEST akan digelar pada 5-7 Juli 2024, dan terbuka untuk masyarakat umum.

Pembukaan BNI wondrFEST ini diikuti dengan Giant Installation yang dihadirkan dalam berbagai bentuk selama bulan Juli 2024, mewakili gaya hidup masyarakat saat ini, mulai dari sofa dan popcorn, headset, sepatu, tas, hingga coffee cup yang tersebar d i berbagai wilayah di Jakarta seperti Kota Tua, PIK COVE, Senayan City, dan Sarinah, hingga Plaza Ambarukmo Mall, Yogyakarta.

Instalasi ini menandai mulai berlakunya penawaran spesial di merchant unggulan berskala nasional seperti XXI. Gyu-Kaku, Shihlin, Richeese Factory, Pepper Lunch, Sour Sally, Fore, dan merchant lainnya di berbagai kota di Indonesia mulai dari Rp 7.800 dengan pembayaran melalui QRIS wondr by BNI.

Selain memberikan pengalaman langsung bagi para pengguna lewat BNI wondrFEST di Jakarta, BNI juga akan menyelenggarakan BNI wondrPARADE dengan memanfaatkan momen Car Free Day di Jakarta, serta berbagai aktivitas lain yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya di Indonesia, seperti Medan, Pekanbaru, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan lainnya selama beberapa pekan ke depan.

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Hari Terakhir BNI Java Jazz 2024, Ada Special Show Snoh Aalegra

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Putusan PTUN itu mengabulkan gugatan bos Kresna Life, Michael Steven.

Dalam perkara dimaksud, Michael Steven keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama lima tahun.

Sanksi diterbitkan OJK guna menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan, serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management yang meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, namun melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

"Dalam proses peradilan, OJK telah melakukan upaya maksimal mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur dan substansi dari denda serta perintah tertulis tersebut dengan peraturan perundang-undangan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Dalam persidangan di pengadilan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di grup Kresna.

Para akademisi yang dihadirkan oleh OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi Grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Para ahli pun sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di grup Kresna.

"Dengan demikian, upaya hukum kasasi yang telah dilakukan oleh OJK dalam perkara di atas yang telah menjadi perhatian dan harapan dari masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat terselesaikan dengan baik sehingga konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak- haknya," ucapnya.