Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya mengungkap motif bekas karyawan Bank Jago IA (33) nekat membobol dana nasabah yang diblokir senilai Rp1,39 miliar.

Seperti diketahui, IA diringkus penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada (4/7/2024). Mantan karyawan Bank Jago itu kemudian ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Untuk motif pelaku [IA] lebih ke motif ekonomi," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, dana Rp1,39 miliar itu telah dihabiskan oleh IA untuk kepentingan pribadinya seperti perjalanan keluar kota hingga membayar utang.

"Dana Rp1,3 miliar tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, membayar utang, dan jalan-jalan keluar kota dengan keluarga," tambahnya.

Sebelumnya, IA yang bekerja sebagai contact center specialist Bank Jago diduga telah melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap rekening nasabah. Rekening itu diblokir oleh aparat penegakan hukum lantaran terindikasi terkait hasil tindak pidana.

Selanjutnya, tersangka IA awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Permintaan tersebut disetujui kemudian karena tersangka memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

"Dari perbuatannya, tersangka diketahui telah melakukan 112 approval pembukaan blokir rekening Bank Jago dengan total uang yang dipindahkan sebesar Rp1,397,280,711 yang kemudian dialihkan ke rekening penampungan yang telah disiapkan oleh tersangka," tutur Ade.

Atas perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bisnis.com, JAKARTA – Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 2024, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang turut memberikan sambutan. Gibran mengaku diundang oleh Ketua Apkasi.

"[Saya] diundang oleh Ketua Apkasi," ujarnya kepada wartawan di JCC, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Putra sulung Presiden Jokowi itu sedikit berkomentar ihwal kehadirannya di acara tersebut. Sesekali dia sempat dimintai tanggapan soal kans adiknya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada Serentak 2024. Namun, dia juga enggan mengomentari hal tersebut.

Jokowi Sentul Kepala Daerah

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memberikan arahan kepada kepala daerah yang hadir. Dia di antaranya menyoroti soal tingkat inflasi yang terjaga di 2,5% secara tahunan atau year-on-year pada Juni 2024 lalu.

Menurutnya, capaian tingkat inflasi itu juga merupakan hasil kinerja kepala daerah yang selalu rajin melaksanakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) setiap hari Senin.

Jokowi bersyukur capaian inflasi Indonesia masih terkendali, apabila dibandingkan dengan negara-negara seperti Argentina maupun Turki.

Meski demikian, mantan Wali Kota Solo itu mengaku bahwa masih ada kepala daerah yang tidak mengetahui tingkat inflasi di daerahnya sendiri. Hal itu ditemukan Jokowi yang mengaku kerap berkunjung ke pasar-pasar di daerah.

"Nih kalau saya yang tanya, tidak bisa jawab. Mohon maaf ada masih ada satu dua. Tolong kalau saya sebelum masuk kabupaten, bertanya dulu ke BI inflasinya berapa, ke TPID inflasinya berapa. Karena pasti saya tanya. Harga-harga juga pasti saya tanyakan. Beras, bawang merah, bawang putih, cabai, yang sering naik kan barang-barang itu. Lainnya relatif stabil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan evaluasi sumber daya manusia (SDM) dari Satuan Siber TNI usai data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) diduga bocor.

Agus tidak mengonfirmasi atau membantah apakah rumor data BAIS TNI masih aman. Dia hanya mengaku ingin melakukan perubahan mulai dari proses rekrutmen anggota Satuan Siber TNI.

Bahkan, lanjutnya, akan ada rekrutmen khusus untuk masyarakat sipil yang ahli IT.

"Di kita kan ada satuan siber ya, jadi kita memang sedang saya rubah doktrinnya. Topnya memang harus mulai dari rekrutmennya, personel siber itu daricivilian-nya [masyarakat sipil] memang harus mempunyai kemampuan IT," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, nantinya anggota Satuan Siber TNI tidak hanya dari Bintara, Tamtama, atau Perwira melainkan juga lulusan SMA/sederajat yang memiliki kemampuan IT. Terkait rekrutmen, Agus mengaku TNI memberikan pendidikan khusus untuk calon anggota Satuan Siber.

"Kita mau dari SDM-nya dulu. Kalau SDM bagus, saya rasaenggakmasalah," jelasnya.

Sebagai informasi, isu data BAIS diretas pertama kali muncul di akun X ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber termasuk dari situs gelap (dark web). Akun ini mengumumkan adanya peretasan oleh peretas MoonzHaxor dari BreachForum terhadap sistem BAIS, sehingga mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik BAIS TNI.

Adapun, peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

Bisnis.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Pernyataan itu disampaikan Agus usai menghadapi rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2024).

"Enggak ada [keterlibatan anggota TNI]," kata Agus singkat.

Dia menjelaskan, Polri sudah menangani kasus tersebut. Oleh sebab itu, TNI tidak akan ikut campur.

Diberitakan sebelumnya, Rico Sempurna Pasaribu meninggal secara tragis bersama istri, anak, dan cucunya dalam peristiwa kebakaran rumah pribadi pada 27 Juni dini hari lalu.

Komite Keselamatan Jurnalis mengungkap bahwa Rico tewas usai memberitakan lapak judi yang juga diduga dilindungi oknum TNI. Ketua Umum KKJ Erick Tanjung menyebut pihaknya sudah menemukan beberapa fakta, salah satunya adalah adanya oknum TNI yang memberikan pengamanan ke sejumlah lapak judi.

Temuan itu ditulis Rico Sempurna Pasaribu karena meresahkan masyarakat di sekitar Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berita yang ditulis Rico juga dia unggah ke laman Facebook pribadinya.

"Beritanya tentang perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo Sumatra Utara dan korban menyebut dengan terang ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut," tutur Erick di Dewan Pers Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut) menetapkan dua pelaku pembakaran rumah Rico. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi dalam konferensi persnya mengatakan, penetapan pelaku berinisial R dan Y.

“Dua eksekutor ini kami tetapkan sebagai tersangka dan akan menjalankan proses hukum lebih lanjut,” kata Agung dalam rekaman suara yang diterima dari Kabid Humas Polda Sumut, Senin (8/7/2024).

Agung mengatakan, sejumlah bukti yang ditemukan tim di TKP dan sekitarnya menguatkan dugaan awal adanya unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran rumah Rico Sampurna.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar setiap kepala daerah untuk mendorong keandalan pariwisata di setiap daerahnya masing-masing.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa persaingan antarnegara makin ketat. Sehingga dirinya menitipkan agar potensi yang ada di daerah harus dikembangkan, baik dari sisi keuangan, pangan, energi, industri, teknologi, hingga pariwisata.

“Saya berikan contoh. Bhutan, tidak punya minyak, gas, dan lingkungannya sangat alami, tradisi budayanya sangat terjaga, tetapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya. Dia mengambil hanya volume tertentu di kuota, dan mengambil turis yang pasar atas, high value dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari Bhutan,” tuturnya saat membuka peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024)..

Menutnya, Indonesia pun tak kalah dengan kekayaan kabupaten yang unik, tetapi sayangnya, kata Jokowi, banyak kepala daerah yang belum mengetahui cara yang tepat dalam mempromosikan dan mengemas pariwisata di masing-masing daerah.

Padahal, Kepala Negara pun melanjutkan bahwa di Bhutan setiap turis akan dikenakan iuran yang cukup besar untuk melindungi alam mereka, sehingga dia meyakini ada banyak cara bagi setiap daerah untuk memajukan potensi wisatanya.

“Mereka sudah datang, mahal, masih kena iuran untuk melindungi alam. Saya cek berapa sih dia kena iuran untuk perlindungan alamnya ini, hampir setengah triliun didapat, bukan dari ekonominya, tapi dari iurannya saja, setengah triliun,” ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Ke-7 RI itu juga mencontohkan wisata lain seperti Maldives, Maladewa yang terkenal dengan keindahan pantainya. Optimisme Jokowi, 85% Kota/Kabupaten Indonesia yang telah dikunjunginya memiliki pantai yang tidak kalah dengan Maldives.

Dia memerinci 30% pendapatan Maldives berasal dari turisme. Namun, tak berhenti sampai di sana, pemeritah daerah di sana, kata Jokowi, mampu menciptakan segmen pariwisata baru. Salah satunya konferensi di tepi pantai,

“Rapatnya di tepi pantai, yang rapat tidak boleh pakai sepatu, nyeker, kan yang rapat seneng gitu. Ide-ide seperti ini yang diperlukan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan contoh lain yang bisa ditiru adalah Negara Afrika yang mengandalkan wildlife tourism dengan menawarkan safari yang otentik agar wisatawan dapat melihat satwa di habitat aslinya. Menurutnya, Afrika bisa menghasilkan Rp196 triliun per tahun hanya dengan berfokus mengurus potensi wisata tersebut.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Indonesia bisa mencontek wisata tersebut lantaran sudah memiliki banyak lokasi serupa, misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pulau Komodo dan Banyuwangi, Jawa Timur untuk melihat banteng, badak, dan orangutan.

“Contoh di Sulawesi Selatan, di Maros, kupu-kupunya sangat banyak sekali. Bapak bupati maros ada? Ini sangat unik. Tapi tolong pembangunannya yang benar gitu, sentuhannya yang benar. Jangan sampai barangnya bagus, justru disentuh dengan semen-semen, tembok-tembok, bukan itu. Harusnya yang banyak ditanami pohon-pohon yang mendatangkan kupu-kupu lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Jokowi optimistis bahwa masyarakat akan rela untuk merogoh kocek besar untuk membeli tiket apabila daerah wisata mendapatkan promosi dan jenama yang tepat serta spesifik.

“Jangan justru di tempat-tempat yang seperti ini, tembok dan semennya yang dibanyakin, bukan itu. Tolong dicarikan arsitek landscape yang pintar. Kalau daerah tidak siap, surati Bappenas untuk merencanakan agar barang yang bagus itu menjadi sebuah berlian yang baik bagi kita semua,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus sebanyak 12 pegawai di lingkungan PT PLN (Persero) turut menerima aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam 2017-2022.

KPK mengungkap satu dari 12 orang pegawai PLN dimaksud telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan (UIK SBS) Budi Widi Asmoro (BWA).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengungkap dugaan aliran dana itu ditemukan saat proses penyidikan. Ke depan, lembaga antirasuah akan mendalami peran masing-masing 12 orang penerima aliran dana itu serta keterkaitanya dengan kasus yang ditangani KPK.

"Jadi, dia tugasnya seperti apa, kemudian juga nanti uang itu apakah ini memang ada kaitannya dengan proses pengadaan ini atau ini lain. Maksudnya lain itu misalkan uang yang dikumpulkan oleh tiga orang di belakang ini (tersangka) mengalir ke orang tersebut, apakah itu nanti dalam perkara pidana tidak pidana korupsi atau dalam hal lain," ujarnya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Asep tidak menutup kemungkinan aliran dana yang sudah diendus KPK itu bisa jadi tidak terkait dengan tindak pidana korupsi.

Meski demikian, pihaknya sudah mengidentifikasi salah satu aliran dana yany bersumber dari nilai korupsi proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing tersebut senilai Rp25 miliar. Aliran dana yang sudah ditemukan tercatat sebesar Rp6 miliar dan sudah dikembalikan ke rekening KPK oleh tersangka BWA.

"Sudah kita identifikasi ini salah satunya dari sekitar Rp25 miliar ini ada sekitar Rp6 miliar yang sudah mengalir ke beberapa pegawai PLN yang ada di sana. Jadi, nanti masing-masing orang si penerima ini, ini dalam rangka apa, itu yang akan kita dalami," jelas Asep.

Berikut 12 aliran dana yang sudah ditemukan KPK :

1. BWA (ditetapkan tersangka) menerima sekurang-kurangnya Rp750 Juta. Selain itu terdapat uang sejumlah Rp6 miliar yang telah disetorkan ke rekening penampungan perkara KPK atas penerimaan gratifikasi BWA selama dari 2015 hingga 2018 saat menjabat Senior Manager Engineering UIK SBS;

2. ME selaku Deputi Manager Engineering menerima Rp75 Juta.

3. FDPH selaku Staf Engineering menerima Rp10 Juta.

4. H selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp100 Juta.

5. R selaku Pejabat Pelaksana Pengadaan menerima Rp65 Juta.

6. NZ selaku Pelaksana Pengadaan menerima Rp60 Juta.

7. FS selaku Pejabat Perencana Pengadaan) menerima Rp75 Juta.

8. W selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

9. RS selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

10. N selaku Penerima Barang menerima Rp10 Juta.

11. RT selaku Penerima Barang menerima Rp5 Juta.

12. AF selaku Penerima Barang menerima Rp2 Juta.

Kerugian Negara

Adapun KPK telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Manajer Engineering PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Budi Widi Asmoro (BWA), General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel Bambang Anggono (BA) dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia (TEI) Nehemia Indrajaya (NI).

Awalnya, proyek pengadaan retrofit sistem sootblowing untuk PLTU Bukit Asam itu disetujui pada 2018. Anggaran yang disetujui oleh PLN UIK SBS saat itu yakni Rp52 miliar.

Tidak lama setelah itu, tersangka NI dan BWA bertemu dengan sejumlah pihak di antaranya Direktur PT Austindo Prima Jaya Abadi (APJA) Erik Ratiawan (ER) selaku agen produk Clyde Bergemann, Deputi Manager Engineering PLN UIK SBS Mustika Efendi (ME), serta Asisten Engineer Reverse dan Rekayasa Divisi Enjinering Fritz Daniel Pardomuan Hasugian (FDPH). Mereka bertemu dan membahas mengenai teknis material suplai dan harga penawaran sootblower untuk rencana pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing.

NI lalu ditunjuk oleh BWA sedari awal sebagai calon pelaksana pekerjaan tersebut. Dia juga menyiapkan spesifikasi teknis produk dan harga penawaran yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan. Spesifikas teknis sootblower Type Blower F149 dengan Harga Penawaran sebesar Rp52 miliar itu lalu dikirimkan NI kepada BWA, jajaran Divisi Engineering PT PLN UIK SBS serta pihak PLTU Bukit Asam.

Selanjutnya, PLTU Bukit Asam membuat Kajian Kelayakan Proyek (KKP) sebagai dokumen dasar proses pengadaan. Dokumen itu dibuat dengan tanggal mundur atau back date menjadi 2017.

Sebelum proses pengadaan dimulai pada sekitar Juli 2018, NI dan BWA menyepakati penambahan harga pengadaan sekitar Rp25 Miliar dari penawaran awal yakni Rp52 Miliar. BWA, ME dan FDPH lalu menyepakati skema penambahan harga/anggaran pekerjaan dilakukan dengan seolah-olah terdapat penambahan/perubahan spesifikasi teknis produk jenis sootblower. Caranya, dengan membuat/merubah dokumen KKP sebelumnya dengan tanggal backdate 2017 dengan Spesifikasi Teknis Sootblower Type Berbeda dengan yang eksisting yaitu Type Smart Canon dan dengan Harga Penawaran harga yang sama sebesar Rp52 miliar.

Pada Agustus 2018, penambahan anggaran pengadaan sootblower sebesar Rp25 miliar itu disetujui dengan dasar seolah-olah terdapat perubahan spesifikasi teknis sootblower dari Type Smart Canon ke Type F149 (eksisting) sehingga terbit SKAI No.4407/KEU.01.01/DIR/2018. Nilai pengadaan secara final menjadi sekitar Rp74,9 miliar.

Proses lelang lalu dilakukan pada Oktober-November 2018 dengan perusahaan milik NI yaitu PT TEI ditetapkan pemenang. Satu peserta lelang lain yakni PT Haga Jaya Mandiri (HJM) juga sebenarnya dimiliki oleh manajemen yang sama.

Adapun keterangan ahli menunjukkan bahwa terdapat indikasi kemahalan harga sebesar 135% dari Rp74,9 Miliar. Biaya asli atau real cost dari pengadaan sootblower oleh PT TEI itu sekitar Rp50 Miliar.

"Saat ini Auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut. Kerugian negara yang timbul kurang lebih sekitar Rp25 miliar," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers.

Atas perbuatannya, ketiga Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) enggan menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terkait korupsi pembangunan BTS 4G Komimfo.

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar mengungkap bahwa pihaknya belum bisa menanggapi putusan tersebut karena belum menerima pemberitahuan dari pengadilan.

"Nah, nanti ada pemberitahuan dari pengadilan ke kita, resminya. Baru itu bisa ditanggapi. Jadi, kita terima dulu dari pengadilan, bagaimana putusannya baru kita sampaikan ya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/7/2024).

Kasus Johnny Plate sendiri sejak awal penuh dengan kontroversi. Ada pendapat yang menyebut bahwa kasus itu sarat dengan unsur politik. Tetapi pihak Kejaksaan Agung berkukuh bahwa penanganan kasus Johnny Plate adalah murni penegakan hukum.

Lantas, bagaimana perjalanan Johnny Plate hingga akhirnya dipidana atas kasus BTS 4G?

Berdasarkan catatan Dataindonesia.id, Johnny lahir dari pasangan Paulus Plate dan Theresia Pora di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada 10 September 1956. Ayahnya merupakan seorang perawat. Sementara, ibunya adalah guru Sekolah Dasar.

Johnny menyelesaikan sekolahnya di SDN Reo 1, Nusa Tenggara Timur pada 1969. Kemudian, dia melanjutkan pendidikannya ke SMP ST Piu XII Kisol pada 1972 dan SMAN 1 Ruteng Manggarai pada 1974.

Usai lulus SMA, Johnny menempuh pendidikan Taruna Akademi Ilmu Pelayaran Republik Indonesia hingga tahun 1981, lalu mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta sejak 1981-1986.

Selanjutnya, Johnny berkarier sebagai pebisnis di sektor perkebunan dengan bekerja di PT Anugerah Group hingga 1996-1998. Dia juga ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Gajendra Adhi Sakti hingga tahun 1998-2000.

Tak hanya itu, Johnny juga sempat diberikan amanah menjadi Komisaris di sejumlah perusahaan yaitu PT PJB Power Service (2005-2011); Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti (2006-2019); Komisaris PT Aryan Indonesia (2007-2019); Direktur Utama Bina Palma Group (2006-2013).

Di samping itu, Plate juga melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia politik saat bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Dia sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah PKDI pada 2013.

Setahun setelahnya, Plate berpindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Dia juga berhasil menduduki kursi DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur wilayah 1 selama periode 2014-2019.

Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Plate dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk masa jabatan 2019-2024.

Selama memimpin Kominfo, Plate meluncurkan program Makin Cakap Digital hingga memulai kebijakan terkait peralihan siaran televisi (TV) analog ke digital.

Namun di tengah perjalanannya sebagai Menkominfo, Plate telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pembangunan BTS 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kemkominfo periode 2020-2022 pada 17 Mei 2023.

Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai yang mencapai Rp8,032 triliun. Dalam kasus ini, Plate selaku menteri dan pengguna anggaran telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam proyek ini.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa eks Sekjen Nasdem ini melakukan tindakan memperkaya diri sendiri di proyek BTS 4G Kominfo sebesar Rp17,8 miliar.

Divonis 15 Tahun

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyampaikan Plate terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata Fahzal di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/11/2023).

Adapun, jika tidak mampu membayar denda maka bisa diganti dengan hukuman penjara enam bulan. Berbeda dengan tuntutan JPU, uang pengganti yang dibebankan majelis hakim ke Plate turun menjadi Rp15,5 miliar.

Sebelumnya, JPU juga menyampaikan tuntutannya terhadap Johnny dengan 15 tahun hukuman pidana. Selain menuntut hukuman pidana, JPU juga meminta kepada majelis hakim agar Johnny Plate didenda sebesar Rp1 miliar.

"Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meyakini bahwa Ukraina tidak akan bergabung dalam keanggotaan NATO.

Hikmahanto menjelaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang digelar pekan ini tidak membahas keanggotaan Ukraina. Pasalnya, hal itu menjadi pemicu Rusia menyerang Ukraina sejak dua tahun lalu.

"Menurut saya tidak, karena ini yang menjadiconcerndari Rusia menyerang Ukraina," katanya, saat ditanyaiBisnis, pada Rabu (10/7/2024).

Saat ditanyai ihwal peluang sekutu membantu Ukraina menyerang Rusia, Hikmahanto menampik. Menurutnya, hal itu akan memicu peluang terjadinya Perang Dunia III.

Namun di sisi lain, jelasnya, jika sekutu tidak membantu, maka Ukraina akan benar-benar hancur oleh Rusia.

"Ini yang sangat sulit. Karena kalau menyerang Rusia benar jadi Perang Dunia III. Tapi kalau dibiarkan maka Ukraina akan dihabisi oleh Rusia," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, perang Rusia dengan Ukraina ini tentu berdampak bagi Indonesia. Salah satunya adalah krisis pasokan bahan pangan dan nilai impor akan jauh lebih mahal.

"Dampak secara tidak langsung adalah adanya krisissupply chaindan biaya barang impor akan mahal," tambahnya.

Seperti diketahui, KTT NATO digelar selama 3 hari di Washington, Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada Selasa (9/7/2024).

DilansirTASS, para peserta KTT akan berbicara tentang penguatan potensi militer aliansi, peningkatan jumlah tentara negara-negara anggotanya, perolehan senjata baru, termasuk sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal, serta persyaratan baru untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara-negara Eropa.

Para pemimpin negara NATO berkemungkinan akan membuat pernyataan politik, dengan bermaksud menerima keanggotaan Ukraina di masa mendatang, setelah berakhirnya konflik dengan Rusia.

Sementara, Rusia menganggap hal itu hanya janji semu, lantaran berkedok jaminan keamanan untuk Kyiv sejumlah keputusan akan dibuat khususnya mengenai pasokan senjata, pelatihan militer, dan pertukaran informasi intelijen, yang tentu akan memperpanjang konflik militer dengan negaranya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jika pembangunan IKN akan dihentikan sementara pada tanggal 10 Agustus 2024.

Meski demikian, penghentian pembangunan ini dilakukan karena alasan masuk akal. Sebab pada tanggal itu, Paskibraka akan datang ke IKN.

Penghentian pembangunan bertujuan untuk pembersihan kawasan guna berlangsungnya upacara HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan, yang membutuhkan mobilitas di luar patching plan segera berhenti, karena saya bersihkan dulu kawasannya," kata Basuki seperti dilansir dari Antaranews.

Basuki menambahkan bahwa penghentian pembangunan ini juga dilakukan agar tempat berlangsungnya upacara kemerdekaan RI bersih dari debu.

Namun untuk pekerjaan pemasangan interior akan tetap berlanjut.

Basuki mengatakan, Istana Presiden dan kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower sebagian telah siap.

Dari 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Nasional (ASN), kata Basuki, 12 tower akan selesai furnished sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta upacara.

"Selain itu, 15 Juli ini rencananya air minum sudah bisa masuk ke IKN. Nanti tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," ujar Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kepala daerah memaksimalkan serapan anggaran serta penggunaan produk-produk dalam negeri.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku gemas karena mayoritas belanja daerah untuk di tingkat Kabupaten/Kota digunakan untuk membeli barang impor.

Hal ini dia sampaikan saat membuka peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

“Saya cek masih di angka 41% penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. Masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor,” ucapnya dalam forum tersebut.

Kepala Negara mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tak terlena untuk terus mengandalkan penggunaan produk impor. Padahal barang-barang produksi dalam negeri tak kalah bersaing.

Apalagi, kata Jokowi, tak mudah bagi pemerintah untuk mengumpulkan uang dari penerimaan Negara. Meskipun saat ini terdapat beragam instrumen yang telah digunakan mulai dari pajak, PNBP, royalti, hingga dividen.

Oleh sebab itu, Presiden asal Surakarta itu menegaskan agar kepala daerah dapat menggunakan 100% serapan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa bagi produk-produk dalam negeri.

“Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kepala daerah memaksimalkan serapan anggaran serta penggunaan produk-produk dalam negeri.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku gemas karena mayoritas belanja daerah untuk di tingkat Kabupaten/Kota digunakan untuk membeli barang impor.

Hal ini dia sampaikan saat membuka peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2024 di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

“Saya cek masih di angka 41% penggunaan produk dalam negerinya masih 41% untuk kabupaten dan kota. Masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor,” ucapnya dalam forum tersebut.

Kepala Negara mewanti-wanti agar pemerintah daerah (pemda) tak terlena untuk terus mengandalkan penggunaan produk impor. Padahal barang-barang produksi dalam negeri tak kalah bersaing.

Apalagi, kata Jokowi, tak mudah bagi pemerintah untuk mengumpulkan uang dari penerimaan Negara. Meskipun saat ini terdapat beragam instrumen yang telah digunakan mulai dari pajak, PNBP, royalti, hingga dividen.

Oleh sebab itu, Presiden asal Surakarta itu menegaskan agar kepala daerah dapat menggunakan 100% serapan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa bagi produk-produk dalam negeri.

“Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu di transfer ke daerah, dibelikan impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Internasional Teuku Rezasyah mengatakan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO yang digelar di Washington, tidak akan membahas keanggotaan Ukraina.

Dia menyatakan bahwa konflik Ukraina-Rusia telah sangat menguras energi diplomatik dan ekonomi NATO, sehingga membuat NATO tidak mampu optimal berperan mendukung Ukraina secara militer.

Justru, dia menegaskan bahwa KTT NATO akan berupaya mengevaluasi konflik Ukraina dengan Rusia, serta pembagian peran dalam rekonstruksi Ukraina.

"KTT ini akan membahas upaya penyelesaian konflik di Ukraina, dengan melihat Rusia sebagai pemenang perang, namun diharapkan merujuk pada Perjanjian Minsk I dan Minsk II yang telah disepakati di masa lalu," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Rabu (10/7/2024).

Perjanjian Minsk adalah upaya gencatan senjata antara pasukan Ukraina dan Rusia. Perjanjian Minsk itu dinamai sesuai nama Ibu Kota Belarus, Minsk, yang ditandatanganinya pada 2014 dan 2015.

Perjanjian yang ditandatangani pada 2014 disebut sebagai Perjanjian Minsk I, dan 2015 adalah Perjanjian Minsk II.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa KTT NATO kali ini diharapkan akan menyadarkan Rusia, jika NATO menghargai kepemimpinan tradisional Rusia di semua wilayah perbatasannya.

Dengan demikian, menurutnya KTT NATO kali ini akan bersifat simbolis, sebagai forum solidaritas dan penggalangan opini dunia, jika NATO masih dapat diandalkan dalam penyelesaian konflik Internasional.

Sementara itu, dia menyatakan bahwa diperkirakan hasil KTT NATO yang simbolik ini akan dihargai oleh Rusia, dengan catatan NATO tidak akan lagi mengganggu kepemimpinan tradisional Rusia di Kawasan Eropa Timur Laut.

"Perang Dunia III hanya sebatas ancaman Rusia dan beberapa anggota NATO, karena sebenarnya mereka juga menyadari potensi kepunahan umat manusia dari perang yang melibatkan Nuklir tersebut," ujarnya.

Dampak bagi Indonesia

Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri sebagai negara yang memiliki banyak perbatasan darat dan laut.

Selain itu, dia juga mendesak penguasaan Komputasi serta Informasi dan Teknologi, termasuk kemampuan deteksi dini dan cegah dini, sebelum kedaulatan wilayah Indonesia terganggu di darat, laut, dan udara.

Menurutnya, Indonesia juga perlu mengevaluasi semua perjanjian Internasional yang masih berlaku saat ini, serta selanjutnya hanya fokus pada aspek-aspek yang mendukung Indonesia yang mandiri secara pertahanan dan keamanan.

Seperti diketahui, KTT NATO digelar selama 3 hari di Washington, Amerika Serikat (AS) yang dimulai pada Selasa (9/7/2024).