Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Mochtar Riza Pahlevi melalui kuasa hukumnya mengungkap fakta tak adanya laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berisi hitungan kerugian negara.

Penasehat Hukum Mochtar Riza Pahlevi, Junaedi Saibih menyebut laporan tersebut belum pernah ditunjukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Akibat tidak pernah ditunjukan dan tidak dilampirkan dalam berkas perkara maka kami selaku penasehat hukum belum bisa melakukan analisa laporan tersebut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, dia mengatakan perihal laporan hasil pemeriksaan BPKP terdapat hal menarik dalam pemeriksaan saksi ahli Hukum Administrasi Negara Bidang Hukum Lingkungan Hidup, Kartono yang dihadirkan Jaksa.

Junaedi juga telah menanyakan kepada Kartono perihal kedudukannya sebagai ahli apakah pernah ditunjukan hasil perhitungan BPKP terkait kerugian negara. Kartono juga menjawab tak pernah.

Sementara itu kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan laporan hasil BPKP akan diserahkan sebagai alat bukti surat yang akan disampaikan bersamaan dengan ahli BPKP hadir. Majelis hakim mengingatkan JPU bahwa penyampaian informasi mengenai alat bukti harus berimbang.

Menurut majelis hakim jangan sampai hanya JPU saja yang mengetahui mengenai informasi tersebut, sementara penasehat hukum tidak memiliki laporannya. Majelis hakim mengingatkan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPKP penting bagi penasehat hukum sebagai bahan pembelaan dan itu menjadi hak terdakwa.

Junaedi menambahkan bawa apabila tidak terlampir dalam berkas dan daftar barang bukti maka JPU tidak boleh menggunakan laporan hasil BPKP ini sebagai bukti.

“Ini fatal. Karena kami tidak pernah melihat laporan pemeriksaan BPKP itu maka kami tidak bisa mengklarifikasi kepada ahli, kami pun tidak bisa menggunakan informasi itu sebagai bahan pledoi, padahal hasil perhitungan kerugian negara Rp300 triliun ada disana,” kata Junaedi.

Adapun, Mochtar Riza Pahlevi merupakan mantan Direktur Utama PT Timah periode 2016 – 2021. Mochtar didakwa telah mengakomodir kegiatan pertambangan timah illegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun

Perbuatan terdakwa, mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dalam wilayah IUP PT Timah, berupa kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan dan pemulihan lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nilai kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut sudah ada 7 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan fraud pada pemberian kredit ekspor itu.

"Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp1 triliun. Fasilitas kredit yang diberikan bersumber dari APBN," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Saat ini, terang Tessa, penyidik masih terus melakukan penelusuran aset milik para tersangka guna memulihkan nilai kerugian negara akibat dari perkara tersebut.

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat para pihak lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.

"KPK juga mengingatkan kepada Para Pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini," ujar Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara assets lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah 2025 dapat dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pembekalan terhadap Kepala Daerah dapat dilakukan seperti jajaran Kabinet Merah Putih pada tempo lalu.

Hal ini dia sampaikan saat menutup agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja [Rakornas Kepala Daerah] ke Akmil, Akmil Magelang,” ucapnya dalam forum itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut apabila Kabinet Merah Putih menjalani Retreat selama tiga hari sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10), maka pemimpin daerah dapat melakukannya hingga 5 hari.

“Kami kemarin tiga hari, tetapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” pungkas Gibran.

Bisnis.com,JAKARTA - Nama Airlangga Hartarto tidak masuk dalam struktur baru pengurus Partai Golkar. Hanya saja, nama anak Airlangga yakni, Ravindra Hartarto tercatat sebagai wakil bendahara Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia semula ingin menyusun kepengurusan yang lebih sedikit. Namun karena antusiasme dan berbagai macam pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk memasukan sekitar 150 nama dalam kepengurusan Partai Golkar 2023-2024.

Jumlah tersebut menurut Bahlil masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kepengurusan pada periode sebelumnya, yang sekitar 250 nama.

"Sebenarnya kami berencana untuk Paling banyak 100, Tapi saya melihat animo dan kader-kader partai Golkar ini ingin mewakafkan diri di bangsa lewat Partai golkar Maka kami juga harus bijak untuk mengakomodir," jelas Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan memakai prinsip miskin struktur kaya fungsi dibandingkan kaya struktur miskin fungsi.

Dalam terjemahan tersebut, maka dari 200 lebih pengurus Partai Golkar akan disesuaikan dengan kurang dari 100 pengurus.

"Maksimum 100 tapi keyakinan saya tidak akan mencapai 100," ucap Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (22/8/24)

Pada saat itu, Bahlil juga memiliki keyakinan bahwa para kader tidak mempersoalkan mengenai strukturnya, melainkan berfokus pada fungsi sesungguhnya dan cara mengoptimalkan peran dan kemampuan masing-masing kader partai Golkar.

Bisnis.com, JAKARTA--DPP Pro Jokowi (Projo) membantah tersangka kasus judi online AK merupakan anggota organisasi pendukung Jokowi.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengungkapkan bahwa tersangka AK merupakan pegawai Komdigi yang terlibat perkara dugaan tindak pidana judi online.

"Ya kalau itu saya pastikan bukan ya. AK ini kan pegawai di Komdigi. Saya pastikan dia bukan anggota Projo. Clear ya," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Handoko juga menanggapi beredarnya isu di media sosial terkait keterlibatan Ormas Projo dengan judi online yang kini tengah diberantas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dari seluruh nama tersangka yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya, tidak ada satu pun tersangka yang pernah menjadi anggota Projo.

"Dari nama-nama yang ditangkap kemarin itu, saya pastikan tidak ada satu pun yang merupakan anggota Projo," katanya.

Terkait kasus judi online tersebut, Polda Metro Jaya telah meringkus 16 tersangka dan beberapa di antaranya adalah pegawai di Komdigi.

Terungkapnya keterlibatan pegawai Komdigi berawal dari proses penyidikan Polda Metro Jaya melalui website SULTANMENANG yang menawarkan permainan judi online.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai GolkarBahlil Lahadalia mengumumkan nama pengurus baru dalam partai. Namun demikian dari sekitar 150 nama, tidak ada satupun sosok Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi.

Padahal rumor yang berkembang sebelumnya, nama ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu disebut akan menjadi anggota Partai Golkar.

Bahlil usai memaparkan nama struktur DPP Golkar, menegaskan bahwa baik Jokowi ataupun Gibran tak masuk di dalam daftar.

"Kami menyampaikan bahwa nama Presiden yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan, baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres," terangnya dalam konferensi pers tersebut.

Bahlil mengakui bahwa memang aspirasi yang datang soal bergabungnya Jokowi ke dalam partai. Namun menurutnya Mantan Presiden tersebut memiliki banyak pertimbangan. Terlebih, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar terbuka bagi siapapun.

"Karena Golkar ini kan inklusif, tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tak mengenal asal dari mana," jelas Bahlil.

Pernyataan Bahlil di Sentul

Sebelumnya, ketika Bahlil ditemui di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis hari ini (7/11) ia mengaku akan membuat kejutan pengurus baru dalam partai.

"Kejutannya saya membuat pengurus baru. Sekarang ini kan pengurusnya kan baru 9 orang. Nanti sebentar DPP Partai Golkar akan mengumumkan pengurus lengkapnya," terang Bahlil.

Bahlil kemudian menepis isu bahwa Jokowi akan bergabung dalam Partai Golkar. Ia juga mengaku belum mendapatkan jadwal dan belum konfirmasi apa-apa.

"Yang saya tahu enggak ada. Dan nanti sebentar saya akan umumkan secara resmi," terangnya.

Tambahnya, Bahlil mengatakan bahwa Jokowi adalah Bapak Bangsa, di atas semua masyarakat. Ia juga menuturkan bahwa isu tersebut tak benar.

"Pak Jokowi bapak bangsa, berdiri di atas semua partai, di atas semua masyarakat. Jdi saya sampai hari ini meyakinkan kepada teman-teman bahwa isu itu ga benar," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto belum meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

Menurut Prabowo, kata Hasan, proses pembentukan BPI Danantara harus ditempuh dengan kehati-hatian supaya nanti hasil pembentukannya pun akan berakhir baik pula.

“Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik,” ujar Hasan kepada wartawan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Hasan menyebut alasan Prabowo membentuk BPI Danantara dimaksudkan sebagai wadah untuk mengakomodasikan seluruh aset kekayaan yang dimiliki Indonesia.

Alasan Prabowo tersebut disampaikan langsung olehnya dalam acara agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan, soal keinginan untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,” pungkasnya.

Hasan menambahkan, BPI Danantara ini akan berbentuk sebuah superholding yang menyerupai Temasek atau GIC milik Singapura.

“Bentuknya nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura,” tandasnya.

Sebelumnya, dikabarkan Prabowo akan meresmikan Danantara pada pekan ini, tetapi peresmian tersebut batal dilakukan.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan kemasan rokok polos tanpa identitas merek dinilai sarat dengan kepentingan asing dan berisiko mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menuturkan Rancangan Permenkes yang diinisasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru membuat seluruh kemasan rokok yang dipasarkan harus memiliki fitur kemasan yang seragam tanpa pembeda apapun.

Dia mempertanyakan poin dalam Rancangan Permenkes tersebut. Sebab, pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk menjadi pembeda dengan kompetitor.

"Tentu pelaku usaha ingin bersaing dengan pelaku usaha lainnya dengan memunculkan apa sih perbedaan dari mereknya dengan merek pesaingnya," ujar Hikmahanto dalam forum diskusi, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok merupakan intervensi asing melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Aturan yang membuat kehilangan identitas merek ini sebagai agenda pemaksaan asing terhadap pasar Indonesia.

Dia menambahkan Rancangan Permenkes untuk mengatur kemasan rokok tanpa identitas merek ini menjadi paradoks di Indonesia. Ketika Australia pertama kali menjalankan aturan penghilangan identitas merek di bungkus rokok pada 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang melawannya.

"Tapi, kini justru Indonesia berupaya menerapkan kebijakan kontradiktif dengan melakukan langkah serupa. Padahal tindakan tersebut telah memberikan gangguan yang terasa oleh tenaga kerja hingga produk ekspor Indonesia, khususnya produk hasil tembakau," ujarnya.

Seperti diketahui, Australia tidak memiliki industri ataupun ekosistem pertembakauan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, hingga hilirisasi ekspor produk tembakau manufaktur seperti di Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, perlu untuk mengkaji kembali aturan tersebut dan memilih untuk tidak meratifikasi ketentuan di FCTC. Tindakan mengadopsi ketentuan FCTC ke dalam kebijakan dinilai tidak sesuai dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto.

Hikmahanto mengatakan, Prabowo telah menegaskan melawan berbagai macam bentuk intervensi dari luar negeri dan berkomitmen menjadikan Indonesia lepas dari segala intervensi asing.

Bisnis.com, JAKARTA -- DPP Pro Jokowi (Projo) yakin Budi Arie Setiadi tidak terlibat dalam kasus judi online seperti isu yang berkembang selama ini.

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko mengklaim selama jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi selalu memerangi judi online.

Hal itu menurutnya, sejalan dengan arahan dari Presiden Jokowi yang memerintahkan Budi Arie agar memberantas judi online di Indonesia.

"Waktu itu kan juga disampaikan kepada publik bahwa ada tugas khusus yang harus dikerjakan yaitu untuk memberantas judi online," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, sebagai bentuk komitmen Budi Arie memberantas judi online, menurut Handoko, Budi Arie bersama para pegawai Kemenkominfo juga telah menandatangani pakta integritas untuk tidak terlibat dalam judi online.

"Jadi dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, ada 3,8 juta situs judi online yang di-takedown," katanya

Budi Arie, menurut Handoko juga sempat membuat kebijakan pembatasan transfer pulsa ke e-wallet maksimla Rp1 juta untuk membatasi ruang gerak para pemain judi online.

"Sebagai Menkominfo, dia juga pernah melakukan sejumlah terobosan, seperti mencopot dan mutasi semua pejabat dan karyawan yang dicurigai terlibat judi online," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pemenang Pilpres AS 2024Donald Trump saat kunjungan kerjanya ke luar negeri mulai pekan ini.

Hasan mengemukakan memang Prabowo berencana bertemu dengan Presiden AS saat ini Joe Biden ketika lawatannya ke AS nanti. Namun, lanjut dia, tak menutup kemungkinan juga Prabowo akan bertemu dengan Donald Trump.

Hal tersebut disampaikan oleh Hasan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) saat menghadiri acara dalam Rakornas Tahun 2024.

“Bapak Presiden awalnya merencanakan bertemu dengan Presiden yang sekarang [Joe Biden], walaupun sudah mau hampir selesai. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untukbertemu dengan pemenang pemilu [dalam hal ini Donald Trump],” ujarnya.

Kendati demikian, Hasan tidak menyebutkan soal rencana isi pertemuan dengan Trump. Namun, dia menegaskan bahwa Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Donald Trump seusai memenangkan Pilpres AS pada 5 November 2024

“Bapak Presiden sudah mengucapkan selamat. Beliau sudah menyampaikan tertulis itu di mesia sosial beliau,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan memulai kunjungan kerja kenegaraan perdananya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo dijadwalkan bakal meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo mengucapkan Selamat atas terpilihnya Donald Trump di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Presiden Terpilih Donald Trump yang terhormat, @realDonaldTrump. Selamat atas terpilihnya Anda sebagai Presiden Amerika Serikat. Saya menyampaikan harapan terbaik saya untuk sukses dalam memimpin bangsa dan mendorong kemajuan dan stabilitas," tulis Jokowi di akun Twitter resminya pada Kamis (7/11).

Jokowi kemudian menyinggung mengenai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang telah terjalin lama.

Dirinya pun berharap terpilihnya Donald Trump bisa membuka peluang kerja sama baru yang bermanfaat bagi Indonesia dan AS.

"Persahabatan jangka panjang antara Indonesia dan Amerika Serikat dibangun atas dasar nilai-nilai bersama dan saling menghormati. Saya berharap kepemimpinan Anda akan membawa peluang baru bagi kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara dan berkontribusi terhadap perdamaian global," lanjut Jokowi.

Dilansir dari Reuters, hingga Rabu (6/11/2024) pukul 19.25 waktu AS atau Kamis (7/11/2024) pukul 07.25 WIB, Trump tercatat telah meraih 294 suara elektoral (electoral college). Untuk terpilih sebagai presiden, para kandidat harus meraih lebih dari 270 suara elektoral.

Perhitungan suara masih berlangsung di sejumlah negara bagian, seperti Nevada, Arizona, dan Maine. Namun, perolehan suara elektoral di atas 270 memastikan Trump untuk kembali menduduki Gedung Putih.

Bisnis.com, JAKARTA--Relawan Pro Jokowi (Projo) belum mengetahui jika Presiden Jokowi ingin jadi kader bahkan Ketua Umum Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Projo, Handoko menilai bahwa Presiden Jokowi sudah cocok untuk menjadi ketua umum partai politik.

Pasalnya, kata Handoko, Presiden Jokowi memiliki banyak pengalaman dan sudah dua kali menjadi presiden. Maka dari itu, Presiden Jokowi dinilai tepat jadi ketua umum partai politik seperti presiden lain sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

"Ya kan begini. Pak Jokowi sudah jadi Presiden dua kali. Kalau soal memimpin apanya yang kurang dari Pak Jokowi, iya kan," tuturnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Terkait Partai Golkar, Handoko mengaku tidak mengetahui informasi apapun terkait isu yang beredar bahwa Presiden Jokowi bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Tidak tahu dan saya pikir bukan wilayah kami. Jadi saya belum terinformasi apa-apa soal itu," katanya.