Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025. Padahal sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai rokok tersebut.

“Sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang Minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2024, Senin (23/9).

Alih-alih menaikkan tarif cukai rokok, pemerintah justru berencana untuk mengeluarkan kebijakan alternatif melalui penyesuaian harga jual eceran (HJE) untuk produk tembakau. Dengan begitu, harga jual rokok eceran berpotensi naik.

"Dengan melakukan penyesuaian harga jual di level industri, tentunya nanti akan dikaji dalam beberapa bulan ke depan. Untuk bisa dipastikan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," kata Askolani.

Besaran kenaikan HJE masih dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam menyusun kebijakan CHT, pemerintah juga mempertimbangkan adanya fenomena downtrading. Fenomena itu merupakan adanya peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Untuk itu, evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan penyesuaian tarif cukai rokok. “Kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang akan dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk penetapannya,” kata Askolani.

Cukup beralasan pemerintah mengatur kenaikan cukai rokok, sebab komoditas ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Bahkan setoran cukai rokok ke negara terus naik.

Sampai dengan Agustus 2024 saja, pemerintah mengantongi penerimaan cukai hasil tembakau Rp 138,4 triliun, atau naik 5% secara tahunan (yoy). Di mana kontribusi cukai rokok mencapai Rp 132,8 triliun, naik 5%.

Peningkatan cukai rokok disumbang oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan golongan III, di mana tarif cukai rokok golongan I cenderung lebih tinggi.

Usulan Tarif Cukai Rokok Naik 5% di 2025

Sebelumnya, BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada tahun depan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (10/9).

Usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

"Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan ada 37 pasangan calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Angka ini menurun dari verifikasi sebelumnya yakni 44.

"Jadi mengalami penurunan di tujuh wilayah," kata Anggota KPU August Mellaz saat konferensi pers di KPU, Jakarta, Senin (23/9) dikutip dari Antara.

August mengatakan paslon tunggal tetap diberikan kesempatan menyampaikan visi misi dalam debat. Paslon juga akan mengundi nomor urut mereka.

"Tidak serta merta kolom suaranya akan nomor satu karena calon tunggal," katanya.

Mayoritas calon tunggal berada pada pilkada tingkat kabupaten. Ada satu provinsi dengan calon tunggal yakni Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani pada Pilkada Papua Barat.

Berikut daftar calon tunggal dalam pilkada:

Provinsi

1. Papua Barat - Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani

Kabupaten

1. Aceh, Aceh Utara - Ismail A Jalil-Tarmizi
2. Aceh, Aceh Tamiang - Armia Pahmi-Ismail
3. Sumatera Utara, Asahan - Taufik Zainal Abidin-Rianto
4. Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara - Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung
5. Sumatera Utara, Pakpak Bharat - Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin
6. Sumatera Utara, Serdang Bedagai - Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan
7. Sumatera Utara, Nias Utara - Amizaro Waruwu-Yusman Zega
8. Sumatera Utara, Dharmasraya - Annisa Suci-Ramadhani Leliarni
9. Sumatera Selatan, Empat Lawang - Joncik Muhammad-Arifai
10. Jambi, Batanghari - Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar
11. Sumatera Selatan, Ogan Ilir - Panca Wijaya Akbar-H. Ardani
12. Bengkulu, Bengkulu Utara - Arie Septia Adinata-Sumarno
13. Lampung, Lampung Barat - Parosil Mabsus-Mad Hasnurin
14. Lampung, Tulang Bawang Barat - Novriwan Jaya-Nadirsya
15. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka - H. Mulkan-Ramadian
16. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan - Riza Herdavid-Debby Vita Dewi
17. Kepulauan Riau, Bintan - Roby Kurniawan-Deby Maryanti
18. Jawa Barat, Ciamis - Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra
19. Jawa Tengah, Banyumas - Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti
20. Jawa Tengah, Sukoharjo - Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo
21. Jawa Tengah, Brebes - Paramitha Widya Kusuma-Wurja
22. Jawa Timur, Trenggalek - Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
23. Jawa Timur, Ngawi - Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
24. Jawa Timur, Gresik - Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
25. Kalimantan Barat, Bengkayang - Sebastianus Darwis-Syamsul Rizal
26. Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu - Andi Rudi Latif-Bahsanuddin
27. Kalimantan Selatan, Balangan - Abdul Hadi-Akhmad Fauzi
28. Kalimantan Utara, Malinau - Wempi W. Mawa-Jakaria
29. Sulawesi Selatan, Maros - A. S. Chaidir Syam-Muetazim
30. Sulawesi Tenggara, Muna Barat - La Ode Darwin-Ali Basa
31. Sulawesi Barat, Pasangkayu - Yaumil Ambo Djiwa-Herny

Kota

1. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang - Maulan Aklil-Masagus M Hakim
2. Jawa Timur, Kota Pasuruan - Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
3. Jawa Timur, Kota Surabaya - Eri Cahyadi-Armuji
4. Kalimantan Timur, Kota Samarinda - Andi Harun-Saefuddin Zuhri
5. Kalimantan Utara, Kota Tarakan - Khairul-Ibnu Saud.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah Jakarta. Dari hasil undian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono dapat nomor urut 1.

Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dapat nomor urut 3.

"Dengan demikian, menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk Pikada 2024," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (23/9) dikutip dari Antara.

Acara pengundian dipimpin langsung Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Dalam acara tersebut, tiga pasangan calon hadir untuk mengambil nomor undian.

KPU Jakarta akan menggelar deklarasi damai pada Selasa (24/9). Lalu kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai Rabu, 25 September hingga 23 November. Sedangkan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024.

KPU juga akan menggelar debat cagub dan cawagub DKI Jakarta sebanyak tiga kali. Komisi bekerja sama dengan televisi penyelenggara.

"Kami sudah rapat bersama dengan televisi penyelenggara yang mana masing-masing untuk tiga kali debat," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari pada Minggu (22/9).

Debat pertama akan dilaksanakan pada 6 Oktober. Pelaksanaan debat berbeda dengan Pemilihan Presiden alias Pilpres. "Dalam Pilkada, cagub dan cawagub akan langsung dihadirkan pada saat tiga kali debat itu," ujar Astri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah Jakarta. Dari hasil undian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono dapat nomor urut 1.

Pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan nomor urut 2. Sedangkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dapat nomor urut 3.

"Dengan demikian, menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur-wakil gubernur untuk Pikada 2024," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Senin (23/9) dikutip dari Antara.

Acara pengundian dipimpin langsung Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Dalam acara tersebut, tiga pasangan calon hadir untuk mengambil nomor undian.

KPU Jakarta akan menggelar deklarasi damai pada Selasa (24/9). Lalu kampanye Pilkada DKI Jakarta dimulai Rabu, 25 September hingga 23 November. Sedangkan pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024.

KPU juga akan menggelar debat cagub dan cawagub DKI Jakarta sebanyak tiga kali. Komisi bekerja sama dengan televisi penyelenggara.

"Kami sudah rapat bersama dengan televisi penyelenggara yang mana masing-masing untuk tiga kali debat," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari pada Minggu (22/9).

Debat pertama akan dilaksanakan pada 6 Oktober. Pelaksanaan debat berbeda dengan Pemilihan Presiden alias Pilpres. "Dalam Pilkada, cagub dan cawagub akan langsung dihadirkan pada saat tiga kali debat itu," ujar Astri.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) resmi mengumumkan nama-nama nasabah penerima hadiah program Gebyar Hadiah BCA 2024 di Jakarta, Senin (23/9).

Program Gebyar Hadiah BCA tahap I berlangsung pada tanggal 1 Mei – 31 Agustus 2024, di mana penarikan hadiahnya dilakukan secara langsung oleh Direktur BCA Santoso.

Dalam kegiatan ini turut hadir Direktur BCA Haryanto Budiman, serta pihak Kementerian Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Notaris.

Direktur BCA Santoso mengatakan Gebyar Hadiah BCA adalah wujud terima kasih kami kepada seluruh nasabah setia, yang senantiasa hadir dan mendukung BCA hingga saat ini.

“Kepercayaan penuh para nasabah terhadap BCA selama ini tentu tak sebanding dengan perhelatan Gebyar Hadiah BCA. Kami berkomitmen terus memberikan layanan dan produk keuangan yang andal, aman, dan berkualitas untuk menjamin kelancaran transaksi dan kebutuhan nasabah,” ujar Santoso, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/9).

Adapun, untuk informasi mengenai nama-nama penerima hadiah Gebyar Hadiah BCA, nasabah dapat mengakses website resmi BCA di bca.id/gebyarhadiah.

Nasabah penerima hadiah program Gebyar Hadiah BCA wajib menghubungi Halo BCA melalui nomor 1500888 atau aplikasi haloBCA untuk melakukan konfirmasi hadiah, paling lambat 7 hari setelah pengumuman. Pajak atas hadiah ditanggung BCA.

Sebagai wujud apresiasi bagi nasabah setia, BCA akan kembali menyelenggarakan program Gebyar Hadiah BCA untuk memberikan kesempatan kepada seluruh nasabah agar dapat memenangkan berbagai hadiah menarik. Hal ini dilakukan seiring tingginya antusiasme nasabah mengikuti program ini.

Pada periode undian selanjutnya, nasabah memiliki kesempatan menang lebih besar karena BCA menyediakan ribuan hadiah langsung mulai dari ragam voucher, smartphone, hingga logam mulia.

Selain hadiah langsung, nasabah juga tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa 4 unit Mercedes-Benz E 200 Exclusive Line, 12 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid, dan 120 unit Honda Vario 125 CBS ISS.

Pada program Gebyar Hadiah BCA kali ini, BCA menyediakan beragam hadiah menarik yang bagi nasabah tercintanya, yaitu:

• 5 unit Mercedes-Benz CLA 200

• 12 unit Mercedes-Benz A 200 Sedan, dan

• 70 unit Vespa LX125.

Untuk mendapatkan hadiah, nasabah perlu melakukan pengumpulan poin dengan meningkatkan saldo tabungan dan terus transaksi menggunakan BCA mobile dan myBCA.

Khusus untuk transaksi di myBCA, nasabah akan mendapatkan 2x poin. Periode pengumpulan poin Gebyar Hadiah BCA ini akan berlangsung mulai dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025.

“Kami berharap pelaksanaan program Gebyar Hadiah BCA dapat memberikan nilai tambah layanan BCA kepada para nasabah. BCA optimistis jumlah nasabah yang turut serta dan berkesempatan mendapat hadiah dari program ini akan semakin bertambah,” ujar Santoso.

Adapun, BCA juga senantiasa mengimbau nasabah untuk waspada terhadap segala modus penipuan melalui telepon, WhatsApp, ataupun media sosial lainnya yang mengatasnamakan Program Gebyar Hadiah BCA.

Apabila nasabah menemukan oknum mencurigakan yang mengatasnamakan BCA atau Program Gebyar Hadiah BCA, dapat menghubungi contact center Halo BCA melalui 1500888 dan aplikasi haloBCA, WhatsApp Resmi Bank BCA 0811 1500 998, akun X (Twitter) @HaloBCA, webchat www.bca.co.id, atau e-mail melalui halobca@bca.co.id.

“Kami berharap program ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk menabung serta bertransaksi menggunakan berbagai produk dan layanan BCA. Kepercayaan dan kesetiaan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhan perbankan Anda”, tutup Santoso.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta divestasi tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport-McMoran kepada pemerintah melalui holding BUMN pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dikebut.

Instruksi tersebut menyusul beroperasinya aktivitas produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Jokowi pun telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar pemerintah dapat menguasai 61% saham Freeport melalui divestasi saham tambahan.

“Nanti tanyakan prosesnya ke Menteri ESDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus diselesaikan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia,” kata Jokowi kepada wartawan seusai memberikan sambutan peresmian aktivitas Smelter Manyar PTFI.

Jokowi mengakui proses divestasi lanjutan untuk kembali meningkatkan saham pemerintah di PTFI menjadi 61% terbilang rumit. Dia pun membandingkan proses ini dengan negosiasi sebelumnya saat Indonesia berhasil mendapatkan mayoritas saham PTFI yang membutuhkan proses negosiasi dengan waktu lama.

“Dulu saat pemerintah mau ngambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, dua bulan, tiga bulan. Tapi tahunan, alot,” ujar Jokowi.

Kedatangan perdana konsentrat tembaga PTFI di Gresik (ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/aww.)

Sebelumnya, Jokowi menargetkan instrumen hukum divestasi atau pelepasan tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport-McMoran kepada pemerintah rampung paling lambat Juni tahun ini.

Kendati sebelumnya telah memasang target penyelesaian finalisasi aturan hukum, Jokowi mengaku negosiasi antara pemerintah dan Freeport-McMoran terkait penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia cenderung berjalan rumit dan alot.

"Saya yakin angka itu bisa kita dapatkan. Dan saya targetkan tidak sampai Juni. Secepatnya. Kalau bisa paling lambat Juni," kata Jokowi di Hotel Mercure Convention Center Jakarta Utara pada Kamis (28/3).

Saat ini, saham PT Freeport Indonesia dikuasai oleh Pemerintah Indonesia sebesar 51,2%. Kepemilikan saham pemerintah terdiri atas 26,24% saham milik PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan 25% dimiliki PT Indonesia Papua Metal dan Mineral.

Jokowi sebelumnya telah bertemu dengan Direktur Utama Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat pada 13 November lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir penerapan kemasan rokok polos bakal mempersulit pengawasan. Padahal, kebijakan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

“Dari sisi kami di Kemenkeu, kami sampaikan juga pada Kementerian Kesehatan. Jika kemasan rokok itu menjadi polos, dari sisi pandangan kami mempunyai risiko dalam aspek pengawasan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).

Askolani menjelaskan, dengan kemasan rokok polos tersebut, maka masyarakat tidak bisa membedakan jenisnya. Hal itu juga berkaitan dalam penentuan golongan rokok karena menjadi basis pengawasan dari Bea Cukai.

“Risiko ini bisa menjadi nyata kalau kebijakan kemasan polos diterapkan dan kita tidak bisa kasat mata membedakan rokok dan jenisnya. Itu ,” ujar Askolani.

Padahal, yang menjadi deteksi awal Bea Cukai adalah jenis kemasan rokok. Untuk itu, Askolani sudah menyampaikan pandangan tersebut kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri.

Kerugian hingga Dampak Downtrading

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi jika pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugian tersebut diperkirakan bakal mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos tersebut dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penurunan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek dengan yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya konsumsi rokok.

Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disoroti karena dinilai hanya fokus pada kerugian negara. Oleh sebab itu, sejumlah pihak mengajukan judicial review atau permohonan uji materi UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka yang mengajukan uji materi adalah mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Settlement PT Chevron Kukuh Kertasafari. Permohonan diajukan terkhusus untuk Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU tersebut.

Kuasa hukum ketiga pemohon, Maqdir Ismail mengatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpeluang membuka ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.

Maqdir mengatakan faktor kerugian negara sebagai tolok ukur sebuah tindak pidana korupsi tak selalu benar. Menurut para pemohon, pengambil keputusan bisa saja terkena risiko kerugian negara.

"Mereka tidak serakah, menjalankan tugas dengan baik, tetapi diberi predikat koruptor karena ada kerugian keuangan negara," kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/9).

Ia berpandangan, di dalam korupsi itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, perlu diperjelas apa relasi antara kerugian negara dengan perbuatan-perbuatan tersebut.

"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap menyuap," kata Maqdir.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar rupiah."

Kemudian, Pasal 3 menyebutkan

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar."

Pendapat Mantan Pimpinan KPK

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, Chandra M Hamzah juga menyoroti aturan lama dalam UU Tipikor yakni soal kerugian negara. Ia juga mencontohkan pasal ini berpotensi tak tepat sasaran.

Chandra mencontohkan, tak semua Badan Usaha Milik Negara atau BUMN meraup untung. Namun mereka terancam aturan kerugian negara. "Dalam aktivitas negara dan bisnis rugi itu sangat mungkin terjadi," kata Chandra dalam program Katadata "Pergulatan Politik" atau Gultik awal Agustus 2024.

Chandra menjelaskan, bunyi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Tipikor sekarang meniru delik yang ada di Undang-Undang tahun 1957. Salah satu tujuannya adalah mencegah penyelewengan saat nasionalisasi perusahaan Belanda.

Padahal menurutnya, korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara tidak halal secara melawan hukum. Menurutnya, tolok ukur kerugian negara sebagai korupsi sudah tidak tepat.

"Perbuatannya itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum itu korupsi," kata dia.

Chandra menkhawatirkan hal ini bisa membuat penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor tak pernah diterapkan di negara lain.

"Di negara lain tidak diakui pasal itu," kata Chandra.

Sedangkan mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Amien Sunaryadi juga berpandangan senada. Ia menyebut sebaiknya pemidanaan tak dilakukan dengan pasal yang meragukan.

"Pemidanaan jangan menggunakan pasal meragukan yang debatable. Karena itu menurut saya ke depan pakai pasal suap saja, sama seperti negara lain," kata Amien dalam siniar yang sama.

Amien berkaca pada kasus mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam Blok Busker, Manta Gummy (BMG). Karen bebas di tingkat kasasi karena tak dianggap melakukan tindak pidana koupsi.

"Tidak ada konflik kepentingan, tak ada suap, keputusan (bisnis dilakukan) lewat review," kata dia.

Kementerian Keuangan memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada tahun depan. Padahal sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai tersebut.

“Sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang sudah ditetapkan DPR, penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2024, Senin (23/9).

Meskipun begitu, Askolani mengatakan pemerintah akan melihat alternatif kebijakan lainnya. Ia mengatakan kebijakan alternatif tersebut yaitu melakukan penyesuaian harga jual.

“Kebijakan ini pada level industri dan nanti dikaji dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan penetapan kebijakan,” ujar Askolani.

Dia mengatakan, pada dasarnya kebijakan tarif cukai rokok juga mempertimbangkan adanya fenomena downtrading. Fenomena itu merupakan adanya peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Untuk itu, Askolani mengatakan evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan penyesuaian cukai rokok. “Kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang akan dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk penetapannya,” kata Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada tahun depan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Selasa (10/9).

Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

"Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penarikan utang baru mencapai Rp 347,6 triliun pada Agustus 2024. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut nilai utang tersebut setara 53,6% dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.

Mayoritas pembiayaan utang tersebut berasal dari surat berharga negara atau SBN. “Pembiayaan utang ini terdiri atas SBN neto sebesar Rp 310,4 triliun dan ini 46,6% dari target APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2024, Senin (23/9).

Penarikan utang baru melalui SBN sebesar Rp 310,4 triliun justru melonjak signifikan. Sebab, utang melalui penerbitan SBN pada Agustus 2023 hanya sebesar Rp 183 triliun.

"Tentu dengan pendanaan APBN yang lebih besar, kita realisasikan Rp 310 triliun, tetapi kita menerima incoming inflow (arus modal masuk) dari pasar SBN,” ujar Suahasil.

Suahasil menjelaskan, incoming inflow ke emerging market termasuk Indonesia sudah kembali pulih. Dengan incoming inflow tersebut, Indonesia bisa mempertahankan dan memperbaiki imbal hasil serta biaya bunga.

Selain SBN, pembiayaan utang pemerintah juga dari pinjaman sebesar Rp 37,2 triliun pada Agustus 2024. Lalu pembiayaan nonutang pemerintah pada periode tersebut sebesar Rp 55,7 triliun.

Dengan realisasi itu, pemerintah akan memantau perkembangan pasar keuangan dunia. Salah satunya arah suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.

“Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia terutama Fed Funds Rate maupun kondisi Eropa maupun Cina ke depannya,” kata Suahasil.

Suahasil memastikan pemerintah akan mengelola pembiayaan 2024 secara terukur dengan mempertimbngkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah. Selain itu juga tetap mencermati dinamika pasar keuangan.

Pembayaran Utang SBN Jauh Lebih Sulit

Dengan total utang tersebut, maka pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan akan menanggung beban utang yang lebih besar. Utang jatuh tempo pada dua sampai tiga tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai Rp 700 triliun hingga Rp 800 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mempermasalahkan utang jatuh tempo tersebut berbentuk SBN. “Masalahnya dari utang jatuh tempo ini adalah sebagian besar utang itu berbentuk SBN atau sertifikat berharga negara,” kata Bhima dalam diskusi Celios, Kamis (12/9).

Menurut Bhima, mengatasi pembayaran surat utang adalah yang paling sulit. Pemerintah akan kesulitan melakukan renegosiasi utang karena jumlah kreditur atau pembeli SBN bervariasi mulai dari lembaga keuangan, rumah tangga, bank, hingga lembaga keuangan. “Belum lagi pemain-pemain investasi dari asing yang tersebar di banyak sekali negara,” ujar Bhima.

Sementara renegosiasi yang paling mudah beradal dari pinjaman pemerintah, namun jumlahnya masih lebih sedikit dibandingkan porsi SBN. Kondisi tersebut akan membuat beban fiskal yang diwarisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo menjadi lebih berat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan aktivitas produksi smelter tembaga milik PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, pada Senin (23/9).

Smelter senilai Rp 56 triliun tersebut memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga hingga 1,7 juta ton untuk menghasilkan 900 ribu ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 210 ton perak per tahun. Pabrik pengolahan dan pemurnian ini berada di lahan seluas 104 hektare.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor komoditas tambang hingga berkali-kali lipat. Jokowi memperkirakan adanya Rp 80 triliun tambahan pemasukan negara dari Freeport berupa deviden, royalti, pajak penghasilan (PPh) badan, PPh karyawan, pajak daerah, hingga pajak ekspor atau bea keluar.

"Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju, yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah," kata Jokowi, dikutip dari siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengakui, selama 10 tahun emnjabat sebagai presiden, upaya mendorong perusahaan pertambangan untuk membangun smelter merupakan tantangan tersulit. Salah satunya saat bernegosiasi dengan Direktur Utama Freeport McMoran Inc Richard Adkerson mengenai pembangunan smelter Freepor di Manyar pada 2017 silam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencatat negosiasi tersebut tidak mudah, mengingat besarnya investasi hingga Rp 56 triliun. "Setelah itu, pada 2018 dimulai persiapan lahannya. Saya ke sini untuk groundbreaking konstruksi dan setelah 30 bulan, alhamdulillah, hari ini bisa kita resmikan," ujar Jokowi.

Hilirisasi barang tambang, menurut dia, menciptakan fondasi ekonomi baru di Indonesia. Saat ini pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih cenderung bergantung pada konsumsi domestik. Dengan pergerseran fondasi baru tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik kini juga ditopang proyek hilirisasi.

Smelter Manyar adalah smelter kedua Freeport Indonesia. Pada 1996, perusahaan membangun smelter peleburan tembaga pertama di Indonesia, yang kini dikenal dengan nama PT Smelting Gresik.

Di smelter yang baru, perusahaan juga menghasilkan produk sekunder berupa lumpur anoda untuk pemurnian emas dan perak; asam sulfat untuk memproduksi pupuk; gipsum dan kerak tembaga untuk produksi semen dan beton; serta telurida tembaga yang berguna untuk semikonduktor, aplikasi optik dan pelapisan untuk pembangkit listrik tenaga surya.