Sebagian anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Hotel St. Regis Jakarta pukul 13.00 WIB pada besok, Sabtu (14/9). Munaslub digelar atas dugaan pelanggaran AD/ART oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Agenda Munaslub tersebut dilangsungkan setelah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Erwin Aksa menerima dokumen dari sejumlah anggota Kadin di Kantor Pusat Kadin. Erwin mengatakan akan meneruskan dokumen tersebut ke seluruh anggota Dewan Peritmbangan Kadin Indonesia untuk dipelajari.

"Panitia Munaslub Kadin Indonesia 2024 segera terbentuk. Kami segera merespon aspirasi bapak-ibu sekalian hari ini juga," kata Erwin di Kantor Pusat Kadin pada Jumat (13/9), seperti dikutip dari video yang beredar di media.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. Ia menjelaskan, penyelenggaraan Munaslub yang diadakan besok berbeda dengan upaya serupa pada 2013.

Munaslub Kadin terakhir kali digelar di Kalimantan Barat pada 26 April 2013. Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang ditetapkan menjadi ketua peralihan antar waktu berdasarkan hasil keputusan Munaslub. Namun Oesman dan sembilan orang ketua Kadin daerah dipecat oleh Ketua Kadin saat itu Suryo Bambang Sulisto.

"Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, ketua umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Benny tidak menjelaskan lebih lanjut pelanggaran apa yang telah dilakukan Arsjad yang akhirnya memicu Munaslub. Namun demikian, Benny mengatakan Munaslub tersebut akan digelar pukul 13.00 besok, Sabtu (14/9) di Hotel St. Regis Jakarta.

Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis. Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua. Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan, . Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Akan tetapi, Benny tidak menjelaskan lebih lanjut apakah proses tersebut telah dilaksanakan atau tidak. "Besok saja datang ke Hotel St. Regis pukul 13.00," katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra mengatakan, upaya penggelaran Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART Kadin. Eka berargumen belum ada dua surat peringatan tertulis kepada pengurus Kadin saat ini.

Oleh karena itu, Eka menilai agenda Munaslub tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di Kadin. Pada saat yang sama, Eka mengatakan situasi dan dinamika saat ini merupakan bagian dari perjalanan organisasi.

Ia pun mengimbau agar seluruh Anggota Luas Biasa tetap solid, bersatu, dan tegas menyatakan untuk tidak mendukung Munaslub tersebut. Eka mengingatkan bahwa Arsjad terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan bersama pada Musyawarah Nasional VIII Kadin pada 30 Juli 2021 di Sulawesi Tenggara.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Sebagian anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Hotel St. Regis Jakarta pukul 13.00 WIB pada besok, Sabtu (14/9). Munaslub digelar atas dugaan pelanggaran AD/ART oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Agenda Munaslub tersebut dilangsungkan setelah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Erwin Aksa menerima dokumen dari sejumlah anggota Kadin di Kantor Pusat Kadin. Erwin mengatakan akan meneruskan dokumen tersebut ke seluruh anggota Dewan Peritmbangan Kadin Indonesia untuk dipelajari.

"Panitia Munaslub Kadin Indonesia 2024 segera terbentuk. Kami segera merespon aspirasi bapak-ibu sekalian hari ini juga," kata Erwin di Kantor Pusat Kadin pada Jumat (13/9), seperti dikutip dari video yang beredar di media.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. Ia menjelaskan, penyelenggaraan Munaslub yang diadakan besok berbeda dengan upaya serupa pada 2013.

Munaslub Kadin terakhir kali digelar di Kalimantan Barat pada 26 April 2013. Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang ditetapkan menjadi ketua peralihan antar waktu berdasarkan hasil keputusan Munaslub. Namun Oesman dan sembilan orang ketua Kadin daerah dipecat oleh Ketua Kadin saat itu Suryo Bambang Sulisto.

"Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, ketua umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Benny tidak menjelaskan lebih lanjut pelanggaran apa yang telah dilakukan Arsjad yang akhirnya memicu Munaslub. Namun demikian, Benny mengatakan Munaslub tersebut akan digelar pukul 13.00 besok, Sabtu (14/9) di Hotel St. Regis Jakarta.

Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis. Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua. Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan, . Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Akan tetapi, Benny tidak menjelaskan lebih lanjut apakah proses tersebut telah dilaksanakan atau tidak. "Besok saja datang ke Hotel St. Regis pukul 13.00," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Yukki Nugrahawan mengatakan Munaslub yang akan digelar besok tidak sah. Yukki menilai Arsjad tidak melakukan pelanggaran terhadap AD/ART Kadin Indonesia.

Menurutnya, setiap anggota Kadin dapat mengusulkan penggantian Ketua Umum Kadin sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, Yukki mengatakan sebagian Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia telah berpihak.

"Yang saya jaga di sini konstitusi Kadin. Nanti akan ada keterangan resmi dari Kadin Indonesia oleh Pak Arsjad yang didampingi Prof Yusril Ihza Mahendra," kata Yukki.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra mengatakan, upaya penggelaran Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART Kadin. Eka berargumen belum ada dua surat peringatan tertulis kepada pengurus Kadin saat ini.

Oleh karena itu, Eka menilai agenda Munaslub tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan di Kadin. Pada saat yang sama, Eka mengatakan situasi dan dinamika saat ini merupakan bagian dari perjalanan organisasi.

Ia pun mengimbau agar seluruh Anggota Luas Biasa tetap solid, bersatu, dan tegas menyatakan untuk tidak mendukung Munaslub tersebut. Eka mengingatkan bahwa Arsjad terpilih secara aklamasi berdasarkan keputusan bersama pada Musyawarah Nasional VIII Kadin pada 30 Juli 2021 di Sulawesi Tenggara.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Izin bank tersebut dicabut karena tak dapat melakukan penyehatan dengan mengatasi permasalahan permodalan.

Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen mengatakan, pencabutan izin usaha BPR Nature Primadana Capital merupakan tindakan dari pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen. OJK telah menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 29 Januari 2024.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) di bawah ketentuan atau negatif 31,21% dan tingkat kesehatan (TKS) memiliki predikat tidak sehat.

"OJK menetapkan PT BPR Nature Primadana Capital sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 22 Agustus 2024," tutur Roberto dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus BPR dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan. Namun demikian, pengurus dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Nature Primadana Capital dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

"Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, maka berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Nature Primadana Capital," kata Roberto.

Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sekor keuangan.

OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Nature Primadana Capital agar tetap tenang karena dana masyarakat pada Perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengumumkan bukti proof of reserve alias bukti cadangan aset kripto yang mereka kelola pada hari ini, Jumat (13/9). Oscar menyebut total aset kripto yang mereka kelola mencapai di atas Rp 11.5 triliun, melebihi seluruh saldo pengguna Indodax.

“Pengumuman ini untuk memastikan pengguna Indodax saldo asetnya aman 100% di Indodax dan tidak terpengaruh oleh proses investigasi dan insiden yang terjadi,” ujarnya pada Jumat (13/9).

Indodax memiliki cadangan aset kripto kelolaan yang terdiri dari:

• 4.806 Bitcoin (BTC) yang saat ini bernilai sekitar Rp 4,3 triliun.
• 36.915 Ethereum (ETH) yang bernilai lebih dari Rp 1,3 triliun.
• Berbagai aset kripto lainnya senilai sekitar Rp 5,9 triliun.

“Seluruh aset Indodax mencukupi lebih dari 100% seluruh saldo member Indodax,” kata Oscar.

Daftar lengkap wallet Proof of Reserve juga bisa diakses secara lengkap di laman blog Indodax pada link ini. Aset kripto Rp 11.5 triliun ini juga hisa dilihat di blockchain pada alamat Bitcoin wallet yang tersedia.

Selain memastikan dana kelolaan aman, Oscar juga mengumumkan pihaknya sudah mulai membangun infrastruktusr server baru, untuk menyiapkan websit dan aplikasi Indodax bisa online dalam waktu dekat.

Indodax saat ini tengah melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses. Imbas peretasan tersebut, perusahaan keamanan siber Cyvers bilang ada kerugian aset digital sekitar US$ 20,5 juta atau setara Rp 315,7 miliar.

“Saat ini kami bisa mengkonfirmasi saldo member aman 100% secara kripo maupun rupiah,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan pada wartawan, Rabu (11/9).

Senada dengan Oscar, William juga mengatakan mereka tengah menginvestigasi kasus ini. Bahkan, menjamin kerugian atas kasus tersebut.

“Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Your assets are SAFU,” kata William dalam cuitannya.

SAFU adalah singkatan dari Secure Asset Fund for Users alias Dan Aset Aman untuk Pengguna. Itu adalah cadangan dana yang disisihkan untuk melindungi aset pengguna dari potensi kerugian atau peretasan.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengumumkan bukti proof of reserve alias bukti cadangan aset kripto yang mereka kelola pada hari ini, Jumat (13/9). Oscar menyebut total aset kripto yang mereka kelola mencapai di atas Rp 11.5 triliun, melebihi seluruh saldo pengguna Indodax.

“Pengumuman ini untuk memastikan pengguna Indodax saldo asetnya aman 100% di Indodax dan tidak terpengaruh oleh proses investigasi dan insiden yang terjadi,” ujarnya pada Jumat (13/9).

Indodax memiliki cadangan aset kripto kelolaan yang terdiri dari:

• 4.806 Bitcoin (BTC) yang saat ini bernilai sekitar Rp 4,3 triliun.
• 36.915 Ethereum (ETH) yang bernilai lebih dari Rp 1,3 triliun.
• Berbagai aset kripto lainnya senilai sekitar Rp 5,9 triliun.

“Seluruh aset Indodax mencukupi lebih dari 100% seluruh saldo member Indodax,” kata Oscar.

Daftar lengkap wallet Proof of Reserve juga bisa diakses secara lengkap di laman blog Indodax pada link ini. Aset kripto Rp 11.5 triliun ini juga hisa dilihat di blockchain pada alamat Bitcoin wallet yang tersedia.

Selain memastikan dana kelolaan aman, Oscar juga mengumumkan pihaknya sudah mulai membangun infrastruktusr server baru, untuk menyiapkan websit dan aplikasi Indodax bisa online dalam waktu dekat.

Indodax saat ini tengah melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses. Imbas peretasan tersebut, perusahaan keamanan siber Cyvers bilang ada kerugian aset digital sekitar US$ 20,5 juta atau setara Rp 315,7 miliar.

“Saat ini kami bisa mengkonfirmasi saldo member aman 100% secara kripo maupun rupiah,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan pada wartawan, Rabu (11/9).

Senada dengan Oscar, William juga mengatakan mereka tengah menginvestigasi kasus ini. Bahkan, menjamin kerugian atas kasus tersebut.

“Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Your assets are SAFU,” kata William dalam cuitannya.

SAFU adalah singkatan dari Secure Asset Fund for Users alias Dan Aset Aman untuk Pengguna. Itu adalah cadangan dana yang disisihkan untuk melindungi aset pengguna dari potensi kerugian atau peretasan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) minimal sebesar 5% pada tahun depan. Hal itu disampaikan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam simpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). "Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Selasa (10/9).

Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

"Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Meskipun begitu, Kementerian Keuangan dalam kesempatan tersebut tidak ada memberikan pernyataan. Dalam rapat kerja tersebut, BAKN DPR hanya menyampaikan sejumlah usulan saja kepada Kementerian Keuangan.

Usulan kenaikan cukai tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata kenaikan tarif pada 2023 dan 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022, tarif CHT pada 2023-2024 naik rata-rata 10%. Sementara itu untuk jenis SKT, tarif cukainya naik maksimal 5% per tahun.

Penyesuaian tarif cukai rokok sebelumnya juga tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Kebijakan tarif CHT akan dilakukan melalui tarif bersifat multiyears, moderat, penyederhanaan layer, dan mendekatkan disparitas tarif antar layer.

Berikut daftar harga rokok jika cukai naik 5% pada 2025:

• Marlboro Merah dan Lights dari Rp 50 ribu menjadi Rp 52.500

• Djarum Super dari Rp 35.100 menjadi Rp 36.855

• Sampoerna A Mild dari Ro 35 ribu menjadi Rp 36.750

• Sampoerna Mild Menthol Burst dari Rp 36 ribu menjadi Rp 38.325

• Sampoerna Avolution Menthol dari Rp 43 ribu menjadi Ro 45.675

Bursa Efek Indonesia atau BEI menyebut, terdapat 23 anggota bursa yang sudah menyatakan minat untuk mendapatkan izin transaksi short selling saham. Otoritas bursa menargetkan transaksi short selling dapat diberlakukan pada kuartal empat 2024 ini.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, pihaknya telah melakukan focus group discussion atau FGD dengan anggota bursa untuk membahas aturan tersebut. Fokus pengaturan, salah satunya mencakup jenis saham yang dapat dilakukan transaksi short selling. Adapun hanya anggota bursa yang sudah memiliki izin khusus yang dapat memfasilitasi transaksi short selling ini.

“Kami harapkan bulan Oktober sudah punya peraturan bursanya,” kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/9).

Jeffrey menyebut, proses dan aturan yang akan diterapkan masih dalam tahap pembahasan. Ia membuka kemungkinan jumlah saham yang dapat ditransaksikan dengan mekanisme short selling tidak sebanyak daftar saham yang ada saat ini.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman sebelumnya mengatakan, implementasi transaksi short selling dapat meningkatkan transaksi harian 2% sampai 3%. Hal ini tercermin dari Bursa Malaysia, Thailand, dan Hongkong yang mengalami peningkatan transaksi harian 2% sampai dengan 17% setelah menerapkan aturan short selling.

"Kami melihat tujuan daripada short selling ini adalah meningkatkan likuiditas," kata Iman, Senin (12/8).

Nantinya, menurut dia, otoritas bursa akan melakukan tahap pengenalan sampai pendalaman untuk melihat dampak short selling bagi pasar.

Apa itu short selling?

Short selling merupakan transaksi di mana penjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjamkan kepada perusahaan sekuritas atau kustodian untuk melakukan transaksi tersebut. Saat melakukan transaksi, penjual memiliki keyakinan bahwa harga saham akan turun sehingga bisa membeli kembali saham itu dengan harga lebih murah.

Saham yang sudah dibeli kembali akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara si penjual mengantongi keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dan harga pembelian kembali saham tersebut. Transaksi ini menjanjikan keuntungan besar tetapi resikonya juga tinggi.

Pelaku (short seller) harus memiliki prediksi yang tepat agar bisa cuan saat membeli kembali saham yang dipinjam untuk transaksi short selling. Jika meleset, pelaku transaksi short selling bisa rugi besar karena harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga penjualan.

Presiden Joko Widodo akan menawarkan 493 bidang tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada investor swasta. Lahan tersebut akan digunakan untuk hotel, perkantoran, hingga perdagangan.

Rencananya, Jokowi akan menawarkan lahan tersebut pada pekan depan. Ia juga telah menerima laporan dari Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono soal ini.

"Saya ingin memberikan peluang sebanyak-banyaknya kepada investasi swasta," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9) dikutip dari Antara.

Jokowi menyerahkan kepada investor soal peruntukan lahan tersebut. Jika tak ada peminat, mantan Wali Kota Solo itu akan menyerahkan tanah tersebut kepada konsorsium yang telah ada di IKN.

Sedangkan Jokowi hari ini meresmikan Hotel Nusantara Swissotel serta groundbreaking Nusantara Mall Duty Free di IKN. Presiden juga mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di ibu kota baru.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengatakan ada tujuh investor akan groundbreaking di IKN pada bulan ini. Sektornya adalah pendidikan hingga hotel.

"Pendidikan, hotel, properti, sport center," kata Basuki di Jakarta, Rabu (21/8).

Sejumlah investor yang akan groundbreaking tahap ketujuh di IKN antara lain BCA, Intiland, Royal Golden Eagle, dan Swiss-Belhotel.

PT Pertamina menjajaki peluang kerja sama pengembangan hulu migas di negara-negara Amerika Latin dan Karibia atau yang biasa disebut Kawasan LAC. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, ini merupakan upaya Pertamina mendukung ketahanan energi nasional.

“Pertamina memperkuat ketahanan energi melalui optimalisasi hulu migas domestik maupun pengembangan migas di luar negeri. Pertamina membuka sinergi dengan berbagai pihak,” kata Fadjar dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Fadjar menyampaikan, Kawasan LAC memiliki potensi migas yang cukup besar. Kawasan ini memiliki peluang bagi Pertamina untuk menjajaki kerja sama pengembangan wilayah kerja migas.

Menurut Fadjar, Pertamina telah memiliki pengalaman mengelola hulu migas di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah Venezuela yang termasuk salah satu negara di Kawasan Kawasan LAC.

“Pertamina akan fokus menjajaki peluang kerja sama di Suriname, Guyana, dan Brasil karena merupakan wilayah dengan potensi migas yang cukup besar,” ujarnya.

Ia menyebut, Suriname memiliki cadangan minyak mentah yang sudah terbukti hingga 89 juta barel melalui perusahaan milik negara, yakni Staatsolie. Sementara itu, Guyana akan menjadi negara penghasil minyak terbesar keempat di Amerika Latin setelah temuan blok Stabroek dengan potensi cadangan mencapai 11 miliar setara barel minyak.

Fadjar juga menyebut Brasil yang memiliki cadangan produksi minyak cair hingga 21,5 tahun dan cadangan produksi gas 28,7 tahun.

Pertamina saat ini memiliki bisnis di Venzuela melalui kepemilikan saham di perusahaan migas Prancis, Maurel et Prom (M&P). Adapun lapangan migas yang dikelola M&P memiliki potensi cadangan mencapai 12 miliar barel di Lake Maracaibo, Venezuela.

Melansir laman resmi Pertamina (Persero), perusahaan migas pelat merah itu menandatangani perjanjian pembelian 24,53% saham Maurel & Prom dari Pacifico pada 2016. Saham yang terdaftar di bursa efek Prancis tersebut diakuisisi dengan harga EUR 4,20 per saham, ditambah premium EUR 0,5 per saham.

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri menyatakan, upaya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin. Munaslub dengan agenda menggantikan ketua umum juga dinilai berpotensi menimbulkan perpecahan di organisasi tersebut.

“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra dalam siaran pers, Jumat (13/9).

Eka menjelaskan, M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026. Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Munaslub pun baru dapat digelar setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan. Selain itu, menurut dia, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.

“Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum,” kata Eka.

Menurut Eka, situasi dan dinamika yang saat ini bergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, ia meminta para anggota Kadin di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART.

“Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional,” ujarnya.

Pemerintah memiliki program minum susu gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini digaungkan sejak masa kampanye Prabowo dalam pemilihan umum 2024 bersama dengan program makan siang gratis.

Pada Februari 2024, Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program pemberian susu gratis mencapai Rp 25,2 triliun. Bappenas mengasumsikan biaya susu UHT senilai Rp 5 ribu per anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu segar nasional mencapai 824 ribu ton pada 2022. Padahal, total kebutuhan susu segar mencapai 4,4 juta ton pada 2022. Sehingga kinerja produksi susu segar dalam negeri hanya memenuhi 18,73% dari kebutuhan nasional.

Selebihnya, kebutuhan susu segar Indonesia masih dipenuhi dari impor. Guna mensukseskan program susu gratis, pemerintah menggagas beberapa terobosan untuk memenuhi kebutuhan susu nasional mulai dari impor jutaan sapi perah hingga pilihan susu alternatif.

Impor Satu Juta Sapi hingga 2029

Kementerian Pertanian mengharapkan kedatangan sapi-sapi itu akan membuat volume impor susu menjadi kurang dari 10% kebutuhan nasional atau masuk kondisi swasembada susu. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan, impor susu dibutuhkan untuk mendukung program minum susu gratis.

Prabowo menargetkan total peserta dalam program minum susu gratis mencapai 82,9 juta orang pada 2029. "Untuk tahun depan, kami masih memenuhi kebutuhan susu sapi melalui impor. Namun kami akan mulai mengimpor sapi perah tahun depan dan akhirnya mengurangi volume susu impor," kata Agung di Gedung DPR, Jumat (6/9).

Seluruh sapi impor akan didatangkan oleh pihak swasta. Namun, rencana impor tersebut masih menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Asal Pemasukan.

Mayoritas sapi perah impor saat ini berasal dari Australia. Namun, Australia hanya mampu mengapalkan sekitar 100 ribu ekor sapi perah per tahun ke dalam negeri.

Selain Australia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendatangkan 100 ribu ekor sapi perah Dari Brasil. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro kemarin, Kamis (12/9).

Amran mencatat, seluruh sapi perah tersebut akan mendukung peningkatan produksi susu perah nasional. Investasi tersebut dilakukan antara PT Asiabeef Biofarm Indonesia dan Agropecuaria 31 dan ditaksir mencapai Rp 4,5 triliun.

"Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan. Investasi ini dapat mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu," kata Amran dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (13/9).

Amran menilai, perlu pengembangan industri peternakan secara masif untuk memenuhi kebutuhan protein dari daging dan susu sapi di dalam negeri. Sebab, mayoritas pasokan susu sapi segar kini masih bergantung pada impor.

Siapkan Lahan 1,5 Juta Hektare

Kementerian Pertanian juga akan menyediakan lahan peternakan sapi seluas 1,5 juta hektare untuk penyediaan daging dan susu untuk program makan bergizi gratis. Pengelolaan lahan ini akan dilakukan perusahaan swasta, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dan koperasi.

Saat ini sudah ada 36 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan impor sapi hidup ke Indonesia. Nantinya, hewan ternak ini akan dipelihara pada lahan yang disediakan Kementan.

"Ini sifatnya investasi dengan jaminan pembelian untuk program makan bergizi gratis," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Penyediaan lahan tersebut akan memudahkan para pengusaha untuk berinvestasi. Sebab, menurut Sudaryono, selama ini masalah peternakan sapi adalah kebutuhan lahan yang luas.

Kementan nantinya juga akan membantu dari sisi perizinan dan administrasinya. Rencananya, lahan seluas 1,5 juta hektare akan digunakan untuk 1,3 juta ekor sapi hidup.

Luasannya tidak berbentuk satu hamparan tapi tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Banten, Jawa Timur, hingga Pulau Aru di Maluku. Luas lahan di masing-masing peternakan berkisar 1.500 ha hingga 100 ribu ha.

Sudaryono bilang, penyediaan lahan yang terpisah-pisah tersebut untuk menghidupkan lagi sistem kelompok-kelompok produksi susu. Selain terpecah, lokasi peternakan akan berada di atas lahan hutan produksi, kebun sawit, hingga lahan masyarakat.

Meskipun lokasinya di atas tanah masyarakat dan perkebunan, namun Sudaryono memastikan tidak ada perubahan lahan untuk peternakan. “Jadi walaupun lahan sawit, ya sawitnya tetap di situ, hanya saja dia pelihara sapi saja. Jadi tidak menebang pohon apapun, paling mungkin di lahan tersebut dibangun untuk kandang,” ujarnya.

Luasan kandang biasanya tidak sampai 2 hektare. Dengan begitu, sisa lahan dapat dijadikan area untuk melepas sapi dan sumber pakan.

Lampu Hijau Investasi Asing

Kementerian Pertanian juga memberikan lampu hijau kepada perusahaan asal Qatar, Baladna untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi perah. Perusahaan ini akan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan program susu gratis.

"Baladna siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia guna menyuplai kebutuhan susu di Indonesia," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara pada Kamis (12/9).

Kabar investasi ini mencuat diskusi Amran dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan. Amran menyebut cita-cita meraih kembali swasembada pangan saat berdiskusi dengan Hasan.

Ia pun menantang Baladna memproduksi dua juta ton susu dan disanggupi oleh perusahaan tersebut. Kemampuan Baladna memproduksi dua juta ton susu per tahun, diharapkan dapat menurunkan kebutuhan impor tiap tahun.

Hal ini sesuai dengan Cetak Biru atau Blueprint Pertanian, di mana pemerintah menargetkan Indonesia sudah bisa swasembada susu pada 2029.

Opsi Susu Alternatif

Pemerintah juga sempat menyebut beberapa opsi alternatif pengganti susu sapi segar. Prabowo bahkan mengakui bahwa program makan siang dan susu gratis membutuhkan anggaran sangat besar dan tak menepis bahwa program susu gratis tidak mudah terealisasi secara merata.

Dia pun menyiapkan alternatif pengganti susu sapi sebagai sumber protein seperti susu kerbau, susu kambing, telur, ikan dan lainnya. Itu semua disesuaikan dengan tipologi dan ketersediaan sumber daya alam (SDA) di masing-masing daerah.

"Itu tergantung daerahnya, sebagai contoh Maluku Barat Daya, Pulau Moa. Mereka itu banyak [konsumsi] susu kerbau. Ada daerah-daerah yang banyak kambing etawa, bisa dapat susu kambing dan ini harus kita lihat," kata Prabowo dalam keterangannya di TvOne, dikutip Senin (27/5).

Jika daerah lain sulit mendapatkan susu, maka pemerintah akan membagikan atau mencari sumber protein hewani lain seperti ikan dan telur. Hal itu berdasarkan saran atau rekomendasi para ahli gizi.

"Para pakar cerita kepada saya, kalau telur kita bisa jauh lebih murah di suatu daerah dan susu itu terlalu mahal. Mungkin karena sapi kurang atau ongkos angkutnya kurang. Kita bisa konsentrasi kepada telur, ikan dan sebagainya," ujarnya.

Dengan begitu, pemerintah tidak akan menerapkan pola yang sama dalam pembagian susu gratis di tiap daerah. Karena Indonesia terdiri atas daerah pegunungan, pesisir dan kepulauan. "Jadi kita selalu fleksibel, yang penting anak-anak kita dapat makanan bergizi," ujarnya.

Alternatif Susu Ikan

Tak hanya itu, susu ikan juga disebut sebagai salah satu alternatif pengganti susu sapi segar dalam program kerja Prabowo. Kabar ini mencuat saat PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food mulai mengkaji pengadaan susu dari sumber alternatif untuk program minum susu gratis pada tahun depan.

Salah satu sumber yang sedang dikaji adalah susu ikan. Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan pembangunan peternakan mega farm sapi perah memerlukan waktu dua sampai tiga tahun.

Walau demikian, Sis Apik tetap berencana mengoptimalkan penyerapan peternak sapi perah lokal. "Ini masih dalam kajian. Usulan ini disampaikan beberapa tokoh masyarakat kemarin, tapi aroma dari susu ikan masih perlu perbaikan," kata Sis Apik di Gedung DPR, Rabu (4/9).

Sis Apik mengatakan susu alternatif akan mengisi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi peternak sapi perah. Namun demikian, ia mengaku ID Food belum mengkaji produksi susu dari sumber nabati.

Produk susu ikan pertama kali diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. Susu tersebut merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari dengan PT Berikan Teknologi Indonesia.

Teten menjelaskan, susu ikan merupakan ekstrak protein dari proses hidrolisat protein ikan yang diolah menjadi susu ikan. Kandungan gizi susu ikan yang diproduksi di dalam negeri setara dari susu sapi segar, tidak berbau ikan, dan mudah dicerna.

"Hampir tidak mungkin mencapai status swasembada susu sapi segar, karena ada masalah keterbatasan lahan. Salah satu keunggulan susu ikan adalah tidak mengandung laktosa," kata Teten di gedung DPR, Rabu (11/9)

Teten mengatakan susu ikan dapat memenuhi lonjakan permintaan susu segar akibat program minum susu gratis. Dia menghitung ada 24,74 juta ton produksi ikan yang dapat diolah menjadi susu.

Dia mengaku belum menawarkan strategi tersebut kepada Prabowo. Namun, Teten mengingatkan bahwa program Minum Susu Gratis yang ditawarkan Prabowo akan melibatkan pelaku UMKM.

Produksi susu ikan masih terbatas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teten menilai perluasan sentra produksi susu ikan terbilang mudah.

Sebab, teknologi hidrolisat ikan telah tersedia di dalam negeri. "Pemerintah sedang mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang nantinya bisa digunakan untuk industri makanan dan meningkatkan pendapatan para nelayan," ujarnya.

Peningkatan Produksi Susu Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sedang meningkatkan produksi susu ikan di dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program minum susu gratis yang dimulai tahun depan.

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo mencatat saat ini baru ada satu pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat berkapasitas 30 ton per bulan.

Pemerintah sedang membangun pabrik percontohan serupa di Pekalongan, Jawa Tengah. Kapasitas pabrik itu mencapai 50 ton per bulan dan akan rampung pada November 2024. "Kami melihat investor yang berminat di industri susu ikan ada di Pantai Utara Pulau Jawa dan pantai-pantai di Papua," kata Budi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Dengan adanya pabrik baru, kapasitas produksi susu ikan di kawasan Pantura pada akhir tahun nanti menjadi 80 juta ton per bulan. Targetnya, kapasitas produksi dalam negeri akan mencapai 100 ton per bulan.

Pabrik di Pekalongan akan memproduksi susu ikan berupa hidrolisat protein ikan atau HPI. Produk ini merupakan ekstrak protein ikan berbentuk bubuk putih. Untuk menjadi susu, bubuk ini kemudian diseduh dengan air hangat.

Budi mengatakan salah satu tujuan pendirian pabrik susu ikan adalah meningkatkan pendapatan para nelayan. Sebab, bahan bakunya berasal dari ikan bernilai rendah, seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Dengan memakai jenis ikan-ikan tersebut, harga susu ikan dapat terjaga stabil. Untuk per gelasnya sekitar Rp 5 ribu atau lebih rendah Rp 1.400 per gelas dibandingkan susu sapi segar.

Respons Badan Gizi soal Susu Ikan

Kendati demikian, Badan Gizi Nasional mengaku saat ini belum mengetahui rencana susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis. Padahal PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sudah mengkaji pengadaan susu ikan tersebut.

“Saya tidak tahu yang bicara siapa (soal susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis,” kata Kepala badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui di gedung DPR, Selasa (10/9).

Meskipun begitu, Dadan mengungkapkan tidak akan menutup segala peluang untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis termasuk susu. Dia mengatakan semua hal yang baik akan diakomodir untuk program makan bergizi gratis.

Hanya saja, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sampai saat ini belum melakukan pembahasan mengenai susu ikan tersebut. Sebab, konsumsi susu merupakan langkah penting untuk mencegah stunting pada anak-anak.

“Enggak, kita belum ke arah situ (menggunakan susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis),” ujar Dadan.

Tanggapan Tim Prabowo

Tim Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi memastikan, belum ada skenario penggunaan susu ikan sebagai sumber alternatif untuk program minum susu gratis tahun depan.

Menurut Hasan, ide untuk menggunakan susu ikan merupakan gagasan yang datang dari pihak eksternal Prabowo-Gibran. “Keterangan yang saya dapat dari Kepala Badan Gizi Nasional sejauh ini tidak ada skenario bernama susu ikan,” kata Hasan lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa (10/9).

Meski begitu Hasan menyebut Badan Gizi Nasional bersikap terbuka terhadap ide-ide lain selama usulan tersebut sudah terbukti efektif dan dapat diimplementasikan secara praktis.

“Silakan saja dulu diuji coba. Kalau nanti sudah melalui proses uji coba dan ternyata hasilnya baik, bisa jadi alternatif pengayaan nutrisi, tapi bukan untuk pengganti susu,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan itu.

Tidak hanya Hasan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga buka suara asal mula berkembangnya wacana penggunaan susu ikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis merupakan aspirasi yang masuk dari masyarakat.

Program ini belum final dan perlu disimulasikan terlebih dahulu. "Jadi begini, alternatif-alternatif itu adalah aspirasi juga dari masyarakat ataupun juga kemudian hasil simulasi yang ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, seperti dikutip Jumat (13/9).

Menurut Dasco, saat ini simulasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo akan memberikan penjelasan spesifik mengenai rencana itu.

“Jadi kalau sekarang, kami anggap sebagai aspirasi ataupun kemudian langsung simulasi," kata Dasco.

Jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.

Penambahan jumlah kementerian itu dikhawatirkan bisa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mempersulit birokrasi. Karena pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk infrastruktur hingga gaji pegawai.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakaan susunan kabinet yang making bertambah akan berdampak buruk kepada anggaran yang dimiliki pemerintah.

“Terlalu gemuk kabinetnya ya. Ini akan meningkatkan pengeluaran rutin,” kata Esther kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Dengan ruang fiskal yang makin sempit pada 2025, seharusnya belanja modal atau pembangunan bisa lebih rendah dibandingkan belanja rutin. Apalagi, perekonomian saat ini masih belum stabil.

Dengan begitu, menambah jumlah kementerian di saat ekonomi sedang tidak stabil dianggap tidak bijak. Seharusnya, kata Esther, pemerintah bisa lebih banyak mengalokasikan ke program prioritas yang berdampak jangka panjang.

“Harusnya kabinet Prabowo bisa lebih ramping karena ekonomi nasional sedang sulit,” ujar Esther.

Bisa Bebani Anggaran Negara

Ekonom Center of reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penambahan kementerian tersebut bisa berdampak signifikan terhadap anggaran pemerintah. Karena biaya pembentukan infrastruktur, peralatan, dan penggajian pegawai ikut bertambah. “Semua ini dapat membebani anggaran negara,”kata Yusuf.

Belum lagi, setiap kementerian baru akan membutuhkan anggaran operasional untuk menjalankan tugasnya. Jika tidak dikelola dengan baik, penambahan kementerian juga berisiko tumpang tindih dengan kewenangan antarlembaga.

“Kalau tumpang tindih ini terjadi, maka dapat memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan biaya operasional karena duplikasi fungsi,” ujar Yusuf.

Perlu Perkuat Perencanaan Anggaran

Untuk mengantisipasi pembengkakan anggaran, Yusuf menyarankan pemerintah untuk memperkuat perencanaan anggaran yang lebih ketat. Selain itu juga memastikan penambahan kementerian didasarkan pada kebutuhan yang jelas, bukan sekadar pembagian kekuasaan.

Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran. “Ini termasuk memastikan bahwa kementerian baru tidak menumpuk anggaran hingga akhir tahun atau menggunakan anggaran secara tidak efektif,” kata Yusuf.

Di sisi lain, intergtasi teknologi dan perencanaan anggaran berbasis hasil juga bisa menjadi solusi. Hal itu dilakukan untuk memastikan dana yang dikeluarkan benar-benar berkontribusi pada pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Antisipasi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan dipastikan telah mengantisipasi adanya penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.

“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).

Pembahasan dengan Kementerian PANRB juga sudah memasukan teknis dari program Prabowo. Hanya saja, Thomas belum bisa menjelaskan secara detail ketentuan teknis penambahan kementerian tersebut.

Dia menuturkan, saat ini proses masih terus berlanjut dengan pihak terkait. “Kalau nggak salah, Minggu depan DPR akan menentukan. Jadi kita tunggu saja,” ujar Thomas.

Saat ini pemerintahan Jokowi memiliki 34 kementerian. Prabowo berencana menambah jumlah kementerian baru pada masa pemerintahannya, seperti Kementerian Perumahan.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan jumlah menteri akan bertambah di dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Namun, Zulkifli belum mengetahui jumlah pastinya. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (9/9).