Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial pada Rabu (11/9). Gus Ipul merupakan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Wali Kota Pasuruan.

“Bapak Presiden akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019—2024," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Rabu pagi.

Gus Ipul akan menggantikan posisi Tri Rismaharini yang sebelumnya mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial. Risma mundur karena maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024.

Selain melantik Gus Ipul, Presiden juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Presiden juga akan melantik Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bagaimana profil Saifullah Yusuf yang menjabat Menteri Desa?

Rekam Jejak dan Karier Politik Gus Ipul Saifullah Yusuf

Muhammad Saifullah Yusuf adalah salah satu tokoh politik berpengaruh di Indonesia saat ini. Ia lahir di Pasuruan pada Agustus 1964 dan tumbuh di lingkungan keluarga Nahdlatul Ulama (NU).

Gus Ipul merupakan keponakan dari Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang memperkuat koneksinya dengan jaringan Nahdliyin sejak dini. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional Jakarta pada 1985.

Semasa mahasiswa Gus Ipul aktif dalam organisasi kemahasiswaan serta menjabat sebagai ketua senat pada 1988–1990. Karier organisasi Gus Ipul dimulai ketika ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar NU pada 1990-1995, diikuti dengan dua periode sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dari 2000 hingga 2010.

Selain aktif di bidang sosial keagamaan, Gus Ipul juga memiliki karier politik yang panjang. Pada 1999, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari PDIP, namun kemudian pindah ke PKB pada 2001 dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai tersebut pada 2002.

Pada periode 2004-2007, Gus Ipul diangkat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga memiliki pengalaman eksekutif yang mumpuni sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dua periode, mendampingi Soekarwo dari 2009 hingga 2018.

Selain itu, ia menjabat sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur selama dua periode, 2010–2015 dan 2015–2020. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan sejak 2020.

iPhone 16 bisa dipesan di laman Apple Singapura dan Malaysia mulai 13 September dan tersedia pada 20 September. Berapa harga iPhone 16 setelah ditambah pajak dan bea cukai jika dibawa dari luar negeri ke Indonesia?

Di Malaysia, harga iPhone 16 dibanderol mulai dari 3.999 hingga 7.999 ringgit atau Rp 14,23 juta sampai Rp 28,47 juta. Sementara di Singapura S$ 1.299 - S$ 2.499 atau Rp 15,38 juta hingga Rp 29,58 juta.

WNI yang membeli handphone atau HP dari luar negeri dan dibawah ke Indonesia, maka akan dihitung sebagai impor barang bawaan penumpang. Berikut tambahan biaya yang harus dibayar pembeli iPhone 16 dari Malaysia atau Singapura:

• Bea Masuk 10%
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%
• Pajak Penghasilan (PPh):

1. 10% untuk wajib pajak yang punya NPWP
2. 20% untuk wajib pajak yang tidak punya NPWP

Di sisi lain, pemerintah memberi nilai pembebasan atau tidak dipungut bea masuk, PPN, dan PPh, untuk produk HP US$ 500 atau setara Rp 7,5 juta dengan asumsi kurs Rp 15.000.

Berikut perhitungan biaya jika WNI membeli iPhone 16 berkapasitas 128 GB dari Malaysia:

Pembebasan pajak

• Harga barang: Rp 14,23 juta
• Pembebasan: Rp 7,5 juta

Maka, nilai barang yang dikenakan bea masuk: Rp 6,73 juta

Penambahan bea masuk

• Bea masuk: 10% x Rp 6,73 juta = Rp 673 ribu
• Nilai impor: Nilai pabean + bea masuk = Rp 6,73 juta + Rp 673 ribu = Rp 7,4 juta

Maka, nilai impornya Rp 7,4 juta.

Penambahan PPN dan PPh

• PPN: 10% x nilai impor = 10% x Rp 7,4 juta = Rp 740 ribu
• PPh

1. Punya NPWP: 10% x nilai impor = 10% x Rp 7,4 juta = Rp 740 ribu
2. Tidak punya NPWP: 20% x nilai impor = 20% x Rp 7,4 juta = Rp 1,48 juta

Total pajak dan bea masuk yang harus dibayar:

• Punya NPWP = bea masuk + PPN + PPh = Rp 673 ribu + Rp 740 ribu + Rp 740 ribu = Rp 2,15 juta
• Tidak punya NPWP = bea masuk + PPN + PPh = Rp 673 ribu + Rp 740 ribu + Rp 1,48 juta = Rp 2,89 juta

Maka, WNI yang membeli iPhone 16 256 GB dari Malaysia harus membayar:

• Punya NPWP = Rp 14,23 juta + Rp 2,15 juta = Rp 16,38 juta
• Tidak punya NPWP = Rp 14,23 juta + Rp 2,89 juta = Rp 17,12 juta

iPhone 16 bisa dipesan di laman Apple Singapura dan Malaysia mulai 13 September dan tersedia pada 20 September. Berapa harga iPhone 16 setelah ditambah pajak dan bea cukai jika dibawa dari luar negeri ke Indonesia?

Di Malaysia, harga iPhone 16 dibanderol mulai dari 3.999 hingga 7.999 ringgit atau Rp 14,23 juta sampai Rp 28,47 juta. Sementara di Singapura S$ 1.299 - S$ 2.499 atau Rp 15,38 juta hingga Rp 29,58 juta.

WNI yang membeli handphone atau HP dari luar negeri dan dibawah ke Indonesia, maka akan dihitung sebagai impor barang bawaan penumpang. Berikut tambahan biaya yang harus dibayar pembeli iPhone 16 dari Malaysia atau Singapura:

• Bea Masuk 10%
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%
• Pajak Penghasilan (PPh):

1. 10% untuk wajib pajak yang punya NPWP
2. 20% untuk wajib pajak yang tidak punya NPWP

Di sisi lain, pemerintah memberi nilai pembebasan atau tidak dipungut bea masuk, PPN, dan PPh, untuk produk HP US$ 500 atau setara Rp 7,5 juta dengan asumsi kurs Rp 15.000.

Berikut perhitungan biaya jika WNI membeli iPhone 16 berkapasitas 128 GB dari Malaysia:

Pembebasan pajak

• Harga barang: Rp 14,23 juta
• Pembebasan: Rp 7,5 juta

Maka, nilai barang yang dikenakan bea masuk: Rp 6,73 juta

Penambahan bea masuk

• Bea masuk: 10% x Rp 6,73 juta = Rp 673 ribu
• Nilai impor: Nilai pabean + bea masuk = Rp 6,73 juta + Rp 673 ribu = Rp 7,4 juta

Maka, nilai impornya Rp 7,4 juta.

Penambahan PPN dan PPh

• PPN: 10% x nilai impor = 10% x Rp 7,4 juta = Rp 740 ribu
• PPh

1. Punya NPWP: 10% x nilai impor = 10% x Rp 7,4 juta = Rp 740 ribu
2. Tidak punya NPWP: 20% x nilai impor = 20% x Rp 7,4 juta = Rp 1,48 juta

Total pajak dan bea masuk yang harus dibayar:

• Punya NPWP = bea masuk + PPN + PPh = Rp 673 ribu + Rp 740 ribu + Rp 740 ribu = Rp 2,15 juta
• Tidak punya NPWP = bea masuk + PPN + PPh = Rp 673 ribu + Rp 740 ribu + Rp 1,48 juta = Rp 2,89 juta

Maka, WNI yang membeli iPhone 16 256 GB dari Malaysia harus membayar:

• Punya NPWP = Rp 14,23 juta + Rp 2,15 juta = Rp 16,38 juta
• Tidak punya NPWP = Rp 14,23 juta + Rp 2,89 juta = Rp 17,12 juta

PT Geotheral Energy (PGE) dan PT PLN Indonesia Power (PLN IP) akan membentuk joint venture untuk mengintegrasikan teknologi co-generation dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dengan total kapasitas mencapai 230 Megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan teknologi co-geretion memungkinkan panas buangan dari pembangkit listrik, yang biasanya terbuang percuma, untuk diubah menjadi energi listrik tambahan. Beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) yang telah diidentifikasi sebagai lokasi proyek antara lain Lahendong, Ulubelu, Lumut Balai, Hululais, Kamojang, Sibayak, dan Sungai Penuh.

"Potensi panas bumi sekitar 24 GW akan dimaksimalkan hingga 2060, salah satu terobosan yang bisa dilakukan yaitu co-generation yang memanfaatkan steam yang tidak terpakai di model binary cycle," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/9).

Sebagai informasi, binary cycle merupakan salah satu teknologi yang umum digunakan dalam PLTP. Sistem ini memanfaatkan fluida kerja (working fluid) dengan titik didih yang lebih rendah dibandingkan air, seperti isobutane atau pentane. Fluida kerja ini dipanaskan oleh uap panas bumi, menguap, dan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik.

Sementara itu, panas yang masih tersisa dalam fluida sekunder dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pemanasan ruangan atau proses industri. Dengan demikian, co-generation pada PLTP binary cycle memungkinkan pemanfaatan energi panas bumi secara lebih efisien dan menghasilkan listrik serta panas secara simultan.

Untuk mewujudkan proyek ini, PGE dan PLN telah melakukan berbagai persiapan, seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Joint Development Agreement (JDA). Selain itu, proyek-proyek ini juga akan dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033.

"Kami optimis proyek ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan bauran energi dan perlu masuk sebagai list project RUPTL 2024-2033," tutupnya.

Apple resmi memperkenalkan seri iPhone 16 yang terdiri dari empat varian pada Senin (9/9). Keempat varian ini yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 bisa dipesan di laman Apple Singapura dan Malaysia mulai 13 September dan tersedia pada 20 September.

Berikut harga iPhone 16 di Malaysia

Sementara itu, harga iPhone 16 di Singapura sebagai berikut:

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memanggil Indosat terkait pencurian data KTP oleh pihak ketiga untuk memenuhi target penjualan simcard. Perusahaan menyampaikan, nomor ponsel yang didaftarkan secara ilegal ini telah dinonaktifkan.

"Ini di-take down. Tidak diaktifkan nomornya. Sesuai dengan mekanisme. Seharusnya kalau nomor itu sudah diaktifkan atas nama orang lain nanti penyelenggara menghentikan, menghapus nama atau nomor yang sudah aktif dan yang disalahgunakan," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atau Dirjen PPI Kominfo Wayan Toni Supriyanto di Jakarta, Selasa (11/9).

Wayan mengatakan, Indosat sudah memberikan klarifikasi untuk memastikan bahwa kasus tersebut telah ditangani dengan baik. Kominfo juga menyatakan terbuka untuk membantu proses berjalannya hukum atas kasus penyalahgunaan data masyarakat untuk kepentingan para pelaku.

Ia menegaskan bahwa dalam hal registrasi nomor kartu perdana prabayar, masyarakat harus menggunakan data pribadi sendiri agar nomor selulernya tidak disalahgunakan. "Sudah jelas registrasi itu ada aturannya. Ikuti saja bahwa tidak boleh menggunakan data orang lain," kata Wayan.

Sebelumnya, Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat menangkap dua karyawan perusahaan mitra Indosat yang diduga melakukan pencurian dan penyalahgunaan data KTP warga untuk mencapai target penjualan kartu simcard.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso di Kota Bogor mengungkapkan kedua pelaku berinisial P (23 tahun) dan L (51 tahun) bekerja di perusahaan bernama PT Nusa Pro Telemedia Persada, yang bekerja sama dengan provider untuk menjualkan simcard dengan target 4.000 kartu per bulan.

Para pelaku hanya mampu menjual sim card secara riil 500 hingga 1.000 keping sebulan. “Untuk memenuhi target, pelaku menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yaitu mencuri data milik orang lain melalui aplikasi Handsome,” ujar Bismo dikutip dari Antara.

Data-data yang diperoleh aplikasi Handsome itu merupakan data kependudukan dari BPJS dan Komisi Pemilihan Umum alias KPU.

Bismo mengatakan, pelaku menjalankan aksinya dimulai dari memasukkan simcard baru ke dalam ponsel. Setelah muncul perintah untuk melakukan registrasi, maka pelaku menggunakan aplikasi Handsome untuk mendapat data seperti NIK maupun KK.

“Data yang muncul otomatis tersebut digunakan pelaku untuk registrasi. Itu yang dilakukan pelaku untuk memenuhi target penjualan,” kata dia.

Satu pelaku mendapat keuntungan Rp 25,6 juta karena berhasil menjual 4.000 simcard dengan cara ilegal.

Dari hasil penyelidikan polisi, kedua pelaku yang beraksi di wilayah Kayumanis, Kota Bogor berkoordinasi dengan PT Nusa Pro yang ada di Jakarta. Aplikasi Handsome yang sebelumnya digunakan pelaku pun tidak dapat beroperasi, diduga dikendalikan dari jarak jauh.

“Kami akan melakukan panggilan kepada pihak yang berkolaborasi terhadap dua tersangka ini. Kami sudah memasang police line di TKP Kota Bogor,” kata Bismo.

Barang bukti yang disita oleh polisi dari kantor pelaku antara lain komputer, monitor, CPU, puluhan ribu kartu sim dan voucher provider, dan 200 simcard sudah teregistrasi dengan data hasil kejahatan siber.

Kedua pelaku dijerat Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Ancaman hukuman untuk pelanggaran Undang-Undang Kependudukan adalah enam tahun penjara, sementara untuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah lima tahun penjara,” kata Bismo.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menyatakan lembaganya siap terlibat dalam pengusutan dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024. Hal itu disampaikan Tessa menanggapi adanya wacana dari Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan dugaan permainan dalam pemberian haji khusus.

“KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud,” ujar Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Menurut Tessa pengusutan penting dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Ia mengatakan hingga saat ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.

“KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” kata Tessa.

Lebih lanjut ia mengatakan KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara. “Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucapnya.

Pansus Angket Haji DPR sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler.

Pemerintah beralasan agar kuota tambahan bisa terserap optimal, maka dialihkan pada haji khusus. Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR yang membuat Tim Pengawas Haji 2024 sepakat membentuk Pansus Haji.

Pembentukan pansus haji diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menyatakan lembaganya siap terlibat dalam pengusutan dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024. Hal itu disampaikan Tessa menanggapi adanya wacana dari Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan dugaan permainan dalam pemberian haji khusus.

“KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud,” ujar Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Menurut Tessa pengusutan penting dilakukan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi. Ia mengatakan hingga saat ini KPK belum menerima permintaan resmi dari Pansus Haji DPR untuk bekerja sama mengusut perkara tersebut.

“KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” kata Tessa.

Lebih lanjut ia mengatakan KPK belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau hanya administrasi negara. “Kami masih menunggu surat dan bahan-bahan dari sana,” ucapnya.

Pansus Angket Haji DPR sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Titik poin utama yang disorot Pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Pertimbangan utama Kementerian Agama membagi rata alokasi kuota tambahan salah satunya berdasarkan pada kapasitas tenda di Mina yang tidak memungkinkan untuk menampung seluruh jamaah haji reguler.

Pemerintah beralasan agar kuota tambahan bisa terserap optimal, maka dialihkan pada haji khusus. Pansus Haji geram atas keputusan "sepihak" Kemenag yang membagi kuota tambahan tersebut tanpa sepengetahuan Komisi VIII DPR yang membuat Tim Pengawas Haji 2024 sepakat membentuk Pansus Haji.

Pembentukan pansus haji diinisiasi Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dalam perjalanan sidang Pansus Angket Haji, sejumlah pihak di internal Kemenag serta di luar kementerian dimintai keterangan untuk mengklarifikasi perihal pembagian kuota tambahan tersebut.

Grab menyalurkan lebih dari Rp 1 triliun pinjaman modal kepada 25 ribu lebih UMKM melalui GrabModal Mantul dan dan OVO Modal Usaha sejak 2020.

Langkah itu merupakan bagian dari kerja sama Grab dengan Kementerian Koperasi dan UKM alias KemenkopUKM sejak 2020. Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan, kemitraan ini telah menciptakan sekitar 2,3 juta kesempatan kerja melalui para UMKM yang tergabung di GrabMerchant.

“Berbagai program telah kami laksanakan bersama, yang berfokus pada edukasi dan literasi, membantu UMKM untuk dapat langsung berjualan di platform digital yang aman sehingga bisa menjangkau konsumen dengan lebih mudah, cepat, dan luas,” kata Neneng dalam keterangan pers, Selasa (10/9).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyampaikan, kolaborasi dengan Grab membantu banyak UMKM beradaptasi dengan era digital, terutama pada masa pandemi corona.

“Saat itu menjadi momentum yang krusial bagi kami dalam mengakselerasi UMKM untuk go digital, mengingat kala itu banyak pelaku usaha yang masih asing dengan platform online,” ujar Teten.

Director Rendang Restu Mande Utami Ichda Ramadhanty misalnya, meningkatkan omzet 310% dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 karena beralih ke platform digital. Rendang Restu Mande mewakili Indonesia di ajang expo UMKM internasional pada 2021 untuk memperkenalkan kekayaan cita rasa masakan Padang di panggung dunia.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang dari rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar. Penyitaan didahului dengan penggeledahan di rumah dinas kakak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar itu.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika seperti dikutip Rabu (11/9).

Tessa mengungkapkan bahwa penyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada hari Jumat. Penggeledahan tersebut terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Meski begitu Tessa tidak menjelaskan lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan Abdul Halim.

Dalam perkara ini tim penyidik KPK pada Jumat (12/7) telah menetapkan 21 orang tersangka. Para tersangka diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024. Penyidikan perkara merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap Sahat Tua P. Simanjuntak yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan pada September 2022.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021. Ia juga dikenai denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal melantik Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama alias Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjadi Menteri Sosial. Ia akan mengisi posisi yang dilepas oleh Tri Rismaharini yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Pelantikan Gus Ipul menjadi Menteri Sosial akan dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu (11/2), pukul 09.00 WIB. “Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (11/9).

Jokowi juga akan melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Sebelumnya, dua menteri mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Surat pengunduran diri itu telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden mengatakan dari dua surat mundur, ia sudah menandatangani persetujuan pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mundur karena maju menjadi calon gubernur di pilkada Jawa Timur.

Satu surat lainnya yakni pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono mengajukan surat tersebut karena saat ini terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun ini.

Menurut Jokowi seiring dengan mundurnya dua menteri, ia tidak menutup kemungkinan ada potensi dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Di sisi lain, Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung pada 2 September 2024. Surat tersebut berisi permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Kabinet, terhitung mulai tanggal 22 September 2024. Adapun keppres pemberhentian Pramono dari Menteri Sekretaris Kabinet baru akan diterbitkan sesuai dengan tanggal yang diminta.

IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan diperkirakan menguat pada perdagangan Rabu (11/9). Analis merekomendasikan saham Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia alias BNI hingga Sarana Menara Nusantara atau TOWR.

Phintraco Sekuritas memproyeksikan, pasar melanjutkan fokus ke pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bank sentral Amerika Serikat The Fed pada 17 dan 18 September 2024. Dampak langsung jangka pendek dari pertemuan ini yakni pergerakan dolar AS.

"Pasar juga menanti rilis data pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB Juli pada Rabu (11/9) yang diperkirakan tumbuh 0,2% secara bulanan alias month to month (mtm) ketimbang Juni 0%," tulis Phintraco Sekuritas dalam riset, Rabu (11/9).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham, di antaranya:

• PT Aspirasi Hidup Indoneia Tbk (ACES)
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
• PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
• PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
• PT BFI Finance Tbk (BFIN)

Sementara itu, MNC Sekuritas menilai IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan menguji level 7.800 - 7.824. Apabila IHSG terkoreksi ke bawah 7,654, maka indeks akan terkoreksi ke rentang 7.404-7.499.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham sebagai berikut:

• Buy on weakness saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) di rentang 5.550-5,675
• Buy on weakness PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) di rentang 8.375-8.525
• Speculative buy PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) dengan rentang 8,425-8,750
• Buy on weakness PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dengan rentang 845-875