Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) sebesar 0,5% akan berakhir pada 2024.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, sosialisasi skema normal akan dilakukan.“Wajib pajak UMKM di tahun ke-7, harus naik kelas menjadi wajib pajak yang tidak lagi menggunakan PPh final,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah 55 Nomor 2022 yang mengatur pelaksanaan UU Harnonisasi Peraturan Perpajakan. Namun pengenaan tarif PPh 0,5% terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Untuk itu, dia akan memastikan penerapan skema normal bagi wajib pajak yang selama tujuh tahun telah menggunakan PPh final. “Kami akan tetap menjalankan sosialisasi dan edukasi sampai ke kantor kami terbawah dan juga kami lacak dari pusat,” ujar Suryo.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah mengenakan tarif PPh sebesar 0,5% bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Insentif tersebut merupakan jawaban dari PP nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur wajib pajak yang memeroleh penghasilan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dan harus membayar PPh final 1%.

Dengan berakhirnya insentif tersebut, maka pada tahun pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan norma perhitungan sebelumnya. Sehingga, pelaku UMKM menggunakan tarif normal dan pembukuan jika omzet di atas Rp 4,8 miliar.

Menggunakan Penghitungan NPPN

Bagi wajib pajak UMKM yang tidak menggunakan tarif PPh Final 0,5% mulai tahun 2025, maka bisa memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Berikut kriteria wajib pajak yang bisa menggunakan NPPN:

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4,8 miliar.
2. Wajib membuat pencatatan
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dikenai PPh Final
4. Wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Dirjen Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak.

Pegawai Dirjen Pajak Arfinsha Finka Perdana mencontohkan penghitungan PPh bagi seorang aktor di Jakarta dengan status menikah dan mempunyai tiga orang anak pada 2025, serta menerima penghasilan bruto sebesar Rp 1 miliar.

"Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di kota Jakarta sesuai dengan norma KLU 90002 untuk 10 ibu kota provinsi yaitu 50%," tulis Arfinsha dalam artikel di situs Ditjen Pajak dikutip Senin (2/9).

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 90002 merupakan klasifikasi yang digunakan untuk pekerja seni sepertis aktor, penulis, kartunis hingga pematung. Kategori usaha ini sebagai dasar penghitungan kewajiban PPh.

Contoh Penghitungan PPh Melalui NPPN

Penghasilan neto sebagai aktor : Rp 1 miliar x 50% = Rp 500 juta
Jumlah penghasilan neto : Rp 500 juta
Dikurangi:
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) : Rp 72 juta
Penghasilan Kena Pajak : Rp 428 juta
PPh yang terutang :
5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta
15% x Rp 190 juta = Rp 28,5 juta
25% x Rp 178 juta = Rp 44,5 juta
Jumlah PPh terutang adalah Rp 76 juta

Apple menambah fitur artificial intelligence atau AI dalam beta pengembang terbarunya untuk iOS 18.1, iPadOS 18.1, dan macOS 15.1. Salah satu fitur AI ini adalah kemampuan menghapus objek dari foto.

“Fitur ini dinamakan Clean Up ini memungkinkan pengguna mengidentifikasi dan menghapus objek dari gambar tanpa mempengaruhi sisa foto,” ujar laman TechCrunch pada Rabu (28/8).

Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih objek dalam foto dengan smart detection atau deteksi pintar dan menghapusnya dengan satu sentuhan. Selain menggunakan deteksi pintar, pengguna juga bisa melingkari atau menyapukan objek yang ingin dihapus dengan gambar.

Berdasarkan pernyataan Apple, fitur ini menggunakan AI untuk menciptakan latar belakang dari objek yang dihapus dari foto. Apple bilang sistemnya bakal mengerti bayangan atau pantulan objek dan bakal menghapus itu saat mengisi latar belakang.

Fitur serupa sudah pernah diluncurkan Google tahun ini, bernama Magic Eraser. Fitur ini bisa digunakan secara gratis di aplikasi Google Photos.

Apple sendiri sudah menguji rangkaian fitur Apple Intelligence selaku AI awal dengan versi beta pengembang iOS 18.1 sejak Juli. Fitur ini meliputi alat tulis, ringkasan notifikasi untuk SMS dan Mail, pencarian bahasa di Photos, transkripsi untuk panggilan dan rekaman suara di Notes, dan fitur balasan cerdas di Mail. Apple Intelligence hanya tersedia bagi pengguna dalam bahasa Inggris yang memilih wilayah mereka di AS.

Pakar sebelumnya mengatakan Apple berpotensi membebankan US$ 20 atau Rp 320 ribu pada pengguna atas biaya fitur berbasis kecerdasan buatan alias AI. Ini lantaran Apple tengah berusaha meningkatkan pertumbuhan di bidang jasa.

Apple mengumumkan sistem AI-nya pada Juni lalu. Dengan sistem ini, mereka berencana memperkuat program asisten suara Siri, termasuk kemampuan pembuatan email dan gambar otomatis.

Meski fitur ini bakal diluncurkan bertahap, Apple bisa menagih biaya langganan untuk layanan yang lebih canggih. Analis Counterpoint Research, Neil Shah, menyebut investasi di AI sangatlah mahal dan Apple ingin melimpahkan biayanya pada pengguna.

“Akan lebih menguntungkan kalau Apple membebankan biaya perangkat lunak dan layanan lewat model langganan Apple One,” kata Shah, dilansir dari CNBC, Selasa (13/8).

Biaya berlangganan Apple One sebesar US$ 19.95 atau sekitar Rp 320 ribu. Dengan berlangganan, pengguna bisa mengakses berbagai layanan Apple seperti Apple Music.

Menurut Shah, Apple bisa menagih US$ 10 hingga US$ 20 atau setara Rp 160 ribu hingga Rp 320 ribu. Biaya ini digunakan untuk Apple Intelligence, yang bisa menjadi jadi bagian Apple One, yang menawarkan fitur AI premium.

Per Juni lalu, lini bisnis layanan Apple menghasilkan US$ 24,2 miliar atau sekira Rp 387,2 triliun. Hal ini unik karena tidak banyak perusahaan perangkat keras memperoleh angka sebesar ini dalam monetisasi perangkat lunak mereka.

“Alhasil, ia menjadi preseden bagi pengguna kalau mereka harus membayar lebih untuk layanan premium,” kata Kepala Riset CCS Insight, Ben Wood.

Oleh sebab itu, menurutnya Apple memilih untuk menagih biaya untuk fitur yang lebih canggih dalam Apple Intelligence. Wood juga mengatakan Apple Intelligence bisa jadi menawarkan layanan berlangganan yang digabung dengan layanan lainnya, dalam satu harga.

“Tapi di sisi lain, Apple juga bakal enggan mengurangi pendapatan dari langganan produk individual,” ujar Wood.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan mengurangi jumlah saham yang akan ditransaksikan dalam mekanisme jual kosong atau short selling dari penetapan sebelumnya yakni 112 saham per September 2024. Selain itu, BEI juga menyebut bahwa sebagian LQ45 dan IDX30 berpotensi masuk ke dalam daftar saham short selling.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan otoritas bursa telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi dengan 23 anggota bursa mengenai short selling. Salah satu pembahasannya adalah mengenai jumlah saham untuk mekanisme transaksi tersebut.

Jeffrey menimbang konstituen LQ45 atau IDX30 kemungkinan akan masuk ke dalam daftar saham yang dapat ditransaksikan melalui short selling. Tetapi, tidak semua saham LQ45 dan IDX30 akan masuk ke daftar short selling.

"Nanti itu kita diskusikan lagi, tapi hari ini kami sudah berdiskusi dan mendapat masukan yang cukup banyak kemungkinan konstituen dari LQ45," kata Jeffrey kepada media, di Jakarta, Senin (2/9).

Otoritas bursa kembali akan menggodok aturan-aturan mengenai short selling yang secepatnya bakal diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Penerapan short selling tidak mundur dan tetap Oktober," tuturnya.

Short selling merupakan transaksi di mana si penjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjam saham kepada perusahaan sekuritas atau kustodian untuk melakukan transaksi tersebut.

Saat ini ada banyak model transaksi short selling. BEI sebelumnya berencana menerapkan intraday short selling di mana perusahaan sekuritas memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian atau menutup posisi short pada akhir hari. Oleh karena itu, tidak semua investor bisa melakukan transaksi ini.

Hanya investor tertentu yang ditentukan oleh anggota bursa yang sudah mendapatkan lisensi short selling yang bisa melakukan transaksi dengan risiko tinggi tersebut.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024, nasabah yang dapat melakukan short selling harus memenuhi syarat berikut ini:
1. Memiliki riwayat transaksi yang lancar
2. Memiliki rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek transaksi short selling
3. Menyetorkan jaminan awal pada saat transaksi short selling, minimal 50% dari nilai transaksi atau minimal Rp 50 juta

Gim video asal Cina, Black Myth: Wukong, mencetak rekor penjualan terbanyak secara global. Gim yang rilis pada 20 Agustus berhasil terjual 10 juta kopi dalam tiga hari.

Kabar rekor penjualan tersebut disampaikan langsung oleh pengembang gim, Game Science, dalam akun X atau Twitter resminya. Pecah rekor ini menjadi fenomenal di tengah tindakan keras pemerintah Beijing atas gim.

Black Myth: Wukong has sold 10 million copies across all platforms.
(Data as of 21:00 Beijing time, August 23, 2024)

Thanks to all players worldwide for your support and love.
Have a great gaming weekend!#BlackMythWukongpic.twitter.com/mp3mk9JxrX— Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) August 23, 2024

Game Science menggandeng Hero Games sebagai pengembang gim yang ikut serta menerbitkan Black Myth: Wukong. Tidak hanya itu, Hero Games menjadi salah satu investor awal di Game Science.

Pendiri Hero Games, Dino Ying, bilang salah satu faktor suksesnya Black Myth: Wukong adalah tingkat gimnya yakni triple-A. Artinya, gim video ini diproduksi atau didistribusikan oleh penerbit skala menengah atau besar. Jadi, penerbit itu punya modal pengembangan dan penjualan lebih besar dari tingkatan gim lainya.

“Saya pikir game triple-A berikutnya kemungkinan sangat dekat, karena Black Myth: Wukong telah menunjukkan kepada semua orang bahwa game AAA buatan Tiongkok dapat mencapai penjualan global yang begitu tinggi," kata Dino Ying, pada CNBC, Kamis (29/8).

Ying bilang, setidaknya ada satu gim AAA yang tengah dikembangkan oleh mitra bisnisnya. Tapi, ia menolak menyebut kapan gim itu akan rilis.

Angka penjualan itu tidak berhenti bertambah. Hingga hari ini, Senin (2/9), VG Insights mencatat sudah ada total 16,9 juta unit gim Black Myth: Wukong yang terjual. Di Steam, gim ini bercokol di posisi pertama terbanyak terjual dengan 95,8% ulasan positif.

Melansir laman Steam, gim ini dijual dengan harga Rp 699.999 untuk versi standar sementara versi deluxe di harga Rp 859.999. Dengan jumlah penjualan dan harga tersebut, VG Insights memperkirakan total pendapatan kotor gim ini mencapai US$ 812 juta atau senilai Rp 12,6 triliun.

Pada hari pertama rilis, Black Myth: Wukong dimainkan oleh 2.264.533 orang pemain bersamaan alias concurrent player pada 24 jam pertama setelah rilis. Puncak concurrent player terjadi pada 22 Agustus, dua hari setelah rilis, yakni sebanyak 2.415.714 orang. Kendati demikian, angkanya masih di bawah PUBG: Battleground dengan jumlah concurrent player 3.257.248 orang.

Black Myth: Wukong adalah permainan bermain peran atau role playing game (RPG). Cerita dalam gim ini berdasarkan kisah Perjalanan ke Barat, satu dari Empat Karya Sastra Termasyhur China. Pemain bisa membeli gim ini di PC serta konsol PlayStation 5 (PS5) lewat platform distribusi Steam dan Epic Games Store.

Game Science menggandeng Hero Games sebagai pengembang gim yang ikut serta menerbitkan gim ini. Tidak hanya itu, Hero Games menjadi salah satu investor awal di Game Science.

Pendiri Hero Games, Dino Ying, bilang salah satu faktor suksesnya Black Myth: Wukong adalah tingkat gimnya yakni triple-A. Artinya, gim video ini diproduksi atau didistribusikan oleh penerbit skala menengah atau besar. Jadi, penerbit itu punya modal pengembangan dan penjualan lebih besar dari tingkatan gim lainya.

“Saya pikir game triple-A berikutnya kemungkinan sangat dekat, karena Black Myth: Wukong telah menunjukkan kepada semua orang bahwa game AAA buatan Tiongkok dapat mencapai penjualan global yang begitu tinggi," kata Dino Ying, pada CNBC, Kamis (29/8).

Ying bilang, setidaknya ada satu gim AAA yang tengah dikembangkan oleh mitra bisnisnya. Tapi, ia menolak menyebut kapan gim itu akan rilis.

Angka penjualan itu tidak berhenti bertambah. Hingga hari ini, Senin (2/9), VG Insights mencatat sudah ada total 16,9 juta unit gim Black Myth: Wukong yang terjual. Di Steam, gim ini bercokol di posisi pertama terbanyak terjual dengan 95,8% ulasan positif.

Melansir laman Steam, gim ini dijual dengan harga Rp 699.999 untuk versi standar sementara versi deluxe di harga Rp 859.999. Dengan jumlah penjualan dan harga tersebut, VG Insights memperkirakan total pendapatan kotor gim ini mencapai US$ 812 juta atau senilai Rp 12,6 triliun.

Pada hari pertama rilis, Black Myth: Wukong dimainkan oleh 2.264.533 orang pemain bersamaan alias concurrent player pada 24 jam pertama setelah rilis. Puncak concurrent player terjadi pada 22 Agustus, dua hari setelah rilis, yakni sebanyak 2.415.714 orang. Kendati demikian, angkanya masih di bawah PUBG: Battleground dengan jumlah concurrent player 3.257.248 orang.

Black Myth: Wukong adalah permainan bermain peran atau role playing game (RPG). Cerita dalam gim ini berdasarkan kisah Perjalanan ke Barat, satu dari Empat Karya Sastra Termasyhur China. Pemain bisa membeli gim ini di PC serta konsol PlayStation 5 (PS5) lewat platform distribusi Steam dan Epic Games Store.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 2,6 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk program kerja yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan dirinya telah menulis surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai usulan tambahan anggaran tersebut pada 12 Juni 2024.

"Anggaran ini untuk melaksanakan tugas dan fungsi KLHK dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan, serta program kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Siti saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (2/9).

Pada RAPBN 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 6,2 triliun. Siti mengatakan pagu terbesar akan dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 4 triliun dan pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp 1,5 triliun.

"Sementara anggaran kualitas lingkungan hidup Rp 451 miliar, pendidikan vokasi dan pelatihan Rp 118 miliar, ketahanan bencana dan perubahan iklim Rp 145 miliar," ujar Siti.

Siti mengatakan, terdapat sejumlah indikator utama kinerja KLHK melalui anggaran tersebut. Pertama adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di angka 76,67 poin. Kedua menjaga indeks kinerja pengelolaan sampah di angka 58 poin.

"Penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan 17,47 persen, serta laju deforestasi dan degradasi hutan 0,2 juta hektare," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menunggu finalisasi aturan pungut salur atau mitra instansi pengelola batu bara dari Presiden Joko Widodo.

Direktur Pembinaan pengusaha Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM Surya Herjuna menyebut sembari menunggu, pihaknya akan menyelesaikan berbagai petunjuk teknis mitra instansi pengelola atau MIP. "Seperti penyiapan peraturan menteri, keputusan menteri, dan aplikasi untuk MIP,” kata Surya dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Senin (2/9).

Surya berharap tiga hal di atas dapat diselesaikan dengan cepat, sebab rencananya Peraturan Menteri soal MIP akan keluar pada akhir bulan ini. Setelah rilis, ada masa transisi tiga hingga empat bulan setelah peraturan menteri keluar.

Dalam rentang waktu transisi tersebut, Kementerian ESDM akan fokus mengelola aplikasi MIP dan berbagai petunjuk teknisnya. “Kami optimistis tahun depan bisa meluncurkan electronic- dana kompensasi batu bara atau e-DKBnya,” ujarnya.

Pembentukan MIP berawal dari kesepakatan antara pemerintah bersama pelaku usaha untuk mengubah mekanisme pelaksanaan pungutan ekspor batu bara dari semula berbentuk badan layanan umum atau BLU.

Perubahan ini ditujukan untuk menghindari kewajiban alokasi pendanaan guna pemenuhan layanan dasar, seperti penyaluran derma kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

Surya menyebut, awalnya MIP memang dijadwalkan rilis pada 2023 tapi rencana ini tidak dapat terlaksana. “Karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan urusan teknis,” ucapnya.

Dalam pembentukannya, Kementerian ESDM sudah menjalin komunikasi bersama Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI. Surya menyebut MIP merupakan solusi bagi masalah pemenuhan kebutuhan pembangkit listrik bertenaga batu bara dengan mekanisme domestic market obligation.

DMO merupakan salah satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Beberapa kali kami ada masalah DMO karena ada disparitas harga di antara PLN, dengan yang di market. Jadi, MIP ini salah satu solusi untuk menyesuaikan terkait dengan hambatan-hambatan yang selama ini ada di DMO,” kata dia.

Progres Aturan

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut progres pembuatan aturan skema pungut salur dana kompensasi DMO batu bara melalui mitra instansi pengelola sudah selesai diharmonisasi antar kementerian.

“Kepres (Keputusan Presiden) belum keluar, namun sudah selesai harmonisasinya,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Jakarta, pada 19 Maret lalu.

Posisi bakal aturan MIP ketika itu sudah berada di Sekretariat Negara. “Sekarang sedang kembali ke Setneg untuk ditandatangan (Presiden),” ujarnya.

Menteri ESDM periode sebelumnya, Arifin Tasrif menargetkan uji coba dan sosialisasi MIP kepada pelaku usaha dapat terlaksana pada Desember 2023 sehingga bisa mulai beroperasi pada 1 Januari 2024. Namun, hingga saat ini MIP belum juga beroperasi.

Arifin menyebut terdapat sejumlah bank badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai MIP untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran DKB. Ketiga bank tersebut, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

“Seluruh calon MIP sepakat untuk menggunakan dashboard sistem yg dikembangkan Bank Mandiri dan tidak mencantumkan leading bank,” kata Arifin ketika itu.

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, penyesuaian tarif KRL melalui perubahan skema subsidi memang dibutuhkan tetapi harus dilakukan saat kondisi KRL Jabodetabek sudah kondusif.

"Rencana perubahan skema subsidi sebenarnya bagus, tetapi dihembuskan waktunya kurang tepat karena kondisi KRL sangat berdesakan, umpel-umpelan," ujar Djoko kepada Katadata.co.id, Senin (2/9).

PT KAI Commuter, menurut dia, saat ini sedang melakukan rekomposisi rangkaian kereta yang semula terdiri dari 12 gerbong menjadi 8 gerbong. Hal ini membuat layanan KRL menjadi semakin tidak nyaman karena kondisi yang semakin berdesakan.

"Kita sekarang sudah pesan rangkaian kereta dari Cina, mulai Maret datang secara bertahap. Nah, kalau sudah datang seluruhnya, dinikmati dulu, baru dibicarakan untuk penyesuaian," kata dia.

Djoko menilai, penyesuaian memang diperlukan lantaran tarif KRL tak berubah sejak 2016. Kondisi tersebut, menurut dia, menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat di wilayah lainnya.

"UMR sudah naik beberapa kali, tapi tarif KRL tidak berubah. Ini juga tidak bagus. Sementara di daerah, untuk menyebrang jarak dekat saja, harus bayar Rp 15 ribu," ujarnya.

Menurut dia, subsidi KRL Jabodebek memang perlu disesuaikan agar lebih tepat sasaran. Ia menyarankan, terdapat subsidi dasar dan subsidi yang menyasar kelompok tertentu.

"Kami usulkan untuk Sabtu-Minggu itu subsidi dihapus. Jadi tarifnya berbeda. Kalau subsidi dipangkas di akhir pekan dan hari libur, mungkin bisa mengurangi kebutuhan subsidi sepertiga dari keseluruhan," ujarnya.

Usulan lainnya, menurut Djoko, adalah memberikan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan profesi atau penghasilan. Ia mencontohkan tarif yang perlu dibayar buruh dengan gaji UMR, harus berbeda dengan karyawan bergaji tinggi. Djoko bahkan mengusulkan agar pengangguran digratiskan.

"Untuk karyawan yang penghasilannya di atas Rp 20 juta, masa membayar KRL dengan tarif seperti sekarang? Kita juga kan perlu berbagi subsidi dengan saudara-saudara kita di wilayah lain," ujarnya.

Rencana perubahan skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK tertuang dalam buku nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Perubahan skema subsidi menjadi salah satu rencana perbaikan pengelolaan subsidi kewajiban pelayanan publik atau PSO yang diterima PT Kereta Api Indonesia atau KAI.

KAI dalam RAPBN 2025 mengantongi alokasi subsidi PSO mencapai Rp 4,8 triliun. Subsidi tersebut digunakan untuk perbaikan kualitas layanan kelas ekonomi, antara lain:

• Kereta ekonomi jarak jauh
• Kereta ekonomi jarak sedang
• Kereta ekonomi jarak sedang
• Kereta ekonomi Lebaran
• Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi
• Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek
• KRL Yogyakarta

Penyaluran PSO diiringi dengan permintaan pemerintah kepada KAI untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan subsidi, seperti:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek;
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO;
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat setiap tahunnya meningkat jika dibandingkan dengan yang diberikan ke korporasi swasta. Namun demikian, jumlah tersebut belum mecapai angka ideal dalam pembagian izin kawasan antara swasta dan masyarakat

Pada 2015, Siti mengatakan, luas hutan yang dikelola oleh swasta mencapai 96 persen. Sementara lahan yang dikelola oleh masyarakat yang hanya mencapai 4 persen. Sementara pada 2024, kombinasinya menjadi lebih baik 74,4 persen swasta dan 25 persen lebih untuk masyarakat.

Meski terus meningkat, Siti mengatakan, angka tersebut masih jauh dari presentase ideal dalam pembagian izin kawasan yaitu sekitar 63 persen swasta dan 37 persen dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Untuk itu, KLHK menargetkan akan melepas 118,4 ribu hektare lahan untuk Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

"Sebanyak 96 ribu hektare luas lahan yang dikelola oleh masyarkat," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (2/9).

Sebagaimana diketahui, Program Perhutanan Sosial per Agustus 2024 telah mencapai 8,018 juta hektare bagi 1,4 juta kepala keluarga. Dari luas tersebut, telah ditetapkan Hutan Adat seluas 265.250 hektare, dan yang sedang berproses penetapan seluas 836.141 hektare.

Pemerintah sendiri memiliki target ideal 12,7 juta hektare lahan bagi akses pengelolaan hutan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melakukan efisiensi pada perusahaan-perusahaan BUMN yang tengah merugi atau sakit. Rencana ini sejalan dengan target Kementerian BUMN untuk memperoleh dividen hingga Rp 90 triliun pada 2025.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan target dividen tersebut berdasarkan Keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR I. Menurutnya, angka yang ditargetkan cukup fantastis lantaran besarannya meningkat jika dibandingkan dengan target dividen 2024 sebesar Rp 85,84 triliun.

“Saya baru dapat info, rupanya sudah diketok oleh Banggar untuk dividen 2025, kami ditargetkan Rp 90 triliun. Saya kira angka yang fantastis,” ungkap Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Meski demikian, Erick Thohir meminta persetujuan DPR RI untuk menambah pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2025 sebesar Rp 66 triliun. Dengan tambahan anggaran ini, Erick yakin Kementerian BUMN pada periode selanjutnya dapat bekerja lebih efektif.

Bersih-bersih BUMN Sakit

Erick menyatakan bahwa kenaikan dividen BUMN dari Rp 30 triliun pada 2021 menjadi Rp 90 triliun untuk 2025 atau meningkat lebih dari 160%, hal itu merupakan pencapaian yang sangat tinggi. Sebelumnya, ia menyebut target setoran dividen BUMN sudah dinaikkan bertahap, mulai dari Rp 81 triliun, lalu menjadi Rp 85 triliun, dan kini mencapai Rp 90 triliun.

Tak hanya itu, Erick menegaskan demi mencapai angka tersebut, efisiensi menyeluruh harus terus dilakukan, meskipun mungkin banyak pihak yang tidak setuju. Ia menambahkan bahwa peningkatan ini tidak semata-mata hanya bergantung pada laba dari sumber daya BUMN, tetapi juga dari efisiensi operasional.

Saat ini, Erick mengatakan dari total 47 perusahaan, hanya tersisa tujuh BUMN yang masih merugi. Dengan demikian BUMN menekankan akan terus mendorong pentingnya peningkatan tata kelola perusahaan atau good corporate governance.

Menanggapi kritik publik terkait BUMN yang terlibat korupsi, Erick menegaskan bahwa sejak awal Kementerian BUMN sangat transparan dengan kondisi BUMN yang bermasalah. BUMN juga aktif bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan demikian, Erick juga menyebut BUMN saat ini tidak memiliki monopoli sebab pasar di Indonesia terbuka dan persaingan dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, demi mencapai target dividen yang tinggi, efisiensi tetap menjadi fokus utama, meski situasi global seperti kenaikan ongkos logistik menjadi masih jadi tantangan.

“Kalau ada BUMN yang kalah bersaing, sudah sewajarnya kita juga harus terbuka,” tambahnya.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa pihaknya tidak kecolongan atas kasus yang menyeret lima karyawan yang diduga menerima gratifikasi terkait penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Jeffrey mengaku bursa sudah melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang menerima gratifikasi hingga penyimpangan lain. Menurutnya, pemecatan karyawan yang dilakukan bursa merupakan salah satu upaya bursa dalam memberantas aksi kecurangan.

"Yang menjadi kewenangan kami adalah memberikan sanksi kepada karyawan kami dan itu sudah kami lakukan, tidak ada kecolongan," kata Jeffrey kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Senin (2/9).

Jeffrey juga memastikan IPO yang sudah berjalan sebelumnya tidak bermasalah. Sebab sebuah proses IPO emiten dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan turun tangan untuk melakukan penilaian kualitas calon emiten.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad sebelumnya membenarkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan bursa. Oleh sebab itu, BEI telah melakukan tindakan disiplin sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

“BEI berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui implementasi ISO 37001:2016,” tulis Kautsar dalam keterangan resminya, Senin (26/8).

Sebelumnya berdasarkan surat yang beredar, sejumlah karyawan Divisi Penilaian Perusahaan BEI diduga meminta imbalan berupa uang untuk memfasilitasi pencatatan saham emiten di BEI.

Nilai gratifikasi tersebut dilaporkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per emiten, dan telah berlangsung selama beberapa tahun.

Praktik gratifikasi ini melibatkan beberapa emiten yang saat ini sahamnya telah tercatat di bursa. Selain itu, imbalan uang yang diterima oleh para oknum berkisar antara ratusan juta hingga satu miliar rupiah untuk setiap emiten.

Lebih jauh, dalam pemeriksaan ditemukan bahwa para oknum tersebut diduga membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan potensi investasi dari International Tourism Investment Forum atau ITIF 2024 mencapai US$ 52,9 juta atau sekitar Rp 862,8 miliar. Dana segar tersebut datang dari penandatanganan lima nota kesepahaman investasi di bidang pariwisata.

Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mencatat, ITIF 2024 dihadiri oleh 750 investor dari 29 negara. Adapun jumlah investor potensial yang melakukan transaksi investasi mencapai 445 orang.

"Salah satu potensi investasi dari ITIF 2024 ada di salah satu destinasi pariwisata super prioritas," kata Nia dalam konferensi pers virtual, Senin (2/9).

Nia mencatat dua potensi investasi ITIF 2024 berada di Labuan Bajo. Pertama, kesepakatan terkaitpengelolaan Taman Parapat antara Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores atau BPOLBF dengan PT Eigerindo Multi Produk Industri.

Eiger ditaksir menanam dana segar sekitar Rp 10 miliar di Taman Parapuar untuk membangun EIGER Hill Flagship Store Parapuar dan EIGER Coffee. Kedua bangunan tersebut mulai dibangun pada bulan lalu, Kamis (8/8)

Investasi lain di Labuan Bajo adalah Penyediaan Tenaga Listrik antara BPOLBF dan PT Perusahaan Listrik Negara. Nia mengatakan, PLN baru memasan tiang listrik untuk mengalirkan daya dari Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur PLN ke Labuan Bajo.

Kesepakatan ketiga adalah konstruksi kereta gantung di kawasan wisata sekitar Ciater, Jawa Barat. Nia menjelaskan, investasi tersebut diprakarsai oleh perusahaan transportasi berbasis kabel asal Prancis, Pma Group, dan pengelola kawasan wisata Ciater, Grup Sari Ater.

"Investasi di Ciater ini sedang melakukan penjajakan dengan investor dari Malaysia. Mereka baru menyelesaikan nota kesepahaman," ujarnya.

Keempat, pemanfaatan aset Exotic Lake View Resort di Danau Toba, Sumatra Barat. Kawasan aset tersebut memiliki luas 5,03 hektare. Nia menyampaikan Exotic Lake View Resort di Danau Toba akan dikelola PT Agung Toba Nauli.

Kelima, Kesepakatan JTA International Investment Holding dan Hanung Bramantyo untuk mengembangkan Studio Alam Film Gamplong. Nilai invesasi yang akan ditanamkan JTA mencapai US$ 4 juta.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebut sistem digitalisasi, berupa quick response code atau QR Code, akan digunakan untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite, dapat tepat sasaran.

“Sistem digitalisasi lewat QR Code saat ini untuk BBM Solar terbukti berjalan baik dan ke depan ini juga akan digunakan untuk Pertalite,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat dihubungi Katadata.co.id pada Senin (2/9).

Saat ditanya mengenai rencana waktu pelaksanaan penerapan QR code untuk seluruh kendaraan konsumen pertalite, Saleh enggan menjawab. Ia menyebut pemerintah sudah melakukan uji coba penerapannya. “Sudah di uji coba di beberapa daerah,” ujarnya.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, hingga 2 September 2024 terdapat 4.122.358 nomor polisi kendaraan yang telah terverifikasi dan bertransaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina menggunakan QR Code. Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan pencatatan data QR code merupakan upaya mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya.

Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda empat. Saat ini pendaftaran difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

"Diharapkan tahap satu bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024” ujar Heppy.

Untuk mendaftarkan diri, pengguna dapat mengklik tautan https://subsiditepat.mypertamina.id dan menyiapkan dokumen:

• foto kartu tanda penduduk (KTP)
• foto diri
• foto surat tanda nomor kendaraan (STNK) tampak depan dan belakang
• foto kendaraan tampak keseluruhan
• foto kendaraan tampak depan dengan nomor polisi
• foto kir bagi kendaraan pengguna kir

Seluruh dokumen harus dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto alias jpg. “Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” ucap Heppy.