Traveloka akan membagikan 500 slot untuk konsumen supaya bisa bertemu Ji Chang-Wook. Startup pariwisata alias online travel agent (OTA) ini menggaet aktor Korea Selatan itu sebagai duta merek atau brand ambassador.

Untuk dapat bertemu dengan Ji Chang-Wook, konsumen bisa mengikuti program misi #TravelokaTravelTheWorld yang dibuka sejak Kamis (22/8) untuk 200 orang. Selain itu, tersedia 300 slot bagi anggota Traveloka Priority.

“Setiap peserta hanya boleh mendaftar sekali, jadi pastikan untuk membaca syarat dan ketentuan di platform dengan teliti sebelum bergabung dalam misi,” demikian dikutip dari keterangan pers Traveloka, Kamis (22/8).

Pendaftar yang memenuhi syarat akan menerima email berisi informasi tentang fase berikutnya. Sebanyak 200 orang akan mendapatkan tempat di leaderboard sekaligus kesempatan eksklusif diundang ke acara peluncuran eksklusif Traveloka Travel the World Fair 2024 bersama Ji Chang Wook.

Seluruh 500 pendaftar yang berhasil juga bakal mendapatkan merchandise eksklusif.

Traveloka Travel the World Fair 2024 akan digelar selama 26 Agustus - 1 September 2024 di Mall Central Park, Jakarta. Promosi yang ditawarkan yakni:

1. Promo Sepanjang Hari: potongan harga langsung hingga penawaran spesial yang hanya tersedia di lokasi melalui QR Code atau kupon diskon harian
2. Promo Bank Eksklusif: promo spesial kupon bank yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas.
3. Pertunjukan Eksklusif PinkFong
4. Tim travel expert Traveloka akan memberikan solusi perjalanan fleksibel, seperti fitur Refund Guarantee untuk tiket pesawat, Flexible Payment untuk hotel, Flexible Visit Date untuk produk Xperience, voucer perjalanan dan merchandise eksklusif

“Kesuksesan EPIC Sale menginspirasi kami untuk memperkuat komitmen dalam pengalaman terbaik bagi konsumen melalui Traveloka Travel the World Fair 2024. Hadir dengan penawaran perjalanan istimewa dan kesempatan eksklusif bertemu ikon global Ji Chang Wook, mencerminkan komitmen kami untuk terus memberikan kepuasan kepada pelanggan,” kata CEO of Transport Traveloka Iko Putera.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menerapkan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Asricert sejak 2020 lalu. Hal ini untuk mengindari terjadinya praktik suap di lingkungan perusahaan.

Pada tahun yang sama, Waskita Karya juga membentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan. Bahkan, pengurus dan segenap karyawan perusahaan memiliki prinsip empat Tol, yakni Tolak Penyuapan, Tolak Komisi, Tolak Pemberian, serta Tolak Jamuan.

WSKT melakukan Resertifikasi SMAP dan kembali diaudit oleh Asricert selama tiga hari. Waskita pun menggelar Closing Meeting Audit Resertifikasi ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) Tahun 2024, yang dihadiri jajaran direksi dan dewan jomisaris.

Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita menjelaskan, guna menjamin kesinambungan perusahaan dalam mengimplementasikan SMAP, perlu evaluasi atau peninjauan ulang secara berkala untuk memastikan keefektifan sistem itu.

“Diharapkan lewat audit itu manajemen dapat menerima berbagai masukan penting dalam melaksanakan tata kelola yang baik, ini tidak hanya diterapkan oleh perusahaan induk melainkan semua anak usaha,” kata Ermy dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

Ia menjelaskan, kesadaran dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG) menjadi hal krusial dan fundamental guna melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

Ia menambahkan, perseroan melalui jajaran Dewan Komisaris, direksi, dan segenap insan Waskita berkomitmen melaksanakan sejumlah prinsip GCG. “Kami meyakini penerapan GCG yang konsisten akan memperkokoh kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya,” tutur dia.

Langkah tersebut, lanjutnya, ditempuh agar perseroan memiliki pengetahuan dan kapabilitas guna mengelola governance, risk, and compliance (GRC). Hal itu sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis perusahaan, sehingga diyakini mampu mengantarkan organisasi mencapai keberlanjutan bisnis.

Perlu diketahui, selain penerapan SMAP, ada beberapa upaya lain yang dilakukan Waskita demi mencegah praktik suap terjadi. Di antaranya dalam hal pengadaan barang dan jasa, perusahaan mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa lewat aplikasi Waskita Application Vendor Excellence (WAVE).

Lalu dalam proses pembayaran, perseroan sudah tidak menggunakan metode pembayaran tunai atau cash, melainkan dengan sistem pembayaran sentralisasi. Berikutnya, diterapkan four eyes principal dalam penyelenggaraan manajemen risiko dan manajemen operasional lainnya. BUMN konstruksi itu turut membentuk unit pengendalian ratifikasi dan whistleblowing system (WBS). Keduanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus sistem pelaporan pelanggaran.

Waskita Karya Bukukan Kerugian Rp 2,15 triliun

Sebagai informasi, Waskita Karya mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 2,15 triliun pada semester pertama 2024. Kerugian Waskita Karya naik 4,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 2,07 triliun.

Padahal, Waskita Karya mengantongi pendapatan Rp 4,47 triliun per Juni 2024. Namun, pendapatan emiten kontraktor pelat merah ini merosot 15,19% dibandingkan semester pertama 2023 sebesar Rp 5,27 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pendapatan Waskita Karya ditopang dari jasa konstruksi Rp 3,12 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 28,17% dari Rp 4,34 triliun pada semester I 2023. Selain itu terdapat juga pendapatan bunga dari jasa konstruksi Rp 23,85 miliar.

WSKT turut mengantongi hasil dari penjualan precast Rp 610,96 miliar dan pendapatan jalan tol Rp 563,34 miliar.

Saham PT Astra International Tbk (ASII) menguat 2% ke level Rp 5.100 per lembar saham pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (23/8). Harga saham emiten otomotif itu perlahan-lahan bangkit dari sebelumnya di awal agustus masih di level Rp 4.740 per lembarnya.

Tak hanya itu, bahkan dalam seminggu terakhir saham ASII melonjak hingga 2,62% dan dalam sebulan melesat 10,63%. Dengan kenaikan saham tersebut, diperkirakan kinerja keuangan dan bisnis perusahaan tetap prospektif.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Christopher Rusli, melaporkan bahwa kinerja Astra International (ASII) pada semester pertama 2024 masih lebih baik. Tercatat pendapatan bersih perusahaan turun 3% secara kuartalan (qoq) dan 0,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 78,8 triliun pada kuartal kedua 2024.

Selain itu, pendapatan kumulatif perusahaan juga turun 1,5% yoy menjadi Rp 159,9 triliun, sesuai dengan ekspektasi. Terutama penurunan pada segmen Heavy Equipment, Mining, Construction, and Energy (HEMCE).

“Didorong oleh penurunan sebesar 6,1% yoy pada segmen HEMCE, sementara segmen otomotif tetap stabil meskipun terjadi penurunan penjualan mobil yang signifikan,” kata Chris dalam risetnya, dikutip Jumat (23/8).

Meski demikian, segmen jasa keuangan Astra mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 11,6% yoy. Namun laba sebelum pajak penghasilan turun 13,1% yoy menjadi R p25,0 triliun akibat beban yang lebih tinggi. Laba bersih juga turun 9,1% yoy menjadi Rp15,9 triliun, meski masih sesuai ekspektasi.

Optimistis Kinerja Semester II 2024 Bisa Pulih

Meskipun kinerja Astra pada semester pertama 2024, Mirae Asset optimistis prospek ASII bisa akan membaik. Ia memperkirakan segmen otomotif akan tetap tumbuh positif seiring dengan pulihnya penjualan mobil karena didorong faktor musiman dan potensi penurunan suku bunga pada paruh kedua 2024.

Tak hanya itu, pendapatan dari segmen HEMCE diprediksi tetap lemah pada semester II 2024. Namun, kinerjanya mungkin lebih baik dari yang diantisipasi setelah menunjukkan ketahanan pada semester pertama.

“Kami juga memperkirakan layanan keuangan akan berkinerja relatif baik mengingat kinerja semester I 2024 yang sangat baik,” kata Chris.

Oleh karena itu, Mirae Asset memutuskan untuk mempertahankan rekomendasi untuk beli atau buy pada saham ASII dengan target harga (TP) tetap di Rp 6.050. Proyeksi kinerja perusahaan untuk tahun ini juga tidak berubah karena masih sesuai dengan perkiraan awal.

Adapun penilaian saham ASII dilakukan menggunakan metode SOTP atau Sum of the Parts dengan multiple price earnings 2024 untuk segmen otomotif, HEMCE, agribisnis, dan lainnya. Sedangkan segmen jasa keuangan dinilai menggunakan GGM atau Gordon Growth Model dengan multiple P/BV.

Menurut Chris, risiko penurunan kinerja salah satunya disebabkan volume penjualan kendaraan roda empat (4W) dan roda dua (2W) yang lebih rendah dari yang diantisipasi. “Faktor kedua, karena harga komoditas yang lebih rendah dari yang diantisipasi,” ujarnya.

Viral mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8) terkait DPR menganulir putusan MK alias Mahkamah Konstitusi mengalami doxing. Apa yang harus dilakukan?

Dikutip dari Kaspersky, doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang di internet maupun media sosial, tanpa izin. Biasanya pelaku bertujuan merugikan atau mengintimidasi korban.

Informasi yang dibocorkan bisa meliputi nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, atau data pribadi lainnya.

Pengguna di X atau Twitter menyampaikan, temannya mengalami doxing setelah mengikuti demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8). Unggahan ini menampilkan cuplikan saat temannya berdemo dan pesan dari pelaku doxing yang menyebarkan KTP.

temen gua isilop, trs bikin story kaya gini. emang salah sih org tsb nantangin mereka, tp apa etis nyebarin data diri seseorang di sw? sampe ke nik nya gak di blurr huftt #KawalPutusanMKpic.twitter.com/pxlgHWfXOw— syn (@trashsyn) August 22, 2024

“Memang salah orang tersebut menantang mereka (polisi), tetapi apakah ets menyebarkan data diri seseorang di media sosial. NIK KTP tidak ditutupi,” kata @trashsyn, Kamis malam (22/8).

Sementara itu, warganet lainnya mencari akun penyebar data dan menemukan namanya mirip dengan anggota polisi. Akan tetapi, belum dapat dipastikan kebenaran hal ini karena perlu dilakukan investigasi.

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan, menyebarkan informasi kependudukan termasuk tindakan melanggar hukum dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

"Jadi kalau benar ada penegak hukum yang melakukan hal ini, harus ditindak sesuai aturan. Tetapi, pastikan dulu akun penyebar informasi ini apakah masyarakat atau penegak hukum? keduanya harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (23/8).

Alfons menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan oleh korban doxing, yakni:

• Kumpulkan bukti doxing dan informasi pelaku doxing yang akurat dan simpan tangkapan layar alias screenshot
• Lapor via jalur resmi yakni kepolisian
• Kalau perlu, minta bantuan pers untuk mengawal dan mempublikasikan aksi doxing

Kaspersky juga membagikan hal-hal yang harus dilakukan korban doxing, sebagai berikut:

Lakukan Ini Jika Anda Menjadi Korban Doxxing (Katadata)

Sanksi Pelaku Doxing

Di Indonesia, doxing termasuk pelanggaran hukum. Berikut beberapa aturan yang menjerat pelaku doxing:

Pasal 27 UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang pelanggaran data pribadi, yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain itu, diatur dalam Pasal 29 UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Kemudian Pasal 32 Ayat (1) UU ITE menyebutkan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Sanksi atas tindakan tersebut diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Pelaku juga bisa dijerat Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksinya yakni

• Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp 4.500 jika menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
• Pidana penjara paling lama empat tahun jika melakukan kejahatan fitnah

Viral mahasiswa yang berdemo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8) terkait DPR menganulir putusan MK alias Mahkamah Konstitusi mengalami doxing. Apa itu doxing?

Pengguna di X atau Twitter menyampaikan, temannya mengalami doxing setelah mengikuti demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8). Unggahan ini menampilkan cuplikan saat temannya berdemo dan pesan dari pelaku doxing yang menyebarkan KTP.

temen gua isilop, trs bikin story kaya gini. emang salah sih org tsb nantangin mereka, tp apa etis nyebarin data diri seseorang di sw? sampe ke nik nya gak di blurr huftt #KawalPutusanMKpic.twitter.com/pxlgHWfXOw— syn (@trashsyn) August 22, 2024

“Memang salah orang tersebut menantang mereka (polisi), tetapi apakah ets menyebarkan data diri seseorang di media sosial. NIK KTP tidak ditutupi,” kata @trashsyn, Kamis malam (22/8).

Sementara itu, warganet lainnya mencari akun penyebar data dan menemukan namanya mirip dengan anggota polisi.

Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan, menyebarkan informasi kependudukan termasuk tindakan melanggar hukum dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

"Jadi kalau benar ada penegak hukum yang melakukan hal ini, harus ditindak sesuai aturan. Tetapi, pastikan dulu akun penyebar informasi ini apakah masyarakat atau penegak hukum? keduanya harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (23/8).

Dikutip dari Kaspersky, doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang di internet maupun media sosial, tanpa izin. Biasanya pelaku bertujuan merugikan atau mengintimidasi korban.

Informasi yang dibocorkan bisa meliputi nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, atau data pribadi lainnya.

Di Indonesia, doxing termasuk pelanggaran hukum. Berikut beberapa aturan yang menjerat pelaku doxing:

Pasal 27 UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang pelanggaran data pribadi, yang berbunyi:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selain itu, diatur dalam Pasal 29 UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yakni pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Kemudian Pasal 32 Ayat (1) UU ITE menyebutkan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Sanksi atas tindakan tersebut diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Pelaku juga bisa dijerat Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksinya yakni

• Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau denda maksimal Rp 4.500 jika menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
• Pidana penjara paling lama empat tahun jika melakukan kejahatan fitnah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan arahan usai batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis (22/8).

"Kalau Kemenkumham usai pembatalan (RUU Pilkada), belum ada (arahan Jokowi)," kata Supratman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8).

Supratman juga mengaku belum mendengar respons dari Jokowi berkaitan dengan aksi demonstrasi di sejumlah daerah menolak pengesahan RUU itu. Menurutnya, sikap presiden akan disampaikan okeh juru bicaranya.

Supratman enggan berandai-andai bila mana DPR kembali mengajak Kemenkumham membahas RUU itu. Politikus Partai Gerindra itu berpandangan keputusan DPR sudah jelas.

"Jangan berandai-andai lah, kan pernyataannya sudah tegas sekali semalam dari Pimpinan DPR," kata mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Dewan Perwakilan Rakyat telah membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Rapat pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung pada Kamis (22/8) itu batal setelah sidang tidak memenuhi kuorum.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan batalnya pengesahan membuat DPR berdampak pada tahapan pilkada yang kini tengah berlangsung. Ia menyebut secara otomatis pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2024 menggunakan putusan nomor 60 dan 70 yang baru disahkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (20/8).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi Ahmad Baidowi menjelaskan dengan batalnya pengesahan revisi maka penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum kuat untuk melanjutkan proses. Ia menyebut ketentuan mengenai pilkada yang berlaku saat ini sepenuhnya merujuk pada putusan MK.

“KPU melanjutkan tahapan pilkada menggunakan putusan MK tersebut,” ujar Baidowi seperti dikutip, Kamis (22/8).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui rencana pengembangan atau plant of development (POD) pertama untuk Lapangan Geng North. Lapangan ini masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Pemberian persetujuan POD-nya terhitung cepat apabila dihitung sejak penemuan cadangan raksasa (giant discovery) Geng North pada Oktober 2023. "Dalam waktu 10 bulan sudah disetujui," kata Hudi dalam siaran pers, dikutip Jumat (23/8).

Total biaya investasi yang masuk dari proyek ini sekitar US$ 17,5 miliar atau sekitar Rp 270,4 triliun (dengan kurs Rp 15.453 per dolar Amerika Serikat). Jumlah ini terdiri atas biaya investasi US$ 11,8 miliar dan biaya operasi US$ 5,6 miliar.

Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta. Sunk cost merupakan biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan dan tidak bisa dikembalikan.

Selain investasi, Hudi mengatakan persetujuan ini berpotensi mendatangkan pendapatan secara keseluruhan atau gross revenue mencapai US$ 39,5 miliar atau sekitar Rp 610,4 triliun.

Dari pendapatan tersebut alokasi bagian pemerintah sebesar US$ 12,9 miliar atau 31,5% dari gross revenue. Lalu, bagian untuk kontraktor mencapai US$ 8,1 miliar atau sekitar 19,7% dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar US$ 18.336 miliar atau sekitar 44,4%.

“Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, nilai minimal penerimaan negara sekitar Rp 208 triliun,” kata Hudi.

Persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak diharapkan dapat meningkatkan gairah investasi domestik.

“Kami berharap pemerintah dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan gas khususnya di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga potensi yang ada bisa dimanfaatkan,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui rencana pengembangan atau plant of development (POD) pertama untuk Lapangan Geng North. Lapangan ini masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional.

Pemberian persetujuan POD-nya terhitung cepat apabila dihitung sejak penemuan cadangan raksasa (giant discovery) Geng North pada Oktober 2023. "Dalam waktu 10 bulan sudah disetujui," kata Hudi dalam siaran pers, dikutip Jumat (23/8).

Total investasi yang masuk dari proyek ini sekitar US$ 17,5 miliar atau sekitar Rp 270,4 triliun (dengan kurs Rp 15.453 per dolar Amerika Serikat). Jumlah ini terdiri atas biaya investasi US$ 11,8 miliar dan biaya operasi US$ 5,6 miliar.

Adapun untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta. Sunk cost merupakan biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan dan tidak bisa dikembalikan.

Selain investasi, Hudi mengatakan persetujuan ini berpotensi mendatangkan pendapatan secara keseluruhan atau gross revenue mencapai US$ 39,5 miliar atau sekitar Rp 610,4 triliun.

Dari pendapatan tersebut alokasi bagian pemerintah sebesar US$ 12,9 miliar atau 31,5% dari gross revenue. Lalu, bagian untuk kontraktor mencapai US$ 8,1 miliar atau sekitar 19,7% dari gross revenue, dan biaya cost recovery sebesar US$ 18.336 miliar atau sekitar 44,4%.

“Sesuai persetujuan dalam POD tersebut, nilai minimal penerimaan negara sekitar Rp 208 triliun,” kata Hudi.

Persetujuan POD Lapangan Pertama Geng North WK North Ganal dan Lapangan Gehem WK Ganal dan WK Rapak diharapkan dapat meningkatkan gairah investasi domestik.

“Kami berharap pemerintah dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan gas khususnya di kawasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sehingga potensi yang ada bisa dimanfaatkan,” kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara secara permanen secepatnya awal bulan depan. Rencana ini sejalan dengan penyelesaian konstruksi landasan pacu Bandara VVIP IKN.

Pengerjaan landasan pacu sepanjang 2.200 meter tersebut akan rampung pada akhir bulan ini. Pekan lalu, baru 1.200 meter yang selesai dikerjakan. "Menurut perhitungan kami, landasannya bisa mencapai target pada 2 September 2024 kalau tidak ada hujan," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8).

Jadwal konstruksi itu sudah molor dua kali. Target sebelumnya adalah sebelum 17 Agustus 2024, lalu mundur menjadi akhir bulan ini.

Kesulitan pengerjaannya karena curah hujan yang tinggi. Sedangkan proses pemadatan tanah landasan pacu membutuhkan cuaca yang kering.

Selain Jokowi, ada sekitar 1.700 aparatur sipil negara (ASN) dijadwalkan pindah ke IKN pada bulan depan. Pemindahan ini akan menyesuaikan ketersediaan sarana dan prasarana di ibu kota baru tersebut.

Basuki pun akan berkantor di IKN, Kalimantan Timur bersama dengan para stafnya. "Saya ada kantor bersama sementara, antara Kementerian PUPR dan Otorita IKN (OIKN). Menteri-menteri lain berkantor di Gedung Kementerian Koordinator," ucapnya.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga sebelumnya mengatakan, landasan pacu bandara VVIP di IKN dirancang memiliki panjang 3.000 meter. Kebutuhan landasan untuk mendarat dan terbang pesawat kepresidenan atau Indonesia One setidaknya 2.200 meter.

Indonesia One adalah pesawat besutan Boeing 737-800 dengan kode registrasi A-001. Pesawat ini secara legal dimiliki Sekretariat Negara dan dioperasikan TNI Angkatan Udara sejak 2014.

Pagu paket proyek Bandara VVIP IKN adalah Rp 4,28 triliun. Lokasinya dirancang hanya 15 menit dari IKN dan 25 kilometer dari Bandara Sepinggan, Balikpapan. "Mudah-mudahan bisa kami selesaikan, termasuk akses keluar Bandara VVIP IKN menuju IKN yang maksimum memakan waktu 30 menit," kata Danis.

Empat emiten bank berkapitalisasi jumbo telah melaporkan kinerja keuangannya di semester pertama 2024. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) berhasil menjadi bank dengan laba tertinggi dibandingkan bank lain.

Berdasarkan laporan kinerja BRI, perusahaan mengantongi laba Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024. Namun laba bank berkode saham BBRI hanya mampu terkerek 0,95% atau tidak mencapai 1%.

Peringkat kedua diduduki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan mengantongi laba Rp 26,87 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 24,19 triliun.

Peringkat ketiga diduduki PT Bank Mandiri Tbk (BMRII) dengan laba Rp 26,55 triliun pada semester pertama 2024. Nilai ini meningkat 5,22% dari periode kuartal kedua 2023 sebesar Rp 25,23 triliun.

Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang hanya mampu mengantongi laba Rp 10,69 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut meningkat 3,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,3 triliun.

Jika dibandingkan dengan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pertumbuhan laba BCA lebih besar atau tumbuh hingga dua digit, dibandingkan laba bank pelat merah yang rata-rata hanya hanya satu digit.

Pergerakan Saham BBRI, BBCA, BMRI dan BBNI

Saham BBRI meningkat 1,98% ke level Rp 5.150 per saham per 13,35 WIB dan sempat mencapai level tertingginya yakni Rp 5.200. Lalu pergerakan saham BBCA terpantau bervariasi, namun saat ini saham BCA stagnan di level Rp 10.325. Saham BBCA menyentuh level tertinggi Rp 10.375 per saham dan level terendah Rp 10.300 per saham.

Di sisi lain. saham Bank Mandiri melemah 0,71% ke level Rp 7.000 dari 7.050 per saham. Level terendah saham BMRI pernah menyentuh Rp 6.975 per saham. Terakhir saham BBNI yang naik 3,32% ke level Rp 5.450 per saham dengan level tertinggi Rp 5.5oo.

BP Berau Ltd (bp) dan Chubu Electric Power Co., Inc melakukan amandemen nota kesepahaman (MoU) untuk memperluas kolaborasi menelusuri rantai nilai Carbon Capture Storage (CCS) dari Pelabuhan Nagoya, Jepang, ke lapangan Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, Indonesia.

Amandemen tersebut dilakukan setelah kedua perusahaan berhasil menyelesaikan studi kelayakan CCS di Nagoya pada 2024.

"MoU ini mengubah dan memperluas cakupan MoU yang sebelumnya ditandatangani pada September 2023, dan kini mencakup evaluasi optimisasi biaya pada rantai nilai CCS serta model bisnis untuk membuat proyek CCS komersial dari Nagoya, Jepang, ke Tangguh di Indonesia," ujar Bp regional president Asia Pasifik, gas and low carbon energy, Kathy Wu, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/8).

Kathy menyebut, amandemen MoU ini menandai kelanjutan kolaborasi antara Chubu dan bp, bersama para mitra Tangguh.

"Seiring dengan terlibatnya masyarakat di AZEC dan mencari cara untuk mendukung agenda net zero Asia, kolaborasi ini menunjukkan peran kami dalam memajukan dekarbonisasi di wilayah Asia," ujarnya.

Sementara itu CEO Divisi Bisnis Global di Chubu Electric, Hiroki Sato, meyakini CCUS adalah salah satu elemen penting dalam perjalanan dekarbonisasi. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah Indonesia untuk dapat menyukseskan proyek CCS di Tangguh.

"Saya berharap dapat melanjutkan proyek CCUS Pelabuhan Nagoya dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia dan Jepang," ujar Hiroki.

Hiroki mengatakan, MoU ini juga mencakup identifikasi persyaratan hukum untuk hub dan klaster berskala besar. Selain itu, model bisnis yang memungkinkan termasuk insentif dan model pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan proyek CCS komersial.

MoU ini juga mencakup optimisasi infrastruktur darat, pencairan dan pengiriman CO2 berskala besar, pengadaan, serta pengoperasian kapal-kapal CO2.

Sebagaimana diketahui, bp dan Chubu Electric menargetkan emisi net zero CO2 dari kegiatan operasi mereka pada 2050. Pelabuhan Nagoya adalah pelabuhan terbesar di Jepang berdasarkan volume kargo, menyumbang 3% dari total emisi CO2 di Jepang.

Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada Juli 2024 tetap tumbuh. Bank sentral mencatat, uang beredar dalam arti luas pada Juli 2024 mencapai Rp 8.970,8 triliun atau tumbuh 7,4% secara tahunan.

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit sebesar 6,3% secara tahunan dan uang kuasi 7,2% secara tahunan," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (23/8).

Dia menjelaskan perkembangan uang beredar dalam arti luas pada Juli 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Penyaluran kredit pada Juli 2024 tumbuh sebesar 11,6% secara tahunan yang meningkat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4%.

BI juga mencatat tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 15,8% secara tahunan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2024 hingga 14,1%. Sedangkan aktiva luar negeri bersih menurun 0,1% setelah tumbuh 3,1% pada Juni 2024.

Dalam analisis BI, tercatat penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada Juli 2024 tumbuh 7,5% setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 82%. Bank sentral menyebut perkembangan itu dipengaruhi pertumbuhan DPK korporasi hingga 14,7% secara tahunan dan DPK perorangan 1,8% secara tahunan.

Melansir situs BI, uang beredar dalam arti luas adalah keseluruhan uang yang beredar, termasuk uang di tangan masyarakat dan uang kuasi (tabungan, deposito berjangka, rekening valas, dan lainnya) serta surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Lalu, uang beredar dalam arti sempit adalah uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik, serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu.