Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sedang menanti keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga soal putusan homologasi PT Indofarma Tbk (INAF).

"Semoga diputuskan pada 2 atau 4 Agustus 2024 untuk homologasi Indofarma," kata Kartika atau akrab disapa Tiko saat ditemui Katadata.co.id di sela-sela acara Peresmian Nawasena Mandiri Corporate University dikutip Rabu (31/7).

Sedangkan restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) ditargetkan selesai pada akhir Agustus atau awal September 2024. Tiko berharap dua perusahaan tersebut bisa kembali sehat kedepannya atas rencana penyehatan yang sedang dijalankan.

Sebagai informasi, homologasi merupakan pengesahan oleh hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan.

Penyehatan INAF dan KAEF memang sedang gencar dilakukan oleh Kementerian BUMN. Dari pengajuan PMN hingga membentuk tim Task Force yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Direktur Utama Bio Farma, induk dari BUMN Farmasi Shadiq Akasya menjelaskan Taskforce ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, fokus pada restrukturisasi keuangan untuk memperbaiki kondisi finansial.

Kedua, melakukan reorientasi bisnis guna membenahi dan mengarahkan berbagai lini bisnis secara lebih efektif. Pembentukan Task Force ini sejak Oktober 2023 dan masih berlanjut.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa per Juni 2024 jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 3.457 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini terdiri atas 1.575 unit SPKLU dan 1.882 unit SPBKLU,” kata Koordinator Tarif dan Subsidi Listrik Kementerian ESDM, Ario Panggi Pramono Aji dalam sosialisasi tarif tenaga listrik pada Rabu (31/7).

Jumlah SPKLU ini bertambah sebanyak 195 dibanding data April lalu yang dilaporkan oleh PT PLN (Persero). Ario berharap kedepannya akan lebih banyak lagi SPKLU dan SPBKLU yang terbangun di Indonesia.

“Tentu saja harapan akhirnya adalah mendukung ekosistem mobil listrik ini bisa berjalan dengan baik untuk mendukung transisi energi kedepannya,” ujarnya.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa dari total pembangunan 1.575 unit SPKLU & Charging Station di 1.126 lokasi ini, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan penambahan terbanyak pada 2024 mencapai 86 unit. Melalui penambahan ini, maka total SPKLU yang ada di Jawa Barat hingga Juni mencapai 324 unit.

Selain Jawa Barat, Kementerian ESDM juga merinci sebaran SPKLU dan SPBKLU di Indonesia, sebagai berikut:

• Sumatra: 213 SPKLU dan 232 SPBKLU
• Banten: 119 SPKLU dan 317 SPBKLU
• Jakarta: 262 SPKLU dan 585 SPBKLU
• Jawa Barat: 324 SPKLU dan 390 SPBKLU
• Jawa Tengah dan DIY: 150 SPKLU dan 72 SPBKLU
• Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara: 301 SPKLU dan 217 SPBKLU
• Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua: 206 SPKLU dan 68 SPBKLU

Sebelumnya, PLN menyebut akan menambah 100 unit SPKLU di wilayah Jakarta pada 2024. Sebanyak 100 unit SPKLU yang akan dibangun tersebut menyasar titik-titik keramaian masyarakat dan sesuai kapasitas daya SPKLU.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, mengatakan lokasi SPKLU yang akan dibangun berada di tempat keramaian. Pelayanan SPKLU tersebut rencananya akan beroperasi 24 jam.

"Misalnya di mal, itu salah satu target kami. Di apartemen dan di tempat-tempat publik, tempat-tempat publik yang memang berkumpul masyarakat di situ. Misalnya parkir, tempat umum, tempat wisata," ujarnya dalam peresmian SPKLU di KLHK, Jakarta pada Minggu (9/6).

Lasiran mengatakan, pembangunan SPKLU ditujukan untuk mengalihkan penggunaan BBM ke penggunaan daya listrik. Pembangunan SPKLU juga bertujuan mendukung penghematan energi dan pengurangan emisi.

Dia mengatakan, penggunaan kendaraan listrik bisa menghemat energi 70 persen dan menurunkan emisi 50 persen. "Sama-sama jarak 10 kilometer, pemakaiannya kira-kira 1 liter BBM, kalau mobil listrik 1,2 kilowatt hour (kWh) penghematannya itu sekitar 70 persen dan penurunan emisinya 50 persen," kata dia.

Pembangunan Nusantara Airport di Ibu Kota Nusantara (IKN) terkendala cuaca dalam dua bulan terakhir. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bandara khusus naratama (very very important person/VVIP) ini belum dapat dibangun secara masif.

Sepanjang Juli 2024, pengerjaan proyek itu hanya dapat berlangsung delapan hari ketika cuaca cerah dengan bantuan modifikasi cuaca dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Pembangunan bandara baru dapat dilakukan masif pada Agustus 2024," ucapnya, dikutip dari Antara, Rabu (31/7).

BMKG menerapkan modifikasi cuaca pada proyek Nusantara Airport dengan harapan hujan turun sebelum sampai ke daratan. Bersama Kementerian Perhubungan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPC), BMKG mengerahkan empat unit pesawat teknologi modifikasi cuaca (TMC) menyemai garam melalui udara.

Pemerintah berencana membangun tiga titik fasilitas pelataran atau tempat parkir pesawat (apron) pada bandara nonkomersial tersebut. "Fungsinya sebagai pendaratan helikopter (helipad) bagi keperluan tamu penting," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief.

Untuk landasan pacu atau runway bandara rencananya akan sepanjang 3.500 meter dengan luas 3.000 meter persegi. Landasan pacu akan mencapai 2.200 meter sampai akhir Agustus 2024. Pada Desember nanti, pemerintah menargetkan pembangunan runway selesai 100%.

Selain itu, pembangunan Nusantara AIrport saat ini juga masuk tahap pengerjaan gedung terminal, termasuk pekerjaan atap, elektrikal, instalasi pemipaan, pekerjaan kolom, rangka baja, dan dinding.

Pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) yang tengah menggodok upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku sudah berdiskusi dengan Satgas terkait langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

"Kami sangat mendukung, kita malah sudah dipanggil. Artinya gini, kita melihat bahwa begitu bicara soal harga tiket, saya mau mengajak semua pihak mendiskusikan terkait dengan struktur biaya," ujar Irfan ditemui usai menghadiri peluncuran buku "Elepahant Learns Flamenco" di Jakarta, Rabu (31/7).

Irfan mengatakan, pembentukan satgas merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi seluruh kepentingan untuk bersama-sama melihat struktur biaya yang mempengaruhi harga tiket pesawat. Pihaknya saat ini tengah menunggu pembahasan lanjutan bersama Satgas.

Irfan pun menilai, kehadiran satgas perlu mendapat apresiasi sehingga pemerintah dapat melihat struktur biaya dari tiket pesawat. Masyarakat umum pun nantinya dapat mengetahui beban apa yang ditanggungnya dalam sebuah tiket pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengumumkan tengah menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut.

Luhut menjelaskan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. "Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," kata dia.

PT CIMB Niaga Tbk (BNGA) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 3,4 triliun pada semester I 2024. Perolehan laba emiten koleksi investor kawakan Lo Kheng Hong tersebut naik 5,4% secara tahunan (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp 3,23 triliun.

Berdasarkan laporan keuangannya, pendapatan bunga dan syariah-bersih turun 2,6% menjadi Rp 6,65 triliun pada semester I 2024. Secara rinci, pendapatan bunga CIMB Niaga naik 6,3% menjadi Rp 9,26 triliun pada semester I 2024 dari sebelumnya Rp 8,71 triliun. Kemudian pendapatan syariah naik 12,8% menjadi Rp 2,58 triliun dari sebelumnya Rp 2,29 triliun.

Di samping itu, beban bunga BNGA juga membengkak 28,2% menjadi Rp 3,69 triliun dari sebelumnya Rp 2,88 triliun. Kemudian beban syariah juga naik 16,6% menjadi Rp 1,49 triliun dari sebelumnya Rp 1,28 triliun.

Sepanjang semester I 2024, CIMB juga mencatatkan pertumbuhan kredit 5,9% secara tahunan menjadi Rp 217,1 triliun. Kemudian, CIMB Niaga berhasil menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 249,84 triliun.

Perolehan tersebut meningkat 5,96% year-on-year (yoy) dari Rp 235,79 triliun pada tahun sebelumnya 2023. Dana murah atau current account savings account (CASA) juga naik 7,44% yoy menjadi Rp162,86 triliun.

Laba Bersih Tertinggi Sepanjang Masa

Lead Investment Analyst Stockbit Sekuritas, Rahmanto Tyas, menilai kinerja Bank CIMB Niaga pada kuartal II 2024 membukukan performa positif dengan laba bersih semester I 2024 naik 5,4% YoY menjadi Rp 3,4 triliun. Hasil ini menandai laba bersih kuartal dan semester I tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) pada kinerja BNGA.

Meskipun demikian, laba bersih selama semester I 2024 sedikit di bawah ekspektasi karena hanya mencapai 48% dari estimasi konsensus untuk tahun fiskal 2024.

Secara umum, Stockbit Sekruitas menilai bahwa performa BNGA menunjukkan pertumbuhan yang hati-hati namun menguntungkan. Hal itu didorong oleh Net Interest Margin (NIM) yang tetap terjaga meskipun dalam kondisi yang menantang. Kemudian pertumbuhan itu juga didukung Cost of Credit (CoC) dan kualitas aset yang juga terjaga baik.

“Kemudian pertumbuhan kredit yang sehat dan menguntungkan,” kata Rahmanto dalam risetnya, Selasa (31/7).

Pada kuartal II 2024, Net Interest Margin (NIM) CIMB Niaga naik tipis. Rahmanto mengatakan hal itu menunjukkan perbaikan berkelanjutan sejak mencapai titik terendah pada kuartal IV 2023. Ini membuat NIM selama semester I 2024 menjadi 4,21%.

Lebih lanjut, kata Rahmanto, Manajemen BNGA menjelaskan bahwa terjadi kenaikan NIM pada kuartal II 2024 meskipun menghadapi kondisi yang menantang, terutama terkait persaingan untuk mendapatkan CASA. Manajemen tetap mempertahankan panduan NIM untuk tahun 2024 sebesar 4,2–4,4%. Manajemen optimistis NIM BNGA tidak akan turun signifikan pada semester II 2024.

Kemudian Credit cost (CoC) pada kuartal II 2024 sedikit meningkat dan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan panduan manajemen untuk tahun fiskal 2024. Di sisi lain, kata Rahmanto, manajemen BNGA masih mempertahankan panduan CoC untuk 2024, yang menunjukkan bahwa CoC berpotensi naik pada semester II 2024. Realisasi CoC yang baik ini didukung oleh kualitas aset yang terjaga, dengan NPL (Non-Performing Loan) gross dan Loan at Risk (LAR) yang tercatat membaik.

Manajemen menjelaskan bahwa tidak ada kekhawatiran pada Special Mention Loan (SML) dan NPL di seluruh segmen, termasuk segmen mikro dan UMKM, meskipun kedua segmen tersebut menjadi perhatian di sektor perbankan.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir mesin pencarian yang berbasis di Amerika Serikat DuckDuckGo. Langkah ini terkait konten judi online dan pornografi.

“Search engine DuckDuckGodiblokir karena banyaknya keluhan yang sampai ke kami atas masih banyaknya konten-konten judi online dan pornografi di search results,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong kepada Katadata.co.id, Rabu (31/7).

Pesaing Google itu menawarkan layanan pencarian yang lebih privat karena platform tidak melacak riwayat pencarian. “Saat Anda mencari, Anda anonim. Tidak ada iklan manipulatif. Anda hanya melihat informasi yang Anda cari,” demikian dikutip dari TechReport.

TechReport mencatat, DuckDuckGo mencatatkan lebih dari 10 juta unduhan atau download aplikasi seluler per Oktober 2023. Sekitar 50% penggunanya berasal dari Amerika Serikat.

Pangsa pasar DuckDuckGo diperkirakan 0,721% per kuartal pertama tahun lalu. Mesin pencarian ini diprediksi memiliki lebih dari 100 juta pengguna.

Kementerian Hukum dan HAM mendorong perbankan agar membuat ketentuan bagi pelaku usaha yang mengajukan pinjaman atau debitur harus bebas tindakan kasus Hak Asasi Manusia (HAM). Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra mengatakan ada dua bank yang menerapkan aturan tersebut, yakni BNI dan BCA.

"Mereka mengatakan bahwa saat ini pelaku usaha yang akan meminjam uang ke perbankan harus tuntas masalah HAM-nya," ujar Dhahana usai membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di Jakarta, Rabu (31/7).

Persyaratan debitur bebas kasus HAM ini termasuk kasus lingkungan hingga pidana. Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan menjaga bisnis sustainability atau berkelanjutan.

Dhahana mendorong bank-bank lain menerapkan ketentuan ini. "Tampaknya perlu secara masif kita bersama-sama, kita keroyokan untuk memperkuat terkait bisnis dan HAM, pelaku usaha, pemerintah maupun masyarakat," kata dia.

Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan OJK untuk mengoptimalkan aturan tersebut agar dapat diterapkan di semua perbankan di Indonesia.

"Harapannya seperti itu (semua bank menerapkan), tapi ini sudah peraturan OJK ya, jadi harus bisa dilakukan, bisa diimplementasikan. Saya pikir ini luar biasa," kata Dhahana.

PT BCA Syariah mencatatkan laba bersih sebesar Rp 89,4 miliar, tumbuh 20,9% secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan didorong oleh manajemen aset dan liabilitas yang berimbang dari penyaluran pembiayaan.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum, mengatakan pertumbuhan laba BCA Syariah juga didorong akselerasi teknologi yang mendorong penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK.

"Penyaluran pembiayaan BCA Syariah di semester 1-2024 tercatat tumbuh 21,0% mencapai Rp 9,5 trilun. Pertumbuhan pembiayaan terjadi di semua segmen baik komersial, konsumer maupun UMKM,'' kata Yuli dalam keterangan resminya, Rabu (31/7).

Portofolio pembiayaan komersial masih menjadi kontributor utama dalam penyaluran pembiayaan BCA Syariah dengan komposisi 68,8% dari total pembiayaan sejumlah Rp 6,6 triliun. Lalu diikuti oleh portofolio pembiayaan UMKM dengan komposisi 19,5% dari total pembiayaan sejumlah Rp1,9 triliun.

Sementara pembiayaan konsumer tumbuh sebesar 91,1% atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Seiring dengan penyaluran pembiayaan, non performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 1,36%," ujarnya.

Selain pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan, BCA Syariah juga mencatatkan pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK meningkat 11,9% yoy menjadi Rp 11,2 triliun secara tahunan dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, perolehan CASA mencapai 36,3% dari total DPK.

Yuli menjelaskan jika transaksi digital nasabah menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pengembangan fitur transaksi dan kegiatan promosi yang dilakukan melalui mobile banking BCA Syariah.

Secara komposisi, transaksi mobile banking mencapai 67,8% dari total transaksi nasabah. Per Juni 2024, frekuensi transaksi mobile banking BCA Syariah tumbuh signifikan mencapai 6,5 juta transaksi tumbuh 62,7% secara tahunan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memproyeksikan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP akan habis pada September 2024. Kuota KPR FLPP pada tahun ini ditetapkan sebanyak 166 ribu unit, lebih rendah 27,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Divisi Penyaluran Pembiayaan BP Tapera Alfian Arief mencatat, akad penyaluran FLPP hingga bulan ini telah menembus 151.000 unit atau 90,96%. Lebih dari 90% dana FLPP kini telah ada di bank penyalur FLPP.

"Dana FLPP yang sudah cair ada sebanyak 101.865 unit rumah. Oleh karena itu, kami predikis dana FLPP akan habis pada September 2024," kata Alfian kepada Katadata.co.id, Rabu (31/7).

Alfian menyampaikan, realisasi dana FLPP yang sampai di tangan masyarakat baru mencapai 61,36% dari total kuota. Walau demikian, ia memperkirakan seluruh dana FLPP dapat tersalurkan ke masyarakat pada akhir kuartal ketiga tahun ini lantaran realisasi FLPP mencapai 18.000 unit per bulan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho sebelumnya mengingatkan pada bank penyalur bahwa pembiayaan FLPP hanya ditujukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Oleh karena itu, Heru mengatakan bank penyalur FLPP harus melakukan verifikasi data agar tepat sasaran.

"BP Tapera mengimbau seluruh bank penyalur pembiayaan Tapera dan FLPP untuk ekstra selektif dalam bekerjasama dengan pengembang," kata Heru dalam keterangan resmi, Rabu (24/7).

Heru mengatakan, akses pembiayaan tapera dan FLPP hanya dilakukan saat rumah sudah selesai dibangun. Selain itu, lokasi rumah harus berada di wilayah yang aman dari bencana.

Ia mendata, bank penyalur dengan performa tertinggi adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN yang menyalurkan FLPP untuk 54.312 unit rumah pada kuartal kedua tahun ini. Capaian tersebut diikuti BTN Syariah sebanyak 21.215 unit rumah dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebanyak 8.051 unit rumah.

Heru sebelumnya mengaku sedang mencari skema pendanaan Tapera yang tepat. Namun, ia menekankan pemerintah sebagai negara turut berkontribusi melalui Tapera dengan mengucurkan dana FLPP.

"Berbagai skema pendanaan Tapera sedang kami kembangkan, baik nantinya menggunakan tabungan, FLPP, atau dana perbankan," kata Heru kepada Katadata.co.id, Kamis (6/6).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, banyak investor tertarik untuk investasi di proyek penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) di Indonesia. Salah satu proyek yang menjadi perhatian investor adalah penerapan CCS di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Banten.

"Banyak investor yang antre investasi CCS, misalnya di PLTU Suralaya," ujar Luhut dalam acaraInternational & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024, Rabu (31/7).

Luhut mengatakan, Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 gigaton. Dengan begitu, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat menerima dana investasi proyek CCS.

Menurut Luhut, Indonesia memiliki peran sentral dalam investasi teknologi CCS melalui berbagai proyek. Proyek tersebut misalnya Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat; dan di Cekungan Sunda-Asri, Jawa Barat.

"Peluang investasi itu US$ 1,2 miliar. Kita lagi hitung berapa sih angka yang bisa didapat dari potensi CCS kita. Pasalnya, kita punya 630 gigaton kapasitas penyimpanan CO2," ucapnya.

Dengan besarnya potensi CCS, ia optimis target nol karbon atau net zero emission Indonesia bisa tercapai lebih cepat dari target yang ditetapkan pada 2060.

"Zero Emission itu bisa, kita optimis bisa lebih cepat dari 2060," ujar Luhut.

Kementerian ESDM mengatakan akan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dalam draf rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2024-2033.

Hal ini lantaran listrik tenaga bayu memiliki capacity factor atau jumlah produksi listrik per tahun yang lebih besar dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Jadi artinya untuk mengatasi intermitensi tadi itu agak lebih ringan dibandingkan dengan matahari, tapi tetap intermitensi,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat ditemui di kantornya pada Rabu (31/7).

Dia menyebut dorongan pengembangan ini perlu dilakukan untuk menjaga keandalan listrik dalam negeri. Jisman juga membandingkan kinerja antara PLTB dan PLTS untuk menjelaskan bagaimana perbedaan produksi listrik keduanya.

“Kalau matahari hanya empat sampai lima jam. Kalau bayu kan ada di musim hujan dan kemarau. Kami sudah dapatkan datanya bahwa secara CF-nya bayu ini lebih baik dibandingkan solar,” ucapnya.

Jisman menyebut Indonesia memiliki dua lokasi potensi tenaga bayu yang sangat besar. “Temuan akhir-akhir ini ada di pesisir utara Pulau Jawa di ketinggian 150 meter. Kemudian juga ada potensi di kaki Pulau Sulawesi, keduanya besar sekali,” ujarnya.

Adapun Kementerian ESDM menargetkan RUPTL 2024-2033 dapat dirampungkan sebelum Oktober. “Itu sudah diingatkan oleh Pak Menteri ke saya sebelum Oktober, mudah-mudahan ya. Tapi ya, nanti kita lagi intensif ini dengan teman-teman PLN seperti apa ya. Kita berharap supaya bisa mendorong,” kata Jisman.

Menurut data Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional (DEN), Indonesia memiliki potensi energi angin atau bayu mencapai 154,9 gigawatt (GW).

Sementara itu, Kementerian ESDM menyebut Indonesia memiliki potensi energi angin yang sangat besar, seperti wilayah Sidrap dan Jeneponto di Sulawesi Selatan yang berpotensi menghasilkan energi listrik dari angin hingga lebih dari 200 megawatt (MW).

Selain Sidrap dan Jeneponto, wilayah lain juga memiliki potensi sumber energi angin yang cukup besar antara lain, Sukabumi (170 MW), Garut (150 MW), Lebak dan Pandeglang (masing-masing 150 MW) serta Lombok (100 MW).

Selain wilayah tersebut di atas, wilayah lain yang memiliki potensi energi angin dibawah 100 MW antara lain, Gunung Kidul (10 MW) dan Bantul (50 MW) di DIY Yogyakarta, Belitung Timur (10 MW), Tanah Laut (90 MW).

Kemudian Selayar (5 MW), Buton (15 MW), Kupang (20 MW), Timor Tengah Selatan (20 MW),dan Sumba Timur (3 MW) di Nusa Tenggara Timur serta Ambon (15 MW) Kei Kecil (5 MW) dan Saumlaki (5 MW) di Ambon.

Pemerintah menargetkan membentuk family office di Indonesia rampung Oktober 2024 atau sebelum Presiden Joko Widodo mundur. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan mengundang hakim arbitrase dari Singapura hingga Uni Emirate Arab (UEA) untuk memperkuat kepastian hukum di Indonesia.

Dia mengatakan faktor kepastian hukum ini penting berdasarkan pengalaman perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan mengelola kekayaan untuk keluarga kaya.

"Kita bisa mengundang hakim internasional seperti dari Abu Dhabi, Hongkong, atau Singapura. Begitu mereka memutuskan, tidak ada lagi banding. Jadi selesai," ujar Luhut dalam Acara Internasional dan Indonesia Carbon Capture Storage (IICCS) Forum 2024, Rabu (31/7).

Luhut mengatakan pemerintah menargetkan membentuk family office sebelum Jokowi lengser. "Pembahasan kebijakan family office masih dalam tahap teknis, tapi pembahasan itu harus selesai sebelum Oktober 2024," kata Luhut.

Target tersebut akan menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia serius atas perubahan iklim investasi. "Ini menurut saya akan membawa kepastian, karena itu merupakan kepastian hukum di negara ini," ujarnya.

Luhut menyatakan pembahasan kebijakan family office kini mencakup jumlah investasi minimum di dalam negeri dan jumlah tenaga kerja minimum sebagai syarat pendiriannya.

Desain Family Office Indonesia

Pemerintah saat ini masih terus membahas rencana pembentukan family office di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa rancangan family office akan mengacu pada pengalaman negara-negara lain.

"Dari sisi desain rancangan dari keberadaan family office itu akan seperti apa, kami akan melakukan benchmarking terhadap pusat-pusat family office yang ada di berbagai negara. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, jadi kita belajar dari situ," kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7).

Seperti berkaitan dengan peraturan perpajakan, insentif perpajakan banyak melakukan pembelajaran. Hal itu berkaitan dengan tax holiday, tax allowance dan semua insentif perpajakan.

Sri Mulyani memastikan, pembentukan family office tetap patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, seperti pada Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) maupun Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan mengenai family office itu sendiri. Kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan," kata Sri Mulyani.

Family office merupakan perusahaan atau firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani nasabah super kaya. Lembaga ini diterapkan di sejumlah negara lain seperti Hong Kong, Singapura dan Dubai.

Firma ini berbeda dari wealth fund management, sebab menawarkan solusi total untuk mengelola kebutuhan keuangan dan investasi individu atau keluarga kaya.