Kementerian Kesehatan menemukan delapan jenis fraud atau kecurangan dalam klaim BPJS di sejumlah rumah sakit atau RS. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami, menjelaskan kementerian bakal menghukum RS dan dokter terlibat dengan pencabutan izin praktik.

“Ini akan ditindaklanjuti dan juga akan diberi sanksi pada setiap individu seperti penundaan pengumpulan SKP (satuan kredit profesi) selama enam bulan sampai pencabutan izin praktik, pemutusan kerja sama antara RS dan BPJS,” kata Murti dalam diskusi media dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dilansir Kamis (25/7).

Ia menjelaskan, seorang dokter harus mencari kredit poin untuk menjaga kompetensinya. Biasanya, ia butuh 50 kredit untuk satu tahun. Bila Kemenkes membekukan pengumpulan SKP seorang dokter, syarat 50 kredit dalam satu tahun tidak akan tercapai.

Modus fraud pertama adalah phantom billing. Dengan metode ini, RS dan dokter melakukan klaim atas layanan kesehatan yang tidak pernah diberikan pada pasien.

Kedua, modus phantom diagnosis manipulation yang memberikan klaim berbeda untuk memperoleh klaim lebih tinggi. Ketiga, modus self refferals yakni biaya pelayanan akibat rujukan ke RS tertentu atau ke dokter yg sama di fasilitas kesehatan lain, kecuali karena alasan fasilitas terbatas.

Keempat, upcoding yakni mengubah kode diagnosis atau prosedur jadi tarif klaim lebih tinggi dari hal seharusnya. Kelima, repeat bililng atau klaim yang diulang di kasus yang sama.

Keenam, fragmentation, yakni RS dan dokter memberi paket pelayanan yang dipecah dalam satu proses sehingga mendapat nilai klaim yang besar dalam satu proses penanganan pasien. Ketujuh, suap dan gratifikasi. Terakhir, modus penarikan iuran biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasus serupa juga ditemukan oleh KPK dengan total temuan kecurangan Rp 34 miliar di tiga rumah sakit di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Rinciannya fraud Rp 29 miliar di Jawa Tengah dan Sumatera Utara itu Rp 4 miliar dan Rp 1 miliar.

Fraud ini menyeret berbagai pihak di rumah sakit, mulai dari pemilik RS, keluarganya, hingga dokter. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan salah satu rumah sakit melibatkan delapan orang aktor untuk melakukan fraud. Namun, modus yang dipakai adalah dengan bakti sosial.

Dalam bakti sosial dengan kepala desa ini, rumah sakit bisa mengumpulkan KTP dan nomor BPJS warga desa. Dari dua dokumen ini, mereka bisa merekayasa seolah-olah seorang warga punya sakit tertentu dan butuh penanganan khusus. Dokter lantas menandatangani anjuran ini sehingga penanganan bisa diklaim dengan BPJS.

“Lalu, ini yang paling susah, membuat dan menandatangani rekam medis, resume medis, catatan program pasien, pemeriksaan penunjang, itu lengkap semua. Baru dia sampaikan klaim,” ujar Pahala.

Sekarang, kasus sudah masuk ke dalam tahap penindakan karena indikasi dan buktinya sudah cukup. Pahala bilang, proses penyelidikan bisa jadi dilakukan oleh kejaksaan atau KPK, namun keputusan itu diserahkan pada pimpinan KPK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2016, rumah sakit yang melakukan fraud pada BPJS Kesehatan bisa mengembalikan dana dari klaim fiktif ditambah denda tanpa ancaman pidana. Namun KPK memberi kesempatan perbaikan klaim selama enam bulan bagi rumah sakit terkait.

“Kalau ada melakukan phantom billing dan medical diagnose tidak tepat, itu ngaku saja. Sesudah enam bulan, nanti tim bersama-sama melakukan audit secara masif atas klaim BPJS Kesehatan dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” ujar Pahala.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sudah masuk dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal itu sudah menjadi pertimbangan dalam menyusun asumsi makro tahun 2025. “Semua asumsi, semua antisipasi apa pun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN 2025]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” kata Susiwijono saat ditemui di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (25/7).

Susiwijono menjelaskan, pada dasarnya penyesuaian tarif PPN dari 11% sudah menjadi amanat undang-undang. Berdasarkan pasal 7 Undan-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kenaikan PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025.

Tarif PPN 12% diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara. Susiwijono mengatakan pemerintah juga sudah merumuskan target penerimaan negara setelah ada kenaikan PPN.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan penerimaan tahun pertama sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Kepastian penerapan tarif PPN 12% menjadi perhitungan dalam perumusan target penerimaan tersebut.

Melihat Kemampuan Ekonomi RI

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa menjelaskan secara detil mengenai kepastian penerapan PPN 12% di 2025. “Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerapan tarif PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan baru setelah Presiden Joko Widodo. Bendahara negara itu memastikan akan terus berkomunikasi dengan Prabowo dalam menyusun APBN 2025.

"Kami terus berkomunikasi dengan dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo. Sehingga apa yang kita tuangkan, sedapat mungkin memasukan seluruh aspirasi," kata Sri Mulyani.

Putra eks anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur, bebas dari dakwaan pembunuhaan dan penganiayaan yang menewaskan pacarnya, Dini Sera Afriyanti. Keputusan ini diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Ketua majelis hakim Erintuah Damanik menilai Ronald masih berupaya menolong korban saat masa kritis. Ini terlihat dari Ronald yang membawa Dini ke rumah sakit.

“Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa bersalah seperti yang didakwa,” kata Erintuah di PN Surabaya, dilansir Kamis (25/7).

Erintuah juga berpendapat korban meninggal bukan karena luka dalam yang diduga disebabkan penganiaan terdakwa. Menurutnya, korban meninggal karena minuman keras yang ia konsumsi.

Oleh sebab itu, terdakwa tidak terbukti secara sah sebagaimana dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau ketiga Pasal 369 KUHP, dan 351 ayat (1) KUHP.

“Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum minuman beralkohol saat karaoke,” kata Erintuah.

Sebelumnya, Kejari Surabaya menuntut Ronal dengan hukuman 12 tahun penjara. terbukti melanggar Pasal 388 KUHP tentang Pembunuhan. Selain hukuman penjara, Ronald juga diwajibkan membayar restitusi kepada ahli waris Dini sebesar Rp 263 juta subsider kurungan 6 bulan penjara.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Ronald Tannur disebut melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban yang merupakan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti (29), hingga meninggal dunia.

Kronologi Kasus

Kasus penganiayaan ini bermula saat Dini, Ronald, dan teman-teman berkunjung ke tempat karaoke Blackhole KTV di Surabaya, Selasa (3/10/2023). Keduanya disebut sempat menikmati minuman beralkohol.

Setelah itu, Dini dan Ronald disebut mulai cekcok saat di lift turun menuju parkiran mobil. Dari keterangan yang disampaikan jaksa, Dini dan Ronald mulai saling terlibat kekerasan fisik di dalam lift. Belakangan, Dini terjatuh usai ditendang oleh Ronald.

Tak hanya itu, Ronald disebut masih menganiaya Dini sehingga terseret sejauh lima meter dengan mobil pribadinya. Melihat kondisi itu, Ronald lalu membawa Duni ke sebuah apartemen. Di sana ia memberi nafas buatan namun Dini tetap tidak bereaksi.

Ronald lalu membawanya ke Rumah Sakit Nasional Hospital, Surabaya, namun nyawa Dini tak tertolong. Karena dianggap janggal, jenazah korban langsung dirujuk ke RSUD dr. Soetomo untuk dilakukan otopsi.

Edward Tannur Dicopot

Usai kasus Ronald Tannur ramai, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menonaktifkan Edward Tannur dari Komisi IV DPR RI. Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, penonaktifan Edward ditujukan agar dia dapat fokus menyelesaikan masalah tersebut.

“Karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan hati kami ada di korban,” kata Hasanuddin Wahid, dalam keterangannya di Malang, Jawa Timur, dikutip Senin (9/10).

Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengungguli kandidat lainnya yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Anies unggul dari kompetitornya di Pilgub Jakarta 2017 lalu yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan temuan dalam simulasi top of mind dengan responden diberi keleluasaan untuk menentukan siapa kandidat yang akan dipilih untuk memimpin Jakarta lima tahun kedepan. Dari simulasi terbuka itu, nama Anies menjadi pilihan teratas.

“Kami tidak memberi informasi siapa cagub yang akan disodorkan kepada pemilih. Jadi pemilih terserah memilih siapapun. Hampir 40 %, tepatnya 39,7 % itu memilih Anies Baswedan,” kata Burhanuddin dalam paparannya, Kamis (25/7).

Ahok mengikuti di posisi kedua dengan 23,8 % pilihan responden, diikuti Ridwan Kamil dengan 13,1 %. Responden juga memunculkan sejumlah nama lainnya di luar dari tiga kandidat teratas, meskipun torehannya masih di bawah 2 %.

Sejumlah nama lainnya yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan 1,4 %, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir yang mendapat 1,1 %. “Dalam simulasi top of mind, yang tidak memberikan jawaban secara spontan cuma 16 %, artinya relatif kecil,” kata Burhanuddin.

Kemudian, pada simulasi semi terbuka 40 nama calon, Anies juga unggul dengan torehan 41,7 % Ahok masih membuntuti dengan 27,0 % dan RK dengan 15,4 %.

Indikator Politik memperkecil skala simulasinya menjadi 16 nama, mantan calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan itu mendapat 41,9 %. Lebih besar dari Ahok denga 27,9 % dan RK yang mendapat 17,3 %.

Jarak antara Anies dan Ahok serta RK pada simulasi 11 orang nama mulai sedikit terkikis. Anies mendapat 42,1 %, Ahok 28,6 %, dan RK 17,0 %. Kemudian pada simulasi sembilan nama, Anies mendapatkan 42,2 suara. Ahok membuntuti dengan 29,7 % dan RK 18,3 %

Dalam simulasi 4 nama, Anies masih mengungguli kandidat lainnya dengan 43,5 % suara. Ahok di posisi kedua dengan 30,5 %, RK membuntuti dengan 18,3 %, lalu Risma 1,8 %. Simulasi tiga nama Anies mendapat 43,8 % suara, Ahok dengan 32,1%, dan RK dengan 18,9 %

Indikator Politik juga membuat simulasi head to head antara Anies dan dua kompetitor itu. Jika disandingkan dengan Ahok, Anies yang mendapat 52 % unggul dari Ahok yang mendapat 42 % suara responden. Sementara ketika dihadapkan dengan RK, Anies mendapat 50,1 % suara sedangkan RK 38,8 suara.

Survei Indikator Politik ini dilaksanakan pada 18-26 Juni 2024 dengan target populasi seluruh WNI di DKI Jakarta yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 800 responden, dipilih melalui metode multistage random sampling yang diwawancarai secara tatap muka. Adapun margin of error survei yakni +/- 3,5 % pada tingkat kepercayaan 95 %.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengebut persiapan infrastruktur agar siap menggelar Upacara 17 Agustus di IKN.

Secara umum, infrastruktur yang disiapkan untuk upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), di antaranya Kantor Pemerintahan termasuk Istana Negara, Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

Kemudian penataan kawasan, dan perumahan, termasuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Apartemen ASN/Hankam di IKN. Lalu, konektivitas KIPP dan Regional termasuk Jalan Nasional, Jalan Tol, dan Jalan Bebas Hambatan, serta Bandara VVIP atau Nusantara Airport. Terakhir, sumber daya air dan drainase perkotaan, serta infrastruktur air minum dan sanitasi.

Persiapan Infrastruktur Dikebut

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menjelaskan, persiapan sarana dan prasarana lainnya seperti Istana Negara, Kantor Presiden, Perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tengah dikejar penyelesaiannya.

Data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024 menunjukkan, progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 87,6%. Sementara, pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 88,5%. Danis mengatakan, saat ini ada 1.300 orang yang bekerja menyelesaikan interior Istana Negara dan 1.400 orang di Kantor Presiden.

"Pembangunan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap I sudah selesai 100% dan siap digunakan untuk kegiatan Upacara 17 Agustus di IKN," kata Danis, dikutip dari Antara.

Untuk mensukseskan upacara 17 Agustus di IKN, pemerintah memastikan kesiapan beberapa infrastruktur utama, seperti air bersih dan jalan tol. Danis menjelaskan, untuk tahap pertama sumber air baku IKN akan digunakan berasal dari Intake Sepaku. Air dari sumber tersebut akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake.

Pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan kemudian air dialirkan menuju rumah pompa. Sebelum air masuk ke rumah pompa akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur lalu dialirkan ke instalasi pengolahan air. Air yang telah diproses kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Setelah itu, didistribusikan ke setiap persil di tiap gedung yang menjadi air bersih untuk digunakan di IKN.

Sementara, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terus mengebut pembangunan Bandara VVIP IKN yang sebelumnya terkendala curah hujan tinggi. Bandara ini akan digunakan untuk pendaratan pesawat tamu-tamu VVIP, termasuk Presiden Joko Widodo, yang akan menghadiri upacara kemerdekaan perdana di IKN.

Mengutip Kompas.com, untuk upacara 17 Agustus di IKN, landasan pacu atau runway Bandara VVIP akan diselesaikan sepanjang 2.200 meter, sehingga bisa difungsionalkan untuk didarati pesawat berbadan sempit (narrow body) seperti Boeing 737 dan Airbus A320.

Sementara secara keseluruhan, bandara yang memiliki nama Bandara Nusantara atau Nusantara Airport ini, akan memiliki runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

Adapun, untuk infastruktur jalan tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara yang akan menunjang pelaksanaan Upacara 17 Agustus di IKN, saat ini progress-nya telah mencapai 90%. Dengan rampungnya tol baru ini, waktu tempuh yang sebelumnya kurang lebih dua setengah jam perjalanan dapat dipangkas menjadi satu jam.

Sementara, pembangunan Kantor Sekretariat Presiden dan bangunan pendukungnya sudah mencapai 93,86% dan sudah beroperasi secara fungsional pada Juli 2024. Danis menjelaskan, progress pembangunan Kantor Kemensetneg saat ini sudah mencapai 84%. Sementara, progres pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, dimana Kemenko 1 mencapai 83,4%, Kemenko 2 mencapai 42,7%, Kemenko 3 mencapai 87,9% dan Kemenko 4 mencapai 91,5%.

Ia mengatakan, rencananya seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan Upacara 17 Agustus di IKN.

Tak hanya dari pemerintah, sektor swasta yang turut berkecimpung di Ibu Kota Nusantara juga memastikan infrastruktur pendukung siap untuk menyambut Upacara 17 Agustus di IKN. Salah satunya, hotel yang akan menjadi tempat para tamu menginap.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memastikan, Hotel Nusantara yang dibangun oleh Agung Sedayu Group (ASG) di IKN siap digunakan pada perayaan 17 Agustus 2024. Sarana lainnya seperti rumah sakit dan ritel juga sudah mulai dibangun.

Hotel Nusantara yang dibangun mencakup luas 20.164 meter persegi (m²) dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Bangunan hotel yang terdiri dari sembilan lantai ini akan memiliki kamar 191 unit dengan enam tipe kamar.

Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, Tim Publikasi dan Kehumasan Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI meyakini bahwa Upacara 17 Agustus di IKN akan berjalan dengan sukses.

Cushman & Wakefield Indonesia atau CWI menemukan perubahan tren pembangunan pusat perbelanjaan di Jakarta, yakni lebih kecil dan fokus pada kegiatan komunitas. Area yang disewa penyewa mal pun lebih kecil dengan konsep yang mengedepankan aktivitas sosial.

Setidaknya ada empat mal dengan luas kurang dari 20.000 meter persegi yang akan mulai dibuka tahun depan. Pusat perbelanjaan dengan luas terkecil adalah Antasari Place-Cornerstone di Jakarta Selatan seluas 5.000 meter persegi.

"Tren ini akan berkembang di Jabodetabek maupun daerah-daerah lainnya, yakni pusat perbelanjaan yang lebih kecil. Konsepnya juga lebih fokus pada aktivitas tertentu," kata Managing Director CWI Lini Djafar dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7).

Oleh karena itu, Lini meramalkan penyewa mal pun akan didominasi oleh restoran maupun toko makanan dan minuman. Luas ruang yang disewa dalam mal pun akan jauh di bawah 5.000 meter persegi atau maksimum 2.000 meter persegi.

Lini menilai perubahan tren disebabkan oleh lokasi pengembangan mal baru yang lebih mengedepankan kegiatan sosial. CWI mendata mayoritas mal yang berdiri pada tahun ini berada di kota mandiri dengan pertumbuhan populasi yang tinggi, seperti Sentul City dan Summarecon Bekasi.

Berikut empat mal dengan ukuran kecil yang akan dibuka hingga 2025:

1. Antasari Place-Cornerstone (Jakarta Selatan): 5.000 meter persegi
2. Annajon, The Sima Retail (Jakarta Selatan: 16.000 meter persegi
3. Hampton Square (Tangerang): 15.500 meter persegi
4. Markt Lane Sentul (Bogor): 10.400 meter persegi

Direktur Strategic Consulting CWI Arief Rahardjo mendata, akan ada 12 mal baru seluar 539.800 meter persegi di area Jabodetabek pada tahun ini. Mayoritas atau sembilan mal baru seluas 425.600 meter persegi berlokasi di luar DKI Jakarta.

Luas mal terbesar dimiliki oleh AEON Mall Deltamas di Bekasi yang mencapai 86.000 meter persegi. Angka tersebut hanya mencapai 60% dari total luas Mal Grand Indonesia di Jakarta Pusat yang mencapai 141.472 meter persegi.

Arief mengatakan, mayoritas mal baru berada di luar DKI Jakarta karena mengikuti pertumbuhan penduduk. Mal-mal tersebut berada dalam kawasan kota mandiri seperti, Kota Wisata, Alam Sutera, dan Sentul City.

"Mal-mal ini muncul di lokasi yang tingkat populasi hunian perumahan mulai meningkat. Peningkatan jumlah penduduk akan jadi basis konsumen yang kuat, dan itu faktor kunci keberhasilan properti ritel," kata Arief dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7).

Arief mengatakan, pemilihan lokasi mal tersebut juga didasari aksesibilitas akibat transportasi umum baru, seperti MRT dan LRT. Sebab, transportasi umum merupakan pemicu pertumbuhan titik-titik perumahan baru di sebuah kawasan.

Ia menyampaikan konsep bangunan menjadi hal kunci selanjutnya setelah jumlah populasi perumahan. Oleh karena itu, beberapa mal baru akan memiliki konsep tertentu yang menjadi penarik trafik konsumen, seperti pusat olahraga atau hiburan dari merek tertentu.

Arief mengatakan penyewa ruang mal kini cenderung memiliki produk gaya hidup. Dengan demikian, mal dengan tema tertentu dapat menarik pelanggan loyal dan membuat lalu lintas pengunjung mal stabil.

"Untuk menjaga arus kunjungan memang harus diadakan acara-acara di mal-mal tersebut yang sangat efektif menjaga tingkat kunjungan tetap tinggi di mal," katanya.

Berikut daftar mal baru pada tahun ini:

1. Agora Lifestyle Center (Jakarta): 44.000 meter persegi
2. Lippo Mall East Side (Jakarta Pusat): 43.200 meter persegi
3. Mall Menara Jakarta (Jakarta Utara): 27.000 meter persegi
4. AEON Mall Deltamas (Bekasi): 86.000 meter persegi
5. Living World Kota Wisata (Bogor): 80.000 meter persegi
6. Pakuwon Mall Bekasi (Bekasi): 43.000 meter persegi
7. Living World Grand Wisata (Bekasi): 58.000 meter persegi
8. Mall Eastvara (Tangerang): 82.000 meter persegi
9. Hampton Square (Tangerang): 15.500 meter persegi
10. Markt Lane Sentul (Bogor): 10.400 meter persegi
11. Jakarta Premium Outlets (Tangerang): 28.500 meter persegi
12. Mall @ Little Tokyo Jababeka (Bekasi): 22.000 meter persegi

Pemerintah mengaku telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp 2 triliun dari penerbitan 300 Golden Visa kepada investor perorangan maupun korporasi asing. Pemerintah kini menargetkan pemberian 1.000 Golden Visa kepada para investor dan individu kompeten tahun ini.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menjelaskan, pemerintah menargetkan investor asal 10 negara prioritas. Mereka adalah Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Emirat Arab.

Kebijakan penerbitan Golden Visa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Keimigrasikan yang terbit pada 4 Agustus tahun lalu.

“Dampak ekonomi dari 300 Golden Visa itu investasi yang masuk Rp 2 triliun,” kata Silmy Karim seusai peluncuran layanan Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (25/7).

Golden visa adalah visa investor yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Golden Visa hanya diberikan untuk WNA yang berinvestasi di Indonesia dalam jumlah tertentu. Selain itu, Golden Visa juga ditawarkan kepada diaspora eks warga negara Indonesia.

Penerapan Golden Visa bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi Covid-19. Kehadirannya diharapkan menarik arus dan menciptakan iklim investasi yang dapat menarik talenta berkemampuan tinggi.

Selain memperpanjang termin jangka waktu pemberian visa dan izin tinggal untuk para investor, perpanjangan visa dan izin tinggal juga disederhanakan dengan menghilangkan persyaratan surat persetujuan.

WNA pertama yang memperoleh fasilitas Golden Visa yakni co-founder sekaligus CEO OpenAI Sam Altman pada Agustus 2023. OpenAI merupakan perusahaan yang membuat teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) chatbot ChatGPT.

Selain itu, sosok pelatih Tim Nasional Sepakbola Indonesia, Shin Tae-Yong (STY) juga mendapatkan Golden Visa yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seremoni penyerahan Golden Visa kepada SYT dilaksanakan di Hotel The Ritz-Carlton pada Kamis, 25 Juli 2024.

“Juga President Director Boeing Indonesia, itu warga negara Amerika, dia sudah dapatkan Golden Visa, lalu juga ada salah satu pemegang nobel ekonomi juga sudah mendaftar dan mendapatkan Golden Visa,” ujar Silmy Karim.

Dia menjelaskan, pemberian Golden Visa kepada Sam Altman dan STY masuk dalam kategori penerima global talent. Penjaringan pemerima Golden Visa lewat jalur global talent merupakan hasil rekomendari dari kementerian dan lembaga.

Pemberian Golden Visa kepada Sam Altman merupakan rekomendari dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara penyerahan Golden Visa kepada STY merupakan usulan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

"Jadi kalau global talent kontribusinya tidak harus berupa uang," ujar Silmy Karim.

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham akan melaksanakan evaluasi berkala per tiga bulan kepada para penerima Golden Visa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan para penerima visa ekslusif tetap memberikan manfaat optimal bagi negara dan bukan sekadar tindakan administratif.

“Evaluasi dalam konteks ini bukan mencabut golden visanya, tetapi lebih kepada strategi untuk bisa mendapatkan good quality travelers yang ujungnya adalah manfaat untuk Indonesia,” kata Silmy Karim.

Freeport McMoRan (FCX) melaporkan produksi emas pada semester pertama 2024 sebesar 992 ribu ons. Capaian tersebut meningkat 11,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 888 ribu ons.

Dari jumlah diatas, 99% produksi emas tersebut berasal dari operasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Berdasarkan laporan semester pertama 2024, PTFI telah memproduksi sebanyak 982 ribu ons emas, naik dari 881 ribu ons pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun penjualan emas FCX pada semester pertama tahun ini mencapai 929 ribu ons, naik 21,44% dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar 765 ribu ons.

Sementara itu, produksi tembaga FCX pada periode yang sama tercatat mencapai 2,1 miliar pon, naik 4,43% dibandingkan semester pertama 2023 sebesar 2,03 miliar pon. Dari total produksi tembaga tersebut, PTFI berkontribusi sebesar 932 ribu pon pada semester pertama 2024.

Total penjualan tembaga pada enam bulan pertama tahun ini tercatat mencapai 2,04 miliar pon, naik 9,56% dari 1,86 miliar pon pada tahun sebelumnya. Meski menorehkan kinerja positif, namun jika dibandingkan secara kuartal maka kinerja penjualan tembaga dan emas FCX pada April-Juni 2024 mengalami penurunan.

“Akibat penundaan pengiriman di Indonesia terkait dengan waktu perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dan lumpur anoda PTFI yang baru diberikan pada Juli 2024,” tulis FCX dalam laporannya, dikutip Kamis (25/7).

Izin relaksasi ekspor mineral mentah yang diterima PTFI sebelumnya berlaku hingga 31 Mei 2024. Pemerintah lalu memberikan perpanjangan izin ekspor mineral mentah ini pada 2 Juli kemarin.

Dalam laporan kinerja perusahaan disebutkan bahwa penjualan tembaga pada kuartal kedua 2024 sebesar 931 juta pon, 5% lebih rendah dari estimasi April 2024 sebesar 975 juta pon dan 10% lebih rendah dari penjualan kuartal kedua 2023 sebesar satu miliar pon.

Tidak hanya tembaga, penjualan emas juga menurun. Pada kuartal kedua 2024 penjualan emas mencapai 361 ribu ons atau lebih rendah 28% dibandingkan dengan estimasi pada April 2024 sebesar 500 ribu ons dan 27% lebih rendah dibandingkan dengan penjualan pada kuartal kedua 2023 sebesar 495 ribu ons.

Unit bisnis financial technology PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), GoTo Financial, meluncurkan inovasi terbaru, yaitu aplikasi GoPay Merchant. Kehadiran layanan ini untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan usaha secara digital

Group Head of Merchant Services GoTo Financial, Haryanto Tanjo berharap peluncuran aplikasi GoPay Merchant dapat menjawab tantangan bagi UMKM. Sehingga, mereka bisa dengan mudah dan cepat mendaftar QRIS untuk menerima pembayaran digital.

“Kemudian bisa mencairkan uang mereka kapan saja dan mencegah transaksi palsu,” kata Haryanto dalam konferensi pers peluncuran aplikasi GoPay Merchant oleh GoTo Financial di Jakarta, Kamis (25/7).

Ia juga mengatakan masih terdapat jutaan UMKM yang perlu dijangkau. Tercatat 2,5 merchant di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar di Gopay. Sehingga, dengan kehadiran GoPay Merchant bisa menjangkau jumlah merchant lebih banyak lagi.

Namun, Haryanto belum membeberkan berapa target jumlah pengguna pada tahun ini. Dia hanya menyebut transaksi QRIS pada tahun ini sudah tumbuh lebih dari 100% dibanding tahun lalu

Haryanto menyampaikan, berdasarkan data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), jumlah merchant pengguna QRIS mencapai 31,6 juta pada Maret 2024. Pertumbuhannya tersebut naik 24,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM masih terdapat sejumlah tantangan mulai dari proses pendaftaran yang sulit, pencairan uang yang memerlukan waktu, hingga kekhawatiran uang yang diterima tidak sesuai nominal penjualan.

Keunggulan Gopay Merchant

• Proses Pendaftaran Mudah

Aplikasi GoPay Merchant memiliki berbagai keunggulan. Pertama, proses pendaftaran QRIS yang sederhana dan cepat melalui aplikasi GoPay Merchant.

QRIS bisa langsung aktif dalam 30 detik setelah pendaftaran selesai dan langsung bisa digunakan untuk menerima pembayaran di toko atau warung. Proses pendaftaran QRIS ini merupakan yang tercepat di Indonesia.

• Fleksibel Cairkan Dana

Selain itu, pemilik usaha dapat mencairkan uang hasil penjualan kapan saja setiap harinya, termasuk secara otomatis saat jam operasional toko tutup. Selain bisa mencairkan uang kapan saja, merchant juga dapat menjadwalkan pencairan hasil penjualan pada akhir jam operasional toko setiap harinya.

Pemilik Toko Buah Adam Jaya di Pasar Rebo Jakarta, Adam Jodi Firmansyah, menceritakan pengalamannya. Dulu, ia harus selalu membawa uang tunai setiap hari untuk belanja ke supplier.

Namun, dengan fitur pencairan fleksibel di aplikasi GoPay Merchant, ia bisa mencairkan hasil penjualan kapan saja, bahkan pada hari yang sama, dan disesuaikan dengan waktu tutup tokonya.

Pendapatan yang diterima hari ini dapat digunakan kembali sebagai modal untuk pembelian stok esok hari. “Jadi saya tidak perlu nalangin dulu agar Ibu bisa belanja stok buah seperti sebelumnya,” kata Adam.

Ia menyebut GoPay Speaker mengeluarkan notifikasi suara untuk setiap transaksi QRIS yang dilakukan pelanggan. Inovasi ini, yang pertama di Indonesia, menawarkan tiga manfaat utama.

Pertama, menghindari potensi terjadinya transaksi palsu. Kedua, menghilangkan kekhawatiran adanya transaksi dengan nominal yang tidak sesuai atau transaksi yang tidak langsung masuk ke rekening. Ketiga, fitur ini juga membantu merchant melayani pembeli dengan lebih cepat.

“Karena tidak perlu bolak-balik memeriksa aplikasi untuk verifikasi transaksi,” ujar Haryanto.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 892,1 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor. Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi pembangunan yang mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan.

"Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 37 triliun per tahun, dan sekitar Rp 892,15 triliun hingga 2045," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar Media, dalam peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Paradigma Baru Ekonomi: Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif", Kamis (25/7).

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif meskipun kesadaran praktik berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia sering kali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim.

Media mengatakan, setidaknya ada dua tantangan utama yaitu kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi restoratif. Untuk itu, ia merekomendasikan model perpajakan progresif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun, angkah yang diusulkan meliputi pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak laba mendadak (windfall tax), dan pajak orang super kaya.

Langkah-langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 triliun sampai dengan Rp 241 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan inisiatif ekonomi restoratif.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Media merinci, estimasi penerimaan negara dari pajak berkelanjutan dan progresif untuk pembiayaan ekonomi restoratif berasal dari pajak karbon dengan perkiraan mencapai Rp 69,75 triliun, pajak windfall Rp 42, 71 triliun, pajak produksi batu bara Rp 28, 76 trliun, dan pajak orang super kaya Rp 81,56 triliun.

Ekonomi Restoratif Bisa Bawa Cuan

Chairwoman Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, mengatakan ekonomi restoratif memberikan beragam manfaat untuk lingkungan, termasuk memberikan "cuan" atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Indonesia memiliki potensi ekonomi restoratif yang besar tetapi masih perlu diperbaiki pengelolaannya di sektor hulu. Ekonomi restoratif atau sebuah sistem ekonomi yang melihat kelestarian lingkungan guna menjaga keberlangsungan alam dapat memberikan beragam manfaat bagi manusia.

"Sebenarnya sudah kelihatan (sumber cuan) dari sekarang. Kita melihatnya sektor (ekonomi restoratif) ini yang value creation-nya paling tinggi," ujar Gita dalam podcast GreenTalks dengan judul "Ekonomi Berbasis Alam, Bisa Cuan?", dikutip Selasa (4/6).

Gita mencontohkan salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi restoratif datang dari sektor kecantikan. Menurut Gita, konsumen mau membayar mahal untuk produk kecantikan dan perawatan pribadi (personal care) yang menggunakan hasil olahan keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia yang berkelanjutan.

"Secara nilai memang sudah besar tapi bagaimana kita bisa benerin di hulu dan mendorong supaya dia betul-betul dikelola secara regeneratif. Keanekaragaman hayati itu dikelola tumpangsari dan agroforestri, bukan monokultur," ujar Gita.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa melibatkan masyarakat setempat sehingga sumber daya tersebut juga bisa menghasilkan banyak lapangan kerja.

Menurut Gita, komoditas yang sudah telanjur monokultur seperti kelapa sawit sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk membantu industri kelapa sawit mengurangi dampak negatifnya.

"Bisa dikelola secara lebih berkelanjutan, tidak ada deforestasi (no deforestation), tidak ada eksploitasi gambut dan itu menjadi komitmen perusahaan-perusahaan di sana," ujarnya.

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 892,1 triliun hingga 2045 untuk melaksanakan strategi ekonomi restoratif di berbagai sektor. Ekonomi restoratif merupakan model ekonomi pembangunan yang mementingkan lingkungan hingga sosial yang berkelanjutan.

"Indonesia membutuhkan setidaknya Rp 37 triliun per tahun, dan sekitar Rp 892,15 triliun hingga 2045," ujar Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar Media, dalam peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Paradigma Baru Ekonomi: Dukungan Fiskal untuk Ekonomi Restoratif", Kamis (25/7).

Menurutnya, Indonesia masih kekurangan anggaran khusus untuk inisiatif ekonomi restoratif meskipun kesadaran praktik berkelanjutan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan Indonesia sering kali tertinggal dari upaya keberlanjutan lain seperti energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim.

Media mengatakan, setidaknya ada dua tantangan utama yaitu kesenjangan investasi dan keterbatasan kebijakan untuk mengembangkan ekonomi restoratif. Untuk itu, ia merekomendasikan model perpajakan progresif dan berkelanjutan di Indonesia. Adapun, angkah yang diusulkan meliputi pajak karbon, pajak produksi batu bara, pajak laba mendadak (windfall tax), dan pajak orang super kaya.

Langkah-langkah ini berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan sebesar Rp 222 triliun sampai dengan Rp 241 triliun per tahun. Dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan inisiatif ekonomi restoratif.

"Terobosan inovatif dalam perpajakan ini dapat menjadi opsi pembiayaan untuk mendukung inisiatif restoratif tanpa menambah beban utang dan membebani struktur fiskal saat ini,” ujarnya.

Media merinci, estimasi penerimaan negara dari pajak berkelanjutan dan progresif untuk pembiayaan ekonomi restoratif berasal dari pajak karbon dengan perkiraan mencapai Rp 69,75 triliun, pajak windfall Rp 42, 71 triliun, pajak produksi batu bara Rp 28, 76 trliun, dan pajak orang super kaya Rp 81,56 triliun.

Ekonomi Restoratif Bisa Bawa Cuan

Chairwoman Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, mengatakan ekonomi restoratif memberikan beragam manfaat untuk lingkungan, termasuk memberikan "cuan" atau keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Indonesia memiliki potensi ekonomi restoratif yang besar tetapi masih perlu diperbaiki pengelolaannya di sektor hulu. Ekonomi restoratif atau sebuah sistem ekonomi yang melihat kelestarian lingkungan guna menjaga keberlangsungan alam dapat memberikan beragam manfaat bagi manusia.

"Sebenarnya sudah kelihatan (sumber cuan) dari sekarang. Kita melihatnya sektor (ekonomi restoratif) ini yang value creation-nya paling tinggi," ujar Gita dalam podcast GreenTalks dengan judul "Ekonomi Berbasis Alam, Bisa Cuan?", dikutip Selasa (4/6).

Gita mencontohkan salah satu keuntungan yang bisa dinikmati oleh para pelaku ekonomi restoratif datang dari sektor kecantikan. Menurut Gita, konsumen mau membayar mahal untuk produk kecantikan dan perawatan pribadi (personal care) yang menggunakan hasil olahan keanekaragaman hayati (biodiversity) Indonesia yang berkelanjutan.

"Secara nilai memang sudah besar tapi bagaimana kita bisa benerin di hulu dan mendorong supaya dia betul-betul dikelola secara regeneratif. Keanekaragaman hayati itu dikelola tumpangsari dan agroforestri, bukan monokultur," ujar Gita.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa melibatkan masyarakat setempat sehingga sumber daya tersebut juga bisa menghasilkan banyak lapangan kerja.

Menurut Gita, komoditas yang sudah telanjur monokultur seperti kelapa sawit sebenarnya bisa dilihat sebagai peluang untuk membantu industri kelapa sawit mengurangi dampak negatifnya.

"Bisa dikelola secara lebih berkelanjutan, tidak ada deforestasi (no deforestation), tidak ada eksploitasi gambut dan itu menjadi komitmen perusahaan-perusahaan di sana," ujarnya.

Cushman & Wakefield Indonesia atau CWI memperkirakan pemindahan ibu kota ke Nusantara tidak akan mengubah permintaan properti perkantoran maupun ritel di Jakarta dalam waktu dekat. Ini karena pemindahan pemerintahan pada tahap pertama hanya sebatas pemindahan administrasi ke Nusantara.

Managing Director CWI Lini Djafar mengatakan pemindahan Aparatur Sipil Negara pada tahap pertama tidak terlalu besar. Oleh karena itu, Jakarta akan tetap menjadi pusat aktivitas komersial dalam waktu dekat.

"Terlalu dini untuk mengatakan pemindahan pemerintahan ke Nusantara akan berdampak pada bisnis pusat perbelanjaan," kata Lini dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/7).

Lini menyampaikan, kunci perkembangan properti ritel maupun perkantoran adalah jumlah penduduk dan daya beli yang tinggi. Pemerintah baru akan memindahkan 6.000 ASN dari Jakarta ke Nusantara pada September 2024.

Di samping itu, pembangunan IKN akan terus dilakukan hingga 2045 dengan proyeksi populasi hampir 2 juta orang pada tahun yang sama. Oleh karena itu, Jakarta kemungkinan besar masih menjadi pusat aktivitas komersial nasional dalam jangka panjang.

"Pemindahan ibu kota ke Nusantara sama sekali tidak akan berdampak pada properti ritel di Jakarta," ujarnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah sebelumnya mengatakan, Jakarta masih akan menjadi andalan dalam memupuk omzet meski ibu kota negara atau IKN akan pindah ke Kalimantan. Sekitar 40% omzet perusahaan-perusahaan ritel saat ini berada di Jakarta.

Budiharhjo mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan daya tarik Jakarta sebagai pusat perbelanjaan. Dengan demikian, banyak orang daerah yang akan tertarik mengunjungi Jakarta.

Di sisi lain, menurut dia, para peritel juga akan mulai masuk ke IKN. Namun, hal ini tentu menunggu pusat perbelanjaan berdiri di ibu kota baru. Adapun peritel yang berbisnis di IKN dalam waktu dekat masih dalam skala kecil, seperti food truck.

"Kalau sudah ada mal yang berdiri, akan kami isi dong. Kami kan penyewa mal," ujarnya.