Jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah memiliki tugas berat untuk membangun industri penggunaan tembaga. Sebab Indonesia kini memiliki dua smeltertembaga baru.

Yang pertama milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Smelter kedua berada di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, milik PT Amman Mineral Internasional Tbk. Presiden Joko Widodo meresmikan kedua pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga tersebut pada awal pekan ini.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, agar kedua smelter dapat terus beroperasi, serapan tembaga nasional harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik atau EV,

Langkah lainnya adalah dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit jenis ini juga membutuhkan tembaga dalam pembuatan panel surya.

Menurut dia, saat ini belum ada pabrikan lokal yang akan menyerap hasil produksi smelter Amman. Begitu pula dengan Freeport, yang sebelumnya mengirimkan 36% total produksi tembaganya ke PT Smelting di Gresik dan 60% ke Atlantic Cooper SLU di Spanyol.

"Persiapan industri dalam negeri untuk menyerap tembaga hasil produksi Amman dan Freeport jadi sangat penting saat ini," kata Ferdy kepada Katadata.co.id, Kamis (26/9).

Freeport telah menanamkan investasi besar untuk smelter barunya tersebut. Angkanya mencapai Rp 56 triliun dengan fasilitas pemurnian 1,7 juta ton konsentrat tembaga untuk mengolahnya menjadi 900 ribu ton katoda per tahun.

Untuk smelter Amman, nilai investasinya mencapai Rp 21 triliun dengan kapasitas 900 ribu ton per tahun. Pabrik ini dapat memproses konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau dan Elang di NTB. Produksi utamanya adalah 220 ribu ton per tahun katoda tembaga dengan kemurnian 99,99%.

Ferdy memperkirakan kedua perusahaan sudah mempersiapkan diri apabila tidak ada industri dalam negeri yang mampu menyerapnya. "Mereka memiliki pembeli khusus di Jepang yang dapat memberi kontrak perdagangan jangka panjang," katanya.

Desain Kebijakan Industri

Hilirisasi tembaga, menurut Ferdy, sebaiknya tidak berhenti pada pembangunan smelter Amman dan Freeport. Dalam hitungannya, nilai tambah dari proyek ini hanya sekitar 9%, meskipun ada efek berganda untuk ke perekonomian nasional dan lokal.

Pemerintah seharusnya fokus pada pengembangan produk dari smelter ke industri hilir lainnya. "Nilai tambahnya dapat melonjak lebih dari 100%," katanya.

Metode pengembangan industri hingga ke produk akhir tersebut banyak dilakukan negara maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Karena itu, pemerintah Indonesia perlu membangun kebijakan hilirisasi tembaga secara komprehensif.

Langkah tersebut menjadi penting agar industri tembaga tidak dikuasai investasi asing, seperti yang terjadi pada hilirisasi nikel. Ferdy mengatakan, hilirisasi nikel kini dikuasai investor Tiongkok. "Investor lokal tidak bisa melawan dan akhirnya hilirisasi nikel dimonopoli Cina," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga orang tersangka petinggi PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) atau Totalindo dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta, pada Rabu (18/9). Seiring dengan hal itu, saham TOPS kini berada di ujung tanduk, bahkan telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data perdagangan BEI, saham PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) bertengger di level Rp 1 dan sudah diberhentikan perdagangannya atau disuspensi. Adapun kapitalisasi pasarnya sebesar Rp 33,33 miliar.

Tak hanya itu, perusahaan juga masuk ke dalam papan pemantauan khusus skema full call auction dan diberi notasi khusus “X”. Hal itu lantaran harga rata-rata saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp 51 per lembar saham.

Apabila melihat performa sahamnya, dalam tiga tahun terakhir saham TOPS anjlok 50% dan dalam enam bulan terakhir juga merosot 80%. Secara year to date (ytd) sahamnya terperosok 88,89% dan ambruk 98% dalam setahun terakhir.

Rugikan Negara Rp 223 Miliar

KPK menyebut kasus korupsi terkait dengan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2021. Tak hanya itu, kerugian negara atau daerah akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 223 miliar.

Adapun tiga tersangka yang tersangkut di antaranya:

1. Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing (DNS)
2. Komisaris Totalindo Eka Persada, Saut Irianto Rajagukguk (SIR)
3. Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo (EKW)

Kemudian, pihak yang terlibat lainnya yakni Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan (YCP) dan Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda, Indra S. Arharrys (ISA).

KPK menyatakan bahwa tersangka YCP dan lainnya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHP.

Kerugian tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371 miliar. Jumlah ini dikurangi dengan biaya transaksi riil PT Totalindo dengan pemilik tanah awal, PT Nusa Kirana Real Estate, sebesar Rp 147 miliar, yang mencakup pajak, BPHTB, dan biaya notaris.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meminta klarifikasi lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan PT Totalindo Eka Persada. Corporate Secretary Totalindo, Boaz Dody Farulian mengatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 11 Juli 2024, diputuskan untuk mengangkat Donald Sihombing sebagai Direktur Utama perusahaan. Direktur tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mengenai kelangsungan proyek perusahaan, Boaz menegaskan bahwa hingga 20 September 2024, semua proyek perusahaan masih berjalan normal. Keputusan yang sebelumnya diambil oleh Direktur Utama yang tersangka tersebut akan dikelola oleh direktur lain yang diberi kuasa oleh perusahaan.

“Perseroan telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut,” kata Boaz dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/9).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan kabar terbaru rencana pertemuan Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan itu menurut Puan terus dimatangkan.

Puan belum menjelaskan di mana pertemuan akan digelar. Namun, ia memastikan pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di tempat yang disetujui kedua pihak. "Di tempat yang asyik. Tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Puan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan terjadi pada waktu yang tepat. Ia menyebut saat ini kedua tokoh punya kesibukan masing-masing.

"Nggak saling tunggu-tungguan, karena beliau berdua punya jadwal yang sama-sama sibuk," kata Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komunikasi sudah berjalan antara kedua belah pihak untuk saling bertemu. Menurutnya Prabowo dan Megawati masih sama-sama mencocokkan tanggal dan tempat pertemuan.

"Yang pasti soal makanan sudah ditentukan itu saja," kata Dasco.

Puan sebelumnya mengatakan tak ada yang tak mungkin saat menjawab pertanyaan peluang partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Puan PDIP sejauh ini selalu berkomunikasi dengan pihak Prabowo, khususnya setelah selesai pelaksanaan Pilpres 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengungkapkan kabar terbaru rencana pertemuan Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan itu menurut Puan terus dimatangkan.

Puan belum menjelaskan di mana pertemuan akan digelar. Namun, ia memastikan pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di tempat yang disetujui kedua pihak. "Di tempat yang asyik. Tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).

Menurut Puan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan terjadi pada waktu yang tepat. Ia menyebut saat ini kedua tokoh punya kesibukan masing-masing.

"Nggak saling tunggu-tungguan, karena beliau berdua punya jadwal yang sama-sama sibuk," kata Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komunikasi sudah berjalan antara kedua belah pihak untuk saling bertemu. Menurutnya Prabowo dan Megawati masih sama-sama mencocokkan tanggal dan tempat pertemuan.

"Yang pasti soal makanan sudah ditentukan itu saja," kata Dasco.

Puan sebelumnya mengatakan tak ada yang tak mungkin saat menjawab pertanyaan peluang partainya bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Puan PDIP sejauh ini selalu berkomunikasi dengan pihak Prabowo, khususnya setelah selesai pelaksanaan Pilpres 2024.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, Pertemuan Tingkat Tinggi Sea Level Rise yang membahas mengenai ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York. Retno menegaskan bahwa dampak kenaikan permukaan laut tidak hanya dirasakan oleh negara-negara pesisir, tetapi juga oleh komunitas yang terletak jauh di daratan.

"Hal ini menjadikan kenaikan permukaan laut sebagai krisis global yang memerlukan aksi segera," ujarnya dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (26/9).

Tiga poin penting yang diangkat Retno yaitu diperlukan aksi iklim yang lebih ambisius untuk atasi pemanasan global.

"Target 1,5 derajat Celsius adalah harga mati. Untuk mencapainya, diperlukan pembagian beban yang adil, bukan pengalihan beban," ujarnya.

Kedua, Menlu Retno menyerukan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi kenaikan permukaan laut. Penekanan diberikan pada upaya peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan langkah kolektif untuk menggalang sumber daya, termasuk pembiayaan dan teknologi yang dapat diakses oleh semua negara.

Ketiga yaitu memperkuat kehendak politik global untuk atasi dampak kenaikan permukaan laut, yang meliputi hilangnya wilayah dan terganggunya mata pencaharian. Retno juga mengusulkan perlunya agenda global khusus tentang kenaikan permukaan laut dan menyerukan penguatan kerangka hukum internasional yang mampu melindungi kedaulatan negara dan penduduk. Kemajuan ilmu pengetahuan dan data juga perlu di dorong dalam mendukung pengambilan kebijakan yang efektif.

Pertemuan Tingkat Tinggi 'SeaLevelRise'dihadiri 128 negara dan membahas upaya bersama untuk mengatasi kenaikan permukaan laut. Hal itu termasuk melalui pendanaan iklim, kedaulatan wilayah dan batas zona maritim negara, serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.

Terkait isu ini, Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi pertama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil (ArchipelagicandIslandStatesForum) pada Oktober lalu di Bali. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi internasional, termasuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan inovatif untuk negara-negara kepulauan dan pulau kecil.

"Kenaikan permukaan laut adalah alarm bagi dunia. Jangan tunda lagi – bertindaklah sekarang untuk melindungi jutaan jiwa dan generasi mendatang," ujarnya menutup pertemuan.

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir di kantor kementerian, Jakarta, Kamis (26/9). Pertemuan ini membahas kerja sama bidang teknologi antara Indonesia dan Amerika.

Duta Besar Amerika Serikat Kamala menyampaikan komitmen untuk mendukung Indonesia dalam peningkatan investasi di sektor digital. Topik yang dibicarakan oleh Kamala dan Budi Arie Setiadi yakni investasi pusat data, kabel bawah laut, satelit, dan infrastruktur telekomunikasi lainnya.

Pertemuan itu juga membahas tentang pentingnya investasi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM.

“Saya mohon agar pertemuan hari ini dapat ditindaklanjuti secara konkret. Saya siap untuk mengadakan pertemuan selanjutnya dengan Dubes maupun dengan perusahaan asal Amerika Serikat untuk dapat meningkatkan investasi di sektor digital,” kata Menteri Budi Arie dalam keterangan pers, Kamis (25/9).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan, kerja sama kedua pihak penting mengingat saat ini Indonesia memiliki kebutuhan besar untuk meningkatkan jangkauan sekaligus kualitas layanan internet.

Ia menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan US$ 360 miliar pada 2030, atau bahkan 366 miliar jika memaksimalkan teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo Budi Arie didampingi Staf Khusus Menkominfo Dedy Permadi, Dirjen Aptika Hokky Situngkir, dan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Setjen Kementerian Kominfo Ichwan Nasution.

Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan akan ada perombakan di tubuh Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul rencana pembentukan badan atau kementerian yang khusus mengurus pajak atau penerimaan negara.

“Yang pertama yang akan diubah adalah penerimaan negara,” kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025 yang disiarkan di Youtube, Rabu (25/7).

Jika perombakan dilakukan, Kementerian Keuangan akan kehilangan Direktorat Jenderal Pajak serta Dorektorat Bea dan Cukai. Kedua direktorat ini nantinya akan terpisah dari Kementerian Keuangan menjadi kementerian tersendiri.

“Mudah-mudahan Insya Allah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP. Jadi pisahan dari kementerian keuangan.,” ujar Mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Burhanuddin menegaskan transformasi kelembagaan pada Kementerian BUMN juga akan dilakukan pada pemerintahan Prabowo. Transformasi kelembagaan dibutuhkan karena rata-rata sumbangan yang diberikan BUMN kepada negara dapat mencapai US$ 1 triliun dolar atau sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu yang barangkali itu kita lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang,” ujar Burhannudin.

IMF Ingatkan Risiko Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan pada 7 Agustus 2024 mengingatkan pemerintahan Prabowo agar berhati-hati dalam membentuk badan penerimaan negara atau BPN. Ini karena pemerintahan baru diperkirakan bakal menanggung anggaran yang lebih besar atau mahal untuk membentuk BPN.

“Rencana untuk membentuk BPN harus dirancang dengan hati-hati karena restrukturisasi tersebut terbukti mahal,” tulis IMF dalam laporan 2024 Article IV Consultation dikutip Senin (12/8).

Selain itu, IMF juga memaparkan pentingnya bagi Indonesia memperbaiki memaksimalkan pengumpulan pajak dan pendapatan negara lainnya. IMF menilai hal tersebut memerlukan penanganan kesenjangan administrasi pajak yang mendasar.

Berdasarkan pengalaman internasional, menurut IMF, badan tersebut membutuhkan peningkatan aspek-aspek utama administrasi penerimaan seperti manajemen risiko kepatuhan, penggunaan data pihak ketiga, digitalisasi, perluasan basis wajib pajak, dan penempatan jumlah pegawai yang tepat.

Kemudian meninjau kembali pengeluaran pajak yang ada saat ini diperkirakan sebesar 1,7% dari PDB. IMF memastikan pembebasan pajak dan insentif tetap terbatas akan menjadi penting untuk mencegah erosi basis pajak dan mengamankan peningkatan pendapatan pajak dalam jangka menengah.

Pemerintah berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada 2025. Kementerian Keuangan belum memutuskan angka besaran tarifnya.

"Ini masih dalam proses kajian dan belum diputuskan," kata Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M Aflah Farobi di acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Tahap akhir akan tergantung pada keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Mengenai tarif dan apa saja yang kena (cukai) masih dalam kajian intensif," ujarnya.

Yang telah pemerintah tetapkan saat ini adalah target penerimaan cukai MBDK. Tahun ini angkanya mencapai Rp 4,3 triliun dan pada 2025 menjadi Rp 3,8 triliun.

Angka yang lebih rendah itu, menurut Afiah, karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyesuaikan dengan perekonomian.

Usulan penetapan tarif cukai MBDK muncul dalam kesimpulan rapat kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Rapat ini juga dihadiri langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%," kata Ketua BAKN Wahyu Sanjaya dalam rapat itu.

Tarif cukai tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis yang tinggi.

BAKN mendorong pemerintah menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif konsumsi dan dan meningkatkan penerimaan negara.

Menekan Angka Penderita Diabetes

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan langkah penerapan cukai MBDK sudah tepat. Aturan ini dapat mencegah bertambahnya penderita diabetes.

“Angka penderita diabetes makin tinggi dan ini menyebabkan klaim biaya kesehatan makin besar,” kata Esther.

Namun, pemerintah juga harus mewaspadai kondisi daya beli masyarakat yang masih turun. "Khawatirnya akan membuat daya beli masyarakat semakin turun," ucapnya.

Dalam laporan terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun ini, cukai MBDK dapat memberi dampak ganda yang positif. Karena itu, Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus mengatakan penerapannya mendesak segera dilakukan.

“Pemberlakuan cukai MBDK dapat mengurangi angka penderita diabetes melitus tipe 2 dan dapat mencegah potensi 455.310 kasus kematian kumulatif akibat penyakit tersebut dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Zulfiqar.

Jika cukai MBDK diterapkan hingga 20%, konsumsi minuman berpemanis dan gula harian rata-rata dapat turun sebanyak 5,4 gram untuk laki-laki dan 4,09 gram untuk perempuan. Berdasarkan perhitungan pemodelan ekonomi, Zulfiqar menyebut, penurunan angka konsumsi MBDK akan mencegah 253.527 kasus kelebihan berat badan (overweight) dan 502.576 kasus obesitas hingga 2033.

Upaya pemerintah untuk mengejar net zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi fosil ke energi terbarukan berpotensi mengancam kelestarian hutan di Indonesia. Pasalnya, pemerintah masih mengizinkan co-firing atau penggantian batubara dengan biomassa yang salah satu sumbernya berasal dari pelet kayu.

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Prayoga, mengatakan ancaman deforestasi baru dan terencana mengintai hutan alam atas nama proyek transisi energi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pemberian izin untuk mengelola hutan tanaman industri kepada dua perusahaan yaitu PT BTL dan PT IGL yang masing-masing sebesar 15 ribu hektar dan 11 ribu hektar di Gorontalo.

Anggi mengatakan, kedua perusahaan tersebut membangun pabrik industri pengolahan pelet kayu (wood pellet) serta penanaman kaliandra dan gamal. Kedua jenis tanaman ini dikenal tanaman energi dan diberi label green biomass bahan baku pelet kayu.

"Kami melihat potret dari implementasi yang ada saat ini. Kami melihat potret bagaimana yang ada di Jambi (hanya menebang hutan saja)," ujar Anggi dalam Roundtable dengan media, di Jakarta, Kamis (26/9).

Anggi mengatakan, perusahaan yang mengelola hutan untuk bahan baku bioenergi dikhawatirkan hanya akan mengambil kayu dan ditinggalkan setelahnya. Hal itu menjadi kontradiktif dengan konteks transisi energi yang menjadi alasan pengelolaan hutan tersebut, karena justru bertolak belakang dengan tujuan penurunan emisi karbon.

Jika bertujuan mengurangi emisi, Anggi mengatakan, hutan yang diambil bahan bakunya tersebut seharusnya ditanam kembali. Dengan demikian, Indonesia tidak kehilangan hutan yang berpotensi menyerap emisi karbon.

PT Tempo Inti Media (TMPO) Tbk mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk menarik utang sebesar Rp 10 miliar melalui dana investasi. Pinjaman ini ditujukan khusus untuk anak perusahaan TMPO, yakni PT Info Media Digital (IMD), yang diberikan oleh PT Pramana Media Investama (PMI).

Mengutip keterbukaan informasi dari Busra Efek Indonesia (BEI), IMD berencana mengembangkan ilmu data dan menyediakan layanan konsultan penelitian berbasis data dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan .

"Dengan adanya tambahan likuiditas dari penerimaan convertible loan, IMD akan meningkatkan kapasitas operasional melalui penguatan modal kerja, penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan, serta mendukung ekspansi usaha ke segmen-segmen yang lebih strategis," kata Corporate Secretary TMPO Jajang Jamaludin, Kamis (26/9).

Pinjaman ini memiliki jangka waktu selama 24 bulan, dengan opsi untuk diperpanjang hingga 24 bulan tambahan. Selain itu, PMI juga memiliki pilihan untuk meminta konversi pinjaman ini menjadi bentuk lain. Suku bunga yang dikenakan tidak akan melebihi 8,804 persen, memberikan fleksibilitas bagi IMD dalam pengelolaan keuangannya.

Adapun kegiatan Operasional IMD IMD adalah anak usaha perseroan yang mengelola bisnis digital Perseroan, seperti Tempo.co, Majalah Tempo versi digital, Tempo TV, Tempo Data Science, Tempo Institute.

Pinjaman tersebut nantinya akan digunakan oleh anak usaha Tempo Media untuk fokus pada produksi konten berkualitas tinggi serta meningkatkan keterlibatan pemirsa dalam berbagai format. Selain itu, dana ini juga bertujuan untuk menambah jumlah pelanggan digital dan meningkatkan pendapatan iklan yang berasal dari pembaca.

Selain itu, IMD juga akan memproduksi program pendidikan online melalui kursus terbuka masif yang bersifat kolaboratif, mengikuti model ekonomi kreator. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dan operasional, serta memperoleh teknologi baru untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi, memungkinkan seluruh layanan diakses dalam satu aplikasi super.

Jajang menjelaskan, penerimaan convertible loan diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan IMD, meningkatkan rasio likuiditas, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi IMD untuk melakukan investasi strategis. Dengan tambahan modal tersebut, IMD juga memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mengelola kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang, serta peningkatan profitabilitas.

"Dengan dana tambahan yang diterima, IMD dapat terus melanjutkan rencana pengembangan dan ekspansi, serta memastikan keberlanjutan operasional jangka panjang. Hal ini akan mendukung IMD dalam menghadapi tantangan pasar dan menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan," tulisnya.

Jumlah unduhan aplikasi Muslim Pro lebih dari 170 juta kali di 190 negara per Ramadan 2024. Angkanya setara populasi Bangladesh atau melebihi jumlah penduduk Rusia.

CEO Muslim Pro Nafees Khundker menyebutkan jumlah pengguna Muslim Pro paling banyak berada di Indonesia. “Sekitar 12 juta pengguna di Indonesia atau 10% dari total,” kata dia dalam acara Muslim Pro media gathering di The Acre, Jakarta, Kamis (26/9).

Muslim Pro menargetkan pengguna usia 18 – 35 tahun. Menurut Khundker, kelompok usia ini aktif menggunakan internet yang jarang membawa Al-Quran fisik.

Fitur yang paling banyak digunakan warga Indonesia yakni peringatan waktu salat, arah kiblat, dan Al-Quran elektronik.

Perkembangan bisnis Muslim Pro menarik hati investor yang berbasis di Hong Kong dan Malaysia yakni Gobi Partners. Penyedia aplikasi untuk Muslim ini meraih pendanaan Seri A US$ 20 juta atau Rp 303,5 miliar pada 2023 dari Gobi Partners lewat program TaqwaTech.

Muslim Pro menerima setengah dari dana tersebut tahun lalu. Tambahan modal ini akan digunakan terutama untuk pengembangan teknologi dan pasar selama tiga tahun ke depan.

Perusahaan pun membentuk tim yang terdiri dari delapan hingga 10 orang untuk mengembangkan AI baru bernama Ask AiDeen. "Kami adalah aplikasi Islami pertama yang meluncurkan AI chatbot dalam aplikasi," kata Khundker.

AI berupa chatbot itu akan meluncur pada Ramadan tahun ini. Bot bisa menjawab pertanyaan pengguna terkait kehidupan Islami. Namun Khundker memastikan informasi yang dipelajari bot berasal dari Al-Quran dan hadist yang sahih. Bila pertanyaan pengguna tidak bisa dijawab dari sumber tersebut, bot tidak akan memberi jawaban.

Pihak MuslimPro bekerja sama dengan ustaz untuk melatih dan memverifikasi jawaban Ask AiDeen. Perusahaan mengembangkan chatbot ini beberapa bulan supaya bisa menghasilkan jawaban yang tepat. Fitur AI ini sudah menerima empat juta query.

Dalam hal pengembangan pasar, Muslim Pro sudah membuka perwakilan di Amerika Serikat dan Inggris.

Khundker menyampaikan 60% lebih pendapatan berasal dari iklan. Hanya 30% yang berasal dari langganan dan sisanya kesepakatan dengan mitra.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan laba bersih Rp 36,2 triliun hingga Agustus 2024. Perolehan tersebut naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Lead Investment Analyst di Stockbit Sekuritas, Rahmanto Tyas Raharja menilai, kinerja bank BBRI pada Agustus 2024 juga positif, laba bersih bulan Agustus mencapai Rp 4,8 triliun. Angka tersebut melesat 51% dibandingkan bulan sebelumnya (mom) dan tumbuh 21% dibandingkan tahun lalu (yoy).

Performa positif BBRI didukung oleh beberapa faktor, misalnya pertumbuhan laba operasional prapenyisihan atau PPOP yang didorong oleh pendapatan non-bunga dan NIM yang masih terjaga. Kemudian adanya perbaikan pada Cost of Credit (CoC) BBRI.

“Kredit yang melandai dan penurunan deposito,” kata Rahmanto dalam risetnya, Rabu (25/9).

Rahmanto juga menyampaikan, dari sisi operasional, BBRI mencatat pertumbuhan Pre-Provision Operating Profit (PPOP) baik secara bulanan maupun tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan non-interest income yang mencapai Rp 5,4 triliun hingga Agustus 2024.

Perolehan ini naik 18% dibandingkan bulan sebelumnya (mom) dan melesat 65% dibandingkan tahun lalu (yoy). Ia mengatakan hal itu didukung oleh pertumbuhan fee-based income dan pendapatan lainnya.

Namun, net interest income mengalami sedikit penurunan, meskipun NIM tetap terjaga di level 6,4%. Namun, kata Rahmanto, dari aspek biaya operasional (opex) hingga beban lainnya, kembali meningkat sebesar 13% MoM.

“Namun, operating expense (opex) dapat terkendali akibat penurunan beban gaji sebesar 28% secara bulanan,” ujarnya.

Seiring dengan hal itu, Rahmanto juga menyampaikan bahwa credit of cost (CoC) BBRI pada Agustus 2024 membaik menjadi 2,6%, turun 118 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya (MoM) dan 92 basis poin dibandingkan tahun lalu (YoY).

Dengan demikian, CoC untuk periode delapan bulan pertama 2024 tercatat sebesar 3,2%. Angka ini lebih tinggi dari target manajemen untuk tahun fiskal 2024 yang mengharapkan CoC maksimum sebesar 3%.

Ia mengatakan perbaikan CoC secara bulanan terlihat dari beban provisi pada Agustus 2024 yang turun menjadi Rp 2,6 triliun, dengan penurunan 32% MoM dan 21% YoY.

Stockbit sekuritas menilai perbaikan CoC ini menjadi fokus utama karena merupakan salah satu kekhawatiran utama terhadap BBRI dan menunjukkan adanya kenaikan kualitas aset.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Rahmanto menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit dari Januari hingga Agustus tahun ini hanya mencapai 7,1% dibandingkan tahun lalu, padahal pada semester pertama pertumbuhannya mencapai 8,6%.

Angka ini berada di bawah target manajemen untuk tahun fiskal 2024, yang mengharapkan pertumbuhan kredit dalam kisaran 10–12%. Penurunan ini sejalan dengan strategi manajemen yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit, profitabilitas, dan kualitas aset.

“Di sisi lain, loan to deposit ratio (LDR) naik ke level 89,2% dan rasio CASA meningkat ke level 64,8% seiring penurunan deposito,” pungkasnya.