Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan rencana pemindahan pelabuhan impor akan diputuskan pemerintahan selanjutnya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut telah mengusulkan pembahasannya dilanjutkan tim transisi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kami sudah tidak boleh lagi memutuskan kebijakan strategis. Kami sekarang melakukan kegiatan rutin saja," kata pria yang kerap disapa Zulhas itu di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Ia telah menetapkan enam pelabuhan impor di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya. Penetapan ini telah mendapat persetujuan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi.

Tahap selanjutnya adalah mendapat persetujuan presiden. Dengan adanya enam lokasi baru, Zulhas, mengatakan, beban di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, akan berkurang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menyampaikan usulan pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia Timur kepada Presiden Joko Widodo. Pemindahan tersebut untuk menekan volume barang impor di dalam negeri.

"Kami berharap dalam waktu dekat akan ada tindak lanjut dari Presiden (Joko Widodo)," kata Agus pada 19 September 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai, Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal telah bekerja efisien menekan masuknya barang impor ilegal. Namun, Zulhas memastikan, kerja Satgas Impor Ilegal akan berakhir pada akhir tahun ini.

Ia menekankan fungsi Satgas Impor Ilegal sebatas terapi kejut untuk menekan praktik impor ilegal. Walau demikian, Ketua Umum PAN ini mengakui Satgas Impor Ilegal telah berhasil membuat sebagian importir menahan pembelian.

"Artinya, Satgas Impor Ilegal itu berhasil dan sudah cukup efektif menahan impor ilegal," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, perpanjangan masa tugas Satgas Impor Ilegal merupakan keputusan politik. Dengan kata lain, nasib Satgas Impor Ilegal akan ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Rusmin mengatakan, banyak cara untuk menangani barang impor ilegal selain dengan pengoperasian Satgas Impor Ilegal. Ia mencontohkan, pemerintah dapat memperkuat koordinasi pengawasan antardaerah untuk memutus rantai peredaran impor ilegal.

Walau demikian, Rusmin mengakui koordinasi antara daerah terkait pengawasan peredaran barang tersebut belum efektif dilakukan. Karena itu, Rusmin menilai Satgas Impor Ilegal kini lebih efektif daripada pengawasan daerah dalam menekan peredaran impor ilegal.

Zulhas sebelumnya pernah menyebut Satgas Impor Ilegal tidak efektif dalam pengentasan peredaran barang impor ilegal. Menurut dia saat itu, kehadiran Satgas justru membuat importir ilegal lebih lincah dalam menghindari aparat.

"Saya perhatikan importir ilegal itu seperti kuman. Saat Satgas Impor Ilegal selesai bertugas, mereka akan tambah canggih dan kuat. Ini sebetulnya apa yang terjadi di pasar domestik," kata Zulhas di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (21/8).

Kondisi semakin runyam karena Zulhas melihat para penegak hukum maupun petugas Bea dan Cukai tidak akan sanggup memeriksa setiap barang impor yang masuk ke pelabuhan.

Zulhas telah mengarahkan agar peneliti menanyakan sumber barang impor ilegal langsung ke peritel di pasar. Ia menyebut setidaknya ada dua markas importir barang ilegal, yakni Pasar Tanah Abang dan Pasar Mangga Dua.

"Saya melakukan penelitian peredaran barang impor ilegal secara detail dan komprehensif. Tanya ke pedagang di pasar grosir besar dari mana asal barang impor ilegal yang beredar di sana," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi catatan Bank Dunia yang menyebut situasi petani di Indonesia tidak sejahtera meskipun harga beras eceran domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Jokowi menjelaskan bahwa untuk memahami harga beras di Indonesia, perlu melihat harga Free On Board atau BOD yang berkisar antara US$ 530-600 per ton atau sekira Rp 8-9 juta. Besaran FOB mencakup pada biaya produksi, biaya transportasi dari lokasi produksi ke pelabuhan pengiriman, dan biaya pemuatan barang ke kapal.

Selain itu, harga beras di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh biaya pengiriman (freight) US$ 40 per ton atau sekira Rp 607 ribu per ton. Biaya ini mencakup pengiriman dari negara penghasil atau importir beras ke Indonesia yang dapat mempengaruhi harga beras di tingkat konsumen.

“Kalau mau membandingkan itu harusnya di konsumen. Di situ akan kelihatan,” kata Jokowi seusai meninjau ketersediaan beras di Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Kamis (26/9).

Pada momen tersebut, Jokowi berpendapat bahwa jika harga beras baik, maka hal itu seharusnya paralel ikut mendongkrak harga gabah di level petani. Dia menjelaskan saat ini harga gabah telah meningkat dari Rp 4.200 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.000 per kg.

“Kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, harga jual petani ke mestinya juga baik. Kalau tidak baik, ada distorsi di lapangan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Bank Dunia menguraikan sebab petani di Indonesia kurang sejahtera meski harga beras tinggi. Bank Dunia menyatakan salah satu rendahnya produktivitas beras di Indonesia adalah besarnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, mengatakan bahwa konsumen di Indonesia harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli beras dibandingkan dengan negara lain.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," kata Carolyn Turk dalam Indonesia International Rice Conference 2024, Kamis (19/9).

Di sisi lain, besarnya subsidi pupuk membuat anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian lainnya menjadi berkurang. Carolyn Turk mendata minimnya produktivitas membuat rata-rata pendapatan petani nasional tumbuh kurang dari 1% per tahun.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya sumber daya pemerintah ke bidang penelitian dan penyuluhan pertanian akibat besarnya subsidi pupuk. "Penelitian dan penyuluhan pertanian biasanya mempunyai keuntungan yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan pertumbuhan produktivitas," ujar Carolyn Turk.

Berdasarkan catatan Katadata, nilai subsidi pupuk pada 2016 sampai 2019 konsisten tumbuh. Adapun, anggaran subsidi pupuk pada 2019 menjadi yang tertinggi pada 2005 sampai 2022 atau senilai Rp 34,31 triliun.

Anggaran pupuk tercatat masuk tren penurunan hingga 2022 menjadi Rp 25,28 triliun. Namun, anggaran pupuk subsidi pada tahun ini kembali melonjak menjadi Rp 54 triliun atau setara dengan 9,55 juta ton pupuk.

Turk mengatakan, peningkatan subsidi pupuk tidak menghasilkan pertumbuhan produktivitas para petani. Oleh karena itu, Carolyn Turk menilai pengeluaran di bidang lain selain pupuk menjadi penting untuk menggerek produktivitas petani.

PT Bisi International Tbk, melalui keputusan Dewan Komisaris, mengambil langkah untuk memberhentikan Andy Gumala sebagai Direktur.

Direktur Utama PT Bisi International Tbk, Agus Saputra Wijaya, mengonfirmasi bahwa ia telah menerima surat dari Dewan Komisaris perusahaan mengenai pemberhentian Andy Gumala.

Surat tersebut tertanggal 23 September 2024. Dewan Komisaris dianggap memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 33/2014.

Adapun keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa Andy Gumala dinilai tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab, serta lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur. Hal tersebut disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selanjutnya, Dewan Komisaris berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut dalam jangka Waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

Sebelumnya Andy Gumala resmi dilantik sebagai Direktur Pemasaran PT Bisi International Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan pada 27 Mei 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai manajer penjualan di Charoen Pokphand Group, perusahaan induk BISI, pada tahun 1991 sampai 1998.

Setelah meninggalkan BISI, Andy mengembangkan kariernya di sejumlah perusahaan besar seperti Monsanto, DuPont, dan Syngenta, sebelum terakhir menjabat sebagai Wakil Presiden di PT Agricon. Dia kembali bergabung dengan BISI pada September 2022.

Berdasarkan informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Andy Gumala saat ini memiliki 105.300 lembar saham BISI, yang setara dengan sekitar 0,0001 persen dari total modal disetor perusahaan yang fokus pada agrobisnis ini.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berkolaborasi dengan Syailendra Capital untuk membidik pertumbuhan dana kelolaan reksa dana sebesar 20% hingga akhir 2024. Bank BTN akan memasarkan dua produk reksa dana Syailendra Capital melalui BTN Mobile.

Direktur SME and Retail Funding BTN Muhammad Iqbal mengatakan, kerja sama ini diyakini akan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bank BTN dan Syailendra juga yakin kerja sama ini akan meningkatkan layanan reksa dana dengan memberikan pilihan produk yang sesuai dengan karakterisik investasi dan profil risiko nasabah.

"Untuk itu, kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan dana kelolaan (asset under management/AUM) reksa dana secara keseluruhan, naik lebih dari 20% hingga akhir tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Iqbal dalam media briefing Kerja sama Strategis BTN-Syailendra Capital dengan tema “Riding Market Momentum Through A Diversified Wealth Portfolio,” di Jakarta, Kamis (26/9).

Produk reksa dana Syailendra yang bakal dipasarkan BTN adalah Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP) untuk nasabah yang memiliki profil risiko moderat dan Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund (SMSCI) untuk nasabah yang memiliki profil risiko agresif. “Sampai saat ini, produk Syailendra yang dijual di Bank BTN sudah lebih dari Rp 80 miliar," tutur Iqbal.

Masyarakat Indonesia Makin Sadar Berinvestasi

Direktur Marketing Syailendra Capital Harnugama mengatakan peningkatan total aset di pasar saham dan obligasi adalah sinyal positif yang menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia tertarik dan sadar akan pentingnya berinvestasi.

Harnugama mengatakan Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund (SMSCI) Kelas A merupakan reksa dana indeks yang dikelola untuk memperoleh hasil investasi menyerupai indeks MSCI Indonesia. Produk ini berisi saham-saham berkapitalisasi besar (large cap/blue chip) yang masih murah (undervalued).

Menurut Harnugama, produk ini berpotensi memberikan performa optimal dalam jangka panjang. Selama tiga tahun terakhir, SMSCI berhasil mencetak imbal hasil 30,85%. Ini berarti SMSCI mengalahkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan yang pada periode yang sama membukukan imbal hasil 26,58%.

Adapun Syailendra Pendapatan Tetap Premium (SPTP) merupakan reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang fokus mengalokasikan dana 80% sampai dengan 100% pada efek bersifat utang (obligasi) pemerintah maupun korporasi. Selama tiga tahun terakhir, SPTP berhasil cetak imbal hasil sebesar 18,87%. Kinerja SPTP ini juga berhasil mengalahkan indeks reksa dana pendapatan tetap yang mencatat imbal hasil 10,34% pada periode yang sama.

Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini diguncang oleh skandal gratifikasi yang terkait dengan proses penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Lima orang oknum karyawan BEI akhirnya dipecat akibat pelanggaran ini.

Kabar mengenai kasus gratifikasi ini bermula dari surat kaleng yang ditujukan ke media center BEI, pada Senin, 26 Agustus 2024. Surat yang dibawa orang tak dikenal itu membawa informasi ihwal dugaan kasus gratifikasi proses IPO.

Sebelum kasus ini muncul, otoritas Bursa telah mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh insan Bursa untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Namun, tidak lama kemudian ada surat kaleng baru yang berjudul “Terlibat Gratifikasi Proses Listing Emiten: BEI PHK Karyawan Divisi Penilaian Perusahaan”.

Surat kaleng tersebut memuat nilai gratifikasi yang ditaksir mencapai miliaran rupiah per emiten dan praktik tersebut sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Kasus dugaan gratifikasi ini disinyalir melibatkan lebih dari satu emiten yang sahamnya tercatat di BEI saat ini.

Dalam proses pemeriksaan, Bursa telah menetapkan beberapa oknum karyawan yang diduga kuat membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar.

Awalnya BEI Bungkam

Reporter Katadata.co.id telah meminta tanggapan lebih lanjut perihal gratifikasi ini kepada BEI. Namun, otoritas Bursa tidak merespons.

Setelah kasus ini ramai diberitakan media massa, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan secara substansi masalah internal ini bukan konsumsi untuk publik. Alih-alih menjawab pertanyaan reporter, BEI justru mengimbau kembali kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada insan BEI.

"Sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, independensi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BEI berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016," ujar Nyoman, Senin (26/8).

BEI juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, rekanan, pelanggan, dan pihak lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Gratifikasi yang dimaksud termasuk uang, makanan, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan.

Bursa melarang pemberian lainnya, seperti perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas tidak wajar lainnya. Larangan ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, bagi seluruh insan BEI maupun anggota keluarganya.

Beberapa hari kemudian, BEI buka suara terkait pemecatan lima karyawannya yang diduga meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten agar sahamnya bisa tercatat di BEI. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, membenarkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan oknum karyawan bursa. Karena itu, BEI telah melakukan tindakan disiplin sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku.

“BEI berkomitmen memenuhi prinsip good corporate governance,” tulis Kautsar dalam keterangan resminya, Senin (26/8) malam.

Bursa juga membantah bahwa pihaknya kecolongan dalam praktik gratifikasi tersebut. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengaku bursa sudah melakukan tindakan tegas kepada karyawan yang menerima gratifikasi maupun pelanggaran lainnya. Menurutnya, pemecatan karyawan yang dilakukan Bursa merupakan salah satu upaya dalam memberantas aksi kecurangan.

"Yang menjadi kewenangan kami adalah memberikan sanksi kepada karyawan kami dan itu sudah kami lakukan, tidak ada kecolongan," kata Jeffrey kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Senin (2/9).

Jeffrey juga memastikan IPO yang sudah berjalan sebelumnya tidak bermasalah. Sebab, sebuah proses IPO emiten dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan untuk melakukan penilaian kualitas calon emiten.

Tren IPO di Bursa Efek Indonesia 2020-2024 (Katadata/Zulfiq Ardi N)

OJK Membantah Keterlibatan Karyawannya

Surat kaleng yang diterima para wartawan juga menyebut para oknum BEI bekerja sama dengan oknum di OJK dalam menjalankan aksinya. Setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa memang harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Namun, OJK membantah keterlibatan institusinya pada kasus dugaan gratifikasi praktik IPO. “Sepengetahuan saya, tidak ada gratifikasi ke OJK,” ujar Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, ketika dihubungi media pada Senin (26/8).

OJK juga melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya. "BEI telah berkoordinasi dengan OJK. OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, dalam keterangan resmi, Rabu (28/8).

Aman mengatakan hal ini merupakan respons OJK terhadap pemberitaan di beberapa media massa terkait dugaan adanya praktik gratifikasi pada proses IPO. OJK sedang mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK dalam hal tersebut. OJK meminta pegawainya selalu menjunjung tinggi kode etik dan taat pada ketentuan yang berlaku

“Dan sejauh ini kami belum menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK terkait dengan penawaran umum," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan harus ada sanksi yang seimbang apabila ada hal-hal yang tidak berdasar ataupun melanggar terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. “Ya, tentu harus diberikan sanksi yang seimbang,” kata Mahendra menanggapi kasus gratifikasi IPO tersebut, di Jakarta, Selasa (27/8).

Mahendra mengatakan OJK mendukung sanksi tersebut sebab bursa dipercaya sebagai Self Regulatory Organizations (SRO). Bursa perlu menjadi SRO yang dipercaya dalam mengelola transaksi dan investasi publik, serta harus benar-benar menjaga integritas yang baik.

Ia juga mengatakan para oknum yang terlibat dalam kasus ini tidak ada yang boleh dikecualikan atau dilindungi pihak lain maupun pejabat Bursa.

"Ini menunjukkan tidak ada tempat bagi yang merusak integritas Bursa, yang memicu risiko sangat besar. Kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendalami ini," kata Mahendra kepada media dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat (5/9).

Mahendra juga meminta agar Bursa melaksanakan pendalaman untuk menindak lanjuti permasalahan ini termasuk kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat. "Apabila terdapat calon emiten yang terlibat, ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dikecualikan sebab mempengaruhi integritas pasar modal," ujarnya.

Kualitas IPO Dipertanyakan

Menurut penelusuran Katadata.co.id, selama periode 2021-2024 ada 226 perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia. Dari 226 perusahaan itu, sedikitnya 17 perusahaan berada dalam pengawasan khusus Bursa lantaran harga rata-rata sahamnya di pasar reguler dalam enam bulan terakhir di bawah Rp 51 (lihat tabel).

Salah satu emiten tersebut adalah PT Widodo Makmur Tbk (WMPP). Perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi dan komoditas pertanian itu harga sahamnya sudah merosot 92,5% sejak IPO pada 6 Desember 2021.

BEI juga menyematkan notasi khusus lainnya pada saham WMPP lantaran perusahaan melakukan moratorium pembayaran utang. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan WMPP dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Agustus lalu. Berdasarkan laporan keuangan, WMPP memiliki total utang senilai Rp 3,84 triliun per 30 Juni 2024.

Emiten lainnya, PT Net Visi Media Tbk (NETV), juga mendapatkan notasi khusus dari BEI karena ekuitasnya negatif. Pada semester I 2024, NETV mencatat ekuitas negatif Rp 648,26 miliar.

Saham IPO yang Berada dalam Pengawasan Khusus (Katadata/Zulfiq Ardi N)

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak OJK dan BEI mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Di samping itu, Budi menyebut banyak perusahaan yang mengambil jalur pintas dalam proses IPO. Hal ini terjadi karena calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Mereka harus menggunakan laporan keuangan enam bulan terakhir yang telah diaudit.

Jika terlambat, audit laporan keuangan mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru. Tentunya, hal ini akan memakan biaya lebih mahal.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” kata Budi.

Ia mengatakan perusahaan yang dirugikan dalam kasus gratifikasi IPO ini bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia khawatir pengungkapan emiten-emiten yang terlibat dalam kasus gratifikasi ini akan berefek lebih besar ke pasar.

Harga saham emiten tersebut bisa turun drastis. “Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,” kata Budi.

Budi memperkirakan pendaftaran IPO di pasar modal setelah kasus gratifikasi ini mungkin akan terpengaruh. Akan tetapi, efeknya hanya bersifat sementara. Setelah itu, pasar akan kembali fokus pada faktor-faktor dasar serta sentimen global dan domestik mengenai ekonomi, keuangan, dan politik.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta Hasan Zein Mahmud turut berkomentar mengenai kasus gratifikasi IPO yang berujung pada pemecatan lima pegawai di Divisi Penilaian Perusahaan BEI. “Bagus, tapi tidak cukup,” tulis Hasan dalam keterangannya, Selasa (27/8).

Hasan Zein menilai disiplin pegawai merupakan urusan internal BEI sedangkan transparansi adalah indikator kualitas bursa yang menjadi kepentingan semua investor. Ia menekankan transparansi juga menjadi tanda kejujuran, sehingga ia mempertanyakan mengapa nama emiten yang melakukan suap tidak diumumkan. Ia juga mempertanyakan seberapa besar nilai suap dan dampaknya bagi perusahaan.

Hasan juga menyoroti apakah uang suap tersebut dibebankan sebagai biaya emisi atau operasional yang bisa mengurangi laba perusahaan. Menurutnya, tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh integritas pengelola dan praktik suap ini secara jelas menunjukkan kualitas integritas BEI.

Pengamat pasar modal Desmond Wira menilai hukuman berat bagi para pelaku yang terlibat dalam kasus gratifikasi IPO ini akan menimbulkan efek jera. "Yang terlibat dihukum seberat-beratnya. Kalau itu benar-benar dilakukan, yang mau menyuap akan berpikir berkali-kali," kata Desmond kepada Katadata.co.id, Senin (9/9).

Merespons hal ini, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyatakan seluruh perusahaan yang mencatatkan sahamnya melalui proses IPO telah memenuhi ketentuan persyaratan. Iman menyebut dalam proses evaluasi pencatatan, BEI tidak hanya menilai aspek formal dari persyaratan pencatatan.

BEI telah melakukan evaluasi terhadap aspek substansial, seperti keberlanjutan usaha, reputasi pengendali, reputasi jajaran direksi dan komisaris, serta prospek pertumbuhan calon perusahaan yang akan tercatat.

“Kami memastikan perusahaan yang tercatat memang eligible, sampai dengan saat ini perusahaan IPO memenuhi persyaratan pencatatan,” kata Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9).

Ia mengatakan BEI terus berupaya menjaga relevansi peraturan pencatatan dengan memperhatikan kondisi terkini di pasar modal yang terus berkembang. Bursa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang tercatat. Karena itu, BEI akan menyesuaikan peraturan pencatatan yang bertujuan untuk menaikkan persyaratan minimum bagi perusahaan yang ingin tercatat di BEI.

IPO Kian Sepi

Kasus gratifikasi IPO ini diperkirakan akan berdampak pada minat perusahaan-perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI. Data BEI menunjukkan sejak Juli hingga awal September, hanya ada tujuh perusahaan baru yang mencatatkan sahamnya di Bursa. Bulan lalu, hanya ada dua perusahaan yang melakukan IPO, yaitu PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) yang tercatat pada 7 Agustus 2024 dan PT Esta Indonesia Tbk (ESTA) yang tercatat pada 8 Agustus 2024.

Nyoman Yetna mengatakan sepinya IPO bukan karena kasus yang tengah terjadi. Ia menilai tren IPO global tengah mengalami penurunan sebesar 16%. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan penurunan IPO paling signifikan tahun ini.

Ia menambahkan penurunan IPO ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang menantang, pertumbuhan yang lambat, dan tingkat inflasi yang tinggi. Era suku bunga tinggi, ketegangan geopolitik, dan dampak perubahan iklim turut memengaruhi minat IPO di bursa.

Baru-baru ini empat perusahaan memutuskan untuk menarik diri dari rencana melantai di BEI. Namun, Nyoman menyebut alasan mundurnya perusahaan-perusahaan tersebut bukan karena adanya kasus gratifikasi IPO. Menurutnya, ada perusahaan yang memutuskan menunda IPO karena kondisi internal tetapi ada juga yang batal IPO karena belum mendapatkan persetujuan dari BEI.

Nyoman menegaskan bahwa semua proses evaluasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. “Tidak ada kaitannya dengan isu lain,” kata Nyoman kepada wartawan, Kamis (5/9).

DPR Panggil OJK, Minta Penjelasan Kasus Gratifikasi

Kasus gratifikasi IPO menyita perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin, mengatakan Komisi XI DPR telah menjadwalkan Rapat Kerja bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut pertemuan yang akan membahas gratifikasi bernilai miliaran rupiah tersebut bakal dilaksanakan pada September ini.

“Isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan,” kata Puteri ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Puteri juga mengatakan rapat tersebut bertujuan agar DPR mendapatkan klarifikasi langsung dari OJK. Hal itu termasuk penjelasan mengenai upaya penindakan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh OJK.

Budi Frensidy menilai OJK ikut bertanggung jawab atas kasus gratifikasi IPO yang terjadi di BEI. Jika OJK tidak mengambil tindakan terhadap kasus tersebut, hal itu bisa dianggap sebagai persetujuan terhadap keputusan BEI.

"Mungkin saja OJK berpandangan pengawasan terhadap pegawai BEI adalah tanggung jawab BEI," ujarnya. Ia berharap BEI dan OJK bisa menggali lebih lanjut mengenai keterkaitan pihak-pihak lain dalam kasus ini dari lima oknum yang telah dijatuhi sanksi.

Kasus gratifikasi ini telah mencoreng kredibilitas Bursa Efek Indonesia di mata emiten dan investor. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, target BEI untuk meraih 62 emiten baru dalam IPO tahun ini kemungkinan tidak akan tercapai.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai penerbitan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa atau IEU-CEPA akan lebih sulit jika molor hingga harus diteruskan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan untuk menerbitkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement kini ada di tangan Uni Eropa.

Zulhas menilai, pemerintah Indonesia sudah nyaman dengan perundingan IEU-CEPA terakhir di Jakarta pada Juli 2024. Ketua Umum PAN ini menyampaikan perundingan IEU-CEPA tidak kunjung rampung karena pihak Uni Eropa kerap menambah permintaan dalam kesepakatan tersebut.

"Kami tidak memberikan ultimatum ke Uni Eropa, tetapi kami menyampaikan perundingan IEU-CEPA akan lebih sulit dalam pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto," kata Zulhas di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/9).

Salah satu komoditas yang menjadi diskusi alot dalam IEU-CEPA adalah minyak sawit mentah atau CPO. Zulhas mengatakan Prabowo berniat untuk meningkatkan program campuran CPO dengan solar menjadi 50% menjadi B50.

Dengan kata lain, Zulhas menilai pemerintah selanjutnya tidak memiliki kepentingan untuk memperpanjang IEU-CEPA lantaran hanya perlu menjaga kelancaran produksi CPO nasional. CPO yang seharusnya diekspor ke Uni Eropa selama ini dapat disalurkan untuk program B50.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, hal yang kini menunda penerbitan IEU-CEPA adalah permintaan Uni Eropa untuk mengubah sebuah kebijakan perdagangan Indonesia.

Uni Eropa meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan relaksasi kebijakan perdagangan untuk Uni Eropa. Djatmiko menilai, jenis kebijakan yang diinginkan serupa dengan permintaan RI kepada Uni Eropa untuk melonggarkan Regulasi Deforestasi Uni Eropa atau EUDR terhadap komoditas besutan Tanah Air.

"Jadi, kami mengajak perwakilan Uni Eropa untuk meninggalkan diskusi kebijakan tersebut, karena hal yang paling penting adalah agar IEU-CEPA dapat dinikmati pelaku usaha. Kami mengajak Uni Eropa untuk lebih realistis," kata Djatmiko.

Djatmiko mengaku pendekatan pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA terakhir lebih pragmatis. Hal tersebut dilakukan agar kesepakatan tersebut dapat terbit pada pekan ini atau selambatnya sebelum Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden RI.

Djatmiko telah mendorong pihak Uni Eropa agar isu-isu kompleks disesuaikan setelah IEU-CEPA terbit. Sebab, pemerintah menilai perekonomian RI kini memiliki momentum yang baik lantaran pertumbuhan ekonomi nasional konsisten berada di atas 5%.

Kondisi tersebut pun didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih baik. Dengan demikian, IEU-CEPA dinilai dapat menguntungkan pelaku usaha di Benua Biru maupun Tanah Air.

"Kedua belah pihak bisa memaksimalkan perdagangan dan investasi bilateral, daripada harus menunggu kesepakatan yang ideal dan akhirnya momentum ini berlalu," katanya.

Dua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB, kini terjerat kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkapkan bahwa salah satu emiten telah merugikan negara hingga Rp 223 miliar. Selain itu, ditemukan dugaan markup dalam penempatan iklan sepanjang periode 2021 hingga 2023, dengan nilai total sekitar Rp 200 miliar. Diduga, sebagian dana tersebut disalurkan kepada sejumlah pejabat terkait.

Tersangka Kasus Korupsi, KPK Tahan 3 Petinggi Totalindo Eka Persada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga orang tersangka petinggi Totalindo Eka Persada dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta, pada Rabu (18/9). Tiga tersangka tersebut di antaranya:

1. Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing (DNS)
2. Komisaris Totalindo Eka Persada, Saut Irianto Rajagukguk (SIR)
3. Direktur Keuangan Totalindo Eka Persada, Eko Wardoyo (EKW)

Kemudian, pihak yang terlibat lainnya yakni Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan (YCP) dan Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda, Indra S. Arharrys (ISA).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September 2024–7 Oktober 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih," demikian tertulis dalam rilis resmi KPK, dikutip Kamis (26/9).

KPK menyatakan bahwa tersangka YCP dan lainnya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHP.

Kerugian negara atau daerah akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp 223 miliar. KPK menyebut kasus ini terkait dengan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2019-2021.

Kerugian tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT Totalindo Eka Persada dari Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 371 miliar. Jumlah ini dikurangi dengan biaya transaksi riil PT Totalindo dengan pemilik tanah awal, PT Nusa Kirana Real Estate, sebesar Rp 147 miliar, yang mencakup pajak, BPHTB, dan biaya notaris.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meminta klarifikasi lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan PT Totalindo Eka Persada. Corporate Secretary Totalindo, Boaz Dody Farulian mengatakan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) pada 11 Juli 2024, diputuskan untuk mengangkat Donald Sihombing sebagai Direktur Utama perusahaan. Direktur tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mengenai kelangsungan proyek perusahaan, Boaz menegaskan bahwa hingga 20 September 2024, semua proyek perusahaan masih berjalan normal. Keputusan yang sebelumnya diambil oleh Direktur Utama yang tersangka tersebut akan dikelola oleh direktur lain yang diberi kuasa oleh perusahaan.

“Perseroan telah melakukan investigasi terhadap kasus tersebut,” kata Boaz dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/9).

Dugaan Korupsi Dana Iklan Bank BJB Rp 200 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengusut dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB Penyelidikan KPK mengungkap bahwa Bank BJB diduga melakukan markup terhadap dana penempatan iklan selama periode 2021 hingga 2023, dengan nilai total sekitar Rp 200 miliar. Kasus ini juga mencurigakan karena ada indikasi bahwa sebagian dari dana tersebut mengalir ke pejabat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Bank BJB. Dalam permintaannya, BEI meminta Bank BJB untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai beberapa hal. Pertama, latar belakang dan rincian kasus dugaan korupsi tersebut, serta bagaimana kasus ini berkembang sejauh ini.

Kedua, BEI menuntut informasi mengenai daftar pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan status hukum masing-masing pihak tersebut.

Ketiga, BEI juga menginginkan klarifikasi mengenai apakah kasus ini memiliki dampak material terhadap perusahaan, termasuk potensi pengaruhnya terhadap rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024.

Permintaan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pasar modal serta melindungi kepentingan investor.

Alih-alih menjawab sederet pertanyaan yang dicecar BEI, Sekretaris perusahaan Bank BJB, Widi Hartoto justru mengatakan Bank BJB senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal itu termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan perseroan selalu menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. Bank BJB juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan objektif dan transparan.

“Kami meyakini bahwa Bank BJB senantiasa menjalankan praktik yang sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola yang baik,” kata Widi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/9).

Lebih lanjut, Widi mengatakan hingga penjelasan ini dimuat tidak ada tuntutan hukum yang dihadapi oleh pengurus, pegawai, maupun perseroan terkait pemberitaan tersebut.

Oleh karena itu, perseroan dan direksi tidak mengambil tindakan hukum apa pun. Perseroan yakin bahwa pemberitaan yang beredar tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional maupun layanan yang diberikan kepada nasabah.

Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjaga integritas. Seluruh aktivitas perseroan tercermin dalam laporan yang diaudit oleh auditor independen pada setiap kegiatan operasionalnya.

Selain itu, terkait rencana aksi korporasi untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024, kata Widi, proses tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta mempengaruhi harga saham BJBR,” jelasnya.

Influencer memengaruhi tren belanja generasi Z atau gen Z, menurut riset terpisah Nielsen dan Populix. Mereka dinilai bisa menjadi sarana untuk menjual produk.

Gen Z adalah istilah untuk masyarakat berusia 18 - 25 tahun. Sementara itu, milenial atau Gen Y berusia 26 - 35 tahun, Gen X 36 - 45 tahun, dan baby boomer 46 - 55 tahun.

Direktur NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri menyebutkan, penetrasi internet 98% dari total populasi gen Z. Segmen ini pun mendominasi penggunaan internet di Tanah Air yakni 44%, disusul oleh gen Y 35% dan gen X 21%.

Sebanyak 91% gen Z menggunakan internet untuk bermain media sosial. Porsinya juga lebih tinggi ketimbang gen Y 82% dan gen X 86%.

“Aktivitas gen Z nyaris 100% di media sosial. Influencer menjadi salah satu sarana yang mempermudah mereka berbelanja,” kata Direktur NielsenIQ Indonesia Rusdy Sumantri acara E-Commerce Expo Expo, ICE BSD, Tangerang Banten, Rabu (25/9).

Influencer berasal dari kata influence yang memiliki arti pengaruh. Influencer adalah pengertian dari seseorang yang dapat memberikan pengaruh kepada audiens.

Terlebih lagi, pasar gen Z potensial. Jumlah gen Z mencapai 28% dari total populasi di Indonesia atau yang tertinggi ketimbang gen X 18%, gen Y 22%, dan gen Alpha 21%.

Volume belanja gen Z di e-commerce merupakan yang tertinggi. Meskipun dari sisi rata-rata nilai lebih kecil, yakni Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu.

Riset Populix juga menunjukkan, 60% konsumen mengikuti program afiliasi dalam membeli produk kecantikan dan kesehatan, serta makanan dan minuman. Data ini berdasarkan survei terhadap 1.114 responden berusia 17 – 55 tahun selama 20 – 24 Agustus.

“Perempuan dan gen Z merupakan pendorong tren berbelanja, karena ulasan positif affiliator,” kata VP Research Populix Indah Tanip pada sesi bertema ‘Affiliate Insights: Maximizing Success in the Digital Marketplace’.

“Hal ini mencerminkan perubahan tren konsumen di era digital, ketika rekomendasi produk dari affiliator berperan penting dalam keputusan pembelian,” Indah menambahkan.

Program afiliasi adalah strategi pemasaran perusahaan atau bisnis dengan memberikan komisi kepada pihak ketiga yang dikenal sebagai affiliator untuk mempromosikan produk atau layanan mereka.

Affiliator mempromosikan produk atau layanan dari perusahaan dengan membagikan tautan atau kode afiliasi di situs web, blog, media sosial, atau kanal pemasaran digital lainnya. Mereka memperoleh pendapatan berdasarkan performa, seperti penjualan atau klik produk.

Influencer seringkali menjadi affiliator.

Indah mencatat banyak dari responden yang bersikap netral terhadap rekomendasi produk afiliator. Hal ini menunjukkan pentingnya mengkurasi afiliator agar lebih sesuai dengan audiens.

Selain itu, para afiliator perlu membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata para calon konsumen untuk dapat menjalankan peran mereka secara lebih efektif dan mendapatkan penghasilan maksimal.

Survei Litbang Kompas berjudul ‘Recent Trends in Shopping Behavior’ juga menunjukkan, konsumen tertarik membeli produk atas rekomendasi influencer, terutama untuk kategori makanan. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden berusia 17 - 65 tahun selama 27 Mei – 7 Juni.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenakan sanksi administrasi kepada PT Sumber Abadi Steel karena memproduksi baja profil siku sama kaki yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Sanksi yang dimaksud adalah melebur seluruh baja profil siku sama kaki yang ditemukan pihak berwajib.

Zulhas mendata, total baja yang harus dilebur ulang oleh Zulhas mencapai 11.000 ton atau senilai Rp 11 miliar. Ketua Umum PAN ini menekankan pemusnahan baja profil siku sama kaki yang tidak sesuai standar harus dihancurkan untuk melindungi konsumen lokal.

"Jangan sampai baja profil siku sama kaki yang tidak sesuai standar digunakan oleh konsumen karena konsumen tidak bisa memeriksa satu per satu baja yang digunakan dalam membangun sebuah bangunan," kata Zulhas di Pabrik Sumber Abadi, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/9)

Baja profil siku sama kaki merupakan komponen utama dalam pembuatan atap sebuah rumah. Dengan demikian, ketebalan dan ukuran menjadi standar yang harus dipenuhi untuk menjaga kekuatan atap.

Zulhas menilai Sumber Abadi dapat dikenakan sanksi pidana jika baja profil siku sama kaki non standar tersebut menjadi penyebab robohnya sebuah bangunan. Oleh karena itu, pemusnahan baja profil siku sama kaki tersebut menjadi penting untuk melindungi konsumen dan kelancaran produksi Sumber Abadi.

Baja profil siku sama kaki besutan Sumber Abadi tidak memiliki Nomor Pendaftaran Barang dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dengan kata lain, baja tersebut diperdagangkan secara ilegal dan memiliki dimensi yang lebih kecil.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Rusmin Amin mengatakan, baja profil siku sama kaki besutan Sumber Abadi akhirnya lebih murah karena lebih kecil dan lebih tipis dari yang seharusnya. Menurutnya, harga baja profil siku sama kaki sesuai standar lebih mahal hingga Rp 20.000 per kilogram.

Walau demikian, Rusmin mengaku belum menghitung potensi penyelamatan kerugian dari peleburan baja profil siku sama kaki non standar tersebut. "Cukup tinggi itu selisihnya antara baja standar dan non standar ini," kata Rusmin.

Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA sebelumnya menyatakan industri baja nasional siap mendukung proyek-proyek konstruksi pemerintah selanjutnya. Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kemungkinan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

Co-Executive Director IISIA Yerry Idroes mengatakan 52% baja buatan lokal disalurkan ke sektor konstruksi. Ia menilai, pembangunan IKN dan target 3 juta rumah tidak akan meningkatkan pangsa pasar sektor konstruksi dan membebani sektor manufaktur lainnya.

"Kami masih ada kemampuan karena utilisasi industri baja nasional masih ada lantaran masih di bawah 80%. Sektor manufaktur lain tidak usah khawatir karena kemampuan produksi industri baja nasional masih ada," kata Yerry di Kampus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (23/7).

Yerry menekankan, industri baja nasional akan berjalan baik jika tidak ada gejolak di pasar nasional. Walau demikian, ia mengatakan faktor internasional berpotensi mempengaruhi proses produksi baja lokal.

Platform jual-beli kripto Indodax mengalami serangan siber pada 11 – 14 September. CEO Oscar Darmawan menyebut modus peretas atau hacker yakni Dream Job.

Oscar bercerita, hasil investigasi forensik menunjukkan bahwa celah serangan berasal dari laptop engineer yang disusupi oleh malware. Engineer penuh waktu Indodax ini mendapatkan tawaran kerja freelance atau paruh waktu.

Engineer tersebut menggunakan laptop yang sama untuk bekerja paruh waktu dan penuh waktu di Indodax.

“Dalam bahasa FBI, salah satunya disebut dengan serangan siber Dream Job. Seseorang ditawari pekerjaan bergaji tinggi misalnya, sejam mendapatkan beberapa ribu dolar,” kata Oscar dalam program The Overpost dikutip dari saluran YouTube Tiang Atas, Selasa (24/9).

Pada kesempatan berbeda, Oscar menyampaikan bahwa engineer Indodax tersebut diminta mengunduh file yang sudah disusupi malware. Meski engineer ini hanya memiliki akses ke server biasa, malware bisa menyebar ke server utama.

Malware yang digunakan untuk menyusup ke server Indodax merupakan jenis baru menurut hasil auditor forensik keamanan perusahaan. “Malware ini dibuat khusus untuk menyerangan jaringan sistem operasi seperti yang dipakai oleh Indodax,” kata dia.

Oscar mengatakan malware tersebut lolos dari identifikasi ketika dipindah oleh antivirus.

Lalu, apa itu modus Dream Job? Dikutip dari laman Appsecengineer, Dream Job merupakan salah satu modus phising dengan menyebarkan tautan dibalut email tawaran pekerjaan.

Kelompok peretas atau hacker asal Korea Utara Lazarus yang memperkenalkan modus ini pada 2021.

Hacker menggunakan berbagai strategi untuk membuat email phising tampak sah, termasuk menggunakan nama dan logo perusahaan asli. Selain itu, mengirimkan pesan menggunakan alamat email yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh perekrut asli. Pesan juga menyertakan tautan ke situs web perusahaan fiktif.

Setelah korban membuka tautan dan mengirimkan informasi pribadi mereka di situs web palsu, hacker akan mencuri data mereka dan mengeksploitasinya untuk mendapatkan akses ke akun online.

Hacker bisa menggunakan data itu untuk membuka kartu kredit dan rekening bank baru atas nama korban. Selain itu, mereka melamar pekerjaan atas nama korban menggunakan informasi yang dicuri.

Beberapa korban kelompok hacker Lazarus yang terjerat dengan modus Dream Job yakni Lockheed Martin, perusahaan pesawat tempur Northrop Grumman, Boeing, Raytheon, Microsoft, Google, dan Amazon.

Dugaan serangan siber ke platform kripto Indodax pertama kali diungkapkan oleh perusahaan keamanan Web3 yakni Cyvers pada 11 September. Setelah itu perusahaan menutup sistem untuk proses investigasi.

Cyvers menduga kelompok hacker Korea Utara, Lazarus yang membobol platform kripto Indodax. Dalam pengumuman deteksi transaksi mencurigakan di Indodax, Cyvers menyampaikan Lazarus melibatkan 150 transaksi dan kerugian aset digital sekitar US$ 20,5 juta atau setara Rp 315,7 miliar.

Platform jual-beli aset kripto Indodax dapat diakses kembali pada 14 September. Oscar Darmawan mengatakan saldo pengguna 100% aman.

Indodax memiliki cadangan aset kripto lebih dari 100% dari total saldo pengguna.

Perusahaan mempublikasikan Proof of Reserve sebagai bentuk transparansi yang mencakup total aset kripto 4.806,34 Bitcoin atau Rp 4,288 triliun, 36.915,47 Ethereum Rp 1,334 triliun, serta aset kripto lainnya Rp 5,907 triliun. Total cadangan Rp 11,529 triliun.

PT PLN akan memasok kebutuhan listrik untuk operasi fasilitas pemurnian dan pengolahan ata smelter tembaga Manyar milik PT Freeport Indonesia atau PTFI di Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE, Gresik, Jawa Timur.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, dukungan diberikan untuk memastikan hilirisasi berjalan optimal dalam meningkatkan nilai tambah dari bahan mineral yang dimurnikan di smelter tersebut.

PLN sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) bersama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai pengelola kawasan JIIPE Gresik. BKMS selanjutnya bertindak sebagai perpanjangan tangan PLN untuk mengalirkan listrik kepada smelter PTFI yang berada di kawasan tersebut.

”Suplai listrik PLN ke smelter PTFI akan dijalankan dalam empat tahapan dan kini telah mencapai total kapasitas maksimal sebesar 170 Mega Volt Ampere (MVA),” kata Darmawan dalam siaran pers, dikutip Kamis (26/9).

Darmawan menyebut, PLN memasok listrik sebanyak 30 MVA pada September 2023. PLN kembali memasok 30 MVA pada Februari 2024, sebesar 50 MVA pada 1 April 2024 dan sebesar 60 MVA. Total keseluruhan listrik yang dipasok mencapai 170 MVA.

Smelter PTFI merupakan pabrik pemurnian katoda dengan desain single line terbesar di dunia. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton. Selain menghasilkan katoda tembaga, smelter juga dapat memproduksi emas, perak batangan, serta platinum.

”Kami terus mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan hilirisasi di sektor pertambangan Indonesia. Komitmen ini kami wujudkan dengan menyediakan listrik andal dan stabil untuk smelter PTFI sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari olahan produk katoda tembaga yang dimurnikan di sini,” ujar Darmawan.

Ia juga memaparkan, kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri dalam negeri adalah kecukupan dan keandalan pasokan listrik.

"Melalui beroperasi penuhnya smelter ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan industri-industri turunan yang lainnya. Hal ini akan menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur," kata Darmawan.

Presiden Joko Widodo meresmikan aktivitas produksi smelter PTFI pada Senin (23/9). Smelter senilai Rp 56 triliun ini dibangun di lahan seluas 104 hektare.

Kehadiran smelter ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor komoditas tambang hingga berkali-kali lipat. Jokowi memperkirakan, terdapat tambahan pemasukan negara dari Freeport berupa deviden, royalti, pajak penghasilan (PPh) badan, PPh karyawan, pajak daerah, hingga pajak ekspor atau bea keluar.

"Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju, yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor barang mentah," kata Jokowi, dikutip dari siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.