Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menghadiri uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70, Jakarta. Gibran menghadiri agenda tersebut bersama Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

Menu makan gratis hari ini disediakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta yakni Perumda Dharma Jaya. Menunya adalah nasi putih, salad sayur, ayam teriyaki, tahu, perkedel, telur, hingga pisang.

"Kalau minggu lalu kami lihat beberapa tempat ini saya kira yang paling lengkap, paling mewah," kata Gibran di SMA 70, Jakarta, Rabu (9/10) dikutip dari Antara.

Gibran juga akan memperhatikan menu bagi anak-anak yang memiliki alergi tertentu. Ia mengaku telah menemukan beberapa anak dengan alergi saat uji program tersebut.

"Jadi ada atensi khusus. Menunya dibedakan dan itu tidak masalah," katanya.

Gibran mengatakan uji coba telah dilakukan di beberapa sekolah selama tiga bulan belakangan. Ia bersama presiden terpilih Prabowo Subianto juga masih mencari formula terbaik.

"Besaran anggarannya, (apakah) pakai dapur pusat, memanfaatkan pelaku UMKM, nanti kami putuskan," katanya.

Heru Budi mengucapkan terima kasih kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu karena bersedia meluangkan waktu memantau uji coba. Heru mengatakan SMA 70 adalah SMA pertama di Jakarta yang menjajal makan siang bergizi gratis.

Heru juga akan menyiapkan menu yang digemari anak-anak sekolah. "(Ini) relatif menunya anak-anak SMA suka ya," katanya.

Ekonom Senior Drajad Wibowo menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Karena kenaikan pajak itu bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.

“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12% karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad saat ditemui di acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Meski ada potensi kenaikan penerimaan pajak, namun asumsi itu terjadi jika banyak orang patuh membayar pajak. Namun dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kemungkinan penarikan PPN bakal sulit dipungut.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin sedikit. Ini ujungnya penerimaan kita jeblok,” ujar Drajad.

Jika itu terjadi, maka kenaikan PPN menjadi 12% bakal menggerus pendapatan negara. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah juga terus menyusut akibat ketidakpastian ekonomi nasional.

Selain itu, Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024. Fenomena ini terjadi karena daya beli turun seiring meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

“Salah satu penyebab yang paling kuat karena tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” kata Drajad.

Menurut Drajad, setelah jumlah pengangguran tersebut memiliki daya beli rendah, dan ini membuat mereka terlempar dari kelompok kelas menengah. Kondisi akan semakin diperparah jika pemerintah menaikan PPN menjadi 12%.

“Kalau dipaksakan PPN 12%, saya khawatir, setengah jumlah orang yang menganggur akan makin banyak. Ujung-ujungnya orang-orang yang yang membeli barang makin sedikit. Konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu,” ujar Drajad.

Wacana PPN Naik Jadi 12%

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo menyatakan berbagai kebijakan pajak bakal mempertimbangkan banyak aspek. Begitu juga dengan kepastian kenaikan PPN menjadi 12%.

Apalagi, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan masyarakat, dan momentum yang tepat. "Nanti diskresinya bagi presiden terpilih lah. Jadi nggak bisa dijawab," kata Wahyu dalam taklimat media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah mensimulasikan potensi penerimaan pajak negara atas rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Hal ini berdasarkan hitungan tarif PPN 12% bakal menambah penerimaan negara sebesar Rp70 triliun.

“Kalau naik dari 11% ke 12% , itu berarti naik 1%. Hitungan 1/11 kita kan katakan 10%. Total realisasi PPN kita Rp 730-an triliun, berarti tambahannya sekitar Rp 70-an triliun,” ujar Susiwijono.

Kementerian Perdagangan alias Kemendag mengungkapkan potensi Temu masuk ke pasar Indonesia sepanjang memenuhi aturan. Sementara itu, Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika mewaspadai kehadiran e-commerce asal Cina terhadap impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang sebelumnya mengatakan Temu bisa saja masuk ke Indonesia sepanjang memenuhi aturan misalnya, harga barang lintas-negara minimal US$ 100 sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa menghindar dari aplikasi seperti Temu di era digitalisasi.

Aplikasi Temu pun sudah tersedia di Google Play Store dan App Store. Pengguna di Indonesia bisa mengunduh aplikasi belanja online asal Cina itu, namun belum bisa bertransaksi.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bakal memblokir aplikasi Temu di Google Play Store dan App Store, namun belum bisa memerinci waktunya. “Temu belum mengajukan izin sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik atau PSE,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan alasan Kominfo menolak Temu yakni model bisnis yang dinilai bisa menghancurkan UMKM di Indonesia. Temu mempertemukan pabrik langsung dengan konsumen.

“Nanti Indonesia dibanjiri oleh barang impor,” ujar Budi Arie Setiadi.

Pada Juni, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengatakan model bisnis Temu yakni produsen langsung menjual produk ke konsumen atau manufacture to customer (MtoC) tidak bisa berlaku di Indonesia.

“Mereka akan terganjal peraturan pemerintah, ada PP Nomor 29 Tahun 2021 mengenai distribusi. Produsen tidak bisa langsung masuk ke konsumen," ujar Isy di Gedung DPR, Jakarta, pada Juni (13/6).

PP 29 Tahun 2021 mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan perseteruan nikel dengan Uni Eropa di Organisasi Dagang Dunia atau WTO akan rampung. Salah satu sebabnya adalah dominasi Indonesia dalam memasok nikel di pasar global atau hingga 60%.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan dominasi nikel tersebut disebabkan didorong oleh posisi Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, Seto menyampaikan pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait permasalahan nikel.

"Dalam kasus gugatan nikel di WTO, kami sedang berdiskusi dengan Uni Eropa untuk mengambil jalan damai. Alhasil, Uni Eropa akan mencabut gugatannya dan menyelesaikan masalah nikel melalui kesepakatan," kata Seto di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Walau demikian, Seto menilai kondisi geopolitik akan tetap menjadi tantangan terbesar dalam tahap hilirisasi mineral selanjutnya. Seto memproyeksikan industri baterai listrik akan terfragmentasi, tapi tetap terbelah menjadi dua kubu, yakni Cina dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Seto menilai pengembangan teknologi produksi dan pasar baterai listrik berada di kubu yang berbeda. "Indonesia mendapatkan keseimbangan dalam 10 tahun terakhir, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari dua kubu tersebut," katanya.

Seto mengatakan salah satu komoditas terpenting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik adalah katoda. Secara rinci, katoda adalah sumbu negatif dalam semua jenis baterai kendaraan listrik.

Seto mencatat kapasitas produksi katoda di dalam negeri kini mencapai 80.000 ton per tahun. Angka tersebut akan naik menjadi 160.000 ton per tahun pada awal tahun depan.

"Dengan demikian, sudah tidak jauh lagi Indonesia dapat memiliki ekosistem bateria listrik yang kompetitif. Di luar Cina, Indonesia kini memiliki ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis lithium paling lengkap di dunia," katanya.

Seto menemukan kapasitas produksi katoda di Jepang hanya 10.000 ton per tahun, sementara kapasitas di Korea Selatan sekitar 40.000 ton per tahun. Oleh karena itu, Seto mengklaim ekosistem industri baterai listrik nasional telah menyalip Negeri Sakura dan Negeri Ginseng.

Namun Seto menilai pembentukan fasilitas produksi baterai FLP baru terbentuk sekitar 2,5 tahun ke depan atau pada awal 2027. Dengan demikian, Indonesia dapat menyasar semua pasar baterai listrik secara global.

Setoo menjelaskan baterai MNC digunakan di negara yang bersuhu dingin, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, baterai LFP digunakan pada negara dengan suhu tropis, seperti Asia.

"Kalau kebijakan industri konsisten, ini akan terwujud. Kita akan jadi powerhouse yang cukup kuat selain Cina untuk ekosistem baterai," ujarnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tengah menguji coba innovation credit scoring atau inovasi penilaian kredit dengan melibatkan tiga bank besar. Penilaian kredit baru ini mencakup data pembayaran listrik dan BPJS sebagai basis penilaian.

“Belum dapat kami sampaikan bank apa saja yang sedang uji coba, tapi mungkin diantaranya ada BRI dan Mandiri. Namun belum secara menyeluruh,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKop UKM Yulius saat ditemui di kantornya pada Selasa (8/10).

Yulius menyebut, uji coba penilaian kredit ini menyasar bank yang paling tidak memiliki 72 ribu nasabah, seperti BRI. Dia menyampaikan,uji coba yang melibatkan tiga bank ini dinilai sudah cukup untuk kegiatan awal penerapan penilaian kredit.

“Nanti juga akan dibentuk konsorsium untuk menentukan kepada siapa saja pinjaman akan diberikan, termasuk model dan sistemnya,” ujarnya.

Konsorsium ini nantinya akan berasal dari empat kementerian, yakni KemenKop UKM, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dia menjelaskan, banyak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini ditolak ketika mengajukan kredit usaha rakyat karena tidak memiliki agunan. Karena itu, innovative credit scoring diharapkan dapat menjadi solusi.

“Sehingga kami membuat sistem penilaian kredit dengan pendekatan yang lebih progresif, menggunakan pendekatan yang lebih progresif seperti data PLN dan BPJS,” ucapnya.

Yulius sebelumnya menyebut, realisasi pembayaran subsidi KUR sejak 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 163 triliun. Dia menyebut realisasi penyaluran KUR selama periode tersebut mencapai Rp 1.793 triliun. Kredit tersebut disalurkan ke 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Subsidi bunga KUR juga diberikan untuk meringankan beban biaya pinjaman, terutama yang terdampak pandemi Covid-19," kata dia.

Penyaluran KUR terbesar pada periode tersebut, yakni Rp 365 triliun, terjadi pada 2022. Totalnya mencapai 7,6 juta debitur. Pada kuartal pertama tahun ini terjadi peningkatan kualitas kredit.

Sebanyak 90,74% merupakan debitur baru, yang beralih ke skema pembiayaan tinggi 18,76% dan penyaluran KUR ke sektor produksi sebanyak 55%. Namun, Yulius tidak merinci besaran pembiayaan kredit tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Batam dan sejumlah wilayah di Banten sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Beberapa wilayah di Batam seperti Sekupang dan Nongsa seluas 47,17 hektare (ha) merupakan KEK untuk sektor pariwisata dan kesehatan internasional.

Sementara sejumlah kawasan di Banten yakni Cisauk dan Pagedagan ditetapkan sebagai KEK edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional.

Ketentuan mengenai penetapakan Sekupang dan Nongsa sebagai KEK di Batam disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2024. Sedangkan penunjukkan Cisauk dan Pagedangan sebagai KEK di Banten ditetapkan melalui PP Nomor 38 Tahun 2024.

Kedua PP itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 7 Oktober 2024. Pasal 2 PP 39/2024 tentang KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam menetapkan wilayah Sekupang seluas 23,10 ha yang terletak dalam wilayah Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi bagian dari KEK.

KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional di Batam juga mencakup wilayah Nongsa seluas 24,07 ha yang terletak dalam wilayah Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

Ketentuan ini akan mengatur kegiatan usaha di Sekupang dan Nongsa sebagai kawasan dengan sektor usaha khusus pariwisata dan kesehatan.

Penerbitan PP ini memberikan keluasaan bagi para badan usaha pariwisata dan kesehatan untuk dapat menerima fasilitas fiskal dan kemudahan saat berinvestasi di kawasan Sekupang dan Nongsa. Adapun dua wilayah itu berada dalam wilayah Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.

Penjelasan PP 39/2024 menuliskan bahwa pengembangan kawasan Sekupang dan Nongsa tersebut akan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan.

Adapun usulan pembentukan KEK Sekupang-Nongsa diajukan oleh PT Karunia Praja Pesona. Badan usaha itu merupakan unit usaha dari Mayapada Group, sebuah kelompok usaha yang didirikan oleh konglomerat Dato Sri Tahir.

Sementara itu, Pasal 2 PP 38/2024 menetapkan 28,83 ha di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang menjadi KEK sekror edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional. Ketentuan serupa juga menyasar kepada lahan seluas 30,85 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pagedangan.

KEK di Cisauk dan Pagedangan berfokus pada sektor industri riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, pendidikan, kesehatan dan industri kreatif. Adapun usulan mengenai pembentukan KEK Cisauk dan Pegedangan diajukan oleh PT Surya Inter Wisesa.

Perusahaan tersebut merupakan badan usaha sektor properti (real estate) yang berada di bawah naungan PT Bumi Serpong Damai (BSD), Sinar Mas Group. Sinar Mas merupakan perusahaan yang didirikan oleh Eka Tjipta Widjaja dan saat ini dikelola anaknya, Franky Widjaja.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut, strategi hilirisasi mineral yang dapat dilakukan pemerintahan selanjutnya adalah membangun ekosistem industri kendaraan listrik. Dengan demikian, industri baterai kendaraan listrik dapat memproduksi semua jenis baterai, yakni Lithium Iron Phosphate atau LFP dan nickel-mangan-cobalt atau NMC.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, salah satu komoditas terpenting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik adalah katoda. Katoda adalah sumbu negatif dalam semua jenis baterai kendaraan listrik.

Seto mencatat, kapasitas produksi katoda di dalam negeri kini mencapai 80.000 ton per tahun dan akan naik menjadi 160.000 ton per tahun pada awal tahun depan.

"Dengan demikian, sudah tidak jauh lagi Indonesia dapat memiliki ekosistem bateria listrik yang kompetitif. Di luar Cina, Indonesia kini memiliki ekosistem baterai kendaraan listrik berbasi lithium paling lengkap di dunia," kata Seto dalam "Indonesia Future Policy Dialogue Katadata" pada Rabu (9/10).

Seto menemukan kapasitas produksi katoda di Jepang hanya 10.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas di Korea Selatan sekitar 40.000 ton per tahun. Karena itu, Seto mengklaim ekosistem industri baterai listrik nasional telah menyalip Negeri Sakura dan Negeri Ginseng.

Namun, Seto menilai pembentukan fasilitas produksi baterai FLP baru terbentuk sekitar 2,5 tahun ke depan atau pada awal 2027. Dengan demikian, Indonesia dapat menyasar semua pasar baterai listrik secara global.

Seto menjelaskan, baterai MNC digunakan di negara yang bersuhu dingin, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan baterai LFP digunakan pada negara dengan suhu tropis, seperti Asia.

"Kalau kebijakan industri konsisten, ini akan terwujud. Kita akan jadi powerhouse yang cukup kuat selain Cina untuk ekosistem baterai," ujarnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia kini ditakuti negara lain karena telah memiliki ekosistem baterai dan kendaraan listrik yang lengkap. Selah satunya, Uni Eropa. Hal ini menurut Bahlil dapat tercermin melalui aksinya yang menggugat Indonesia ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.

“Ini yang ditakutkan dunia. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia,” kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN yang dipantau secara daring pada Kamis (11/7).

Bahlil menjelaskan, komponen satu unit mobil listrik terdiri dari 40% baterai dan 60% rangka mobil. Dalam membuat baterai, ada empat bahan baku yang dibutuhkan yakni nikel, kobalt, mangan, dan lithium.

Ia pun menekankan, Indonesia memiliki tiga dari empat komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. “Kita tidak punya lithium. Ternyata saya baru tahu inilah kenapa Uni Eropa membawa kita ke WTO,” ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengkaji pemblokiran X atau Twitter, karena belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

“Meta dan Google sudah ada perwakilan. Masa X atau Twitter tidak?! Nanti pemerintah dianggap tidak adil,” ujar Menteri Kominfo Budi Arie di kantornya, Jakarta, Rabu (9/10).

Meski demikian, Budi belum bisa memastikan waktu pemblokiran media sosial milik Elon Musk itu. Mereka masih ingin menjalin komunikasi terlebih dahulu dan mengkaji kemungkinan lain untuk menerapkan keadilan usaha.

“Jangan nanti kami di-bully karena ingin memblokir Twitter,” ujarnya.

Budi turut menyinggung Brasil yang sudah memblokir akses X atau Twitter, karena tidak mengikuti aturan. Budi menyampaikan belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia, namun Kominfo membuka kemungkinan menerbitkan regulasi terkait.

“Semoga tahun ini kami bisa merumuskan kebijakan yang bakal diambil,” katanya.

Melansir laporan We Are Social, ada sekitar 27,5 juta pengguna Twitter alias X di Indonesia per Oktober 2023 atau peringkat keempat di dunia.

Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal pertemuan mereka di sebuah restoran yang berada di Jakarta, Selasa (8/10).

Prabowo mengatakan dirinya sempat makan malam diserta tukar pikiran soal kepentingan negara. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut apakah persamuhan membahas soal kabinet dan transisi pemerintahan.

"Kami saling bertukar pikiran berkaitan dengan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam akun Instagramnya, Rabu (9/10.

Sedangkan Jokowi mengatakan dirinya berdiskusi santai dengan Prabowo selaku presiden terpilih. "Tidak terasa dua jam lebih," kata Jokowi dalam akun Instagramnya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan salah satu isu yang mungkin saja dibahas dalam pertemuan itu adalah berkaitan dengan penyusunan kabinet.

Walaupun begitu, dia mengaku belum mengetahui persis isi pembicaraan antara kedua tokoh bangsa itu lantaran belum bertemu langsung dengan Prabowo.

Dasco yang kembali terpilih menjadi Wakil Ketua DPR itu mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu menjadi momentum untuk kedua tokoh saling bertukar informasi. Terlebih lagi transisi pemerintahan segera terjadi saat Prabowo dilantik pada Minggu (20/10) mendatang.

"Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan sesekali bertemu di luar makan," kata Dasco lagi.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan Peraturan Pemerintah atau PP aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP dalam proses harmonisasi

“Aturanan turunan UU PDP sedang harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia alias Kemenkumham,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (9/10).

Melansir laman pdp.id, pembahasan harmonisasi di Kemenkumham digelar sejak 27 September. Pembahasan draf rancangan PP PDP bersama kementerian/lembaga sudah dilakukan sejak 15 Maret.

Tahap selanjutnya setelah harmonisasi yakni finalisasi dan penetapan PP.

UU PDP terbit pada 2022 dan berlaku dua tahun sejak diundangkan atau pada 17 Oktober 2024.

Kementerian harus menerbitkan aturan turunan yang mencakup pengaturan mengenai pelanggaran pemprosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi, transfer data hingga pengenaan sanksi.

Selain aturan turunan, UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Kominfo menilai, komisi ini akan ada di bawah presiden.

Oleh karena itu, pembentukan lembaga tersebut menunggu terbitnya Peraturan Presiden dan harmonisasi di Kemenkumham. “Seharusnya sebentar lagi,” ujar Prabu.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi memastikan lembaga pengawas PDP akan selesai sesuai jadwal. “Tidak akan molor,” kata Budi Arie saat ditanya kemungkinan penundaan pembentukan lembaga PDP, Selasa (1/10).

Berdasarkan UU PDP pasal 58 ayat 2, lembaga pelindungan data pribadi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatatkan transasksi crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BUKA ditutup turun 2,72% ke Rp 143 pada perdagangan siang ini, Rabu (9/10). Volume yang diperdagangkan tercatat 1,49 miliar dengan transaksi Rp 212,03 miliar, dan kapitalisasi pasarnya Rp 14,75 triliun.

Dalam seminggu terakhir, saham BUKA naik 19,17% dan melejit 25,44% dalam sebulan terakhir. Padahal pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembae saham.

Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Kemudian Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) usai sahamnya melejit pada Senin (7/10).

Pasalnya, kenaikan harga saham BUKA di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Tak hanya itu, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

Corporate Secretary Bukalapak, Cut Fika Luthfi menegaskan bahwa kenaikan harga saham pada saat itu merupakan reaksi pasar terhadap informasi terkait rencana akuisisi perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

Ia menekankan bahwa spekulasi pasar berada di luar kendali Bukalapak. Oleh karena itu, perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik lebih berhati-hati dalam merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Bukalapak,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (9/10).

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) mencatatkan transasksi crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BUKA ditutup turun 2,72% ke Rp 143 pada perdagangan siang ini, Rabu (9/10). Volume yang diperdagangkan tercatat 1,49 miliar dengan transaksi Rp 212,03 miliar, dan kapitalisasi pasarnya Rp 14,75 triliun.

Dalam seminggu terakhir, saham BUKA naik 19,17% dan melejit 25,44% dalam sebulan terakhir. Padahal pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembae saham.

Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Kemudian Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut kepada PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) usai sahamnya melejit pada Senin (7/10).

Pasalnya, kenaikan harga saham BUKA di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Tak hanya itu, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak.

Corporate Secretary Bukalapak, Cut Fika Luthfi menegaskan bahwa kenaikan harga saham pada saat itu merupakan reaksi pasar terhadap informasi terkait rencana akuisisi perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

Ia menekankan bahwa spekulasi pasar berada di luar kendali Bukalapak. Oleh karena itu, perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik lebih berhati-hati dalam merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Bukalapak,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (9/10).