Presiden Joko Widodo (Jokowi) senang proses transisi kepemimpinan telah berlangsung sejak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih pada 24 April 2024.

Jokowi mengatakan topik rapat terbatas belakangan ini cenderung menyisipkan proses dan persiapan transisi kepemimpinan menuju pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

"Sejak Pak Prabowo terpilih sebagai presiden terpilih, persiapan menuju pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program dan transisinya berjalan dengan baik," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan agenda BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Selasa (8/10).

Jokowi mengatakan Prabowo menjadi lebih aktif hadir dan berpartisipasi dalam seluruh rapat terbatas maupun rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih.

"Apapun topiknya Pak Prabowo selalu hadir, kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan. Setelah menjadi presiden terpilih di semua rapat selalu hadir," ujarnya.

Menurut Jokowi, kehadiran Prabowo di setiap rapat kabinet untuk menyampaikan program-program unggulan yang akan dilaksanakan di masa pemerintahannya. Inisiatif ini bertujuan agar program Prabowo disiapkan dengan matang bersama para menteri yang saat ini menjabat.

"Sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang," kata Jokowi.

Jokowi sebelumnya mengaku siap berkontribusi untuk memuluskan proses transisi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju kepada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjaga stabilitas politik menjelang transisi kepemimpinan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Jokowi menyampaikan arahan itu saat membuka Sidang Kabinet Paripurna terkait Perekonomian Terkini di Istana Merdeka Jakarta pada Senin, 24 Juni 2024.

Ia mengatakan stabilitas politik menjelang transisi kepemimpinan adalah modal penting untuk menjaga basis fundamental ekonomi nasional. Jokowi berharap tak ada turbulensi politik untuk mempertahankan sentimen pasar yang optimistis.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menyatakan Anindya Bakrie melanggar kesepakatan terkait masalah dualisme kepemimpinan Kadin yang sempat dicapai pada akhir bulan lalu saat menggelar pertemuan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pada pertemuan tersebut, kubu Arsjad menyebut jalan tengah yang dicapai adalah mempercepat penggelaran Musyawarah Nasional IX Kadin.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan perjanjian tertulis yang diteken di atas materai. Ia menekanan, perjanjian antara Arsjad dan Anindya mengikat secara hukum.

"Pengumuman struktur pengurus Kadin yang dilakukan Anindya merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan Kadin yang dimaksud," kata Dhaniswara dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (8/10).

Dhaniswara menjelaskan, Munas IX Kadin rencananya akan dipercepat menjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Munas IX Kadinn seharusnya dilaksanakan setelah masa jabatan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin habis pada tahun depan.

Ia mengatakan, percepatan Munas IX Kadin dilakukan untuk menjaga marwah organisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Menurutnya, Kadin kubu Arsjad sedang mematangkan persiapan Rapat Pimpinan Nasional menuju Munas IX Kadin.

Walau demikian, Dhaniswara belum menjelaskan secara detail jadwal pelaksanaan Munas IX Kadin. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra menekankan, penetapan pengurus organisasi harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia," kata Eka.

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie sebelunya mengumumkan struktur kepengurusan 2024-2029. Nama Arsjad Rasjid muncul sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022, sedangkan Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub 2024.

Meski mengumumkan kepengurusan, Anindya Bakrie enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. "Di luar konteks diskusi hari ini ya, di luar konteks," kata Anindya usai Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10).

Anindya menyampaikan, struktur kepengurusan yang diumumkan hari ini belum rampung atau hanya 50%. Ia menargetkan melengkapi semua posisi struktur kepengurusan setelah pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 28,91 triliun pada September 2024. Realisasi itu berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun.

Begitu juga dari pajak kripto mencapai Rp 914,2 miliar dan pajak fintech (P2P lending) senilai Rp 2,57 triliun. Kemudian pajak dari pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi pengadaan penerintah atau SIPP mencapai Rp 2,38 triliun.

Pada periode tersebut, pemerintah telah menunjuk 178 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk dua penunjukan pemungut PPN PMSE yaitu Optimise Media (sea) Pte Ltd dan DFENG LIMITED.

Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, 168 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,04 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran 2020, Rp 3,90 triliun setoran 2021, Rp 5,51 triliun setoran 2022, Rp 6,76 triliun setoran 2023, dan Rp 6,14 triliun setoran 2024,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam pernyataan tertulis, Senin (7/10).

Sementara penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 914,2 miliar per September 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan 2023, dan Rp 446,92 miliar penerimaan 2024.

“Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 428,4 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 485,8 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger,” ujar Dwi.

DJP Kemenkeu juga mencatat pajak fintech telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,57 triliun sampai September 2024. Penerimaan pajak dari sektor fintech mencapai Rp 446,39 miliar pada 2022, sebesar Rp 1,11 triliun pada 2023, dan Rp 1,02 triliun pada 2024.

Pajak fintech ini terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 776,55 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp428 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,37 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lain berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga September 2024, penerimaan dari pajak SIPP mencapai Rp 2,38 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan 2023, dan Rp 863,6 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 162,2 miliar dan PPN sebesar Rp 2,22 triliun.

Kemenkeu akan terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. "Pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ujar Dwi.

Selain itu, pemerintah juga akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto. Begitu juga dengan pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui SIPP.

PT Master Print Tbk (PTMR), anak usaha PT Mitra Pack Tbk (PTMP), resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/10). Langkah ini menjadikan PTMR sebagai emiten ke-35 yang tercatat di BEI tahun ini. Dalam proses penawaran saham perdana, perusahaan menunjuk PT Profindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Pada debutnya, saham PTMR dibuka menguat di level Rp 172 per lembar. Namun, pergerakan harga sahamnya berfluktuasi hingga turun 14,06% ke level Rp 146 per lembar pada pukul 09.05 WIB. Volume transaksi mencapai 75,09 juta saham, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 10,91 miliar, dan frekuensi transaksi tercatat sebanyak 8.287 kali. Hingga pagi ini, kapitalisasi pasar PTMR mencapai Rp 278,42 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham (IPO), PT Master Print Tbk (PTMR) mematok harga saham sebesar Rp 128 per lembar. Melalui aksi korporasi ini, perusahaan menargetkan untuk meraih dana segar hingga maksimal Rp 55,68 miliar.

Sebagai distributor resmi dan penyewaan barang-barang industri pengemasan, perusahaan berencana melepas 435 juta saham, yang setara dengan 22,81% dari total modal disetor dan ditempatkan setelah IPO. PT Profindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam proses penawaran saham perdana ini.

Rencana usai IPO

Dalam prospektus IPO-nya, Master Print mengungkapk bahwa sekitar 46% dari dana yang diperoleh, setara dengan Rp 25,09 miliar, akan dialokasikan untuk mengakuisisi 247.500 saham PT Global Putra Kusuma (GPK). GPK merupakan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk industri makanan dan minuman, produk susu, mainan, kosmetik, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Proses akuisisi saham ini melibatkan pembelian dari beberapa pihak: PT KUS Global Investama sebanyak 197 ribu saham, PT Kencana Usaha Sentosa sebanyak 47 ribu saham, dan 2.500 saham milik Cindy Kusuma. Setelah akuisisi, GPK akan menggunakan sekitar 90% dana dari Master Print untuk membeli sumber persediaan barang dagang, mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.

Sementara itu, sekitar 54% dari dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja. Alokasi ini akan digunakan untuk membeli persediaan barang reguler, seperti consumable, mesin printer, dan suku cadang. Selain itu, dana tersebut juga akan mendukung pengembangan produk baru serta kegiatan pemasaran dan promosi.

Tangerang Selatan dan Kota Tangerang menempati peringkat pertama dan kedua kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Selasa pagi (8/10). Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.39 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang Selatan dan Kota Tangerang mencapai 155 poin atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Sementara itu, Jakarta menempati posisi ke-5 dengan indeks AQI 119 atau berada pada kategori tidak sehat. Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Selasa (8/10):

1. Tangerang Selatan, Banten, dengan AQI poin 155 atau berada pada kategori tidak sehat.
2. Tangerang, Banten, dengan AQI poin 155 atau berada pada kategori tidak sehat.
3. Bekasi, Jawa Barat, dengan AQI poin 134 atau berada pada kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif.
4. Palembang, Sumatera Selatan, dengan AQI poin 129 atau berada pada kategori udara tidak sehat untuk kelompok sensitif.
5. Jakarta dengan AQI poin sebesar 119 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Baghdad di Iraq dengan AQI poin 249 atau masuk dalam kategori sangat tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Royke Tumilaar, mengungkap bahwa risiko geopolitik masih berada pada level tinggi, terutama dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta ketegangan di Timur Tengah. Situasi ini berdampak signifikan pada dinamika perekonomian global, termasuk Indonesia.

"Meski pandemi Covid-19 dan era suku bunga tinggi telah berakhir, namun perekonomian global masih terus dihadapi dengan situasi ketidakpastian," kata Royke dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10).

Royke menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia menunjukkan tren yang lebih lambat dibandingkan periode sebelum pandemi. Ketidakpastian ini diperparah dengan tantangan global yang terus berkembang, seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, Royke menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kokoh, diperkuat dengan stabilitas politik yang solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang tertinggi kedua di antara negara-negara G20, hanya di bawah India, pada 2024.

Royke juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Hal ini tercermin dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di angka 39,4%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya, menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

"Tapi masih ada tantangan struktural di jangka menengah yang perlu kita hadapi," tutur Royke.

Royke juga mengungkap sejumlah tantangan struktural yang harus dihadapi Indonesia ke depan. Di antaranya, pentingnya meningkatkan penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi, memperkuat kerja kolektif, dan mendorong reformasi pendidikan.

Ia juga menekankan perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci daya saing, mengoptimalkan sektor industri manufaktur, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semua ini, menurutnya, merupakan langkah penting untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang stabil.

PT Verona Indah Pictures Tbk resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/10). Saham emiten berkode VERN dibuka melesat 33% ke level 262, tetapi tak bertahan lama dan turun ke level 204 pada pukul 10.00 WIB.

Perusahaan ini menjadi emiten ke-34 di bursa pada tahun ini dan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek perseroan. Harga saham yang ditawarkan pada IPO adalah 195.

Berdasarkan data Stockbit hingga pukul 10.00 WIB, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 4,39 juta dengan nilai transaksinya Rp 97 miliar. Adapun kapitalisasi pasar Verona Indah Pictures pagi ini senilai Rp 982 miliar.

Direktur Utama Verona Indah Pictures, Pie Titin Suryani menyampaikan tingginya minat investor terhadap saham VERN menunjukkan bahwa investor merespons positif prospek usaha perseroan. Ia mengatakan tren kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan.

“Tren positif kinerja perseroan ini tak lepas dari besarnya minat masyarakat atas karya sinetron yang berkualitas di Indonesia,” ukujar Titin di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/10).

Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi film ini melepas maksimal 1,12 miliar lembar saham atau 23,54% dari modal disetor dan ditempatkan usai IPO. Dari aksi korporasi ini, perusahaan berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 218,72 miliar.

Rencana Dana IPO

Berdasarkan keterangan manajemen, seluruh dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah seluas 160 m² dan bangunan seluas 1.060 m² di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Properti ini berstatus hak milik atas nama Pie Titin Suryani, yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan sebagai pengendali.

Adapun sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk untuk pembiayaan produksi, akuisisi film/sinetron/serial digital, serta kegiatan pemasaran dan operasional perusahaan. Di samping itu, dana dari pelaksanaan Waran Seri I juga sepenuhnya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk operasional sehari-hari, seperti produksi dan pemasaran, gaji karyawan, dan biaya operasional umum.

Demi menarik minat investor, perseroan akan membagikan dividen tunai maksimal sebesar 30% dari laba bersih, mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan seterusnya. Kebijakan ini mengikuti ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pembagian dividen akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Berdasarkan kinerja keuangannya, penjualan Verona Indah Pictures mencapai Rp 247,54 miliar pada 2023. Perolehan itu meningkat 112,03% dibandingkan dengan penjualan pada 2022 sebesar Rp 116,75 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sinetron sebesar Rp 130,8 miliar atau 112,03%.

Kontribusi terbesar pendapatan perusahaan pada 2023 berasal dari sinetron berjudul “Suami Pengganti” sebesar Rp 105,2 miliar atau 42,5% dari total penjualan. Diikuti oleh sinetron “Bintang Samudera” sebesar Rp 30 miliar, dan kelanjutan sinetron “Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM)” sebesar Rp 67,25 miliar.

Uni Emirat Arab (UEA) mengubah peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengecualikan transaksi yang melibatkan aset virtual, termasuk mata uang kripto. Amendemen ini berlaku efektif pada 15 November 2024.

Otoritas Pajak Federal UEA (FTA) mengumumkan perubahan tersebut di bawah Keputusan Kabinet No. (100) tahun 2024 pada 2 Oktober 2024. Ketentuan PPN ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang perlakuan pajak terhadap aset digital sekaligus menyelaraskan dengan pembaruan undang-undang pajak sebelumnya di negara tersebut.

Melansir laporan Decrypt.com, di antara amendemen utama, Pasal 42 yang paling menonjol karena menambahkan pembebasan PPN untuk pengalihan kepemilikan aset virtual dan konversinya.

FTA mendefinisikan aset virtual sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau digunakan untuk tujuan investasi. FTA dengan jelas membedakan aset virtual dari mata uang fiat atau surat berharga lainnya.

Perubahan Berlaku Surut

Perubahan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2018, dan berdampak pada semua transaksi aset virtual sejak saat itu. Ini berarti bisnis yang berurusan dengan aset virtual harus menilai kembali kewajiban PPN mereka, terutama terkait transaksi retrospektif. Transaksi yang terjadi di masa lalu dan sekarang akan terpengaruh oleh peraturan baru.

FTA telah mendesak bisnis-bisnis ini untuk menilai kembali posisi pemulihan PPN dan status kepatuhan mereka. FTA juga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perlunya pengungkapan sukarela untuk memperbaiki pengembalian pajak di masa lalu jika perlu.

Amandemen PPN UEA muncul dengan latar belakang upaya Dubai untuk mengatur sektor aset virtual.

Pada 2022, Dubai adalah salah satu yurisdiksi pertama di kawasan ini yang menetapkan pedoman yang jelas untuk perusahaan Web3. Otoritas Regulator Aset Virtual (VARA), yang mengawasi aktivitas aset digital di Dubai, baru-baru ini memperbarui aturan pemasarannya untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Di bawah panduan baru, semua konten promosi yang terkait dengan aset digital harus memiliki penafian yang jelas untuk memperingatkan investor tentang potensi risiko keuangan. Mulai 1 Oktober, setiap materi pemasaran untuk aset digital harus menyatakan aset virtual tunduk pada volatilitas yang signifikan dan dapat kehilangan nilainya sebagian atau seluruhnya.

VARA mencatat bahwa penafian ini harus ditampilkan dengan jelas dan dapat dimengerti di semua perangkat, untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.

Aturan pemasaran yang baru dirancang untuk mencegah informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa promosi aset digital tidak mendorong perilaku perdagangan yang berisiko.

Nilai tukar rupiah melemah 0,05% ke level 15.694 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (8/10). Rupiah tertekan kekhawatiran memanasnya perang di Timur Tengah.

Mengutip Bloomberg, mata uang Asia lainnya juga melemah terhadap dolar AS hingga pukul 09.15 WIB. Won Korea Selatan melemah 0,32%, peso Filipina 0,01%, yuan Cina 0,65%, dolar Hong Kong 0,04%. Sedangkan dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Taiwan 0,03%, dan baht Thailand 0,04%.

“Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas,” kata analis komoditas dan mata uang Lukman Leong kepada Katadata.co.id, Selasa (8/9).

Lukman melihat rupiah masih akan tertekan kekhawatiran memanasnya perang di Timur Tengah. Di sisi lain, investor menantikan data data indeks kepercayaan konsumen Indonesia September 2024 yang akan dirilis pada hari ini.

“Rupiah diproyeksi akan berada pada kisaran Rp 15.600 per dolar AS hingga Rp 15.750 per dolar AS,” ujar Lukman.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana juga memproyeksikan rupiah melemah hari ini. “Kemungkinan masih terdepresiasi, tetapi lebih landai dibanding hari kemarin dengan ekspektasi antara Rp 15.597 per dolar AS hingga Rp 15.797 per dolar AS,” kata Fikri.

Fikri menjelaskan, pergeraka rupiah hari ini antara lain, dipengaruhi hasil private placement Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN di angka Rp 3 triliun kemarin (7/10) dan perkembangan lelang SBSN hari ini. Data tenaga kerja AS yang bagus dan menahan kemungkinan The Fed memangkas suku bunga lebih besar juga memperngaruhi pergerakan rupiah hari ini. The Fed diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga maksimal 25 bps pada pertemuan berikutnya.

“Bahkan 13,5% responden mengekspektasikan Fed Funds Rate ditahan pada angka 5,0% pada FOMC 7 November mendatang,” ujar Fikri.

Pengaruh lainnya juga datang dari tensi geopolitik Iran dan Israel yang masih tinggi. Kondisi geopolitik ini, menurut dia, diperparah dengan meningkatnya tensi di Ukraina dan Rusia.

Mahkamah Agung menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Persetujuan, antara lain mencakup kenaikan gaji pokok, uang pensiun, tunjangan jabatan.

"Info terakhir, tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu," ujar Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Senin (7/10).

Suharto menjelaskan, Mahkamah Agung telah menyampaikan delapan poin usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA. Namun, menurut dia, pihak Kementerian PANRB hanya menyerahkan empat poin ke Kementerian Keuangan.

Keempat poin tersebut, mencakup usulan kenaikan gaji pokok naik 8–15%, uang pensiun 8–15%, tunjangan jabatan 45–70%, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan empat usulan MA yang belum diakomodasi Kementerian PANRB, yaitu fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Menurut dia, hanya tiga usulan Kementerian PANRB yang disepakati Kemenkeu, yakni kenaikan gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kemahalan, akan diperjuangkan pada waktu dan cara lain karena memerlukan kajian dan komparasi dengan aparat penegak hukum lain.

"Atas arahan Ketua Mahkamah Agung, ya, sudah tiga dulu, nanti tunjangan kemahalan akan menyusul diperjuangkan lagi," katanya.

Ia menjelaskan draf rancangan peraturan pemerintah yang baru terkait hak keuangan hakim tersebut akan segera disusun. Draf yang sudah selesai nantinya akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Prosesnya seperti pembuatan peraturan pemerintah pada umumnya," kata Suharto.

MA sebelumnya memfasilitasi audiensi dengan SHI. Dalam forum audiensi yang dihadiri pimpinan MA, Komisi Yudisial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, SHI menyampaikan empat tuntutan, yakni:

1. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
2. Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan
3. RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan
4. Meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim
   
   

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui bahwa 45% dari 596 rumah yang ada di Komplek Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Walaupun begitu, pihaknya masih kerap menerima keluhan dari para penghuni rumah dinas tersebut. Keluhan rumah dinas DPR itu disampaikan melalui aplikasi Perjaka (Perawatan Rumah Jabatan Kalibata).

"Memang kalau dibuat klasifikasi ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah," kata Indra saat konferensi pers di RJA DPR di Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Di samping itu, sebagian rumah dinas itu ada yang ditempati oleh tim ahli, karena sejumlah anggota DPR sudah mempunyai rumah tinggal di kawasan Jabodetabek.

Selain masalah fisik seperti tembok yang rembes atau atap yang bocor, rumah dinas itu memiliki permasalahan gangguan dari tikus. Dia menduga keberadaan tikus-tikus itu karena lingkungan rumah dinas dekat dengan sungai dan tempat sampah.

"Ya kalau layak, nggak layak, itu relatif. Kalau lihat di dalam, misalnya, bocoran, kalau musim hujan baru ketahuan ketidaknyamanan-nya,"kata dia.

Sebelumnya, DPR mengumumkan bahwa Anggota DPR periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis (3/10) melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota.

Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Nasib Rumah Dinas DPR

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai aset rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak akan dihuni lagi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) Kemenkeu memastikan nasib aset tersebut masih dalam pembahasan.

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana untuk apa ke depannya," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai nasib rumah dinas DPR tersebut.

Meskipun begitu, pihaknya siap mengelola rumah dinas itu jika diberikan penugasan. “Untuk rumah dinas belum bisa menjawab kami belum ada informasi. Kami siap kalau ditugaskan ke depannya,” ujar Candra.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada indikasi kerja paksa di industri nikel Indonesia. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat atau DOL mengelompokkan Nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

"Nggak ada dong Saya kan mantan menteri investasi, mana ada sih kerja paksa," ujar Bahlil saat diminta tanggapan terkait tuduhan praktik kerja paksa di industri nikel pada Senin malam (7/10), seperti dikutip dari Antara.

Ia menegaskan bahwa isu kerja paksa di sektor nikel Indonesia tidak pernah terjadi dan tidak berdasar Menurutnya, pemberitaan tentang hal tersebut perlu didasarkan pada fakta, bukan persepsi negatif yang dapat merugikan citra Indonesia di mata dunia.

Ia mengajak media untuk lebih mengutamakan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap pencapaian bangsa, khususnya dalam sektor hilirisasi nikel yang telah memberikan kontribusi besar. Ia meminta agar berita-berita yang muncul tidak sekadar mengikuti narasi asing. "Jangan persepsi yang negatif bangsa kita, diberitakan," kata Bahlil.

AS melalui Departemen Ketenagakerjaan atau US Department of Labor (US DOL) menuding industri nikel di Indonesia menerapkan sistem kerja paksa. Hal itu menjadi pemberitaan beberapa media di tanah air.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa warga negara asing asal Cina direkrut untuk bekerja di Indonesia. Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Laporan tersebut menyebutkan kerja paksa terjadi pada kawasan industri di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, di mana Cina memiliki kepemilikan mayoritas atas kawasan ini.