Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan kembali menduduki posisi menteri pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ma’ruf saat mengisi rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Jumat (4/10).

Awalnya, Ma’ruf menyampaikan bahwa kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus terus berjalan. Keberlanjutan diperlukan meski ada perubahan di komposisi pejabat di kementerian dan lembaga terkait.

KNEKS merupakan institusi lintas kementerian-lembaga yang bertugas untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ini berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Keanggotaan KNEKS meliputi Kementerian Keuangan, KADIN, Kementerian Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia.

“Saya wakil presiden tinggal beberapa hari lagi. Kita boleh mengakhiri jabatannya, tapi tidak dengan pengabdiannya. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Suharso ada di mana. Pas Zulkifli pasti masih jadi menteri,” kata Ma’ruf.

Pernyataan Ma’ruf sontak mengundang riuh tawa dari para hadirin yang ada di ruangan. Termasuk datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN Suharso Monoarfa, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, hingga Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.

“Kita harus terus mengabdi di mana pun, di tempat mana pun, di bagian mana pun. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup,” ujar Ma’ruf.

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan sejauh ini Prabowo sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipilih sebagai menteri dalam kabinetnya. Namun, Prabowo sedang mempertimbangkan semua nama nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain seperti organisasi kemasyarakatan (ormas), kelompok profesi, dan sebagainya.

Dari partai politik, ia menyebutkan Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan dari kelompok lainnya sedang dipertimbangkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, ormas, kelompok profesi buruh tani dan nelayan, dan relawan.

Terkait dengan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo yang beredar sebanyak 44. Seiring dengan penambahan jumlah menteri tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat juga akan menambah jumlah komisi di DPR yang akan membahas berbagai kebijakan dan anggaran pemerintah.

Meski begitu Dahnil menuturkan wacana penambahan jumlah kementerian belum bisa dipastikan lantaran masih berproses. Namun, ia memastikan jumlahnya akan bertambah dari saat ini yang sebanyak 34.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 30 calon emiten yang sedang mempersiapkan diri untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal. Dari jumlah tersebut, 14 perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan beraset jumbo, dengan nilai aset lebih dari Rp 250 miliar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan bahwa di antara 30 calon emiten tersebut, selain 14 perusahaan yang memiliki aset jumbo, terdapat juga dua perusahaan yang termasuk dalam kategori aset skala kecil, yaitu dengan nilai aset di bawah Rp 50 miliar.

Sementara itu, 14 perusahaan lainnya memiliki aset dalam kisaran Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar, yang diklasifikasikan sebagai perusahaan beraset menengah. Pipeline ini menunjukkan variasi calon emiten yang siap meramaikan pasar modal, mencakup perusahaan dengan berbagai skala aset dari berbagai sektor industri.

Klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline BEI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017. Dalam data tersebut, artinya perusahaan aset skala besar dan sedang mendominasi pipeline IPO otoritas bursa.

"Adapun tercatat 34 perusahaan yang mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun," tulis Nyoman dalam datanya, Jumat (4/10).

Berikut rincian sektor dalam pipeline IPO BEI:
• 3 perusahaan dari sektor material dasar
• 5 perusahaan dari sektor konsumer primer
• 3 perusahaan dari sektor konsumer non primer
• 5 perusahaan dari sektor energi
• 2 perusahaan dari sektor keuangan
• 2 perusahaan dari sektor kesehatan
• 4 perusahaan dari sektor industri
• 2 perusahaan dari sektor infrastruktur
• 3 perusahaan dari sektor properti
• 1 perusahaan dari sektor transportasi dan logistik

Tujuh Perusahaan dari Sektor Konsumer Paling Banyak di Pipeline Rights Issue BEI

Sementara untuk rights issue, per tanggal 04 Oktober 2024 telah terdapat 15 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp 34,42 triliun. Serta masih terdapat 29 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI.

Menurut data yang dilampirkan BEI, paling banyak perusahaan yang akan melaksanakan rights issue yakni sektor konsumer primer sebanyak tujuh perusahaan. Lalu urutan kedua yaitu ada lima perusahaan dari sektor energi yang akan melangsungkan rights issue.

Berikut incian pipeline rights issue menurut data BEI:
• 4 Perusahaan dari sektor material dasar
• 7 Perusahaan dari sektor konsumer primer
• 3 Perusahaan dari sektor konsumer non primer
• 5 Perusahaan dari sektor energi
• 4 Perusahaan dari sektor keuangan
• 2 Perusahaan dari sektor kesehatan
• 3 Perusahaan dari sektor infrastruktur
• 1 Perusahaan dari sektor transportasi dan logistik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah merevisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RPTL. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyebut, Kementerian ESDM belum menetapkan periode RUPTL terbaru nantinya karena pemerintah berkeinginan memperpanjang periode berlakunya dokumen tersebut.

“Belum diputuskan apakah nanti akan 15 tahun atau 10 tahun. Tapi yang jelas kami ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Jisman saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta pada Jumat (4/10).

Dia menyebut, perpanjangan periode RUPTL bisa menghasilkan perencanaan listrik yang lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Terlebih, menurutnya dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah tentu akan mendorong penggunaan listrik yang semakin besar. “Ada banyak poin yang direvisi,” ujarnya.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, pihaknya sedang merancang RUPTL baru. Dalam RUPTL baru tersebut, PLN merencanakan sebanyak 75% kapasitas listrik yang dihasilkan perusahaan akan berbasis energi baru terbarukan (EBT), sedangkan 25% sisanya bersumber dari gas.

Darmawan mengatakan, pihaknya berkomitmen mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Empat tahun lalu, PLN telah merancang RUPTL terhijau sepanjang sejarah dengan menetapkan target energi baru terbarukan yang ambisius.

Menurutnya hal itu sejalan dengan upaya pemerintah yang sudah mencanangkan target net zero carbon pada 2060. “Nah saat ini tentu saja kita sedang dalam proses merancang RUPTL yang baru bersama dengan pemerintah RUPTL 2024-2033,” kata Darmawan di sela kegiatan Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta, Selasa (4/6).

Pada RUPTL yang lama, PLN menghapus rencana pembangunan proyek PLTU batu bara berkapasitas 13 GW. Menurutnya, ini sebagai upaya perusahaan dalam transisi energi menuju ke penggunaan energi bersih.

"Ada 1,1 GW PLTU batu bara yang diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan. Selain itu, ada 800 MW PLTU batu bara yang digantikan dengan gas," ujar Darmawan beberapa waktu lalu.

Selain itu, PLN mengungkapkan penambahan kapasitas pembangkit selama sepuluh tahun dari tahun 2021 hingga 2030 sebanyak 51,6% di antaranya adalah pembangkit berbasis energi baru terbarukan.

Pemerintah mengakui prosesi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur mengalami keterlambatan dari jadwal rencana kerja yang telah ditetapkan. Keterlambatan program migrasi pegawai pemerintah ke ibu kota baru disebabkan belum siapnya infrastruktur primer seperti perumahan dan kantor ASN.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memastikan seluruh pembangunan fasilitas penunjang ASN di bandar baru dapat segera rampung. “Sebenarnya rencananya kan sudah dimulai bulan Agustus, September, lalu Oktober. Tapi memang, ini ada keterlambatan,” kata Suharso saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (4/10).

Selain infrastruktur utama seperti perumahan dan kantor ASN, pemerintah saat ini juga sedang berupaya menyediakan fasilitas pendukung. Beberapa yang tengah dikebut adalah rumah sakit, sekolah, dan layanan publik seperti jaringan internet.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengakui belum mendapati kabar terkini ihwal termin perpindahan ASN ke IKN. Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengejar keterlambatan itu dengan menyelesaikan pembangunan perumahan dan kantor ASN segera.

“Untuk mengejar keterlambatan itu, apakah pindah ASN memang mulai bulan ini atau bulan depan, tapi yang paling penting yang harus dipastikan adalah seluruh fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN,” ujar Suharso.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan pemindahan ASN ke IKN bakal dimulai sebelum Presiden Joko Widodo lengser. OIKN akan meresmikan beberapa infrastruktur yang rampung pada akhir pekan ini.

Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana memulai pemindahan ASN mulai bulan ini. Namun, Basuki mengaku belum dapat memastikan jadwal penerbitan Keputusan Presiden terkait pemindahan ASN ke IKN.

Menurut Menteri PAN RB, pemindahan ASN ke IKN mulai dicicil bulan ini," kata Basuki di kantornya, Jumat (4/10). Basuki berencana terbang ke IKN pada Sore ini, Jumat (4/10) untuk memeriksa beberapa proyek. Salah di antaranya yakni komplek gedung kantor Kementerian Koordinator.

Basuki mengatakan kunjungannya ke IKN merupakan bagian dari persiapan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Ia mencatat ada beberapa proyek infrastruktur di IKN yang akan rampung pada akhir pekan ini, seperti Pusat Pelatihan PSSI. Pusat pelatihan tersebut memiliki delapan lapangan sepak bola untuk keperluan latihan Tim Garuda di atas lahan seluas 34,5 hektare.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim untuk menyelesaikan permasalahan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Gigih Udi Atmo, mengatakan untuk menghindari konflik dengan masyarakat, Kementerian ESDM menugaskan inspektur panas bumi guna melihat situasi di proyek tersebut.

"Tim ESDM telah merespons dengan cepat. Hari ini inspektur panas bumi, Kementerian ESDM telah terjun langsung ke lapangan," ujar Gigih saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Jumat (4/10).

Gigih mengatakan, pihaknya akan segera memberikan informasi lanjutan mengenai kondisi yang terjadi di proyek pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut.

"Nanti kita adakan diskusi dengan rekan-rekan media, saat ini tim inspektur sedang turun ke lapangan," ujarnya.

Proyek PLN dengan Pendanaan Bank Jerman

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok ini dikerjakan oleh PT PLN, dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bank pembangunan dan investasi asal Jerman.

Pendanaan dari KfW diteken pada Oktober 2018 lalu. Pembiayaan proyek ini merupakan perjanjian utang langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dengan Perseroan Terbatas PLN, untuk pendanaan Geothermal Energy Programme sebesar EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun.

Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Wahidin, mengatakan perusahaan akan membangun PLTP berkapasitas 40 megawatt (MW) di Kabupaten Manggarai Pulau Flores, NTT.

“Pembangunan PLTP Ulumbu sebagai langkah PLN untuk mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi hijau berkelanjutan di Indonesia,” kata Wahidin, Selasa (19/7).

Dia menambahkan upaya persiapan pembangunan sudah dimulai, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat adat di beberapa desa di Kecamatan Satarmese, yaitu Desa Lungar, Desa Mocok, Desa Wewo, dan Desa Go Muntas melalui upacara adat yang disebut Tabe Gendang.

Sosialisasi kepada kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan itu merupakan bagian dari tahapan prakonstruksi. Wahidin menjelaskan, pembangunan PLTP Ulumbu direncanakan memanfaatkan tujuh area pengeboran, di antaranya lima area sumur produksi dan dua sumur reinjeksi.

Menurut dia, pengembangan energi panas bumi PLTP Ulumbu 2 x 20 MW harus diwujudkan. Proyek itu akan menciptakan ketahanan energi melalui energi terbarukan secara mapan dan berkelanjutan.

Langkah ini, kata dia sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,96 Gigawatt (GW).

Penolakan Warga

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga setempat menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke Poco Leok karena proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup warga. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari akan rusak.

Namun, menguatnya penolakan warga atas rencana perluasan penambangan panas bumi tersebut tidak membuat pemerintah dan PLN mengurungkan rencana melanjutkan perluasan proyek PLTP Ulumbu.

Warga juga khawatir terhadap potensi kebocoran gas H2S yang mematikan. Penolakan warga Poco Leok menguat dan meluas setelah terjadi kebocoran gas mematikan H2S di beberapa lokasi tambang panas bumi, seperti di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang menyebabkan lima penduduk tewas dan sedikitnya 275 orang mengalami keracunan.

Di Mataloko, yang bertetangga kabupaten dengan Poco Leok, operasi tambang panas bumi menyemburkan lumpur panas yang menyebabkan sawah warga terendam, sumber air tercemar, hingga merusak ladang pertanian warga. Semburan lumpur panas itu menyebabkan sumber mata pencaharian warga Mataloko menghilang. Selain itu, atap seng rumah warga berkarat sehingga menambah beban pengeluaran warga.

Pembongkaran wilayah Poco Leok untuk perluasan operasi tambang panas bumi yang berada dalam kawasan ring of fire, menambah deretan ancaman terhadap keselamatan warga. Aktivitas ini dikhawatirkan berpotensi memicu peristiwa gempa bumi yang dapat menghadirkan petaka bagi masyarakat.

Bank Indonesia memastikan uang pecahan Rp 10 ribu tahun emisi 2005 masih berlaku. Sebelumnya, beredar informasi uang bewarna ungu yang memiliki gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas itu sudah tidak berlaku lagi.

“Uang Rp 10 ribu tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/10).

Marlison mengimbau masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi. Uang pecahan Rp 10 ribu yang masih berlaku adalah pecahan tahun emisi 2005, 2016, dan 2022.

BI juga meminta masyarakat tidak menolak transaksi dengan uang yang masih berlaku sebagai alat pembayaran. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyebutkan setiap orang dilarang menolak rupiah yang digunakan dalam transaksi pembayaran di NKRI, kecuali merasa ragu akan keasliannya.

“Apabila masyarakat ingin mengetahui masa berlaku uang rupiah bisa langsung melihat informasi melalui sosial media dan website Bank Indonesia www.bi.go.id,” ujar Marlison.

Viral Uang Rp 10 Ribu Tahun Emisi 2005 Tidak Berlaku Lagi

Sebelumnya, uang Rp 10 ribu tahun emisi 2005 mendadak viral dikabarkan tidak berlaku lagi. Kabar tersebut diberitakan berdasarkan keterangan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali usai acara "Memorabilia Uang Rupiah Pecahan 10 Ribu Tahun Emisi 2005" di Museum Balaputra Dewa, Palembang, Kamis (3/10).

Ricky mengatakan uang Rp 10 ribu emisi 2005 seharusnya telah ditarik sejak 2010. Masyarakat diberikan tenggat waktu untuk mengembalikan uang tersebut. “Masyarakat diberi waktu lima tahun untuk pengembalian karena pada 2016 tidak berlaku lagi," kata Ricky dikutip dari Antara.

Apabila masyarakat masih memiliki uang Rp 10 ribu tersebut dapat dikoleksi pribadi atau dijual ke kolektor uang. Sebab, saat ini uang tersebut tidak bisa ditukar atau dikembalikan di bank.

Kondisi deflasi lima bulan beruntun sejak Mei mendapat perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut dia, situasi ini harus dilihat dari banyak hal, bukan hanya persoalan daya beli masyarakat.

Sejumlah indeks masih menunjukkan angka positif. "Indeks kepercayaan konsumen, indeks ritel atau pembelian, kami melihat masih pada level stabil dan tinggi. Tidak ada koreksi yang tajam," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10).

Kelompok masyarakat yang terekam dalam indeks tersebut menunjukkan aktivitas daya beli yang konstan dan stabil. Terkait jumlah masyarakat kelas menengah yang menurun, Sri Mulyani mengatakan, masih perlu data yang lebih detail.

Biasanya penurunan kelas menengah terjadi karena inflasi. Saat ini justru terjadi deflasi dan sebagian kelas menengah turun ke kelompok rentan. Namun, masyarakat dari kelompok miskin ada yang naik ke kelompok menuju kelas menengah. "Dalam hal ini kami melihat ada dua indikator. Yang miskin naik, tapi kelas menengah turun," ujarnya.

Banyak Lapangan Pekerjaan

Sri Mulyani juga menyebut, meskipun terjadi banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK tahun ini, angka penciptaan lapangan kerja masih tinggi. "Menurut statistik, ada 11 juta lebih penciptaan lapangan kerja dama tiga tahun terakhir. Angkatan kerja baru masih terbuka," ucapnya.

Semua fenomena ekonomi yang terjadi sekarang harus dilihat secara keseluruhan. Misalnya, saat ini banyak investasi asing masuk ke sektor hilirisasi tambang. Lapangan kerja kemungkinan banyak ada di sektor tersebut.

Sektor digital, ia mengatakan, juga membuka banyak kesempatan kerja baru. "Seperti Gojek dan yang lain. Jadi, kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan karena berbagai faktor," kata Sri Mulyani.

Daya Beli Kelas Menengah Turun

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede belum bisa menyimpulkan deflasi lima bulan beruntun ini sebagai penurunan daya beli masyarakat secara umum. Namun jika mempertimbangkan data-data lain, ia memperkirakan daya beli kelas menengah memang turun.

Dia mencontohkan data tenaga kerja yang terkena PHK yang menunjukkan peningkatan sejak 2022 hingga Agustus 2024. Selain itu, ada penurunan rasio disposable income (pendapatan yang siap) dibelanjakan terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir.

“Memang terdapat tren penurunan daya beli, khususnya kelas menengah,” ujar Josua.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky justru melihat ada indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh inflasi.

“Dari permintaan agregat, nampaknya ada indikasi melambat yang berkontribusi terhadap inflasi. Apakah lebih bahaya? Sebetulnya tidak, karena inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi yang terlalu dalam juga sama-sama bahaya,” kata Riefky.

Kondisi yang sehat jika pertumbuhan harga yang stabil dan terjaga. Namun, menurut dia, adanya deflasi secara terus-menerus bukan merupakan indikasi yang baik.

PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengumumkan bahwa pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 di Provinsi Jambi telah rampung. Tol ini diharapkan mempercepat konektivitas antara Jambi dan Palembang, dengan waktu tempuh yang dipersingkat menjadi sekitar 15 hingga 20 menit.

Proyek senilai Rp 640 miliar ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) bersama Adhi Karya dan Jaya Konstruksi. Jalan tol ini memiliki total panjang 7,6 kilometer, dengan akses tol sepanjang 2,9 kilometer.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menyatakan bahwa Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1 menjadi tol pertama yang menghubungkan Jambi dengan Palembang, dan juga Lampung. Proyek ini akan memperpanjang jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dan menjadi awal dari tahap kedua pembangunan JTTS.

"Dengan adanya jalan tol ini, jarak tempuh sepanjang 65 kilometer (km) dari Bayung Lencir ke Jambi yang semula dua jam, kini bisa ditempuh hanya dalam waktu 15 sampai 30 menit," kata Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (4/10).

Ia menyebut jika waktu tempuh yang lebih cepat tersebut diyakini akan meningkatkan ekonomi daerah kecamatan Bayung Lencir. Adapun, jalan tol Bayung Lencir-Tempino memiliki multiplier effect, seperti memudahkan aliran barang dan jasa. Sehingga mempercepat perputaran roda ekonomi di Jambi. Lalu mobilitas warga Bayung Lencir ke Jambi serta dari Jambi ke Bayung Lencir semakin tinggi.

“Transportasi Jambi-Palembang menjadi lebih singkat dari sebelumnya tujuh sampai delapan jam menjadi empat sampai lima jam saja,” jelasnya.

Selama proses pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 1, lanjutnya, WSKT menerapkan inovasi berupa improvisasi metode penggunaan selected borrow material. Metode ini mampu memberikan nilai tambah lebih baik di dalam pekerjaan tersebut.

"Implementasi inovasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi biaya operasional dan pengadaan material dalam konteks pelaksanaan, serta dengan mutu sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam 10 tahun terakhir, perseroan telah menyelesaikan pembangunan 118 gedung, 47 jalan tol, 20 jalan nasional, 16 jembatan, 12 bendungan, serta 24 infrastruktur lainnya. Lalu sebanyak 83 di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Saham PT Indika Energy Tbk (INDY) mengalami lonjakan signifikan pada akhir September 2024. Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary Indika Energy Tbk, Adi Pramono, menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan penelaahan terkait pergerakan saham INDY dalam periode 23 September hingga 1 Oktober 2024.

Hasil penelaahan menunjukkan tidak ada aktivitas dari pemegang saham tertentu yang teridentifikasi, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 mengenai Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

"Perseroan juga tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham perseroan di Bursa paling tidak dalam 3 bulan mendatang," jelas Adi dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (4/10).

Sebelumnya saham Indika Energy menunjukkan lonjakan signifikan pada akhir September 2024, sehingga pihak bursa meminta penjelasan dari manajemen perseroan terkait pergerakan tersebut. Pada 20 September 2024, harga saham masih tercatat di level 1.470 per saham. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, pada 1 Oktober 2024, harga sahamnya sudah naik pesat menjadi 1.790 per saham, mencerminkan kenaikan yang signifikan sebesar 21,76%.

Tidak hanya harga yang bergerak, volume perdagangan saham INDY juga menunjukkan peningkatan aktivitas yang luar biasa. Di salah satu titik, seperti pada 21 September 2024, jumlah saham yang diperdagangkan melonjak tajam, menandakan tingginya minat investor terhadap saham ini dalam beberapa hari terakhir.

Menanggapi hal ini Adi Pramono mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan para pemegang saham. Dari hasil komunikasi tersebut, terungkap bahwa pemegang saham utama tidak memiliki rencana terkait perubahan kepemilikan saham di perseroan.

"Berdasarkan komunikasi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, Perseroan telah mendapatkan konfirmasi bahwa pemegang saham utama tidak memiliki rencana terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan," kata dia.

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa (1/10). Menurut data yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR lebih dari separuh anggota DPR yang sekarang terpilih merupakan wajah lama alias petahana yang telah berkiprah pada periode 2019-2024.

Berdasarkan data resmi DPR, sebanyak 307 anggota atau 52,9% dari total anggota yang dilantik merupakan petahana. Sementara itu, 273 orang lainnya atau 47,1% adalah wajah baru.

Bila dibanding periode sebelumnya, jumlah petahana periode ini lebih banyak. Pada periode 2019-2024 hanya diisi oleh 47% atau 270 orang yang merupakan anggota lama. Adapun komposisi anggota DPR oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan 110 kursi menjadikannya partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR. Di sisi lain, Partai Demokrat menempati posisi terbawah dengan hanya meraih 44 kursi.

Di tengah gegap gempita wajah baru DPR, banyak pula publik yang menyoroti sejumlah anggota DPR yang terikat kekerabatan dan lolos secara bersamaan. Ada yang hubungan ayah atau ibu dan anak, ada pula yang memiliki hubungan suami istri. Berdasarkan catatan, terdapat 17 anggota DPR yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dan sama-sama duduk di DPR.

Daftar anggota DPR yang memiliki hubungan suami istri dan orang tua anak

Puan Maharani - Diah Pikatan Orissa Putri Harapan

Puan saat ini terpilih kembali menjadi Ketua DPR setelah pada periode 2019-2024 menempati jabatan yang sama. Putri presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu duduk di DPR setelah terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Bersamaan dengan terpilihnya Puan, anaknya Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, juga terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Di dapil itu perempuan bernama Pinka itu maju dengan nomor urut I.

Mulan Jameela - Ahmad Dhani

Sebelum menjadi anggota DPR Mulan dikenal sebagai seorang artis papan atas. Ia telah lebih dulu duduk menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Pada periode ini ia kembali terpilih dari daerah pemilih Jawa Barat XI.

Bersamaan dengan terpilihnya Mulan, suamina Ahmad Dhani juga menyusul mendapat mandat dari pemilu ke Senayan. Dhani yang merupakan musisi dan pentolan grup band Dewa itu terpilih dari Dapil Jawa Timur I.

Ahmad Muzani - Himmatul Aliyah

Ahmad Muzani merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melenggang kembali ke Senayan dari Daerah Pemilihan Lampung. Di DPR ia akan bertugas bersama istrinya Himmatul Aliyah, yang terpilih dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Sugiono - Marlyn Maisarah

Deret anggota DPR lain yang memiliki hubungan suami istri adalah dua politikus Gerindra Marlyn Maisarah, dan Sugiono. Sugiono merupakan anggota DPR periode 2019-2024 yang terpilih kembali melalui dapil Jawa Tengah I. Sementara itu istrinya Marlyn terpilih dari Dapil Jawa Barat V.

Said Abdullah - Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Tak hanya Puan dan Pinka, PDIP juga punya dua perwakilan lain yang memiliki hubungan orang tua - anak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah terpilih kembali dari Dapil Madura untuk kelima kalinya.

Pada periode ini ia akan bertugas bersama anak sulungnya Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang terpilih Senayan dari dapil Jawa Tengah VIII yaitu Cilacap dan Banyumas. Adapun Said pada periode sebelumnya menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Viktor Laiskodat - Julie Laiskodat

Pasangan suami istri Viktor Laiskodat dan Julie Laiskodat melenggang ke DPR dari partai Nasional Demokrat (NasDem0. Viktor dari dapil Nusa Tenggara Timur II dan Julie dari dapil NTT I. Naiknya Viktor ke Senayan terjadi setelah peraih suara terbanyak dari NasDem di dapil tersebut yaitu Ratu Ngadu Wulia mundur setelah dinyatakan terpilih.

Viktor menjabat Gubernur NTT pada periode 2018-2023. Sebelum menjadi Gubernur Viktor telah berkiprah di Senayan pada periode 2004-2009 dari Partai Golkar dan 2014-2018 dari Partai NasDem.

Fatmawati Rusdi - Rusdi Masse Mappasessy

Dua anggota DPR lainnya yaitu Fatmawati Rusdi dan Rusdi Masse Mappasessy merupakan dua wakil rapat dari partai NasDem. Keduanya terpilih dari Sulawesi Selatan meskipun dari dapil berbeda.

Fatmawati melenggang ke Senayang untuk periode 2024-2029 dari dapil Sulsel I. Sementara itu Rusdi terpilih dari dapil Sulsel III yang terdiri dari Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Kahar Muzakir-Dewi Yustisiana- Wahyu Sanjaya

Anggota DPR lainnya yang terpilih ke Senayan dengan hubungan orang tua dan anak adalah Kahar Muzakir dan Dewi Yustisiana. Kahar merupakan politikus Golkar yang terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Demikian pula anak kandungnya Dewi Yustisiana juga terpilih dari daerah pemilihan Sumsel II.

Anak Kahar lainnya yang juga melenggang ke Senayan adalah Wahyu Sanjaya yang maju dari Partai Demokrat dari dapil yang sama. Wahyu sudah duduk di DPR sejak periode 2019-2024.

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa (1/10). Menurut data yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR lebih dari separuh anggota DPR yang sekarang terpilih merupakan wajah lama alias petahana yang telah berkiprah pada periode 2019-2024.

Berdasarkan data resmi DPR, sebanyak 307 anggota atau 52,9% dari total anggota yang dilantik merupakan petahana. Sementara itu, 273 orang lainnya atau 47,1% adalah wajah baru.

Bila dibanding periode sebelumnya, jumlah petahana periode ini lebih banyak. Pada periode 2019-2024 hanya diisi oleh 47% atau 270 orang yang merupakan anggota lama. Adapun komposisi anggota DPR oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan 110 kursi menjadikannya partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPR. Di sisi lain, Partai Demokrat menempati posisi terbawah dengan hanya meraih 44 kursi.

Di tengah gegap gempita wajah baru DPR, banyak pula publik yang menyoroti sejumlah anggota DPR yang terikat kekerabatan dan lolos secara bersamaan. Ada yang hubungan ayah atau ibu dan anak, ada pula yang memiliki hubungan suami istri. Berdasarkan catatan, terdapat 17 anggota DPR yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dan sama-sama duduk di DPR.

Daftar anggota DPR yang memiliki hubungan suami istri dan orang tua anak

Puan Maharani - Diah Pikatan Orissa Putri Harapan

Puan saat ini terpilih kembali menjadi Ketua DPR setelah pada periode 2019-2024 menempati jabatan yang sama. Putri presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri itu duduk di DPR setelah terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah V.

Bersamaan dengan terpilihnya Puan, anaknya Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, juga terpilih dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Di dapil itu perempuan bernama Pinka itu maju dengan nomor urut I.

Mulan Jameela - Ahmad Dhani

Sebelum menjadi anggota DPR Mulan dikenal sebagai seorang artis papan atas. Ia telah lebih dulu duduk menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Pada periode ini ia kembali terpilih dari daerah pemilih Jawa Barat XI.

Bersamaan dengan terpilihnya Mulan, suamina Ahmad Dhani juga menyusul mendapat mandat dari pemilu ke Senayan. Dhani yang merupakan musisi dan pentolan grup band Dewa itu terpilih dari Dapil Jawa Timur I.

Ahmad Muzani - Himmatul Aliyah

Ahmad Muzani merupakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melenggang kembali ke Senayan dari Daerah Pemilihan Lampung. Di DPR ia akan bertugas bersama istrinya Himmatul Aliyah, yang terpilih dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Sugiono - Marlyn Maisarah

Deret anggota DPR lain yang memiliki hubungan suami istri adalah dua politikus Gerindra Marlyn Maisarah, dan Sugiono. Sugiono merupakan anggota DPR periode 2019-2024 yang terpilih kembali melalui dapil Jawa Tengah I. Sementara itu istrinya Marlyn terpilih dari Dapil Jawa Barat V.

Said Abdullah - Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Tak hanya Puan dan Pinka, PDIP juga punya dua perwakilan lain yang memiliki hubungan orang tua - anak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Said Abdullah terpilih kembali dari Dapil Madura untuk kelima kalinya.

Pada periode ini ia akan bertugas bersama anak sulungnya Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang terpilih Senayan dari dapil Jawa Tengah VIII yaitu Cilacap dan Banyumas. Adapun Said pada periode sebelumnya menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Viktor Laiskodat - Julie Laiskodat

Pasangan suami istri Viktor Laiskodat dan Julie Laiskodat melenggang ke DPR dari partai Nasional Demokrat (NasDem0. Viktor dari dapil Nusa Tenggara Timur II dan Julie dari dapil NTT I. Naiknya Viktor ke Senayan terjadi setelah peraih suara terbanyak dari NasDem di dapil tersebut yaitu Ratu Ngadu Wulia mundur setelah dinyatakan terpilih.

Viktor menjabat Gubernur NTT pada periode 2018-2023. Sebelum menjadi Gubernur Viktor telah berkiprah di Senayan pada periode 2004-2009 dari Partai Golkar dan 2014-2018 dari Partai NasDem.

Fatmawati Rusdi - Rusdi Masse Mappasessy

Dua anggota DPR lainnya yaitu Fatmawati Rusdi dan Rusdi Masse Mappasessy merupakan dua wakil rapat dari partai NasDem. Keduanya terpilih dari Sulawesi Selatan meskipun dari dapil berbeda.

Fatmawati melenggang ke Senayang untuk periode 2024-2029 dari dapil Sulsel I. Sementara itu Rusdi terpilih dari dapil Sulsel III yang terdiri dari Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.

Kahar Muzakir-Dewi Yustisiana- Wahyu Sanjaya

Anggota DPR lainnya yang terpilih ke Senayan dengan hubungan orang tua dan anak adalah Kahar Muzakir dan Dewi Yustisiana. Kahar merupakan politikus Golkar yang terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Demikian pula anak kandungnya Dewi Yustisiana juga terpilih dari daerah pemilihan Sumsel II.

Anak Kahar lainnya yang juga melenggang ke Senayan adalah Wahyu Sanjaya yang maju dari Partai Demokrat dari dapil yang sama. Wahyu sudah duduk di DPR sejak periode 2019-2024.

Aplikasi e-commerce asal CinaTemu bisa diunduh di App Store dan Google Play Store. Berikut perbandingan harga barang di platform ini dibandingkan dengan Shopee.

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan memblokir platform e-commerce asal Cina Temu, karena dianggap mengancam UMKM lokal.

“Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (3/10).

Cara Pakai Aplikasi Temu

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu dapat diunduh di App Store iPhone, meskipun hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Platform ini juga bisa diakses di Google Play Store, dan tersedia dalam bahasa Indonesia.

Katadata.co.id mencoba untuk mengunduh aplikasi Temu di perangkat berbasis iOS yakni iPhone. Begitu aplikasi terpasang dan dibuka, pengguna diarahkan ke layanan cakupan Inggris.

Aplikasi Temu yang diunduh di Google Play Store melalui perangkat Android juga mengarahkan pengguna ke layanan cakupan Inggris. Hal ini lantaran Temu belum menyediakan layanan di Indonesia.

Pengguna diminta untuk mendaftar ke aplikasi Temu, baik melalui akun Google, Facebook, email, ataupun nomor telepon. Setelah berhasil masuk, pengguna akan langsung diarahkan ke laman profil.

Setelah melengkapi profil, pengguna bisa mengeklik laman utama ‘Home’ untuk melihat produk yang dijual. Tampilan aplikasi Temu mirip seperti aplikasi e-commerce lain di Indonesia.

Perbandingan Harga di Shopee dan Aplikasi Temu

Katadata.co.id mengecek harga produk di kedua aplikasi. Rinciannya sebagai berikut:

Home Appliances

• ⁠ ⁠Kitchen Cleaning Cloth:

Temu (3pcs) = Poundsterling 0,96 atau Rp 19.617 (kurs Rp 20.434 per poundsterling)

Shopee (1pcs) = Rp 3.350 – Rp 9.000

• ⁠ ⁠Mini Aroma Diffuser

Temu = Poundsterling 1,44 – 4,49 atau Rp 29.425 – Rp 91.751

Shopee = Rp 19.000 – Rp 79.000

• ⁠ ⁠Mini Coffee Handmixer

Temu = Poundsterling 0,97 – 1,9 atau Rp 19.821 – Rp 38.825

Shopee = Rp 15.000 – Rp 82.000

• ⁠ ⁠USB LED Strip 5M

Temu = Poundsterling 1,61 – 23,63 atau Rp 32.898 – Rp 483.412

Shopee = Rp 38.000 – Rp 110.000

• ⁠ ⁠Standing Phone

Temu = Poundsterling 0,49 – 1,63 atau Rp 9.012 – Rp 29.308

Shopee = Rp 6.900 – Rp 17.000

• ⁠ ⁠Jeans Highwaist

Temu = Poundsterling 9,44 – 58,7 atau Rp 192.903 – Rp 1.199.242

Shopee = Rp 68.000 – Rp 600.000

• ⁠ ⁠Bagpack

Temu = Poundsterling 1,84 – 99,8 atau Rp 37.598 – Rp 2.039.343

Shopee = Rp 70.000 – Rp 2.100.000

• ⁠ ⁠Women’s Jacket

Temu = Poundsterling 8,69 – 27,99 atau Rp 177.574 – Rp 571.944

Shopee = Rp 110.000 – Rp 600.000

• ⁠ ⁠Mechanical Keyboards

Temu = Poundsterling 16,97 – 39,94 atau Rp 347.009 – Rp 816.654

Shopee = Rp 195.000 – Rp 355.000

• ⁠ ⁠Mouse Wireless

Temu = Poundsterling 1,96 – 7,37 atau Rp 40.050 – Rp 150.686

Shopee = Rp 95.000 – Rp 120.000

• ⁠ ⁠Vacuum Cleaner

Temu = Poundsterling 14,97 – 40,29 atau Rp 306.000 – Rp 823.274

Shopee = Rp 180.000 – Rp 600.000

• ⁠ ⁠Plastic Shoe Rack

Temu = Poundsterling 3,01 – 7,69 atau Rp 61.509 – Rp 157.113

Shopee = Rp 18.000 – Rp 120.000

• ⁠ ⁠Clothes Rail

Temu = Poundsterling 9,36 – 11,5 atau Rp 191.268 – Rp 235.000

Shopee = Rp 120.000 – Rp 300.000

• ⁠ ⁠Side table

Temu = Poundsterling 29,1 – 50,99 atau Rp 594.635 – Rp 1.040.963

Shopee = Rp 260.000 – Rp 450.000

• ⁠ ⁠Lipbalm

Temu = Poundsterling 0,81 – 1,99 atau Rp 16.551 – Rp 40.664

Shopee = Rp 35.000 – Rp 65.000

• ⁠ ⁠Liquid Body Shop

Temu = Poundsterling 3,41 – 6,63 atau Rp 69.280 – Rp 134.072

Shopee = Rp 35.000 – Rp 75.000

Pengguna di Indonesia hanya bisa memasukkan barang ke keranjang, tetapi belum bisa bertransaksi di aplikasi Temu.

Aplikasi Temu mewajibkan pengguna memasukan detail alamat dan nomor telepon untuk bertransaksi. Pengguna di Indonesia tidak bisa memasukkan detail alamat dan nomor secara lengkap.

Aplikasi Temu juga tidak menyediakan opsi Indonesia pada kolom “Country/Region” yang tertera dalam formulir alamat. Begitu juga dengan kode negara +62 untuk memasukan nomor telepon.