Tumbuh dari Tahun Lalu

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian 2023. Selain itu, BPK juga temukan masalah dalam LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) 2023.

"Meskipun telah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (22/7) seperti dikutip dari Antara.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan yang ada pada LK Kemenko Perekonomian antara lain terkait adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk memberikan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas ketidakcermatannya. Dengan begitu, PPK harus menarik dan menyetorkan ke kas negara belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara pada pemeriksaan LK KPPU, BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan piutang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) denda pelanggaran persaingan usaha belum sepenuhnya memadai.

BPK menyarankan Ketua KPPU memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyelesaian atas Piutang Bukan Pajak yang berpotensi tak tertagih dan melakukan pengkinian data putusan inkracht.

Daniel mengharapkan Menko Perekonomian dan Ketua KPPU dapat terus mendorong jajaran mereka masing-masing agar segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK.

"Menko Perekonomian dan Ketua KPPU diharap dapat terus melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang BPK berikan," ujar dia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali fluktuatif di kisaran 7.250-7.330 di Senin (22/7). Phintraco Sekuritas menyatakan pasar menantikan data investasi riil oleh BKPM.

Data realisasi investasi tersebut diyakini mempengaruhi pandangan pasar terhadap outlook ekonomi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden di Oktober 2024 mendatang.

“Pasar nampaknya sudah mengantisipasi kemungkinan perlambatan pertumbuhan investasi riil,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (22/7).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Indofood Sukses Makmur (INDF), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Sementara itu, MNC Sekuritas menyatakan penguatan IHSG ini akan relatif pendek. IHSG diperkirakan akan rawan terkoreksi kembali. Adapun area koreksi IHSG diperkirakan akan menguji ke rentang 7.026-7.199.

Oleh sebab itu, MNC Sekuritas merekomendasikan speculative buy pada saham PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) di rentang harga 970-1.000.

Analis MNC Sekuritas juga merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Semen Indonesia Grup Tbk (SDMR) di rentang harga 348-378, saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di rentang harga 2.730-2.800, serta PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) di rentang harga 23.975-24.275.

Sebelumnya, IHSG melemah 0,36% ke level 7.294,49 pada penutupan perdagangan Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, 10 dari 11 sektor saham terkoreksi hari itu. Sektor barang baku turun paling dalam hingga 1,37%, diikuti sektor teknologi dan sektor transportasi yang masing-masing minus 0,93% dan 0,60%.

Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Langkah ini muncul setelah ada desakan dari Partai Demkrat usai penampilannya yang buruk pada debat melawan Trump.

Langkah ini menandai perubahan besar bagi pemimpin berusia 81 tahun itu, karena sebelumnya Biden bersikeras melanjutkan kampanyenya meski ada keraguan mengenai usia dan kekuatannya. Setelah mundur, Biden mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat.

Dalam surat yang diunggah di media sosial X, Biden mengakui meningkatnya kekhawatiran di dalam partainya dan bangsa mengenai kemampuannya untuk secara efektif menantang mantan Presiden Donald Trump dalam pertarungan ulang. Saat ini dia akan fokus memenuhi tugasnya sebagai Presiden selama sisa masa jabatannya.

“Meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya yakin demi kepentingan terbaik partai dan negara saya jika saya mundur,” tulisnya dikutip dari Time.com, Senin (22/7).

Keputusan tersebut menyusul gejolak internal dan tekanan eksternal selama berminggu-minggu dari anggota parlemen Partai Demokrat, donor, dan sekutu utama yang semakin yakin bahwa pencalonannya dapat menyebabkan kekalahan besar.

“Hari ini saya ingin memberikan dukungan penuh dan dukungan saya agar Kamala menjadi calon dari partai kami tahun ini,” tulisnya dalam postingan kedua di media sosial.

“Demokrat – inilah saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan,"

Pengunduran diri Biden terjadi setelah kinerja debat yang buruk melawan Trump bulan lalu, di mana ia tampak lemah dan kesulitan mengartikulasikan posisinya secara efektif. Perdebatan tersebut mengungkap kerentanan dan kekhawatiran mengenai usianya.

Keputusan Presiden untuk tidak mencalonkan diri kembali menandai momen bersejarah dalam politik Amerika, karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang Presiden yang menjabat memilih untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Hal ini serupa dengan keputusan Presiden Lyndon B. Johnson pada 1968 untuk menarik diri dari pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas cara dia menangani Perang Vietnam.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Bagi Partai Demokrat, keluarnya Biden menimbulkan ketidakpastian dalam siklus pemilu yang sudah penuh gejolak. Dengan tinggal 100 hari lagi menuju Hari Pemilu, Partai Demokrat kini menghadapi tugas mendesak untuk memilih calon baru yang mampu menggalang dukungan partai dan menghadapi Trump, yang memimpin sebagian besar jajak pendapat.

Setelah keputusan Biden untuk mundur, Partai Demokrat kini menghadapi tugas penting memilih calon baru untuk menantang Trump. Dukungan Biden untuk Kamala Harris, tidak menjamin Wakil Presiden AS akan menjadi calon pengganti Biden.

Delegasi Partai Demokrat yang memiliki wewenang untuk memilih calon presiden akan bersidang di konvensi nasional partai tersebut mulai 19 Agustus di Chicago. Proses pemilihan kandidat baru diharapkan dimulai dengan absensi virtual pada awal Agustus, di mana para delegasi diharapkan memberikan suara mereka.

Sekitar 4.700 delegasi akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penting ini, dengan sekitar 4.000 delegasi yang sebelumnya berjanji kepada Biden kini bebas untuk mendukung kandidat alternatif.

Jika tidak ada kandidat tunggal yang memperoleh suara mayoritas pada putaran awal, proses akan dilanjutkan ke konvensi terbuka. Delegasi super—yang terdiri dari 700 delegasi yang tidak berjanji—akan tetap mempunyai hak untuk memberikan suara pada putaran berikutnya. Pengaturan ini menekankan pentingnya negosiasi di balik layar dan pembentukan koalisi di antara para pemimpin Partai Demokrat.

Meskipun Harris menjadi pesaing utama karena kedekatannya dengan Biden dan dukungan partai yang signifikan, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan penerimaan yang beragam di kalangan pemilih.

Menurut jajak pendapat Washington Post-ABC News-Ipsos yang dilakukan pada 5-9 Juli, jajak pendapat Harris hampir sama dengan Biden melawan Trump dalam pertarungan head-to-head. Namun, jajak pendapat Economist/YouGov pada tanggal 13-16 Juli menemukan bahwa kinerja Harris akan sedikit lebih baik.

Oleh karena itu, hasil pemungutan suara delegasi pada awal bulan Agustus akan membawa implikasi besar. Tidak hanya terhadap prospek pemilu Partai Demokrat, namun juga bagi lanskap politik yang lebih luas seiring dengan semakin dekatnya musim pemilu yang penting di negara tersebut.

Seperti Apa Konvensi Terbuka Itu?

Tanpa adanya calon yang jelas, konvensi Partai Demokrat yang terbuka dan penuh persaingan bisa menjadi ajang pertarungan sengit. Para kandidat akan bersaing untuk mendapatkan dukungan delegasi. Skenario ini terakhir kali terjadi pada 1968.

Sebuah konvensi terbuka kemungkinan besar akan membuat para kandidat berebut untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan dari delegasi yang tersebar di seluruh negeri. Setiap kandidat memerlukan tanda tangan dari setidaknya 300 delegasi untuk memasukkan nama mereka dalam daftar pemilih.

Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas pada putaran awal pemungutan suara, konvensi dapat dilimpahkan ke beberapa putaran pemungutan suara. Pada 1924, konvensi Partai Demokrat yang berkepanjangan memerlukan 103 putaran pemungutan suara, yang menyoroti sifat kacau dan potensi jebakan dari musyawarah yang diperpanjang, menurut Julian Zelizer, sejarawan politik di Universitas Princeton.

Wakil Presiden Kamala Harris menerima dukungan dari Presiden Joe Biden untuk menggantikannya sebagai calon utama Partai Demokrat dalam persaingan melawan Donald Trump, pada Minggu (21/7). Harris akan menjadi wanita kulit hitam pertama dan individu keturunan Asia Selatan yang mendapatkan nominasi dari sebuah partai besar.

“Saya merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden dan niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini,” kata Harris dalam sebuah pernyataan, pada Minggu (21/7), seperti dikutip CNBC. “Kami memiliki 107 hari sampai Hari Pemilihan. Bersama-sama, kita akan berjuang. Dan bersama-sama, kita akan menang.”

Dukungan Biden menempatkan Harris di jalur yang mulus menuju nominasi Partai Demokrat. Wakil presiden berusia 59 tahun ini menawarkan alternatif yang lebih muda untuk Demokrat yang semakin khawatir dengan usia dan kebugaran Biden setelah penampilan debatnya yang buruk saat melawan Trump pada Juni lalu.

“Partai Demokrat akan bersatu di sekelilingnya. Saya yakin mereka akan melakukannya,” ujar Carol Hamilton, anggota komite keuangan kampanye Biden, kepada CNBC dalam sebuah wawancara.

Harris, putri imigran dari India dan Jamaika, akan menjadi wanita kulit hitam pertama dan individu keturunan Asia Selatan yang mendapatkan nominasi dari sebuah partai besar. Namun, ia masih memiliki beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum semuanya menjadi resmi.

Menilik Calon Pendamping Harris

Pertanyaan besar yang terbuka tentang jalan Harris ke depan adalah siapa yang akan menjadi pasangannya.

Nama-nama berikut ini telah muncul: Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro, Gubernur Kentucky Andy Beshear, Senator Arizona Mark Kelly, Gubernur North Carolina Roy Cooper, Gubernur Illinois J.B. Pritzker, Menteri Transportasi Pete Buttigieg, dan Gubernur Michigan Gretchen Whitmer.

Bahkan sebelum Biden mengumumkan bahwa ia akan mundur, para donor dari Partai Demokrat dilaporkan telah menggelontorkan dana untuk memulai proses pemeriksaan untuk memilih calon wakil presiden yang baru.

Banyak dari nama-nama yang sama juga masuk dalam daftar pesaing untuk meraih posisi teratas bagi Partai Demokrat yang tidak segera mendukung Harris dan menginginkan proses pencalonan yang terbuka.

Nominasi yang Aman

Meskipun Harris memiliki keunggulan yang signifikan dengan dukungan Biden, ia belum bisa menjadi calon Partai Demokrat sampai jumlah delegasi yang diperlukan menyatakan demikian.

Biden telah membebaskan lebih dari 4.000 delegasi yang ia menangkan selama pemilihan pendahuluan. Para delegasi tersebut kini bebas untuk memilih kandidat baru. Proses nominasi akan dimulai dengan pemungutan suara secara virtual pada awal Agustus menjelang Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, yang akan dimulai pada 19 Agustus.

Seorang kandidat harus memenangkan mayoritas delegasi untuk mendapatkan nominasi, sesuai dengan aturan DNC. Jika tidak ada yang memenangkan mayoritas sederhana, lebih dari 700 superdelegasi akan memberikan suara mereka sendiri. Proses pemungutan suara akan terus berulang hingga seorang kandidat memenangkan suara mayoritas dan secara resmi ditetapkan sebagai calon Partai Demokrat.

Harris Mewarisi Pendanaan Biden

Jika Harris menjadi calon resmi Partai Demokrat, ia kemungkinan besar akan menjadi pewaris paling mudah dari pundi-pundi sumbangan kampanye Biden karena namanya sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

“Saat ini, ada beberapa perdebatan di antara para pengacara pemilu yang berbeda mengenai apakah uang tersebut dapat ditransfer sebelum pencalonan secara resmi dilakukan,” kata Anna Massoglia, seorang peneliti di basis data keuangan kampanye nirlaba OpenSecrets.

Ia mencatat bahwa ada konsensus umum di antara para pengacara pemilu yang meyakini bahwa Harris dapat mengambil alih kas kampanye Biden. Namun, sebagian kecil pembangkang, mengklaim bahwa Harris harus secara resmi menjadi calon sebelum ia dapat mengakses dana penuh.

Jika Harris pada akhirnya tidak menjadi nominasi, skenarionya menjadi lebih rumit. Di antaranya, kampanye tersebut dapat mengubah dana tersebut menjadi komite aksi politik atau mengeluarkan pengembalian dana kepada para donatur yang akan mengalokasikan kembali sumbangan mereka.

Dukungan untuk Harris Mulai Berdatangan

Harris tidak akan secara otomatis mewarisi dukungan dari para sekutu Biden, meskipun dalam beberapa jam setelah presiden keluar, sejumlah dukungan mulai berdatangan.

Beberapa sekutu dekat Biden, seperti anggota DPR dari South Carolina Jim Clyburn, mantan Presiden Bill Clinton, dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memberikan dukungan mereka kepada Harris.

Namun, beberapa pesan dukungan untuk Biden secara khusus tidak menyertakan dukungan untuk Harris, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

Dari sisi donor, Hamilton dari komite keuangan kampanye Biden mengatakan bahwa ia tidak merasa ada masalah dalam menggalang dukungan untuk Harris. “Saya pikir semua orang yang mendukung Presiden mendukung Kamala dan akan membantu,” kata Hamilton.

Indeks saham Bursa Amerika Serikat (AS) anjlok pada perdagangan Jumat (19/7). Penurunan ini karena pemadaman siber global yang mengganggu operasi di berbagai industri sehingga membuat para investor Wall Street cemas.

Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 377,49 poin atau 0,93% menjadi 40.287,53. Kemudian S&P 500 (SPX) turun 39,59 poin atau 0,71% menjadi 5.505,00 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 144,28 poin atau 0,81% ditutup di 17.726,94. Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencatat penurunan persentase mingguan terbesar sejak April.

Hal ini terjadi karena pemadaman listrik yang melanda berbagai layanan, mulai dari maskapai penerbangan dan bank hingga layanan kesehatan.

Tak hanya itu, saham perusahaan keamanan siber CrowdStrike turun 11,1% usai pembaruan salah satu produknya diduga memicu pemadaman hingga mempengaruhi pelanggan yang menggunakan sistem operasi Windows dari Microsoft. Akibatnya, bisnis di berbagai sektor terganggu dan saham Microsoft turun 0,7%.

Di samping itu, Indeks Volatilitas Cboe (VIX), yang dikenal sebagai "pengukur ketakutan" Wall Street, mencapai level tertinggi sejak akhir April.

Kepala Strategi Investasi Global di Charles Schwab, Jeff Kleintop mengatakan pemadaman tersebut mengingatkan kita bahwa layanan juga bisa mengalami gangguan rantai pasokan.

"Meskipun bukan serangan siber, pemadaman ini merupakan pengingat yang mengkhawatirkan tentang bagaimana sistem kita sangat terintegrasi," kata Kleintop mengutip Reuters, Senin (22/7)

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks MSCI dari saham-saham di seluruh dunia turun 6,58 poin atau 0,80% menjadi 810,87. Tak hanya itu, indeks STOXX 600 turun 0,77%.

Kemudian investor juga bersiap-siap menghadapi hasil penting dari musim laporan keuangan kuartal kedua di AS dalam beberapa minggu mendatang. Hasil dari perusahaan-perusahaan besar akan menjadi sorotan, terutama karena sektor teknologi di S&P 500 turun 5,1% minggu ini, dengan investor beralih ke sektor-sektor yang telah merosot sepanjang tahun 2024.

Tesla dan induk Google, Alphabet, akan melaporkan hasil mereka pada hari Selasa (23/7), memulai rangkaian laporan dari kelompok saham "Magnificent Seven" yang telah mendorong pasar sejak awal tahun 2023. Lalu Microsoft dan Apple akan melaporkan hasil mereka pada minggu berikutnya.

Presiden Joe Biden keluar dari pencalonan presiden Amerika Serikat 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai calon dari Partai Demokrat. Biden tunduk pada tekanan yang terus meningkat dari anggota partainya sendiri untuk keluar dari upaya pencalonan kembali melawan mantan Presiden Donald Trump.

“Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai Presiden Anda,” tulis Biden dalam sebuah unggahan di situs media sosial X, Minggu (21/7), seperti dikutip CNBC.

“Meskipun sudah menjadi niat saya untuk kembali mencalonkan diri, saya percaya bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur dan hanya fokus pada pemenuhan tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya,” tulis Biden.

Biden menyatakan ia akan berbicara kepada Nation akhir pekan ini secara lebih rinci tentang keputusannya. Keputusan yang mengejutkan itu muncul setelah lonjakan tajam dalam beberapa hari terakhir dalam jumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat yang secara terbuka menyerukan kepadanya untuk minggir dan mencari calon lain.

Biden dalam tweet berikutnya menulis bahwa keputusan pertamanya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden.

“Ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin menawarkan dukungan penuh dan dukungan saya untuk Kamala sebagai calon partai kami tahun ini. Demokrat - saatnya untuk bersatu dan mengalahkan Trump,” tulis Biden.

Harris Menerima Dukungan dari Banyak Pihak

Harris dalam sebuah pernyataan mengatakan ia merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden Joe Biden. "Niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan nominasi ini,” ujarnya.

Mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan, “Kami merasa terhormat dapat bergabung dengan Presiden untuk mendukung Wakil Presiden Harris dan akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk mendukungnya.”

Biden dan Harris berbicara pada hari Minggu sebelum Biden mengumumkan bahwa dia akan keluar dari pemilihan presiden AS.

NBC News melaporkan bahwa Biden mengatakan kepada tim kampanye seniornya bahwa dia telah berubah pikiran untuk tetap mengikuti kontes, pada Minggu pukul 13:45.

Pada Minggu malam, dalam sebuah panggilan staf kampanye, ketua kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, menyerukan agar staf bersatu di belakang kandidat baru mereka. Ia mengatakan bahwa pekerjaan mereka akan dialihkan dengan aman ke kampanye Harris, tiga sumber yang mengetahui tentang panggilan tersebut mengatakan kepada NBC News.

Dia juga mengakui beban emosional saat itu: “Tidak apa-apa untuk bersedih, tidak apa-apa untuk tidak yakin tetapi juga optimis tentang jalan kita ke depan.”

Trump dalam sebuah wawancara telepon dengan NBC News menanggapi keputusan Biden. “Dia seharusnya tidak pernah ada di sana sejak awal. Dia seharusnya tetap berada di ruang bawah tanahnya,” kata Trump, yang secara resmi dinominasikan sebagai kandidat Partai Republik minggu lalu.

Komite Nasional Partai Demokrat Jamie Harrison dalam sebuah pernyataan mengatakan, dalam beberapa hari mendatang, Partai Demokrat akan melakukan proses yang transparan dan teratur untuk maju sebagai Partai Demokrat yang bersatu dengan seorang kandidat yang dapat mengalahkan Donald Trump pada bulan November.

“Proses ini akan diatur oleh peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Partai. Para delegasi kami siap untuk mengambil tanggung jawab serius dalam memberikan seorang kandidat kepada rakyat Amerika,” ujar Harrison.

Langkah Biden ini menggemakan keputusan petahana Demokrat lainnya, Presiden Lyndon Johnson, untuk keluar dari Pemilu 1968. Pada saat itu, Johnson menghadapi gejolak terkait Perang Vietnam, peringkat persetujuan yang rendah, dan kinerja yang sangat kuat dari Senator Eugene McCarthy dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire.

Kampanye Biden selama berminggu-minggu bersikeras bahwa ia akan tetap mengikuti pemilu. Meskipun, ada kekhawatiran yang berkembang sejak debatnya yang gagal dengan Trump pada akhir Juni bahwa ia terlalu tua dan lemah untuk bersaing dengan mantan presiden tersebut dan menjalani masa jabatan kedua jika terpilih kembali.

Pada Minggu (21/7), hampir 40 anggota Kongres dari Partai Demokrat mendesak Biden untuk mundur. Senator Joe Manchin dari West Virginia, yang baru-baru ini mengubah afiliasi politiknya dari Demokrat menjadi independen. Pada hari Minggu sebelumnya, Manchin secara terbuka mengatakan bahwa Biden harus keluar dari Pilpres AS.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN melaporkan, di sekitar ibu kota baru sudah ada sumber air baku yang siap dialirkan.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan, ada beberapa lokasi sumber air baku yang siap untuk dimanfaatkan. Sumber air yang dimaksud antara lain, di di Intake Sepaku dan di Bendungan Sepaku Semoi.

"Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku 3.000 liter per detik, sementara Bendungan Sepaku Semoi mencapai 2.500 liter per detik,” kata Danis, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

Ia menjelaskan, untuk tahap pertama sumber air baku IKN akan digunakan berasal dari Intake Sepaku. Air dari sumber tersebut akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake.

Intake Sungai Sepaku berbeda dengan pemasok air baku bagi IKN lainnya, karena pengambilan air dilakukan dengan dasar sungai ditinggikan kemudian air dialirkan menuju rumah pompa. Sebelum air masuk ke rumah pompa akan dibersihkan terlebih dahulu dari lumpur lalu dialirkan ke instalasi pengolahan air.

Air yang telah diproses tersebut, kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Setelah itu, didistribusikan ke setiap persil di tiap gedung yang menjadi air bersih untuk digunakan di IKN.

Intake atau pengambil air Sungai Sepaku dibangun dengan konsep bendung gerak dan memiliki lebar bendung 117,2 meter dan tinggi bendung 2,3 meter.

Sementara, Bendungan Sepaku Semoi, baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Juni 2024. Proyek yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2020 tersebut berhasil diselesaikan pada tahun ini dengan biaya sebesar Rp 836 miliar.

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang cukup besar, yaitu mencapai 16 juta meter kubik (m³) dengan luas genangan mencapai 322 hektare. Sumber air ini diharapkan dapat mengatasi kebutuhan akan air bersih tidak hanya untuk IKN, tetapi juga sebagian wilayah Kota Balikpapan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Israel untuk segera mengakhiri pendudukan ilegal di wilayah Palestina, menyusul keputusan hukum bersejarah yang ditetapkan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) pada Jumat (19/7).

Berdasarkan keputusan ICJ, Indonesia menegaskan bahwa Israel harus mengakhiri pembangunan permukiman ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya.

Selain itu, Israel juga wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi. Ini termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali.

“Sejalan dengan keputusan hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan ICJ untuk mengambil langkah yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina,” kata Retno, dikutip dari Antara, Minggu (21/7).

Menurutnya, dalam keputusan hukum tersebut ICJ telah menegakkan rules based international order, dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di Palestina. Oleh karena itu, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah ICJ agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel.

Seperti diketahui, ICJ telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Meski tidak mengikat, putusan penasihat oleh 15 hakim menetapkan bahwa Israel tidak memiliki hak atas kedaulatan atas wilayah yang diduduki, telah melanggar hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekerasan dan menghalangi hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, putusan tersebut menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk tidak memberikan bantuan atau dukungan dalam mempertahankan keberadaan Israel di wilayah tersebut.

Menurut Retno, penetapan keputusan hukum oleh ICJ dipandang sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Ia memandang, bahwa keputusan hukum dari ICJ menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan Palestina.

“Indonesia kembali menyerukan agar Israel tetap memiliki kewajiban sebagai occupying power untuk memenuhi hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan Palestina, sejalan dengan penetapan keputusan Mahkamah,” ujarnya.

Secara paralel, Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti keputusan hukum tersebut, dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melaporkan kapal Cita XX yang membawa material base tranciever station (BTS) hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7).

Mengutip Antara, Direktur Utama BLU BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, kapal Cita XX membawa material BTS, tower, power, dan VSAT untuk penyediaan sinyal 4G BAKTI Kominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Selain muatan BTS, kapal tersebut juga mengangkut 12 orang di dalamnya. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas bersamaan pada hari Selasa (16/7).

Dari informasi yang disampaikan oleh kru Prima Jaya, Cita XX tidak melaju dan posisi mengambil di pinggiran. Pada Jumat (19/7), Penanggung Jawab Kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika.

Mengutip CNN Indonesia, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna mengatakan, pihaknya telah turun ke lokasi pelayaran untuk menindaklanjuti laporan kapal hilang kontak. Namun, pencarian kemarin tidak berhasil menemukan kapal.

"Sekarang ini memasuki hari kedua. Tim gabungan kami masih di lapangan," kata Suyatna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil laporan keluarga dan kapal-kapal yang melewati perarian tersebut, ia menduga Cita XX salah masuk pelabuhan. Pasalnya, daerah tersebut banyak jalur-jalur sungai besar tempat kapal bersandar.

"Masalahnya adalah komunikasi kita tidak bisa dengan kapal tersebut termasuk dengan seluruh awak yang ada. Ada 12 orang di kapal tersebut, apakah seluruhnya awak kapal atau apakah ada penumpang, kami tidak tahu, yang jelas personnel on board adalah 12 orang," kata Suyatna.

Hingga informasi ini ditulis, tim SAR Timika telah diturunkan dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan Polairud. Namun, hingga saat ini kapal pengangkut material BTS BAKTI Kominfo tersebut belum ditemukan.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebutkan bahwa partai-nya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin membangun kekuatan baru di Solo, Jawa Tengah.

Kaesang mengatakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Surakarta. Kaesang menyebut, pertemuan dengan DPD PKS Surakarta merupakan bukti keseriusan PSI untuk berkolaborasi.

“Ini salah satu yang ingin kami konkretkan, khususnya di Kota Solo, kami ingin membuat kekuatan baru kolaborasi antara partai PSI dan partai PKS,” kata dia di DPD PKS Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (20/7), sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu.

Melalui pertemuan itu, Kaesang berharap koalisi antara PSI dan PKS dapat berjalan baik di Solo. Dia juga mengutarakan keinginan untuk melakukan komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Tengah.

“Insya-Allah pokoknya kami akan lanjutkan terus komunikasi dengan partai partai,” ujar Kaesang.

Pertemuan Kaesang dengan DPD PKS Surakarta melanjutkan komunikasi politik dengan partai yang dipimpin oleh Ahmad Syaikhu itu. Sebelumnya, Kaesang melakukan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, Ketua DPD PKS Surakarta Daryono mengapresiasi pertemuan dengan Kaesang. Menurutnya, tidak seharusnya ketua umum PSI turun ke bawah untuk bertemu dengan pimpinan wilayah.

“Istilahnya level-nya (Kaesang) di atas saya, ya, apalagi beliau juga kemarin habis dari DPP ketemu dengan presiden PKS, saya kira komunikasi ini dalam rangka karena ‘kan beliau memang asli Solo, kita pengin Kota Solo ini biar dibangun ke arah lebih baik,” tutur Daryono.

Daryono menyakini, koalisi PKS dan PSI akan menjadi sebuah entitas yang saat ini dapat diperhitungkan dalam konteks politik, baik di tingkat nasional maupun kota.

“Kita akan melanjutkan komunikasi lebih intensif dengan teman-teman PSI dalam konteks bagaimana nanti langkah ke depan lebih real lebih konkret,” ucapnya.

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP resmi meluncurkan pembaruan sistem aplikasi e-Faktur desktop versi 4.0 atau e-Faktur 4.0 pada 20 Juli 2024. Update e-Faktur ini bersifat wajib bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur desktop dari DJP.

Perilisan updatee-Faktur ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2024 tentang Pembaruan Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit. Untuk dapat melakukan update, PKP harus mengunduh installer aplikasi e-Faktur 4.0 yang tersedia di laman https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.

Dalam pengumumannya, DJP mengimbau agar PKP tidak menggunakan atau menginstal e-Faktur desktop 4.0 terlebih dahulu. Sebab aplikasi ini baru bisa digunakan setelah masa henti waktu (downtime) untuk menghindari kesalahan teknis. Selama proses peralihan, PKP diimbau menghentikan kegiatan upload data faktur, retur, dan dokumen lain sampai dengan proses downtime berakhir.

Selain itu, pada saat implementasi aplikasi e-Faktur versi terbaru pada 20 Juli 2024, PKP wajib pajak orang pribadi harus sudah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.

Adapun, e-Faktur 4.0 memiliki sejumlah fitur yang tidak ada pada e-Faktur 3.2, antara lain:

• PKP dapat login web e-Nofa menggunakan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit.
• Menu profil user terdapat tambahan informasi NPWP 16 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
• Perekaman dokumen faktur pajak pada e-Faktur desktop dan e-Faktur web based dapat menggunakan NPWP 15 digit atau NPWP 16 digit.
• Penambahan fitur informasi NITKU pada output dokumen yang terekam.

Sebelum melakukan update, DJP mengingatkan agar pengguna sebaik melakukan back-up database untuk menghindari terjadinya kesalahan, misalnya terjadi corrupt database e-Faktur.

Selain itu, pengguna juga diimbau untuk memastikan saat melakukan backup database, aplikasi eFaktur tidak sedang dalam keadaan terbuka. Backup database sebaiknya disimpan dalam bentuk zip/zar dan diberikan nama 'db_tanggalbackup' dan menyimpannya di drive yang aman.

Adapun, berikut ini cara update dan install e-Faktur 4.0, dikutip dari panduan yang dipublikasikan oleh DJP.

1. Buka laman https://installer-efaktur.pajak.go.id/ pada browser.

2. Unduh file dengan pilih patch update aplikasi e-Faktur 4.0 dengan klik “Download Di sini” sesuai sistem operasi komputer yang digunakan.

3. File yang terunduh akan terkompresi dalam bentuk zip/rar.

4. Ekstrak file zip/rar tersebut dengan cara klik kanan, lalu pilih “Extract to (nama file)”

5. File yang terekstrak berbentuk .exe, klik 2 kali file tersebut.

6. Akan muncul WinRAR self-extracting archive. Pada kolom “Destination folder”, pilih lokasi direktori yang akan dijadikan tempat menyimpan hasil ekstraksi patch aplikasi e-Faktur 4.0. Pilih lokasi penyimpanan yang berbeda dengan aplikasi e-Faktur sebelumnya agar tidak menimpa folder eFaktur 3.2, lalu klik “Extract”.

Untuk sistem operasi Windows, pada folder hasil ekstrak terdapat beberapa file dan pastikan folder berisi file-file seperti berikut:

• Folder java
• Efaktur.chm
• ETaxInvoice.config
• ETaxInvoice.exe
• ETaxInvoiceMain.config
• ETaxInvoiceMain.exe
• ETaxInvoiceUpd.config
• ETaxInvoiceUpd.exe
• Mem_config.bat
• Release note.txt

7. Salin atau copy folder db dari aplikasi e-Faktur 3.2 dan tempelkan (paste) ke folder e-Faktur 4.0 hasil ekstrak tersebut.

8. Klik 2 kali pada file “EtaxInvoice.exe” yang ada di folder e-Faktur hasil ekstrak. Pastikan komputer terhubung dengan internet agar update database berhasil. Lalu akan muncul pop-up dengan tampilan seperti di bawah ini, lalu pilih “Lokal Database”, kemudian klik “Connect”.

9. Pengguna akan diarahkan pada LOGIN ETAX INVOICE. Isikan kolom “Nama User” dan “Password” yang sama seperti saat login ke aplikasi e-Faktur sebelumnya.

10. Kemudian akan muncul tampilan dengan keterangan versi aplikasi 4.0.00 serta NPWP 16 digit dan NITKU dengan keterangan “null”. Lakukan update profil dengan cara klik menu “Management Upload”, pilih “Profil PKP”.

11. Setelah masuk ke halaman Ubah Profil PKP, klik “Refresh/Sinkronisasi Profil PKP dari DJP”. Aplikasi akan melakukan sinkronisasi data dengan server DJP.

12. Setelah di-refresh, kolom NPWP 16 digit dan NITKU akan terisi otomatis. Lanjutkan dengan mengisi kolom lainnya, seperti Kode Pos, Nomor Telepon, HP, Penandatangan, Fax, dan Jabatan, lalu klik “Simpan”.

13. Proses update e-Faktur 4.0 selesai.

Untuk mempermudah pengadministrasian, DJP mengingatkan agar pengguna mengubah penamaan folder e-Faktur baru hasil ekstrak, serta menghindari penamaan folder menggunakan karakter khusus.