Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kinerja industri logam tumbuh lebih kencang dibandingkan sektor-sektor lain. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, pertumbuhan industri logam dasar didorong oleh hilirisasi.

"Industri logam pada kuartal pertama tumbuh 11-18%, jauh di atas pertumbuhan sektor lain. Ekspor logam meningkat dari 8,74% menjadi 16,74%. Tentu capaian ini tidak lepas dari hilirisasi," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (10/7).

Airlangga juga memberikan catatan terkait kemajuan saudara industri dari konstruksi baja ini. Ia menyebut Indonesia telah berhasil mengekspor 130 turbin angin ke New York, Amerika Serikat. "Itu the first wind turbine yang akan dipasang di utara Long Island 15 sampai 20 mil, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar sekitar 2,1 gigawatt. Jadi ini sebuah terobosan juga dipasangnya di laut dan buatan fabrikasi Indonesia di Batam." kata dia.

Ia mengatakan, ekspor dalam bentuk steel structure juga dilakukan ke Sydney, Australia, ataupun ke Selandia Baru. "Ini terobosan-terobosan yang luar biasa dan saya melihat bahwa baja kita sudah kuat dan baja kita sudah ditakuti oleh berbagai negara di dunia," kata dia.

Menurut Airlangga, Krakatau Steel dan POSCO juga telah memiliki peta jalan untuk meningkatkan produksi baja dari 10 juta ton menjadi 20 juta ton. Konsumsi baja juga diperkirakan meningkat menjadi sekitar 18 juta sampai dengan 19 juta ton.

"Biasanya produksi harus mendahului demand, karena kalau tidak mendahului demand akan diisi oleh barang yang ditakuti yaitu impor," kata Airlangga.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim tak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, seorang wartawan Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara (Sumut). Jawaban Agus sekaligus menepis kabar yang menyebut adanya oknum TNI yang terlibat di balik kebakaran.

"Enggak ada, enggak ada (keterlibatan anggota TNI)," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Pembakaran rumah terjadi usai Sempurna memberitakan kabar judi di wilayah Karo. Sempurna beserta istrinya Elfrida Ginting (48), putranya Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan seorang cucu laki-laki, Loin Situngkir (3) tewas terbakar dalam warung kelontong di Jalan Nabung Surbakti, Padang Mas, Kabanjahe, sekitar pukul 02.30 WIB Kamis (27/6) lalu.

Sehari sebelum peristiwa kebakaran, Sempurna pada 26 Juni 2024, melalui unggahan di Facebook Rico Sempurna Pasaribu sempat menyentil Batalyon 125 Simbisa yang bermarkas di Karo. Berita itu berkaitan dengan lapak perjudian.

“Kurang biaya operasional kah Batalyon 125 Simbisa sehingga anggotanya harus membuka lapak perjudian?” tulis Sempurna dalam unggahan tersebut.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, berdasarkan keterangan tim Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum TNI tersebut.

Selain membantah adanya keterlibatan oknum TNI di balik peristiwa kebakaran, Agus mengatakan komitmen untuk turut menuntaskan kasus. Ia mengatakan saat ini kasus itu telah ditangani aparat kepolisian.

"Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan kebakaran itu, sudah diatasi sama Polri," kata dia.

Kepolisian telah menetapkan dua tersangka yakni Y dan R. Keduanya merupakan pelaku yang membakar rumah Sempurna. Para tersangka disangkakan Pasal 187 KUHP terkait pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan akan memperbanyak rekrutmen prajurit yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi alias IT. TNI mengevaluasi skema perekrutan prajurit baru imbas pembobolan data Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Agus mengatakan evaluasi perekrutan prajurit baru itu menjadi salah satu bentuk pembenahan dari TNI. Nantinya, prajurit yang terjaring itu akan masuk ke satuan siber.

"Memang harus mulai dari rekrutmennya, personal siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT, baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus, baru dia masuk ke satuan siber," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Agus mengatakan calon anggota satuan siber tersebut dipastikan memiliki kemampuan di bidang IT, berbeda dengan kategori prajurit umum. "Tidak dari Bintara umum, Tamtama umum, atau Perwira umum, jadi khusus, jadi memang mungkin kuliahnya SMA-nya udah punya kemampuan IT," kata dia.

Selain menyoroti SDM, Agus juga menggarisbawahi peralatan yang dinilainya haruslah memadai. "Makanya kami lagi evaluasi. Evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," katanya.

Sebelumnya, data milik Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System (INAFIS) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bocor dan diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Pelaku peretasan meminta tebusan hingga US$ 7.000 dolar atau sekitar Rp 114 juta.

Informasi dugaan kebocoran data diungkap akun X @falconfeedsio. Akun tersebut pelaku peretasan adalah hacker dengan nama Samaran Moonz Haxor.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki rencana besar untuk menghidupkan kembali transaksi short selling (jual kosong) mulai Oktober mendatang. Transaksi ini digadang-gadang bakal meningkatkan likuiditas perdagangan saham di BEI. Namun, para pelaku pasar khawatir akan risiko yang membayangi di mana transaksi short selling akan menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan membuat bursa ambruk.

Apa itu short selling? Short selling adalah transaksi di mana si penjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjam saham kepada perusahaan sekuritas atau kustodian untuk melakukan transaksi tersebut.

Saat melakukan transaksi ini, penjual memiliki keyakinan bahwa harga saham tersebut akan turun sehingga ia bisa membeli kembali saham itu dengan harga lebih murah. Saham yang sudah dibeli kembali akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara, si penjual mengantongi keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dan harga pembelian kembali saham tersebut.

Transaksi ini menjanjikan keuntungan besar namun risikonya juga tinggi. Pelaku (short seller) harus memiliki prediksi yang tepat agar bisa cuan saat membeli kembali saham yang dipinjam untuk transaksi short selling. Jika meleset, pelaku transaksi short selling bisa rugi besar karena harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga penjualan.

Rencana untuk menghidupkan transaksi short selling sudah digodok sejak awal tahun ini. BEI telah melakukan diskusi intens dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat aktivitas short selling pernah dihentikan oleh otoritas Bursa pada 2020 untuk mencegah penurunan IHSG lebih dalam ketika pandemi Covid-19 melanda.

OJK mendukung rencana ini dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

"(Peraturan OJK ini) akan memperkuat manajemen risiko bagi perusahaan efek yang memberikan pembiayaan transaksi efek kepada nasabah ataupun perusahaan efek yang melakukan transaksi short selling," kata Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, pada 3 Mei lalu. Selain meningkatkan likuiditas transaksi saham, short selling menjadi upaya otoritas untuk memperdalam pasar keuangan.

Larangan Short Selling di Cina dan Korsel

Rencana BEI ini muncul di saat beberapa bursa di Asia, seperti Cina dan Korea Selatan, memperketat bahkan melarang transaksi short selling. Otoritas pasar modal di Cina mengumumkan langkah-langkah untuk memperbaiki bursanya setelah Indeks CSI300 merosot ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Pada 2023, indeks bursa Cina itu anjlok 13%. Penurunan itu berlanjut seiring dengan aksi jual yang brutal dari para investor asing. Kondisi ini diperparah dengan krisis di sektor properti dan lesunya pemulihan ekonomi negeri Xi Jinping itu.

Komisi Regulasi Sekuritas Cina (CSRC) mengambil tindakan tegas bagi para short sellers atau pelaku pasar yang melakukan transaksi short selling. Mereka diancam dengan hukuman penjara jika masih berani melakukan short selling.

Sementara itu, otoritas bursa Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang larangan short selling saham di seluruh pasar hingga kuartal pertama 2025. Pemerintah fokus pada pengembangan sistem untuk mengendalikan praktik perdagangan ilegal sebelum melanjutkan strategi perdagangan.

"Larangan short selling akan diperpanjang hingga 30 Maret 2025 untuk membangun sistem elektronik untuk mencegah naked short selling dan meredakan kekhawatiran bahwa praktik-praktik seperti itu menghambat harga yang adil di pasar sekuritas," ujar Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan, pada 13 Juni lalu, seperti dikutip Reuters.

FSC mengatakan bahwa mereka juga akan merevisi peraturan short selling untuk menyamakan kedudukan antara investor retail dan investor institusional. Transaksi short selling menuai kritik dari para investor retail karena memicu kejatuhan harga saham dan telah dilarang sejak November tahun lalu. FSC berjanji untuk membasmi praktik-praktik perdagangan ilegal, termasuk short selling.

Papan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

Alasan BEI Ingin Aktifkan Kembali Short Selling

BEI menyebut kebijakan short selling dapat meningkatkan nilai transaksi di bursa. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan berdasarkan pengalaman bursa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, perputaran duit di bursa bisa meningkat sekitar 2%-18%.

"Untuk pasar modal Indonesia, karena ini sesuatu yang baru diperkenalkan kami menargetkan turnover transaksi short selling sekitar 2%-3% dari daily turnover yang ada saat ini," ujar Irvan, Senin (1/7).

Jika mengacu pada rata-rata nilai transaksi harian saham di kisaran Rp 12,21 triliun, nilai perputaran dana (turnover) dari transaksi short selling sekitar Rp 240 miliar hingga Rp 360 miliar. Selain meningkatkan likuiditas, Irvan mengatakan transaksi short selling juga menjadi sarana bagi investor untuk memanfaatkan momentum saat pasar saham dalam kondisi menurun.

Irvan optimistis transaksi short selling akan tumbuh seiring dengan semakin banyaknya investor yang mengetahui risiko dan keuntungan dari transaksi tersebut. Ia menyebut ada sekitar sepuluh hingga 12 anggota bursa (AB) atau perusahaan sekuritas yang bersiap untuk mendapatkan lisensi sebagai pelaku transaksi short selling.

Menanggapi soal otoritas Bursa Cina dan Bursa Korsel yang melarang transaksi short selling, BEI menyatakan peristiwa di kedua negara tersebut juga menjadi pertimbangan bagi mereka.

Saat ini ada banyak model transaksi short selling. BEI berencana menerapkan intraday short selling di mana perusahaan sekuritas memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian atau menutup posisi short pada akhir hari. Oleh karena itu, tidak semua investor bisa melakukan transaksi ini.

Hanya investor tertentu yang ditentukan oleh anggota bursa yang sudah mendapatkan lisensi short selling yang bisa melakukan transaksi dengan risiko tinggi tersebut. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024, nasabah yang dapat melakukan short selling harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Memiliki riwayat transaksi yang lancar
2. Memiliki rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek transaksi short selling
3. Menyetorkan jaminan awal pada saat transaksi short selling, minimal 50% dari nilai transaksi atau minimal Rp 50 juta

Fatwa Haram MUI Mengadang

Rencana BEI mengaktifkan kembali transaksi short selling mendapatkan respons negatif dari beberapa kalangan, termasuk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI mengacu pada fatwa Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Dalam fatwa tersebut, short selling disebut sebagai praktik bai' al-ma'dum atau cara penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga harga tinggi, dan memiliki harapan akan membeli kembali saat harga turun. Bai' al-ma'dum diartikan sebagai transaksi jual beli di mana tidak ada objek (barang yang dijual) saat akad jual beli. Transaksi semacam ini diharamkan oleh DSN MUI.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. BEI dan OJK sudah menyediakan daftar saham-saham yang dapat ditransaksikan sesuai prinsip syariah. BEI juga membuat daftar saham khusus yang bisa ditransaksikan dengan mekanisme short selling.

Saat ini ada 118 saham yang bisa digunakan untuk transaksi short selling yang dipilih berdasarkan indikator kualitatif maupun kuantitatif, salah satunya likuiditas dalam perdagangan saham. Beberapa saham yang baru masuk ke dalam daftar ini adalah PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Ecocare Indo Pacific Tbk (HGYN), dan PT Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM).

Jika perusahaan tercatat (emiten) tidak bersedia masuk ke dalam daftar short selling, mereka bisa protes kepada OJK. "Saat ini enggak ada (emiten yang protes karena masuk daftar saham short sell), tapi silakan saja kalau memang mau menyampaikan," ujar Jeffrey.

Berpotensi Membuat IHSG Terpuruk

Pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai mekanisme transaksi short selling seharusnya tidak diluncurkan oleh BEI. Teguh mencontohkan Bursa Amerika Serikat (AS) di mana transaksi short selling sangat lazim. Namun, ia memberi catatan bahwa kondisi pasar modal AS jauh lebih maju dan lebih baik dibandingkan dengan pasar modal Indonesia.

"Cina dan Korea Selatan yang bursanya lebih baik daripada BEI saja tidak berani menerapkan short selling. Agar short selling tidak membuat IHSG terpuruk lagi, satu-satunya cara jangan diberlakukan," kata Teguh kepada Katadata.co.id, Rabu (26/6).

Ia khawatir transaksi short selling justru akan membuat harga saham-saham rontok dan membuat transaksi di Bursa menjadi lebih sepi.

Budi Frensidy, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB UI, dalam opini di Kontan berjudul "Memahami Aksi Short Selling di Bursa Saham" menyebut melakukan short selling di saat kondisi pasar masih marak sentimen negatif lebih berisiko ketimbang transaksi margin.

Menurut Budi, investor yang melakukan transaksi short selling mendapatkan keuntungan di kala harga saham turun, sehingga cenderung mendoakan yang buruk-buruk untuk saham itu dan pasar secara keseluruhan. Short seller juga memiliki reputasi kurang baik di kalangan pelaku pasar modal.

"Mereka dicurigai memiliki dorongan dan insentif besar untuk menjatuhkan harga saham," kata Budi. Itu sebabnya, para pelaku transaksi short selling ini sering dituduh menyebar rumor palsu. Mereka juga kerap dijadikan kambing hitam ketika pasar saham benar-benar jatuh.

Di Amerika Serikat, short seller dituduh sebagai penyebab kejatuhan bursa pada 1987, runtuhnya saham-saham dotcom pada tahun 2000, hingga anjloknya bursa saham AS yang merembet ke bursa global pada 2008.

Menurut data Whalewisdom.com, ada lima hedge fund yang memiliki posisi short terbanyak di dunia. Mereka adalah JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley MUFG Securities Company Ltd, BlackRock Inc, Bank of America Corp, dan Goldman Sachs International.

Lima Hedge Fund dengan Posisi Short Terbanyak di Dunia (Katadata/Andre R. Tamatalo)

Kendali Ada di Tangan Otoritas Bursa

Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Laksono Widodo memiliki pandangan lain terkait rencana BEI meluncurkan kembali transaksi short selling. Ia menilai transaksi short selling dibutuhkan untuk lindung nilai (hedging) dan membuka kemunculan produk-produk derivatif yang akan membuat pasar modal lebih dalam.

"Produk BEI masih plain vanilla, belum ada derivatif untuk pendalaman pasar. Sebanyak 30-40% (transaksi) di Bursa Thailand dari derivatif, hanya bisa dari short selling, hedging dan membuka produk-produk baru," ujar Laksono kepada Katadata.co.id.

Laksono menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI saat BEI mengeluarkan larangan short selling pada Januari 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Pada periode Januari hingga awal Maret 2020, IHSG merosot 14,2%. "Intervensi ini hanya untuk memberikan peringatan kepada pelaku pasar agar tidak memperparah penurunan indeks," ujar Laksono, pada waktu itu.

Kondisi pasar modal saat ini tentu jauh berbeda dengan kondisi saat pandemi. "Regulator punya wewenang untuk menyetop short selling kalau kondisi bursa underpressure (tertekan)," kata Laksono. Oleh karena itu, regulasi terkait transaksi short selling harus disiapkan betul.

Laksono menyoroti di Indonesia saat ini belum ada aturan soal sumber peminjaman saham dari pemegang saham publik yang memiliki porsi kepemilikan saham besar. Ia menyebut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tahun 2023 sudah memperbolehkan peminjaman saham. Selanjutnya, harus ada Peraturan OJK yang mengatur lebih teknis mengenai hal ini.

Kini, BEI harus menimbang-nimbang betul untung-rugi transaksi short selling sebelum meluncurkannya pada Oktober mendatang. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik ini justru menjadi bumerang bagi pasar modal kita.

Peneliti Kelompok Riset Ekotoksikologi Perairan Darat, Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rosetyati Retno Utami, mengatakan pihaknya melakukan penelitian di daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan kandungan paracetamol mencapai 460 ton per tahun dan amoxicillin mencapai 336 ton per tahun yang kemungkinan berasal dari berbagai aktivitas manusia.

Rosetyati menginformasikan bahwa penggunaan obat dalam skala rumah mengalami peningkatan secara global, terutama setelah pandemi Covid pada 2020. Namun, penangannya sendiri masih sangat kurang, sehingga menimbulkan risiko terhadap pencemaran ekosistem akuatik atau lingkungan air.

Jika terjadi kontaminasi di perairan atau ekosistem akuatik, tentu saja akan membahayakan bagi organisme akuatik dan juga kesehatan manusia.

“Tujuan utama dari penelitian kami secara keseluruhan itu sebenarnya adalah untuk memprediksi seberapa banyak kontaminasi obat dari kegiatan manusia di suatu DAS yang akhirnya masuk ke badan air atau sungai, dan mengestimasi konsentrasinya di sungai,” kata Rosetyati dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/7).

Dia mengatakan, sumber-sumber kontaminasi farmasi yang mungkin masuk ke dalam sungai Citarum bisa teridentifikasi dari kegiatan peternakan yang banyak sekali menggunakan obat-obatan dan hormon, penggunaan di rumah tangga dan industri. Selain itu, limbah juga berasal dari sistem pengelolaan limbah obat di rumah sakit yang masih mungkin terdapat kebocoran sehingga dapat mengakibatkan masuknya obat ke ekosistem akuatik.

Selain obat-obatan kimia, terdapat juga obat-obatan herbal yang paling tinggi digunakan adalah jahe, dengan tingkat penggunaan masyarakat di DAS Citarum Hulu sekitar 494 ton per tahun dan diikuti oleh oryza sativa (padi) dengan jumlah 446 ton per tahun. Hasil ini selaras dengan penggunaan obat-obatan herbal di tingkat Asia seperti Cina dan India yang juga banyak menggunakan jahe dan beras sebagai obat tradisional.

Dia mengatakan, dari uraian hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penggunaan obat-obatan kimia maupun herbal di DAS Citarum cukup tinggi. Ini seharusnya meningkatkan kewaspadaan karena ternyata masyarakat juga masih banyak yang membuang sisa obat-obatan tersebut dengan tidak mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti temuan terkontaminasinya Sungai Citarum oleh kandungan paracetamol dan amoxicillin.

"Saya akan cek dan ricek untuk memastikan seandainya ada kandungan-kandungan tersebut," kata Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa (10/7).

Herman mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran hingga ke sumbernya untuk mencegah adanya dampak kerusakan akibat kontaminasi kandungan bahan obat tersebut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan yang ada di dekat DAS Citarum untuk memastikan mereka mengolah limbah medis dengan baik.

"Dari mana sumbernya, kami akan peluruhan ke Puskesmas atau rumah sakit kami akan cek dan ricek. Kalau benar -ada- kami akan ingatkan secepatnya jangan buang obat sembarangan," katanya.

Herman juga mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan BRIN terkait hasil penelitian tersebut untuk bisa mengungkap sumber kontaminasi.

"Kita juga akan konfirmasi juga hasil riset BRIN ini. Kami harus memastikan air Sungai Citarum bukan hanya aliran induknya yang harus bersih tapi termasuk dengan jaringannya harus rendah polusi," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar sendiri, bersama Satgas Citarum Harum, tengah menggenjot peningkatan indeks kualitas air Sungai Citarum hingga ke angka 60 pada Desember 2025 mendatang. Agar target tersebut tercapai, pengawasan terhadap Sungai Citarum terus ditingkatkan, sehingga realisasi program Citarum Harum bisa terwujud.

"Citarum ini saat ini 50 lebih indeks kualitas airnya. Target Pak Gubernur sesuai dengan harapan Pak Presiden tahun 2025 bisa 60 kami sedang berikhtiar. Kami harus memastikan kondisi air Sungai Citarum rendah polusi, idealnya tidak ada," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kerangka peraturan perdagangan karbon di pasar primer masih lemah dan perlu penguatan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan implementasi perdagangan karbon memerlukan dukungan dari kementerian-kementerian terkait.

Untuk mendukung target OJK memfasilitasi perdagangan allowance dengan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) pada subsektor pembangkit listrik di bursa karbon, Inarno mengatakan, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dia berharap beberapa program pengembangan bursa karbon di pasar primer yang sedang diupayakan pemerintah dapat segera terwujud. Dengan demikian, target pemerintah dalam perdagangan karbon secara keseluruhan dapat tercapai.

Inarno juga menyatakan OJK terus mendorong perkembangan bursa karbon melalui program edukasi, seminar, dan focus group discussion (FGD) dengan inisiatif sendiri ataupun dalam memenuhi undangan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Menurut catatan OJK, perkembangan pengguna jasa (PJ) di bursa karbon naik tiga kali lipat atau 300%. Jika dibandingkan dari awal peluncuran bursa karbon pada September lalu terdapat 18 pengguna jasa sedangkan saat ini sudah ada 67 pengguna jasa.

Terkait bursa karbon, Indonesia Business Council (IBC) telah meluncurkan White Paper berjudul "Preparing an Innovative and Globally Competitive Carbon Market in Indonesia: Strategic Actions Towards Impactful Carbon Market" pada Selasa (19/3). Laporan tersebut berisikan konsep bursa karbon (carbon market) di Indonesia.

IBC juga merekomendasikan aksi-aksi untuk mendorong perkembangan bursa karbon di Indonesia. Chief Operating Officer Indonesian Business Council William Sabandar mengatakan rekomendasi IBC terdiri atas dua formula, yaitu jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term).

“Report ini merekomendasikan dua hal yang kita sebut formula 5 dan 3. Formula 5 adalah yang short term,” kata William dalam acara Expanding Indonesia’s Carbon Market: Opportunities for Economic Growth and Sustainability yang diselenggarakan IBC dan Katadata, di Jakarta, Selasa (19/3).

Dalam formula jangka pendek untuk mendorong akselerasi bursa karbon di Indonesia IBC merencanakan pembangunan Carbon Market Impact Center (CMIC). William mengatakan IBC dalam waktu singkat dapat membangun CMIC menjadi tempat bertanya segala hal terkait bursa karbon.

PT Pertamina (Persero) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang.

“Pertamina hanya menjalankan arahan pemerintah,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/7). “Wewenang terkait BBM subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.”

Selain pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus, Pertamina juga merespon terkait pernyataan Luhut bahwa Pertamina tengah menyiapkan bioetanol sebagai pengganti bensin di pasaran. “Penggunaan bioetanol sebenarnya sudah ada pada produk Pertamax Green 95,” ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh PT Pertamina (Persero). “Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).

Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.

Tidak hanya pembatasan BBM subsidi, Luhut menyebut Pertamina tengah menyiapkan masuknya bioetanol sebagai pengganti bensin. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan polusi udara dengan cepat.

“Karena sulfurnya ini kan sampai 500 ppm ya, kami ingin sulfurnya itu 50 ppm. Dari situ bisa menghemat pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.

Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, maka diharapkan dapat mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut).

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, menuai sorotan. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan kebijakan itu tak masuk akal.

“Tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025,” kata Mulyanto dalam siaran pers, dikutip Rabu (10/7).

Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius. Dia meminta jangan asal bicara kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepat sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” ujarnya.

BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan, tapi pemerintah erus membiarkan. "Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," ucapnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, dimana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

"Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," kata dia.

Sebelumnya, Luhut mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024. Hal ini demi mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah juga berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Kelompok di bidang keamanan siber meminta Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mundur, baik melalui demo maupun petisi. Di dunia maya, netizen juga mengulik foto lawas menkominfo.

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat alias Akamsi akan menggelar demo di depan kantor Kominfo pada siang hari ini (10/7). Mereka meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya sebagai menteri Kominfo.

Rincian tuntutan Akamsi sebagai berikut:

1. Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, dengan mengundurkan diri
2. Kominfo memberikan notifikasi kepada publik soal data-data pribadi yang terungkap, termasuk kapan dan bagaimana serangan itu terjadi
3. Meminta proses investigasi Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dilakukan secara akuntabel, transparan, menyeluruh, tuntas, dan dipublikasikan secara berkala sehingga publik menerima informasi yang akurat
4. Memberikan ganti rugi kepada warga yang terkena dampak oleh bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
5. Menuntut adanya independensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi
6. Meminta Kominfo membahas kembali RUU KKS atau Keamanan dan Ketahanan Siber dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil
7. Meminta Kominfo mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua

Selain itu, SAFEnet membuat petisi yang meminta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mundur buntut Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diserang oleh hacker ransomware.

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet adalah organisasi regional yang berfokus pada upaya memperjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berbentuk Badan Hukum Perkumpulan yang terdaftar dengan nama Pembela Kebebasan Asia Tenggara.

Petisi yang diunggah di Change.org pada 26 Juni itu, dan sudah ditandatangani oleh 26.046 orang dari target 35 ribu pada 10 Juli pukul 12.57 WIB. Angka target pun terus ditambah.

Warganet Sebar Foto Menteri Kominfo Bareng Tentara Israel

Warganet mengunggah foto-foto yang diunggah oleh Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di media sosial beberapa tahun lalu. Salah satunya, menampilkan Budi Arie berfoto dengan tentara Israel yang diunggah pada 2015.

Katadata.co.id mengonfirmasi hal itu kepada Budi Arie Setiadi, namun belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Perlu diketahui, sebagian masyarakat Indonesia menentang serangan Israel ke Gaza, Palestina. Tentara Israel termasuk yang sering mendapatkan respons negatif dari warganet Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah bakal memperketat pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut melalui akun instagramnya, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan terkait penggunaan bensin yang membuat defisit APBN naik. Namun ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Anggaran Subsidi BBM

Terkait rencana pengetatan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk subsidi BBM. Tercatat realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 155,7 triliun pada semester I 2024.

Angka tersebut turun sebesar 3,8% dari realisasi yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 164,9 triliun. Dari total tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi subsidi BBM subsidi sebanyak 7.164,2 ribu kilo liter.

Angka tersebut turun 0,05% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 7.167,7 ribu kilo liter. "Sedikit sekali mengalami penurunan," ucap Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Subsidi dan kompensasi energi tersebut menurut Sri Mulyani dipengaruhi oleh fluktuasi harga jual minyak mentah di Indonesia (ICP). Selain itu juga dipengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Peluang Anggaran Subsidi Energi Naik

Menurut Sri Mulyani, saat ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil meski terjadi perubahan parameter tersebut. "Ini menyebabkan APBN harus mengemban bebannya. Tapi ini ditujukan agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat masih bisa terjaga," ujar Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM meskipun harga minyak dunia dan dolar AS naik. Walau APBN harus menanggung selisih harga kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi bakal meningkat pada semester II 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena ada faktor volume, maupun kurs dan harga," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan apat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).

Pada forum tersebut, Jokowi menyoroti adanya sejumlah Bupati yang tak mengerti soal tingkat inflasi wilayah administrasi masing-masing. Menurut Jokowi, pemahaman para Bupati mengenai tingkat inflasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk menekan harga kebutuhan pokok.

Dia mendorong para bupati untuk lebih aktif untuk mencari informasi kepada Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) mengenai rasio inflasi di wilayahnya.

"Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin. Kalau saya yang tanya, tidak bisa jawab. Mohon maaf, masih ada satu dua yang seperti itu," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian pembukaan Rakernas Apkasi XVI.

Lebih jauh, Jokowi juga meminta para bupati untuk lebih peka terhadap kondisi harga kebutuhan pangan pokok seperti beras, bawang merah, cabai dan bawang putih. Menurutnya, lima komoditas tersebut punya fluktuasi harga yang lebih mencolok ketimbang bahan pangan lainnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan arahan kepada para bupati hadir untuk lebih mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor pariwisata, industri, pangan dan energi. Dia juga menuntut bupati untuk menggencarkan penggunaan teknologi dalam layanan kepada masyarakat.

Jokowi pun mendesak para bupati untuk menggencarkan serapan anggaran daerah untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini karena serapan anggaran untuk produk domestik di level pemerintah kabupaten/kota masih berada di angka 41%.

"Ini masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor, yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, penggunaan alokasi anggaran daerah untuk pengadaan barang dalam negeri turut mendukung perekonomian nasional. Dia pun turut prihatin dengan kondisi saat ini karena penerimaan negara dari Pajak, PNBP, royalti dan dividen yang dikumpulkan oleh negara belum optimal.

"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.

Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.

"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.

Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.

"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi.

Kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif pada Rabu (10/7) pagi. Jakarta juga menduduki posisi ke-8 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pagi ini.

Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.56 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 124, atau masuk dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif. Adapun udara Jakarta mengandung polusi PM2,5 dan nilai konsentrasi 38,5 mikrogram per meter kubik.

Selain Jakarta, terdapat dua kota di Indonesia yang masuk dalam 40 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kota tersebut adalah Batam dan Medan yang masing-masing menempati posisi 22 dan 31 dengan AQI sebesar 75 dan 67.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama Kinshasa (Kongo) di angka 181, urutan kedua Lahore (Pakistan) di angka 176, urutan ketiga Kampala (Uganda) di angka 169, urutan ketiga Baghdad (Iraq) di angka 165, dan urutan kelima Delhi (India) di angka 164.

Sebagai informasi, kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif berarti kualitas udaranya dapat merugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.