Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan dapat memperoleh tambah produksi minyak mencapai 200 ribu barel per hari (bph) dalam beberapa tahun ke depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, target ini akan dicapai melalui strategi pengoptimalan sumur migas tidak aktif atau idle, intervensi teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR), dan penetrasi eksplorasi baru.

“Jangan sampai strategi ini ada hambatan karena regulasi, kami harus berikan pemanis yang kompetitif dengan negara lain,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Bahlil menyampaikan, peningkatan volume terangkut atau lifting minyak di tengah tren penurunan ini sangat penting dilakukan. Langkah ini dapat menurunkan impor minyak dan meningkatkan pendapatan negara.

“Memperbaiki neraca pembayaran dan menjaga devisa kita,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Presiden Joko Widodo meminta lifting dapat lebih tinggi dari torehan saat ini. Ia melihat, lifting minyak mentah domestik justru cenderung turun.

Menurut Jokowi, kondisi penurunan lifting minyak saat ini dapat memberatkan kondisi keuangan negara. Hal ini karena pemerintah harus menutupi kekurangan produksi dengan mengimpor lebih banyak produk petroleum dari luar negeri.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).

Jokowi berharap pemerintahan mendatang bisa meningkatkan lifting minyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong BUMN seperti Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan migas swasta, atau bahkan dengan perusahaan asing. Hal ini, menurut Jokowi, diperlukan agar dapat meningkatkan produksi tanpa membiarkan penurunan lebih lanjut.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya turun kecil, hanya turun 100 barel, 50 barel. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor minyak kita, impor gas, bisa ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Ia juga mengingatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Menurut dia, penyederhanaan birokrasi dan regulasi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Jokowi menekankan, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kemudahan investasi akan mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo kembali bertolak ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Jumat (11/10). Jokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda, serta rumah sakit.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Setibanya di Bandara Nusantara, Kawasan IKN, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Rumah Sakit Hermina Nusantara.

Jokowi diagendakan untuk melakukan peninjauan sekaligus meresmikan fasilitas kesehatan pertama di kawasan IKN tersebut. Ia juga akan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda.

"Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menghadiri Kompas 100 CEO Forum Tahun 2024, yang digelar pertama kali di Istana Garuda, Kawasan IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Jokowi didampingi Iriana dalam penerbangan menuju IKN. Sejumlah pejabat juga turut mendampingi, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tudingan terjadinya kerja paksa di industri nikel Indonesia tidak benar. Ia memastikan hal tersebut karena selalu mengunjungi lokasi industri nikel setiap bulannya saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi.

“Tidak ada kerja paksa. Hanya kampanye hitam saja, ini geopolitik,” kata Bahlil saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis malam (10/10).

Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) atau US Department of Labour (US DOL) mengelompokk Nikel Indonesia dalam daftar barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Laporan yang berasal dari penelusuran Organisasi Non Pemerintah (NGO) Child Labour ini menyebutkan bahwa warga negara asing asal Cina direkrut untuk bekerja di Indonesia. Namun, saat tiba di Indonesia, pekerja justru mendapatkan upah yang lebih rendah dari yang dijanjikan dengan jam kerja yang lebih panjang hingga mendapatkan kekerasan secara verbal dan fisik sebagai hukuman.

Bahlil menilai, tudingan ini perlu disikapi dengan tenang. “Mereka bukan lebih baik dari kita, tapi mereka kompak dalam berita. Yakinlah Indonesia ke depan akan menjadi negara yang pendapatan per kapita tinggi, dan mampu menjadi negara nomor 10 dengan GDP terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku akan menelusuri dugaan kerja paksa di smelter nikel di kawasan industri Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemnaker telah mengumpulkan serikat pekerja kawasan industri tersebut yang difasilitasi oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), untuk mengumpulkan bukti-bukti kondisi tenaga kerja di kawasan tersebut.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan, Kemnaker perlu melakukan pendalaman karena informasi dari Child Labour itu sangat kini. "Kemarin kita kumpulkan bukti-bukti dugaan tersebut benar gak?" ujarnya di sela acara Konferensi Nasional Mineral Kritis, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Dia berharap serikat-serikat pekerja maupun masyarakat dapat melapor apabila menemui kasus kerja paksa maupun kekerasan yang dialami pekerja di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Selain itu, para pekerja dan masyarakat juga diharapkan dapat memberitahukan nama atau identitas perusahaan yang melakukan praktik kerja paksa.

Yuli mengatakan, perusahaan nikel bisa mendapatkan sanksi jika isu kerja paksan tersebut terbukti. Namun demikian, menurut dia, wewenang tersebut tidak berada di Kementerian Ketenagakerjaan.

Meski begitu, Yuli mengatakan, yang lebih penting dibahas saat ini adalah bagaimana praktik kerja paksa tak akan terjadi di Indonesia, baik di industri nikel maupun hasil tambang lainnya. Dengan keuntungan besar yang dapat dihasilkan industri nikel, pemerintah juga harus menjaga agar operasional industri dapat berjalan dengan mematuhi hak-hak asasi manusia.

"Jangan sampai terjadi kecelakaan, juga pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa, penggunaan pekerjaan anak, diskriminasi. Jangan sampai terjadi. Ini menjadi PR kita bersama," ujarnya.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan turun ke pada perdagangan Jumat (11/10), melanjutkan penurunan kemarin sebesar 0,28%. Sejumlah data eksternal, seperti inflasi Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi Eropa akan memengaruhi pergerakan IHSG hari ini.

Phintraco Sekuritas menyebut, pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh data inflasi produsen yang akan dirilis pada Jumat (10/10). Inflasi produsen AS diperkirakan turun ke level 1,50% secara tahunan pada bulan lalu dibandingkan 1,70% pada Agustus.

Adapun inflasi harga konsumen AS pada September yang. baru dirilis Kamis (10/10) mencapai 0,2% secara bulanan, lebih tinggi daripada perkiraan pasar sebesar 0,1%. Data inflasi ini turut mempengaruhi bursa saham AS yang ditutup turun tadi malam.

"IHSG diperkirakan akan menguji support di level 7.400 dan sejumlah data eksternal membayangi pergerakan IHSG" tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Jumat (11/10).

Berikut rekomendasi saham Phintraco Sekuritas:

• PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA)
• PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
• PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)
• PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA)
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Sementara itu, Analis BinaArtha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan level support IHSG hari ini berada di 7.429, 7.386, 7.347, sedangkan level resistance berada di 7.642, 7.763, 7.810 dan 7.853.

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena peningkatan pembelian.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

Berikut rekomendasi saham BinaArtha Sekuritas:

• Hold atau buy on weakness saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di harga 25.200-25.700.
• Hold atau buy on weakness saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) di harga 2.420-2.470.
• Hold atau accumulative buy saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di harga 1.110-1.115.
• Hold atau trading buy saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) di harga 2.850-2.920.
• Buy on weakness saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di harga 2.150-2.250.

Perusahaan-perusahaan fesyen terbesar di Spanyol akan mulai mengumpulkan pakaian bekas mulai April tahun depan. Hal ini merupakan bagian dari skema percontohan sukarela untuk mengelola limbah tekstil yang mengantisipasi peraturan Uni Eropa yang akan mulai berlaku pada 2026.

Zara, H&M, Decathlon, Ikea, dan Primark, merupakan beberapa di antara sepuluh merek yang akan berpartisipasi dalam uji coba yang akan memisahkan tekstil dan sepatu dari pengumpulan sampah lainnya. Menurut penyelenggara proyek yang dinamakan Re-viste ini, sampah tekstil tesebut akan digunakan kembali atau didaur ulang.

Spanyol sedang menunggu persetujuan akhir dari peraturan Uni Eropa yang baru yang akan mengharuskan negara-negara anggota untuk memisahkan tekstil dari limbah lainnya. "Uni Eropa juga akan mengeluarkan peraturan untuk perusahaan-perusahaan fesyen, yang akan menanggung biaya pengelolaan limbah tekstil tersebut," kata Marta Gomez, Direktur Evaluasi Kualitas dan Lingkungan di Kementerian Transisi Energi, kepada para pemimpin fesyen di sebuah acara di Madrid, seperti dikutip Reuters, Kamis (10/10).

Peraturan Uni Eropa tidak akan berlaku sebelum 2026 karena pihak berwenang akan memberikan waktu setidaknya satu tahun bagi perusahaan untuk beradaptasi.

“Peraturan ini menunjukkan jalannya, tetapi kami memutuskan untuk tidak menunggu untuk mematuhi persyaratan hukum,” kata Andres Fernandez, Presiden Re-viste dan Kepala Keberlanjutan di perusahaan ritel Mango, yang juga menjadi bagian dari uji coba ini.

Aturan ini akan menetapkan perusahaan yang menjual lebih banyak pakaian dan sepatu akan membayar lebih mahal untuk mengelola limbah. Menurut data resmi pemerintah, di Spanyol, hanya 12% pakaian bekas yang dikumpulkan secara terpisah dan 88% berakhir di tempat pembuangan akhir. Setiap penduduk di Spanyol membuang 20 kg pakaian per tahun dibandingkan dengan rata-rata tujuh kg di Eropa.

Selama uji coba selama setahun, Re-viste berencana untuk memasang puluhan kontainer di gereja, toko, pusat perbelanjaan, dan jalan-jalan untuk mengumpulkan sampah dalam kantong dan membawanya ke pabrik untuk disortir. Setelah undang-undang ini diberlakukan, perusahaan-perusahaan fesyen memperkirakan Spanyol akan membutuhkan satu kontainer limbah tekstil untuk setiap 1.200 penduduk.

Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street melemah pada perdagangan Kamis (10/10) akibat data inflasi AS yang lebih tinggi daripada perkiraan pasar. Indeks S&P 500 dan Dow Jones anjlok, setelah mencetak rekor sehari sebelumnya.

Indeks S&P 500 turun 0,21% ke level 5.780,05, Dow Jones tergelincir 0,14% ke level 42.454,12. dan Nasdaq Composite melemah 0,05% ke level 18.282,05.

Manajer portofolio di Cookson Peirce, Luke O'Neill mengatakan, pergerakan pasar pada Kamis (10/10) sebagian besar dipengaruhi oleh laporan inflasi. Meskipun tidak ada kejutan besar, data menunjukkan inflasi yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan.

“Orang-orang menjual saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang sedikit lebih sensitif terhadap suku bunga,” ujar O’Neill dikutip CNBC, Jumat (11/10).

O'Neill memandang data tersebut merupakan dukungan lebih lanjut untuk The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan November.

Inflasi Amerika Serikat naik 0,2% secara bulanan, mendorong tingkat inflasi tahunan menjadi 2,4%. Angka ini bulanan ini melampaui ekspektasi para analis, yang memperkirakan kenaikan bulanan 0,1% dan inflasi tahunan 2,3%. Namun, angka inflasi tahunan ini merupakan yang terendah sejak Februari 2021.

Menanggapi data terbaru inflasi Presiden Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic menyatakan terbuka untuk mempertahankan suku bunga pada pertemuan kebijakan November meski pasar berharap ada pemangkasan.

“Bagi saya, hal ini menunjukkan bahwa mungkin kita harus mengambil jeda di bulan November. Saya sangat terbuka untuk itu,” kata Bostic kepada The Wall Street Journal.

Kekhawatiran mengenai kemungkinan Federal Reserve memperlambat laju pemangkasan suku bunga semakin meningkat. Data perdagangan dana berjangka dari FedWatch Tool CME Group menunjukkan peluang penurunan suku bunga sebesar 25 bps mencapai 85%.

Tak hanya itu, notulen dari pertemuan terakhir yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara anggota terkait pemangkasan suku bunga. Meski mayoritas mendukung pemangkasan setengah poin persentase pada bulan lalu, beberapa anggota lebih memilih langkah yang lebih moderat.

Sejumlah saham berguguran pada Kamis (10/10). Saham Asuransi Universal melonjak sekitar 12% setelah Badai Milton melanda Florida. Sementara itu, saham Pfizer turun sekitar 3% setelah investor aktivis Starboard Value menuduh perusahaan tersebut mengancam akan mengajukan tuntutan hukum terhadap dua mantan eksekutifnya. Advanced Micro Devices (AMD) juga melemah 4% setelah meluncurkan chip kecerdasan buatan yang akan bersaing dengan produk Nvidia.

Inflasi Amerika Serikat pada September 2024 tercatat sebesar 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya, lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar akibat naiknya harga pangan. Namun, inflasi tahunan sebesar 2,4% merupakan yang terendah sejak 2021 sehingga kemungkinan akan membuat The Fed tetap berada di jalur pemangkasan suku bunga.

Mengutip Reuters, inflasi AS pada bulan lalu disumbangkan oleh harga pangan yang naik 0,4%, ebih tinggi dibandingkan kenaikan pada Agustus sebesar 0,1%. Harga pangan terutama didorong oleh kenaikan daging, unggas, ikan, dan telur. Harga sayur bahkan melonjak 0,9%, setelah sebelunya turun 0,2% pada Agustus.

Namun, konsumen dapat menarik nafas karena harga bensin anjlok 4,1%. Sementara itu, harga sewa rumah naik 0,3% setelah naik 0,4% pada bulan sebelumnya.

Inflasi bulanan yang dicatatkan Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan prediksi pasar. Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan inflasi secara bulanan mencapai 0,1%, sedangkan inflasi tahunan sebesar 2,3%.

Namun, inflasi tahunan Amerika Serikat yang tercatat 2,4% merupakan yang terkecil sejak Februari 2021.

Inflasi menjadi isu utama bagi para pemilih dalam pemilihan presiden bulan depan. Wakil Presiden Kamala Harris, calon dari Partai Demokrat, berada dalam persaingan ketat dengan calon dari Partai Republik Donald Trump.

Indikator ekonomi ini juga menjadi salah satu panduan The Fed dalam mengambil keputusan suku bunga. Selain inflasi, faktor lain yang juga menentukan adalah data tenaga kerja.

Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja pada Kamis (10/6) menunjukkan pengajuan pertama untuk tunjangan pengangguran melonjak pada pekan lalu lalu ke level tertinggi dalam lebih dari setahun. Kenaikan ini didorong oleh Badai Helene dan pemogokan hampir sebulan di Boeing (BA.N).

Risalah rapat The Fed pada September yang dipublikasikan pada Rabu (9/10) menunjukkan bahwa mayoritas pembuat kebijakan mendukung dimulainya era kebijakan moneter yang lebih longgar dengan pemotongan yang sangat besar. Namun, tampaknya ada kesepakatan yang lebih luas bahwa langkah awal tersebut tidak akan mengikat The Fed pada kecepatan tertentu dalam penurunan suku bung.

The Fed pada bulan lalu emangkas suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2020 sebesar 50 bps ke kisaran 4,75%-5,00%. The Fed telah menaikkan suku bunga sebesar 525 basis poin pada tahun 2022 dan 2023.

Menurut FedWatch Tool dari CME Group, pasar keuangan melihat kemungkinan sekitar 89% dari penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada rapat kebijakan The Fed pada tanggal 6-7 November. Sementara 11% responden survei memperkirakan suku bunga tidak berubah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Salah satu yang akan menjadi incaran dalah penerimaan pajak dari para pengusaha nakal.

Sumber pajak ini akan mengacu kepada tiga sumber, yakni kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, manipulasi transfer pricing, serta pengusaha yang menunggak kewajiban pajak.

Pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Rencana Prabowo untuk mengincar penerimaan pajak dari pengusaha nakal menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga daftar lengkap kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti, serta dua anggota direksi baru BSI.

1. Prabowo Incar Tambahan Pajak Rp 300 Triliun dari Pengusaha Nakal, Ini Sumbernya

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengincar tambahan pendapatan pajak sebesar Rp 300 triliun dari berbagai sumber. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain.

“Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

2. Daftar Lengkap Calon Kementerian dan Lembaga Kabinet Prabowo, Sudah Digodok DPR

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok nomenklatur kementerian dan lembaga yang akan ada pada kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Pembahasan di DPR bergulir seiring dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tengah dilakukan DPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, nama-nama calon kementerian dan lembaga di era Prabowo itu diterima DPR dari tim transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Dalam daftar itu sejumlah kementerian dan lembaga dipecah menjadi beberapa lembaga.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap penambahan jumlah kementerian dan lembaga, DPR pun disebut-sebut menambah alat kelengkapan menjadi 13 komisi dan Badan Anggaran dari sebelumnya hanya 11 komisi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal belum mengkonfirmasi kabar itu. Ia hanya mengatakan penentuan jumlah komisi dan kementerian serta lembaga yang akan ada pada pemerintahan nanti masih dalam tahap finalisasi.

3. Pasca Stock Split, Harga Saham Baru ISAT Berlaku Pekan Depan

Nilai nominal lama saham PT Indosat Tbk (ISAT) akan berakhir pada Jumat (11/10) di seluruh pasar setelah perusahaan melaksanakan pemecahan saham (stock split). Harga saham yang baru akan berlaku efektif pada Senin (14/10) di pasar reguler maupun pasar negosiasi.

Berdasarkan pengumuman ISAT di situs keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, peniadaan perdagangan di pasar tunai untuk saham perusahaan berlangsung pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2024.

"Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan nilai nominal lama yaitu 15 Oktober 2024," tulis manajemen Indosat dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/10).

Tanggal pencatatan atau recording date jatuh pada Selasa, 15 Oktober 2024. Perlu dicatat, tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai adalah Rabu, 16 Oktober 2024.

Sebagai informasi, ISAT melakukan pemecahan nilai saham atau stock split dengan alasan rendahnya likuiditas atas saham perusahaan. Pemecahan nilai saham dilaksanakan dengan rasio 1:4 atas seluruh saham seri B perseroan yang saat ini berjumlah 8,06 juta saham.

4. Harga iPhone 16 jika Beli di Malaysia, Belum Masuk Indonesia karena TKDN

iPhone 16 tak kunjung masuk ke pasar Indonesia, karena masih dalam proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN. Berapa harga iPhone 16 jika dibeli di Malaysia dan Singapura?

Apple resmi memperkenalkan seri iPhone 16 yang terdiri dari empat varian pada Senin (9/9). Keempat varian ini yakni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.

Di Malaysia dan Singapura, iPhone 16 sudah resmi dijual dengan harga beragam, tergantung pada varian dan kapasitas penyimpanan.

Akan tetapi akan ada biaya tambahan untuk WNI yang membeli iPhone 16 dari luar negeri seperti bea masuk, PPN, dan PPh, dengan total pajak dan bea yang harus dibayar tergantung pada kepemilikan NPWP oleh pembeli.

Kementerian Perindustrian Indonesia sedang memproses sertifikasi TKDN untuk iPhone 16 yang berkaitan dengan komitmen investasi Apple, termasuk pembangunan Apple Academy di Indonesia, yang menjadi syarat untuk pemasaran iPhone 16 di Indonesia.

5. Bankir BRI dan Mandiri Diangkat Jadi Direksi Baru BSI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) untuk mengangkat dua anggota direksi baru. Persetujuan ini disampaikan melalui surat OJK nomor SR-443/PB.02/2024 tertanggal 8 Oktober 2024.

Senior Vice President BSI Wisnu Sunandar mengatakan BSI mengangkat Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking, serta Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.

Kedua anggota direksi baru BSI tersebut sebelumnya berkarier sebagai bankir di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Harry Gusti Utama lahir di Palembang pada 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan dengan gelar Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia. Harry memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan manajemen.

Ari Rizaldi, lahir di Sanggau pada 1970. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas. Ari memiliki karier yang panjang di sektor perbankan, khususnya dalam bidang treasury.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kegiatan hilirisasi produk pertambangan dapat menghasilkan keuntungan berlipat bagi negara. Menurut Jokowi pendapatan negara dari sektor hilirisasi bisa dialihkan untuk biaya pembangunan fasilitas publik seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan, bandara hingga program intervensi pemerintah seperti subsidi dan bantuan sosial alias bansos.

Jokowi mengatakan sumber pendapatan negara dari pengolahan lanjutan mineral tambang diperoleh dari pajak badan, PPh 21, pajak daerah, dan pajak bumi bangunan. Bentuk lain berupa penerimaan negara bukan pajak berupa royalti dan dividen saham.

“Banyak yang bertanya kepada saya bahwa hilirisasi itu yang untung hanya perusahaan. Jangan keliru, penerimaan negara dari situ banyak sekali,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).

Jokowi memberikan contoh selisih pendapatan negara sebelum pelarangan ekspor bijih nikel rerata hanya US$ 2,9 miliar per tahun. Angka ini kemudian naik drastis saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020 silam.

Pelarangan ekspor bijih nikel merupakan ketentuan kebijakan inti dari hilirisasi dalam negeri. Kebijakan itu mengharuskan bijih nikel diolah oleh smelter di dalam negeri agar tercipta nilai tambah dari produk nikel.

Jokowi mengatakan bahwa pendapatan negara dari hilirisasi nikel mencapai US$ 34, 4 miliar pada 2023. Dia pun turut mengapresiasi jumlah smelter di dalam negeri saat ini sudah menyentuh 108 unit. “Lompatannya bayangkan besar sekali,” ujarnya.

Hasil hilirisasi bijih nikel itu akan menjadi modal utama dari bahan baku pembuatan produk olahan lanjutan berupa lembaran besi tahan karat atau stainless steel dan hot rolled (hr) stainless steel. Produk NPI juga merupakan bahan baku dari pembuatan besi dan baja anti karat.

Pemerintah kini juga melebarkan sasaran larangan ekspor bahan mentah mineral pertambangan mencakup bauksit, konsentrat tembaga dan timah. Jokowi pun mendorong agar mempercepat proses hilirisasi batu bara menjadi produk gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME).

Kementerian Perindustrian mencatat per Februari 2023, terdapat 91 unit pabrik pengolahan mineral di dalam negeri, dengan rincian 48 smelter eksisting dan 43 smelter yang masih dalam tahap studi kelayakan dan konstruksi. Smelter yang sudah beroperasi didominasi oleh smelter nikel.

Sesuai catatan saat ini smelter nikel berjumlah 36 unit, 6 unit smelter besi baja, 2 smelter tembaga, dan 4 smelter aluminium. Rata-rata kapasitas produksi smelter secara tahunan di kisaran 262 ribu ton per unit dan smelter besi baja berkapasitas produksi 1,6 juta ton per tahun. Lebih lanjut, smelter tembaga berkapasitas 150 ribu ton per tahun dan smelter aluminium 544 ribu ton per tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta volume minyak terangkut (lifting) dapat lebih tinggi dari torehan saat ini. Jokowi mengatakan jumlah lifting minyak mentah domestik malah cenderung mengalami penurunan belakangan ini.

Menurut Jokowi kondisi penurunan lifting minyak saat ini dapat memberatkan kondisi keuangan negara. Hal ini karena pemerintah harus menutupi kekurangan produksi dengan mengimpor lebih banyak produk petroleum dari luar negeri yang memicu pengurasan terhadap devisa negara.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).

Jokowi mengarahkan agar pemerintahan mendatang bisa meningkatan lifting minyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong BUMN seperti Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan migas swasta, atau bahkan dengan perusahaan asing. Hal ini menurut Jokowi diperlukan agar dapat meningkatkan produksi tanpa membiarkan penurunan lebih lanjut.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya turun kecil, hanya turun 100 barel, 50 barel. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor minyak kita, impor gas, bisa ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Guna meningkatkan capaian lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional, Jokowi menginngatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Ia mengatakan penyederhanaan birokrasi dan regulasi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Menurut Jokowi, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Dia menyampaikan bahwa kemudahan investasi akan mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Penurunan kinerja lifting minyak tahun ini sudah diprediksi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Otoritas pelaksana sektor hulu migas itu mengatakan bahwa sejumlah target untuk industri hulu migas berpotensi tidak tercapai.

“Kami melihat untuk lifting minyak nanti akhir 2024 sekitar 595 ribu barel per hari (bph),” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers pertengahan Juli lalu.

Angka prediksi ini hanya sekitar 94% dari target 635 ribu barel per hari (bph) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Tidak hanya APBN, Dwi juga memprediksi bahwa lifting minyak akhir 2024 nanti tidak mencapai target work, program and budget (WPNB) yang disepakati.

Prediksi akhir 2024, lifting gas juga tidak dapat memenuhi target APBN. SKK Migas menulis, proyeksi lifting gas hanya mencapai 5.554 mmscfd atau 96% dari target APBN 2024 yang mencapai 5.785 mmscfd.

SKK Migas juga melaporkan kinerja lifting migas domestik pada semester pertama 2024 masih di bawah target. Lifting minyak bumi pada periode ini sebesar 576 ribu bph atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran. “Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan pengeboran yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya.

Artis sekaligus istri tersangka korupsi timah Harvey Moies, Sandra Dewi, mengaku pernah meminjamkan uang senilai Rp 10 miliar kepada Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta pada 5 Desember 2019. Hal itu disampaikan Sandra saat menjadi saksi untuk kasus yang menjerat suaminya.

Sandra mengatakan uang tersebut ia pinjamkan berdasarkan permintaan Harvey. Uang sebanyak Rp 10 miliar itu ia transfer melalui rekening pribadinya kepada rekening istri Suparta.

"Uang ini punya saya 100 persen, tidak ada aliran dana dari suami saya di rekening ini. Tapi saya pakai untuk membantu Pak Suparta," kata Sandra dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/10). .

Setelah dipinjamkan selama dua tahun, Sandra pun meminta uang tersebut dikembalikan pada tahun 2021 lantaran akan digunakan untuk membangun rumah. Rumah itu, kata dia, diberikan kepada orang tuanya atas inisiatif Sandra bersama adik-adiknya.

Pembangunan rumah orang tua Sandra dilakukan melalui cara patungan, yang diawali adik-adiknya membayarkan terlebih dahulu untuk membeli tanah kavling. Selanjutnya, barulah Sandra memberikan uang yang ia minta kembalikan dari Suparta untuk menambah pembelian kavling tanah guna pembangunan rumah orang tuanya.

Pada persidangan itu, Sandra menjelaskan pengembalian uang dari Suparta diurus oleh Harvey. Uang itu dikirimkan beserta bunga sekitar 18 persen atau Rp 2,5 miliar. "Ini sudah ada perjanjian utang-piutangnya dikembalikan beserta bunga," ujar Sandra.

Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa. Dalam kasus tersebut, Harvey didakwa menerima uang Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim. Sementara Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp 4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun.

Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana yang diterima. Dengan demikian, Harvey dan Suparta terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, Reza tidak menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut. Namun karena terlibat serta mengetahui dan menyetujui semua perbuatan korupsi itu, Reza didakwakan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dewan Perwakilan Rakyat mulai menggodok nomenklatur kementerian dan lembaga yang akan ada pada kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan di DPR bergulir seiring dengan penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD) yang tengah dilakukan DPR.

Berdasarkan informasi yang diterima Katadata.co.id, nama-nama calon kementerian dan lembaga di era Prabowo itu diterima DPR dari tim transisi pemerintahan Prabowo - Gibran. Dalam daftar itu sejumlah kementerian dan lembaga dipecah menjadi beberapa lembaga.

Sebagai bagian dari penyesuaian terhadap penambahan jumlah kementerian dan lembaga, DPR pun disebut-sebut menambah alat kelengkapan menjadi 13 komisi dan Badan Anggaran dari sebelumnya hanya 11 komisi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal belum mengkonfirmasi kabar itu. Ia hanya mengatakan penentuan jumlah komisi dan kementerian serta lembaga yang akan ada pada pemerintahan nanti masih dalam tahap finalisasi.

"Tunggu, sabar dulu. Sabar dikit," kata Cucun saat ditanya mengenai AKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10).

Adapun dalam dokumen tersebut, banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Di antaranya yakni adanya Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berikut daftar alat kelengkapan DPR beserta mitra kementerian dan lembaga yang masih bersifat sementara:

Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

Komisi III (Penegakan Hukum)

1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV (Pertanian, Kehutanan dan Kelautan)

1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha)

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Barekraf
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik RRI
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA

Komisi VIII (Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak)

1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)

1. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi
2. Kementerian Pendidikan Tinggi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN, Privatisasi)

Komisi XII (Energi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup
3. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII (Hukum dan HAM)

1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPR
10. Sekretariat Jenderal DPD
11. Sekretariat Jenderal MPR
12. Sekretariat Kabinet
13. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan.